Nabire bangkitkan wisata kuliner dengan relokasi pedagang ke Taman Gizi - ANTARA News Papua Tengah
calendar_today 26.09.2026 - person - timer ~
Nabire (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nabire, Papua Tengah, membangkitkan wisata kuliner dengan merelokasi 82 pedagang yang sebelumnya berjualan di kawasan Pantai Nabire ke Taman Gizi.
Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawennari di Nabire, Sabtu, mengatakan relokasi tersebut merupakan bagian dari penataan kawasan perkotaan sekaligus mengembalikan Taman Gizi sebagai pusat kuliner Kabupaten Nabire.
“Hari ini para pedagang dari Pantai Nabire sudah mulai menempati Taman Gizi sebagai pusat kuliner di Kabupaten Nabire,” kata Burhan di sela-sela relokasi pedagang di Taman Gizi.
Ia mengatakan, proses relokasi telah melalui tahapan yang cukup panjang hingga akhirnya para pedagang mulai menempati Taman Gizi dan kembali menjalankan aktivitas usahanya.
Penataan pedagang dilakukan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Nabire dengan mengatur lokasi berdasarkan jenis dagangan dan memberikan luasan tempat yang setara.
“Semua akan diatur sesuai jenis jualan, dengan luasan tempat yang sama,” ujarnya.
Ia mengatakan, penataan tersebut juga dilakukan agar Pantai Nabire dapat dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai kawasan wisata.
Sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, menurut dia, kawasan perkotaan perlu ditata agar lebih baik dengan menempatkan aktivitas kuliner di Taman Gizi dan mengembalikan Pantai Nabire sebagai kawasan wisata.
Penempatan pedagang dan UMKM di Taman Gizi yang merupakan aset pemerintah daerah juga diproyeksikan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Kepala Disbudporapar Kabupaten Nabire Martina Deba mengatakan penempatan pedagang dilakukan secara tertib berdasarkan data pedagang yang telah diterima pemerintah daerah.
Menurutnya, lokasi setiap pedagang ditentukan melalui sistem undian berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang telah diserahkan kepada Disbudporapar.
“Kita akan mengatur dengan undian sesuai dengan data dari Dispenda yang telah diserahkan ke Disbudporapar,” katanya.
Ia mengatakan sistem undian tersebut bertujuan memastikan penempatan pedagang berlangsung teratur dan setiap pedagang memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan lokasi berjualan.
Relokasi tersebut diharapkan mengembalikan aktivitas usaha pedagang yang sebelumnya tidak berjualan sekaligus menjaga perputaran ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah daerah juga memperhatikan keberlangsungan usaha pedagang dengan menyediakan kawasan berjualan yang lebih tertata sehingga mereka dapat kembali memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kantah Sorong layani pengurusan dokumen tanah di akhir pekan - ANTARA News Papua Tengah
calendar_today 26.09.2026 - person - timer ~
Manokwari (ANTARA) - Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Sorong, Papua Barat Daya, membuka layanan pertanahan pada akhir pekan melalui program Pelataran dimulai pukul 09.00-13.00 WIT guna mengakomodasi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu saat hari kerja.
Kepala Kantah Kota Sorong Pamelia Tambunan dihubungi dari Manokwari, Papua Barat, Sabtu, mengatakan masyarakat dengan tingkat mobilitas tinggi dapat memanfaatkan program Pelataran (Pelayanan Tanah Akhir Pekan) untuk mengurus dokumen pertanahan.
“Sejak 1 September 2026, kami sudah buka layanan akhir pekan atau hari Sabtu di kantor,” ujar Pamelia.
Dia menjelaskan program inovasi tersebut diluncurkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang kemudian diimplementasikan jajaran Kantah, dan pengurusan dokumen tidak dapat diwakilkan oleh orang lain.
Perluasan akses layanan dalam pengurusan dokumen pertanahan tidak hanya dilakukan melalui program Pelataran, tetapi juga memanfaatkan berbagai kegiatan pemerintah atau swasta yang menghadirkan banyak orang.
“Kalau ada acara di pusat-pusat perbelanjaan, kami juga buka layanan pengurusan dokumen pertanahan. Ini bentuk komitmen kami mendekatkan pelayanan bagi masyarakat,” ucap Pamelia.
Selain itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) di Kota Sorong terkait transformasi layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS).
Layanan tertintegrasi tersebut memiliki jangka waktu sepuluh hari yang terhitung mulai dari verifikasi Elektronik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (E-BPHTB) oleh pemerintah daerah selama tiga hari kerja.
“Kemudian penerbitan akta oleh PPAT dua hari, dan dilanjutkan dengan pengurusan administrasi lainnya itu sudah di kami, dengan maksimal lima hari kerja,” katanya.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
PLN Nabire antisipasi defisit listrik ibu kota Papua Tengah - ANTARA News Papua Tengah
calendar_today 26.09.2026 - person - timer ~
Nabire (ANTARA) - PT. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Nabire mengantisipasi ancaman defisit listrik seiring meningkatnya kebutuhan energi di Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.
Asisten Manajer Perencanaan PLN UP3 Nabire Alfonso Hasian di Nabire, Sabtu, mengatakan sistem kelistrikan Nabire saat ini memiliki daya mampu 42,43 megawatt (MW) dengan beban puncak mencapai 29,30 MW.
“Secara kasat mata memperlihatkan adanya cadangan daya sebesar 13,13 MW. Namun itu hanya sebagai "ilusi keamanan", karena cadangan tersebut dapat berkurang signifikan apabila pembangkit mengalami gangguan,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam kondisi Sistem N-1, ketika pembangkit terbesar PLN Nabire berkapasitas 9,73 MW keluar dari sistem akibat terjadi gangguan, maka cadangan daya riil normatif Nabire hanya tersisa sekitar 1,38 MW.
“Kondisi ini menjadi titik kritis yang membutuhkan kecepatan dalam penyediaan energi tambahan,” katanya.
Kondisi tersebut menjadi tantangan mengingat pembangunan Nabire sebagai ibukota provinsi Papua Tengah semakin pesat dan membutuhkan ketahanan energi listrik yang mumpuni.
Saat ini, Pemprov tengah melakukan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Tengah diperkirakan membutuhkan daya listrik sekitar 6 MW.
Selain kebutuhan KIPP, PLN juga mencatat 43 calon pelanggan potensial yang sebagian besar bagian dari proyek strategis pemerintah dengan kebutuhan daya mencapai 7,64 MW.
Calon pelanggan tersebut antara lain Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat yang membutuhkan dukungan pasokan listrik untuk menunjang operasionalnya.
Untuk mengantisipasi peningkatan beban dalam jangka pendek, PLN UP3 Nabire menyiapkan tambahan mesin sewa sebagai sumber daya sementara pada 2026.
Langkah tersebut dilakukan sambil menyiapkan pembangunan pembangkit baru yang dapat memenuhi kebutuhan sistem kelistrikan Nabire dalam jangka panjang.
PLN merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nabire-3 berkapasitas 10 MW yang ditargetkan beroperasi pada 2030.
Menurutnya, PLTMG tersebut dirancang dengan konfigurasi beberapa unit berkapasitas sekitar 4,1 MW sehingga gangguan pada satu unit tidak langsung menyebabkan kehilangan kapasitas pembangkit dalam jumlah besar.
Ia mengatakan pertumbuhan kebutuhan listrik perlu diantisipasi sejak awal agar peningkatan aktivitas pemerintahan dan pembangunan di Nabire tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap sistem kelistrikan.
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
PLN Nabire kurangi ketergantungan BBM melalui energi terbarukan - ANTARA News Papua Tengah
calendar_today 26.09.2026 - person - timer ~
Nabire (ANTARA) - PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Nabire menyiapkan strategi mengurangi ketergantungan pembangkit listrik berbahan bakar minyak dengan mengintegrasikan energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan Nabire.
Asisten Manajer Perencanaan PLN UP3 Nabire Alfonso Hasian di Nabire, Sabtu, mengatakan strategi tersebut menjadi bagian dari peta jalan pengembangan energi terbarukan PLN pada 2026–2030.
“Salah satu strategi yang disiapkan ialah mengintegrasikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan Battery Energy Storage System (BESS) untuk mengurangi operasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), terutama pada siang hari,” katanya.
Ia menjelaskan, listrik yang dihasilkan PLTS pada siang hari akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Energi yang tidak langsung digunakan dapat disimpan dalam BESS untuk kemudian dimanfaatkan saat beban meningkat pada malam hari.
“Substitusi operasional PLTD di siang hari ini akan mengurangi tingkat pembakaran BBM secara drastis,” katanya.
Menurutnya, pola tersebut memungkinkan energi surya mengambil sebagian beban sistem pada siang hari, sementara baterai menyediakan pasokan ketika produksi PLTS tidak tersedia.
Untuk sistem kelistrikan Nabire, PLN mendapat alokasi PLTS berkapasitas 18 megawatt-peak (MWp) yang merupakan bagian dari program nasional pengembangan PLTS. Pembangkit tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2029.
Selain tenaga surya, PLN menyiapkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) Kalibumi sebagai sumber energi terbarukan lainnya dalam sistem Nabire.
PLTMH Kalibumi dirancang memiliki kapasitas awal 6,3 MW dengan potensi pengembangan hingga 10 MW dan ditargetkan rampung pada 2030.
Ia mengatakan PLTMH Kalibumi memiliki nilai strategis karena dapat menjadi sumber energi terbarukan yang menopang beban dasar sistem kelistrikan secara berkelanjutan.
“PLTMH ini memiliki nilai strategis sebagai energi baru terbarukan murni yang menjadi penopang baseload permanen,” ujarnya.
Menurutnya, pemanfaatan energi terbarukan juga berpotensi menekan biaya pokok penyediaan listrik karena mengurangi ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar minyak.
Namun, pengembangan PLTS menghadapi tantangan penyediaan lahan. Untuk pembangunan PLTS 18 MWp, PLN membutuhkan sedikitnya 18 hektare lahan yang bebas sengketa dan memiliki status yang jelas.
Karena itu, PLN membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan lahan agar pengembangan energi terbarukan di Nabire dapat direalisasikan sesuai rencana.
Pengembangan PLTS-BESS dan PLTMH tersebut menjadi bagian dari upaya PLN mengubah bauran energi sistem kelistrikan Nabire sekaligus mendukung pengurangan emisi dan target transisi energi nasional.
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Pemkab Sorong salurkan bantuan perumahan kepada 500 OAP - ANTARA News Papua Tengah
calendar_today 26.09.2026 - person - timer ~
Aimas (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian/Lembaga Tahun 2026 kepada 500 orang asli Papua (OAP) sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Staf Ahli Bupati Sorong Bidang Ekonomi dan Keuangan, Luis Maurits Osok di Aimas, Sabtu, mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas tempat tinggal melalui pembangunan maupun peningkatan rumah secara swadaya.
Ia meminta seluruh penerima memanfaatkan bantuan berupa bahan bangunan tersebut secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peruntukannya.
“Bantuan pemerintah ini harus kita pandang sebagai kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Kesempatan yang kita dapat sekarang belum tentu sama dengan kesempatan yang akan datang,” kata Luis.
Menurut dia, masyarakat yang telah menerima bantuan pada tahun ini belum tentu mendapatkan bantuan serupa pada tahun berikutnya karena program pemerintah harus menjangkau masyarakat lain yang membutuhkan.
Ia berharap bahan bangunan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas rumah sekaligus menunjang kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
“Mungkin tahun ini kita mendapat bantuan, tetapi tahun berikutnya belum tentu kita dapat lagi, karena sebelumnya sudah mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Luis juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sorong, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Sorong beserta jajaran, yang dinilai terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan pemerintah.
Ia mengatakan perhatian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan program bantuan dapat menjangkau masyarakat tepat sasaran dan memberikan manfaat secara langsung.
“Semoga bantuan seperti ini digunakan dan dimanfaatkan dengan baik. Ini merupakan berkat dan rahmat yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Sorong,” ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkab Sorong salurkan Program BSPS kepada 500 OAP
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
APIP dan APH di Intan Jaya sepakati mekanisme penanganan laporan - ANTARA News Papua Tengah
calendar_today 26.09.2026 - person - timer ~
Nabire (ANTARA) - Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) menyepakati mekanisme penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Kapolres Intan Jaya Kompol Sofyan C.A. Samakori saat dihubungi dari Nabire, Sabtu, mengatakan kesepahaman tersebut menjadi pedoman bersama agar setiap laporan ditangani melalui mekanisme yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
“Yang kita bangun melalui nota kesepahaman ini adalah sinergi dan kepastian dalam penanganan setiap laporan atau pengaduan. Masing-masing pihak tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Ia menjelaskan koordinasi APIP dan APH dilakukan sejak adanya laporan yang memenuhi persyaratan agar proses pemeriksaan dan penegakan hukum berjalan tepat serta tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Setiap laporan terlebih dahulu melalui tahapan pengumpulan dan verifikasi data awal. Setelah memenuhi persyaratan, laporan dikoordinasikan sesuai tahapan dan kewenangan masing-masing pihak.
Menurut Sofyan, apabila hasil pemeriksaan menemukan indikasi tindak pidana korupsi, laporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Sementara itu, persoalan yang masuk kategori kesalahan administratif akan diselesaikan melalui mekanisme administrasi pemerintahan.
“Tidak ada kewenangan yang dikesampingkan. Justru melalui koordinasi ini kita memperjelas batas tugas masing-masing, sehingga penanganan laporan dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti serta ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia menegaskan data yang diperoleh dalam proses pemeriksaan oleh APH tidak boleh disalahgunakan dan seluruh tahapan harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Pada akhirnya, yang kita harapkan adalah tata kelola pemerintahan yang semakin baik, pengawasan yang berjalan efektif, serta penegakan hukum yang dilakukan secara tepat dan berkeadilan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Kesepahaman tersebut melibatkan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Polres Intan Jaya, dan Kejaksaan Negeri Nabire sebagai bagian dari koordinasi APIP dan APH dalam menangani laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kesepahaman tersebut dituangkan melalui Nota Kesepahaman tentang Koordinasi APIP dan APH dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditandatangani di Nabire, Jumat (25/9).
Penandatanganan nota kesepahaman dihadiri Bupati Intan Jaya Aner Maeseni, Wakil Bupati Elias Agapa, Kapolres Intan Jaya, Kepala Kejaksaan Negeri Nabire M. Yuris Rawando, serta jajaran organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Intan Jaya.
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Pemprov PBD perkuat patroli cegah penggunaan bom ikan di Raja Ampat - ANTARA News Papua Tengah
calendar_today 26.09.2026 - person - timer ~
Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) meningkatkan pengawasan dan patroli guna mencegah praktik penangkapan ikan dengan menggunakan bom di perairan Kabupaten Raja Ampat.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya Absalom Solossa di Sorong, Sabtu, mengatakan pengawasan dilakukan melalui patroli terintegrasi bersama aparat penegak hukum dan unsur terkait.
"Kita dengan Polair melakukan patroli terintegrasi, tetapi karena keterbatasan anggaran dan lainnya, tidak setiap bulan bisa dilakukan," katanya.
Menurut dia, kondisi geografis Raja Ampat yang memiliki wilayah perairan luas menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan patroli dan pengawasan secara rutin.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pihaknya mengoptimalkan tim jaga laut yang difokuskan di sejumlah pulau untuk membantu melakukan pengawasan serta deteksi dini terhadap aktivitas yang mencurigakan.
"Kalau ada kapal masuk, nelayan atau bagan, mereka segera melapor ke pos terdekat dan tim jaga laut segera turun ke lapangan," ujarnya.
Ia mengatakan penanganan praktik pengeboman ikan dilakukan melalui kolaborasi dengan Polair, Pangkalan TNI Angkatan Laut (Posal), pengawas perikanan Provinsi Papua Barat Daya, serta tim jaga laut dari BLU Raja Ampat.
Selain patroli, Pemprov PBD berencana memperkuat pengawasan berbasis masyarakat melalui pembentukan pos-pos kelompok pengawas masyarakat (Pokwasmas) di sejumlah wilayah Raja Ampat.
"Ke depan kita mau membangun pos-pos Pokwasmas atau kelompok penjaga laut di Raja Ampat Utara, Misool Utara, Misool Selatan, Pam, Arborek, Wayag dan daerah lainnya," katanya.
Absalom berharap penguatan pengawasan tersebut dapat menekan praktik penangkapan ikan secara ilegal, termasuk penggunaan bom yang dapat merusak ekosistem laut.
Ia menegaskan bagi pelaku pelanggaran yang berhasil ditangkap maka proses hukum selanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
"Sudah beberapa kali ada yang ditangkap dan ditangani teman-teman penegak hukum di Polda Papua Barat Daya," katanya.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kolaborasi dengan Alpha IVF Malaysia, RS Indriati Solo Baru Hadirkan Layanan Bayi Tabung Berteknologi Mutakhir
calendar_today 26.09.2026 - person - timer ~
Kolaborasi dengan Alpha IVF Malaysia, RS Indriati Solo Baru Hadirkan Layanan Bayi Tabung Berteknologi Mutakhir
Sabtu, 26 September 2026 17:33 WIB
Rumah Sakit Indriati Solo Baru resmi meluncurkan layanan unggulan Fertility Care melalui kolaborasi strategis dengan Alpha IVF Malaysia di Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (26/9/2026). ANTARA/Aris Wasita
Sukoharjo (ANTARA) - Rumah Sakit Indriati Solo Baru resmi meluncurkan layanan unggulan Fertility Care melalui kolaborasi strategis dengan Alpha IVF Malaysia.
Direktur RS Indriati Solo Baru, dr. Yohanes Benny, MPH, di Solo, Jawa Tengah, Sabtu mengatakan kerja sama ini ditujukan untuk menghadirkan layanan reproduksi berbantu atau bayi tabung (In Vitro Fertilization/IVF) berteknologi terkini serta memperluas akses perawatan fertilitas berstandar internasional bagi masyarakat di Indonesia, khususnya wilayah Solo Raya.
Ia mengatakan pembentukan klinik fertilitas ini didasari oleh tingginya kasus infertilitas di Indonesia serta peningkatan kebutuhan masyarakat akan layanan reproduksi yang berkualitas tinggi.
"Sesuai visi rumah sakit, kami selalu mengutamakan mutu layanan dan berinovasi mengadopsi teknologi terkini. Melalui kolaborasi dengan Alpha IVF Malaysia, kami tidak hanya melakukan transfer teknologi dan pertukaran pengetahuan (knowledge sharing), tetapi juga didukung oleh kapasitas SDM medis dengan kompetensi tinggi untuk mencapai hasil terbaik bagi pasien," ujar dr. Yohanes Benny di Sukoharjo.
Selain keunggulan medis, RS Indriati juga menaruh perhatian khusus pada aspek kenyamanan dan privasi pasien. Rumah sakit telah menyiapkan area klinik khusus yang terpisah dari pelayanan umum guna menjaga privasi pasangan suami istri selama menjalani program.
Ia mengatakan dibukanya layanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dari pasien yang
“Kalau dari sisi demand pasti ada. Cuma kadang-kadang dari sisi pasien, privasi sangat-sangat harus kita perhatikan. Banyak hal yang perlu jadi pertimbangan bagi pasangan suami istri yang ingin mengikuti program bayi tabung. Kasus infertility (infertil) memang cukup tinggi di Indonesia dan meningkat. Harapan kami dengan membuka klinik Fertility Care yang terpisah ini, ruangannya sudah kami siapkan untuk mendukung dari sisi privasi pasien, sehingga bisa menunjang kebutuhan pasien,” katanya.
Direktur Medis Alpha IVF Jakarta dr. Seindy Glamour, Sp.OG, Subsp.FER, menjelaskan proses program IVF meliputi berbagai tahapan terstruktur. Tahap awal penyiapan sel telur, pengambilan, hingga pembentukan embrio membutuhkan waktu sekitar 14 hingga 15 hari. Setelah itu, dilakukan pengondisian rahim sebelum tindakan pemindahan embrio (embryo transfer) yang umumnya berlangsung dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan.
"Meskipun angka kesuburan wanita secara alami menurun di atas usia 35 tahun, kami tetap melakukan evaluasi mendalam pada pasien berusia 40 tahun ke atas untuk melihat peluang kehamilan serta memberikan opsi medis yang tepat. Selain program IVF, klinik ini juga menyediakan layanan persiapan dan penyimpanan sel telur (egg freezing)," katanya
Ia mengatakan pemrosesan laboratorium seperti pengelolaan sel telur, sperma, hingga embrio dikelola menggunakan standar tinggi yang diterapkan Alpha di Kuala Lumpur, Malaysia.
Melalui kemitraan ini, pihak rumah sakit berharap dapat mendampingi masyarakat agar tidak perlu lagi pergi ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan fertilitas mutakhir, sejalan dengan arahan Kementerian Kesehatan dalam mendekatkan akses layanan kesehatan medis unggulan kepada masyarakat.
Pewarta: Aris Wasita
Editor:
Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Pemprov PBD beri bantuan 110 boks pendingin bagi nelayan Maybrat - ANTARA News Papua Tengah
calendar_today 26.09.2026 - person - timer ~
Sorong, Papua Barat Daya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD), melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, menyalurkan sebanyak 110 unit boks pendingin (cooler box) kepada nelayan tradisional orang asli Papua (OAP) di Kabupaten Maybrat untuk membantu menjaga kualitas hasil tangkapan ikan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya Absalom Solossa di Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu, mengatakan bantuan tersebut diberikan karena sebagian nelayan di wilayah perairan umum daratan, terutama sekitar danau, masih meletakkan hasil tangkapan di pinggir jalan untuk dijual.
"Kalau ikan tidak ditangani dengan baik, kualitasnya cepat menurun dan berpengaruh terhadap daging serta dapat menyebabkan ikan cepat rusak," katanya.
Ia menjelaskan penggunaan cooler box itu diharapkan membantu nelayan menjaga kualitas ikan sejak setelah ditangkap hingga dibawa ke tempat penampungan atau lokasi pemasaran.
Menurut dia, pemerintah provinsi memprogramkan bantuan ini sebanyak 200 buah boks pendingin yang nantinya akan disalurkan ke masing-masing kabupaten kota di Papua Barat Daya.
"Karena Kabupaten Maybrat belum pernah mendapat bantuan sejak 2023 sampai sekarang, maka tahun ini kami memberikan 110 buah untuk Kabupaten Maybrat," ujarnya.
Selain boks pendingin, Pemprov Papua Barat Daya juga menyalurkan bantuan 30.000 benih ikan yang terdiri atas benih ikan nila dan ikan mas untuk mendukung kegiatan budi daya masyarakat.
Absalom mengatakan bantuan perikanan tersebut merupakan program rutin Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya yang mencakup bantuan cooler box, pakan, dan benih ikan.
Ia menyebut bantuan diberikan secara bertahap dan tersebar di enam kabupaten dan kota di Papua Barat Daya, yakni Raja Ampat, Tambrauw, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, dan Maybrat.
"Harapan kami masyarakat yang mendapat bantuan dari pemerintah daerah dapat menggunakan bantuan ini dengan baik," katanya.
Ia menambahkan pemerintah daerah akan melakukan evaluasi untuk melihat perkembangan pemanfaatan bantuan, termasuk dampaknya terhadap pendapatan masyarakat serta keberlanjutan usaha penangkapan dan budi daya ikan.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Karantina PBD optimalkan pengawasan komoditas hewan di pintu masuk - ANTARA News Papua Tengah
calendar_today 26.09.2026 - person - timer ~
Sorong, Papua Barat Daya (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Papua Barat Daya Badan Karantina Indonesia (Barantin) mengoptimalkan pengawasan terhadap pergerakan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan di setiap pintu pemasukan dan pengeluaran di wilayahnya.
Kepala Karantina Papua Barat Daya Barantin I Wayan Kertanegara di Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu, mengatakan pengawasan dilakukan terhadap setiap pergerakan komoditas, baik kapal yang masuk maupun keluar dari wilayah Papua Barat Daya.
"Komitmen kami adalah melakukan pengawasan setiap ada pergerakan barang. Ada kapal masuk, kapal keluar, kami melakukan pengawasan," katanya.
Ia menjelaskan pengawasan juga dilakukan bersama instansi terkait, terutama pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengawasan komoditas, serta melibatkan TNI dan Polri.
Menurut dia, kerja sama lintas instansi juga dilakukan di lokasi yang berada di luar tempat pemasukan dan pengeluaran resmi untuk memperkuat pengawasan pergerakan komoditas.
"Di tempat-tempat di luar tempat pemasukan, kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI dan Polri," ujarnya.
Kertanegara mengatakan pergerakan produk hewan, ikan, dan tumbuhan melalui tempat pemasukan dan pengeluaran resmi sejauh ini dapat terpantau karena petugas karantina selalu melakukan pengawasan di lapangan.
"Kalau di tempat pemasukan dan pengeluaran semuanya terpantau, tidak ada yang luput dari pantauan karena setiap saat tim kami bertugas di lapangan," katanya.
Sementara, untuk pergerakan komoditas di luar tempat pemasukan dan pengeluaran resmi, pihaknya mengandalkan informasi dari masyarakat maupun sumber informasi lainnya sebagai bagian dari upaya pengawasan.
"Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan pengawasan bersama pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI untuk memastikan pergerakan komoditas sesuai dengan ketentuan karantina," ujarnya.
Ia menegaskan pengawasan tersebut penting untuk mencegah masuk dan keluarnya komoditas yang berpotensi membawa risiko terhadap kesehatan hewan, ikan, tumbuhan, serta kelestarian sumber daya hayati di Papua Barat Daya.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.