Peringati HAN 2026, Polda Maluku tingkatkan literasi hukum melalui program Polisi Mengajar - ANTARA News Ambon, Maluku

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Ambon (ANTARA) -

Kepolisian Daerah (Polda) Maluku tingkatkan literasi hukum bagi pelajar melalui Program Polisi Mengajar secara serentak di 417 SMA, SMK, dan sederajat di Provinsi Maluku dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026.

“Program ini bertujuan meningkatkan literasi hukum, pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, dan literasi digital bagi pelajar,” kata Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto, di Ambon, Kamis.

Dalam program tersebut, Dadang memberikan materi di SMA Negeri 1 Ambon. Kapolda menyampaikan materi bertajuk “Kesadaran Hukum: Memahami dan Menjalankan Hukum untuk Hidup yang Tertib dan Harmonis”.

Ia mengajak pelajar mempersiapkan masa depan sejak dini karena mereka akan menjadi generasi produktif pada 2045 saat Indonesia memasuki usia satu abad kemerdekaan.

“Hari ini kalian sedang menyiapkan masa depan. Dua puluh tahun mendatang kalian akan menjadi generasi yang memegang peran penting dalam pembangunan bangsa. Karena itu manfaatkan masa sekolah untuk belajar dan membangun karakter,” katanya.

Dadang menegaskan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan kemampuan akademik, tetapi juga kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum.

Ia juga mengingatkan pelajar memanfaatkan media sosial secara bijak untuk belajar dan mengembangkan kreativitas, serta menghindari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan siber, maupun tindak pidana di ruang digital.

Selain itu, dia juga meminta para pelajar menjauhi penyalahgunaan narkoba, tawuran, perjudian, minuman keras, dan bentuk kenakalan remaja lainnya yang dapat merusak masa depan.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi mengatakan pelaksanaan Program Polisi Mengajar secara serentak merupakan bagian dari upaya membangun budaya sadar hukum sejak usia dini melalui pendekatan edukatif.

“Program Polisi Mengajar merupakan investasi jangka panjang untuk membangun budaya sadar hukum sejak usia dini. Kami ingin anak-anak Maluku tumbuh menjadi generasi yang berprestasi, berkarakter, bijak memanfaatkan teknologi, dan menghormati hukum,” ujarnya.

Menurut dia, program tersebut akan terus dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah daerah, sekolah, tenaga pendidik, orang tua, tokoh agama, dan masyarakat sebagai upaya mencegah kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, perundungan, penyebaran hoaks, serta kejahatan siber.

Program Polisi Mengajar tersebut juga melibatkan Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Arif Budiman memberikan materi di SMA Negeri 2 Ambon, pejabat utama, perwira menengah, perwira pertama, serta jajaran 11 Polres/Polresta.

Sebanyak 82 sekolah berada di wilayah Kota Ambon, Leihitu, Leihitu Barat, dan Salahutu. Sementara itu, 335 sekolah lainnya berada di wilayah hukum Polres/Polresta di Maluku.

Pewarta: Winda Herman
Editor : Daniel

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

LDNU Jatim adakan Dzikir Akbar untuk doakan Muktamar Ke-35 NU dan Indonesia - ANTARA News Jawa Timur

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Insya Allah, jamaah dzikir dan istighotsah yang siap hadir ada 800-an orang dari Surabaya dan sekitarnya

Surabaya (ANTARA) - Pengurus Wilayah (PW) Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) Jawa Timur mengadakan "Dzikir/Istighotsah Akbar" di Kantor PWNU Jatim, 26 Juli 2026, guna menyukseskan Muktamar ke-35 NU dan mendoakan Indonesia.

"Insya Allah, jamaah dzikir dan istighotsah yang siap hadir ada 800-an orang dari Surabaya dan sekitarnya," kata Ketua PW LDNU Jatim Dr KH Syukron Djazilan di Surabaya, Kamis.

Acara bertema "Mengetuk Samawat Untuk Muktamar dan Indonesia Selamat" itu diawali dengan sholawat oleh Gambus El-Kiswah jam 08.00 WIB, lalu sambutan PWNU, doa/istighotsah, dan tausiyah yang berakhir pada jam 12.00 WIB.

"Ketua PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfudz siap hadir dan menyampaikan sambutan pengantar, lalu dzikir dan istighotsah akan dipimpin Wakil Rais Syuriyah PWNU Jatim KH Abdul Matin Djawahir," katanya.

Acara dzikir/istighotsah akbar yang akan diisi tausiyah oleh Wakil Ketua PWNU Jatim Gus/KH Firjaun itu juga akan dihadiri Pemprov Jatim, jajaran PWNU Jatim, serta Ketua DMI Jatim yang juga Ketua BPP Masjid Al-Akbar Surabaya Dr KHM Sudjak MAg.

Sementara itu, Ketua PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) menyatakan siap hadir, karena kelahiran Nahdlatul Ulama pada 1926 memang dilandasi semangat membangun persatuan berdasarkan paham Ahlussunnah wal Jamaah.

“NU lahir tahun 1926 dengan tujuan membangun persatuan berbasis Ahlussunnah wal Jamaah, yang menjaga keseimbangan lahir dan batin, serta keseimbangan antara aspek kognitif dan afektif. Wa’tashimu bihablillahi jami’an wa la tafarraqu, Itulah menu utama dalam pendirian Nahdlatul Ulama,” katanya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Langkat terima bantuan Rp290 Juta dari Morowali untuk pemulihan rumah ibadah - ANTARA News Sumatera Utara

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Stabat (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, SH, menerima bantuan kemanusiaan senilai Rp290 juta dari Pemerintah Kabupaten Morowali bersama masyarakat Morowali melalui gerakan Morowali Peduli Bencana Sumatera dan Aceh. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis di Ruang Kerja Plt. Bupati Langkat, Kantor Bupati Langkat, Kamis (23/7/2026).

Bantuan diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Morowali, Ruhban, S.Pd., M.Pd., yang hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Morowali. Dalam kesempatan itu, ia didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Binjai, Triono Julimawardi, S.Sos., M.AP.

Donasi senilai Rp290 juta tersebut merupakan hasil penggalangan dana melalui gerakan Morowali Peduli Bencana Sumatera dan Aceh, sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kemanusiaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera dan Aceh, termasuk Kabupaten Langkat.

Plt. Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Morowali beserta seluruh masyarakat Morowali atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Langkat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat dan masyarakat yang terdampak bencana, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Morowali dan seluruh masyarakat Morowali atas bantuan yang diberikan. Kepedulian ini menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan dan solidaritas antarsesama masih sangat kuat di negeri ini," ujar Tiorita.

Ia menjelaskan, bantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Langkat akan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan tempat-tempat ibadah yang mengalami kerusakan akibat bencana. Menurutnya, dukungan tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Morowali, Ruhban, mengatakan bantuan tersebut berasal dari kepedulian Pemerintah Kabupaten Morowali bersama masyarakat yang tergerak untuk membantu daerah-daerah yang terdampak bencana di Sumatera dan Aceh.

Menurutnya, bantuan itu merupakan wujud empati dan persaudaraan antarsesama anak bangsa. Ia berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat proses pemulihan di daerah yang terdampak.

Prosesi penyerahan bantuan berlangsung dalam suasana hangat, penuh keakraban, dan semangat kebersamaan. Momentum tersebut menjadi cerminan kuatnya nilai gotong royong dan solidaritas antardaerah dalam menghadapi bencana serta membantu masyarakat bangkit dari masa pemulihan.

Pemerintah Kabupaten Langkat menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kepedulian Pemerintah Kabupaten Morowali dan seluruh masyarakat Morowali. Diharapkan bantuan tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi proses rehabilitasi rumah ibadah, tetapi juga semakin mempererat ikatan persaudaraan dan sinergi antardaerah di Indonesia.

Turut mendampingi Plt. Bupati Langkat dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. H. Rudi Kinandung, M.AP., Kepala Dinas Sosial Taufik Rieza, S.STP., M.AP., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Wahyudiharto, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Kesehatan dr. Juliana, MM., Kepala BPKAD Drs. M. Iskandarsyah, serta Kabag Kesra M. Suhaimi, S.STP., M.SP.

Pewarta: Imam Fauzi
Editor : Juraidi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Laba Bank Mandiri (BMRI) Diproyeksi Naik, Tapi Tekanan NIM Bisa Berlanjut

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

ILUSTRASI. Pertumbuhan Kinerja Bank Mandiri (KONTAN/Baihaki)

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) membukukan kinerja yang solid sepanjang semester I-2026. Meski demikian, tekanan terhadap net interest margin (NIM) diperkirakan masih akan berlanjut hingga kuartal III-2026 seiring penurunan imbal hasil kredit dan tingginya biaya dana.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Kevin Yudha Pratama melihat pertumbuhan laba Bank Mandiri pada paruh pertama tahun ini lebih banyak ditopang oleh peningkatan pendapatan nonbunga, efisiensi biaya operasional, serta penurunan biaya pencadangan.

"Bank Mandiri mencatat laba bersih sebesar Rp 30,4 triliun pada semester I-2026 atau tumbuh 24,4% secara tahunan. Pertumbuhan ini didukung kenaikan pre-provision operating profit (PPOP) sebesar 19,9%," tulis Kevin dalam risetnya, Kamis (23/7/2026).

Baca Juga: BNI Rampungkan Penjualan 39,96 Juta Saham BNI AM ke Danantara AM

Di sisi lain, pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) hanya tumbuh 8,1% secara tahunan, mencerminkan mulai tertekannya margin bunga.

Penyaluran kredit konsolidasi Bank Mandiri mencapai Rp 1.677 triliun atau tumbuh 6,4% sejak awal tahun. Pertumbuhan tersebut mendekati batas bawah target perseroan tahun ini yang berada di kisaran 7%–9%.

Namun, ekspansi kredit masih didominasi segmen wholesale, terutama kredit korporasi dan komersial. Sementara itu, pertumbuhan kredit ritel bank secara standalone hanya naik 1,3% secara year to date akibat masih lemahnya permintaan kredit kendaraan bermotor dan payroll.

Kiwoom menilai komposisi pertumbuhan kredit tersebut turut menekan margin bunga. NIM konsolidasi turun menjadi 4,56% pada semester I-2026. Manajemen pun merevisi target NIM sepanjang 2026 menjadi 4,3%–4,5%, lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 4,5%–4,7%.

Selain itu, yield kredit bank secara standalone juga turun menjadi 6,91% pada kuartal II-2026 dari 7,11% pada kuartal sebelumnya. Di saat yang sama, kenaikan suku bunga deposito masih membebani biaya dana (cost of fund). Manajemen juga menyebut kredit kepada pihak berelasi dan program pemerintah memiliki tingkat bunga sekitar 100 hingga 200 basis poin lebih rendah dibandingkan kredit reguler.

Meski margin tertekan, pendapatan berbasis komisi (fee based income) berulang masih menjadi penopang kinerja. Pendapatan ini meningkat 24% secara tahunan berkat pertumbuhan transaksi melalui Livin' by Mandiri, Kopra by Mandiri, kartu kredit, aktivitas treasury, hingga transaksi digital lainnya. Kontribusi pendapatan nonbunga kini mencapai sekitar 32% dari total pendapatan perusahaan.

Efisiensi operasional juga terus berlanjut. Beban operasional turun 1,4% secara tahunan sehingga rasio cost to income (CIR) membaik menjadi 37,9%, lebih rendah dibandingkan target manajemen sebesar 39%–41%.

Baca Juga: Jenius Perkuat Posisi di Segmen Lifestyle Banking Melalui POCARI SWEAT Run

Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (gross NPL) konsolidasi tetap terjaga di level 1,01%, sementara loan at risk (LaR) turun menjadi 5,83% dan cost of credit (CoC) berada di level 0,61%.

Meski demikian, Kiwoom mengingatkan adanya kenaikan rasio NPL pada segmen konsumer serta mikro dan payroll sehingga perkembangan kualitas aset ritel masih perlu dicermati. Di samping itu, rasio pencadangan terhadap NPL sebesar 235% dinilai sudah mendekati batas minimum yang diinginkan manajemen sehingga ruang untuk menurunkan beban pencadangan lebih lanjut menjadi terbatas.

Ke depan, Kiwoom memperkirakan pertumbuhan laba Bank Mandiri akan melambat pada paruh kedua tahun ini. Pemulihan permintaan kredit dari sektor swasta, pertumbuhan transaksi digital yang berkelanjutan, serta stabilisasi biaya dana akan menjadi faktor utama yang dapat menopang kinerja perseroan. Sementara itu, tekanan terhadap NIM dan perkembangan kualitas aset di segmen ritel masih menjadi risiko utama yang perlu diperhatikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




KPAD Kabupaten Bekasi berkomitmen wujudkan wilayah ramah anak - ANTARA News Megapolitan

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berkomitmen mewujudkan wilayahnya berpredikat ramah anak dengan membangun ekosistem yang melindungi generasi penerus dari tindakan kekerasan, eksploitasi maupun bentuk pelanggaran lain terhadap anak.

Ketua KPAD Kabupaten Bekasi Romdoni Sugianto Hasan menyatakan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) menjadi momentum penting bagi penguatan komitmen seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak.

Ia menjelaskan anak merupakan investasi terbesar bangsa. Mereka harus tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, perundungan maupun berbagai ancaman di ruang digital.

"Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya keluarga, tetapi juga pemerintah, sekolah, dunia usaha, dan masyarakat. Anak berhak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan serta ruang tumbuh yang aman dan nyaman," ujarnya.

Menurut dia, Kabupaten Bekasi sebagai daerah dengan laju pertumbuhan penduduk tinggi membutuhkan kolaborasi yang semakin kuat dalam membangun ekosistem perlindungan anak. Pencegahan kekerasan terhadap anak harus dilakukan melalui edukasi, penguatan peran keluarga serta peningkatan kepedulian masyarakat terhadap hak-hak anak.

Baca juga: Bekasi sulap lahan kosong jadi destinasi wisata ramah anak

Romdoni juga mengajak seluruh orang tua untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak, membangun komunikasi secara terbuka, serta memberikan pendampingan dalam penggunaan teknologi digital agar anak terhindar dari berbagai risiko di dunia maya.

"Perhatian terhadap kesehatan mental anak juga menjadi salah satu bagian penting dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkarakter," katanya.

KPAD Kabupaten Bekasi terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat dalam memperkuat sistem perlindungan anak, termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berani melapor apabila menemukan dugaan kekerasan maupun pelanggaran hak anak.

"Momentum Hari Anak Nasional ini harus menjadi penguat komitmen kita bersama untuk menghadirkan Kabupaten Bekasi yang benar-benar ramah anak. Mari kita pastikan setiap anak dapat tumbuh, belajar, bermain dan meraih cita-citanya tanpa rasa takut. Anak yang terlindungi hari ini adalah fondasi Indonesia yang lebih maju di masa depan," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Uploader : Naryo

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Polisi: Tak Ada Kekerasan Saat Mediasi Sopir Alphard dan Satpam

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNN Indonesia --

Polisi menyebut tidak ada tindakan kekerasan maupun pemukulan selama proses mediasi antara sopir mobil Toyota Alphard dan satpam setelah insiden menerobos lampu lalu lintas di pelican crossing depan Hotel Pullman, Jakarta Pusat.

Kapolsek Metro Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu juga membantah informasi beredar yang menyebut ada dugaan intimidasi. Termasuk, soal satpam yang diminta bersujud atau diancam kehilangan pekerjaan.

"Kami masih mendalami informasi yang beredar. Sejauh ini belum ada bukti adanya pemukulan maupun kekerasan," kata Braiel dalam keterangannya, Kamis (23/7).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kendati demikian, Braiel mempersilakan jika ada pihak yang merasa dirugikan maupun yang memiliki bukti terkait dugaan intimidasi dan kekerasan tersebut.

"Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau memiliki bukti lain, kami persilakan membuat laporan agar dapat kami proses sesuai ketentuan yang berlaku," ucap Braiel.

Pilihan Redaksi

  • Alphard Penerobos Pelican Crossing di Bundaran HI Diduga Nopol Bodong
  • Sopir Alphard Terobos Lampu Merah di Jakpus Dikenakan Sanksi Tilang
  • Pelat Nomor Alphard Penerobos Bundaran HI Diduga Bodong

Disampaikan Braiel, Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya juga tengah mendalami soal dugaan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengemudi Alphard. Termasuk dugaan penggunaan pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai.

Sebelumnya, sebuah video yang merekam sebuah mobil Toyota Alphard menerobos lampu lalu lintas di pelican crossing di depan Hotel Pullman, Jakarta Pusat hingga berujung cekcok dengan satpam beredar di media sosial.

Dalam video yang akun Instagram @jakpus24jam.id, terlihat sejumlah pejalan kaki terlihat tengah menyeberang di pelican crossing setelah lampu lalu lintas menunjukkan warna merah untuk kendaraan. Namun, sebuah mobil Alphard tetap melaju dan menerobos lampu merah itu.

Seorang satpam yang juga menyeberang kemudian menegur sopir Alphard tersebut. Namun, diduga sopir tak terima dengan teguran tersebut.

"Kemudian satpam menegur pengendara dengan menggebrak kaca mobil. Pengendara mobil tidak terima dengan tindakan security tersebut dan terjadi cekcok mulut," kata Braiel.

Kata Braeil, keduanya kemudian mendatangi pos polisi untuk meminta bantuan penyelesaian masalah atau mediasi. Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai.

"(Masalah) sudah diselesaikan secara kekeluargaan dibantu mediasi oleh Kapospol di Pospol Thamrin. Setelah selesai, pengendara mobil melanjutkan perjalanannya dan security kembali bekerja," ucap dia.

(dis/isn)

Add

as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Plt. Bupati Tiorita tegaskan komitmen lanjutkan UHC prioritas demi jaminan kesehatan warga Langkat - ANTARA News Sumatera Utara

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Stabat (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, SH, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat untuk terus mendukung keberlanjutan Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas sebagai upaya memastikan seluruh masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan merata.

Komitmen tersebut disampaikan Plt. Bupati saat menerima audiensi Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan beserta jajaran di Ruang Kerja Plt. Bupati Langkat, Kantor Bupati Langkat, Kamis (23/7/2026). Pertemuan tersebut membahas keberlanjutan Program UHC Prioritas yang selama ini menjadi salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan, dr. Yasmine R. Harahap, MM., AAK, menyampaikan bahwa Kabupaten Langkat hingga saat ini masih berstatus UHC Prioritas, sebuah pencapaian yang menunjukkan tingginya cakupan perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program JKN.

Ia menjelaskan, untuk mempertahankan status tersebut, daerah harus memenuhi sejumlah indikator, di antaranya tingkat kepesertaan JKN mencapai 98,60 persen dari total jumlah penduduk dan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen. Melalui skema UHC Prioritas, masyarakat yang belum terdaftar maupun peserta yang status kepesertaannya tidak aktif dapat langsung didaftarkan atau diaktifkan kembali sehingga dapat segera memperoleh pelayanan kesehatan saat dibutuhkan.

Menurut Yasmine, manfaat program tersebut telah dirasakan oleh ribuan masyarakat Langkat yang sebelumnya mengalami kendala administrasi kepesertaan ketika membutuhkan layanan kesehatan.

"Kami berharap dukungan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk melanjutkan kerja sama UHC Prioritas. Program ini sangat membantu masyarakat karena memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat," ujarnya.

Dalam audiensi tersebut juga disampaikan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) UHC Prioritas yang berlaku sejak 1 Januari 2026 akan berakhir pada 30 September 2026, sehingga diperlukan langkah-langkah persiapan untuk perpanjangan kerja sama agar manfaat program tetap dapat dirasakan masyarakat tanpa terputus.

BPJS Kesehatan juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mendukung pelaksanaan Program JKN. Hingga tahun 2025, kewajiban pembayaran iuran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tercatat berjalan dengan baik dan tepat waktu, sehingga turut mendukung keberlangsungan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

Selain itu, berdasarkan hasil Analisa Fiskal Program Langkat Sehat Tahun 2026, kebutuhan anggaran untuk mendukung keberlanjutan program jaminan kesehatan masyarakat di Kabupaten Langkat mencapai Rp88.093.240.200. Anggaran tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga status UHC Prioritas sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat memiliki komitmen kuat untuk mempertahankan keberlanjutan UHC Prioritas karena program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar sekaligus hak masyarakat yang harus terus dijamin oleh pemerintah.

"Pemerintah Kabupaten Langkat berkomitmen mendukung keberlanjutan UHC Prioritas. Program ini telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, sehingga kami akan mengupayakan langkah-langkah terbaik agar kerja sama ini dapat terus dilanjutkan," tegas Tiorita.

Ia menambahkan, Pemkab Langkat akan memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta pemerintah pusat guna memastikan keberlanjutan program tetap berjalan dengan baik dan selaras dengan kemampuan fiskal daerah.

"Kami optimistis, melalui sinergi dan kolaborasi yang baik, keberlanjutan UHC Prioritas dapat terus dipertahankan sehingga masyarakat Langkat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan berkualitas. Kesehatan masyarakat adalah investasi pembangunan yang harus terus kita jaga bersama," tambahnya.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat, penuh keakraban, dan semangat kolaborasi. Pertemuan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Langkat dan BPJS Kesehatan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Langkat.

Turut mendampingi Plt. Bupati Langkat dalam audiensi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. H. Rudi Kinandung, M.AP., Kepala Dinas Sosial Taufik Rieza, S.STP., M.AP., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Wahyudiharto, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Kesehatan dr. Juliana, MM., serta Kepala BPKAD Drs. M. Iskandarsyah.

Pewarta: Imam Fauzi
Editor : Juraidi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Pemkab Bogor normalisasi Kali Angke setelah 21 tahun alami pendangkalan - ANTARA News Megapolitan

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menormalisasi Kali Angke di Kecamatan Kemang setelah sungai tersebut mengalami pendangkalan selama 21 tahun untuk memperlancar aliran air dan mengurangi risiko banjir di wilayah hilir.

Camat Kemang Imam Mahmudi di Bogor, Kamis, menjelaskan, normalisasi dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Kecamatan Kemang dengan mengerahkan dua unit alat berat jenis ekskavator untuk mengeruk dan memperdalam sungai di kawasan Desa Parakan Jaya hingga jalur menuju Jalan Raya Parung.

Ia mengatakan normalisasi dilakukan karena sedimentasi yang terjadi selama lebih dari dua dekade menyebabkan aliran air tidak berjalan optimal.

"Kami mengapresiasi sinergi DLH Kabupaten Bogor yang bergerak cepat melakukan normalisasi di wilayah Kemang. Titik ini memang sudah lama mengalami pendangkalan dan menjadi salah satu penyebab terhambatnya aliran air," kata Imam.

Baca juga: Pemkab Bogor pulihkan fungsi Kali Angke lewat normalisasi

Ia menjelaskan, normalisasi terakhir di lokasi tersebut dilakukan pada 2005. Sejak saat itu, sedimentasi terus terjadi hingga menyebabkan dasar sungai semakin dangkal dan menghambat aliran air ke wilayah hilir.

Kondisi tersebut juga berdampak pada tersendatnya aliran air hingga kawasan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) di Desa Kemang.

Imam berharap pengerukan dan pendalaman sungai dapat mengembalikan fungsi Kali Angke sehingga mampu meminimalkan potensi banjir saat musim hujan.

Selain di Desa Parakan Jaya, normalisasi sungai akan dilanjutkan di sejumlah titik lain di Kecamatan Kemang, meliputi Desa Kemang, Pondok Udik menuju Rancabungur, serta Desa Jampang.

Khusus di Desa Jampang, pekerjaan pengerukan, pendalaman, dan pelebaran sungai telah rampung. Saat ini DLH Kabupaten Bogor melakukan pembersihan material dan puing hasil normalisasi sebagai tahap akhir pekerjaan.

Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan normalisasi sungai dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sebagai upaya mengembalikan fungsi sungai, memperlancar aliran air, serta mengurangi risiko banjir di sejumlah wilayah Kecamatan Kemang.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Uploader : Naryo

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Pemkot Ambon serahkan remisi kepada empat anak binaan LPKA karena perubahan perilaku - ANTARA News Ambon, Maluku

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Ambon (ANTARA) -

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku, menyerahkan remisi atau pengurangan masa pidana kepada empat anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026.   

“Remisi ini bukan hadiah, tetapi bentuk apresiasi dan penghargaan atas perubahan perilaku yang lebih baik. Ini menjadi motivasi bagi anak-anak kita agar terus mengikuti proses pembinaan di LPKA dengan sungguh-sungguh, belajar memaafkan diri sendiri, dan berkomitmen memperbaiki diri,” kata Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena, di Ambon, Kamis.  

Remisi tersebut diserahkan dalam kegiatan peringatan HAN di LPKA Kelas II Ambon. Dalam sambutannya, Bodewin mengatakan remisi yang diberikan merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah atas perubahan perilaku dan karakter positif yang ditunjukkan anak binaan selama menjalani masa pembinaan.   

Ia mengatakan, peringatan HAN dengan tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan” menjadi pengingat bahwa setiap anak Indonesia, termasuk anak yang sedang menjalani pembinaan di LPKA, memiliki hak yang sama untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta meraih masa depan yang lebih baik. 

Menurut dia, masa lalu tidak menentukan masa depan seseorang karena setiap anak berhak memperoleh kesempatan kedua untuk memperbaiki diri.   

“Masa lalu yang buruk tidak menentukan masa depan seseorang. Setiap anak memiliki kesempatan kedua. Anak-anak yang ada di sini sedang diajar untuk belajar dari masa lalu, mengasah potensi, dan membina karakter agar ketika kembali ke masyarakat nanti, mereka siap menjadi generasi muda yang handal dan berkontribusi bagi bangsa,” ujarnya.  

Bodewin juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, aparat penegak hukum, jajaran Pemkot Ambon, tokoh agama, hingga orang tua, untuk terus bersinergi dalam mendukung pembinaan anak. Ia juga meminta orang tua menerima kembali anak-anak mereka dengan kasih sayang tanpa memberikan stigma.

Sebanyak empat anak binaan LPKA Kelas II Ambon menerima remisi masing-masing selama satu bulan. Remisi tersebut merupakan hak yang diberikan negara kepada anak binaan yang telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial.  

Pewarta: Winda Herman
Editor : Daniel

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Dirjen PAUD: Pendidikan harus adaptif terhadap perkembangan zaman

calendar_today 23.07.2026 - person  - timer ~

Dirjen PAUD: Pendidikan harus adaptif terhadap perkembangan zaman

Kamis, 23 Juli 2026 19:51 WIB

Image Print

Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto melaksanakan kegiatan kunjungan silaturahim dan penguatan sinergi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kemendikdasmen di Kantor BPMP Provinsi Kepri, Kota Tanjungpinang, Kamis (23/7/2026). ANTARA/HO-BPMP Kepri

Tanjungpinang (ANTARA) - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Gogot Suharwoto menekankan sistem pendidikan saat ini harus adaptif terhadap perkembangan zaman.

"Pembelajaran berbasis teknologi, coding, dan kecerdasan artifisial (AI) harus diperkuat agar peserta didik siap menghadapi tantangan masa depan," katanya dalam kunjungan silaturahim dan penguatan sinergi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kemendikdasmen di Kantor Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (BPMP Kepri), Kota Tanjungpinang, Kamis.

Ia menyebut peserta didik yang dilayani sekarang hidup pada zaman yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Karena itu, pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan.

Selain itu, menurutnya, lembaga pendidikan juga harus menjadi organisasi yang agile, yakni mampu bergerak cepat mengikuti perkembangan zaman.

Gogot menjelaskan transformasi pendidikan saat ini difokuskan pada empat bidang utama, yaitu penguatan infrastruktur pendidikan, transformasi kurikulum dan pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, serta tata kelola pendidikan.

"Salah satu fokus pemerintah adalah percepatan revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia, sekaligus mendorong pembelajaran mendalam (deep learning) yang menempatkan guru sebagai mentor dan inspirator di era digital," ujarnya.

Lebih lanjut Gogot menyampaikan bahwa visi pendidikan untuk semua dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu inklusif, adaptif, dan partisipatif. Pendidikan harus mampu menjangkau seluruh anak Indonesia tanpa membedakan latar belakang maupun wilayah tempat tinggal.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Sekolah negeri dan sekolah swasta merupakan mitra yang memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan layanan pendidikan terbaik bagi anak-anak Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Gogot berpesan bahwa UPT memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan Kemendikdasmen di daerah.

Selain memastikan seluruh program prioritas kementerian berjalan dengan baik, UPT harus memahami karakteristik dan tantangan wilayahnya sehingga kebijakan nasional dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

"UPT Kemendikdasmen di Kepri diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan," katanya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dirjen PAUD: Pendidikan harus adaptif dengan perkembangan zaman

Pewarta : OGN
Editor: Ogen
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.