Kebijakan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tentang Program Bedah Rumah yang ditargetkan terbit paling lambat awal pekan depan.
Langkah ini diharapkan memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap bantuan perbaikan rumah tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum.
Baca Juga: Giliran Brebes Dapat Tambahan Kuota BSPS 763 Unit
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, rancangan aturan tersebut telah melalui serangkaian konsultasi dengan sejumlah lembaga, mulai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Hukum, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Minggu ini kami sudah berkonsultasi dengan BPKP, Kementerian Hukum, dan hari ini dengan BPK. Kami mendapat banyak masukan. Tadi BPK juga sudah menyatakan clear terhadap Rapermen Program Bedah Rumah yang mengatur kemudahan persyaratan bagi penerima bantuan, terutama terkait alas hak. Paling lambat Senin atau Selasa saya akan menandatangani peraturan menteri tersebut," ujar Maruarar di Jakarta, Jumat Malam (24/7/2026).
Selama ini salah satu kendala masyarakat untuk memperoleh bantuan bedah rumah adalah persyaratan administrasi berupa dokumen kepemilikan tanah seperti sertifikat atau dokumen sejenis.
Dalam aturan baru tersebut, pembuktian penguasaan tanah dapat dilakukan melalui surat keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan yang menyatakan rumah tersebut berdiri di atas tanah yang dikuasai atau dimiliki calon penerima bantuan.
Pemerintah menilai penyederhanaan syarat tersebut akan mempercepat penyaluran bantuan sekaligus menjangkau lebih banyak masyarakat yang selama ini belum memiliki dokumen kepemilikan tanah secara lengkap.
Maruarar menegaskan penyederhanaan administrasi tetap dilakukan dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik. Karena itu, sebelum aturan diterbitkan, Kementerian PKP meminta masukan dari sejumlah lembaga pengawas agar pelaksanaannya tetap akuntabel dan transparan.
Selain membahas finalisasi aturan Program Bedah Rumah, Kementerian PKP juga melanjutkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri melalui program gentengisasi.
Dalam pelaksanaannya, penggunaan genteng tidak diwajibkan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun, kualitas produk tetap harus lolos pengujian Balai Keramik sehingga mutu bahan bangunan tetap terjamin sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor material bangunan.
"Penggunaan produk dalam negeri tetap harus mengutamakan kualitas. Karena itu, meski tidak diwajibkan menggunakan SNI, produk akan mengacu pada hasil pengujian Balai Keramik sehingga kualitasnya tetap terjamin," kata Maruarar.
Pemerintah juga terus mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pembangunan perumahan nasional. Kolaborasi tersebut diharapkan mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian Program 3 Juta Rumah.
Kementerian PKP berharap penyederhanaan regulasi Program Bedah Rumah dapat mempercepat pelaksanaan bantuan di lapangan sehingga lebih banyak masyarakat memperoleh akses terhadap rumah yang layak huni.
Sorong (ANTARA) - Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai memaparkan empat fokus percepatan pembangunan Papua Barat Daya yang meliputi penguatan regulasi, investasi, pengelolaan sumber daya alam, serta politik dan tata kelola pemerintahan.
Velix dalam pertemuan bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di Papua Barat Daya, Sabtu, mengatakan provinsi tersebut memiliki posisi geoekonomi dan geostrategis yang penting serta didukung potensi sumber daya alam dan kekompakan masyarakat.
"Papua Barat Daya memiliki sumber daya, figur-figur yang kuat, kekompakan masyarakat, serta posisi geoekonomi dan geostrategis yang sangat penting. Karena itu provinsi ini menjadi salah satu pilihan untuk langkah keterpaduan pembangunan," ujarnya.
Ia menjelaskan klaster pertama berfokus pada penguatan regulasi melalui penyelarasan berbagai kebijakan agar lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Papua.
Klaster kedua menitikberatkan pada pengembangan investasi dan pendanaan kreatif, termasuk rencana pembentukan forum investasi Papua Barat Daya untuk mempertemukan potensi daerah dengan investor nasional maupun internasional serta mendorong pengembangan perdagangan karbon.
"Tidak hanya berbicara pembangunan, tetapi bagaimana menghadirkan investasi yang bisa membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat," kata Velix.
Klaster ketiga menyangkut pengelolaan sumber daya alam, meliputi sektor pertambangan, perikanan, kehutanan, kelautan, dan pertanahan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Papua melalui penyelarasan kewenangan pusat dan daerah.
Sementara itu, klaster keempat mencakup bidang politik, hukum, keamanan, dan tata kelola pemerintahan, termasuk penguatan birokrasi, penyelesaian konflik, serta pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua.
Selain empat klaster tersebut, Velix mengatakan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan serta pengembangan konektivitas dan koridor ekonomi tetap menjadi program prioritas.
Seluruh masukan dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan akan disusun sebagai bahan advokasi kepada kementerian terkait untuk pembahasan lanjutan.
Provinsi Papua Barat Daya adalah provinsi ke-38 Indonesia hasil pemekaran dari Provinsi Papua Barat berdasarkan UU No. 29 Tahun 2022, dengan Kota Sorong sebagai ibu kota dan pusat ekonominya.
Meskipun dinamai "Barat Daya", wilayah yang mencakup Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Tambrauw, dan Maybrat ini secara geografis sebenarnya terletak di kawasan ujung barat laut Pulau Papua (Kepala Burung).
Sebagai pintu gerbang utama logistik dan transportasi di kawasan barat Papua, provinsi ini memiliki potensi ekonomi yang sangat strategis. Sektor unggulannya berfokus pada pariwisata bahari kelas dunia melalui Kepulauan Raja Ampat, kekayaan minyak dan gas bumi, perikanan, serta kawasan konservasi hutan dan laut.
Baca juga: DPD RI dorong Papua Barat Daya jadi contoh percepatan pembangunan
Baca juga: Papua Barat Daya matangkan persiapan Papeda Summit 2026
Baca juga: Pemprov PBD gandeng UNICEF tekan angka kekerasan terhadap anak
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNN Indonesia --
Kebakaran hebat melanda kawasan permukiman Kasepuhan Ciptamulya, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (25/7).
Api dengan cepat membesar dan merembet ke deretan rumah warga di lingkungan kampung adat tersebut.
Berdasarkan video amatir yang beredar, kobaran api berwarna merah-oranye melahap rumah-rumah panggung tradisional yang sebagian besar berbahan kayu dengan atap ijuk.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Asap hitam pekat terlihat membumbung tinggi hingga menutupi kawasan perbukitan di sekitar lokasi.
Suasana di lokasi dipenuhi kepanikan. Dalam rekaman video, terdengar teriakan warga yang saling memperingatkan bahaya instalasi listrik yang berada di dekat kobaran api.
"Listrik, listrik, awas listrik!" teriak salah seorang warga dalam rekaman video tersebut dikutip detik.com.
Sejumlah warga dan pemuda tampak berlarian menyusuri jalan semen di kawasan perbukitan untuk menyelamatkan diri serta mengamankan barang-barang berharga.
Dalam video tersebut juga terlihat seorang pria mengenakan topi berdiri di sebuah gazebo kayu sambil mengamati api yang terus membesar hingga melalap atap-atap rumah dan membuatnya roboh.
Warga setempat bernama Dede mengatakan kobaran api masih belum berhasil dipadamkan. Menurutnya, api terus merembet dan menghanguskan banyak rumah di kawasan tersebut.
"Barusan sekali terjadi, sampai sekarang apinya belum padam. Habis semua, banyak rumah terbakar, apinya masih nyala dan merembet," kata Dede singkat kepada awak media, Sabtu (25/7).
Camat Cisolok Okih Pazri Assidiq membenarkan terjadinya kebakaran di wilayahnya. Ia menyebut tim dari Dinas Pemadam Kebakaran bersama unsur gabungan telah dikerahkan menuju lokasi untuk melakukan penanganan.
"Iya betul terjadi kebakaran. Namun untuk waktu pasti kejadian dan kronologinya belum diketahui rinci. Saat ini tim dari Dinas Pemadam Kebakaran sudah bergerak ke lokasi untuk penanganan," terang Okih.
Hingga berita ini diturunkan, petugas pemadam kebakaran bersama unsur terkait dan warga masih berupaya memadamkan api agar tidak semakin meluas ke bangunan lain di kawasan perbukitan tersebut.
Belum ada keterangan resmi mengenai jumlah rumah yang terdampak, penyebab kebakaran, maupun informasi terkait korban jiwa dan besaran kerugian material. Aparat berwenang masih melakukan pendataan serta pengamanan di lokasi kejadian.
Baca selengkapnya di sini.
(tim/isn)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNN]
... mengamankan fasilitas perkantoran, bukan untuk melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana narasi yang saat ini berkembang
Jakarta (ANTARA) - Komando Operasi (Koops) TNI Habema membantah personelnya terlibat aksi pengambilan komputer di Kantor Bupati Intan Jaya, Papua, seperti narasi dan video yang ramai di media sosial.
"Koops TNI Habema bersama pihak terkait segera melakukan penelusuran dan verifikasi. Berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan, kami menegaskan bahwa narasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta," kata Kepala Penerangan Koops Letkol (Inf.) Wirya Arthadiguna dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Wirya menjelaskan potongan video yang ramai di media sosial itu merupakan peristiwa pada tahun 2021, saat kegiatan pemeriksaan keamanan di kantor bupati oleh Satgas Yonif 501/BY.
Video tersebut sempat diunggah di beberapa akun platform media sosial Instagram, salah satunya akun@kata_rakyat.
Baca juga: Satgas Habema ungkap peran KKB yang tewas di Soanggama-Intan Jaya
Saat itu, personel satgas memeriksa keamanan kantor bupati karena mendapat laporan dari salah satu aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Intan Jaya.
Dalam video yang viral tersebut, terlihat personel TNI mendobrak pintu di ruangan kantor bupati. Wirya menjelaskan aksi dobrak pintu itu tidak untuk mengambil komputer, seperti narasi yang beredar di media sosial.
"Pada saat itu, beberapa pintu ruangan dibuka karena tidak dapat diakses. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan serta mengamankan fasilitas perkantoran, bukan untuk melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana narasi yang saat ini berkembang," jelas Wirya.
Terkait peristiwa di tahun 2021 tersebut, Wirya memastikan pejabat berwenang saat itu, yakni Danrem 173/PVB Brigjen TNI Taufan Gestoro dan Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni, telah menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah, termasuk penyelesaian terhadap fasilitas yang rusak.
Baca juga: Koops TNI Habema ajak kelompok bersenjata tempuh jalan damai di Papua
Sementara itu, pada Jumat (24/7), berdasarkan keterangan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, ada dugaan pembobolan dan pencurian di beberapa ruangan di kantor bupati.
Namun, kejadian itu merupakan peristiwa yang berbeda dengan peristiwa yang melibatkan TNI di tahun 2021. Wirya memastikan kasus pada Jumat itu masih dalam proses penyelidikan oleh Polres Intan Jaya.
"Dengan demikian, mengaitkan video dokumentasi tahun 2021 dengan dugaan tindak pidana pada tahun 2026 merupakan informasi yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi yang telah kami lakukan," ujar Wirya.
Oleh karena itu, Wirya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terhasut dengan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
Baca juga: Wamen pastikan HAM jadi dasar tugas TNI-Polri di Papua
Pewarta: Walda Marison
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Gorontalo (ANTARA) - Sebanyak 12 korban speedboat tenggelam di kawasan perairan Teluk Tomini ditemukan Tim Search and Rescue (SAR) gabungan dalam keadaan selamat, sementara satu orang yang merupakan nahkoda kapal masih dalam proses pencarian.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Gorontalo Heriyanto, di Gorontalo, Sabtu, mengatakan setelah melakukan pencarian tim SAR gabungan berhasil menemukan keberadaan dari para korban di sebuah rakit.
"Kami telah menerima informasi dari Kabupaten Tojo Una-Una bahwa 11 orang penumpang yang merupakan wisatawan Warga Negara Asing (WNA), dan satu orang anak buah kapal (ABK) ditemukan selamat, dan telah dievakuasi ke resor yang ada di Tojo Una-Una," kata Heriyanto.
Berdasarkan informasi yang diterima KPP Gorontalo, speedboat yang mengangkut wisatawan tersebut bertolak dari Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Jumat (24/7) pagi menuju Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
Namun dalam perjalanan mengarungi perairan Teluk Tomoni, kapal tersebut dihantam gelombang akibat cuaca buruk hingga patah menjadi dua bagian lalu tenggelam.
Baca juga: Tim SAR Karimun evakuasi 3 dari 4 korban speedboat tenggelam
Peristiwa itu diperkirakan terjadi pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wita, di mana saat kapal mulai tenggelam, para korban langsung menyelamatkan diri dengan menaiki rakit yang ada di sekitar lokasi kejadian.
Menurut dia, meskipun sebagian besar penumpang berhasil diselamatkan, satu orang korban yang merupakan nahkoda kapal bernama Ardiansyah dinyatakan masih hilang.
Ia mengatakan saat kejadian, kondisi jarak pandang sangat minim akibat terhalang kabut, sehingga keberadaan sang nahkoda yang diduga masih berada di atas kapal tidak terlihat oleh korban lainnya.
Ia menegaskan bahwa operasi SAR di bawah kendalinya selaku Search Mission Coodinator (SMC) akan terus berjalan maksimal.
Baca juga: Tim SAR evakuasi 28 penumpang speedboat tenggelam di Labuan Bajo
"Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, tim SAR gabungan masih akan terus melakukan pencarian secara intensif terhadap nahkoda kapal yang masih hilang selama tujuh hari ke depan," katanya.
Pewarta: Faradila Alim
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Singkawang (ANTARA) - Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Wilayah Kalimantan melalui Daops Manggala Agni Kalimantan IX/Singkawang memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis masyarakat di Kabupaten Sambas.
Hal itu dilakukan dengan membentuk dan meningkatkan kapasitas Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa Tempapan Hulu, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas.
Kepala Daops Manggala Agni Kalimantan IX/Singkawang Yuyu Wahyudin di Sambas, Sabtu, mengatakan pelibatan masyarakat merupakan strategi utama dalam pengendalian karhutla mengingat ancaman kebakaran hutan tidak lagi menjadi persoalan lokal, melainkan berdampak secara nasional hingga global.
"Kegiatan ini menitikberatkan pada pendekatan masyarakat berkesadaran hukum yang didukung dengan peningkatan kapasitas teknis operasional. MPA diharapkan menjadi ujung tombak pencegahan sekaligus penanganan awal kebakaran di tingkat desa," katanya.
Menurut dia, desa-desa yang berada di sekitar kawasan hutan memiliki peran penting dalam mencegah munculnya titik api. Karena itu, penguatan kapasitas masyarakat menjadi langkah strategis agar pencegahan dilakukan sejak dini sebelum kebakaran meluas.
Ia menjelaskan anggota MPA dibekali materi mengenai kebijakan dan regulasi karhutla, kesadaran hukum, pemahaman dasar mengenai karakteristik kebakaran hutan dan perilaku api, penyusunan peta partisipatif desa, mitigasi serta adaptasi perubahan iklim, hingga penguatan kelembagaan MPA.
Selain materi teori, peserta juga mengikuti praktik lapangan berupa pengoperasian dan perawatan peralatan pemadaman, penerapan standar keselamatan personel, pembuatan sekat bakar (firebreak), serta penggunaan aplikasi Avenza Maps untuk mendeteksi titik panas (hotspot), merekam lokasi, dan mengukur luas area terdampak kebakaran secara akurat.
Yuyu mengatakan kemampuan tersebut diharapkan mampu mempercepat respons masyarakat ketika terjadi kebakaran sehingga api dapat dikendalikan sebelum meluas ke kawasan hutan produksi maupun hutan konservasi.
"MPA yang telah dibentuk diharapkan mampu mencegah terjadinya kebakaran di wilayah desa sekaligus menjadi first responder saat terjadi karhutla sehingga dampaknya dapat diminimalkan," ujarnya.
Ia menambahkan, pengendalian karhutla berbasis masyarakat menjadi salah satu strategi yang terus diperkuat karena masyarakat merupakan pihak yang paling memahami kondisi wilayahnya dan memiliki akses tercepat menuju lokasi kejadian.
Pewarta: Narwati
Uploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNN Indonesia --
Regulator pasar China resmi menjatuhkan sanksi denda dan penyitaan aset senilai 5,18 miliar yuan setara US$765 juta atau sekitar Rp13,7 triliun (kurs Rp17.922) ke penyedia layanan perjalanan daring terbesar di negara tersebut, Trip.com Group.
Sanksi tegas ini diberikan atas tuduhan pelanggaran undang-undang antimonopoli. Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintah Beijing dalam memperketat pengawasan regulasi terhadap raksasa teknologi dan perusahaan internet domestik.
Sebelumnya, tindakan serupa pernah secara agresif menyasar raksasa e-commerce Alibaba pada akhir 2020 lalu sebagaimana dilansir dari AFP.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Badan Regulasi Pasar Tiongkok (State Administration for Market Regulation/SAMR) menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil dari penyelidikan yang telah dibuka sejak Januari, terkait dugaan penyalahgunaan dominasi pasar oleh Trip.com.
Berdasarkan hasil investigasi resmi, SAMR menyimpulkan bahwa platform tersebut terbukti melakukan praktik anti-persaingan alias monopoli. Hukuman yang dijatuhkan mencakup penyitaan keuntungan ilegal sebesar 1,66 miliar yuan, serta denda tambahan sebesar 3,52 miliar yuan.
SAMR menemukan bahwa Trip.com mempraktikkan perjanjian eksklusif (exclusive dealing arrangements) dengan pihak hotel. Di mana perusahaan tersebut memaksa sejumlah pengelola akomodasi untuk melepas operasional mereka di platform pesaing.
"Tindakan ini mengeksklusi atau membatasi persaingan di pasar terkait, merugikan kepentingan pengelola hotel dan konsumen, serta menghambat perkembangan industri yang teratur dan sehat," tegas SAMR dalam pernyataan resminya, Sabtu (25/7).
Menanggapi keputusan tersebut, manajemen Trip.com Group yang mengoperasikan pemesanan tiket kereta, penerbangan, dan hotel secara domestik maupun internasional menyatakan menerima keputusan regulator dengan lapang dada.
Melalui unggahan resmi di platform WeChat, pihak perusahaan berjanji akan menjadikan sanksi ini sebagai momentum pembenahan internal.
"Kami menyikapi penalti ini sebagai kesempatan untuk melakukan refleksi mendalam dan transformasi diri. Kami akan secara tegas meninggalkan praktik persaingan yang tidak efisien dan saling menjatuhkan," tulis penyataan resmi Trip.com.
(ins)
Add
as a preferred
source on Google
Acara ini bantu kami untuk bisa tetap bahagia
Surabaya (ANTARA) - Saksi-Saksi Yehuwa menggelar Pertemuan Regional 2026 bertema "Bahagia Selamanya" untuk mengajak umat menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam kehidupan sehari-hari demi membangun keluarga dan masyarakat yang lebih baik.
Koordinator Panitia Pertemuan Regional Saksi-Saksi Yehuwa 2026 Arianto Linyu mengatakan kegiatan tersebut terbuka bagi masyarakat umum, meski diselenggarakan oleh Saksi-Saksi Yehuwa.
"Acara ini terbuka untuk semua. Memang diselenggarakan oleh Saksi-Saksi Yehuwa, tapi siapa pun sebenarnya bisa datang menikmati acara ini dengan baik," kata Arianto di sela kegiatan di Surabaya, Sabtu.
Menurut Ari, tema "Bahagia Selamanya" diangkat sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini, seperti konflik, pemutusan hubungan kerja, hingga persoalan ekonomi.
Melalui pertemuan itu, kata dia, peserta diajak memahami bahwa kebahagiaan dapat tetap dirasakan meski menghadapi situasi yang tidak mudah.
"Acara ini bantu kami untuk bisa tetap bahagia walaupun situasi lingkungan sekarang enggak baik-baik saja," ucapnya.
Ia menjelaskan, selama tiga hari peserta mengikuti ceramah, wawancara, dan presentasi video berdasarkan Alkitab yang membahas berbagai topik kehidupan.
Diantaranya, kata dia, seperti cara mengatasi kekhawatiran, menjaga keharmonisan keluarga, menghindari pornografi, hingga membangun kebahagiaan yang tidak bergantung pada materi, melainkan hubungan yang baik dengan Allah Yehuwa.
Pertemuan tersebut, lanjutnya, juga menayangkan lanjutan seri video "Kabar Baik Menurut Yesus" dan menggelar acara baptisan pada Sabtu.
Ia menambahkan, para peserta pertemuan berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, antara lain Surabaya, Madiun, Mojokerto, Tuban, Bojonegoro, Kediri, dan Pare, bahkan ada yang datang dari Jakarta.
Sementara, lanjutnya, jumlah hadirin pada puncak acara Minggu bisa mencapai sekitar 2.500 hingga 2.600 orang atau sesuai kapasitas tempat yang tersedia.
Setelah pertemuan tersebut, ia berharap nilai-nilai yang dipelajari selama pertemuan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memberi manfaat bagi masyarakat, terutama dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis dan menebarkan sikap saling menghargai.
"Kami terus menyebarkan kebaikan hasil dari apa yang kami pelajari atau kami nikmati bersama selama tiga hari di sini," tuturnya.
Pewarta: Naufal Ammar Imaduddin
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bimantoro Wiyono S.H minta semua warga negara diperlakukan sama dalam proses penegakan hukum tanpa membedakan latar belakangnya.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” kata Bimantoro melalui keterangan yang diterima di Surabaya, Sabtu.
Hal ini mengacu pada proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, yang menjadi perhatian publik setelah memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi tahanan dan tanpa tangan diborgol.
Menurut Bimantoro yang sekaligus Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III, Substansi utama yang harus dijaga dalam setiap proses penegakan hukum bukan sekadar persoalan atribut tahanan, melainkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), profesionalitas aparat penegak hukum, serta transparansi dalam setiap tahapan proses hukum.
Ia menilai, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sangat bergantung pada konsistensi penerapan prosedur.
Oleh karena itu, setiap tindakan aparat harus mampu memberikan kepastian bahwa hukum ditegakkan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Bimantoro juga meminta seluruh aparat penegak hukum untuk menjadikan kasus ini sebagai momentum memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum, tanpa memandang jabatan, latar belakang, maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tuturnya.
Lebih lanjut, Bimantoro menegaskan bahwa Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum tetap bekerja sesuai prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat.
Pewarta: Faizal Falakki
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Warta Ekonomi, Jakarta -
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mempercepat penyelarasan standar sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital Indonesia dengan standar internasional. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat kepercayaan terhadap ekosistem digital nasional sekaligus mempermudah transaksi elektronik lintas negara.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan penyelarasan tersebut bertujuan agar sertifikat elektronik yang diterbitkan berdasarkan hukum Indonesia memperoleh pengakuan yang lebih luas di tingkat regional maupun global.
“Kami terus menyelaraskan kerangka sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital Indonesia dengan standar internasional yang diakui secara luas sebagai tanda tangan elektronik yang sah, sehingga sertifikat yang diterbitkan berdasarkan hukum Indonesia memiliki standar hukum dan teknis yang dipercaya oleh mitra-mitra regional kita,” ujar Nezar dalam Asia Public Key Infrastructure (PKI) Consortium Special Steering Committee Meeting di Badung, Bali, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, harmonisasi standar menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem kepercayaan digital (digital trust) yang mampu mendukung interoperabilitas layanan dan transaksi elektronik lintas negara. Dengan kerangka tersebut, Indonesia diharapkan tidak hanya memperkuat kedaulatan digital, tetapi juga meningkatkan pengakuan internasional terhadap sertifikat elektronik nasional.
Nezar menegaskan bahwa kedaulatan digital tidak bertentangan dengan interoperabilitas.
“Kedaulatan digital suatu negara justru akan semakin kuat apabila kerangka kepercayaannya cukup kokoh sehingga dipercaya oleh negara lain, bukan ketika sistem tersebut begitu tertutup sehingga tidak membutuhkan kepercayaan dari siapa pun,” katanya.
Ia menilai penguatan sistem kepercayaan digital menjadi kebutuhan mendesak mengingat Indonesia merupakan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dan memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Besarnya aktivitas digital nasional, menurutnya, harus diimbangi dengan regulasi, tata kelola, dan infrastruktur yang mampu menjamin keamanan, pelindungan data, serta kepastian hukum.
Sebagai fondasi, pemerintah mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
“Fondasi tersebut merupakan standar akuntabilitas dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara sehingga di atasnya dapat dibangun berbagai kerangka kepercayaan sektoral, termasuk penggunaan tanda tangan digital tersertifikasi,” ujar Nezar.
Kemkomdigi juga memanfaatkan forum Asia PKI Consortium sebagai wadah harmonisasi kebijakan dan interoperabilitas layanan kepercayaan digital. Pengalaman negara-negara anggota, seperti Korea Selatan, Taiwan, India, Hong Kong, Singapura, hingga sejumlah negara di Eropa, menjadi referensi dalam pengembangan sistem sertifikasi elektronik nasional.
“Seluruh contoh tersebut menegaskan apa yang telah disadari para pendiri konsorsium ini sejak tahun 2001, yaitu bahwa kedaulatan dan interoperabilitas bukanlah dua hal yang saling bertentangan,” katanya.
Selain memperkuat kerja sama internasional, pemerintah juga meningkatkan koordinasi antara Kemkomdigi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Peruri untuk menyelaraskan kebijakan, ketahanan siber, pengawasan sektor jasa keuangan, serta infrastruktur akar kepercayaan (root of trust).
Baca Juga: Komdigi Kaji Putusan MK soal Kuota Internet Tak Boleh Hangus
Baca Juga: Komdigi Usulkan Keringanan Tarif Verifikasi Biometrik Registrasi SIM ke Kemendagri
Di sisi lain, pemerintah mulai menyiapkan regulasi untuk mengantisipasi perkembangan teknologi, seperti kriptografi pascakuantum, verifikasi identitas berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan layanan penandatanganan digital berbasis komputasi awan (cloud computing) yang dinilai akan menjadi standar baru ekosistem digital global.
“Ambisi Indonesia bukanlah menjadi negara dengan infrastruktur digital paling berdaulat di Asia. Ambisi kami adalah membangun infrastruktur digital yang begitu tepercaya sehingga kedaulatannya tidak pernah dipertanyakan,” ujar Nezar.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.