Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung memastikan seluruh siswa jenjang SD dan SMP telah tertampung pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan hingga hari pertama tahun ajaran baru tidak ada satu pun anak di Kota Bandung yang tidak mendapatkan kursi sekolah.
“Alhamdulillah, hari ini tidak ada satu pun anak di Kota Bandung yang tidak mendapatkan kursi di sekolah masing-masing,” ujar Farhan saat meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Bandung, Senin.
Menurutnya, tahun ajaran baru kali ini diikuti sekitar 22 ribu siswa baru SD negeri dan 19 ribu siswa baru SMP negeri. Sementara sekitar 10 ribu siswa lainnya diterima di sekolah swasta, sehingga total peserta didik baru mencapai sekitar 51 ribu hingga 52 ribu anak.
Farhan menegaskan Pemkot Bandung tetap memberikan perhatian kepada siswa yang bersekolah di sekolah swasta melalui berbagai program bantuan pendidikan agar seluruh anak memiliki kesempatan belajar yang setara.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah wilayah yang belum memiliki akses sekolah yang memadai.
Oleh karena itu, Pemkot Bandung akan memprioritaskan pembangunan sekolah baru berdasarkan kebutuhan wilayah.
“Kami melihat kebutuhan berdasarkan wilayah yang masih kekurangan akses pendidikan, bukan semata-mata berdasarkan jumlah peserta didik,” katanya.
Selain itu, ia berharap seluruh peserta didik baru dapat mengikuti MPLS dengan baik sebagai tahap awal beradaptasi sebelum memulai kegiatan belajar mengajar secara penuh.
“Semoga seluruh siswa baru dapat beradaptasi dengan baik dan memulai perjalanan pendidikan mereka dengan semangat,” kata Farhan.
Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Senin, 13 Juli 2026 18:07 WIB
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat memberi keterangan terkait gerakan ayah mengantar anak sekolah di wilayahnya. Bandarlampung, Senin (13/7/2026). ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi
Pastinya dengan adanya gerakan ayah antar anak ini, akan mengurangi angka fatherless di Provinsi Lampung
Bandarlampung (ANTARA) - Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah saat masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) tahun ajaran 2026/2027 menjadi salah satu upaya mengurangi fenomena fatherless.
"Pastinya dengan adanya gerakan ayah antar anak ini, akan mengurangi angka fatherless di Provinsi Lampung," ujar Jihan Nurlela di Bandarlampung, Senin.
Ia mengatakan, berdasarkan peninjauan pelaksanaan MPLS tahun ajaran 2026/2027, para ayah sudah memiliki kesadaran untuk hadir, serta berperan lebih agar dekat dengan anaknya di hari pertama sekolah.
"Iya tadi juga saya melakukan peninjauan masa pengenalan lingkungan sekolah memang dari sekolah dasar (SD) sampai dengan sekolah menengah pertama (SMP) rata-rata sudah ramai siswanya diantarkan oleh ayahnya. Hanya yang sekolah menengah atas (SMA) saja yang banyak tidak diantar ayah lagi, tapi kita patut bersyukur antusiasme dari gerakan ayah mengantar anak sekolah luar biasa hari ini," katanya.
Dia menjelaskan, dengan kehadiran para ayah yang antusias mengantar anaknya di hari pertama sekolah, menunjukkan bahwa sosialisasi gerakan ayah mengantar anak ke sekolah sudah tersampaikan secara baik kepada masyarakat.
"Dengan ini maka Provinsi Lampung khususnya sosialisasinya tersampaikan dengan baik, dan semoga ini bisa konsisten dilakukan oleh orang tua, khususnya ayah agar bisa juga hadir dalam proses pembelajaran anak-anak mereka tidak hanya ibu saja yang berperan," ucap dia.
Diketahui sebelumnya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN terus melakukan sosialisasi penerapan Gerakan ayah teladan Indonesia (GATI) dan dalam gerakan itu terdapat gerakan ayah mengantar anak ke sekolah saat pertama kali masuk sekolah.
Hal tersebut dilakukan untuk mendorong keterlibatan aktif ayah dan calon ayah dalam mengasuh anak, mendampingi remaja, dan pra remaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, seimbang menuju keluarga yang berkualitas.
Pewarta : Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor:
Agus Wira Sukarta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Senin, 13 Juli 2026 18:06 WIB
Direktur Kajian dan Manajemen Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) Agus Syarip Hidayat dalam peluncuran program Layanan Ujung Negeri (LANURI) BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (13/7/2026) (ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo)
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif menyatakan jaminan perlindungan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi faktor krusial untuk menjaga produktivitas serta daya saing 27,4 juta pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Indonesia.
Direktur Kajian dan Manajemen Strategis Kementerian Ekraf Agus Syarip Hidayat dalam peluncuran program Layanan Ujung Negeri (LANURI) BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin, mengatakan perlindungan kesehatan bagi pekerja kreatif merupakan bentuk nyata investasi terhadap aset terbesar bangsa.
"Perlindungan kesehatan dan kesejahteraan bagi pekerja pelaku ekraf bukan semata-mata isu sosial, melainkan juga isu produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional," kata dia.
Baca juga: BPJS Kesehatan paparkan hal yang tidak bisa dijamin saat lakukan layanan kesehatan
Kemenekraf melaporkan saat ini serapan tenaga kerja ekraf nasional tumbuh luar biasa mencapai 27,4 juta orang, melampaui target awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 25,5 juta pekerja.
Jutaan pelaku ekraf tersebut tersebar hingga ke wilayah pedesaan, pesisir, pegunungan, serta daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan perlindungan sosial.
Untuk itu, Agus mengatakan pihaknya siap mendukung penuh kehadiran perluasan layanan digital maupun non-digital dari BPJS Kesehatan agar mampu memperluas jangkauan proteksi, sehingga tidak ada lagi pelaku ekraf di daerah yang tertinggal.
Baca juga: BPJS Kesehatan gandeng perusahaan biayai iuran JKN lewat CSR
"Langkah ini sangat strategis mengingat struktur demografi ekraf didominasi oleh Generasi Z dan milenial sebanyak 63 persen, serta keterlibatan pekerja perempuan yang menyentuh angka 58 persen," ungkapnya menambahkan.
Kemenekraf juga mencatat ada empat subsektor ekraf yang berkontribusi langsung mendukung sektor kesehatan selama ini, yakni aplikasi kesehatan digital, konten digital, karya film, dan musik edukatif.
Baca juga: Mahasiswa di perantauan merasa tenang berkat perlindungan JKN
Agus berharap kedepannya Kemenekraf dan BPJS Kesehatan dapat memperkuat kolaborasi bersama para kreator konten untuk menciptakan produk edukasi kreatif guna mendorong perubahan perilaku hidup sehat masyarakat.
Komitmen perlindungan ini juga sejalan dengan Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2025-2045 yang menempatkan talenta kreatif sebagai fokus utama pembangunan ekosistem yang aman, sehat, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.
Pewarta : M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Rajib Rizali
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Bagikan:
TASIKMALAYA – Ledakan yang diduga dilakukan seorang mantan narapidana kasus terorisme (eksnapiter) berinisial A di kawasan Dadaha, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 11 Juli malam, menjadi sorotan kalangan akademisi. Insiden yang dipicu perselisihan antarpedagang kaki lima (PKL) itu dinilai mengungkap masih adanya celah dalam sistem pengawasan terhadap eksnapiter setelah menjalani pembinaan.
Kepala Program Studi Kriminologi Institut Andi Sapada, Tegar Bimantoro, mengatakan aparat penegak hukum perlu mengusut secara menyeluruh asal-usul amunisi maupun bahan peledak yang diduga digunakan pelaku.
Menurutnya, kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi, tetapi juga menyangkut efektivitas mekanisme pemantauan terhadap mantan pelaku terorisme.
"Pertanyaan mendasar yang harus digali saat ini adalah dari mana tersangka mendapatkan amunisi tersebut dan mengapa bisa terjadi kelalaian dalam pemantauan," kata Tegar, dalam keteranganya, Senin 13 Juli.
Ia menilai pemerintah bersama aparat keamanan perlu melakukan pemetaan ulang terhadap eksnapiter di berbagai daerah, khususnya untuk mengetahui apakah masih terdapat individu yang memiliki kemampuan taktis maupun akses terhadap senjata atau bahan peledak.
Menurut Tegar, evaluasi tersebut penting untuk memperkuat sistem deteksi dini sekaligus memastikan proses reintegrasi sosial terhadap eksnapiter berjalan secara optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan.
Selain menyoroti aspek pengawasan, Tegar juga menilai persoalan sosial dan ekonomi turut menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian. Ia mengatakan perselisihan yang berawal dari perebutan lapak dagangan menunjukkan masih adanya tantangan dalam proses reintegrasi mantan narapidana ke tengah masyarakat.
"Program pembinaan seharusnya tidak berhenti setelah mereka bebas. Pemerintah perlu memastikan adanya akses terhadap pekerjaan yang sesuai sehingga mereka dapat beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial dan ekonomi," ujarnya.
Ia mendorong pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Densus 88 Antiteror untuk menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dalam mengatasi ketidaksesuaian antara keterampilan eksnapiter dengan kebutuhan pasar kerja atau labor mismatch.
Menurut Tegar, regulasi tersebut harus mampu membuka akses pekerjaan yang lebih luas sehingga para eksnapiter memiliki kesempatan memperoleh penghidupan yang layak dan tidak terjebak dalam konflik akibat keterbatasan ruang ekonomi.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa penguatan pengawasan terhadap eksnapiter membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai.
"Melakukan pemantauan terhadap ribuan eksnapiter di seluruh Indonesia dengan anggaran yang minimalis tentu sangat sulit. Jika pemerintah ingin memperkuat keamanan sekaligus memastikan program pembinaan berjalan efektif, maka dukungan anggaran juga harus diperkuat," katanya.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+
Senin, 13 Juli 2026 18:05 WIB
Ilustrasi - Proses deportasi yang dilakukan Imigrasi Bandarlampung terhadap tiga WNA asal Cina yang melanggar izin tinggal. ANTARA/HO- Imigrasi Bandarlampung
Tiga warga negara asing tersebut diamankan setelah petugas menerima informasi dari sistem keimigrasian
Bandarlampung (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandarlampung mendeportasi tiga orang warga negara (WN) China setelah terbukti melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki selama berada di wilayah Provinsi Lampung.
"Tiga warga negara asing tersebut diamankan setelah petugas menerima informasi dari sistem keimigrasian yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan di lapangan," kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandarlampung Washono di Bandarlampung, Senin.
Ia mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, ketiganya masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan.
Namun, saat berada di Kota Metro, mereka diketahui melakukan kegiatan berupa memberikan bimbingan dan penyuluhan di salah satu perusahaan.
"Yang bersangkutan menggunakan visa kunjungan, tetapi beraktivitas memberikan penyuluhan atau bimbingan di sebuah perusahaan di Kota Metro," ujar Washono.
Ia menjelaskan ketiga warga negara asing tersebut berada di Kota Metro sejak 2 Juli 2026. Petugas kemudian mengamankan mereka pada 4 Juli 2026 sebelum menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandarlampung.
"Setelah proses pemeriksaan selesai, Kantor Imigrasi menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi," kata dia.
Ia menjelaskan ketiganya dipulangkan ke negara asal melalui jalur udara dengan rute Lampung menuju Jakarta sebelum melanjutkan penerbangan ke Cina.
"Kami mengimbau perusahaan dan masyarakat di Provinsi Lampung untuk turut berperan aktif melaporkan keberadaan maupun aktivitas warga negara asing yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian guna mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian," kata dia.
Pewarta : Dian Hadiyatna
Editor:
Agus Wira Sukarta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Banda Aceh (ANTARA) - Proses rehabilitasi sawah rusak sedang dan optimalisasi lahan (oplah) sawah rusak ringan di Kabupaten Bireuen, Aceh, yang dikerjakan melalui bantuan dana Kementerian Pertanian (Kementan) telah dirampungkan 100 persen.
"Proses pengerjaan rehabilitasi sawah rusak sedang dan oplah ini didanai melalui Kementerian Pertanian, dan pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh kelompok tani," kata Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Bireuen Muhajir Juli di Banda Aceh, Senin.
Muhajir mengatakan adapun rehabilitasi sawah rusak sedang di sana seluas 677 hektare, sedangkan oplah sawah rusak ringan mencapai 1.323 hektare, pengejaan dilakukan sejak Februari 2026, dan kini semuanya sudah diselesaikan.
Kemudian, terhadap sawah dengan kategori rusak berat seluas 1.091 hektare juga telah diajukan perbaikan oleh Dinas Pertanian Bireuen perbaikan, dan sudah disetujui untuk direhabilitasi oleh pemerintah pusat.
"Dari 102 unit yang dibangun di Bireuen, 20 unit belum dikerjakan. Seluruh proses pembangunan sumur bor dilakukan oleh kelompok tani," ujarnya.
Selain itu, kata Muhajir, Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen juga sudah membagikan benih untuk seluruh petani yang lahannya masuk program rehabilitasi dan optimalisasi pascabencana.
Tak hanya itu, lanjut dia, pemerintah juga telah menyelesaikan perbaikan bendungan Pante Lhong II di Desa Teupin Mane, Kecamatan Juli, Bireuen, dibangun secara darurat.
Saat ini, bendungan tersebut sudah fungsional. Hanya saja airnya belum bisa dialirkan ke jaringan irigasi karena masih menunggu selesainya perbaikan Aramco pada tiga titik di Desa Gunci, Kecamatan Juli.
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Sumedang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan penguatan etika kebangsaan menjadi fondasi penting dalam pemberantasan korupsi karena aturan hukum yang kuat harus ditopang kesadaran moral warga negara.
Yusril dalam kunjungannya ke Sumedang, Jawa Barat, Senin, mengatakan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum dan untuk menangani tindak pidana korupsi, tetapi keberadaannya belum cukup apabila tidak dibarengi dengan etika kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Undang-undang yang sudah begitu keras, bahkan hukuman seumur hidup, hukuman mati, tetapi masih terjadi. Oleh karena itu, saya berpikir tidak ada pilihan lain kecuali memperkuat etika bangsa dan itulah pentingnya Pancasila," katanya saat mengisi kuliah umum di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Senin.
la menjelaskan perangkat pemberantasan korupsi yang tersedia mencakup Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta kewenangan penegakan hukum yang dimiliki kepolisian, kejaksaan, dan KPK.
Menurut Yusril, keberadaan perangkat tersebut perlu diikuti pembentukan karakter dan tanggung jawab moral agar upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berjalan melalui mekanisme hukum, tetapi juga didukung kesadaran setiap individu untuk menjauhi tindakan yang melanggar etika.
Pada kesempatan tersebut, dirinya juga mengatakan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, perlu diresapi menjadi pedoman moral dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai keyakinan agama masing-masing.
"Sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu harus diresapi, dijalankan menurut keyakinan agama masing-masing yang ada di negara kita ini. Mari kita jiwai kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan prinsip-prinsip etika keagamaan," ujarnya.
Menurut dia, etika menjadi unsur penting agar hukum tidak berhenti sebagai aturan tertulis, melainkan diterapkan dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan kepentingan masyarakat.
"Nilai tersebut harus kita kaji ulang dan diterapkan mulai dari pendidikan sejak dini. Etika harus benar-benar diajarkan sehingga dipatuhi oleh semua orang dan meresap menjadi suatu kesadaran," tambahnya.
Yusril juga mengingatkan para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) agar memahami bahwa aparatur negara tidak hanya bertugas menjalankan aturan, tetapi juga harus memiliki integritas serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan di tengah masyarakat.
Dirinya menambahkan bahwa aparatur pemerintahan akan menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan keseimbangan antara kepastian hukum, etika, dan rasa keadilan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Yusril: Etika kebangsaan harus jadi fondasi pemberantasan korupsi
Pewarta: Ilham Nugraha
Editor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Liputan6.com, Athena - Seorang penumpang pria berusia 61 tahun nyaris tersedot keluar melalui jendela kabin saat pesawat Ryanair tengah mengudara pada Jumat (10/7/2026) pagi. Penerbangan rute Thessaloniki, Yunani, menuju Memmingen, Jerman, tersebut baru mengangkasa sekitar 10 minutes ketika tiba-tiba menukik turun sejauh 9.000 kaki (sekitar 2.700 meter) akibat dekompresi hebat.
Menurut kesaksian penumpang, insiden bermula dari suara ledakan keras yang disusul jatuhnya masker oksigen. Akibat tekanan udara yang hilang, tubuh warga negara Serbia tersebut sempat tersedot hingga posisi kepala dan bahunya berada di luar pesawat. Beruntung, ia masih mengenakan sabuk pengaman. Sang istri bersama para penumpang lain dengan sigap memegangi kedua kaki korban selama sekitar lima menit hingga berhasil menariknya kembali ke dalam kabin.
Christina, salah seorang penumpang, menceritakan kepanikan di dalam kabin.
"Kami langsung menyadari telah terjadi dekompresi. Orang-orang berteriak, masker oksigen turun, dan tercium bau yang kuat. Sesaat saya mengira seseorang tidak sengaja membuka pintu darurat," ujarnya kepada Radio Thessaloniki.
Penumpang lain bernama Sofia menambahkan bahwa dekompresi yang sangat parah membuat mereka kesulitan bernapas dan mengira pesawat akan jatuh. Korban sendiri sempat mengalami pendarahan dan beberapa kali kehilangan kesadaran akibat syok dan kekurangan oksigen.
Dalam pernyataan resminya, Ryanair mengonfirmasi bahwa pesawat terpaksa kembali ke Bandara Thessaloniki karena salah satu jendela terlepas di udara. Penumpang menduga jendela pecah akibat hantaman serpihan komponen mesin yang rusak, namun maskapai berbiaya rendah asal Irlandia tersebut belum memberikan tanggapan atas dugaan tersebut.
Setelah mendarat dengan normal, korban langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Michalis Giannakos, Presiden Federasi Pan-Hellenik Pegawai Rumah Sakit Umum, memastikan pria tersebut mengalami luka bakar akibat gesekan (friction burns) dan menderita syok, namun dalam kondisi sadar.
Pesawat yang terlibat insiden ini diketahui berusia 18 tahun dan dioperasikan oleh Malta Air, anak perusahaan Ryanair. Operator Bandara Thessaloniki, Fraport Greece, menyatakan bahwa kasus ini kini tengah diselidiki oleh Otoritas Investigasi Keselamatan Penerbangan dan Perkeretaapian Yunani.
Otoritas Penerbangan Irlandia telah menyatakan kesiapannya untuk membantu tim penyelidik.
Menanggapi peristiwa ini, pensiunan pilot maskapai Chris Brady menilai insiden bisa berakhir jauh lebih fatal jika korban tidak memakai sabuk pengaman.
"Sebagai kapten, kami selalu meminta para penumpang tetap mengenakan sabuk pengaman sebagai langkah pencegahan selama penerbangan, bahkan ketika tandanya telah dimatikan," ujarnya kepada BBC.
Insiden serupa pernah terjadi di Amerika Serikat pada 2018, ketika seorang penumpang Southwest Airlines meninggal dunia setelah sebagian tubuhnya tersedot keluar akibat jendela pesawat pecah dihantam serpihan mesin yang meledak.
Jadi intinya...
Liputan6.com, Jakarta - Nathalie Holscher dan Arief Fadli alias Aripat kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, pasangan tersebut mengunggah foto dengan latar belakang berwarna biru yang memicu spekulasi bahwa hari bahagia mereka sudah semakin dekat.
Pada Senin (13/7/2026), Nathalie membagikan foto terbaru melalui akun Instagram pribadinya. Unggahan tersebut disertai kalimat singkat yang langsung mengundang perhatian warganet. "Bismillah @aripatt," tulisnya di Instagram.
Foto dengan latar belakang biru identik dengan salah satu persyaratan pas foto untuk buku nikah pasangan muslim. Hal itu pun semakin menguatkan dugaan bahwa proses menuju pernikahan Nathalie Holscher dan Aripat kini tinggal menghitung hari.
View this post on Instagram
A post shared by Nathalie Holscher (@nathalieholscher)
Hubungan Nathalie Holscher dan Aripat mulai menjadi sorotan publik sejak April 2026. Sosok Aripat sendiri dikenal lebih banyak berkecimpung di balik layar dalam berbagai proses kreatif.
Di tengah persiapan menuju pernikahan, Nathalie mengungkapkan rasa syukurnya karena merasa selalu didampingi Aripat dalam berbagai fase kehidupan. Ia juga menyampaikan harapan besar terhadap pria yang akan menjadi pendamping hidupnya tersebut.
"Hari semakin dekat syg, makasih udah menemani semua keluh kesah aku selama ini. Terimakasih sudah terima keadaanku dan menerima aku dan anakku," ungkap Nathalie.
"Semoga kamu bisa menjadi apa yang aku ingin kan dan menjadi calon bapak sambung yang sangat aku impikan," tambahnya.
Persiapan menuju hari pernikahan pun disebut telah berjalan, termasuk proses fitting busana pengantin. "Udah, udah fitting," kata Nathalie saat ditemui pada Mei lalu.
Selain itu, Nathalie memastikan hubungan Aripat dengan putranya, Adzam Adriansyah Sutisna, semakin dekat. Bahkan, Adzam disebut sudah memanggil Aripat dengan sebutan "Papa", menandakan kedekatan emosional yang telah terjalin di antara keduanya.
Rencana pernikahan Nathalie Holscher dengan Aripat turut mendapat respons dari Sule, mantan suami Nathalie. Komedian tersebut mengaku menyikapi kabar tersebut dengan tenang dan menghormati keputusan mantan istrinya.
"Jalanin saja, ngalir. Nggak perlu dikasih tahu, orang-orang juga sudah tahu," ujar Sule dengan optimis.
Sule juga menegaskan dirinya tidak mengkhawatirkan hubungan dengan putranya meski Nathalie kembali menikah. Menurutnya, ia tetap bisa bertemu Adzam kapan pun saat merindukannya.
"Ya kalau kangen tinggal datang, gampang saja. Nggak perlu khawatir atau gimana," imbuhnya.
Tak hanya itu, Sule turut memberikan apresiasi kepada Nathalie karena dinilai tetap mengajarkan Adzam untuk menghormati ayah kandungnya. Sebagai informasi, Sule dan Nathalie Holscher menikah pada 15 November 2020 dan dikaruniai seorang putra bernama Adzam sebelum akhirnya resmi bercerai pada 10 Agustus 2022.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
Sam Neill Bintang Film Jurassic Park Meninggal Dunia di Usia 78 Tahun
Senin, 13 Juli 2026 18:05 WIB
Bupati Gumas Jaya S Monong. ANTARA/HO-BPS Gumas.
Kuala Kurun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, siap memfasilitasi warga untuk nonton bareng (nobar) laga final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Taman Kota Kuala Kurun.
Bupati Gumas Jaya S Monong di Kuala Kurun, Senin, mengatakan kegiatan itu tindak lanjut dari surat imbauan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada daerah untuk menggelar nobar Piala Dunia 2026.
"Kami dengan senang hati melaksanakan nobar. Sudah saya minta Kepala Disdikpora Gumas agar menyiapkan acara tersebut di Taman Kota Kuala Kurun," sambungnya.
Ia menjelaskan laga final akan berlangsung Senin, 20 Juli 2026, pukul 02.00 WIB, dan warga sudah bisa berkumpul di Taman Kota Kuala Kurun sejak pukul 01.30 WIB.
Jaya pun berharap nobar ini menjadi ajang untuk berkumpul bersama masyarakat menyaksikan puncak turnamen sepak bola terakbar di dunia tersebut.
"Sepak bola merupakan olahraga favorit, dan Piala Dunia merupakan kejuaraan terbesar dari sepak bola, jadi kami akan fasilitas nobar partai final. Semoga semua berjalan lancar," imbuhnya.
Sebagai informasi, babak semifinal Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 14 dan 15 Juli 2026 waktu setempat, atau 15 dan 16 Juli 2026 waktu Indonesia. Semifinal pertama mempertemukan Prancis melawan Spanyol, sedangkan semifinal kedua menghadirkan duel Inggris melawan Argentina.
Prancis pada laga tersebut akan mengandalkan sejumlah bintangnya seperti Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele, sementara Spanyol menurunkan Lamine Yamal dan Dani Olmo sebagai andalan lini serang.
Adapun Inggris akan ditopang oleh Harry Kane dan Jude Bellingham, sedangkan Argentina tetap mengandalkan duet Lionel Messi dan Julian Alvarez untuk mempertahankan gelar juara dunia.
Di sela keterangannya, orang nomor satu di Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau itu turut menyampaikan pandangan pribadinya soal peluang juara, dengan menjagokan Argentina.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah mengimbau seluruh daerah menggelar nobar Piala Dunia 2026 guna menggerakkan perekonomian sekaligus memberi hiburan bagi masyarakat di berbagai daerah.
Tito menyebutkan sejumlah aktivitas ekonomi yang dapat tumbuh dari momentum ini, mulai dari produksi atribut pendukung, penjualan jersey, hingga usaha kuliner yang ikut menggerakkan pelaku UMKM di berbagai daerah.
Pewarta : Chandra
Uploader: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.