"Oleh karena itu, segala narasi, penyebutan, visualisasi, maupun pengaitan nama saya dengan persoalan pita cukai rokok yang tidak didasarkan pada fakta yang terverifikasi patut diluruskan agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru di tengah masyarakat," ujar Adi di Jakarta, Minggu (13/9/2026).
Baca Juga: Cukai MBDK Menunggu Ekonomi 6 Persen, Seberapa Jauh Jaraknya?
Lebih jauh, ia mengecam tindakan insinuasi, yaitu penyampaian informasi atau rangkaian narasi yang secara tidak langsung dapat menggiring opini publik seolah-olah ia memiliki hubungan atau keterlibatan dengan persoalan pita cukai rokok, tanpa adanya penjelasan yang terang mengenai fakta, bentuk keterlibatan, maupun dasar verifikasinya.
Ia bilang bahwa insinuasi semacam ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan pemberitaan biasa apabila akibatnya adalah terbentuknya persepsi publik yang merugikan seseorang, terlebih ketika orang tersebut tidak memiliki keterlibatan sebagaimana kesan yang dibangun dalam pemberitaan.
"Saya juga perlu menyampaikan bahwa pengaitan nama saya dengan Mukhamad Misbakhun, terlebih setelah saya tidak lagi menjabat sebagai Tenaga Ahli sejak Oktober 2024, dapat menimbulkan persepsi seolah-olah saya masih memiliki hubungan pekerjaan, kepentingan, atau keterlibatan dalam setiap persoalan yang dikaitkan dengan yang bersangkutan. Persepsi tersebut adalah keliru," tambahnya.
Dalam konteks tersebut, Adi juga mempertanyakan apakah pengaitan tersebut merupakan bagian dari upaya pihak-pihak tertentu untuk mendelegitimasi posisi dan reputasi pihak yang disebut (Mukhamad Misbakhun) secara politik.
"Pengaitan nama saya dengan Mukhamad Misbakhun tanpa dasar fakta yang jelas dan tanpa menjelaskan bahwa hubungan profesional tersebut telah berakhir sejak Oktober 2024 patut dipertanyakan dan berpotensi digunakan untuk membangun persepsi negatif serta mendelegitimasi pihak yang disebut secara politik," ujarnya.
Karena itu, Adi meminta agar setiap pemberitaan yang menyebutkannya dilakukan secara faktual, proporsional, dan tidak membangun hubungan atau kesan yang tidak didukung oleh fakta yang telah diverifikasi.
Menurut Adi, kebebasan pers harus dijalankan dengan tetap memperhatikan prinsip profesionalitas, akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan tanggung jawab jurnalistik.
Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers menegaskan bahwa wartawan Indonesia harus bersikap independen serta menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Adi menambahkan, berdasarkan Pasal 3 Kode Etik tersebut, jika nama seseorang disebut dalam konteks suatu perkara atau persoalan, maka harus terdapat kejelasan mengenai apa bentuk keterlibatannya, apa sumber informasinya, serta apakah informasi tersebut telah dikonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan.
Adapun dalam pemberitaan video Bocor Alus Politik terdapat antara lain menyebutkan adanya pertemuan di sebuah hotel di Jakarta, 2 tahun lalu. Dalam pertemuan itu ada penawaran pita cukai.
"Saya tegaskan bahwa tidak pernah ada pertemuan dua pihak di hotel di Jakarta sebagaimana narasi tersebut yang melibatkan saya," tegas Adi. Lalu disebutkan ada aturan main dan transaksi. "Saya tegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan transaksi terkait pita cukai," katanya.
Adi mengecam setiap bentuk insinuasi yang dapat menggiring opini publik dengan cara mengaitkan namanya pada persoalan yang tidak pernah ia lakukan dan ia tidak pernah terlibat di dalamnya.
Ia juga memandang bahwa pengaitan namanya dengan Mukhamad Misbakhun secara tidak proporsional, khususnya dengan mengabaikan fakta bahwa hubungan profesional saya sebagai Tenaga Ahli telah berakhir sejak Oktober 2024, berpotensi menjadi alat untuk membentuk persepsi negatif terhadap dirinya.
"Apabila pola tersebut dilakukan secara sistematis atau terus-menerus tanpa dasar fakta yang jelas, maka patut dipertanyakan apakah terdapat kepentingan pihak tertentu untuk mendelegitimasi dirinya secara politik melalui pembentukan opini publik yang keliru," tukasnya.
Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) merespons keras banyaknya aduan masyarakat terkait jalan rusak di Kabupaten Garut dengan membeberkan timpangnya alokasi anggaran pembangunan jalan yang dipatok Pemerintah Kabupaten Garut pada 2026.
Dedi di Bandung, Minggu, mengungkapkan bahwa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Garut 2026, Pemprov Jabar sebenarnya telah merekomendasikan alokasi pembangunan jalan sebesar 7 persen atau senilai Rp360 miliar dari total APBD.
Namun, pada realisasinya, Pemkab Garut hanya mengalokasikan Rp105 miliar atau 2,2 persen dari total APBD untuk pembangunan jalan, jembatan, serta penerangan jalan umum (PJU).
"Dari angka tersebut (Rp105 miliar), alokasi untuk pembangunan jalan hanya Rp80 miliar. Tidak mungkin memperbaiki jalan yang begitu luas hanya Rp80 miliar sampai 105 miliar dengan PJU," kata Dedi.
Menyikapi minimnya porsi anggaran tersebut, Pemprov Jabar mengambil langkah cepat dengan segera memanggil Bupati Garut beserta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Garut ke Bandung.
Dalam pertemuan mendatang, KDM menegaskan akan meminta Pemkab Garut melakukan perubahan APBD 2026 agar disesuaikan dengan instruksi serta ketentuan yang direkomendasikan gubernur.
Langkah tegas ini diambil demi menjamin hak masyarakat Garut dalam menikmati infrastruktur jalan yang memadai dan mulus.
Sebelumnya pada 20 Agustus 2026, ribuan warga Kabupaten Garut dari Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy bersama ratusan sopir angkutan elf melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Garut.
Mereka memprotes akses jalan utama Garut Selatan yang rusak selama kurang lebih 11 tahun sehingga mengganggu mobilitas warga dan mereka juga mengancam opsi pemekaran wilayah jika tidak ada untuk memperbaikinya.
Baca juga: Pemkab Garut siapkan Rp15 miliar untuk jalan rusak yang diprotes warga
Baca juga: Pemkab Garut mulai memperbaiki 180 ruas jalan rusak
Baca juga: Bupati Garut sebut Jalan Kadungora-Leles rusak sedang diperbaiki
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak enam orang meninggal dunia dalam musibah KMP Virgo Transport 8 yang mengalami listing (kemiringan permanen) dan kehilangan kontak (lost contact) di perairan Masalembo, Laut Jawa, Ahad (13/9/2026). Sementara itu, 107 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin Heri Purwanto mengatakan proses pencarian dan pendataan korban masih berlangsung. Evakuasi dilakukan oleh unsur SAR gabungan bersama Basarnas Banjarmasin dan sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi.
“Data sementara, sebanyak 107 orang penumpang telah berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, 6 orang meninggal dunia, sementara proses pencarian dan pendataan lebih lanjut terus berlangsung,” ujar Heri dalam keterangan tertulis, Ahad (13/9/2026).
KMP Virgo Transport 8 sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Surabaya menuju Pelabuhan Banjarmasin pada Sabtu (12/9/2026) pukul 06.52 waktu setempat. Kapal berbendera Indonesia dengan ukuran 8.540 GT tersebut dinakhodai Arief Yunianto dan dioperasikan PT Virgo Karya Shipping.
Kapal mengalami listing hingga kemudian terbalik dan kehilangan kontak sekitar pukul 02.00 pada Ahad (13/9/2026) di sekitar perairan Masalembo, Laut Jawa.
Berdasarkan data manifes terbaru, terdapat 243 orang di atas kapal. Mereka terdiri atas 30 kru, 27 mitra kerja kapal, 59 penumpang dewasa, satu anak-anak, serta 126 sopir dan kernet. Kapal juga membawa 89 unit kendaraan.
Operasi evakuasi melibatkan Basarnas Banjarmasin dengan bantuan KM Hai Da, MT Mau Ha, dan TB TCP. Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Banjarmasin juga mengerahkan Kapal Negara Kenavigasian KN Kunyit untuk membantu proses evakuasi.
Sementara itu, KSOP Kelas I Banjarmasin telah mendirikan posko di Terminal Penumpang Bandarmasih, Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Posko tersebut menjadi pusat koordinasi dengan Basarnas, PT Pelindo, VTS, kepanduan, pihak keagenan kapal, serta keluarga korban.
Heri mengatakan, penyebab musibah ini masih dalam tahap investigasi. Kemenhub masih melakukan konfirmasi terkait kemungkinan faktor alam, teknis, maupun manusia.
“Fokus dan prioritas utama kami saat ini adalah keselamatan seluruh pihak yang berada di atas kapal melalui pengerahan operasi penyelamatan yang terkoordinasi,” ujar Heri.
AKURAT.CO Presenter Ruben Onsu mengambil sikap tegas terkait laporan kepolisian yang menyeret nama putra sulungnya, Betrand Peto alias Onyo.
Tak ingin memberikan pembelaan secara buta, Ruben menuntut keterbukaan penuh dari sang anak mengenai peristiwa yang sebenarnya.
Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengungkapkan bahwa kliennya berencana mengajak Betrand berbicara secara langsung setelah situasi lebih kondusif.
Baca Juga: Betrand Peto Terseret Kasus Dugaan TPKS, Ruben Onsu Minta Publik Tak Langsung Ambil Kesimpulan
Ruben menegaskan agar Onyo menyampaikan fakta apa adanya tanpa manipulasi.
"Ya, Onyo cerita dan Onyo harus jujur. Apa pun yang terjadi, dia harus jujur untuk menyampaikannya. Kalau memang ada ya ada, kalau enggak ada ya enggak ada," kata Minola Sebayang melalui sambungan Zoom, Minggu (13/9/2026).
Minola menambahkan, pembuktian perkara ini nantinya akan ditunjang oleh berbagai petunjuk serta keterangan para pihak terkait di lapangan.
"Faktanya karena pasti akan ada saksi, ada CCTV, ada banyak banyak hal yang akan mengungkap peristiwa yang sebenarnya seperti apa," imbuh Minola.
Ia menegaskan sejak awal pihak keluarga Ruben sama sekali tidak berencana menghalangi proses hukum atau melindungi kesalahan.
"Jadi ini yang diharapkan dari eh Ruben dari Onyo, langkah pertamanya tentu adalah berbicara, tapi yang pasti tidak ada keinginan untuk menutup-nutupi kebenaran dari peristiwa hukum ini," tutur Minola.
Lebih lanjut, Ruben meminta Onyo untuk gentle menghadapi masalah tersebut. Jika memang terbukti bersalah, Onyo diminta bertanggung jawab, namun bila tuduhan itu tidak benar, ia diimbau untuk berani membantah.
"Kalau memang Onyo ada berbuat ya mengaku berbuat, ya, jangan juga berbohong dan menutup-nutupi. Tapi kalau tidak berbuat, dia juga harus berani dengan tegas mengatakan tidak berbuat," tandas Minola.
Baca Juga: Sarwendah Buka Peluang Gugat Wanprestasi Ruben Onsu Terkait Cicilan Rumah dan Sertifikat Bank
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya telah membenarkan adanya laporan kepolisian yang dilayangkan terhadap Betrand Peto. Berkas laporan tersebut resmi diterima pihak kepolisian pada Sabtu (12/9/2026) pagi.
REPUBLIKA.CO.ID, SUMBA BARAT – Di antara hamparan perbukitan Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kampung Adat Prai Ijing berdiri sebagai ruang hidup yang merawat jejak sejarah, tradisi megalitik, dan kearifan lokal.
Deretan rumah adat dengan atap menjulang (Umma Kalada), senyum hangat warga, hingga suara alat tenun bukan mesin menjadi pesona autentik yang menyambut setiap pengunjung. Kampung Adat Prai Ijing kini siap memperjelas kekayaan budayanya secara lebih mendalam kepada masyarakat luas.
Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kampung Adat Prai Ijing diarahkan untuk mengoptimalkan potensi lokal secara berkelanjutan. Setiap kunjungan wisatawan dirancang tidak hanya memberikan pengalaman imersif, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan perekonomian warga serta pelestarian budaya setempat.
EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menjelaskan, pendampingan terhadap desa tersebut berfokus pada penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan desa. “Setiap desa memiliki kekayaan dan keunikan yang dapat menjadi kekuatan untuk tumbuh secara berkelanjutan,"ujar Hera lewat keterangan tertulis, Ahad(13/9/2026)
Melalui pendampingan dan pengembangan potensi lokal, dia berharap masyarakat bisa menjadi pelaku utama dalam mengelola desanya. Dengan demikian, potensi budaya dan pariwisata yang dimiliki Kampung Adat Prai Ijing dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus tetap terjaga untuk generasi mendatang.
Menurut Hera, sejak mendapatkan pembinaan pada 2024, Kampung Prai Ijing mencatatkan pertumbuhan pendapatan hingga 26% pada akhir tahun 2025.
Guna memberikan pengalaman yang terencana dan nyaman bagi wisatawan, kampung ini pun menghadirkan dua pilihan paket wisata unggulan yakni:
Prai Ijing Full Day Tour: paket wisata ini dirancang bagi wisatawan yang ingin menyelami kehidupan kampung adat secara utuh selama 6-8 jam. Dengan biaya Rp430.000/orang, wisatawan diajak mengikuti tur keliling kampung bersama pemandu lokal untuk mempelajari arsitektur rumah adat dan sejarah desa, mencoba permainan tradisional, menikmati makan siang hidangan khas lokal, mengikuti workshop tenun, hingga berfoto mengenakan pakaian adat Sumba. Paket ini sudah mencakup tiket retribusi, pemandu lokal, snack & makan siang, workshop tenun, sewa pakaian adat, dan souvenir khas.
Prai Ijing Heritage Tour: Ditujukan bagi wisatawan dengan waktu kunjungan terbatas dengan durasi maksimal 3 jam. Dengan biaya Rp250.000/orang, paket ini mencakup tur sejarah kampung adat, workshop pembuatan kain tenun, menikmati snack lokal, sesi foto berpakaian adat, serta pendampingan pemandu lokal dan suvenir.
Pandeglang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni berharap pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap delapan warga yang hilang kontak di perairan Selat Sunda dapat diperpanjang apabila hingga hari ketujuh, Senin (14/9) belum ditemukan.
"Harapan saya adalah untuk memaksimalkan pencarian dan memperpanjang waktu pencarian," ujar Andra Soni di Pandeglang, Banten, Minggu.
Ia menambahkan harapan tersebut juga menjadi keinginan keluarga para korban. Oleh karena itu, ia meminta Basarnas mempertimbangkan perpanjangan operasi dengan melihat sejumlah potensi dan temuan yang diperoleh selama beberapa hari pencarian.
"Dalam diskusi dengan pihak keluarga korban, besar harapan keluarga bilamana hari ketujuh belum ditemukan untuk bisa diperpanjang pelaksanaan operasi SAR," ucapnya.
Andra Soni menyatakan Pemerintah Provinsi Banten akan terus memberikan dukungan maksimal terhadap pelaksanaan operasi SAR terhadap delapan warga tersebut.
"Pemerintah Provinsi Banten berusaha memberikan dukungan terbaik, dukungan maksimal, termasuk mempertimbangkan perpanjangan waktu operasi SAR sesuai prosedur yang berlaku," katanya.
Ia mengajak masyarakat Indonesia untuk mendoakan agar delapan warga yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat.
"Kami memohon doa kepada seluruh masyarakat Indonesia agar kawan-kawan kita ini bisa ditemukan dalam kondisi selamat," ujarnya.
Delapan orang yang masih dalam pencarian berangkat menggunakan kapal cepat dari Dermaga Pegedongan, Carita, Kabupaten Pandeglang, pada Senin (7/9) sekitar pukul 14.00 WIB menuju kawasan Gunung Anak Krakatau.
Lima diantaranya merupakan jurnalis, yakni M. Bagus Khoirunnas dari ANTARA, Ari Basuki dari Merdeka, Yudhistiro Pranoto dari iNews, Firman Daus dari Anadolu, serta Donal Husni yang merupakan jurnalis lepas.
Tiga orang lainnya adalah Warta selaku nakhoda, Surakman sebagai anak buah kapal (ABK), serta Heriyanto sebagai pemandu.
Tim SAR Gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap delapan orang tersebut dan mengevaluasi setiap temuan yang berpotensi memberikan petunjuk mengenai keberadaan mereka.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gubernur Banten harap operasi SAR delapan warga diperpanjang
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Minggu, 13 September 2026, 23:41 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Persatuan Pegolf Pensiunan BNI (PPGP BNI) berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp500 juta untuk didonasikan melalui penyelenggaraan SENIOR46 OPEN 2026 Golf Tournament & Charity.
Turnamen golf perdana yang digelar PPGP BNI ini tidak hanya dirancang sebagai ajang olahraga dan kompetisi, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, membangun networking, mendorong kolaborasi, serta menumbuhkan kepedulian sosial.
Mengusung tema “Swing for Solidarity, Play for Charity”, SENIOR46 OPEN 2026 membawa pesan bahwa golf dapat menjadi lebih dari sekadar kompetisi. Setiap swing menjadi simbol solidaritas, sementara kebersamaan yang terbangun melalui turnamen diharapkan dapat dikonversikan menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: BNI Targetkan Kredit Tumbuh hingga 10%, Andalkan CASA dan Penyaluran Selektif
Turnamen tersebut diselenggarakan pada Sabtu, 12 September 2026, mulai pukul 05.00 WIB hingga selesai, bertempat di Sentul Highlands Golf Club. Kegiatan ini mempertemukan para senior BNI, keluarga besar BNI Group, mitra strategis, pelaku dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan dalam suasana kebersamaan dan sportivitas.
Ketua Umum PPGP BNI, Endang Hidayatullah, menegaskan bahwa SENIOR46 OPEN 2026 Golf Tournament & Charity sejak awal dirancang dengan dua semangat utama, yakni mempererat hubungan antarpeserta sekaligus menghadirkan manfaat sosial bagi masyarakat.
Sebagai wujud komitmen tersebut, kegiatan ini turut menghadirkan program charity melalui penyaluran donasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana yang terkumpul direncanakan untuk mendukung korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT), panti asuhan, panti rehabilitasi, serta memberikan santunan bagi anak yatim piatu dan lansia dhuafa.
Melalui kolaborasi antara PPGP BNI, BNI Group, mitra strategis, dunia usaha, dan seluruh peserta, SENIOR46 OPEN 2026 diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat jejaring sekaligus menghadirkan dampak sosial yang berkelanjutan.
Lebih dari sekadar turnamen golf, SENIOR46 OPEN 2026 membawa semangat bahwa masa purnabakti bukanlah akhir dari kontribusi. Pengalaman, jejaring, persahabatan, dan kebersamaan yang dimiliki para senior BNI tetap dapat menjadi modal sosial yang memberikan nilai tambah bagi institusi maupun masyarakat.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Istihanah
Editor: Istihanah
Ramallah (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri Palestina pada Sabtu (12/9) menyambut baik Deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India pada 12-13 September, yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan Palestina.
Kementerian tersebut secara khusus menyambut baik penolakan pengusiran paksa rakyat Palestina dari tanah mereka, termasuk Yerusalem, seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan layak berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Palestina juga menyambut baik dukungan deklarasi terhadap UNRWA beserta mandatnya, dan seruan untuk melindungi tempat-tempat suci dan menjamin aksesnya di di Yerusalem, melindungi rakyat Palestina, dan menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza berjalan lancar.
Palestina mengapresiasi sikap-sikap tersebut karena sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, seraya menekankan perlunya mewujudlan langkah-langkah praktis dan konkret.
Lebih lanjut, kementerian tersebut juga mendesak masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawab hukum dan politik serta berupaya menerapkan serta menegakkan resolusi-resolusi legitimasi internasional dengan menjamin berakhirnya pelanggaran dan kejahatan pendudukan Israel, serta segala bentuk pengusiran paksa, pembangunan permukiman, dan aneksasi.
Kementerian itu juga meminta perlindungan bagi rakyat Palestina dan pemenuhan hak-hak nasional mereka yang sah, terutama hak untuk menentukan nasibnya sendiri.
Pihaknya menegaskan bahwa implementasi sikap dan penegasan kembali yang tercantum dalam deklarasi BRICS India mengharuskan penghentian pendudukan Israel dan pemenuhan hak-hak rakyat Palestina, termasuk pendirian negara mereka yang merdeka dan berdaulat di tanah mereka sendiri, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Sumber: WAFA
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Palestina sambut baik Deklarasi New Delhi
Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rumah Adat Desa Beleq di Sembalun. Ilustrasi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Percepatan penegasan batas desa dinilai mendesak mengingat besarnya potensi konflik sosial akibat perbedaan klaim wilayah di tengah masyarakat.Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P Bolombo menjelaskan, batas desa harus dipetakan sejak awal sebelum garis batas ditetapkan secara definitif.
Menurut Bolombo, sebuah garis batas memiliki konsekuensi luas karena menentukan yurisdiksi, pelayanan publik, aset, akses hingga perencanaan pembangunan. “Pengalaman konflik menunjukkan bahwa sebuah garis tidak pernah bekerja hanya sebagai objek kartografis,” kata La Ode dalam siaran pers Bina Pemdes Kemendagri, Ahad (13/9/2026).
Karena itu, Kemendagri mewajibkan screening atau penapisan lingkungan dan sosial dalam pelaksanaan kegiatan yang mendapat pendanaan Bank Dunia. Penapisan dilakukan untuk mengetahui kondisi awal desa dan mendeteksi potensi persoalan sebelum pekerjaan penegasan batas dilakukan di lapangan.
Menurut La Ode, hasil screening akan digunakan untuk memetakan desa yang tidak memiliki potensi masalah dan desa yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Desa yang relatif aman dapat melanjutkan seluruh tahapan, sedangkan wilayah yang berpotensi bermasalah akan mendapat fasilitasi dan mediasi secara berjenjang.
Pengalaman tahap pertama ILASPP di Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi salah satu contoh. Dari 200 desa, screening awal menemukan 16 desa yang berpotensi memiliki persoalan batas.
Setelah dilakukan tindak lanjut oleh pemerintah daerah, masih terdapat 12 desa yang terindikasi bermasalah saat kick off meeting. Dalam pelaksanaan berikutnya, enam desa belum mencapai kesepakatan sehingga persoalannya dibawa ke tingkat kabupaten.“Dilakukan fasilitasi dan mediasi oleh bupati, akhirnya seluruh desa bisa bersepakat,”kata dia.
sumber : Antara
Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) membantu upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar semakin tumbuh mandiri dan berdaya saing.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Babel Dody Kusdian di Pangkalpinang, Minggu, mengatakan telah menggelar reses masa sidang III Tahun Sidang II Tahun 2026 bersama puluhan mahasiswa dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) se-Kota Pangkalpinang dengan melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel.
"Kita sengaja berdiskusi dengan para pelaku UMKM dan mahasiswa karena kita melihat saat ini banyak usaha yang semakin tumbuh di Kota Pangkalpinang," katanya.
Selain itu, kata dia, sektor ekonomi kreatif yang mulai bangkit dan mampu menyangga sektor pariwisata dari kabupaten lain juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.
"Hal ini penting karena berdasarkan pengalaman masa sulit pandemi COVID banyak juga UMKM yang mampu bertahan hingga sekarang, jangan sampai mereka ini dibiarkan dan tidak diberikan kemudahan untuk bisa bertahan dan berkembang," katanya.
Selain menerima masukan untuk disampaikan ke pemerintah, pihaknya juga memberikan informasi mengenai berbagai program pemerintah dan pihak perbankan untuk kemudahan bantuan permodalan bagi pelaku UMKM.
"Kita harap pemerintah daerah terus menjembatani para pelaku UMKM kota agar lebih giat memasarkan produk yang sudah ada," katanya.
Ia mengatakan seluruh aspirasi dari para pelaku UMKM dan mahasiswa ini akan direkomendasikan DPRD Babel dalam APBD 2027, atau dalam APBD perubahan..
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Babel Joko Triadhi mengatakan masa reses DPRD Kepulauan Babel merupakan wadah memberi dan menerima informasi, sekaligus mendengar aspirasi masyarakat secara langsung.
"Di sini kita bisa menerima aspirasi masyarakat dan memberi informasi ke masyarakat, seperti mereka yang menyampaikan perlunya konektivitas antara Pulau Bangka dan Belitung, dan kita juga memberi informasi bahwa kita punya pusat usaha layanan terpadu dan klinik rumah kemasan untuk membantu usaha-usaha mereka," katanya.
Hasil reses tersebut akan segera ditindaklanjuti DPRD Kepulauan Babel bersama pemerintah daerah agar dapat dimasukkan dalam rumusan kebijakan yang nanti juga menjadi kewenangan Bappeda Babel.
"Kita tetap pantau permasalahan permodalan dan hal lain yang menjadi permasalahan, kita selalu berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat," katanya.
Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta/Elza Elvia
Editor : Feny Aprianti
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.