DKP3 Kota Cirebon: Pembangunan tiga KNMP terus dipercepat - ANTARA News Jawa Barat
calendar_today 13.10.2026 - person - timer ~
Cirebon, Jawa Barat (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon, Jawa Barat, menyebut pembangunan tiga kampung nelayan merah putih (KNMP) terus dipercepat dengan progres tertinggi saat ini berada di kawasan Cangkol.
Kepala DKP3 Kota Cirebon Elmi Masruroh saat dihubungi di Cirebon, Selasa, mengatakan pembangunan di Cangkol telah mencapai 70 persen, sedangkan di Panjunan 60 persen dan Kesenden 40 persen.
Di kawasan Cangkol, kata dia, pembangunan mencakup sarana tambat labuh, warung perbengkelan, serta tempat produksi es portabel untuk mendukung kebutuhan nelayan.
"Sementara itu, pembangunan KNMP di Panjunan meliputi sejumlah fasilitas, antara lain sarana tambat labuh, kantor, warung perbengkelan, dan dok kapal," katanya.
Ia menyampaikan adapun di Kesenden, pembangunan jalan beton telah selesai, sedangkan bangunan warung perbengkelan dan sejumlah fasilitas lainnya mulai memasuki tahap pemasangan atap.
Elmi mengatakan DKP3 Kota Cirebon terus memantau perkembangan pekerjaan di ketiga lokasi, untuk mengetahui capaian pembangunan setiap fasilitas.
"Pemantauan dilakukan secara berkala dengan melihat persentase penyelesaian fisik serta perkembangan pembangunan sarana yang disiapkan untuk menunjang kegiatan masyarakat nelayan," ujarnya.
Menurut dia, perbedaan progres di setiap lokasi berkaitan dengan tahapan pengerjaan fasilitas yang dibangun di masing-masing kawasan.
Pemerintah daerah, lanjut dia, juga sempat menerima usulan tambahan lokasi KNMP untuk memperluas cakupan program di Kota Cirebon.
Namun, ia mengemukakan usulan tersebut belum disetujui karena lokasi yang diajukan masih berada di kelurahan yang sama dengan lokasi KNMP yang telah ditetapkan.
"Ketentuan yang berlaku tidak memperbolehkan adanya dua lokasi KNMP dalam satu kelurahan sehingga jumlah lokasi program di Kota Cirebon saat ini tetap tiga," katanya.
DKP3 Kota Cirebon, tambah dia, terus melakukan pemantauan agar perkembangan pembangunan dapat diketahui secara berkala dan kendala pelaksanaan dapat teridentifikasi.
"Melalui percepatan pembangunan tersebut, fasilitas KNMP diharapkan dapat segera dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas dan kebutuhan masyarakat nelayan di Kota Cirebon," ucap dia.
Pewarta: Fathnur Rohman
Editor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Anggota Wantimpres Dorong Pengusaha Nasional Berani Jadi Inovator dan Ciptakan Lapangan Kerja
calendar_today 13.10.2026 - person - timer ~
AKURAT.CO Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Bambang Soesatyo, mendorong pengusaha nasional memperkuat posisi sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia.
Di tengah persaingan global, disrupsi teknologi, dan derasnya arus produk impor, pengusaha nasional perlu memiliki kemampuan untuk menguasai pasar domestik, memperkuat kemampuan produksi, mengembangkan teknologi, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Hal tersebut disampaikan Bambang saat menghadiri Rapat Kerja Nasional III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di Jakarta, pada Senin (12/10/2026).
"Indonesia harus kuat di rumahnya sendiri. Perekonomian nasional harus bertumpu pada pengusaha nasional, sehingga nilai tambah, kesempatan kerja, dan kesejahteraan yang tercipta dari besarnya pasar Indonesia bisa dinikmati oleh masyarakat kita sendiri. Semangat ini harus kita jaga, sekaligus kita wujudkan menjadi kekuatan usaha yang nyata," jelasnya.
Bambang mengatakan, tantangan pengusaha nasional semakin kompleks seiring perubahan struktur ekonomi dunia.
Baca Juga: Wantimpres RI Gelar Sidang Pleno Perdana, Bahas Usulan Pembagian Bidang Kerja
Persaingan kini tidak lagi ditentukan semata-mata oleh harga dan besarnya modal, tetapi juga oleh penguasaan teknologi, efisiensi produksi, kualitas sumber daya manusia, akses pembiayaan, serta kemampuan membangun jaringan distribusi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai impor Indonesia sepanjang tahun 2025 mencapai ratusan miliar dolar AS. Mencerminkan besarnya kebutuhan terhadap barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal dari luar negeri.
Karena itu, Indonesia perlu memperkuat kapasitas industri nasional. Agar mampu menghasilkan produk berdaya saing, memperluas penggunaan komponen lokal, dan mengurangi ketergantungan berlebihan pada barang impor yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri.
"Pengusaha Indonesia harus berani menjadi produsen, inovator, pemilik teknologi, sekaligus pencipta lapangan kerja. Kalau kebutuhan masyarakat terus dipenuhi produk dari luar, sementara kemampuan produksi nasional tertinggal, maka besarnya pasar Indonesia justru akan lebih banyak menciptakan keuntungan bagi negara lain. Inilah pekerjaan rumah yang harus kita jawab bersama melalui penguatan industri, peningkatan produktivitas, dan keberpihakan kebijakan yang tepat kepada pengusaha nasional," Bambang menerangkan.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu, penguatan pengusaha nasional juga berkaitan erat dengan penciptaan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan.
Timur Tengah Memanas, Piala Asia 2027 Disebut Terancam Mundur ke 2028
calendar_today 13.10.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNN Indonesia --
Piala Asia 2027 disebut terancam mundur ke 2028 buntut situasi kawasan Arab 'panas' akibat serangan rudal di Riyadh, Arab Saudi.
Dalam laporan kantor berita Australia, AAP, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) sedang menyusun sejumlah skenario jika kondisi di Asia Barat tak kunjung membaik. Skema penundaan jadi rencana paling dipertimbangkan.
"AAP melaporkan bahwa AFC kurang tertarik untuk mencoret Arab Saudi sebagai tuan rumah dan memindahkan lokasi turnamen ke negara lain dalam waktu dekat."
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pilihan Redaksi
- Jay Herdman Terlecut usai Sang Ayah Juara FIFA ASEAN Cup 2026
- Media Vietnam Sorot Rencana Indonesia Naturalisasi 10 Pemain Baru
- PSSI Masih Cari Sayap, Gelandang, dan Penyerang Timnas Indonesia
"Tapi laporan tersebut juga menyebut jika konflik tidak reda selama tiga bulan ke depan, skenario paling mungkin adalah memundurkan jadwal hingga Januari 2028," tulis laporan The Straits Times mengutip AAP.
Menanggapi situasi di Arab Saudi, Ketua PSSI Erick Thohir menaruh perhatian khusus. Terlebih Timnas Indonesia berencana bertandang ke kawasan Asia Barat untuk menjalani laga uji tanding menghadapi Yordania pada 13 November 2026.
"Opsinya tetap tandang. Pelatih John [Herdman] ingin mempersiapkan tim untuk Piala Asia 2027 [Arab Saudi]. Salah satu alasannya, pertandingan di sana bisa membantu para pemain merasakan atmosfer, kondisi udara, perjalanan, dan aspek logistik lainnya," kata Erick di Jakarta, Selasa (13/10).
Menurut Erick, laga tandang di kawasan Asia Barat dapat mendukung Ole Romeny dan kawan-kawan untuk lebih maksimal dalam persiapan. ia berpendapat, aspek non teknis seperti lingkungan sekitar juga ikut berpengaruh pada performa skuad Garuda.
"Perjalanan jauh dan kelelahan akibat bepergian juga perlu dicoba dan dievaluasi sebelum turnamen. Jadi, persiapan tersebut bukan hanya soal pertandingan di lapangan," ujarnya.
"Dalam satu hingga dua hari ke depan, kami akan menghubungi negara-negara yang sebelumnya sudah menyepakati pertandingan untuk mengetahui bagaimana kondisi keamanan di sana," ia menambahkan.
[Gambas:Video CNN]
(ikw/ikw/jun)
KPK OTT ke-22 tahun 2026 di BNPB - ANTARA News Bengkulu
calendar_today 13.10.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) ke-22 sepanjang 2026 terkait Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Benar," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut Setyo mengatakan KPK sudah menangkap sejumlah pihak dalam OTT tersebut.
"Ada beberapa pihak yang sudah diamankan, dan sedang dimintai keterangan," katanya.
Ketika ditanya siapa saja pihak-pihak tersebut, dia mengatakan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo akan mengungkapkannya.
"Untuk detail siapa-siapa yang diamankan, nanti Jubir akan memberikan keterangan," ujarnya.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pertama pada 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari. Penangkapan ini mengenai dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.
Pada bulan yang sama, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam OTT kedua, dan Bupati Pati Sudewo dalam OTT ketiga.
Pada Februari 2026, KPK menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam OTT keempat.
KPK dalam bulan yang sama juga menangkap mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Rizal, yang sedang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat pada OTT kelima.
Selain itu, KPK menangkap Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta serta Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan pada OTT keenam.
Selama Maret 2026 yang bertepatan dengan Ramadhan atau bulan puasa, KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Ketiganya ditangkap dalam OTT yang berbeda.
Pada April 2026, KPK menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam OTT ke-10. Namun, sepanjang Mei 2026, tidak ada OTT KPK.
Pada Juni 2026, KPK kembali melakukan OTT yang membuat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri.
Kemudian KPK menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam OTT ke-12, dan menangkap ASN Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam OTT ke-13 yang merupakan lanjutan tangkap tangan sebelumnya. Selain itu, KPK melakukan OTT ke-14 yang membuat Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menyerahkan diri.
Pada Juli 2026, KPK melakukan OTT ke-15 sampai dengan ke-18. Beberapa pihak yang ditangkap adalah Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
KPK pada Agustus 2026 melakukan OTT ke-19 dengan menangkap jajaran Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
Pada September 2026, KPK melakukan OTT ke-20 terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan menangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.
Pewarta: Rio Feisal
Uploader : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
RSUD Kudus akan jadi pusat pendidikan dokter spesialis jantung
calendar_today 13.10.2026 - person - timer ~
RSUD Kudus akan jadi pusat pendidikan dokter spesialis jantung
Selasa, 13 Oktober 2026 23:10 WIB
Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus saat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Selasa (13/10/2026). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif
Kudus (ANTARA) - Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah berpotensi menjadi pusat pendidikan dokter spesialis jantung sebagai bagian dari upaya pemerintah menambah jumlah dokter spesialis di Indonesia.
"Kami senang bahwa rumah sakit di Kudus ini akan menjadi pusat pendidikan dokter spesialis jantung. Tadi kami melihat kelengkapannya dan jumlah pasiennya sudah ribuan, artinya kualitasnya sudah sangat bagus. Saya rasa RSUD Kudus ini salah satu RSUD percontohan," ujarnya saat meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Kudus, Selasa.
Ia menjelaskan kunjungan tersebut bertujuan melihat kualitas pelayanan rumah sakit sekaligus mengevaluasi kesiapan fasilitas kesehatan daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah, termasuk pemenuhan kebutuhan dokter spesialis.
Menurut dia Indonesia masih membutuhkan tambahan dokter ahli di berbagai bidang. Karena itu, pengembangan rumah sakit sebagai pusat pendidikan dokter spesialis menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan ketersediaan tenaga medis sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Selain meninjau pelayanan rumah sakit, Benjamin juga melihat fasilitas penanganan tuberkulosis (TBC) di poliklinik terkait.
Ia mengatakan pemberantasan TBC menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengingat tingginya beban kasus penyakit tersebut di Indonesia.
Ia menilai fasilitas penanganan TBC di rumah sakit tersebut sudah sangat baik. Pemerintah terus mendorong peningkatan kemampuan fasilitas kesehatan dalam mendeteksi dan menangani penyakit menular tersebut.
Dalam kunjungan itu, Benjamin juga menyoroti pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Jawa Tengah karena menjadi salah satu daerah dengan cakupan pelaksanaan CKG tertinggi secara nasional, dengan sekitar 18 juta penduduk telah mengikuti pemeriksaan hingga bulan ini.
Ia menyebut program pemeriksaan kesehatan yang didorong pemerintah daerah turut mendukung peningkatan jangkauan layanan kesehatan preventif kepada masyarakat.
Benjamin menegaskan tantangan pelayanan kesehatan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pengobatan, tetapi juga pencegahan penyakit. Karena itu, masyarakat diminta memanfaatkan program CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini.
"Minimal setahun sekali masyarakat harus memeriksakan kesehatannya. Apalagi yang memiliki hipertensi harus rutin periksa, begitu juga yang memiliki gula darah tinggi, karena komplikasi-komplikasi itu bisa dicegah," ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah menargetkan peningkatan angka harapan hidup masyarakat Indonesia dari sekitar 74 tahun menjadi 76 tahun pada 2029. Target tersebut diharapkan tercapai melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, deteksi dini, dan pencegahan penyakit.
Benjamin menambahkan secara nasional lebih dari 105 juta orang telah mengikuti program CKG. Media diharapkan turut menyosialisasikan program tersebut agar semakin banyak masyarakat memeriksakan kesehatan sebelum mengalami gangguan kesehatan yang lebih serius.
"Pemerintah ingin masyarakat datang untuk cek kesehatan, bukan ketika sakit, tetapi untuk mencegah sakit," ujarnya.
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor:
Immanuel Citra Senjaya
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Dua pencuri motor bersenpi di Kalideres berakhir dapat timah panas
calendar_today 13.10.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Dua orang pencuri sepeda motor bersenjata api di wilayah Kalideres, Jakarta Barat bernama FE dan BU berakhir mendapat masing-masing dua tembakan pada kaki kiri dan kanan saat melarikan diri di kebun singkong daerah Jabung, Lampung Timur.
Keduanya memberikan perlawanan sambil mengacungkan senjata api saat hendak dibekuk petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat.
"Pada saat melakukan penangkapan, mereka mencoba melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, anggota melakukan tindakan tegas dan terukur," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Nasriadi mengungkapkan, kedua tersangka sengaja datang jauh-jauh dari Lampung ke Jakarta khusus untuk memburu sepeda motor warga.
Dalam melancarkan aksinya di Gang Waru, Kalideres pada Kamis (1/10), mereka bahkan menyamar menggunakan jaket ojek online (ojol) guna membaur dengan lingkungan sekitar.
Ketika aksinya di Kalideres dipergoki warga, pelaku tanpa ragu meletuskan tembakan untuk meloloskan diri.
Tak hanya di Gang Waru, pada hari yang sama kedua pelaku juga sempat menggasak sepeda motor lain di depan kawasan Daan Mogot Mall.
"Sudah (beraksi) 14 kali di wilayah Jakarta Barat dan belasan kali di wilayah Jakarta yang lain. Modusnya sama, mereka pakai jaket ojol, terus todong senjata api ke warga yang melawan, bahkan tak ragu untuk menembak. Untungnya sejauh ini belum ada korban," ujar Nasriadi.
Dari tangan tersangka, polisi mengamankan satu pucuk senjata api rakitan beserta belasan butir peluru tajam kaliber 9x19 mm.
"Senjata api rakitan masih kita dalami. Kita juga masih mendalami dari mana mereka mendapatkan peluru tajam tersebut, karena peluru itu merupakan peluru yang dimiliki aparat penegak hukum yang sah," ujar Nasriadi.
Saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan untuk mengejar anggota komplotan lainnya serta memburu penadah barang hasil curian tersebut.
"Masih kita dalami terus," tutur Nasriadi.
Diketahui, aksi kedua pelaku di Gang Waru terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian hingga akhirnya viral di media sosial.
Dalam rekaman video yang beredar, kedua terduga pelaku datang ke lokasi dengan saling berboncengan menaiki sepeda motor.
Untuk mengelabui warga, salah satu pelaku terlihat mengenakan jaket pengemudi ojek online.
Setelah memantau situasi dan mengincar salah satu rumah warga yang mendapati sepeda motor terparkir, pelaku yang dibonceng dan mengenakan jaket hitam langsung beraksi.
Pelaku masuk ke halaman rumah lalu merusak kunci setang motor korban menggunakan kunci leter T dalam hitungan detik.
Namun, saat pelaku hendak membawa kabur kendaraan curiannya, pemilik motor menyadari kejadian tersebut dan langsung meneriaki pelaku.
Aksi tersebut memancing respons warga sekitar yang langsung berhamburan mencoba mengejar para pelaku.
Panik karena terkepung, pelaku nekat mengeluarkan senjata api dan meletuskan tembakan ke arah warga sebelum akhirnya meloloskan diri.
Beruntung tak ada korban akibat aksi pelaku tersebut.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jateng miliki 68.807 agen Perlinsos
calendar_today 13.10.2026 - person - timer ~
Jateng miliki 68.807 agen Perlinsos
Selasa, 13 Oktober 2026 23:09 WIB
Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur. ANTARA/Zuhdiar Laeis
Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menyebutkan saat ini sudah memiliki sebanyak 68.807 agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang berperan membantu warga dalam mengakses layanan Perlinsos Digital untuk pendaftaran bantuan sosial.
Kepala Dinas Sosial Jateng Imam Maskur, di Semarang, Selasa, mengatakan mereka berasal dari beragam latar belakang, mulai dari kader dasa wisma, perangkat desa, polisi, tentara, pegawai pemerintah daerah, lurah, hingga masyarakat umum.
Ia mengatakan pihaknya memang mendorong masyarakat berkontribusi pada pemutakhiran data mandiri peserta Perlinsos.
Melalui portal https://perlinsos.kemensos.go.id/, warga bisa secara mandiri mengecek kelayakan data calon penerima bantuan sosial 2027.
Menurut dia, pengaktifan data Perlinsos bertujuan untuk menyaring kelayakan penerima bantuan, di antaranya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Berdasarkan data hingga Senin (12/10), sebanyak 662.529 kepala keluarga (KK) telah didaftarkan melalui portal Perlinsos, dari total KK di Jateng yang mencapai 13.350.232 KK.
Untuk dapat mengakses data Perlinsos, kata dia, membutuhkan dua hal, yakni ponsel pintar dan KTP elektronik yang telah terhubung dengan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Dengan kedua hal tersebut, warga dapat mengecek kelayakan data dan mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial pada 2027.
Ia menjelaskan pengajuan melalui portal Perlinsos Kemensos RI akan diverifikasi melalui pencocokan data kependudukan dan sejumlah basis data terkait.
Data tersebut meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), kepemilikan kendaraan pada Korlantas Polri, data pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN), serta data aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.
"Proses ini bertujuan memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Hal ini juga selaras dengan arahan Gubernur Ahmad Luthfi," katanya.
Ia menegaskan masyarakat tidak dipungut biaya sepeser pun untuk proses pendaftaran maupun pengecekan data.
"Digitalisasi ini bertujuan agar pada 2027 tidak ada masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan sosial tertinggal, atau tidak mendapat akses terhadap bansos," katanya.
Namun, kata dia, bagi keluarga miskin yang tidak mempunyai ponsel pintar bisa mendaftarkan diri melalui agen Perlinsos.
"Siapa pun bisa menjadi agen Perlinsos. Mereka bisa mendaftarkan tetangga kanan-kiri, saudara, atau orang lain, bahkan yang tinggal di kabupaten dan provinsi lain. Ini menunjukkan kepedulian kita terhadap perlindungan sosial," katanya.
Mereka yang ingin menjadi relawan agen Perlinsos bisa mendaftarkan diri melalui https://agent-perlinsos.kemensos.go.id/.
"Mudah-mudahan dengan kerelaan hati masyarakat menjadi agen Perlinsos bisa membantu tetangga dan masyarakat umum. Dengan begitu, seluruh masyarakat Jateng yang layak menerima bantuan sosial dapat terdata dan diusulkan untuk memperoleh bantuan pada 2027," katanya.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor:
Immanuel Citra Senjaya
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Pemkot Semarang keruk 38 sungai dan saluran
calendar_today 13.10.2026 - person - timer ~
Pemkot Semarang keruk 38 sungai dan saluran
Selasa, 13 Oktober 2026 23:09 WIB
Petugas menggunakan alat berat melakukan pengerukan Sungai Jumbleng, Jerakah, Semarang. ANTARA/HO-Pemkot Semarang
Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang melakukan pengerukan di 38 lokasi sungai dan saluran, serta menyiapkan peralatan penanganan banjir untuk mengantisipasi banjir menjelang masuk musim hujan.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, di Semarang, Selasa, mengatakan bahwa pengerukan telah dilakukan di 33 lokasi, sedangkan lima lokasi masih berproses.
Ia menyebutkan upaya tersebut didukung 119 unit pompa dengan kapasitas total 92.190 liter per detik.
"Pemeliharaan sungai dan saluran ini merupakan bagian dari upaya kita untuk mengantisipasi musim hujan. Pengerukan dilakukan agar aliran air lebih lancar sekaligus membantu mengurangi risiko banjir dan genangan di berbagai wilayah Kota Semarang," katanya.
Pemeliharaan sungai dan saluran mencakup wilayah timur, utara, barat, serta tengah dan selatan.
Ia juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran air guna meminimalkan risiko genangan.
"Langkah pemeliharaan sungai, kesiapan peralatan, dan kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan ini perlu berjalan beriringan agar risiko banjir selama musim hujan dapat kita tekan secara optimal," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang Suwarto menyebut sejumlah lokasi yang telah dikerjakan, antara lain Saluran Jalan Gajah sepanjang 600 meter.
Kemudian, Sungai Bunggel Pedurungan Tengah sepanjang 1,5 kilometer, Sungai Karanganyar sepanjang 1,4 kilometer, serta Sungai Jumbleng Jerakah sepanjang 1,2 kilometer.
Pekerjaan juga mencakup Saluran Padi Raya, Sungai Tapak Tugurejo, Sungai Silandak ruas Purwoyoso, serta sejumlah saluran di kawasan Tembalang dan Semarang Tengah.
Sedangkan lima lokasi yang masih dalam proses pengerjaan, meliputi Sungai Sodor, Sungai Sier, Sungai Semarang ruas Kuningan, Sungai Semarang ruas Lodan Raya, dan Saluran Buludrain.
Untuk mendukung pekerjaan di lapangan, DPU memiliki 66 unit dump truck dan 57 unit alat berat.
Selain 119 unit pompa dengan kapasitas gabungan 92.190 liter per detik atau sekitar 92,19 meter kubik per detik, tersedia pula 101 unit pompa portabel.
Terkait sedimentasi di Banjir Kanal Barat, Suwarto mengatakan DPU telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.
Pengerukan oleh BBWS telah dimulai dari bagian hilir, termasuk kawasan depan Mal The Park, sesuai kewenangan lembaga tersebut.
"Saat ini BBWS sudah mulai mengeruk dari bagian hilir terlebih dahulu, termasuk di depan The Park. Penanganannya masih berproses karena menjadi kewenangan BBWS," katanya.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor:
Immanuel Citra Senjaya
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Pemprov Bali optimistis capai target tanpa emisi sebelum 2045
calendar_today 13.10.2026 - person - timer ~
Denpasar, Bali (ANTARA) - Pemprov Bali meyakini target nol emisi karbon (net zero emission) di Pulau Dewata dapat dicapai sebelum 2045.
"Tidak perlu tahun 2045, menurut saya mungkin 2040 sudah bisa tercapai,” ucap Gubernur Bali Wayan Koster dalam Pekan Iklim Bali 2026 di Denpasar, Selasa.
Koster menyatakan keyakinan tersebut didasari oleh langkah progresif Pemprov Bali yang telah bersepakat dengan Kementerian ESDM dan PLN untuk menghentikan tambahan suplai listrik dari PLTU Paiton, Jatim, dan beralih sepenuhnya ke energi bersih.
Transisi kelistrikan di Bali nantinya akan dipenuhi melalui pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas sebesar 1.550 megawatt secara bertahap mulai tahun ini hingga 2031 serta masifnya pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya.
Pembangkit listrik berbahan bakar fosil seperti batu bara dan diesel dipastikan akan dihentikan secara bertahap dengan batas waktu paling lama lima tahun ke depan harus sudah berakhir.
"Kalau pembangkit listriknya terwujud 2031 dengan bahan bakar gas, PLTS-nya sekarang diberikan kuota oleh Pak Presiden 1.000 megawatt, maka semua energi di Bali ini berbahan bakar yang ramah lingkungan, PLTS dan gas," ujar Koster.
Percepatan transisi energi ini turut diperkuat melalui regulasi daerah yang mewajibkan penggunaan PLTS atap sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh persetujuan bangunan gedung (PBG).
Pemprov Bali bersama bupati dan wali kota telah sepakat bahwa perizinan untuk bangunan baru tidak akan diterbitkan apabila pemohon belum mengimplementasikan PLTS, kendaraan listrik, bebas dari plastik sekali pakai, serta pengelolaan sampah berbasis sumber.
Selain sektor kelistrikan, Gubernur Koster juga mendorong gerakan masif penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk mengurangi emisi secara drastis dalam waktu dekat.
"Dengan makin dikencangkan lagi penggunaan kendaraan listrik, maka 90 persen emisi dari batu bara dan minyak, itu akan lebih cepat berkurang," kata dia.
Dalam menjalankan kebijakan transformasi energi ini, Koster mengaku tidak gentar menghadapi berbagai tekanan maupun hambatan dari pihak-pihak yang kepentingannya terganggu.
"Syaratnya tahan di-bully memang, kalau di-bully memang bagian dari sesuatu yang harus dinikmati oleh pemimpin, jadi tidak apa-apa," ucapnya.
Atas optimisme tersebut, Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih Suzanty Sitorus menilai target pencapaian emisi nol bersih di Bali yang lebih cepat dari 2045 sangat rasional untuk diwujudkan.
Menurutnya, tingkat adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia saat ini sudah menyentuh angka 17 persen dari total penjualan kendaraan baru.
Capaian adopsi kendaraan listrik tersebut tercatat sudah lebih unggul dibandingkan Amerika Serikat, meskipun masih berada di bawah sejumlah negara tetangga di kawasan ASEAN.
Ia mengungkapkan terdapat dua faktor pemicu utama di Bali yang dapat membuat target percepatan emisi nol bersih tersebut lebih cepat tercapai.
Faktor pemicu pertama adalah lonjakan harga bensin yang memicu antrean panjang dan kemacetan hari ini, sehingga mendorong masyarakat secara alami beralih menggunakan kendaraan listrik.
Kemudian adalah karakteristik geografis Bali sebagai sebuah pulau yang jauh lebih kondusif dan memudahkan dalam hal pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
Oleh karena itu, menurut para pakar dalam koalisi, penyediaan fasilitas pengisian daya dengan berbagai variasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik harus terus didorong.
Selain kendaraan pribadi, Suzanty mengingatkan agar ekosistem kendaraan listrik juga digenjot secara merata pada sektor transportasi publik seperti bus listrik, kendaraan roda dua, hingga sektor logistik.
"Kami ikut optimistis juga jika fokusnya dan apa yang sekarang direncanakan terus dilanjutkan, maka target itu sangat mungkin tercapai," kata Suzanty.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Legislator minta pembangunan KDKMP jangan abaikan tata ruang
calendar_today 13.10.2026 - person - timer ~
Legislator minta pembangunan KDKMP jangan abaikan tata ruang
Selasa, 13 Oktober 2026 23:08 WIB
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng Dwi Yasmanto. (ANTARA/HO-Pribadi)
Semarang (ANTARA) - Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah mengingatkan agar pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak mengabaikan tata ruang dan aturan perlindungan lahan hijau.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng Dwi Yasmanto di Semarang, Selasa, mengatakan pembangunan KDKMP harus memperhatikan aspek kelayakan lokasi dan tidak hanya berdasarkan ketersediaan lahan.
Menurut dia, lokasi koperasi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi usaha agar keberadaan KDKMP mampu berjalan secara optimal.
"Kalau yang di puncak gunung, kemudian di lokasi-lokasi yang sekiranya, tanda kutip, kok tidak pas, nah ini kita juga belum tahu studi kelayakan bisnisnya seperti apa kok sampai menemukan lokusnya seperti itu," kata Yayan, sapaan akrabnya.
Diketahui, Jateng menjadi salah satu provinsi pionir dalam pelaksanaan program KDKMP, dengan total terdapat 8.524 unit telah berbadan hukum yang tersebar di 35 kabupaten/kota.
Namun, kata dia, percepatan pembangunan fasilitas fisik koperasi di sejumlah daerah memunculkan persoalan terkait status lahan.
Salah satunya, pembangunan KDKMP di kawasan lahan hijau yang telah mendapat perhatian Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) KPK melalui kegiatan inspeksi.
Ia juga menyoroti adanya pembangunan KDKMP yang lokasinya berdekatan, bahkan berada di wilayah desa berbeda namun hanya dipisahkan oleh jalan.
"Ada yang hadap-hadapan. Yang hadap-hadapan ternyata memang ini desa lain, ini desa lain. Hanya dipisahkan oleh jalan," katanya.
Ia mengatakan kondisi tersebut perlu dikaji kembali agar pembangunan koperasi tidak hanya mengejar target jumlah, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan pasar dan keberlanjutan usaha.
Ia mengatakan keterbatasan aset tanah desa menjadi salah satu faktor yang membuat sejumlah wilayah menggunakan lahan yang tersedia, termasuk sawah produktif.
Status tanah sebagai aset pemerintah desa tidak otomatis membuat lahan tersebut bebas digunakan untuk pembangunan, sebab kesesuaian tata ruang dan aturan perlindungan lahan pertanian tetap harus menjadi perhatian.
Ia menilai pemahaman pemerintah desa terkait regulasi tata ruang masih perlu diperkuat, termasuk aturan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
"Menurut kami ada keterbatasan informasi dari kepala desa tentang RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan hal tersebut harus dievaluasi," kata anggota Komisi C DPRD Jateng tersebut.
Ia menegaskan bahwa pembangunan KDKMP harus tetap berjalan, tetapi tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan dan tata ruang agar tidak menimbulkan persoalan baru.
"Terlebih, pembangunan KDKMP merupakan program pemerintah pusat yang pelaksanaannya bersentuhan langsung dengan pemerintah desa," katanya.
Berdasarkan data per 12 Oktober 2026, sebanyak 8.523 KDKMP telah terbentuk, dan dari jumlah tersebut, 5.427 koperasi atau sekitar 64 persen telah beroperasi, sedangkan 3.096 lainnya masih dalam tahap persiapan.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor:
Immanuel Citra Senjaya
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.