Jakarta, CNN Indonesia --
Superstar Series Vol. 3 menghadirkan atlet padel Tolito Aguirre sebagai bintang utama. Acara berlangsung pada 22-24 Oktober 2026 di Social Padel House Setiabudi.
Rangkaian acara memadukan kegiatan eksklusif bersama Tolito dengan pertandingan ekshibisi sebagai puncaknya. Penggemar dapat mengikuti sesi latihan hingga menyaksikan pertandingan secara langsung.
"Bagi penggemarnya, pengalaman ini semakin menarik ketika ada kesempatan mengikuti acara yang menghadirkan pemain profesional yang selama ini mereka saksikan lewat layar," bunyi keterangan tertulis, Selasa (20/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peserta bisa memilih Superstar Package yang memuat exclusive on-court experience dan meet-and-greet. Paket tersebut memberi kesempatan menikmati padel lebih dekat dengan Tolito.
Dalam exclusive on-court experience, peserta bermain bersama Tolito dan belajar langsung dari sang atlet. Sesi ini ditujukan bagi pemain yang ingin mengembangkan permainannya.
Sesi meet-and-greet memberi ruang bagi penggemar untuk bertemu dan berinteraksi dengan Tolito. Pertemuan berlangsung di luar suasana pertandingan.
Foto: Arsip BRI
All Star Exhibition Match menjadi puncak rangkaian Superstar Series Vol. 3. Pertandingan ekshibisi tersebut memungkinkan penggemar menikmati aksi padel dari dekat bersama penonton lain.
Acara juga melibatkan pemain profesional, atlet padel Indonesia, dan tim pelatih Social Padel House. Keterlibatan mereka menjadi bagian dari upaya menjangkau komunitas padel.
Pertandingan puncak dapat menjadi agenda bagi pemain pemula, pemain rutin, maupun anggota klub padel. Penonton dapat menikmati olahraga favorit bersama teman dan sesama penggemar.
Untuk pembelian tiket All Star Exhibition Match, tersedia diskon Rp100.000 melalui BRImo. Promo tersebut menjadi nilai tambah bagi penggemar yang ingin menghadiri rangkaian acara.
"BRI mendukung acara melalui kemudahan transaksi menggunakan BRImo. Dukungan tersebut menghubungkan layanan transaksi digital dengan kebutuhan masyarakat dalam menjalani aktivitas dan gaya hidup olahraga," pungkas keterangan resmi.
Calon pengunjung disarankan mengecek informasi tiket dan ketentuan promo agar pembelian sesuai dengan kegiatan yang dipilih. Informasi lebih lanjut tersedia di tautan berikut.
(rir)
Selasa, 20 Oktober 2026, 16:23 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 116 penyidikan sepanjang 2025, disusul 45 penyidikan pada kuartal I 2026. Data tersebut menjadi bagian dari gambaran penanganan perkara korupsi yang disampaikan KPK menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Selain penyidikan, KPK juga melaporkan perkembangan perkara pada tahapan lain, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan. Perbedaan angka di setiap tahapan mencerminkan proses penanganan perkara yang berjalan, bukan jumlah kasus unik yang bisa dijumlahkan secara langsung.
Sepanjang 2025, KPK mencatat 70 penyelidikan dan 116 penyidikan. Pada periode yang sama, lembaga antirasuah tersebut melakukan 115 penuntutan, mencatat 87 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, serta melaksanakan 78 eksekusi.
Memasuki kuartal I 2026, KPK melaporkan 35 penyelidikan dan 45 penyidikan. Pada periode tersebut, terdapat pula 29 penuntutan, 20 perkara inkrah, dan 18 eksekusi.
Data itu memperlihatkan bahwa aktivitas penindakan KPK berlangsung melalui sejumlah tahapan dengan jumlah yang berbeda. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan berkekuatan hukum tetap, dan eksekusi memiliki fungsi berbeda dalam proses penegakan hukum.
Di luar data penanganan perkara, KPK juga mencatat sedikitnya 36 peristiwa tangkap tangan sejak Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2026. Rinciannya mencakup 21 kepala daerah serta 13 peristiwa di lingkungan kementerian/lembaga, termasuk yang terjadi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan rangkaian tangkap tangan tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi persoalan di sejumlah sektor strategis. Karena itu, ia berharap peristiwa tersebut dapat mendorong evaluasi dan perbaikan tata kelola di berbagai lingkungan.
“Untuk itu, KPK berharap peristiwa tersebut dapat menjadi momentum evaluasi dan perbaikan bersama bagi kepala daerah, setiap kementerian/lembaga, pelaku usaha, maupun masyarakat,” kata Budi.
KPK juga melaporkan hasil pemulihan aset hingga semester I 2026 dengan nilai mencapai Rp229,81 miliar. Pemulihan tersebut dilakukan melalui mekanisme penetapan status penggunaan (PSP) maupun hibah aset rampasan negara.
Dari total pemulihan aset itu, sebanyak Rp191,79 miliar atau 83,46 persen telah dikembalikan ke kas negara dan menjadi pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Dengan demikian, laporan KPK tidak hanya memuat aktivitas penanganan perkara, tetapi juga nilai aset yang berhasil dipulihkan untuk negara.
Baca Juga: Bupati Klaten Terjaring OTT KPK, Wamendagri Bima Arya: WTP Bukan Jaminan Bebas Korupsi
“Di mana sebanyak Rp191,79 miliar atau 83,46% sudah dikembalikan ke kas negara dan menjadi pendapatan negara bukan pajak (PNBP),” ujar Budi.
Rangkaian data tersebut menjadi bagian dari evaluasi kinerja penindakan KPK selama periode pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski demikian, jumlah pada setiap tahapan penanganan perkara perlu dibaca sesuai kategorinya agar tidak menimbulkan kesan bahwa seluruh angka tersebut mewakili perkara yang berbeda.
Bagi KPK, penindakan dan pemulihan aset berjalan beriringan dengan kebutuhan memperbaiki tata kelola. Lembaga itu berharap catatan penanganan perkara dan peristiwa tangkap tangan dapat menjadi dorongan bagi pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi.
Selasa, 20 Oktober 2026 16:22 WIB
Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026). (ANTARA/Fathur Rochman)
Jakarta (ANTARA) - Sebuah unggahan yang diterbitkan pada Jumat (2/10) di platform media sosial Threads mengklaim bahwa pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk sekolah negeri gratis pada 2027 sehingga siswa akan kembali membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
Unggahan tersebut menampilkan foto Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan tulisan “siap siap 2027 sekolah bayar SPP” serta “Menteri Keuangan Tegaskan Tak Ada Anggaran untuk Sekolah Negeri Gratis.”
Unggahan tersebut juga disertai narasi:
“Siap siap thn 2027 Sekolah di Negeri juga bayar SPP #menkeu #suhansil”
Namun, benarkah Menteri Keuangan menyatakan tidak ada anggaran untuk sekolah negeri gratis pada 2027?

Penjelasan:
Berdasarkan penelusuran, narasi tersebut menyesatkan karena mengubah pernyataan Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengenai tidak adanya penambahan anggaran khusus menjadi seolah-olah pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk sekolah negeri gratis.
Dalam pemberitaan ANTARA, Suahasil justru menjelaskan bahwa program sekolah negeri gratis tetap dialokasikan dalam anggaran pendidikan 2027.
Pemerintah tidak menyediakan pos anggaran baru secara khusus untuk program tersebut, tetapi menggunakan anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Suahasil menyebut anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 ditetapkan sebesar 20 persen dari APBN atau sekitar Rp820,9 triliun.
Pemerintah kemudian sedang mendesain kembali penggunaan anggaran tersebut, baik yang berada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kementerian/lembaga, agar dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan, termasuk program sekolah negeri gratis.
Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan kepada jajaran menteri untuk menyusun rencana dan kebutuhan anggaran pendidikan gratis bagi anak-anak, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi negeri. Antara News
Dengan demikian, pernyataan bahwa tidak ada anggaran untuk sekolah negeri gratis pada 2027 sehingga siswa harus kembali membayar SPP tidak benar. Pemerintah tetap mengalokasikan program tersebut melalui anggaran pendidikan 2027.
Klaim: Menkeu nyatakan sekolah negeri kembali bayar SPP pada 2027
Rating: Hoaks
Pewarta : Tim JACX
Uploader: Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Selasa, 20 Oktober 2026, 16:22 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto kini mulai merembet ke ranah penegakan hukum. Selain pergantian posisi pejabat yang diasosiasikan dengan elemen politik pimpinan sebelumnya, perhatian publik juga tertuju pada masa jabatan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Jurnalis Senior Hersubeno Arief menilai bahwa perombakan di tubuh lembaga itu sudah sewajarnya masuk ke dalam kalkulasi pemerintahan Presiden Prabowo. ST Burhanuddin diketahui telah menduduki jabatan sebagai Jaksa Agung sejak 23 Oktober 2019.
Baca Juga: Jokowi Seyakin-yakinnya Percaya Ada Operasi Politik Kotor demi Jatuhkan Dirinya dan Gibran
Masa bakti yang telah melampaui kurun waktu beberapa tahun tersebut dianggap cukup panjang untuk satu jabatan strategis penegakan hukum. Hersubeno menggarisbawahi bahwa usulan pergantian jaksa agung bukan didasari oleh motif politik atau tingkat kedekatan dengan rezim sebelumnya, melainkan murni atas dasar kebutuhan rotasi dan penyegaran birokrasi di internal Kejaksaan Agung.
“Satu lagi saya kira yang perlu segera dilakukan pergantian adalah Jaksa Agung. Kalau Jaksa Agung memang tidak kental dia Joko Widodo-nya. Tapi kan posisi atau dia juga menempati jabatannya cukup sudah cukup lama sejak eranya Joko Widodo pada periode kedua,” ujar Hersubeno melalui kanal YouTube miliknya, Selasa (20/10/2026).
Menurut analisisnya, pergantian pimpinan lembaga penegak hukum secara berkala merupakan hal yang lumrah untuk menjaga independensi serta mencegah terjadinya stagnasi kinerja di tingkat atas.
Langkah ini sejalan dengan pola pergeseran posisi yang baru saja terjadi di institusi keamanan negara, seperti rotasi posisi Kapolri dari Listyo Sigit Prabowo ke Suyudi Ario Seto pada 1 Oktober 2026.
Hersubeno, atas dasar pertimbangan tersebut, memandang keputusan untuk mengganti jaksa agung akan menjadi momentum yang sangat baik bagi presiden dalam menyelaraskan visi penegakan hukum nasional. Pergantian tersebut dipandang sebagai kebijakan manajerial yang rasional demi menghadirkan iklim penegakan hukum yang lebih dinamis.
Baca Juga: PDIP Desak Evaluasi Total Kebijakan Prabowo: Konsep Tak Jelas, Padahal Proyek Triliunan Rupiah
“Jadi kalau dia diganti itu bagian upaya penyegaran sajalah yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto,” pungkasnya.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar
AKURAT.CO PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo melatih 211 petani kelapa sawit swadaya di Jambi untuk meningkatkan kemampuan mengelola kebun, memanen tandan buah segar (TBS), hingga menangani hasil panen.
Pelatihan ini diarahkan untuk memperbaiki praktik budi daya dan menjaga kualitas bahan baku yang dipasok ke industri pengolahan sawit.
Pelatihan yang bekerja sama dengan IPB Training tersebut berlangsung selama satu minggu sejak 10 Oktober 2026 di Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi.
Baca Juga: Laba Bersih PTPN IV PalmCo Naik 88,5 Persen ke Rp7,08 Triliun di 2025
Peserta berasal dari empat kabupaten, yakni Batanghari, Sarolangun, Tebo, dan Merangin.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan peningkatan produktivitas industri sawit perlu melibatkan pekebun rakyat, tidak hanya mengandalkan pengelolaan perkebunan milik perusahaan.
“PTPN IV PalmCo tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas kebun perusahaan, tetapi juga berkomitmen mendukung kemajuan petani sawit rakyat. Melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, kami ingin mendorong pekebun agar mampu menerapkan praktik budi daya yang baik, menghasilkan panen berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan,” ujar Jatmiko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Materi pelatihan mencakup pemeliharaan tanaman belum menghasilkan (TBM), teknik panen, dan penanganan pascapanen.
Kegiatan dilakukan melalui pembelajaran di kelas dan praktik lapangan agar petani dapat memahami penerapan teknik budi daya dalam aktivitas perkebunan sehari-hari.
Baca Juga: Karhutla Kalimantan, PTPN IV Salurkan 11,2 Juta Liter Air Bersih
Pemeliharaan tanaman pada fase TBM menjadi salah satu fokus pelatihan. Pada tahap ini, perawatan tanaman, pemupukan, serta pengendalian gulma dan hama menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan sebelum tanaman memasuki masa menghasilkan.
Selasa, 20 Oktober 2026 16:21 WIB
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pekalongan Slamet Budiyanto memimpin rakor Penanggulangan Kemiskinan di Pekalongan, Selasa (20/10/2026). (ANTARA/Kutnadi)
Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan, Jawa Tengah, mengoptimalkan strategi percepatan penurunan kemiskinan melalui penguatan koordinasi, evaluasi program, dan kolaborasi lintas sektor.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pekalongan Slamet Budiyanto di Pekalongan, Selasa, mengatakan angka kemiskinan daerah kini tercatat 6,14 persen.
"Meski angka tersebut relatif rendah dibandingkan sejumlah daerah lain, tetapi kami perlu memperkuat berbagai intervensi agar capaian penurunan kemiskinan semakin optimal dan mampu bersaing dengan target di tingkat provinsi maupun nasional," katanya.
Pihaknya optimistis dapat terus menekan angka kemiskinan demi mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera dengan langkah yang berkelanjutan dan kolaborasi seluruh pihak.
Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), katadia, dilakukan untuk menjadi momentum uevaluasi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan, sekaligus menyelaraskan strategi agar lebih efektif dan sesuai dengan target pembangunan daerah.
"Adanya rapat koordinasi ini seluruh anggota TKPK melakukan pembahasan mengenai kebijakan, capaian program, serta langkah-langkah strategis yang perlu diperkuat untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan," katanya.
Menurut dia, evaluasi dilakukan sekaligus untuk memastikan pelaksanaan program berjalan selaras dengan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).
"Kami menyampaikan upaya-upaya yang sudah dilakukan, kebijakan yang telah diterapkan, serta mengevaluasi capaian terhadap prioritas yang sudah ditetapkan dalam RPKD. Harapannya, strategi yang dijalankan semakin terarah sehingga penurunan angka kemiskinan bisa lebih signifikan," katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Kota Pekalongan Andrianto mengatakan pihaknya telah menetapkan tiga strategi utama dalam penanggulangan kemiskinan yang meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan.
"Strategi tersebut dituangkan dalam dokumen RPKD 2025–2029 sebagai dokumen teknis yang mendukung pelaksanaan pembangunan daerah," katanya.
Dari tiga strategi utama tersebut, kata dia, nantinya dijabarkan berbagai program yang dapat dilaksanakan secara terpadu. Rakor tersebut melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, lembaga sosial, serta berbagai unsur melalui kolaborasi pentahelix, agar upaya penanggulangan kemiskinan bisa berjalan lebih optimal.
Pihaknya berharap seluruh anggota TKPK dan institusi terkait dapat menindaklanjuti hasil evaluasi dengan program yang konkret, terukur, dan tepat sasaran.
"Sinergi lintas sektor diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap bantuan dan layanan dasar, membuka peluang peningkatan pendapatan, serta mendorong pemerataan kesejahteraan," ucapnya.
Baca juga: Pemkab Pekalongan mengajak pelaku UMKM perempuan perluas peluang pasar
Pewarta: Kutnadi
Editor:
Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Aksi unjuk rasa terjadi di sejumlah negara eropa mulai dari Prancis, Italia, Albania, Belgia hingga Portugal yang menuntut kebijakan penghematan, memprotes tingginya biaya hidup, ketimpangan hingga memburuknya layanan publik.
Aksi protes bermula di Prancis, yang diikuti oleh para siswa SMA dan mahasiswa, terkait kondisi pendidikan di negara itu. Protes kemudian membesar dan menjadi gerakan nasional hingga ribuan warga berunjuk rasa di berbagai kota di Prancis pada Sabtu (17/10).
Mereka menentang tingginya biaya hidup dan kenaikan harga bahan bakar, ketimpangan sosial, lemahnya belanja publik hingga penurunan standar hidup.
Demonstrasi yang awalnya berjalan dengan damai itu berujung bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi, penjarahan toko, serta kebakaran bangunan.
Sementara itu, di Milan, Italia, gelombang kerusuhan terbaru terjadi sehari setelah bentrokan pecah di pusat kota Milan dalam aksi protes menentang kenaikan biaya hidup.
Berdasarkan surat kabar La Repubblica, pada Minggu (18/10), sedikitnya 2.000 pemuda dilaporkan terlibat dalam aksi yang menyebabkan kerusuhan tersebut.
Di Albania aksi unjuk rasa digelar mahasiswa sejak Selasa (13/10) untuk memprotes tingginya biaya pendidikan, buruknya kondisi belajar, dan minimnya lapangan kerja yang sesuai dengan bidang studi para lulusan.
Dalam protes tersebut, demondtran melemparkan batu, kembang api, dan bom molotov ke arah polisi serta gedung-gedung pemerintah. Polisi kemudian merespons dengan menembakkan gas air mata dan menyemprotkan meriam air.
Sebanyak 156 orang dilaporkan mengalami luka-luka dalam aksi unjuk rasa di ibu kota Albania, Tirana itu, termasuk 97 personel kepolisian.
Demonstrasi juga terjadi di Belgia pada Jumat (9/10) dengan sekitar 40 ribu pengunjuk rasa berpawai di jalan-jalan Brussel atas seruan berbagai serikat pekerja sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan penghematan pemerintah.
Adapun di Portugal, protes menentang kurangnya ketersediaan perumahan digelar di Alun-alun Rossio, Lisbon, Portugal, Sabtu (17/10). Pada aksi ini demonstran mendirikan tenda sambil mengangkat poster dan meneriakkan slogan tuntutan.
Mereka mendesak kepada pemerintah Portugal agar menerapkan pengendalian harga sewa, memperluas penyediaan perumahan publik serta mengatasi lonjakan harga properti yang sangat membebani para penyewa di seluruh negeri.

KYODO via Reuters Connect
Para demonstran menghadapi polisi antihuru-hara selama protes oleh siswa sekolah menengah dan mahasiswa di Paris pada 6 Oktober 2026.

REUTERS/Jack Taylor
Pengunjuk rasa menggunakan kembang api di tengah bentrokan dalam aksi demonstrasi menentang biaya hidup dan kenaikan harga bahan bakar di Paris, Prancis, Sabtu (17/10/2026). Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian unjuk rasa nasional yang digerakkan oleh gerakan "Rompi Kuning", yang turut diikuti oleh pelajar SMA dan mahasiswa, guru, serta orang tua murid yang menuntut perbaikan kondisi sekolah dan tindakan nyata dari pemerintah bersama dengan serikat pekerja, kaum buruh, petani dan pensiunan.

REUTERS/Abdul Saboor
Para pengunjuk rasa bertopeng menjarah sebuah swalayan Franprix di tengah demonstrasi yang dilakukan oleh para siswa sekolah menengah dan mahasiswa di Paris, Prancis, Selasa (13/10/2026). Aksi ini merupakan bagian dari gerakan protes berskala nasional yang dipimpin oleh para pelajar, serta didukung oleh para guru, orang tua siswa dan serikat pekerja yang menuntut perbaikan kondisi sekolah dan langkah-langkah nyata.

Alessandro Bremec/NurPhoto via Reuters
Kerusakan pada sebuah gerai Decathlon di Milan, Italia, Minggu (18/10/2026). Bentrokan terjadi antara pengunjuk rasa dari kalangan pemuda dan polisi sehari setelah demonstrasi mahasiswa "Italia in Piazza" yang memprotes tingginya biaya hidup.

Le Pictorium via Reuters Connect
Pengunjuk rasa berdemonstrasi di Brussel, Belgia, Jumat (9/10/2026). Sekitar 40.000 pengunjuk rasa berpawai di jalan-jalan Brussel atas seruan berbagai serikat pekerja sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan penghematan pemerintah.

REUTERS/Florion Goga
Pengunjuk rasa melemparkan benda-benda ke dalam api yang sedang berkobar, sementara gumpalan asap hitam membumbung di tengah aksi protes anti pemerintah oleh para mahasiswa di Tirana, Albania, Rabu (14/10/2026). Aksi unjuk rasa mahasiswa ini untuk memprotes tingginya biaya pendidikan, buruknya kondisi belajar dan minimnya lapangan kerja yang sesuai dengan bidang studi para lulusan.

Hugo Amaral/SOPA Images via Reuters Connect
Para pengunjuk rasa mengangkat poster dan meneriakkan slogan dalam sebuah aksi protes menentang kurangnya ketersediaan perumahan di Alun-alun Rossio, Lisbon, Portugal, Sabtu (17/10/2026). Demonstrasi tersebut bertujuan untuk mendesak pemerintah Portugal agar menerapkan pengendalian harga sewa, memperluas penyediaan perumahan publik, serta mengatasi lonjakan harga properti yang sangat membebani para penyewa di seluruh negeri.
Polling CNBC Indonesia
Elvan Widyatama, CNBC Indonesia
20 October 2026 16:20
Jakarta,CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuannya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 20-21 Oktober 2026.
Tekanan terhadap rupiah yang telah menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS), gejolak pasar keuangan setelah pengumuman MSCI, serta meningkatnya inflasi menjadi alasan utama di balik perkiraan tersebut.
Hasil polling CNBC Indonesia Research terhadap 13 institusi keuangan menunjukkan mayoritas responden memperkirakan BI Rate naik sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00%.
Sebanyak 10 responden memproyeksikan kenaikan suku bunga, sedangkan tiga responden lainnya memperkirakan BI akan mempertahankan bunga di level 5,75%.
Keputusan BI dijadwalkan diumumkan pada Rabu (21/10/2026), setelah RDG berlangsung selama dua hari sejak Selasa (20/10/2026).
Sebelumnya, BI telah menaikkan suku bunga secara kumulatif sebesar 100 bps sepanjang Mei-Juni 2026, dari 4,75% menjadi 5,75%. Kenaikan tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengantisipasi tekanan inflasi.
Perkembangan inflasi domestik menjadi salah satu pertimbangan dalam memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia pada September 2026 tercatat sebesar 3,28% secara tahunan, meningkat dari 3,19% pada Agustus 2026.
Angka tersebut masih berada dalam sasaran BI sebesar 2,5% plus-minus 1%, atau dalam rentang 1,5%-3,5%. Namun, posisi inflasi kini semakin mendekati batas atas sasaran tersebut.
Sementara itu, inflasi inti masih relatif terkendali di level 2,84% secara tahunan.
Tekanan inflasi juga berpotensi meningkat akibat tingginya harga energi global dan pelemahan rupiah yang membuat biaya pembelian barang impor menjadi semakin mahal.
Ekonom Bank Maybank Indonesia, Juniman, menilai pelemahan rupiah dan meningkatnya inflasi domestik menjadi dua pertimbangan utama bagi BI dalam menentukan arah suku bunga.
Juniman menjelaskan bahwa kenaikan inflasi turut dipengaruhi tekanan harga energi dan bahan pangan. Kondisi tersebut perlu diperhatikan karena harga minyak dunia yang masih tinggi dapat meningkatkan biaya produksi dan transportasi di dalam negeri.
Namun, jika inflasi masih berada dalam sasaran BI, kondisi rupiah justru menjadi tantangan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan kali ini.
Tekanan terhadap rupiah semakin terasa menjelang akhir pekan lalu. Pada perdagangan Jumat (16/10/2026), mata uang Garuda akhirnya kembali menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS, seiring meningkatnya gejolak di pasar keuangan domestik.
Pelemahan rupiah kemudian berlanjut pada awal pekan ini. Merujuk data Refinitiv, rupiah ditutup melemah 0,45% ke level Rp18.000/US$ pada perdagangan Senin (19/10/2026).
Sepanjang perdagangan, rupiah bahkan sempat menyentuh Rp18.070/US$, sebelum akhirnya tekanan sedikit berkurang menjelang penutupan.
Salah satu pemicu meningkatnya tekanan di pasar keuangan datang dari pengumuman MSCI mengenai kemungkinan perubahan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Pengumuman pada Jumat (16/10/2026) tersebut memicu aksi jual besar-besaran di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bahkan anjlok sekitar 11,6% pada perdagangan Jumat (16/10/2026), sebelum kembali mengalami tekanan pada Senin (19/10/2026).
Meski demikian, perubahan status Indonesia masih berupa usulan yang sedang dikonsultasikan kepada pelaku pasar. MSCI dijadwalkan mengumumkan keputusan akhirnya paling lambat 30 Juni 2027.
Chief Economist Bank Permata Josua Pardede menilai tekanan setelah pengumuman MSCI kini tidak hanya terlihat di pasar saham, tetapi juga mulai terasa di pasar obligasi dan nilai tukar.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan mulai meluas dari pasar saham ke pasar obligasi dan nilai tukar," ujar Josua kepada CNBC Indonesia.
Kenaikan imbal hasil obligasi menunjukkan investor meminta imbal hasil yang lebih besar untuk memegang surat utang pemerintah Indonesia.
Di sisi lain, imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun telah mencapai sekitar 5,14%. Kondisi tersebut membuat selisih imbal hasil antara surat utang Indonesia dan AS semakin terbatas.
Ketika selisihnya semakin kecil, daya tarik surat utang Indonesia bagi investor asing berisiko berkurang, terutama ketika kondisi pasar keuangan domestik sedang bergejolak.
Josua menilai BI perlu mempertimbangkan langkah untuk mencegah keluarnya modal asing secara lebih besar, terutama jika investor dalam negeri juga mulai memindahkan dananya ke aset valuta asing.
Kenaikan suku bunga dapat menjadi salah satu pilihan untuk menjaga daya tarik aset rupiah sekaligus mengurangi risiko arus modal keluar.
Meski demikian, langkah tersebut belum tentu langsung membuat rupiah kembali menguat.
"Namun, kenaikan BI-Rate bukan jaminan rupiah langsung menguat, terutama karena sumber tekanan saat ini tidak sepenuhnya berasal dari perbedaan suku bunga, tetapi juga meningkatnya persepsi risiko terhadap pasar keuangan Indonesia," ujarnya.
Menurut Josua, persoalan yang menjadi perhatian MSCI, termasuk transparansi kepemilikan saham, dugaan manipulasi perdagangan, dan efektivitas penegakan hukum, tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan suku bunga.
Karena itu, pemerintah dan regulator juga perlu memperbaiki tata kelola pasar modal untuk mengembalikan kepercayaan investor.
Di sisi lain, BI juga perlu memperhitungkan dampak kenaikan bunga terhadap kegiatan ekonomi di dalam negeri.
Suku bunga yang semakin tinggi dapat membuat biaya pinjaman bagi masyarakat dan dunia usaha menjadi lebih mahal. Jika berlangsung cukup lama, kondisi tersebut berisiko memperlambat penyaluran kredit, konsumsi, dan investasi.
"Bahkan, kenaikan suku bunga yang terlalu agresif berisiko memperbesar biaya pembiayaan pemerintah dan dunia usaha, memperlambat pertumbuhan kredit, serta menekan konsumsi dan investasi," jelas Josua.
Terlebih, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 sebesar 5,29% menunjukkan perekonomian masih tumbuh cukup baik, tetapi tetap membutuhkan dukungan agar aktivitas usaha dan konsumsi masyarakat terjaga.
Karena itu, BI perlu menyeimbangkan upaya menjaga stabilitas rupiah dengan kebutuhan mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
BI juga masih memiliki ruang untuk menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi pasar valuta asing. Cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2026 tercatat sebesar US$146,3 miliar.
Sementara itu, Juniman menilai stabilitas pasar keuangan, khususnya nilai tukar rupiah, kini menjadi perhatian utama BI.
"Saat ini, BI lebih mengutamakan stabilitas pasar keuangan Indonesia, khususnya stabilitas nilai tukar rupiah, dibandingkan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi domestik," ujar Juniman kepada CNBC Indonesia.
Untuk mendukung kegiatan ekonomi, BI masih dapat menggunakan kebijakan lainnya, termasuk pelonggaran kebijakan makroprudensial dan peningkatan efektivitas sistem pembayaran nasional.
Josua juga mengingatkan bahwa BI perlu melihat lebih jauh apakah pelemahan rupiah sudah mulai mengganggu stabilitas pasar keuangan dan kegiatan perbankan.
"Pertimbangan utama BI dalam RDG kali ini seharusnya bukan semata-mata apakah rupiah telah menembus Rp18.000 per dolar AS, melainkan seberapa besar risiko pelemahan tersebut berkembang menjadi gangguan stabilitas moneter dan sistem keuangan," katanya.
Dengan demikian, mayoritas ekonom memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga pada Oktober 2026 setelah mempertahankannya selama tiga bulan berturut-turut.
Namun, keputusan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik yang masih membutuhkan dukungan serta tekanan pasar keuangan yang tidak sepenuhnya bisa diselesaikan melalui kenaikan suku bunga.
Keputusan BI pada Rabu (21/10/2026) akan menjadi perhatian pelaku pasar, terutama untuk melihat langkah bank sentral dalam menjaga stabilitas rupiah di tengah meningkatnya inflasi dan gejolak pasar keuangan.
CNBC INDONESIA RESEARCH
[email protected]
(evw/evw)
Upacara pemberangkatan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo dari rumah duka Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, menuju Markas Besar (Mabes) TNI Angkatan Darat di Jakarta, Selasa (20/10/2026) pagi.
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pangdam XXVI/Mataram Mayjen TNI Drajad Brima Yoga mengungkapkan, sebelum meninggal dunia pada Senin (19/10/2026), mantan kepala staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Subagyo Hadi Siswoyo atau Subagyo HS sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Panti Rapih, Kota Yogyakarta. Subayo juga sempat mengalami gangguan kesehatan yang memerlukan tindakan cuci darah.
Drajag menuturkan, faktor usia turut menjadi salah satu hal yang memengaruhi kondisi kesehatan almarhum. "Bapak memang sudah (faktor) usia juga, kemarin juga ada sakit sampai cuci darah," kata Drajad, Senin malam.
Drajad mengenang Subagyo HS sebagai sosok pemimpin yang memiliki peran penting dalam membangun semangat persatuan dan kesatuan di lingkungan TNI Angkatan Darat.
"Beliau luar biasa, beliau Kepala Staf kita dulu di Angkatan Darat. Beliau selalu membangkitkan rasa persatuan kesatuan kita sebagai pimpinan kita," ujarnya.
Sejumlah jajaran TNI turut hadir di rumah duka. Almarhum sendiri merupakan perwira tinggi TNI kelahiran Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) Magelang tahun 1970 dan mengawali perjalanan militernya melalui korps Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Salah satu jabatan strategis yang pernah diembannya adalah Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus pada 1994–1995. Saat itu, Prabowo Subianto yang kini menjabat Presiden RI merupakan Wakil Danjen Kopassus dan berada di bawah kepemimpinan Subagyo.
Setelah menuntaskan tugas sebagai Danjen Kopassus, Subagyo melanjutkan karier militernya hingga dipercaya menjadi KSAD pada Februari 1998 hingga November 1999. Subagyo HS tercatat menjabat sebagai KSAD pada tiga era kepresidenan, yakni pemerintahan Soeharto, B.J. Habibie, dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Periode tersebut merupakan masa transisi penting dalam sejarah politik Indonesia menjelang dan setelah Reformasi 1998.
Selain pernah memimpin TNI Angkatan Darat dan Kopassus, Subagyo juga pernah menjabat Pangdam IV/Diponegoro serta menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Kepergian Subagyo HS menjadi kabar duka bagi keluarga besar TNI dan masyarakat, khususnya di Yogyakarta, daerah kelahiran almarhum. Jenazahnya dijadwalkan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, pada hari ini Selasa (20/10/2026) sekitar pukul 07.00 WIB.
Selasa, 20 Oktober 2026 16:20 WIB
Bupati Demak Eisti'anah didampingi Wabup Muhammad Badruddin, dan Sekda Ahmad Sugiharto berdiskusi dalam acara "Demang Ngantor Deso" di Balai Desa Tedunan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa (20/10/2026). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif
Demak (ANTARA) - Program "Demang Ngantor Deso" salah satu program untuk mendekatkan berbagai layanan terhadap masyarakat di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, karena melibatkan banyak pihak, kata Bupati Demak Eisti'anah.
"Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) kami libatkan, termasuk instansi vertikal, BUMN, BUMD, hingga lembaga mitra lainnya agar masyarakat mudah mengakses berbagai layanan yang ada," katanya saat menghadiri kegiatan "Demang Ngantor Deso" di Balai Desa Tedunan, Kecamatan Wedung, di Demak, Selasa.
Ia mengungkapkan program "Demang Ngantor Deso" juga salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah menghadirkan pelayanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat sehingga program ini mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, karena semua pelayanan dihadirkan dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.
Terkait dengan pemilihan Desa Tedunan sebagai lokasi kegiatan, kata dia, karena letaknya di wilayah timur laut Kabupaten Demak menjadi pertimbangan untuk semakin mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
"Melalui program 'Demang Ngantor Desa', berbagai layanan yang biasanya diakses di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak kini hadir langsung di desa. Inilah konsep jemput bola yang membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya," ujarnya.
Ia mengatakan "Demang Ngantor Desa" kali ini yang keempat sepanjang 2026. Beragam layanan dihadirkan untuk masyarakat, mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), layanan perpustakaan dan gerakan gemar membaca, pembuatan KTP, hingga penyediaan sembako murah.
"Jadi, masyarakat diharapkan jangan cuma datang dan melihat-lihat, langsung manfaatkan berbagai layanan yang tersedia. Karena di 'Demang' ini sangat praktis, dekat, dan pastinya lebih memudahkan," ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah program pembangunan di Kecamatan Wedung, di antaranya terkait dengan pemasangan penerangan jalan umum (PJU) serta pembangunan jembatan di Desa Babalan yang akhirnya terealisasi pada 2026.
Pembangunan jembatan tersebut diharapkan dapat memperlancar akses transportasi sekaligus mendukung pergerakan ekonomi masyarakat di Kecamatan Wedung. Dengan akses yang semakin baik, aktivitas warga dan distribusi hasil perekonomian diharapkan menjadi lebih lancar.
Kepala Desa Tedunan Zaenal Afif menyambut positif kegiatan tersebut, karena memberikan manfaat besar bagi masyarakat, di mana berbagai kebutuhan pelayanan dapat diakses secara lebih dekat dan optimal, tanpa harus jauh-jauh datang ke pusat pemerintahan kabupaten.
"Manfaatnya sangat besar karena masyarakat bisa mendapatkan pelayanan secara maksimal," ujarnya.
Baca juga: BPJAMSOSTEK memperluas perlindungan pekerja informal di Demak hingga desa
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor:
Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.