TMMD di Kabupaten Bekasi 2026 fokus layanan dasar - ANTARA News Megapolitan
calendar_today 17.07.2026 - person - timer ~
Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-129 tahun 2026 di wilayah Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi terfokus pada pekerjaan pembangunan fisik maupun non fisik bersifat layanan dasar bagi masyarakat setempat.
Program yang berlangsung selama 30 hari ke depan ini diprioritaskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur desa, mulai dari jalan lingkungan yang mengalami kerusakan, rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) hingga penyediaan sumber air bersih.
"Sasaran fisik program TMMD tahun ini meliputi pembangunan atau perbaikan enam titik jalan lingkungan di wilayah Desa Wibawamulya," kata Komandan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Inf Michael Ronald Simbolon di Cikarang, Jumat.
Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) TMMD itu mengatakan selain pembangunan jalan, sejumlah program unggulan juga menjadi sasaran kegiatan di antaranya pembangunan lima unit mandi, cuci, kakus (MCK), rehabilitasi lima rumah tidak layak huni serta pengeboran lima titik sumber air bersih.
"Seluruh hasil-hasil pembangunan itu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terutama menyangkut pelayanan dasar yang menjadi hajat hidup warga," katanya.
Ronald melanjutkan pembangunan non fisik turut menjadi bagian dari pelaksanaan TMMD tahun ini mencakup penyuluhan menyasar warga, pelajar, anggota satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas), organisasi kemasyarakatan, perangkat desa hingga unsur masyarakat lainnya.
Sebanyak 150 personel diterjunkan dalam pelaksanaan TMMD ke-129 terdiri atas prajurit TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian serta didukung berbagai unsur lain termasuk jajaran perangkat hingga warga setempat.
Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan TMMD merupakan wujud sinergi prajurit TNI dengan pemerintah daerah, Polri dan masyarakat dalam mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.
"Melalui sinergi ini, kita bersama-sama menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas hidup dan penguatan nilai-nilai kebangsaan," katanya.
Menurut dia pembangunan wilayah desa menjadi fondasi penting bagi kemajuan daerah oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen mendukung setiap program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kami mendukung penuh program ini apalagi manfaatnya dirasakan langsung masyarakat dan di sisi lain juga dapat mendorong pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah," kata dia.
Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Protocol Afro Kembali Setelah 6 Tahun Lewat Singel Maling! (Tolong Pak Polisi) - Pophariini
calendar_today 17.07.2026 - person - timer ~
Nama Band/Musisi
Genre:
Kota
Email
No Kontak
Jumlah Personil:
Nama Personil
Jenis Kelamin :
Tanggal Lahir :
Nama Personil 1
Jenis Kelamin Personil 1 :
Tanggal Lahir Personil 1 :
Nama Personil 2
Jenis Kelamin Personil 2 :
Tanggal Lahir Personil 2 :
Nama Personil 1
Jenis Kelamin Personil 1 :
Tanggal Lahir Personil 1 :
Nama Personil 2
Jenis Kelamin Personil 2 :
Tanggal Lahir Personil 2 :
Nama Personil 3
Jenis Kelamin Personil 3 :
Tanggal Lahir Personil 3 :
Nama Personil 1
Jenis Kelamin Personil 1 :
Tanggal Lahir Personil 1 :
Nama Personil 2
Jenis Kelamin Personil 2 :
Tanggal Lahir Personil 2 :
Nama Personil 3
Jenis Kelamin Personil 3 :
Tanggal Lahir Personil 3 :
Nama Personil 4
Jenis Kelamin Personil 4 :
Tanggal Lahir Personil 4 :
Nama Personil 1
Jenis Kelamin Personil 1 :
Tanggal Lahir Personil 1 :
Nama Personil 2
Jenis Kelamin Personil 2 :
Tanggal Lahir Personil 2 :
Nama Personil 3
Jenis Kelamin Personil 3 :
Tanggal Lahir Personil 3 :
Nama Personil 4
Jenis Kelamin Personil 4 :
Tanggal Lahir Personil 4 :
Nama Personil 5
Jenis Kelamin Personil 5 :
Tanggal Lahir Personil 5 :
Nama Personil 1
Jenis Kelamin Personil 1 :
Tanggal Lahir Personil 1 :
Nama Personil 2
Jenis Kelamin Personil 2 :
Tanggal Lahir Personil 2 :
Nama Personil 3
Jenis Kelamin Personil 3 :
Tanggal Lahir Personil 3 :
Nama Personil 4
Jenis Kelamin Personil 4 :
Tanggal Lahir Personil 4 :
Nama Personil 5
Jenis Kelamin Personil 5 :
Tanggal Lahir Personil 5 :
Nama Personil 6
Jenis Kelamin Personil 6 :
Tanggal Lahir Personil 6 :
Nama Personil 1
Jenis Kelamin Personil 1 :
Tanggal Lahir Personil 1 :
Nama Personil 2
Jenis Kelamin Personil 2 :
Tanggal Lahir Personil 2 :
Nama Personil 3
Jenis Kelamin Personil 3 :
Tanggal Lahir Personil 3 :
Nama Personil 4
Jenis Kelamin Personil 4 :
Tanggal Lahir Personil 4 :
Nama Personil 5
Jenis Kelamin Personil 5 :
Tanggal Lahir Personil 5 :
Nama Personil 6
Jenis Kelamin Personil 6 :
Tanggal Lahir Personil 6 :
Nama Personil 7
Jenis Kelamin Personil 7 :
Tanggal Lahir Personil 7 :
Nama Personil 1
Jenis Kelamin Personil 1 :
Tanggal Lahir Personil 1 :
Nama Personil 2
Jenis Kelamin Personil 2 :
Tanggal Lahir Personil 2 :
Nama Personil 3
Jenis Kelamin Personil 3 :
Tanggal Lahir Personil 3 :
Nama Personil 4
Jenis Kelamin Personil 4 :
Tanggal Lahir Personil 4 :
Nama Personil 5
Jenis Kelamin Personil 5 :
Tanggal Lahir Personil 5 :
Nama Personil 6
Jenis Kelamin Personil 6 :
Tanggal Lahir Personil 6 :
Nama Personil 7
Jenis Kelamin Personil 7 :
Tanggal Lahir Personil 7 :
Nama Personil 8
Jenis Kelamin Personil 8 :
Tanggal Lahir Personil 8 :
Biodata Band
150 pelajar SMP di Singkawang ikuti edukasi bahaya judi online - ANTARA News Kalimantan Barat
calendar_today 17.07.2026 - person - timer ~
Singkawang (ANTARA) - Sebanyak 150 pelajar SMP Negeri 3 Singkawang mengikuti edukasi bahaya judi online yang digelar Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) Polres Singkawang sebagai upaya meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap risiko perjudian digital.
Kasat Binmas Polres Singkawang IPTU Budi Anggoro, mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah preventif kepolisian untuk membentengi pelajar dari pengaruh judi online yang kini semakin mudah diakses melalui media sosial dan berbagai platform digital.
"Judi online bukan sekadar permainan, tetapi ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi muda. Karena itu kami terus melakukan edukasi kepada pelajar agar tidak mudah terpengaruh berbagai modus perjudian digital," katanya saat memberikan penyuluhan di Aula SMP Negeri 3 Singkawang, Jumat.
Dalam penyuluhan tersebut, para siswa diberikan pemahaman mengenai berbagai dampak negatif judi online, mulai dari kecanduan akibat sistem permainan yang dirancang membuat pemain terus bermain, kerugian finansial, hingga gangguan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, hilangnya konsentrasi, dan depresi.
Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai dampak sosial perjudian online yang dapat memicu kebohongan, merusak hubungan dengan keluarga maupun lingkungan pergaulan.
Budi menegaskan seluruh bentuk perjudian, termasuk judi online, merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Pelaku, penyelenggara maupun pihak yang mempromosikan judi online dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia berharap para pelajar mampu memanfaatkan teknologi digital secara positif untuk mendukung proses belajar serta mengembangkan kemampuan dan prestasi.
"Kegiatan pembinaan dan penyuluhan ini merupakan langkah preventif untuk menciptakan generasi muda yang sehat, berkarakter, dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan sosial," katanya.
Menurutnya, edukasi di lingkungan sekolah akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya Polres Singkawang memperkuat pencegahan judi online di kalangan pelajar sekaligus meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum generasi muda.
Pewarta: Narwati
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Bupati Bogor lantik 14 pejabat demi perkuat pelayanan publik - ANTARA News Megapolitan
calendar_today 17.07.2026 - person - timer ~
Kabupaten Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Rudy Susmanto lantik 14 pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor di Aula Soekarno-Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Kamis.
Rudy menyebutkan, pelantikan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia mengatakan rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan untuk menyegarkan birokrasi sekaligus memperkuat kinerja perangkat daerah.
"Rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi untuk memperkuat kinerja pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," kata Rudy.
Ia meminta para pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
"Selamat mengemban amanah. Jalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Hadirkan semangat melayani dalam setiap pengabdian, demi memberikan yang terbaik bagi bangsa, negara, dan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor," ujarnya.
Menurut Rudy, seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor harus terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta bekerja secara kolaboratif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.
Ia menambahkan penguatan sumber daya aparatur menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kinerja birokrasi sehingga pelayanan publik dapat semakin optimal.
Pelantikan tersebut mengisi sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, mulai dari camat, sekretaris dinas, kepala bidang, kepala bagian, kepala UPTD, hingga kepala seksi pada perangkat daerah.
Daftar 14 pejabat yang dilantik:
1. Poppi Almira – Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Riza Juangsah Rahmat – Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga.
3. Zulkifli Lubis – Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Gunung Sindur.
4. M. Arief Budiman – Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Cibinong.
5. Ferry Ardiansyah – Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja.
6. Irwanto – Kepala Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana pada Bidang Sarana Prasarana dan Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Maman Nurpadilah – Camat Citeureup.
8. Herman Siswandy Hidayat – Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan Kelas A Wilayah I pada Dinas Perhubungan.
9. Elfi Nila Hartani – Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah.
10. Sabar – Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah V pada Dinas Lingkungan Hidup.
11. Muchammad Fahrullah – Camat Sukajaya.
12. Prayoga Bakti – Kepala UPTD Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
13. dr. Dwi Susanty – Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
14. dr. Eka Dewi Agustiany – Kepala Bidang Medik pada RSUD Bakti Pajajaran.
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
BI Klaim Likuiditas Perbankan Masih Longgar, Beri Bukti Ini
calendar_today 17.07.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) memandang ketahanan likuiditas perbankan tetap terjaga untuk mendukung target intermediasi. Hal ini tecermin dari INDONIA, yang merupakan gambaran suku bunga antar bank, yang sempat mencapai 6,62% pada 18 Juni 2026 turun menjadi 6,17% pada 16 Juli 2026.
Kepala Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menjelaskan penurunan INDONIA mencerminkan berkurangnya tekanan permintaan likuiditas di pasar uang antarbank sehingga kebutuhan pendanaan jangka pendek dapat dipenuhi dengan biaya yang lebih rendah.
"Kondisi tersebut mengindikasikan likuiditas pasar uang yang tetap memadai," ujar Denny, dalam pernyataan resmi, Jumat (17/7/2026).
Lebih lanjut, Denny menuturkan kondisi ini dipengaruhi strategi ekspansi likuiditas oleh Bank Indonesia melalui berbagai instrumen moneter seperti repo, swap, dan pembelian SBN di pasar sekunder, dimana per 16 Juli ekspansi likuiditas BI melalui operasi moneter tercatat sebesar Rp837,11 triliun.
"Strategi ekspansi tersebut juga mendukung pertumbuhan uang primer (M0) yang terjaga double digit, yaitu 12,8% (yoy) pada akhir Juni 2026," paparnya.
Menurut Denny, BI juga terus melakukan komunikasi intensif dengan perbankan agar hambatan distribusi likuiditas antar bank dapat teratasi dengan risiko yang terkelola dengan baik.
Selain itu, BI terus melakukan upaya pengembangan pasar uang berkolaborasi dengan asosiasi pasar, perbankan, dan otoritas lainnya, agar tercipta pasar uang yang dalam, likuid, dan efisien.
Denny memastikan surveilans dan pengawasan terus diperkuat dalam penegakan ketentuan dan memastikan perilaku pasar selalu dalam koridor yang wajar.
"Ke depan, Bank Indonesia akan terus memonitor dan memastikan kecukupan likuiditas untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Strategi ini, kata Denny, akan terus diperkuat agar distribusi likuiditas antar bank terjaga baik sehingga dapat mendukung proses proses pembentukan suku bunga secara efisien dan memperkuat efektivitas kebijakan moneter.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNBC]
Manggala Agni intensifkan patroliuntuk tekankanrisiko karhutla
calendar_today 17.07.2026 - person - timer ~
Manggala Agni intensifkan patroliuntuk tekankanrisiko karhutla
Jumat, 17 Juli 2026 17:09 WIB
Patroli mandiri pencegahan karhutla di Singkawang, Bengkayang dan Sambas. ANTARA/Narwati
Singkawang (ANTARA) - Daops Manggala Agni Kalimantan IX/Singkawang mengintensifkan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama lima hari berturut-turut di Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas sebagai langkah antisipasi peningkatan risiko kebakaran pada musim kemarau.
Kepala Daops Manggala Agni Kalimantan IX/Singkawang Yuyu Wahyudin mengatakan patroli dilaksanakan pada 14-18 Juli 2026 dengan menyasar sejumlah wilayah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla cukup tinggi.
“Patroli yang kami laksanakan selama lima hari ini merupakan langkah preventif untuk memastikan kondisi lapangan terus termonitor sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya di Singkawang, Jumat.
Ia menjelaskan patroli khusus di Kelurahan Setapuk Kecil, Kota Singkawang, Desa Sekura dan Desa Batu Makjage di Kabupaten Sambas, serta Desa Sendoreng dan Desa Bhakti Mulya di Kabupaten Bengkayang.
Selain melakukan pemantauan wilayah, personel Manggala Agni juga memetakan kondisi vegetasi yang mulai mengering, memeriksa ketersediaan sumber udara seperti embung dan parit, serta mengidentifikasi titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi awal kebakaran.
Menurut Yuyu, patroli juga diisi dengan pendekatan persuasif melalui edukasi secara langsung kepada petani, peladang, dan tokoh masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar.
Petugas juga memasang dan memperbarui papan imbauan larangan membakar hutan dan lahan di sejumlah jalur yang bersinggungan dengan kawasan hutan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat.
Ia mengatakan kondisi cuaca tanpa hujan yang telah berlangsung lebih dari dua pekan meningkatkan potensi terjadinya karhutla, terutama di wilayah yang memiliki lahan gambut.
“Karakteristik lahan gambut menjadi perhatian khusus karena jika terbakar akan sulit dipadamkan dan menghasilkan asap dalam jumlah besar,” ujarnya.
Yuyu mengajak masyarakat berperan aktif dalam pencegahan karhutla dengan segera melaporkan apabila menemukan titik asap atau aktivitas pembakaran lahan ke posko Manggala Agni terdekat sehingga penanganan dapat dilakukan sejak dini sebelum api meluas.
Menurut dia, patroli rutin tersebut diharapkan mampu menekan risiko karhutla yang sebagian besar dipicu oleh aktivitas manusia sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan mencegah munculnya bencana kabut asap di wilayah Kalimantan Barat.
Pewarta: Narwati
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Pemenang Piala Dunia 2026 Akan Terima Cincin Juara, Tradisi Baru FIFA
calendar_today 17.07.2026 - person - timer ~
Liputan6.com, Jakarta - Piala Dunia 2026 akan memperkenalkan tradisi baru yang menarik bagi tim juara. Selain mengangkat trofi ikonik dan menerima medali emas bergengsi, para pemenang turnamen sepak bola paling akbar di dunia itu juga akan dianugerahi cincin kejuaraan khusus. Ini menandai kali pertama dalam sejarah kompetisi FIFA, sebuah simbol kemenangan baru akan diberikan kepada tim terbaik.
Inovasi ini mengadopsi salah satu tradisi olahraga Amerika yang paling dikenal, membawanya ke panggung global sepak bola. Penobatan juara Piala Dunia 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada hari Senin (20/7/2026).
Cincin kejuaraan ini akan diproduksi dalam edisi yang sangat terbatas, hanya berjumlah 2.026 buah, sebagai bentuk penghormatan langsung terhadap tahun penyelenggaraan turnamen. Dari total tersebut, sebanyak 30 cincin akan secara eksklusif dipersembahkan kepada tim yang berhasil meraih gelar juara.
Simbol Kemenangan Baru di Kancah Global
Perbesar
Pemberian cincin kejuaraan menjadi penanda era baru dalam perayaan kemenangan di Piala Dunia. Langkah ini menambah dimensi baru pada penghargaan yang sudah ada, melengkapi trofi dan medali yang selama ini menjadi lambang supremasi di dunia sepak bola. Tradisi ini diharapkan dapat memberikan kenangan yang lebih personal dan abadi bagi para pemain serta staf pelatih.
Konsep cincin kejuaraan ini terinspirasi dari praktik yang lazim di berbagai liga olahraga profesional di Amerika Serikat, seperti NBA atau NFL. Dengan mengadopsi tradisi ini, FIFA berupaya menciptakan ikatan yang lebih dalam antara budaya olahraga global dan Amerika Utara, salah satu tuan rumah turnamen.
Selain 30 cincin yang diperuntukkan bagi tim pemenang, sebanyak 1.996 cincin lainnya akan tersedia bagi para penggemar di seluruh dunia. Cincin-cincin ini akan dijual sebagai Produk Berlisensi Resmi, memberikan kesempatan unik bagi para pendukung untuk memiliki bagian dari sejarah Piala Dunia 2026.
Desain Personalisasi dan Distribusi Eksklusif
Setiap cincin kejuaraan dirancang dengan detail yang cermat. Salah satu sisi cincin akan dengan bangga menampilkan replika trofi Piala Dunia, simbol universal dari keunggulan sepak bola. Sementara itu, sisi lainnya akan disesuaikan secara khusus untuk mencerminkan identitas unik dari tim yang menjadi pemenang turnamen.
Tidak hanya itu, setiap cincin akan diberi nomor individual, disesuaikan ukurannya agar pas di jari pemiliknya, dan dilengkapi dengan sertifikat keasliannya sendiri. Personalisasi ini memastikan bahwa setiap cincin tidak hanya menjadi tanda kemenangan, tetapi juga sebuah karya seni yang unik dan otentik bagi setiap individu yang menerimanya.
Proses Penyerahan Bertahap untuk Sang Juara
Setelah peluit akhir pertandingan final dibunyikan dan juara Piala Dunia 2026 ditentukan, upacara awal akan dilangsungkan. Kapten tim dan pelatih kepala dari tim pemenang akan menerima cincin sementara sebagai bentuk penghormatan dan perayaan awal atas pencapaian mereka yang luar biasa.
Selanjutnya, ke-30 cincin yang akan diberikan kepada para anggota tim pemenang akan melalui proses penyesuaian. Proses ini penting untuk memastikan setiap cincin memiliki ukuran yang sempurna bagi masing-masing individu. Penyerahan resmi cincin-cincin yang telah disesuaikan ini akan dilakukan pada tanggal yang lebih kemudian, menjamin kecocokan seumur hidup untuk sebuah prestasi yang akan dikenang selamanya.
Ikuti berita bola terbaru di Sport Liputan6
Chelsea Atur Siasat Bajak Incaran Manchester United
Pakar: Teknologi AI tak ambil alih tanggung jawab ilmiah peneliti
calendar_today 17.07.2026 - person - timer ~
Pakar: Teknologi AI tak ambil alih tanggung jawab ilmiah peneliti
Jumat, 17 Juli 2026 17:08 WIB
Workshop dan coaching clinic bertajuk "Academic Writing with AI: Pemanfaatan Artificial Intelligence secara Etis untuk Meningkatkan Kualitas Publikasi Ilmiah" di Yogyakarta. Kamis (16/7/2026) (ANTARA/HO-Humas UMBY)
Yogyakarta (ANTARA) - Akademisi sekaligus peneliti Universitas Mercu Buana Yogyakarta Martaria Rizky Rinaldi menyatakan teknologi artificial inteligence (AI) atau kecerdasan buatan, tidak mengambil alih tanggung jawab ilmiah dari seorang peneliti yang melakukan riset.
"Kehadiran kecerdasan buatan memang mempercepat pekerjaan penelitian, namun teknologi ini sama sekali tidak mengambil alih tanggung jawab ilmiah dari seorang peneliti," katanya, dalam keterangan di Yogyakarta, Jumat.
Pada lokakarya dan bimbingan teknis bertajuk "Academic Writing with AI: Pemanfaatan Artificial Intelligence secara Etis untuk Meningkatkan Kualitas Publikasi Ilmiah", Martaria menyoroti perubahan signifikan paradigma riset antara metode tradisional dan metode yang dibantu AI.
"Pada tahap pencarian literatur, jika dahulu peneliti harus mencari artikel satu per satu secara manual, kini AI aktif membantu mengembangkan kata kunci dan memetakan literatur sehingga pencarian jauh lebih luas dan terstruktur," katanya.
Dalam hal pemahaman pustaka, peneliti tidak perlu lagi membaca keseluruhan artikel secara manual untuk menemukan esensi tulisan, karena AI dapat menyaring informasi awal dan memberi ringkasan cepat, sehingga peneliti tahu artikel yang relevan untuk diulas lebih dalam.
Bahkan, pada tahapan penulisan dan revisi, kecerdasan buatan mampu mengevaluasi struktur dan tingkat keterbacaan sejak awal serta memberikan umpan balik langsung (real-time) saat naskah dikembangkan.
"Hal ini sangat menghemat waktu dibandingkan cara lama, di mana revisi kebahasaan biasanya baru dilakukan setelah naskah selesai diketik seluruhnya," katanya.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Magelang Muji Setiyo mengatakan, naskah publikasi yang memiliki daya pikat dan selalu dicari oleh editor adalah naskah yang pembahasannya mampu membantah atau memperbarui temuan-temuan sebelumnya.
"AI hadir bukan untuk mengganti isi pikiran peneliti, melainkan mengefisienkan pekerjaan teknis. Namun, peneliti tidak boleh lupa untuk selalu melakukan human verification atau verifikasi fakta secara manual," katanya.
Menurut dia, sebelum menyusun publikasi, peneliti wajib mampu menjawab lima rumusan penting di dalam naskahnya, dan harus bisa menjelaskan alasan kuat mengapa riset tersebut dilakukan serta memaparkan kegelisahan ilmiah yang mendorong penulisan artikel tersebut.
"Peneliti dituntut untuk menguraikan metode risetnya dengan menonjolkan kebaruan pendekatan dibandingkan studi-studi terdahulu. Pada akhirnya, seluruh gagasan harus bermuara pada kemampuan peneliti menyajikan cerita dan sudut pandang baru," katanya.
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UMBY Nanang Khuzaini mengatakan, workshop tersebut diinisiasi untuk meluruskan persepsi para akademisi mengenai peran kecerdasan buatan dalam penulisan ilmiah.
"Ini untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana kita menggunakan AI dalam penulisan ilmiah secara tepat. Mungkin ada sebagian dosen yang menganggap AI kurang etis untuk digunakan, padahal sebenarnya AI adalah 'tools' atau alat bantu yang bisa kita manfaatkan," katanya.
Melalui acara itu, pihaknya berharap para dosen dapat mengoptimalkan kecerdasan buatan untuk mendongkrak kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah secara bermartabat dan senantiasa menjunjung tinggi kode etik akademik.
Pewarta: Hery Sidik
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Gibran Kunjungi RSUD Raden Mattaher Jambi, Pastikan Penguatan Layanan Kesehatan Optimal
calendar_today 17.07.2026 - person - timer ~
Ayu Rachmaningtyas
| 17 Juli 2026, 17:07 WIB
Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, mengunjungi RSUD Raden Mattaher, Jambi.
AKURAT.CO Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, mengunjungi RSUD Raden Mattaher, Jambi, untuk meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan berdialog dengan pihak manajemen rumah sakit mengenai upaya penguatan layanan di rumah sakit rujukan provinsi.
Direktur Utama RSUD Raden Mattaher, Iwan Hendrawan, memaparkan kepada Wapres, terkait kondisi pelayanan rumah sakit beserta sejumlah aspek yang masih perlu diperkuat.
Wapres pun merespons paparan tersebut secara positif, dan menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat layanan kesehatan rumah sakit di Indonesia.
Baca Juga: Gibran Ingatkan Kemajuan Teknologi Harus Berjalan Beriringan dengan Budaya Indonesia
"Prinsipnya Pak Wapres untuk layanan apalagi kita rumah sakit rujukan provinsi, dia akan bantu," kata Iwan, dikutip Jumat (17/7/2026).
Adapun penguatan layanan yang disampaikan kepada Wapres mencakup pemenuhan tenaga dokter spesialis, serta percepatan pembaruan perangkat Magnetic Resonance Imaging (MRI) yang telah digunakan sejak 2014.
"Bapak Wapres berkunjung ke kita, dia melihat layanan kita, ditambah lagi memang ada beberapa dokter yang kita masih belum ada, itu yang dibantu nanti. Kedua, kita sampaikan juga memang MRI kita kan masih yang lama itu 2014. Kita minta ada percepatan yang dari Kemenkes untuk 2027 didatangkan ke 2026," tambahnya.
Di sela peninjauan, Gibran juga menyapa para pasien dan keluarga pendamping. Salah satunya Mariana yang tengah mendampingi ayahnya menjalani pengobatan kanker paru stadium 4.
Dia menyampaikan bahwa layanan radioterapi di RSUD Raden Mattaher belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena peralatannya masih mengalami kendala.
Baca Juga: Gibran Serap Aspirasi Petani Muara Jaya Rumuskan Kebijakan untuk Perkuat Ekosistem Singkong
"Satu tahun yang lalu kami sudah sinar di Palembang, radiasi. Karena di sini belum ada waktu itu. Sekarang sudah ada, tapi alatnya belum bisa dipakai karena katanya ada kerusakan," ungkap Mariana.
Saat berbincang dengan Wapres, Mariana berharap kendala tersebut segera mendapat penanganan agar layanan radioterapi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. "Katanya mau diusahakan. Mudah-mudahan alatnya segera dibagusin atau dirujukkan," tuturnya.
Melalui peninjauan ini, pemerintah terus berupaya memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan di berbagai daerah agar masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang semakin berkualitas, merata, dan mudah diakses.
Pimpinan DPRD Jabar Tolak Wacana SPP SMA-SMK Negeri Diaktifkan Lagi
calendar_today 17.07.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat (Jabar) Ono Surono menolak wacana mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri.
Menurutnya, negara berkewajiban menjamin pendidikan gratis melalui anggaran pendidikan, bukan dengan kembali membebankan biaya kepada masyarakat.
Ono menegaskan konstitusi dan UU Sisdiknas telah mengamanatkan pemerintah mengalokasikan sedikitnya 20 persen APBN maupun APBD untuk sektor pendidikan. Oleh karena itu ketika masih terdapat kekurangan sarana, prasarana, maupun biaya operasional sekolah, maka penyelesaiannya harus melalui anggaran pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau masih ada kekurangan fasilitas di sekolah-sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara untuk memenuhinya, bukan dengan membebankan kembali SPP kepada masyarakat," kata Ono, Jumat (17/7) dikutip dari detikJabar.
Ia juga mengkritik skema reaktivasi SPP yang diwacanakan hanya berlaku bagi siswa dari keluarga kategori desil 6 hingga desil 10. Pasalnya, pihaknya melihat data kesejahteraan yang digunakan pemerintah hingga kini masih menyisakan banyak persoalan.
Pilihan Redaksi
- Fenomena SDN Minim Murid, Komisi X DPR Beri Catatan Buat Pemerintah
- Pantau MPLS di Lombok, Mendikdasmen Pesan ke Siswa Jangan 'Sleep Call'
- Mendikdasmen Buka Suara soal SD Negeri Sepi Peminat
Ia menilai masih banyak masyarakat yang secara ekonomi tergolong tidak mampu, tetapi justru masuk dalam kelompok desil yang lebih tinggi sehingga tidak menerima bantuan sosial maupun mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan.
"Artinya, belum ada jaminan bahwa masyarakat yang masuk desil 6 sampai 10 benar-benar memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar SPP. Data yang ada masih menyisakan banyak persoalan," ujar Ono.
Sebagai alternatif, Ono meminta pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengoptimalkan pemenuhan kewajiban alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Dana tersebut, kata dia, harus difokuskan untuk memenuhi seluruh kebutuhan sekolah negeri.
"Anggaran tersebut harus diprioritaskan untuk pembangunan ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, hingga kebutuhan operasional sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik," kata politikus senior PDIP di Jabar tersebut.
Tak hanya sekolah negeri, Ono juga mendorong pemerintah meningkatkan dukungan kepada sekolah swasta melalui bantuan pembangunan ruang kelas, peningkatan fasilitas pendidikan, hingga penguatan kualitas layanan pembelajaran.
Ia memastikan DPRD Jawa Barat akan terus mengawal kebijakan anggaran pendidikan agar benar-benar difokuskan pada pemenuhan kebutuhan SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, biaya operasional sekolah, hingga pemenuhan kebutuhan guru ASN maupun honorer.
"Fokus kita adalah memastikan seluruh kebutuhan sekolah negeri di Jawa Barat dapat dipenuhi melalui APBD, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan gratis benar-benar terwujud," tegasnya.
Sebelumnya wacana reaktivasi SPP untuk SMA dan SMK negeri di provinsi itu muncul dalam rapat Pemprov Jabar bersama Komisi V DPRD Jabar awal pekan ini.
Dalam rapat itu disebutkan jika nantinya diberlakukan, kebijakan tersebut hanya menyasar siswa dari keluarga kategori Desil 6 hingga Desil 10, sementara siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin Desil 1 sampai Desil 5 tetap dibebaskan dari biaya.
Usai Rapat kerja Pansus Raperda Pendidikan itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menegaskan pembahasan mengenai reaktivasi SPP masih berada pada tahap awal dan belum menjadi keputusan.
"Masih menjadi pembahasan ya. Jadi nanti kita lihat seperti apa, apakah harapan-harapan yang lahir dari pembicaraan tersebut," kata Purwanto kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, salah satu alasan munculnya usulan tersebut adalah karena banyak sekolah negeri membutuhkan tambahan dukungan anggaran agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan lebih optimal.
"Ya karena pertama muncul aspirasi bahwa sekolah-sekolah ini kan membutuhkan supporting anggaran yang mencukupi ya," ujarnya.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menjelaskan pembahasan Ranperda tersebut berangkat dari kesepakatan bahwa sistem pendidikan di Jawa Barat harus mampu menghadirkan layanan yang berkualitas.
Menurut Yomanius, kemampuan pembiayaan pemerintah saat ini masih jauh dari kebutuhan riil operasional sekolah. Dari kebutuhan biaya layak sekitar Rp4,5 juta per siswa SMA setiap tahun, pemerintah baru mampu menanggung sekitar 40 persen.D
Dia bilang kondisi tersebut akan semakin berat bagi sekolah yang memiliki jumlah rombongan belajar maupun jumlah siswa lebih sedikit karena biaya operasional tetap harus dipenuhi. Oleh karena itu, sambungnya, dalam pembahasan pansus muncul gagasan untuk mengaktifkan kembali SPP sebagai salah satu sumber pendapatan sekolah guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
"Oleh karena itu, disampaikan gagasan untuk mereaktivasi SPP di sekolah-sekolah negeri yang selama ini digratiskan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dari proses pembelajaran berkualitas yang sesungguhnya itu pun belum bisa terpenuhi secara maksimal," ujarnya.
Berbeda dengan jajarannya saat rapat bersama DPRD, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM malah mendorong tata kelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang optimal sebelum bicara mengaktifkan kembali SPP di SMA/SMK Negeri.
"Kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau Gubernur mengaktifkan SPP nanti opininya beda lagi, Gubernur tidak memprioritaskan pendidikan," kata Dedi, Rabu (15/7).
Ia mengaku telah berkeliling mengunjungi berbagai SMA di Jawa Barat dan menemukan fakta bahwa kualitas pengelolaan sekolah tidak semata ditentukan besarnya anggaran, melainkan juga kemampuan manajemen sekolah dalam memanfaatkan dana BOS.
Oleh karena itu, Dedi menyatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh sekolah mampu mengelola dana BOS secara efektif sebelum mempertimbangkan pemberlakuan kembali SPP.
"Jadi tahap pertama sekarang, saya ingin berfokus sekolah itu mengelola dana BOS dulu dengan baik," tegasnya.
Apabila masih terdapat kekurangan, terutama terkait sarana dan prasarana pendidikan, Dedi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan turun tangan membantu melalui anggaran provinsi.
"Tapi operasional sekolah itu dipenuhi dulu oleh BOS, jangan dulu membuka SPP. Saya menghormati usulan itu, tetapi juga saya mempertimbangkan aspek publik gitu loh. Nanti polemik lagi," katanya.
Diketahui penyelenggaran pendidikan tingkat SMA/SMK negeri berada di tangan pemprov, sementara pendidikan tingkat di bawahnya berada di tangan pemerintah kabupaten/kota.
Baca berita lengkapnya di sini.
(tim/kid)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNN]