Simpang Empat (ANTARA) - Tim gabungan dari Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Barat dan Polsek Ranah Batahan Resor Pasaman Barat menggagalkan peredaran puluhan paket narkotika jenis daun ganja dengan menangkap satu orang pelaku berinisial JA (46).
"Pelaku merupakan pria yang bekerja sebagai seorang karyawan swasta. Dia sebagai kurir," kata Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto di Simpang Empat, Rabu.
Menurutnya, pelaku diamankan di depan Mapolsek Ranah Batahan, Kecamatan Ranah Batahan,Pasaman Barat, Selasa (28/7/) dini hari sekitar pukul 00.05 WIB.
"Penangkapan tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus sebelumnya terkait jaringan peredaran narkotika jenis ganja antarprovinsi," ujarnya.
Dia mengatakan penangkapan pelaku tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat terkait adanya pendistribusian narkotika jenis ganja kering dari Payabungan, Sumatera Utara, menuju Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), menggunakan kendaraan roda empat lewat jalan lintas Ujung Gading Pasaman Barat.
"Menindaklanjuti informasi tersebut, tim khusus Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat melakukan pemantauan pada sejumlah jalur perlintasan di Kabupaten Pasaman Barat sejak Sabtu (25/7)," ujarnya.
Baca juga: Polda Sumbar gagalkan penyelundupan narkoba lewat bandara
Selanjutnya, pada Selasa (28/7) sekitar pukul 00.02 WIB terpantau sebuah mobil merk Suzuki APV berwarna merah dengan nomor polisi B 1119 VKY melintas memasuki wilayah Pasaman Barat.
"Tim Ditresnarkoba Polda Sumatera Barat di-backup personel Polres Pasaman Barat membuntuti mobil yang dikendarai oleh JA, sehingga mobil tersebut berhasil dihentikan tepatnya di depan Mako Polsek Ranah Batahan Resor Pasaman Barat," ucapnya.
Dia menjelaskan berdasarkan hasil penggeledahan di mobil itu ditemukan dua karung yang diduga berisikan 27 paket ganja kering, serta satu plastik hitam yang berisikan tiga paket narkotika jenis ganja kering.
"Pengakuan JA, dirinya hanya sebagai kurir yang menerima upah atas pengiriman barang haram tersebut, kemudian ganja kering itu akan diedarkan di wilayah Pasaman Barat," ujar Kapolres.
Dia menyebutkan jajaran Polres Pasaman Barat terus melakukan pengawasan secara intensif di wilayah perbatasan, terutama pintu masuk ke Sumatera Barat sebagai upaya pencegahan peredaran gelap narkotika.
"Kami juga meminta peran aktif masyarakat untuk memberikan informasi terkait peredaran gelap narkotika, karena narkotika adalah musuh kita bersama," ujar dia.
Dia menyebutkan terduga pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolda Sumatera Barat untuk menjalani penyidikan lebih lanjut.
Baca juga: Kapolda Sumbar: Peredaran narkoba di Sumbar kian mengkhawatirkan
Baca juga: BNN Sumbar ungkap kurir asal Aceh loloskan 4 kg narkoba lewat BIM
Baca juga: BNN Sumbar gagalkan upaya penyelundupan 1,5 kilogram sabu-sabu
Pewarta: Altas Maulana
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) - Indonesia Investment Authority (INA) menempati peringkat kedua sebagai lembaga pengelola investasi (sovereign wealth fund/SWF) dengan tata kelola, keberlanjutan, dan ketahanan kelembagaan terbaik di Asia berdasarkan Governance, Sustainability and Resilience (GSR) Scoreboard 2026 yang diterbitkan Global SWF.
Dalam penilaian tersebut, INA memperoleh skor keseluruhan 92 persen dengan rincian nilai Governance sebesar 9 dari 10 poin, Sustainability 9 dari 10 poin, dan Resilience 5 dari 5 poin. Capaian itu menempatkan INA tepat di bawah Temasek Holdings dari Singapura.
Ketua Dewan Direktur INA Oki Ramadhana, dalam diskusi di kantor INA, Jakarta, Rabu, mengatakan capaian tersebut menjadi penting di tengah meningkatnya ketidakpastian global karena kredibilitas dan tata kelola kini menjadi salah satu pertimbangan utama investor dalam memilih mitra investasi.
“Di tengah uncertainty, geopolitik, dan berbagai perubahan lingkungan ekonomi, GSR menjadi sangat penting bagi institusi mana pun untuk menarik investasi. Terutama bagi INA yang memiliki mandat mendatangkan investasi, baik domestik maupun asing, ke Indonesia,” kata Oki dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, investor global tidak lagi hanya menilai sovereign wealth fund dari besarnya aset yang dikelola atau portofolio investasinya, tetapi juga dari kualitas tata kelola, transparansi, disiplin investasi, dan ketahanan institusinya.
Baca juga: Danantara-INA teken perjanjian investasi di proyek CA-EDC Chandra Asri
Baca juga: Menkeu Purbaya lantik dewan pengawas profesional INA
Ia menjelaskan GSR Scoreboard menilai sekitar 25 indikator yang mencakup aspek tata kelola, keberlanjutan, dan ketahanan kelembagaan sehingga menjadi acuan bagi investor dalam memilih institusi yang kredibel sebagai mitra investasi.
“Yang lebih penting adalah governance. Mitra-mitra investasi kami di luar negeri melihat aspek tata kelola sebagai faktor utama dalam memilih partner untuk berinvestasi di Indonesia,” ujarnya.
Oki mengatakan pencapaian tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat kepercayaan investor global terhadap Indonesia. Menurut dia, keberhasilan INA membangun reputasi kelembagaan akan berdampak lebih luas bagi perekonomian nasional melalui peningkatan investasi.
Global SWF merupakan platform riset independen yang memantau sekitar 200 sovereign wealth fund dan public pension fund di dunia melalui penilaian terhadap praktik tata kelola, keberlanjutan, dan ketahanan kelembagaan berdasarkan informasi yang tersedia untuk publik.
Sejak berdiri pada 2021, skor GSR INA terus meningkat dari 24 persen pada 2021 menjadi 52 persen pada 2022, 56 persen pada 2023, 60 persen pada 2024, 68 persen pada 2025, hingga mencapai 92 persen pada 2026.
Baca juga: Purbaya bersedia suntik dana ke INA asalkan tidak dibelikan obligasi
Baca juga: Luhut sarankan Purbaya kucurkan SAL Rp50 triliun ke INA setiap tahun
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rabu, 29 Juli 2026 13:57 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat melantik Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII IPDN Tahun 2026 di Lapangan Parade IPDN Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026) ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden
Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meminta pamong praja muda menghindari birokrasi yang berbelit-belit dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara.
Dalam pengarahan pada pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Rabu, Presiden menegaskan bahwa pamong praja merupakan aparatur negara yang berkewajiban menjaga nama baik negara melalui pelayanan kepada masyarakat.
"Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya," ujar Prabowo.
Menurut Presiden, masyarakat membutuhkan aparatur yang bekerja secara jujur, disiplin, bersih, tidak korup, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan.
Ia menegaskan bahwa masyarakat akan menilai negara melalui sikap, keputusan, dan integritas para pamong praja dalam menjalankan tugas.
"Rakyat yang akan merasakan apakah negara peduli dengan rakyatnya atau tidak. Dan dari keputusan-keputusan saudara, rakyat akan menilai apakah negara layak dipercaya atau tidak," katanya.
Prabowo meminta para pamong praja bekerja sebaik-baiknya karena pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada negara, sedangkan pelayanan yang buruk dapat merusak kepercayaan tersebut.
Ia juga mengingatkan para pamong praja muda agar menjaga integritas sebagai calon pemimpin birokrasi yang akan menentukan keberhasilan pembangunan di lapangan.
"Karena itu saudara harus jadi pemimpin-pemimpin yang terbaik. Saudara adalah penggerak birokrasi pemerintahan, penentu keberhasilan pembangunan di lapangan," ujar Prabowo.
Pewarta : Prisca Triferna Violleta
Editor:
Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan refocusing atau penataan ulang penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum 5 Agustus 2026.
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin dalam rapat perbaikan tata kelola di Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Rabu, mengatakan Kemenkes dan BGN akan duduk bersama dengan ahli-ahli gizi terkemuka di Indonesia untuk memfokuskan penerima manfaat hingga standar menu MBG berdasarkan penyesuaian tersebut.
"Targetnya ini kita mau refine (menyaring) sekolah mana yang mau dikasih, usia mana, SD-nya di mana, lokasinya di mana, fokusnya ke daerah stunting dan lain sebagainya. Lalu, ibu hamil yang bagaimana, balitanya gimana, itu kita harapkan tanggal 5 Agustus 2026 sudah selesai semua, ahli gizi memberikan masukan ke Kemenkes dan BGN untuk menentukan target," kata Budi.
Ia menegaskan Kemenkes-BGN bersama para ahli gizi juga akan menentukan standar menu MBG yang akan diberikan kepada para penerima manfaat.
"Misalnya di satu sisi ini mau kasih kacang, mau kasih susu, mau kasih apa, itu nanti masuk (menjadi bagian penyesuaian). Saya sangat yakin dengan stand-nya Kepala BGN yang baru ini, dia akan cepat membereskan (data) itu dengan tegas. Jadi, berikan kesempatan kita untuk memperbaiki program yang menurut saya sangat penting buat kesehatan ini," ujar dia.
Selain itu, lanjut dia, Kemenkes bersama BGN juga akan menganalisis atau melakukan riset hasil terhadap manfaat MBG yang sudah dirasakan oleh penerima manfaat, termasuk salah satunya melalui kontrol di posyandu dalam rangka menurunkan angka stunting.
"Semua anak yang stunting kita ada by NIK, by name, by address (berdasarkan nama dan alamat) sudah ada, kita tandai dia dapat MBG apa enggak. Kita akan bisa ikuti setiap bulan, karena yang bersangkutan ditimbang di Posyandu. Bener-bener naik enggak? Kalau enggak naik kita tahu, 'oh ini kayaknya diberi karbohidrat semua, padahal anak itu kan butuhnya protein hewani', nah, itu bisa diperbaiki," tuturnya.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Uploader: Laras Robert
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Bea Cukai Yogyakarta memusnahkan hasil tembakau ilegal, 109,2 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA), 16 botol arak Bali, 26 unit telepon seluler, serta 1.127,5 butir obat-obatan golongan psikotropika, Selasa (28/7/2026).
Foto: Bea Cukai
Hasil tembakau ilegal menjadi komoditas dengan nilai terbesar.
REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Bea Cukai Yogyakarta bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) musnahkan berbagai barang ilegal senilai Rp 916 juta hasil penindakan di bidang kepabeanan dan cukai.
Pemusnahan berlangsung Selasa, 28 Juli 2026 di Kantor Satpol PP DIY. Barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan selama periode November 2025-Juni 2026 dan telah memperoleh persetujuan pemusnahan.
Kegiatan ini disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DIY, Pemda DIY, KPKNL Yogyakarta, Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Satpol PP di wilayah kerja Bea Cukai Yogyakarta, serta berbagai instansi terkait.
Bea Cukai Yogyakarta memusnahkan hasil tembakau ilegal, 109,2 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA), 16 botol arak Bali, 26 unit telepon seluler, serta 1.127,5 butir obat-obatan golongan psikotropika.
Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai sekitar Rp 916 juta dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 384 juta.
Dari keseluruhan barang yang dimusnahkan, hasil tembakau ilegal menjadi komoditas dengan nilai terbesar, yakni mencapai sekitar Rp 611 juta. Penindakan terhadap barang tersebut berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara kurang lebih Rp 307 juta.
Proses pemusnahan dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing barang. Rokok ilegal dimusnahkan melalui pembakaran simbolis sebelum dicacah di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Taman Martani.
Sementara itu, MMEA dimusnahkan dengan cara dituangkan ke dalam lubang tanah, telepon seluler dirusak hingga tidak dapat digunakan kembali, dan obat-obatan golongan psikotropika dimusnahkan melalui pembakaran.
Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Imam Sarjono, menegaskan bahwa pemusnahan barang hasil penindakan merupakan bentuk nyata pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
"Pemusnahan barang hasil penindakan bukan sekadar seremonial, melainkan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat agar barang ilegal yang telah berkekuatan hukum benar-benar tidak kembali beredar," ujarnya dalam keterangan Rabu (29/7/2026).
Imam juga menyampaikan, kolaborasi dengan Satpol PP dan berbagai instansi terkait menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas pengawasan terhadap peredaran barang ilegal.
Menurutnya, sinergi tersebut akan terus diperkuat untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, melindungi masyarakat dari dampak peredaran barang ilegal, sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai.
Rabu, 29 Juli 2026 13:56 WIB
BPJS Ketenagakerjaan berpartisipasi aktif mendukung keselamatan pekerja lapangan dengan membuka booth edukasi pada kegiatan Pelatihan Keselamatan Berkendara (safety riding) di Terminal Giwangan, Yogyakarta. ANTARA/HO-Ist
Yogyakarta (ANTARA) - BPJS Ketenagakerjaan berpartisipasi aktif mendukung keselamatan pekerja lapangan dengan membuka booth edukasi pada kegiatan Pelatihan Keselamatan Berkendara (safety riding) di Terminal Giwangan, Yogyakarta.
Kegiatan yang diinisiasi bersama Kementerian Perhubungan, Grab Indonesia, dan Korlantas Polri tersebut digelar serempak secara nasional untuk mengedukasi 1.000 mitra pengemudi di lima kota besar Indonesia yakni di Jakarta, Surabaya, Medan, Makasar, dan Yogyakarta.
Di Yogyakarta sendiri, sebanyak 250 mitra pengemudi roda dua antusias mengikuti rangkaian materi regulasi lalu lintas hingga praktik teknik berkendara aman (defensive driving).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta Rudi Susanto menegaskan kesadaran berkendara aman di jalan raya harus sejalan dengan jaminan perlindungan dengan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi para pengemudi.
"Di balik perjalanan yang aman, ada perlindungan yang juga penting untuk dipersiapkan," ungkap Rudi Susanto saat menyampaikan pentingnya jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor transportasi.
Ia menjelaskan keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan memberikan rasa tenang bagi mitra pengemudi dan keluarganya saat menghadapi risiko kerja sehari-hari.
Oleh karena itu, Rudi mengimbau seluruh pengemudi untuk terus mengutamakan keselamatan di jalan raya sekaligus aktif mencari informasi mengenai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pewarta : N008
Editor:
Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Rabu, 29 Juli 2026 13:56 WIB
Menekraf Teuku Riefky Harsya (kanan) dan Deputi III Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadhana dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/7/2026) ANTARA/Prisca Triferna
Jakarta (ANTARA) - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI mengatakan sekitar 7.371 desa kini sudah terhubung dengan mobilitas yang lebih baik berkat selesainya pembangunan 1.416 jembatan sebagai bagian dari Program Jembatan Garuda.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, Deputi III Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadhana menyampaikan Program Jembatan Garuda telah selesai membangun jembatan di 1.416 lokasi atau 49,9 persen dari target 2.838 sampai dengan 28 Juli 2026.
"Hingga saat ini program Jembatan Garuda telah menghubungkan sekitar 7.371 desa dan kelurahan, dengan penduduk penerima manfaat mencapai 4.252.500 jiwa," kata Kurnia.
Tidak hanya itu, Program Jembatan Garuda juga turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar.
"Secara rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit," kata Kurnia menambahkan.
Dia mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Perbaikan Jembatan yang dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyasar tidak hanya di wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat tapi juga di wilayah dengan ketimpangan infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya mobilitas masyarakat.
Merujuk kepada data terbaru, sebanyak 80 jembatan bailey telah selesai dikerjakan, 524 jembatan armco, 459 jembatan beton serta 353 jembatan perintis. Total sejauh ini 1.416 jembatan telah selesai dibangun.
Dia menyoroti bahwa dengan pembangunan jembatan tersebut, anak-anak sekolah tidak perlu lagi menyeberangi sungai atau menggunakan sarana penyeberangan yang tidak aman. Hal itu menekan secara signifikan risiko kecelakaan dalam perjalanan ke sekolah dan mendukung mobilitas guru dan siswa terutama saat musim hujan.
Tidak hanya itu, keberadaan jembatan juga memastikan ambulans kini dapat masuk ke desa yang sebelumnya terisolasi dan juga membantu para petani menjual hasil pertaniannya ke wilayah lain dengan lebih cepat.
"Akses layanan pemerintah juga menjadi lebih cepat di mana masyarakat kini lebih mudah menjangkau kantor desa, kecamatan, dan pusat pelayanan publik sementara distribusi logistik pemerintah maupun penyaluran bantuan darurat dapat dilakukan lebih cepat ke wilayah terpencil," demikian Kurnia Ramadhana.
Pewarta : Prisca Triferna Violleta
Editor:
Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
AKURAT.CO Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi besar-besaran di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Sebanyak 40 perwira ditugaskan ke Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri sebagai bagian dari mutasi terhadap 1.121 personel perwira yang ditetapkan, pada Kamis (25/6/2026). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat fungsi intelijen kepolisian sekaligus meningkatkan efektivitas organisasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Mutasi tersebut tertuang dalam enam Surat Telegram (ST) Kapolri, yakni ST/1335/VI/KEP./2026 hingga ST/1341/VI/KEP./2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta penguatan struktur kepemimpinan di berbagai satuan kerja Polri.
Baca Juga: Tinjau Sekolah Rakyat Terintegrasi Surabaya, Kepala Bakom: Fasilitas Setara Sekolah Swasta Terbaik
Dari total 40 perwira yang dimutasi ke Baintelkam Polri, komposisinya terdiri atas:
2 Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol)
32 Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol)
6 Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa mutasi merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi. Menurutnya, rotasi jabatan bertujuan meningkatkan profesionalisme, regenerasi kepemimpinan, serta efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.
Selain memperkuat struktur Baintelkam, mutasi kali ini juga menjadi bagian dari promosi dan penyegaran jabatan di lingkungan Polri.
Baintelkam merupakan unsur pelaksana utama Polri yang memiliki peran strategis dalam bidang intelijen keamanan.
Melalui mutasi ini, Polri berharap fungsi deteksi dini, analisis intelijen, dan pencegahan berbagai potensi gangguan keamanan dapat berjalan lebih optimal.
Penguatan organisasi juga diharapkan mampu mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif di seluruh Indonesia.
Brigjen Pol Wishnu Buddhaya – Analis Kebijakan Utama Bidang Kamneg Baintelkam Polri.
Brigjen Pol Ary Donny Setiawan – Pati Baintelkam Polri.
Jakarta (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi DKI Jakarta meminta penyelenggara jasa sistem pembayaran dan Penyelenggara Penukaran Uang Kertas Asing Bukan Bank (PUKA BB) memperkuat deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan guna mencegah penyalahgunaan sistem keuangan untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme.
Pengawas Eksekutif KPw BI Provinsi DKI Jakarta Arif Waluyo Birowo mengatakan penyelenggara perlu mengenali profil nasabah agar dapat mendeteksi transaksi yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau pola transaksi mereka.
"Biasanya, penyelenggara sudah memiliki profil setiap nasabah. Kalau ada transaksi yang di luar kewajaran atau tidak sesuai dengan profilnya, penyelenggara harus melakukan pemeriksaan lebih mendalam," kata Arif dalam rangkaian Jakarta Secure Payment Summit (JSPay) 2026 di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan sejumlah pola transaksi yang perlu diwaspadai, antara lain praktik structuring atau smurfing, yakni transaksi berulang dengan nominal tertentu untuk menghindari pelaporan, penggunaan rekening nominee, transaksi melalui pihak yang tidak sesuai dengan profil nasabah, dan aktivitas keuangan ilegal lainnya.
Selain itu, Arif mengingatkan penyelenggara agar rutin memeriksa daftar PUKA BB yang memiliki izin Bank Indonesia.
Menurut dia, penyelenggara dapat dikenai sanksi apabila memfasilitasi transaksi dengan PUKA BB yang tidak berizin.
"Kalau melakukan transaksi dengan PUKA BB yang tidak berizin atau ilegal, nanti juga akan terkena sanksi. Karena itu, kami minta penyelenggara rutin mengecek daftar yang diperbarui di website Bank Indonesia," ujar Arif.
Baca juga: BI DKI perkuat pengawasan penyelenggara jasa sistem pembayaran digital
Dalam pemeriksaan yang dilakukan, BI masih menemukan sejumlah kelemahan dalam operasional penyelenggara.
Temuan tersebut, di antaranya perbedaan antara rekap transaksi dan nota, duplikasi pencatatan transaksi nasabah, serta penggunaan rekening pribadi untuk kegiatan operasional perusahaan.
Selain itu, BI juga mendapati masih ada penyelenggara yang belum optimal dalam memenuhi kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan maupun transaksi keuangan tunai.
Untuk meningkatkan kepatuhan, Bank Indonesia secara rutin melakukan pemeriksaan, memberikan sosialisasi kepada industri, serta bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Apabila ditemukan pelanggaran, BI dapat menjatuhkan sanksi, mulai dari teguran tertulis, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha.
Arif menegaskan penguatan deteksi dini dan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme merupakan bagian penting dalam menjaga integritas sistem pembayaran di tengah perkembangan bisnis yang semakin kompleks.
"Kami mengharapkan penyelenggara terus memperkuat deteksi terhadap nasabah dan transaksi sehingga risiko penyalahgunaan sistem keuangan dapat diminimalkan," ungkap Arif.
Baca juga: BI DKI dukung UMKM manfaatkan platform untuk kembangkan bisnis
Baca juga: BI DKI sebut Jakarta sumbang 16,67 persen perekonomian nasional
Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Perbesar:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5448234/original/017299100_1766023862-WhatsApp_Image_2025-12-16_at_21.54.55.jpeg)
Liputan6.com, Jakarta - Aktor Fedi Nuril kembali menunjukkan totalitasnya memerankan karakter utama dalam film Bapakmu Kiper. Demi mendalami perannya di film garapan sutradara Ody Harahap tersebut, Fedi sampai harus menjalani pelatihan khusus sebagai penjaga gawang.
Di film ini Fedi Nuril memerankan karakter Warto, mantan kiper tarkam legendaris, yang kembali merumput demi sang anak. Lebih kurang selama 2 pekan Fedi berlatih menjadi kiper untuk perannya di film tersebut.
“Karena di sini film, akhirnya saya jadi kiper dan memang dapat pelatihan. Ada coach yang melatih saya kurang lebih selama dua minggu sebelum syuting,” ujar Fedi Nuril dalam jumpa pers film Bapakmu Kiper di XXI Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2026).
Tak hanya saat masa persiapan, latihan juga terus dilakukan selama proses produksi. Menurut Fedi, sesi latihan tetap dijalani sebelum pengambilan gambar agar penampilannya sebagai kiper terlihat meyakinkan.
“Tapi selama syuting pun, sebelum syuting, ada lagi latihan,” imbuhnya.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9309929/original/028512300_1785298240-1000596030.jpg)
Perbesar
Fedi pun membagikan pengalaman tak terlupakan saat proses syuting. Ia sempat mengalami cedera pada ibu jari setelah berusaha menahan tendangan keras dari pemain profesional King Polo.
“Salah satu kenang-kenangan yang nggak akan saya lupakan adalah jempol saya kepelintir nahan tendangan King Polo. Wah, itu tendangannya dari luar kotak penalti lagi,” ungkap Fedi.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9309928/original/026294500_1785298240-1000596029.jpg)
Perbesar
Sutradara Ody Harahap mengatakan bahwa seluruh pemain diwajibkan mengikuti latihan sepak bola demi menunjang kebutuhan cerita. Menurutnya, kemampuan bermain bola para pemain cukup beragam sehingga latihan menjadi hal yang tak bisa ditawar.
“Dipaksa, karena sebenarnya sudah kontrak juga. Mau nolak juga gimana. Hanya beberapa yang memang bisa main bola, kayak Augie, Vidi. Mereka memang geng tarkam. Yang lain ya pernah main bola, tapi memang harus diingatkan lagi dasar-dasarnya,” kata Ody.
Film Bapakmu Kiper sendiri mengisahkan Warto, penjual ikan yang pernah dikenal sebagai kiper tarkam legendaris. Demi mewujudkan impian putranya, Dino, yang bercita-cita menjadi pesepak bola, Warto memutuskan kembali ke lapangan hijau.
Mengusung genre komedi keluarga, film ini menawarkan cerita hangat tentang perjuangan seorang ayah dalam mendukung masa depan anaknya.
Selain Fedi Nuril, film produksi Entelekey Media Indonesia ini juga dibintangi Tanta Ginting, dan Augie Fantinus. Mengusung genre komedi keluarga, film Bapakmu Kiper dijadwalkan tayang di bioskop mulai 3 September 2026.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
BIGBANG Siap Gelar Konser 'XX : COSMOS' Jakarta Januari 2027