Menteri UMKM: Perpres Ojol disiapkan terintegrasi dengan regulasi lain - ANTARA News Jawa Timur
calendar_today 23.09.2026 - person - timer ~
Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait ojek daring (ojol) secara terintegrasi dengan regulasi ketenagakerjaan dan lalu lintas untuk menjaga keberlanjutan ekosistem transportasi digital.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan kebijakan mengenai ojol tidak dapat disusun secara terpisah karena ekosistem transportasi daring juga melibatkan aspek lain termasuk sekitar 15 juta hingga 20 juta entitas UMKM.
"Jadi supaya kebijakan ini tidak sepotong-sepotong karena ini ada keterkaitannya bukan hanya ojol saja, tapi ada UMKM yang jualan di dalam ekosistem ini, itu jumlahnya kurang lebih sekitar 15 sampai 20 juta entitas," katanya dalam Bursa Wirausaha Unggulan sekaligus akad massal KUR Jawa Timur 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Rabu.
Maman mengatakan pemerintah akan menyinkronkan kebijakan tersebut dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait ketenagakerjaan yang saat ini telah masuk dalam pembahasan bersama DPR RI.
Ia mengatakan pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Ketenagakerjaan kepada DPR sebagai bagian dari proses pembahasan regulasi tersebut.
Langkah sinkronisasi juga dilakukan dengan regulasi mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang berkaitan langsung dengan operasional transportasi daring.
Maman menuturkan sejumlah ketentuan tambahan mengenai transportasi online akan dimasukkan dalam pembahasan regulasi lalu lintas dan angkutan jalan.
"Kesimpulannya saya mau sampaikan, kita sinkronkan semua dengan undang-undang ketenagakerjaan dan juga RUU Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR)" ujarnya.
Menurut Maman, penyelarasan berbagai regulasi ini diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak hanya menyelesaikan satu aspek persoalan tetapi dapat menjaga keberlangsungan ekosistem transportasi daring secara keseluruhan.
Terlebih, ekosistem tersebut tidak hanya mencakup pengemudi ojol tetapi juga pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan transportasi daring untuk menjalankan kegiatan usaha termasuk penjualan dan distribusi produk.
Oleh sebab itu, kata dia, keterkaitan antara pengemudi, UMKM, platform digital, serta pengguna jasa membuat penyusunan kebijakan membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan regulasi yang menaungi ekosistem transportasi digital, sementara proses penerbitannya masih diselaraskan dengan sejumlah regulasi lain yang berkaitan.
Di sisi lain, DPR juga tengah membahas RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang mencakup dinamika dunia kerja dan pekerja berbasis platform digital termasuk pengemudi ojol dan kurir.
Maman mengatakan seluruh proses tersebut diarahkan agar kebijakan pemerintah terhadap transportasi daring memiliki keterkaitan yang jelas dengan aturan ketenagakerjaan dan lalu lintas.
Ia berharap sinkronisasi tersebut dapat memberikan landasan kebijakan yang lebih menyeluruh bagi keberlangsungan ekosistem transportasi online sekaligus aktivitas UMKM yang tumbuh di dalamnya.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Layanan yang dialami disabilitas mulai pintu masuk stasiun - ANTARA News Megapolitan
calendar_today 23.09.2026 - person - timer ~
Yogyakarta (ANTARA) - Dalam gelap, ia merasakan riuh kerumunan orang. Decit sepatu yang berlalu-lalang berpadu dengan suara roda koper yang bergesekan dengan lantai. Ada yang berjalan pelan, ada pula yang tergesa karena dikejar waktu.
Setiap beberapa menit, suara perempuan terdengar dari pengeras suara dengan bunyi nada pembuka yang khas, kemudian informasi mengenai waktu keberangkatan kereta pun disampaikan.
Begitu suasana yang terekam kuat dalam benak Abdul Rochim (27), seorang tunanetra asal Seyegan, Sleman, ketika dirinya berada di ruang tunggu Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, untuk pertama kalinya beberapa tahun lalu.
Di tengah keriuhan stasiun, ada satu suara yang memecah fokus Abdul. Hentakan sepatu pantofel yang terdengar dari kejauhan perlahan semakin jelas mendekat ke arahnya.
Dengan suara sedikit berat, seorang pria yang merupakan petugas KAI memperkenalkan diri dan menawarkan bantuan kepada Abdul yang saat itu sedang gelisah dan kebingungan.
"Itu pengalaman pertama kali aku naik kereta sendirian dari Lempuyangan mau ke Banyuwangi, sekitar tahun 2018," kata Abdul, yang ditemui akhir pekan pertama September, di Stasiun Lempuyangan.
Abdul kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya kepada petugas tersebut, termasuk memberikan informasi mengenai kereta yang akan ditumpanginya dan menunjukkan tiket yang dibawanya.
Menurut Abdul, petugas tersebut dengan cepat memahami kebutuhannya dan kemudian menuntunnya hingga masuk ke dalam gerbong kereta serta mengantarkannya ke tempat duduk.
Bagi Abdul, bantuan yang diterimanya kala itu seperti secercah cahaya yang menuntunnya mencari jalan dalam perjalanan yang gelap. Pengalaman pertama tersebut selalu diingat dan bantuan serupa terus ia dapatkan hingga saat ini ketika berkelana ke berbagai kota menggunakan kereta api.
Kereta api menjadi salah satu moda transportasi andalan Abdul, penyandang disabilitas netra, ketika bepergian ke luar kota, baik untuk mengunjungi rumah kerabat maupun menghadiri berbagai pengajian.
Sekitar tahun 2024, dirinya bahkan hampir pasti memanfaatkan kereta api setiap satu bulan sekali untuk bepergian pulang-pergi dari Yogyakarta ke Sidoharjo.
"Dulu saya kerja di Sidoharjo, setiap sebulan sekali pasti pulang ke Yogyakarta naik kereta api," kata Abdul.
Walaupun saat ini sudah tidak bekerja di luar kota, aktivitas menggunakan kereta api masih sering dilakukannya. Perjalanan terakhir yang ditempuhnya menggunakan kereta api adalah ke Blitar dengan menaiki KA Kahuripan pada Agustus lalu.
"Ini besok akhir tahun rencananya mau ke Solo naik Commuter Line," kata dia.
Abdul membagikan pengalamannya sebagai seorang tunanetra yang mendapatkan pelayanan ketika menggunakan fasilitas umum di stasiun. Pengalaman itu ia bagikan agar para penyandang disabilitas netra tidak perlu khawatir ketika bepergian seorang diri, terlebih saat menggunakan kereta api.
Biasanya, Abdul berangkat dari Seyegan menuju Stasiun Lempuyangan maupun Stasiun Yogyakarta dengan memesan ojek daring. Tongkat putih yang biasa membantunya beraktivitas tidak pernah lupa dibawanya.
Selain sebagai alat bantu, tongkat tersebut juga menjadi identitas bahwa orang yang memegangnya merupakan seorang tunanetra.
Abdul biasanya meminta pengemudi ojek daring yang mengantarnya untuk menurunkannya tepat di depan pintu masuk stasiun. Setelah turun dari motor, Abdul kemudian mengeluarkan tongkat putih dan menunggu di pinggir jalan.
Ia tahu, tidak lama kemudian seorang petugas stasiun akan menghampirinya dan menawarkan bantuan.
"Ada yang bisa dibantu, Mas? Mari saya antarkan," ujar Abdul menirukan ucapan petugas setiap dia berdiri di depan pintu masuk stasiun.
Petugas tersebut kemudian menuntun Abdul sesuai dengan kebutuhannya. Apabila urusan tiket sudah selesai, biasanya Abdul akan diantar menuju ruang tunggu penumpang sebelum kereta datang.
Petugas kemudian meninggalkan Abdul di ruang tunggu dan berpesan akan kembali ketika kereta yang akan ditumpanginya tiba. Abdul akan kembali dituntun hingga masuk ke dalam gerbong dan dipastikan duduk di bangku sesuai dengan nomor yang tertera pada tiket.
"Hampir setiap kali ke stasiun, pasti ada petugas ramah yang bantu seperti itu, sama persis," kata dia.
Fasilitas yang mendukung tunanetra
Menurut Abdul, selama bepergian ke beberapa stasiun, khususnya di Yogyakarta, dirinya tidak mengalami kesulitan berarti. Bagi dirinya yang tunanetra, stasiun telah menjadi ruang publik yang inklusif, baik dari sisi petugas, fasilitas, maupun respons para penumpang.
"Kadang dari ruang tunggu itu saya juga diantar oleh penumpang lain. Jadi memang suasananya inklusif," kata Abdul.
Para penumpang tunanetra, menurut Abdul, sangat terbantu dengan adanya guiding block atau ubin khusus bertekstur timbul yang berfungsi memandu penyandang disabilitas netra agar dapat berjalan dengan aman dan mandiri.
Dengan fasilitas tersebut, Abdul tidak terlalu khawatir ketika harus berjalan menyusuri stasiun.
"Guiding block itu dari pintu masuk stasiun sampai ruang tunggu, bahkan sampai ke arah jalur kereta sudah ada," kata dia.
Abdul menggambarkan bagaimana dirinya dan para tunanetra menggunakan guiding block tersebut. Dengan mengandalkan indera peraba pada bagian kaki, mereka merasakan setiap motif timbul pada jalur tersebut, sementara tongkat putih digunakan untuk mengantisipasi adanya halangan, lubang, atau benda di depan.
Secara umum, Abdul tidak mengalami kendala ketika mengakses moda kereta api. Bagi Abdul, penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, tidak ingin diperlakukan secara khusus, misalnya dengan menyediakan ruang tunggu khusus disabilitas.
Menurut dia, perlakuan berbeda justru dapat membuat penyandang disabilitas merasa canggung karena yang diharapkan adalah kesetaraan dengan penumpang lainnya.
"Ruang tunggu khusus disabilitas bagi saya tidak perlu. Saya malah akan merasa canggung karena yang kami harapkan itu adalah kesetaraan dengan penumpang lainnya," kata dia.
Senada dengan pengalaman Abdul, Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan di setiap stasiun di wilayah Daop 6 memang terdapat petugas khusus yang mendampingi penumpang disabilitas sejak tiba di stasiun keberangkatan atau area boarding, membantu proses naik ke dalam kereta, hingga memasuki gerbong dan duduk di kursi.
Selain itu, kondektur juga akan memantau kondisi penumpang selama perjalanan di dalam kereta. Ketika kereta akan tiba di stasiun tujuan, petugas di stasiun tersebut akan menjemput penumpang disabilitas di pintu kereta dan membantu mengantarkannya hingga keluar stasiun.
"Ada loket prioritas khusus disabilitas serta diskon/tarif reduksi yang dapat dipesan secara mandiri via aplikasi Access by KAI setelah verifikasi identitas," kata Feni Novida Saragih .
Petugas KAI akan mengoordinasikan permintaan bantuan kepada Pusdalyan (Pusat Pengendali Layanan), baik di stasiun keberangkatan, kepada kondektur KA, maupun petugas di stasiun tujuan apabila terdapat penumpang disabilitas.
Para petugas juga diwajibkan menyiapkan kebutuhan penumpang berkebutuhan khusus sebelum kereta tiba.
"Jika terjadi pergantian kondektur di tengah perjalanan, informasi dan penanganan penumpang disabilitas wajib diserahterimakan secara resmi kepada petugas pengganti," kata dia.
Di setiap stasiun wilayah Daop 6 juga telah dilengkapi jalur aksesibel berupa ramp dan guiding block, loket khusus prioritas, kursi tunggu prioritas, toilet ramah disabilitas, fasilitas ibadah yang terjangkau bagi penyandang disabilitas, informasi aksesibel secara visual dan auditori, serta petugas pelayanan dan pendampingan.
Sementara itu, di dalam kereta api juga tersedia fasilitas yang mendukung penyandang disabilitas, antara lain kursi penumpang prioritas, area kursi roda, toilet ramah disabilitas, pintu masuk dan bordes ramah disabilitas, serta informasi perjalanan secara visual dan audio.
"Rata-rata ada sekitar 85 penumpang difabel per bulan di seluruh stasiun yang menggunakan kereta api jarak jauh di wilayah Daop 6," Feni.
Menurut dia, aksesibilitas area pelayanan KAI disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Perhubungan PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api yang mengatur kewajiban penyedia jasa perkeretaapian dalam menyediakan pelayanan yang ramah, aman, dan aksesibel bagi seluruh pengguna jasa, termasuk penyandang disabilitas.
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Timnas Voli Putri Gagal Capai Target Asian Games, PBVSI Bakal Evaluasi
calendar_today 23.09.2026 - person - timer ~
Jakarta -
PP PBVSI bakal mengevaluasi total Timnas voli putri sepulangnya dari Asian Games 2026. Perbaikan ini dilakukan untuk menatap multievent selanjutnya yaitu SEA Games 2027 di Malaysia.
Alih-alih menembus lima besar, Timnas Voli Putri terhenti pada peringkat enam besar pesta olahraga terbesar di Asia edisi ke-20. Langkah mereka dijegal Taiwan dalam perebutan peringkat kelima. Mediol Stiovanny Yoku dan kawan-kawan kalah dari Taiwan 0-3 (15-25, 20-25, dan 11-25) di Park Arena Komaki, Jepang, pada Selasa (22/9/2026).
Kepala bidang Pembinaan dan Prestasi PBVSI Adang Ginanjar menyampaikan rasa syukur atas perjuangan tim dan menegaskan hasil di Asian Games ini akan menjadi bahan evaluasi federasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahwa pada hari ini, tim bola voli putri Indonesia sudah datang. Alhamdulillah selesai tanding di Jepang, kurang dari 10 hari, memang peringkat kita keenam," kata Adang saat ditemui di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia karena belum mampu mempersembahkan medali di Asian Games kali ini, namun menegaskan target utama adalah kebangkitan di SEA Games 2027.
"Kami juga memohon maaf kepada masyarakat Indonesia karena belum dapat medali, ya tentunya kami masih berusaha dan berjuang. Insyaallah di SEA Games kami bisa dapat medali emas," ujarnya.
PBVSI mengakui komposisi tim saat ini didominasi pemain muda yang minim jam terbang internasional. Faktor pengalaman menjadi sorotan utama, terutama saat tim dalam posisi tertekan.
"Mudah-mudahan dengan hasil pertandingan di Asian Games, kita tetap evaluasi, dan tentunya pemain-pemain junior ini baru dan baru beberapa kali ikut event internasional. Mudah-mudahan semakin berpengalaman," lanjutnya.
PBVSI juga bakal terus berburu bibit-bibit baru di daerah. Pihaknya berharap klub-klub dan Pengprov PBVSI di seluruh Indonesia turut aktif mencari talenta baik putra maupun putri.
Terkait pelatih, untuk tim putri masih akan ditangani Marcos Sugiyama. Namun, kinerjanya akan dievaluasi menyeluruh setelah Asian Games sebagai persiapan menuju SEA Games.
Dalam kesempatan yang sama, Kapten Timnas voli putri Indonesia Mediol Stiovanny Yoku turut memberikan evaluasi dari kacamata pemain. Menurutnya, kekalahan 0-3 dari Taiwan di laga terakhir menjadi cerminan masalah mental dan pengalaman.
Ia menyoroti kelemahan tim saat sudah unggul namun kemudian terkejar lawan dan kehilangan fokus.
"Banyak kendala memang kemarin. Saat unggul kemudian terkejar, itu gimana caranya kembali fokus. Itu kembali lagi soal jam terbangnya," kata Mediol.
Untuk SEA Games 2027, Medi, sapaan karibnya, berharap tim yang ada saat ini dapat dipertahankan, dengan masa pemusatan latihan (TC) yang lebih panjang dan lebih banyak uji coba internasional.
Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: Mercy Raya/detikcom)
"Buat SEA Games jadi modal, saya lihat perkembangan atlet sudah mulai bagus. Pertama lawan Nepal, Jepang, semua enjoy, nah gimana mempertahankan itu kembali. Idealnya tim yang ada dipertahankan, TC lebih panjang, dan try out."
Medi, sapaan karibnya, menyebut Thailand dan Jepang sebagai lawan ideal untuk uji coba karena memiliki kompetisi klub yang kuat dan level yang dekat dengan Indonesia.
"Harapannya untuk uji coba dan sparring, paling dekat dan klubnya banyak di Thailand. Kalau Asia mungkin Jepang, karena klubnya bagus-bagus," pungkas Medi.
Setibanya Timnas putri di Tanah Air, sebagian pemain rencananya akan kembali ke Padepokan Voli di Sentul, dan sebagian lainnya pulang daerah sebelum kembali dikumpulkan untuk persiapan SEA Games 2027.
(mcy/bay)
Pemkab OKU siapkan lahan 7,5 hektare untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi
calendar_today 23.09.2026 - person - timer ~
Pemkab OKU siapkan lahan 7,5 hektare untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi
Rabu, 23 September 2026 20:35 WIB
Bupati OKU Teddy Meilwansyah dalam rapat persiapan pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi, Rabu. ANTARA/HO/Humas OKU
Baturaja (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan menyiapkan lahan seluas 7,5 hektare (Ha) untuk pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya (KPR) pada tahun 2027.
"Proses pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi mulai dibangun pada awal 2027. Untuk lahannya sudah disiapkan," kata Bupati OKU Teddy Meilwansyah dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Palembang, Rabu.
Dia mengatakan, proyek strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini diproyeksikan berlokasi di Desa Kedaton, Kecamatan KPR.
Menurutnya, lahan yang disiapkan tersebut merupakan hibah dari masyarakat Desa Kedaton sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah.
"Kepastian pembangunan ini diperoleh setelah Pemerintah Desa Kedaton menggelar musyawarah desa. Hasilnya, masyarakat setempat dengan antusias sepakat menghibahkan lahan seluas 7,5 hektare yang berada di dekat kawasan perkantoran desa untuk proyek tersebut," katanya.
Dia menegaskan bahwa proyek pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi ini merupakan kesempatan emas yang sangat rugi jika dilewatkan oleh pihak desa.
Apalagi, kata dia, fasilitas pendidikan ini menjadi satu-satunya dan yang pertama di Kabupaten OKU.
Bupati menjelaskan, seluruh biaya pembangunan fisik sekolah rakyat ini murni bersumber dari APBN.
"Pemerintah daerah dan pihak desa hanya bertugas menyiapkan serta memastikan kesiapan lahan saja," tegasnya.
Dia menambahkan, Pemkab OKU saat ini tengah mengebut proses administrasi, termasuk penerbitan sertifikat lahan guna melengkapi syarat dan kriteria dari kementerian terkait.
"Sesuai tahapan yang ada, proyek ini ditargetkan mulai dikerjakan pada Januari 2027," ujarnya.
Pewarta: Edo Purmana
Editor: Dolly Rosana
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Menteri UMKM: Perpres Ojol disiapkan terintegrasi dengan regulasi lain
calendar_today 23.09.2026 - person - timer ~
Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait ojek daring (ojol) secara terintegrasi dengan regulasi ketenagakerjaan dan lalu lintas untuk menjaga keberlanjutan ekosistem transportasi digital.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan kebijakan mengenai ojol tidak dapat disusun secara terpisah karena ekosistem transportasi daring juga melibatkan aspek lain termasuk sekitar 15 juta hingga 20 juta entitas UMKM.
"Jadi supaya kebijakan ini tidak sepotong-sepotong karena ini ada keterkaitannya bukan hanya ojol saja, tapi ada UMKM yang jualan di dalam ekosistem ini, itu jumlahnya kurang lebih sekitar 15 sampai 20 juta entitas," katanya dalam Bursa Wirausaha Unggulan sekaligus akad massal KUR Jawa Timur 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Rabu.
Maman mengatakan pemerintah akan menyinkronkan kebijakan tersebut dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait ketenagakerjaan yang saat ini telah masuk dalam pembahasan bersama DPR RI.
Ia mengatakan pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Ketenagakerjaan kepada DPR sebagai bagian dari proses pembahasan regulasi tersebut.
Langkah sinkronisasi juga dilakukan dengan regulasi mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang berkaitan langsung dengan operasional transportasi daring.
Baca juga: Menteri UMKM beberkan alasan Perpres Ojol belum terbit
Baca juga: Menhub sebut Perpres ojol atur potongan antaran makanan dan barang
Maman menuturkan sejumlah ketentuan tambahan mengenai transportasi online akan dimasukkan dalam pembahasan regulasi lalu lintas dan angkutan jalan.
"Kesimpulannya saya mau sampaikan, kita sinkronkan semua dengan undang-undang ketenagakerjaan dan juga RUU Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR)" ujarnya.
Menurut Maman, penyelarasan berbagai regulasi ini diperlukan agar kebijakan pemerintah tidak hanya menyelesaikan satu aspek persoalan tetapi dapat menjaga keberlangsungan ekosistem transportasi daring secara keseluruhan.
Terlebih, ekosistem tersebut tidak hanya mencakup pengemudi ojol tetapi juga pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan transportasi daring untuk menjalankan kegiatan usaha termasuk penjualan dan distribusi produk.
Oleh sebab itu, kata dia, keterkaitan antara pengemudi, UMKM, platform digital, serta pengguna jasa membuat penyusunan kebijakan membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan regulasi yang menaungi ekosistem transportasi digital, sementara proses penerbitannya masih diselaraskan dengan sejumlah regulasi lain yang berkaitan.
Di sisi lain, DPR juga tengah membahas RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang mencakup dinamika dunia kerja dan pekerja berbasis platform digital termasuk pengemudi ojol dan kurir.
Maman mengatakan seluruh proses tersebut diarahkan agar kebijakan pemerintah terhadap transportasi daring memiliki keterkaitan yang jelas dengan aturan ketenagakerjaan dan lalu lintas.
Ia berharap sinkronisasi tersebut dapat memberikan landasan kebijakan yang lebih menyeluruh bagi keberlangsungan ekosistem transportasi online sekaligus aktivitas UMKM yang tumbuh di dalamnya.
Baca juga: Menteri UMKM pastikan Perpres atur kemitraan ojol dan aplikator
Baca juga: Ekonom: Pemerintah perlu bangun ekosistem usaha ketika ojol jadi UMKM
Baca juga: Celios: Status UMKM ojol jangan abaikan perlindungan sosial
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Tim gabungan temukan jasad bocah tenggelam di Sungai Komering OKU Timur
calendar_today 23.09.2026 - person - timer ~
Tim gabungan temukan jasad bocah tenggelam di Sungai Komering OKU Timur
Rabu, 23 September 2026 20:35 WIB
BPBD OKU Timur bersama warga mengevakuasi jasad korban tenggelam di Sungai Komering ke rumah duka di Desa Riang Bandung, Rabu (23/9/2026). ANTARA/HO-BPBD OKU Timur
Martapura (ANTARA) - Personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan menemukan jasad korban yang dilaporkan tenggelam di Sungai Komering sejak Selasa (22/9), sekitar pukul 11.45 WIB.
"Korban adalah Rapi Pratama (9), warga Desa Riang Bandung, Kecamatan Madang Suku II," kata Sekretaris BPBD OKU Timur Dewa MS saat dihubungi dari Palembang, Rabu.
Dia mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat korban bersama dua rekannya bermain di pinggir Sungai Komering.
Saat sedang bermain, korban tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke sungai hingga terbawa arus yang saat itu cukup deras.
Setelah mendapat laporan dari masyarakat, pihaknya menerjunkan personel dan dibantu TNI, Polri serta tim dari Basarnas OKU Timur untuk mencari keberadaan korban.
"Pencarian hari pertama tidak membuahkan hasil sehingga petugas sejak pagi tadi melanjutkan mencari keberadaan korban agar segera ditemukan," katanya.
Pada pencarian hari kedua, kata dia, tim gabungan berjibaku mencari keberadaan korban dengan menyusuri aliran sungai menggunakan tiga perahu karet bermesin serta peralatan lainnya.
Bahkan, masyarakat turut membantu mencari korban dengan cara menyelami dasar sungai dengan peralatan seadanya.
"Alhamdulillah pencarian hari ini membuahkan hasil dengan menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia," ujarnya.
Korban ditemukan tewas mengambang di aliran Sungai Komering berjarak sekitar 4 kilometer dari lokasi pertama kali dilaporkan tenggelam, sekitar pukul 10.15 WIB.
"Saat ini jasad korban sudah kami evakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan oleh pihak keluarga," kata dia.
Pewarta: Edo Purmana
Editor: Dolly Rosana
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Polda Bengkulu: Jenazah ABK KM Arupadatu akan dikirim ke Banten Kamis - ANTARA News Bengkulu
calendar_today 23.09.2026 - person - timer ~
Kota Bengkulu (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu akan mengirim jenazah salah satu kru kapal cepat KM Arupadatu I yaitu Surakman atau Sukarman (60) yang membawa rombongan jurnalis hilang kontak di perairan Selat Sunda, Pandeglang, Senin (7/9).
"Memang benar Biddokes Polda Bengkulu besok pagi (Kamis, 24/9) akan mengirim jenazah Surakman yang sebelumnya ditemukan di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu," kata Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Imam Wijayanto di Kota Bengkulu, Rabu.
Sementara itu, Polda Banten mengungkapkan bahwa hasil pencocokan DNA antara sampel antemortem terhadap jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara identik dengan identitas Surakman atau Sukarman (60) yang merupakan salah satu kru kapal cepat KM Arupadatu I yang membawa rombongan jurnalis hilang kontak di perairan Selat Sunda, Pandeglang, Senin (7/9).
Hal tersebut diketahui setelah tim Disaster Victim Investigation (DVI) Pusdokkes Polri melakukan pemeriksaan dan pencocokan data DNA secara mendalam.
Sampel tersebut dikirim setelah Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah (Biddokkes Polda) Bengkulu melakukan autopsi pada Senin (14/9) terhadap satu jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu pada Sabtu (12/9).
Imam menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik diketahui bahwa jenazah tersebut bukan masyarakat sekitar atau warga asli Pulau Enggano.
Diketahui, pada Sabtu (12/9) Basarnas Bengkulu menerima laporan adanya penemuan mayat tanpa identitas di kawasan Pesisir Sawang Bengkok Desa Khayapu Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.
Pewarta: Anggi Mayasari
Uploader : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Saat Kapal Listrik Masuk Desa, Nelayan Bisa Melaut dengan Lebih Hemat
calendar_today 23.09.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNBC Indonesia - Laut mungkin terlihat seperti hamparan biru yang indah dari kejauhan. Namun bagi masyarakat Desa Kelan, Bali, laut bukan sekadar pemandangan. Dari laut, mereka mencari nafkah, membesarkan keluarga, hingga membangun masa depan. Karena itu, menjaga laut berarti menjaga sumber kehidupan mereka sendiri.
Kesadaran inilah yang mendorong masyarakat pesisir Desa Kelan untuk mencari cara agar aktivitas ekonomi tetap berjalan, sembari terus menjaga lingkungan yang menjadi tumpuan hidup. Salah satunya melalui cara baru dalam melaut, dengan memanfaatkan energi yang lebih bersih sekaligus menjaga ekosistem pesisir.
Melalui Program Desa Energi Berdikari (DEB) Keluarga Nelayan Lestari (KENALI), PT Pertamina International Shipping (PIS) mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Kelan melalui pemanfaatan energi bersih yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus lingkungan.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui pembangunan ruang serbaguna bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Tanjung Sari yang dilengkapi panel surya berkapasitas 8,72 kWp sebagai solar charging station untuk mengoperasikan 10 baterai dan lima mesin kapal listrik. Inisiatif ini membantu nelayan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menerapkan aktivitas ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Selain menghadirkan akses terhadap energi bersih, Program KENALI juga mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir. Bersama TPS3R Desa Kelan, masyarakat berhasil mengelola 183 kilogram sampah rumah tangga yang sebelumnya berpotensi mencemari laut. Langkah ini berkontribusi menjaga kebersihan kawasan pesisir yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat sekaligus mendukung kelestarian ekosistem setempat.
Dampak dari program ini turut melahirkan peluang ekonomi berbasis konservasi melalui pengembangan wisata susur mangrove atau mangrove ecotrip. Kawasan mangrove Desa Kelan yang menjadi habitat berbagai jenis burung sebelumnya sulit dimanfaatkan sebagai destinasi wisata karena suara mesin kapal konvensional berpotensi mengganggu ekosistem.
Kini, dengan kapal listrik yang beroperasi lebih senyap, nelayan dapat membawa wisatawan menyusuri kawasan mangrove tanpa mengganggu habitat satwa. Selain memperkenalkan kekayaan ekosistem pesisir kepada masyarakat luas, aktivitas ini juga memberikan tambahan pendapatan bagi nelayan hingga Rp350.000 per perjalanan.
"Selain mendapat tambahan penghasilan dari ecotrip, biaya operasional kami juga jauh lebih hemat. Dulu pengeluaran untuk bahan bakar bisa mencapai Rp600.000 per bulan, sekarang sekitar Rp200.000 saja sebagai cadangan," ujar I Wayan Wirtha, anggota KUB Tanjung Sari.
Pemberdayaan yang dilakukan melalui Program KENALI tidak berhenti pada nelayan. PIS juga melibatkan istri dan anak-anak nelayan untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga pesisir. Para istri nelayan mendapatkan pelatihan literasi keuangan dan pendampingan usaha agar mampu mengelola pendapatan keluarga sekaligus mengembangkan produk bernilai tambah dari hasil laut.
Salah satu penerima manfaat, Ibu Luh, merasakan peningkatan kapasitas dalam mengembangkan usaha olahan ikan yang dikelolanya.
"Sekarang saya lebih memahami cara membuat kemasan yang menarik dan memperkuat identitas produk, sehingga usaha yang saya jalankan memiliki nilai jual yang lebih baik," tuturnya.
Pjs. Corporate Secretary PIS Vega Pita mengatakan bahwa keberlanjutan bisnis dan keberlanjutan lingkungan harus tumbuh secara bersamaan.
"PIS meyakini bahwa masa depan masyarakat pesisir dan kesehatan ekosistem laut saling berkaitan. Melalui akses energi yang lebih bersih dan pemberdayaan yang berkelanjutan, kami ingin mendukung masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa mengorbankan lingkungan yang menjadi sumber penghidupan mereka," ujar Vega.
Melalui Program KENALI, PIS ingin menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya diukur dari pertumbuhan bisnis, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan bagi masyarakat dan lingkungan. Bagi masyarakat pesisir, menjaga ekosistem laut berarti menjaga sumber penghidupan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.
Karena itu, upaya menghadirkan energi yang lebih bersih, memperkuat ekonomi keluarga nelayan, serta mendorong pengelolaan lingkungan yang lebih bertanggung jawab menjadi langkah penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dapat berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan laut sebagai sumber kehidupan bersama.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Sertifikasi Halal Beri Kepastian bagi Konsumen dan Dunia Usaha
calendar_today 23.09.2026 - person - timer ~
Ayu Rachmaningtyas
| 23 September 2026, 20:34 WIB
Menko PMK, Pratikno, menyebut wajib halal merupakan kepentingan bersama dengan kolaborasi. - Foto: Kemenko PMK
AKURAT.CO Sertifikasi halal penting untuk memberikan kepastian dan membangun kepercayaan bagi konsumen, produsen maupun pedagang.
Demikian dikatakan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Kesiapan Implementasi Wajib Halal di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Pratikno mengatakan, kepastian tersebut mencakup status produk dan ketelusuran prosesnya. Karena itu, layanan sertifikasi halal perlu terus diperkuat melalui prosedur sederhana, biaya terjangkau, dan layanan cepat, sekaligus memastikan pelaku usaha mendapat edukasi, fasilitasi, dan pendampingan.
"Yang saya tekankan adalah kepercayaan dan kepastian karena itu dibutuhkan oleh semua pihak. Bukan hanya konsumen tapi produsen dan juga pedagang," ujarnya.
Menurut Pratikno, wajib halal merupakan kepentingan bersama yang butuh kolaborasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, asosiasi, hingga masyarakat.
Baca Juga: Pengembangan Wisata Halal Terintegrasi Butuh Kolaborasi Pemerintah hingga Pelaku Usaha
Karenanya, kolaborasi diperlukan untuk menuntaskan hambatan dari hulu, termasuk bahan baku, impor, dan rantai pasok, sekaligus memperkuat pengawasan.
"Halal ini adalah kerja bersama kita. Lintas kementerian/lembaga dan bersama masyarakat," katanya.
Dalam hal ini, percepatan perlu dilakukan melalui afirmasi untuk memastikan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK), mampu memenuhi kepatuhan tanpa tersandera hambatan di luar kendali.
Afirmasi tersebut mencakup jaminan akses UMK, keamanan rantai pasok, kepastian bahan baku dan impor, serta penguatan data dan layanan.
Implementasi wajib halal juga perlu dilakukan secara adil, praktis, dan ramah. Agar tidak mengganggu aktivitas dunia usaha.
Presiden Prabowo perintahkan pendidikan gratis sejak dari TK - ANTARA News Bangka Belitung
calendar_today 23.09.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk menyusun rencana dan kebutuhan anggaran sehingga pendidikan gratis dapat diberikan kepada anak-anak sejak mereka mengikuti program taman kanak-kanak (TK).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu'ti selepas mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, menjelaskan mulai tahun ini, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak hanya diberikan kepada sekolah dasar (SD), tetapi juga taman kanak-kanak.
"Terkait dengan penguatan pendidikan gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan PIP. Jadi, anak-anak dan murid yang belajar di SD dan TK, mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan dana PIP (Program Indonesia Pintar, red.) untuk murid dari keluarga tidak mampu," kata Abdul Mu'ti saat jumpa pers di selasar Istana Merdeka.
Dalam rapat tersebut, Abdul Mu'ti menyampaikan Presiden Prabowo menekankan layanan pendidikan gratis itu dimulai dari tingkat TK.
"Kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Itu yang menjadi komitmen Beliau," ujar Abdul Mu'ti.
Mu'ti melanjutkan sejauh ini ada sebanyak 23 persen TK negeri di berbagai wilayah Indonesia.
"Nanti jumlahnya (penerima, red.) berapa, nanti akan kami sampaikan, termasuk dalam kaitannya terkait komitmen wajib belajar 13 tahun. Ada wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak, karena ada wajib belajar, maka nanti ada komitmen untuk dukungan dari pemerintah," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti.
Wajib Belajar 13 Tahun, yang merupakan bagian dari program prioritas nasional pada RPJMN 2025—2029, terdiri atas satu tahun pendidikan prasekolah (TK), kemudian enam tahun pendidikan dasar, dan enam tahun pendidikan menengah. Anak-anak usia 5 tahun—6 tahun ke depannya wajib mendapatkan akses untuk ikut serta dalam pendidikan prasekolah selama satu tahun sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.
Presiden Prabowo memimpin rapat mengenai pendidikan gratis dari jenjang TK hingga pendidikan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Rapat tersebut yang berlangsung selama kurang lebih dua jam diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Kemudian, ada pula Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Uploader : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.