DPR-Kemenimipas sepakat bongkar fasilitas

calendar_today 30.09.2026 - person  - timer ~

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) sepakat membongkar bangunan yang disebut sebagai fasilitas "apartemen" di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kesepakatan tersebut mengemuka saat kunjungan Komisi XIII DPR RI ke Lapas Cibinong, Rabu, setelah bangunan dan sejumlah fasilitas di dalamnya menjadi temuan Ombudsman RI.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan pembongkaran dilakukan setelah Kemenimipas memastikan bangunan tersebut telah diperiksa, direkam, difoto, dan diinventarisasi sebagai bagian dari proses pemeriksaan.

"Semuanya sudah diperiksa, sudah direkam, sudah difoto, sudah diinventaris," kata Sugiat.

Menurut dia, langkah pembongkaran juga merupakan tindak lanjut dari hasil rapat dengar pendapat Komisi XIII DPR RI bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Sugiat mengatakan berdasarkan informasi yang diterima Komisi XIII, bangunan tersebut tidak tercatat sebagai aset Kemenimipas serta pembangunannya tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia juga menyoroti lokasi bangunan yang berada di kawasan aliran atau bantaran sungai sehingga dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.

Meski demikian, Sugiat menegaskan pelaksanaan teknis pembongkaran tetap menjadi kewenangan Kemenimipas.

"Secara teknis pelaksanaan pembongkaran itu adalah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengingatkan agar pembongkaran tidak mengganggu proses investigasi yang masih berjalan.

Ia meminta seluruh barang yang berkaitan dengan pemeriksaan, seperti pendingin ruangan, sofa, televisi layar lebar, dan fasilitas lainnya terlebih dahulu didokumentasikan, dicatat, serta diamankan.

"Kalau mau dibongkar silakan saja. Tetapi dengan syarat semua barang bukti fisik, AC, sofa, TV layar lebar, sudah dipotret, dicatat dan disegel terlebih dahulu," kata Rieke.

Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar pembongkaran tidak menimbulkan persoalan dalam proses pemeriksaan maupun tindak lanjut atas temuan Ombudsman RI.

Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan mengatakan tim pemeriksa telah menginventarisasi bangunan dan fasilitas yang menjadi objek pemeriksaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kata dia, pembangunan bangunan tersebut tidak bersumber dari APBN, melainkan secara swadaya dan tidak tercatat sebagai barang milik negara (BMN).

"Bangunan ini bukan bersumber daripada anggaran APBN. Ini swadaya sendiri dan ini tidak terdaftar di BMN," kata Rudi.

Tim Kemenimipas juga masih mendalami pemanfaatan bangunan tersebut, termasuk pihak yang pernah menempatinya serta pihak-pihak yang diduga membiarkan keberadaan dan penggunaan fasilitas itu.

Selain bangunan, pemeriksaan mencakup sejumlah fasilitas yang ditemukan di kompleks tersebut, antara lain tempat kebugaran dan ruangan yang disebut direncanakan menjadi simulator golf.

Rudi menyebut hasil pemeriksaan sementara mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan ketentuan disiplin aparatur sipil negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Namun, ia belum mengungkap pihak yang diduga bertanggung jawab karena tim masih menganalisis keterangan para pihak, dokumen, dan barang bukti.

"Kami tidak bisa memutuskan cuma dari satu keterangan saja. Kita harus dari keterangan-keterangan lain dan bukti-bukti lain," kata Rudi.

Kemenimipas menjadwalkan penyampaian hasil pemeriksaan lebih lanjut kepada Panitia Kerja Pemasyarakatan Komisi XIII DPR RI pada Senin setelah proses analisis selesai.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia memberi waktu kurang dari satu bulan kepada Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk merobohkan fasilitas khusus yang ditemukan di kawasan lapas.

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan seusai sidak mengatakan perobohan bangunan menjadi salah satu tindakan korektif yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

Pemprov-DPRD Sumbar perkuat budaya hidup sehat masyarakat

calendar_today 30.09.2026 - person  - timer ~

Padang (ANTARA) - Pemerintah provinsi bersama DPRD Sumatera Barat memperkuat budaya hidup sehat masyarakat melalui kegiatan jalan sehat, cek kesehatan gratis (CKG), dan donor darah dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Sumbar.

"Kami ingin peringatan hari jadi ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga diisi dengan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga kesehatan," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah di Padang, Rabu.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Aksi Sehat Bersama Parlemen pada Rabu.

Kegiatan tersebut diikuti masyarakat umum, pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, jajaran Forkopimda Sumbar, serta wartawan parlemen dengan rute perjalanan dari halaman Kantor DPRD Sumbar di Jalan Khatib Sulaiman, kemudian melewati Jalan S Parman dan kawasan SMAN 1 Belanti dan kembali menyusuri Jalan Khatib Sulaiman menuju garis finis.

Ia menyatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu inisiasi pemerintah daerah bersama DPRD untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik dan pemeriksaan kesehatan.

Ia mengatakan pelaksanaan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membentuk kebiasaan hidup sehat sekaligus mempererat interaksi antarmasyarakat.

"Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih aktif, sekaligus membuka ruang pertemuan dan komunikasi yang lebih dekat antarwarga," ujarnya.

Menurut dia, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah dan DPRD Sumbar berkolaborasi dengan tenaga kesehatan untuk menyediakan layanan pemeriksaan sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung.

Sementara Ketua DPRD Sumbar Muhidi mengatakan kegiatan Aksi Sehat Parlemen tidak hanya menghadirkan aktivitas olahraga, tetapi juga menyediakan pemeriksaan kesehatan atau CKG bagi masyarakat yang mengikuti kegiatan.

"Peserta tidak hanya diajak beraktivitas secara fisik, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengetahui kondisi kesehatannya melalui layanan yang kami siapkan dalam kegiatan ini," kata dia.

Ia menegaskan CKG memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sehingga dapat melakukan langkah antisipasi apabila ditemukan gangguan kesehatan.

Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

UNP dorong transformasi agrowisata buah naga berbasis kearifan lokal di Sulik Aia

calendar_today 30.09.2026 - person  - timer ~

Padang (ANTARA) - Program Studi (Prodi) Antropologi Universitas Negeri Padang (UNP) mendorong transformasi agrowisata buah naga berbasis kearifan lokal, melalui branding dan pemasaran digital untuk ekonomi berkelanjutan di Nagari Sulik Aia, Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui skema Program Pengabdian Masyarakat Program Integrasi Prodi dan Nagari (PIPN).

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang digelar Senin, (28/9) kemarin, bertempat di Ruang Serba Guna Kantor Wali Nagari Sulik Aia, bertujuan untuk menggerakkan agrowisata berbasis komunitas kepada kelompok tani buah naga dan pokdarwis di Sulik Aia.

Dalam kesempatan ini hadir Pjs. Wali Nagari Sulik Aia, AH Ayanda Sadra, MA., Sekeretaris Nagari Meri Aswita dan perangkat nagari lainnya.

Dari UNP hadir Koordinator Prodi Antropologi UNP, Dr. Adri Febrianto, M.Si., Ketua Pelaksana dari Program Studi Antropologi, FIS UNP, Erda Fitriani, M.Si, beserta dosen-dosen Antropologi dan Sosiologi dari Departemen Sosiologi FIS UNP yang terlibat dalam pengabdian di antaranya, Dr. Mhd Hidayat, M.Si., Dr. Wirdanengsih, M.Si., Rani Kartika S.Pd., M.Pd., sekaligus sebagai pemateri, Gusmira Wita, S.Pd Gr., M.Pd. sebagai moderator dan mahasiswa Rahmi Ilahi, Nydia Khairunnisa, Salma Ilahi, Sherly dan Muhammad Al- Farros.

Kegiatan dihadiri sebanyak 50 peserta, terdiri dari petani dan kelompok tani, pokdarwis dan pemuda dan aparat pemerintahan nagari.

Tiga narasumber kegiatan berasal dari Prodi Antropologi, dan Prodi Pendidikan Sosiologi, FIS UNP yakni Dr. Mhd Hidayat, M.Si., Dr. Wirdanengsih, M.Si., dan Rani Kartika S.Pd., M.Pd.

Acara dimulai dengan sambutan oleh Koordinator Prodi Antropologi, Dr. Adri Febrianto, M.Si., yang mengatakan bahwa program pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi, yang didanai oleh UNP.

Di samping melaksanakan kegiatan kepada masyarakat, kegiatan tersebut juga bagian kerja sama antar lembaga, khususnya Program Studi (Prodi) Antropologi FIS UNP dengan pemerintah nagari.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada masyarakat dan nagari, sehingga pengabdian dapat dilaksanakan kembali sebagai lanjutan dari pengabdian yang dilaksanakan pada tahun 2025 lalu.

Sementara itu, Wali Nagari Sulik Aia yang diwakilkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) .Drs. Katmi Batri menyambut baik pelaksanaan pengabdian masyarakat dari Prodi Antropologi ini, karena memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pemanfaatan media sosial untuk branding dan promosi agrowisata.

Dalam kegiatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pihak Prodi Antropologi FIS UNP dengan Nagari Sulik Aia dengan Pjs. Wali Nagari Sulik Aia.

Pengabdian Prodi Antropologi dimulai dengan presentasi oleh Dr. Wirdanengsih, S.Sos., M.Si., dengan topik Pemanduan dan Storytelling Berbasis Kearifan Lokal.

Dalam pemaparannya pengembangan pariwisata di Nagari Sulik Aia, dapat dilakukan dengan menggali potensi budaya masyarakat nagari seperti kuliner, rumah adat, upacara, folklore atau cerita rakyat, yang kemudian dapat diceritakan kepada pengunjung agro.

Cerita tersebut bisa disampaikan secara lisan atau bisa juga disampaikan melalui visual, dan tulisan, sehingga pengunjung dapat mengetahui informasi terkait dengan unsur budaya yang dimiliki oleh nagari.

Materi kedua disampaikan Dr. Muhammad Hidayat, S.Hum.,S.Sos.,MA, dengan topik penataan kebun menjadi wisata agro.

Dalam pemaparannya disebutkan beberapa kebun buah naga petani di Nagari Sulik Aia, sudah dipasang lampu led dengan sinar kuning di malam hari.

Selain untuk meningkatkan produksi, yang perlu ditingkatkan adalah penyediaan fasilitas pengunjung dan penjualan souvenir atau oleh-oleh makanan khas nagari dan buah naga.

Di samping itu, kebun wisata perlu ditata dengan baik baik untuk agrowisata. Penyediaan fasilitas untuk pengunjung seperti fasilitas parkir dan toilet yang bersih perlu diperhatikan juga oleh masyarakat dan pemerintah nagari.

Sedangkan pemateri ketiga, Rani kartika, S.Pd., M.Pd., dengan topik Branding dan Pemasaran Digital, membahas perlunya menciptakan branding yang mudah dikenal dan diingat oleh masyarakat (pengunjung).

Hal itu dapat dilakukan dengan promosi berupa pamflet, brosur, video, foto yang dibagi ke media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan juga mercandise yang menunjukkan branding agrowisata buah naga dan kearifan lokal nagari Sulik Aia.

Wali Nagari Sulik Aia, AH Ayanda Sadra, MA, yang hadir saat penutupan kegiatan mengatakan bahwa kegiatan ini bagian dari kerjasama dengan UNP yang sudah kita tandatangani dari tahun-tahun yang lalu.

"Kalau kita ingat tahun kemaren, koordinator Prodi Antropologi yang bersama kita, memang kita harapkan kerja sama dengan universitas khususnya di Sumatera Barat yang memang kita butuhkan," katanya.

Menurutnya, nilai-nilai yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah penambahan keilmuan, kemudian kerja sama dan peningkatan secara material dan keilmuan. Sementara dari sisi perguruan tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat.

Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut juga sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, melalui pengembangan agrowisata dan penguatan pemasaran digital untuk meningkatkan peluang ekonomi masyarakat.

Kemudian, SDG 11 tentang Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, melalui pelestarian kearifan lokal dan pengembangan potensi budaya sebagai daya tarik wisata.

Selain itu, kegiatan ini turut mendukung SDG 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah nagari dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Kemenimipas Kantongi Identitas Napi yang Gunakan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong

calendar_today 30.09.2026 - person  - timer ~

Rabu, 30 September 2026 - 13:04 WIB

Kabupaten Bogor, VIVA – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengungkapkan bangunan yang disebut sebagai fasilitas "apartemen" di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak tercatat sebagai barang milik negara (BMN).

Baca Juga

Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan mengatakan hasil pemeriksaan sementara juga menunjukkan pembangunan fasilitas tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Bangunan ini bukan bersumber daripada anggaran APBN. Ini swadaya sendiri dan ini tidak terdaftar di BMN," kata Rudi saat kunjungan ke Lapas Cibinong, Jawa Barat, Rabu, 30 September 2026.

Baca Juga

Menurut dia, tim pemeriksa juga mendapati bangunan tersebut berada di kawasan aliran atau bantaran sungai yang tidak diperbolehkan untuk didirikan bangunan.

Kemenimipas kini masih menelusuri asal-usul pembangunan serta penggunaan bangunan tersebut, termasuk pihak yang pernah menempatinya dan pihak yang membiarkan fasilitas itu berada di lingkungan lapas.

Baca Juga

Rudi mengatakan tim telah memperoleh sejumlah informasi mengenai pihak yang pernah menggunakan bangunan setelah sebelumnya Ombudsman RI menemukan foto dan sejumlah barang di dalamnya.

"Memang ada yang ditempati atau dihuni dengan ditandai adanya foto. Itu kami sudah dapatkan beberapa informasi, siapa yang di sana dan kami menindaklanjuti siapa yang membiarkan dan sebagainya," ujarnya.

Selain bangunan tersebut, tim pemeriksa mendalami keberadaan sejumlah fasilitas lain, antara lain tempat kebugaran dan ruangan yang disebut direncanakan sebagai simulator golf.

Menurut Rudi, simulator golf tersebut belum selesai dibangun dan baru terdapat karpet. Tim masih mendalami proses pengadaan fasilitas tersebut.

Pemeriksaan juga mencakup ruangan asimilasi di bagian belakang yang menurut informasi telah lama digunakan sebagai tempat latihan. Tim menemukan dua warga binaan berada di lokasi tersebut dan masih mendalami keberadaannya.

Rudi mengungkapkan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan adanya peristiwa penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan ketentuan disiplin aparatur sipil negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kesimpulan sementara bahwa ada peristiwa penyalahgunaan wewenang. Saya ulangi lagi, ada peristiwa penyalahgunaan wewenang," kata Rudi.

Ia menyebut penyalahgunaan wewenang termasuk kategori pelanggaran disiplin berat. Namun, Kemenimipas belum menyampaikan pihak yang diduga bertanggung jawab karena pemeriksaan dan analisis masih berlangsung.

Halaman Selanjutnya

Tim gabungan yang melakukan pemeriksaan melibatkan Inspektorat Jenderal Kemenimipas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Pengamanan dan Intelijen, serta Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat.

Harga Emas Antam Naik Rp15 Ribu, Nyaris Tembus Rp2,6 Juta per Gram

calendar_today 30.09.2026 - person  - timer ~

Rabu, 30 September 2026 - 13:02 WIB

VIVA – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam kembali mengalami kenaikan pada perdagangan Rabu, 30 September 2026. Harga emas Antam naik Rp15.000 per gram dan kini berada di level Rp2,595 juta.

Baca Juga

Berdasarkan pantauan dari laman Logam Mulia di Jakarta pada pukul 09.07 WIB, harga emas Antam naik dari sebelumnya Rp2.580.000 menjadi Rp2.595.000 per gram. Kenaikan tersebut membuat harga emas Antam semakin mendekati level Rp2,6 juta per gram.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sejalan dengan kenaikan harga jual, harga beli kembali atau buyback emas Antam juga ikut naik. Harga buyback tercatat menjadi Rp2.405.000 per gram.

Baca Juga

Meski demikian, harga emas batangan Antam dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar dan kebijakan harga yang berlaku.

Untuk transaksi buyback dengan nilai lebih dari Rp10 juta, terdapat ketentuan pajak penghasilan. Transaksi tersebut dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 persen yang dipotong langsung dari total nilai transaksi saat pelaksanaan buyback.

Baca Juga

Sementara itu, pembelian emas Antam dikenakan PPh sebesar 0,25 persen dari harga dasar yang tercantum di laman resmi.

Berikut daftar harga dasar emas Antam pada Rabu, 30 September 2026:

- 0,5 gram: Rp1.347.500
- 1 gram: Rp2.595.000
- 2 gram: Rp5.130.000
- 3 gram: Rp7.670.000
- 5 gram: Rp12.750.000
- 10 gram: Rp25.445.000
- 25 gram: Rp63.487.000
- 50 gram: Rp126.895.000
- 100 gram: Rp253.712.000
- 250 gram: Rp634.015.000
- 500 gram: Rp1.267.820.000
- 1.000 gram: Rp2.535.600.000

Di sisi lain, harga emas di Pegadaian juga menunjukkan perbedaan harga untuk tiga produk emas yang dipasarkan, yakni Galeri24, Antam, dan UBS.

Berdasarkan pantauan laman Pegadaian pada pukul 10.56 WIB, harga emas Galeri24 berada di level Rp2.527.000 per gram. Sementara emas Antam di Pegadaian dibanderol Rp2.634.000 per gram dan emas UBS berada di level Rp2.552.000 per gram.

Untuk produk Galeri24, emas tersedia dalam ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Emas UBS tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram, sedangkan emas Antam di Pegadaian tersedia hingga ukuran 100 gram.

Berikut daftar harga emas Galeri24, Antam, dan UBS di Pegadaian pada Rabu, 30 September 2026:

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Galeri24

- 0,5 gram: Rp1.325.000
- 1 gram: Rp2.527.000
- 2 gram: Rp4.993.000
- 5 gram: Rp12.391.000
- 10 gram: Rp24.717.000
- 25 gram: Rp61.461.000
- 50 gram: Rp122.825.000
- 100 gram: Rp245.528.000
- 250 gram: Rp612.311.000
- 500 gram: Rp1.224.621.000
- 1.000 gram: Rp2.449.240.000

Halaman Selanjutnya

Antam

Berantas mafia tanah, Polres Ogan Ilir gandeng ATR/BPN

calendar_today 30.09.2026 - person  - timer ~

Berantas mafia tanah, Polres Ogan Ilir gandeng ATR/BPN

Rabu, 30 September 2026 12:59 WIB

Kepolisian Resor Ogan Ilir dan Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Ogan Ilir menyepakati sinergi pemberantasan mafia tanah guna memperkuat kepastian hukum pertanahan di daerah tersebut. ANTARA/HO/Polres Ogan ilir

Palembang (ANTARA) - Kepolisian Resor Ogan Ilir dan Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan menyepakati sinergi pemberantasan mafia tanah guna memperkuat kepastian hukum pertanahan di daerah tersebut.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan silaturahmi yang dihadiri langsung Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti dan Kepala Kantah ATR/BPN Ogan Ilir Gentur Adi Praponco di Ruang Rapat Kapolres Ogan Ilir, Selasa.

Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti mengatakan bahwa ATR/BPN merupakan mitra krusial bagi Polri dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif terkait isu-isu agraria.

"Kami mengajak ATR/BPN untuk terus mempererat koordinasi dan kolaborasi demi mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Polres Ogan Ilir memberikan dukungan penuh terhadap penegakan hukum dalam menindak tegas setiap praktik sindikat maupun mafia tanah yang merugikan warga dan negara," katanya.

Kepala Kantah ATR/BPN Ogan Ilir Gentur Adi Praponco menyatakan komitmen instansinya untuk memperkuat koordinasi guna mengantisipasi sekaligus menyelesaikan berbagai konflik serta sengketa pertanahan secara berkeadilan dan sesuai aturan yang berlaku.

Sinergi lintas sektoral ini diharapkan mampu memitigasi risiko kejahatan pertanahan sejak dini serta mencegah potensi kerugian negara akibat konflik agraria di wilayah Ogan Ilir.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, jajaran Satuan Intelkam Polres Ogan Ilir akan melakukan pemantauan berkala untuk mengawal iklim kamtibmas agar tetap terjaga.

Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Dolly Rosana
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Polisi amankan terduga pelaku pembunuhan di OKU Selatan

calendar_today 30.09.2026 - person  - timer ~

Polisi amankan terduga pelaku pembunuhan di OKU Selatan

Rabu, 30 September 2026 12:57 WIB

Tersangka menjalani pemeriksaan di Mapolres OKU Selatan. ANTARA/HO/Polres OKU Selatan

Muaradua (ANTARA) - Satreskrim Polres Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan mengamankan IF (37), tersangka pembunuhan terhadap Johan (65) di Desa Tebat Gabus, Kecamatan Kisam Tinggi, Sabtu (26/9).

“Satreskrim mengamankan tersangka berinisial IF (37), warga Dusun II, Desa Tebat Gabus, Kecamatan Kisam Tinggi, beberapa jam setelah peristiwa terjadi,” kata Kapolres OKU Selatan AKBP I Made Redi Hartana melalui Kasat Reskrim AKP Aston L Sinaga dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA dari Palembang, Selasa.

Aston mengatakan Johan meninggal dunia setelah terlibat perkelahian dengan tersangka yang menggunakan senjata tajam.

Saat ini, kata dia, tim penyidik masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengungkap secara utuh rangkaian kejadian tersebut.

Berdasarkan keterangan awal yang dihimpun penyidik di lapangan, peristiwa bermula ketika IF berada di rumah tetangganya bernama Gito.

Saat itu, IF mendengar Johan menggedor rumahnya sambil berteriak dan membawa sebilah parang.

Situasi kemudian memanas ketika Johan mengejar IF sambil mengayunkan parang.

“Pelaku sempat menangkis serangan menggunakan tangan sebelum membalas dengan menusuk korban menggunakan pisau sebanyak dua kali,” kata Aston.

Tusukan pertama mengenai punggung sebelah kiri Johan, sedangkan tusukan kedua mengenai bagian telinga kanan hingga korban meninggal dunia.

IF kemudian diamankan warga bersama personel Polsek Kisam Tinggi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam perkara itu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain sebilah parang bergagang kayu beserta sarung berwarna cokelat yang disebut milik korban.

Selain itu, polisi menyita sebilah senjata tajam jenis garpu bergagang kayu yang disebut milik tersangka, satu helai kaus cokelat, dan satu lembar kain sarung.

Penyidik menerapkan Pasal 458 dan/atau Pasal 466 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait perkara pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

“Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi untuk mendalami seluruh rangkaian kejadian serta menentukan konstruksi hukum dalam perkara tersebut,” ujarnya.

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Dolly Rosana
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Pemkot Palu-Bursa Efek Indonesia konsisten beri pemahaman literasi keuangan bagi ASN

calendar_today 30.09.2026 - person  - timer ~

Pemkot Palu-Bursa Efek Indonesia konsisten beri pemahaman literasi keuangan bagi ASN

Rabu, 30 September 2026 12:55 WIB

Arsip- Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu Rahmad Mustafa mengecek harga bahan pangan di pasar tradisional di Kota Palu. (ANTARA/HO-Humas Pemkot Palu)

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) konsisten berkolaborasi memberikan pemahaman tentang literasi keuangan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan tersebut.

"Kami memandang peningkatan literasi keuangan merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia (SDM). Literasi keuangan yang baik akan lebih mampu merencanakan masa depan," kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu Rahmad Mustafa di Palu, Rabu.

Menurut dia, pemahaman tentang literasi keuangan memiliki banyak manfaat. Selain menambah pemahaman tentang manajemen investasi dan keuangan, literasi keuangan juga dapat membantu menghindari praktik investasi bodong.

Maka kolaborasi yang menggandeng BEI melalui Sekolah Pasar Modal merupakan komitmen pemerintah menghadirkan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di era modern.

"Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menjadi galeri investasi di lingkungan Pemkot Palu sebagai sarana pembelajaran bagi ASN dalam memahami pasar modal secara teori maupun praktik investasi yang benar," ujar dia.

Sementara itu, Kepala BEI Perwakilan Sulawesi Tengah Putri Irnawati menjelaskan bahwa pasar modal bukan hanya sekadar transaksi investasi pada bursa efek, melainkan bagian dari upaya memberikan penguatan literasi, pemanfaatan platform pasar saham untuk kepentingan dalam mengelola keuangan, serta pembangunan ekonomi masyarakat pada sektor bursa efek.

Berdasarkan data KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia, segmentasi pegawai (swasta, PNS, guru) di Sulawesi Tengah yang melantai di Bursa Efek sekitar 61,4 persen dengan jumlah aset sebanyak Rp988,88 miliar.

"Kalau dilihat dari sebaran investor berdasarkan pekerjaan, pegawai masih berada di posisi teratas 61,4 persen. Ini menandakan bahwa segmen pegawai sangat tertarik dengan investasi pasar modal," ujar dia.

Ia menjelaskan BEI juga memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat di bidang investasi, supaya pemahaman tentang literasi keuangan masyarakat semakin tumbuh.

Langkah itu krusial untuk melindungi publik dari bahaya investasi bodong, judi daring, dan pinjaman daring ilegal dengan cara membentuk basis investor domestik yang cerdas dan rasional.

"Meskipun regulator utama literasi keuangan nasional secara makro adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kami bertindak sebagai perpanjangan tangan dalam menyampaikan edukasi investasi kepada masyarakat," kata Putri.

Pewarta : Mohamad Ridwan
Editor: Muhammad Zulfikar
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Bikin Geger! 2 Pengunjung Diduga Hendak Serahkan Sabu ke Napi yang Sidang di PN Jakpus

calendar_today 30.09.2026 - person  - timer ~

Rabu, 30 September 2026 - 12:54 WIB

Jakarta, VIVA – Dua pengunjung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat diamankan polisi setelah diduga hendak menyerahkan narkoba jenis sabu kepada seorang narapidana yang akan menjalani sidang.

Baca Juga

Kabar penangkapan tersebut sebelumnya viral di media sosial. Peristiwa itu disebut terjadi di lingkungan PN Jakarta Pusat pada Selasa, 29 September 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Kabar tersebut berawal dari unggahan akun Threads @_hendriksiahaan. Dalam unggahan itu, turut dilampirkan foto suasana di lingkungan pengadilan ketika seorang ibu yang membawa anak disebut mengadu kepada petugas setelah melihat sejumlah orang yang dicurigai terlibat peredaran narkoba.

Baca Juga

“Momen terseru hari ini di PN Jakpus ada bandar garem ketangkep pas lagi mau ngasi garem ke napi yang mau sidang,” tulis keterangan dalam akun tersebut, dikutip, Rabu, 30 September 2026.

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, Ajun Komisaris Besar Polisi Wisnu Kuncoro membenarkan adanya penindakan terhadap dua orang di lingkungan PN Jakarta Pusat.

Baca Juga

"Kejadiannya kemarin, kita amankan dua orang pengunjung," kata Wisnu.

Meski demikian, polisi belum membeberkan secara rinci bagaimana awal mula dugaan penyerahan narkoba tersebut terjadi. Wisnu juga belum menjelaskan secara detail identitas maupun peran kedua orang yang diamankan dalam perkara tersebut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Nanti kronologi lengkapnya," ucapnya.

Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap kronologi lengkap dugaan peredaran narkoba yang disebut melibatkan pengunjung dan seorang narapidana di lingkungan pengadilan tersebut.

Bea Cukai dan TNI-Polri Gagalkan Penyelundupan 13 Kg Sabu, Warga Ketungau Hulu Ditangkap

Tim gabungan Bea Cukai bersama TNI-Polri berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu (methamphetamine) di area perbatasan Indonesia–Malaysia.

VIVA.co.id

27 September 2026

Kabupaten OKI optimalkan Rp20 miliar Banpres untuk perkuat penanganan karhutla

calendar_today 30.09.2026 - person  - timer ~

Kabupaten OKI optimalkan Rp20 miliar Banpres untuk perkuat penanganan karhutla

Rabu, 30 September 2026 12:54 WIB

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, mengoptimalkan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut. (ANTARA/HO/Pemkab OKI)

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, mengoptimalkan penggunaan dana Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp20 miliar untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut.

Bupati OKI Muchendi dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang, Selasa, mengatakan pemanfaatan Banpres harus segera diterjemahkan menjadi penguatan penanganan karhutla di lapangan dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Bantuan ini harus segera kita manfaatkan untuk memperkuat penanganan karhutla. Kita percepat, tetapi tetap sesuai regulasi, tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Ia mengatakan anggaran tersebut dapat diarahkan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan karhutla, pengadaan peralatan dan perlengkapan penanganan, alat pemantauan kualitas udara, pembangunan sumur bor, dukungan operasional satuan tugas hingga insentif relawan.

Selain itu, anggaran dapat digunakan untuk mendukung penguatan penegakan hukum serta peningkatan layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Penguatan layanan kesehatan tersebut mencakup kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi dampak karhutla dan memburuknya kualitas udara, khususnya di wilayah yang berisiko terdampak.

Pemanfaatan Banpres mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ tanggal 9 September 2026 tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan pemerintah daerah lainnya untuk penanganan karhutla.

“Transparansi harus terlihat dari penggunaan hingga hasilnya. Kita harus bisa mengetahui anggaran digunakan untuk apa, di mana, siapa yang bekerja, dan apa hasilnya,” ujarnya.

Sejalan dengan penguatan anggaran, Pemkab OKI juga memperkuat penanganan karhutla berbasis data untuk menentukan langkah di lapangan.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD OKI Pratama Suryadi mengatakan setiap titik karhutla akan dipetakan berdasarkan lokasi, tingkat prioritas, kekuatan personel, peralatan, tindakan yang telah dilakukan hingga kebutuhan penanganan berikutnya.

“Sesuai arahan Bapak Bupati, setiap akan dipetakan, bukan hanya lokasinya, tetapi tingkat prioritas, personel, peralatan, tindakan yang sudah dilakukan, hasilnya, serta kebutuhan berikutnya,” katanya.

Pemetaan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPBD, TNI/Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran, Masyarakat Peduli Api (MPA), Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) hingga unsur terkait lainnya.

Setiap titik juga akan dicatat berdasarkan tindakan yang telah dilakukan, seperti pengecekan, pemadaman, pendinginan, patroli hingga pembatasan atau isolasi area.

Hasil penanganan kemudian menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk apakah titik telah padam, masih terbakar, kembali muncul atau membutuhkan penanganan lanjutan.

“Dengan pola ini, data tidak berhenti sebagai laporan. Data menjadi dasar menentukan siapa yang dikerahkan dan tindakan apa yang dilakukan. Hasilnya kemudian menjadi bahan untuk menentukan langkah berikutnya,” ujar Pratama.

Untuk memperkuat analisis, BPBD OKI juga melakukan pemetaan titik panas atau hotspot dengan wilayah Hak Guna Usaha (HGU) dan izin konsesi perusahaan.

Pemetaan tersebut mengelompokkan hotspot yang berada di dalam wilayah HGU atau konsesi, di sekitar batas wilayah, serta di luar wilayah HGU atau konsesi.

Khusus titik yang berada di dalam atau sekitar wilayah konsesi, data akan dilengkapi dengan nama perusahaan, desa dan kecamatan, koordinat, jarak dari batas konsesi, kondisi lapangan serta tindakan penanganan yang telah dilakukan.

Hasil pemetaan tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam bentuk peta dan tabel untuk melihat keterkaitan lokasi hotspot dengan wilayah konsesi, penempatan personel, peralatan serta tindakan penanganan karhutla.

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Dolly Rosana
COPYRIGHT © ANTARA 2026