Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua DPR RI Puan Maharani angkat suara usai tak hadir dalam audiensi tiga pimpinan DPR dengan massa aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di kompleks parlemen, Kamis (27/8).
Puan menggelar jumpa pers bersama Wakil Ketua DPR dari Golkar Sari Yuliati usai audiensi tersebut. Puan berkata saat audiensi dengan massa aksi berlangsung, ia dan Sari memimpin pelaksanaan Paripurna yang digelar di waktu bersamaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Puan, ketidakhadirannya dalam audiensi karena pembagian tugas. Ia mengaku mengambil alih Paripurna bersama Sari usai Dasco meninggalkan rapat dan menerima massa aksi.
"Memang, kami membagi tugasnya karena kan saya dan Bu Sari memimpin Paripurna, sebelumnya pak Dasco memimpin Paripurna," kata Puan.
Saat paripurna masih dipimpin Dasco, Puan mengaku sempat ada pertemuan sehingga tak bisa mengikutinya dari awal. Oleh karena itu, dia mengambil alih Paripurna saat pimpinan DPR yang lain menerima massa aksi.
"Saya tadi ada pertemuan dulu. Ya, ini Pimpinan ada satu ketua dan empat wakil ketua, memang bertugas untuk bisa menemui masyarakat," katanya.
Dari lima pimpinan DPR, hanya tiga pimpinan yang menemukan massa aksi dari AMPB yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustopa.
Sedangkan Puan bersama Sari memimpin pelaksanaan Paripurna yang berisi agenda sejumlah pengambilan keputusan.
Sementara itu, hasil audiensi menyepakati satu dari dua poin tuntutan, yakni merampungkan RUU Perampasan Aset maksimal 15 Desember 2026. Sedangkan, satu tuntutan lain, hukuman mati koruptor, menemui jalan buntu.
Dalam audiensi, perwakilan AMPB, Teguh Istiyanto sempat menyampaikan kekecewaan karena audiensi tak ikut dihadiri Puan.
"Seharusnya sih yang kami minta menemui Ibu Ketua, tapi tadi di sidang paripurna tidak hadir. Dan saya nyatakan saya kecewa," kata Teguh.
(thr/wis)
Jakarta, CNBC Indonesia - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memaparkan produksi gas nasional hingga 31 Juli 2026 rata-rata mencapai 6.544 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Angka ini masih lebih rendah dari target dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar 6.837 MMSCFD.
Begitu juga dengan realisasi salur gas. Hingga Juli 2026 baru tercatat rata-rata sebesar 5.208 MMSCFD, lebih rendah dari target APBN 2026 sebesar 5.508 MMSCFD.
Bila dibandingkan dengan realisasi pada 2025, produksi dan salur gas sepanjang 2026 ini juga terlihat mengalami penurunan. Pada 2025, produksi gas tercatat mencapai 6.753 MMSCFD dan salur gas tercatat sebesar 5.425 MMSCFD.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, belum tercapainya target produksi dan salur gas ini karena terdapat beberapa kendala.
Pertama, terjadinya insiden kebocoran pipa gas PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) pada awal 2026 yang berdampak pada pengapalan migas 9 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), antara lain PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Bumi Siak Pusako (BSP), SPR Langgak, APGWI, EMP Gandewa, EMP Tonga, PHE Jambi Merang, MEPG, dan PetroChina Jabung.
Lalu, terjadinya gangguan pada Wilayah Kerja (WK) Berau atau Lapangan Gas Tangguh yang dikelola BP Berau Ltd, yang menyebabkan penghentian operasional yang tak diduga (unplanned shutdown) berulang.
"Nah untuk gas tadi itu menurun. Tadi saya sampaikan di TGI pipa putus 200 MMSCFD, di Subang juga ada kecelakaan dan baru saja selesai perbaikan, dan di BP ada kebakaran switchgear yang sampai hari ini belum 100% perbaikannya," jęłas Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, dikutip Kamis (27/8/2026).
Meski demikian, BP Berau Ltd merupakan produsen gas terbesar di RI saat ini. Dari Lapangan Gas Tangguh, Blok Berau di Papua Barat, BP Berau Ltd telah menyalurkan 1.478 MMSCFD atau 95,4% dari target pada APBN 2026 yang ditetapkan sebesar 1.550 MMSCFD.
Produsen gas terbesar kedua yaitu PT Pertamina EP. Pertamina EP tercatat telah menyalurkan gas sebesar 563 MMSCFD tau 89,4% dari target 630 MMSCFD.
Kemudian, posisi ketiga ENI East Sepinggan Ltd dengan jumlah penyaluran gas sebesar 466 MMSCFD, lebih tinggi dari target atau 120,9% dari target APBN 385 MMSCFD.
Berikut daftar 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan penyaluran gas bumi terbesar hingga 31 Juli 2026:
1. BP Berau Ltd.: 1.478 MMSCFD
2. PT Pertamina EP: 563 MMSCFD
3. ENI East Sepinggan Ltd.: 466 MMSCFD
4. Medco E&P Grissik Ltd.: 458 MMSCFD
5. PT Pertamina Hulu Mahakam: 365 MMSCFD
6. JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi: 317 MMSCFD
7. Husky-CNOOC Madura Ltd.: 213 MMSCFD
8. ENI Muara Bakau B.V.: 101 MMSCFD
9. PetroChina International Jabung Ltd.: 121 MMSCFD
10. PT Pertamina EP Cepu: 151 MMSCFD
Dan lainnya dengan total realisasi salur gas 5.208 MMSCFD atau 94,5% dari target 5.508 MMSCFD.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah telah menyiapkan strategi dalam menghadapi kekeringan lahan akibat fenomena El Nino, guna menjaga produktivitas pertanian.
Amran mengatakan pemerintah telah mengantisipasi dampak kekeringan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai program penguatan sektor pertanian di seluruh Indonesia.
"Itu menghadapi kekeringan lahan pertanian sudah diantisipasi sejak awal. Kan kita sudah antisipasi sejak pemerintahan Bapak Prabowo-Gibran (Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka)," kata Mentan ditemui di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Kamis.
Dia menyebutkan berbagai langkah strategis yang disiapkan pemerintah menghadapi kekeringan melalui irigasi, pompanisasi, embung, dan benih tahan kering untuk menjaga produksi pangan nasional.
"Kan kita sudah ada irigasi, ada pompanisasi, ada embung, kemudian ada benih tahan kekeringan, kemudian ada cetak sawah, optimalisasi rawa," ujar Amran.
Strategi tersebut dilakukan dengan mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi agar pasokan air menuju lahan pertanian tetap terjaga selama musim kemarau berlangsung di sentra produksi pangan.
Pemerintah juga memperluas program pompanisasi untuk membantu petani memperoleh pasokan air dari sumber terdekat sehingga aktivitas tanam dan produktivitas lahan tetap berjalan secara optimal.
Selain itu, pembangunan embung terus dilakukan sebagai cadangan air bagi kawasan pertanian yang rawan kekeringan sehingga petani memiliki sumber air ketika curah hujan menurun.
Kementerian Pertanian (Kementan) juga menyediakan benih padi tahan kekeringan agar tanaman tetap mampu berproduksi meskipun menghadapi kondisi cuaca yang lebih kering dibandingkan musim normal.
Program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa turut menjadi bagian strategi pemerintah untuk memperluas areal tanam sekaligus menjaga produksi beras nasional di tengah ancaman El Nino.
"Nah, itu bentuk antisipasi dari pada kekeringan. Alhamdulillah hari ini stok (beras) kita (yang dikelola Perum Bulog) masih ada 5 juta ton. Jadi aman," beber Amran.
Meski begitu, Mentan tidak merinci lebih lanjut berapa jumlah irigasi yang dibangun hingga pompa air yang telah disalurkan dalam menghadapi kekeringan akibat El Nino. Hanya saja, ia memastikan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis agar sektor pertanian tetap aman dan terjaga meski memasuki musim kemarau.
Lebih lanjut Amran mengatakan dirinya menerima laporan luas lahan terdampak kekeringan hingga saat ini hanya sekitar 30 ribu hektare dari total luas tanam nasional sekitar 11 juta hektare.
"Laporan terakhir kami terima, itu paling terakhir itu 30 ribuan hektare. Itu kecil karena luas tanam kita 11 juta (hektare). Kecil. Insya Allah tidak (mempengaruhi produktivitas pertanian)," kata Amran.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kamis, 27 Agustus 2026 14:43 WIB
Kepala Dishub Batam Leo Putra (ANTARA/Amandine Nadja)
Batam (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), memperkuat pengawasan parkir di tepi jalan umum dengan memvalidasi 522 parkir yang tersebar di wilayah Batam untuk memastikan tata pengelolaan sekaligus meningkatkan akurasi penerimaan retribusi parkir.
Kepala Dishub Batam Leo Putra mengatakan saat ini titik parkir di seluruh titik kota perlu divalidasi berdasarkan kondisi di lapangan.
“Harus ada database yang baik dan benar. Karena itu, sekarang kita validasi data titik parkir di Batam di tiap kecamatan memastikan titik dan jukir (juru parkir) di titik itu. Mulai hari ini kita turun dengan camat dan tim gabungan,” kata Leo di Batam, Kamis.
Dishub Batam juga menyiapkan aplikasi untuk memetakan seluruh titik parkir. Melalui sistem tersebut, kata Leo, lokasi parkir nantinya dapat diketahui berdasarkan koordinat dan terhubung langsung dengan Dishub Batam.
“Jadi bukan data lisan tapi betul-betul berbasis data dan terkoneksi di database kita,” ujarnya.
Ia mengatakan pemutakhiran data juga dilakukan untuk mengidentifikasi potensi riil satuan ruang parkir (SRP) sebagai dasar penetapan dan optimalisasi target pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami menargetkan proses validasi terhadap seluruh titik parkir dapat selesai dalam waktu sekitar tiga bulan,” katanya.
“Kami terus melakukan razia parkir. Razia jangan hanya rutinitas, harus ada tim validasi yang masuk untuk mem-backup. Tahun ini akan dilaksanakan sebanyak 36 kali, sudah 3 kali kami turun. Kalau ada yang tidak benar akan diamankan, kalau ada kecurangan akan ditindak,” ujarnya.
Di sisi penerimaan, Leo mengatakan penataan dan validasi tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan parkir sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.
Ia menyebut target retribusi parkir tahun 2026 mencapai sekitar Rp37 miliar. Target tersebut terdiri dari sekitar Rp21 miliar dari parkir tepi jalan, Rp6 miliar dari parkir mandiri dan Rp10 miliar dari stiker parkir tahunan.
Sebagai pembanding, target retribusi parkir sekitar Rp11 miliar pada 2024 dan meningkat menjadi Rp15 miliar pada 2025. Hingga bulan Agustus 2026, retribusi parkir masih tercatat di angka sekitar Rp8 miliar.
Leo mengatakan Dishub Batam akan mengoptimalkan penerimaan hingga akhir tahun. Berdasarkan perhitungannya, penerimaan dari retribusi parkir masih berpeluang berada di kisaran Rp20 miliar lebih.
“Insya Allah kami pastikan sampai tahun ini di atas Rp20 miliar,” ujarnya.
Baca juga:
Jamintel sebut Pulau Penyengat berperan besar dalam sejarah Melayu
Balai Karantina Kepri dan TNI AL temukan bawang impor ilegal masuk Natuna
Pewarta : Amandine Nadja
Editor:
Yuniati Jannatun Naim
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) resmi menghapus Suriah dari daftar State Sponsors of Terrorism (SSOT) atau negara sponsor terorisme. Hal ini membuka babak baru hubungan Washington-Damaskus setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024.
Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa menyambut keputusan tersebut. "Hari ini, Suriah menghilangkan noda gelap dan merobek bab menyakitkan dari masa lalunya untuk memulai jalan pembangunan, rekonstruksi, dan pembangunan kembali," kata al-Sharaa dalam pidatonya pada Selasa, seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (27/8/2026).
Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan rencana pencabutan status tersebut pada Juli. Keputusan yang telah berlaku terhadap Suriah sejak 1979 itu mulai efektif setelah melewati tinjauan Kongres selama 45 hari.
Status SSOT membawa konsekuensi ekonomi dan keuangan, termasuk pembatasan bantuan asing, ekspor pertahanan, transaksi keuangan tertentu, serta transfer barang dengan penggunaan sipil maupun militer. Penetapan itu juga membuat bank dan perusahaan cenderung lebih berhati-hati berbisnis dengan negara yang masuk daftar karena risiko hukum dan kepatuhan.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pencabutan status Suriah dilakukan setelah Damaskus memberikan "jaminan resmi" bahwa pemerintahannya tidak akan mendukung aksi terorisme internasional di masa depan. Washington juga menyoroti kerja sama pemerintah al-Sharaa dengan AS dalam memerangi kelompok Islamic State atau ISIS.
Keputusan tersebut dinilai dapat membantu pemulihan ekonomi Suriah. Sina Azodi, asisten profesor Politik Timur Tengah di George Washington University, mengatakan penghapusan dari daftar SSOT membawa "banyak manfaat", terutama karena dapat mempermudah akses Suriah ke sistem keuangan dan perbankan internasional.
"Semua ini akan membantu hubungan perdagangan, investasi, dan hubungan diplomatik menjadi lebih menarik," kata Azodi.
Dengan keluarnya Suriah, hanya Iran, Kuba, dan Korea Utara yang masih tercantum dalam daftar SSOT AS. Ketiganya memiliki sejarah hubungan yang panjang dan penuh konflik dengan Washington.
Iran telah ditetapkan sebagai sponsor negara terorisme sejak 1984. AS menuduh Teheran mendukung berbagai kelompok bersenjata di kawasan, termasuk Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, serta kelompok-kelompok di Irak dan Suriah. Status tersebut menjadi dasar bagi berbagai sanksi terhadap pemerintah, sektor keuangan, militer, dan industri minyak Iran.
Kuba pertama kali masuk daftar pada 1982 setelah Washington menuduh Havana mendukung kelompok revolusioner bersenjata. Presiden Barack Obama sempat menghapus Kuba dari daftar pada 2015 dalam periode pencairan hubungan diplomatik, tetapi Trump kembali memasukkannya pada Januari 2021.
Upaya pemerintahan Joe Biden untuk mencabut status tersebut pada Januari 2025 juga kemudian dibatalkan setelah Trump kembali menjabat.
Sementara itu, Korea Utara masuk daftar pada 1988, terutama terkait perannya dalam pengeboman Korean Air Flight 858 pada 1987 yang menewaskan 115 orang.
Washington mencabut status tersebut pada 2008 sebagai bagian dari negosiasi program nuklir Pyongyang, tetapi Trump mengembalikannya pada 2017. Korea Utara kini juga menghadapi sanksi luas terkait program nuklir, rudal, proliferasi senjata, dan isu keamanan lainnya.
Di luar daftar SSOT, AS memiliki berbagai rezim sanksi yang menargetkan negara, perusahaan, maupun individu. Rusia, misalnya, dikenai sanksi luas terkait perang di Ukraina, tetapi belum dimasukkan ke dalam daftar sponsor negara terorisme meski sejumlah anggota parlemen AS telah menyerukan langkah tersebut.
Venezuela juga menghadapi berbagai sanksi AS, terutama terhadap pejabat dan sektor minyaknya. Namun, Washington belakangan memberikan sejumlah pelonggaran dan keringanan yang memungkinkan aktivitas bisnis terbatas di sektor minyak, pertambangan, dan keuangan Venezuela.
Dampak SSOT terhadap masyarakat juga menjadi sorotan. Ed Augustin, jurnalis dan pembuat film independen yang berbasis di Kuba, mengatakan status tersebut "pastinya membuat kehidupan orang biasa menjadi lebih buruk" karena membuat Kuba dipandang sebagai negara yang harus dihindari dalam sistem keuangan global.
Analis politik Suriah Ruslan Trad dari Atlantic Council menilai daftar tersebut tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen kontraterorisme. Menurut dia, status SSOT juga dapat menjadi "pengungkit hubungan bilateral dan sinyal strategis" dalam kebijakan luar negeri AS.
"Daftar SSOT kurang berfungsi sebagai registri terorisme objektif dan lebih sebagai katup tekanan kebijakan luar negeri," kata Trad.
Dengan Suriah kini keluar dari daftar tersebut, keputusan Washington menunjukkan bahwa status SSOT dapat berubah seiring pergeseran hubungan politik. Bagi Iran, Kuba, dan Korea Utara, keberadaan mereka dalam daftar itu berarti tekanan terhadap akses ke sistem keuangan global masih akan menjadi salah satu instrumen utama AS.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
REPUBLIKA.CO.ID, SITUBONDO - Bagi Tika Wulandari, bekerja di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM bukan sekadar tentang mendapatkan penghasilan. Dari pekerjaannya sebagai Account Officer yang mendampingi nasabah PNM Mekaar, ia perlahan mampu membantu ekonomi keluarga, mewujudkan impian sang ayah memiliki perahu sendiri, hingga membuka kesempatan kerja bagi orang lain.
Tika tumbuh dalam keluarga nelayan dengan kondisi ekonomi terbatas. Ayahnya bekerja mengikuti kapal milik orang lain dengan penghasilan yang tidak menentu. Sejak kecil, Tika pun terbiasa membantu orang tua. Bahkan setelah lulus SMK, ia memilih bekerja terlebih dahulu karena ingin membantu keluarga dan tidak menambah beban orang tua.
Pada 2019, Tika bergabung sebagai Account Officer Mekaar di PNM. Pekerjaannya mempertemukannya dengan banyak ibu prasejahtera yang berjuang mengembangkan usaha. Kedekatan dengan nasabah membuat Tika melihat perjuangan mereka seperti perjuangan keluarganya sendiri.
“Yang saya bayangkan adalah saya seperti menolong ibu saya sendiri,” kenang Tika.
Dari penghasilannya, Tika mulai menyisihkan uang untuk kebutuhan keluarga. Ia menabung membeli sepeda motor untuk menunjang pekerjaan dan membantu ibunya membeli sapi. Hingga pada 2022, ia berhasil membeli perahu untuk ayahnya yang selama bertahun-tahun bekerja mengikuti kapal orang lain.
Perahu tersebut kemudian membawa manfaat yang lebih luas. Sang ayah kini tidak hanya melaut untuk keluarganya, tetapi juga membantu orang lain mendapatkan penghasilan.
“Sekarang ada sekitar 20 hingga 25 orang yang bantu Ayah sebagai nelayan. Penghasilan yang awalnya untuk membantu keluarga ternyata menjadi modal yang membuka kesempatan mencari nafkah bagi orang lain,” cerita Tika.
Kisah tersebut menjadi gambaran bahwa sebuah kesempatan dapat menciptakan dampak yang terus berkembang. Penghasilan seorang karyawan dapat membantu keluarga, lalu berkembang menjadi sumber penghidupan bagi orang lain.
Direktur Utama PNM, Kindaris mengatakan semangat tersebut sejalan dengan cara PNM melihat pemberdayaan. PNM tidak hanya hadir untuk membantu ibu-ibu prasejahtera mengembangkan usaha, tetapi juga membersamai Insan PNM yang dalam kesehariannya turut berjuang untuk keluarga.
“Perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan tidak hanya dilakukan bersama nasabah, tetapi juga bersama Insan PNM yang setiap hari hadir mendampingi mereka. Banyak dari karyawan kami yang juga merupakan tulang punggung keluarga. Ketika mereka bertumbuh melalui pekerjaannya, ada keluarga yang ikut merasakan manfaatnya,” ujar Kindaris.
Menurutnya, perjalanan Tika menunjukkan bahwa dampak dari sebuah pekerjaan dapat melampaui apa yang terlihat.
“Dari penghasilan yang diperoleh, Tika bisa membantu keluarga, mewujudkan impian orang tuanya, melanjutkan pendidikan, hingga membuka kesempatan bagi orang lain untuk bekerja. Inilah semangat yang ingin terus kami bangun di PNM untuk membersamai setiap perjuangan agar manfaatnya dapat tumbuh dari satu keluarga dan menjalar ke masyarakat di sekitarnya,” kata Kindaris.
Selain membantu keluarganya, perjalanan Tika juga membawanya kembali pada impian yang sempat tertunda. Pada 2022, ia mendapatkan beasiswa sehingga dapat melanjutkan pendidikan tanpa membebani orang tua, sambil tetap bekerja di PNM.
“Dari pekerjaan ini saya bisa membantu orang tua, bisa mewujudkan keinginan Bapak untuk punya perahu sendiri, dan sekarang saya juga bisa kuliah. Dulu saya tidak pernah membayangkan bisa sampai di titik ini,” tutur Tika.
Kisah Tika menunjukkan bahwa dampak pemberdayaan dapat bermula dari hal sederhana: kesempatan untuk bekerja, kemauan untuk berkembang, dan kemampuan mengubah penghasilan menjadi sesuatu yang bermanfaat.
Kini, sang ayah memiliki perahu sendiri, puluhan orang mendapatkan kesempatan bekerja, sementara Tika dapat terus melanjutkan pendidikan. Perjalanan tersebut bermula dari satu tekad sederhana—bekerja untuk membantu keluarga dan menciptakan kehidupan yang lebih baik.
Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya mengamankan 65 orang menjelang pelaksanaan penyampaian aspirasi di muka umum di kawasan DPR/MPR, Jakarta, sebagai langkah pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Ada beberapa upaya dan tindakan preventive strike dan preventive education yang diterapkan oleh Polda Metro Jaya. Dari rangkaian ini, ada 65 orang yang sudah diamankan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis.
Dia merinci dari 65 orang yang diamankan tersebut, sebanyak 63 orang diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), sedangkan dua orang lainnya diamankan oleh Direktorat Siber Polda Metro Jaya.
Dua orang yang diamankan Direktorat Siber Polda Metro Jaya telah dilakukan penahanan, yaknk berinisial R dan Z.
Sementara itu, terhadap 63 orang yang diamankan Ditreskrimum, polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui peran masing-masing.
"Yang hari ini, 63 sedang dalam proses pendalaman. Nanti, sesuai dengan peran dan tugasnya di antara mereka, itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana," ujar Budi.
Sebanyak 63 orang tersebut diamankan di wilayah Jakarta Timur. Mereka diketahui berasal dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta dan Jawa Barat, yang kemudian berkumpul di Jakarta Timur, mulai dari Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, serta Bandung.
Menurut Budi, 65 orang yang diamankan itu merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan kepolisian melalui berbagai metode, baik secara digital maupun konvensional.
Dia menegaskan Polda Metro Jaya tidak bermaksud membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Kepolisian berkewajiban memastikan penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan aman dan tertib, sementara masyarakat lainnya tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari.
"Kepolisian tidak pernah membatasi ruang kemerdekaan penyampaian pendapat, melainkan memastikan aspirasi tersampaikan dengan baik, seluruh masyarakat dapat beraktivitas sebagaimana mestinya," jelas Budi.
Lebih lanjut, dia mengatakan situasi Jakarta hingga sekitar pukul 10.38 WIB masih aman dan terkendali. Aktivitas masyarakat, termasuk lalu lintas, pendidikan, kegiatan ibadah, serta kegiatan perekonomian tetap berjalan.
Budi pun mengimbau masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan maupun informasi yang belum terverifikasi.
Masyarakat juga diminta agar tidak membawa atau menggunakan benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan selama mengikuti kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
Seperti diketahui, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 4.274 personel untuk mengamankan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dijadwalkan berlangsung di kawasan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis.
"Sebanyak 4.274 personel disiapkan untuk melayani kegiatan penyampaian pendapat di Gedung DPR/MPR RI," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto di Jakarta, Kamis.
Penyampaian pendapat itu dijadwalkan berlangsung di sejumlah lokasi, antara lain Gedung DPR/MPR, Silang Selatan Monas atau seberang Gedung Danareksa, dan Taman Pandang Silang Monas.
Polda Metro Jaya menempatkan personel sesuai dengan kebutuhan di setiap lokasi untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kepala Lembaga Demografi sekaligus dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), I Dewa Gede Karma Wisana, mengatakan, tekanan ekonomi adalah nyata dan terukur.
Tingkat pendapatan masyarakat dibagi menjadi lima, dengan kuintil 1 yang paling rendah dan kuintil 5 paling tinggi.
"Makin rendah pendapatan, makin habis anggaran belanja untuk makan," katanya.
Pada kuintil 1, pengeluaran untuk pangan mencapai 63,2 persen dari pendapatan, sedangkan kuintil 5 yaitu 40,5 persen.
Baca Juga: Jangan Salah Pilih, Kenali Sumber Susu Formula Anak
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 dan 2025 oleh BPS, tampak bahwa telah terjadi perubahan pola belanja. Terdapat tambahan 5,98 persen belanja bukan makanan; tambahan belanja makanan hanya 3,16 persen.
"Ada kecenderungan bahwa tambahan belanja nonmakanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Jadi, ada trade off atau penukaran karena harus tetap beli bahan bakar misalnya, sehingga kemudian memilih makanan yang lebih sederhana," tutur Dewa.
Pola belanja pangan pun berubah cukup drastis. Alokasi belanja makanan jadi atau beli di luar, meningkat cukup tajam. Yang juga meningkat yaitu rokok dan tembakau, setara dengan bahan pangan padi-padian.
Selain itu, ketika anggaran tertekan, yang pertama dikorbankan bukan jumlah kalori, melainkan mutu gizinya. Beras tetap dibeli tapi lauknya menyusut. Alokasi belanja protein seperti ikan/udang/cumi, telur dan susu serta daging menjadi makin kecil.
"Orang cenderung fokus ke sumber karbohidrat tapi minim gizi," katanya.
Protein hewani kerap dipandang sebagai bahan pangan yang mahal. Menurut Dewa, pandangan ini dipengaruhi oleh bias harga dari daging sapi.
Baca Juga: Daftar Promo JSM Alfamart 24-26 Juli 2026: Harga Diskon dari Minyak Goreng hingga Susu
"Daging sapi memang mahal tapi ada protein hewani lain seperti ikan, ayam, telur dan susu yang tidak semahal itu. Ini masih kurang optimal dikonsumsi dan sebetulnya bisa dikonsumsi lebih banyak," ujar Dewa.
Menurutnya, telur dan ikan bisa menjadi back bone untuk protein hewani keluarga sehari-hari.
"Susu juga bisa dikonsumsi untuk menambah mutu gizi makanan," kata Dewa.
Ia menegaskan bahwa generasi berikutnya akan sangat terdampak bila kesenjangan asupan gizi terus terjadi, di mana gizi yang baik hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu. Potensi penyakit yang muncul di masa mendatang pun besar, dengan biaya pengobatan yang tidak sedikit.
Optimalkan Gizi meski Budget Minimal
"Makanan sehat itu tidak harus mahal. Jangan sampai kita punya mindset bahwa makanan sehat identik dengan bahan pangan tertentu misalnya ikan salmon," ujar Ahli Nutrisi, Tara Mutiara Ramdani, S.Gz., M.Sc.
Menurutnya, rerata penduduk Indonesia sudah mencukupi kebutuhan kalori sehari-hari.
Baca Juga: Resep Es Kopi Susu Ala Kafe yang Mudah Dibuat di Rumah, Creamy dan Nikmat dengan Gula Aren
"Namun, masih didominasi oleh karbohidrat," katanya.
Bukan berarti hal itu salah. Faktanya, karbohidrat menempati porsi 50-60 persen dari asupan pangan harian. Yang perlu divariasikan adalah sumber karbohidratnya.
"Kita punya banyak sekali pangan lokal dari umbi-umbian. Contohnya kimpul, yang sekarang sedang ngetren. Beras juga beraneka warna, jadi jangan nasi putih terus," ujar Tara.
Ia pun menyoroti soal konsumsi protein masyarakat Indonesia.
"Kita punya sumber protein nabati yang sangat baik yaitu tempe dan tahu, yang memang lebih ekonomis. Tapi jangan lupakan protein hewani yang sebenarnya lebih mudah dicerna dan diserap," ujar Tara.
Terlebih untuk anak-anak, karena protein hewani mengandung asam lemak esensial lengkap, yang sangat dibutuhkan untuk menunjang tumbuh kembang anak. Mirisnya, hanya 43 persen balita usia 6-23 bulan di Indonesia yang mendapatkan Minimum Acceptable Diet (MPASI bergizi beragam, terutama telur dan daging).
Baca Juga: Bantu Program Prabowo, Aliansi Asta Cita Gaspol Gerakan Minum Susu
Seperti Dewa, Tara juga mengingatkan bahwa ikan dan telur bisa menjadi salah satu pilihan protein yang lebih ekonomis dibandingkan daging.
"Apalagi Indonesia negara kepulauan, keanekaragaman ikan sangat tinggi. Ikan juga mengandung lemak tak jenuh yang sehat," kata Tara.
Adapun susu bisa menjadi pelengkap gizi karena mengandung begitu banyak zat gizi dalam tiap porsinya.
"Susu memiliki skor DIAAS tertinggi dalam protein hewani," ujarnya.
DIAAS (Digestible Indispensable Amino Acid Score) adalah metode pengukuran kualitas protein berdasarkan seberapa baik asam amino esensial dapat dicerna dan diserap oleh tubuh. Makin tinggi skornya, makin baik penyerapan nutrisinya di dalam tubuh. Susu sapi memiliki nilai DIAAS di atas 100 persen.
Tara mengingatkan untuk berpedoman pada Tumpeng Gizi dan Isi Piringku dalam menyusun menu makan keluarga. Yaitu 2/3 piring terdiri dari karbohidrat, 2/3 sayur, 1/6 diisi oleh sumber protein, dan 1/6 lagi buah. Tentu, ada tantangan di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang.
Baca Juga: Apa Arti Susu Pahlawan saat MPLS? Ini Jawabannya Beserta Daftar Teka-teki Lainnya!
"Kita harus pintar mengatur strategi makanan yang padat gizi. Saat membeli lauk misalnya, perhitungkan apa saja kandungan gizinya? Jangan asal kenyang tapi minim gizi," jelasnya.
Menurutnya, jangan merasa bersalah bila sesekali belanja makanan di luar, atau membeli processed food yang tinggal digoreng.
"Beli makanan di warteg pun bisa kok mendapatkan gizi yang baik. Atau misalnya kita goreng sosis untuk lauk, maka tambahkan sayur yang lebih beragam, jadi asupan gizi tetap optimal," ujar Tara.
Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia, Andrew F. Saputro, mengatakan, di tengah situasi ekonomi saat ini, masyarakat perlu terus mengevaluasi kembali prioritas pengeluarannya, termasuk dalam memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga.
"Kami melihat masyarakat Indonesia saat ini berada dalam situasi yang mengharuskan mereka untuk terus mengecek ulang prioritas dalam pengeluaran. Karena itu, menurut kami, pengetahuan mengenai nutrisi menjadi semakin penting agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya," jelasnya.
Melalui kampanye nasional "Temani Langkahmu Kini dan Nanti" Frisian Flag Indonesia berkomitmen penuh untuk mendampingi seluruh keluarga Indonesia di setiap tahap kehidupan mereka khususnya masa-masa penuh tantangan ini.
Baca Juga: Standar Baru Susu Formula dari Susu Segar Hadir
"Kami berupaya mendukung kesehatan keluarga Indonesia dengan nutrisi terbaik, yaitu asupan susu kaya gizi sebagai fondasi kesehatan harian yang kuat," ucap Andrew.
Tidak hanya menghadirkan produk kaya gizi dan berkualitas, Frisian Flag juga konsisten memberikan edukasi kesehatan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi susu sejak dini dan membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat.
"Kami tidak hanya ingin menghadirkan produk yang bernutrisi, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki pengetahuan yang baik untuk mengoptimalkan manfaatnya. Misalnya dengan menghadirkan para pakar dalam diskusi hari ini, agar literasi mengenai nutrisi semakin baik dan keluarga Indonesia dapat semakin bijak dalam memprioritaskan kebutuhan yang baik bagi mereka," Andrew menerangkan.
Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya menyita 39 senjata tajam dan 201 botol kaca lengkap dengan sumbu yang diduga dipersiapkan untuk membuat bom molotov menjelang pelaksanaan penyampaian aspirasi di muka umum di kawasan DPR/MPR, Jakarta.
"Barang bukti yang ada di hadapan kita bersama, ini ada senjata tajam, airsoft gun, obat-obatan, perangkat komunikasi, bahan ataupun benda yang dipersiapkan membuat bom molotov, termasuk tujuh jeriken berisi bensin dan 201 botol kaca berikut sumbu," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis.
Barang-barang tersebut ditemukan dalam rangkaian tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya.
Budi menegaskan senjata tajam dan barang-barang lain yang ditemukan itu tidak diperbolehkan dibawa dalam kegiatan penyampaian pendapat, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Menurut dia, penyitaan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang menyampaikan aspirasi tetap mendapatkan ruang yang aman.
"Kita bersama tidak ingin adanya kelompok-kelompok yang mencoba ikut serta di dalam aksi penyampaian pendapat, dengan membawa barang-barang yang ada di depan kita sekalian," ujar Budi.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan penyitaan barang bukti tersebut merupakan bagian dari langkah pencegahan dini (preventive strike) untuk mencegah terjadinya kekerasan, kebakaran, maupun gangguan keamanan dan ketertiban umum dalam unjuk rasa.
"Penyidik saat ini telah melakukan pengamanan dan penyitaan terhadap barang bukti, sebagaimana rekan-rekan lihat bersama di hadapan kita," tutur Iman.
Selain 39 senjata tajam dan 201 botol kaca berikut sumbu, polisi turut menyita dua pucuk airsoft gun, satu tabung gas isi airsoft gun, dan 25 gram gotri yang diduga digunakan sebagai bahan isi airsoft gun.
Polisi juga mengamankan tujuh jeriken berisi bensin, tiga buah stik golf, satu unit toa, satu buah piloks, dan 11 tas ransel yang diduga akan digunakan untuk membawa molotov.
Barang bukti lainnya yang disita, yakni empat banner, empat strip Tramadol, dan dua strip Diazepam.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah mengamankan 65 orang menjelang pelaksanaan penyampaian aspirasi di muka umum di kawasan DPR/MPR, Jakarta, sebagai langkah pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dari 65 orang yang diamankan tersebut, sebanyak 63 orang diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), sedangkan dua orang lainnya diamankan oleh Direktorat Siber Polda Metro Jaya.
Dua orang yang diamankan oleh Direktorat Siber Polda Metro Jaya itu telah dilakukan penahanan, yakni berinisial R dan Z.
Sementara itu, terhadap 63 orang yang diamankan Ditreskrimum, polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui peran masing-masing.
Sebanyak 63 orang tersebut diamankan di wilayah Jakarta Timur. Mereka diketahui berasal dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta dan Jawa Barat, yang kemudian berkumpul di Jakarta Timur, mulai dari Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, hingga Bandung.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — DPR RI resmi menetapkan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031. Penetapan tersebut disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
“Yang terhormat anggota sidang dewan, apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil pembahasan uji kelayakan calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Otoritas Jasa Keuangan periode 2026–2031 tersebut disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati dalam rapat paripurna.
“Setuju,” jawab peserta rapat paripurna.
Sebelumnya, Komisi XI DPR RI telah menggelar rapat internal uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) dan menyetujui Sarjito sebagai calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS pada Senin (24/8).
Adapun Sarjito merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).
Pada 1998, ia memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) bidang keuangan dari Saint Louis University, Missouri, Amerika Serikat.
Di sektor jasa keuangan, Sarjito pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada 2008.
Ia kemudian terlibat dalam proses persiapan pembentukan OJK sebagai Wakil Koordinator Tim Kerja Bidang Pengawasan.
Pada 2015, Sarjito menjabat sebagai Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal I OJK. Dua tahun kemudian, ia dipercaya menjadi Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK.
Memasuki 2023, Sarjito ditunjuk sebagai Deputi Komisioner Perlindungan Konsumen OJK. Ia juga dipercaya menjadi Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) pada November 2023 hingga Juli 2024.
sumber : Antara