OJK perkuat program desa berdaya Gubernur NTB
calendar_today 30.07.2026 - person - timer ~
"Langkah nyata ini diwujudkan lewat pendampingan program desa berdaya yang menyasar empat desa prioritas di NTB yaitu Desa Lendang Nangka Utara, Mangkung, Buwun Mas, dan Mekar Sari,"
Lombok Timur (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan pendampingan bagi pemerintah desa dalam program desa berdaya yang dicanangkan Gubernur NTB untuk mewujudkan desa yang mandiri dan menurunkan angka kemiskinan.
Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo di Lombok Timur, Kamis menegaskan komitmennya dalam mendukung akselerasi kesejahteraan masyarakat desa melalui sinergi dengan OJK pusat dan para mitra strategis.
"Langkah nyata ini diwujudkan lewat pendampingan program desa berdaya yang menyasar empat desa prioritas di NTB yaitu Desa Lendang Nangka Utara, Mangkung, Buwun Mas, dan Mekar Sari," katanya saat acara penyerahan dukungan program desa berdaya di Desa Lendang Nangka Utara Lombok Timur.
Ia mengatakan keterlibatan OJK dalam program ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas utama lembaga, khususnya dalam perlindungan konsumen, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan.
"Kami bersinergi dengan rekan-rekan dari OJK Pusat dengan harapan dapat memberikan dukungan maksimal pada program desa berdaya di empat desa fokus kami," katanya.
Sementara itu Sekretaris Daerah NTB Abul Chair menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, mitra kerja, dan pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan literasi keuangan.
"Tujuan utama dari setiap program pembangunan daerah adalah kesejahteraan masyarakat," katanya.
Ia mengatakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten meletakkan fondasi nya, para mitra membagikan ilmunya, dan kepala desa bersama masyarakat yang melaksanakannya.
"Kombinasi inilah yang menjadi bangunan kokoh bagi kemajuan daerah," ujarnya.
Terkait bantuan yang disalurkan oleh para mitra pendamping, Sekda mengapresiasi pendekatan yang tidak hanya berfokus pada bantuan materiil, melainkan juga pembekalan ilmu dan edukasi.
"Hal itu terkait indeks indeks literasi keuangan agar masyarakat makin bijak mengelola modal usaha," katanya.
Sekda Provinsi NTB mengimbau agar masyarakat memanfaatkan kesempatan pendampingan ini dengan sebaik-baiknya serta mewaspadai berbagai bentuk kejahatan keuangan.
"Mari manfaatkan kesempatan ini. Jangan mudah tergiur investasi bodong atau pinjaman online ilegal yang justru akan menyulitkan ekonomi keluarga," katanya .
Program desa berdaya diarahkan untuk membangun desa-desa mandiri melalui pengembangan potensi unggulan atau desa tematik yang mampu menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB.
Pewarta : Akhyar Rosidi
Editor:
Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Pemerintah menyalurkan 62.710 unit KPR FLPP ke MBR lewat akad massal
calendar_today 30.07.2026 - person - timer ~
Pemerintah menyalurkan 62.710 unit KPR FLPP ke MBR lewat akad massal
Kamis, 30 Juli 2026 19:58 WIB
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan laporan dalam gelaran Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan sebesar Rp880 miliar di Batang, Jawa Tengah pada Kamis (30/7/2026). (ANTARA/Aji Cakti)
Batang, Jawa Tengah (ANTARA) - Pemerintah menyalurkan 62.710 unit KPR Fasilitas LIkuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di 130 titik di 36 Provinsi dalam akad massal ketiga di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
"Penerima manfaat rumah subsidi sebanyak 62.710 debitur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam gelaran Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan sebesar Rp880 miliar di Batang, Jawa Tengah pada Kamis.
Menurut dia, penyaluran FLPP selama 15 tahun dari 2010 sampai 2025 baru pada masa pemerintahan Presiden Prabowo mencapai penyaluran tertinggi yakni pada tahun 2025 sebesar 278.000 unit KPR rumah subsidi, karena sebelumnya pada tahun 2023 mencapai 228.000 unit KPR FLPP.
Ara mengatakan penyaluran FLPP tahun 2025 tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.
Dia mengatakan bahwa akad massal KPR rumah subsidi yang ketiga di Batang, Jawa Tengah merupakan tindak lanjut dari akad massal KPR rumah subsidi pertama dan kedua pada tahun 2025.
'Kami juga mohon mengundang Bapak Presiden RI pada tanggal 17 Desember tahun 2026 untuk akad massal 71.000 unit KPR rumah subsidi yang disiapkan oleh BP Tapera dengan pengembang dan perbankan di Jawa Timur," katanya.
Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyampaikan akad massal ketiga yang dilaksanakan secara serentak ini tersebar sekurang-kurangnya 130 titik di 372 Kabupaten/Kota pada 36 provinsi, dari Aceh hingga Papua.
Disampaikan Heru lebih lanjut, realisasi penyaluran KPR Subsidi FLPP tahun 2026, per 29 Juli telah mencapai 118.756 unit rumah senilai Rp14,76 triliun.
"Kinerja FLPP ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergi kolaborasi dengan ekosistem perumahan. Kami ucapkan terimakasih kepada Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah, Serikat Pekerja, Asosiasi Profesi, serta mitra kerja penyaluran yakni PT Sarana Multi Griya Finansial bersama 43 bank penyalur yang terdiri dari 6 bank negara (Himbara), 34 bank pembangunan daerah, dan 3 bank swasta,” ujar Heru.
Dia menambahkan, akad massal ini kembali mencetak pencapaian tertinggi dibandingkan akad massal sebelumnya, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa BP Tapera selalu memberikan komitmen untuk terus meningkatkan capaiannya.
Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka backlog kepemilikan rumah sebesar 9,6 juta unit pada tahun 2025.
Backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dengan jumlah rumah yang tersedia.
Pewarta : Suharsana Aji Sasra J C
Editor:
Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Astindo NTB gandeng mitra Malaysia jual tiket MotoGP Mandalika
calendar_today 30.07.2026 - person - timer ~
Mataram (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Nusa Tenggara Barat menggandeng sejumlah mitra di Asia, salah satunya dari Malaysia untuk menjual tiket MotoGP di Sirkuit Mandalika 2026
Wakil Ketua Astindo NTB, Alifatul Fajriah, mengatakan penjualan tiket MotoGP ini bekerja sama dengan Mandalika Grand Prix Association (MGPA). Tiket yang dijual ini tidak hanya menyasar pasar domestik, tetapi juga wisatawan mancanegara melalui jaringan mitra di sejumlah negara Asia, terutama Malaysia.
"Kerja sama penjualan tiket dengan MGPA telah memasuki tahun keenam. Astindo memasarkan tiket secara langsung, baik untuk segmen mitra bisnis dan konsumen secara langsung. Termasuk, melalui jaringan seluruh DPD Astindo di Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, kepercayaan mitra luar negeri terus meningkat karena Astindo merupakan agen perjalanan resmi yang memiliki legalitas dan lisensi yang jelas dalam penjualan tiket.
Ia menuturkan, pengalaman pada penyelenggaraan MotoGP tahun-tahun sebelumnya turut membentuk kepercayaan pasar. Banyak wisatawan memilih membeli tiket melalui agen perjalanan resmi untuk mendapatkan kepastian layanan.
"Mitra dari Malaysia juga mengambil tiket melalui kami. Pengalaman pada tahun-tahun awal membuat pasar semakin percaya karena kami memberikan jaminan sebagai travel agent resmi," terang Alifatul.
Selain menjual tiket satuan, Astindo NTB juga menawarkan paket perjalanan atau bundling yang memudahkan wisatawan. Paket tersebut mencakup tiket MotoGP, tiket pesawat, akomodasi hotel, hingga transportasi selama berada di Lombok.
Alifatul mengatakan masyarakat dapat membeli tiket secara langsung di kantor DPD Astindo NTB maupun melalui anggota travel agent yang tergabung dalam organisasi tersebut.
Lebih lanjut, ia mengatakan Malaysia menjadi salah satu pasar potensial bagi MotoGP Mandalika. Karena, meski negara tersebut memiliki akses ke berbagai seri MotoGP di kawasan Asia, banyak penggemar tetap memilih datang ke Mandalika untuk menikmati pengalaman dan suasana yang berbeda.
"Market internasional yang signifikan berasal dari Australia dan Malaysia, karena penggemar MotoGP cenderung mencari pengalaman berbeda walau ada sirkuit lain," katanya.
Special Ticket Ludes Terjual, Pendaftaran Early Bird PLN Electric Run 2026 Telah Dibuka
calendar_today 30.07.2026 - person - timer ~
Kamis, 30 Juli 2026 - 19:58 WIB
Jakarta, VIVA – Antusiasme masyarakat terhadap ajang PLN Electric Run 2026 terus meningkat. Seluruh kuota Special Ticket yang disediakan PT PLN (Persero) melalui aplikasi PLN Mobile resmi habis ditukarkan hanya dalam waktu singkat.
Baca Juga
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto menyampaikan, setelah sukses terjualnya Special Ticket, PLN telah membuka penjualan tiket Early Bird sejak Selasa, 28 Juli 2026 pukul 13.00 WIB melalui aplikasi PLN Mobile.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Pada periode Early Bird, peserta dapat memilih tiga kategori lomba yaitu 5K, 10K, dan 21K (half marathon) dengan harga yang spesial. Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi PLN Mobile mulai 28 Juli 2026," kata Gregorius dalam keterangannya, Kamis, 30 Juli 2026.
Baca Juga
PLN Electric Run 2025
Photo :
- istimewa
Dia menambahkan, habisnya seluruh kuota Special Ticket dalam waktu singkat, menunjukkan tingginya kepercayaan dan antusiasme masyarakat terhadap konsistensi PLN dalam menghadirkan ajang olahraga berbasis lingkungan.
Baca Juga
Sebelumnya, Special Ticket diberikan kepada pelanggan setia, yang melakukan transaksi pembelian token listrik minimal Rp 50.000 sebanyak delapan kali selama periode 1–26 Juli 2026.
"Kami berterima kasih atas antusiasme masyarakat akan event ini. Terjual habisnya Special Ticket membuktikan semakin tingginya minat masyarakat dalam perjalanan mendukung transisi energi bersama PLN Electric Run 2026 bukan sekadar ajang lari, ini merupakan ajang gerak bersama menuju gaya hidup yang lebih hijau berkelanjutan," ujar Gregorius.
Lebih lanjut, Gregorius juga memberitahukan cara untuk melakukan pendaftaran PLN Electric Run 2026 jalur Early Bird, dimana calon peserta dapat mengikuti alur transaksi di PLN Mobile berikut ini:
1. Unduh atau perbarui aplikasi PLN Mobile dengan versi terbaru melalui PlayStore atau AppStore
2. Klik banner “PLN Electric Run 2026” pada bagian Events pada menu utama PLN Mobile
3. Pilih kategori tiket 5K, 10K, atau 21K (Half Marathon)
4. Isi data diri dengan lengkap dan simpan
5. Lanjutkan dan selesaikan proses pembayaran
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
PLN Electric Run 2026 akan digelar pada 8 November 2026 di kawasan ICE BSD, Tangerang, dengan mengusung tema “Powering Our Green Future”. Dimana, target peserta yakni sebanyak 8.000 pelari dari kategori 5K, 10K, dan Half Marathon.
Penyelenggaraan ini diproyeksikan mampu menekan emisi karbon hingga 24.780 kilogram CO2. Melalui ajang ini, PLN terus mengajak masyarakat mengambil bagian dalam perjalanan transisi energi melalui langkah sederhana, yaitu hidup sehat dan berlari bersama.
Halaman Selanjutnya
“Setiap meter yang ditempuh peserta merupakan bagian dari kontribusi nyata dalam mengurangi jejak karbon. Kami mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan mendapatkan harga spesial melalui penjualan Early Bird sebelum periode dan kuotanya berakhir,” ujarnya.
BPBD Cianjur gencarkan sosialisasi serta edukasi untuk cegah karhutla - ANTARA News Jawa Barat
calendar_today 30.07.2026 - person - timer ~
Cianjur (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menggencarkan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat guna mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan (karhutla) selama musim kemarau yang terus meluas, dengan catatan empat hektare lahan terbakar selama satu pekan terakhir.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cianjur Samudra Wira Purnama di Cianjur, Kamis, mengatakan sepanjang Juli ini kebakaran lahan yang ditangani sebanyak 14 kejadian di Kecamatan Cikalongkulon, Cilaku, Cibeber, Sindangbarang, Sukaluyu, Cianjur, dan Cugenang.
Luas lahan yang terbakar dari tujuh kecamatan tersebut, kata dia, mencapai 4.670 meter persegi, dimana sebagian besar penyebab kebakaran dari pembakaran sampah dan cuaca panas ekstrem
"Penanganan kebakaran lahan, kebun, dan padang rumput di pinggir jalan dapat ditangani dengan cepat oleh petugas gabungan, seperti Damkar, BPBD, Relawan Tangguh Bencana (Retana), serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Cianjur," katanya.
Seiring tingginya kebakaran lahan di sejumlah kecamatan di Cianjur, pihaknya menggencarkan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat untuk menjaga lingkungan tempat tinggal dari kebakaran lahan dengan cara tidak membakar sampah sembarangan.
Selain itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan di lingkungan tempat tinggal dengan cara segera melapor ketika melihat titik api yang membakar lahan atau hutan agar segera ditangani petugas gabungan.
"Kami melibatkan aparat desa dan kecamatan untuk terus mengimbau masyarakat menghindari membakar sampah sembarangan yang dapat memicu terjadi kebakaran lahan, serta meminta pengendara tidak membuang puntung rokok sembarangan," katanya.
Seiring musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung cukup panjang, pihaknya menyiagakan sekitar enam truk tangki air bekerja sama dengan Perumdam Cianjur, PMI Cianjur, Polres Cianjur, dan dinas terkait, guna pendistribusian air bersih.
Selama satu pekan terakhir lebih dari 150 ribu liter air telah didistribusikan ke enam kecamatan terdampak kekeringan, dimana pendistribusian dilakukan bersama petugas gabungan.
Pewarta: Ahmad Fikri
Editor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kemendagri memperluas akses pelatihan dan beasiswa luar negeri bagi ASN
calendar_today 30.07.2026 - person - timer ~
Kemendagri memperluas akses pelatihan dan beasiswa luar negeri bagi ASN
Kamis, 30 Juli 2026 19:57 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong (kanan). (ANTARA/HO-Kemendagri)
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri berkomitmen meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara dengan memperluas akses pelatihan dan beasiswa luar negeri bagi ASN di lingkungan kementerian dan pemerintah daerah.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Workshop Pelatihan dan Beasiswa Luar Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah yang diselenggarakan Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker) Kemendagri di Jakarta, Rabu (29/7).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara menjadi salah satu fondasi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Transformasi tata kelola pemerintahan hanya akan berhasil jika didukung aparatur yang kompetitif, adaptif, inovatif, dan berdaya saing global," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Bahtra menyampaikan hal tersebut dalam sesi diskusi bertema "Penguatan Kapasitas Aparatur melalui Pelatihan dan Beasiswa Luar Negeri dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing Global" di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri.
Menurut dia, peningkatan kapasitas ASN perlu berjalan seiring reformasi birokrasi melalui penyederhanaan regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Dengan kapasitas yang memadai, ASN diharapkan mampu menjadi penggerak birokrasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
Bahtra menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memberikan ruang bagi setiap ASN untuk mengembangkan kompetensi melalui berbagai skema, seperti pelatihan, seminar, diskusi, tugas belajar, kursus singkat, program beasiswa luar negeri, magang, fellowship, hingga pertukaran pegawai.
Menurut dia, berbagai program tersebut menjadi instrumen penting untuk mempercepat peningkatan kualitas aparatur sekaligus memperkecil kesenjangan kompetensi. Kesempatan belajar di luar negeri juga dinilai dapat memberikan pengalaman dan perspektif baru yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"ASN yang belajar di luar negeri diharapkan kembali sebagai agen perubahan dengan membawa praktik-praktik terbaik untuk memperkuat kualitas kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik di Indonesia," katanya.
Bahtra menambahkan pengalaman belajar di luar negeri tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa asing, tetapi juga memperluas jejaring internasional, mempercepat transfer teknologi dan budaya, serta memperkaya perspektif ASN.
Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan dukungan Komisi II DPR RI terhadap upaya Kemendagri memperluas akses pendidikan dan pelatihan bagi aparatur, termasuk melalui program beasiswa luar negeri.
Menurut Bahtra, pengembangan kompetensi aparatur merupakan investasi jangka panjang untuk membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu bersaing di tingkat global.
Pewarta : Fianda Sjofjan Rassat
Editor:
Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Oegroseno Diberondong 17 Pertanyaan soal Pembangunan Sepolwan dan Sespim Polri
calendar_today 30.07.2026 - person - timer ~
Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno selesai menjalani pemeriksaan di Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis 30 Juli 2026. (Foto: Istimewa)
Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno selesai menjalani pemeriksaan di Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri, Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis 30 Juli 2026.
Oegroseno dicecar 17 pertanyaan saat menjalani pemeriksaan selama enam jam dalam penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) di Lembang dan Ciputat.
“Isi dari pada pemeriksaan itu poinnya cuma ada 17 pertanyaan, tapi ada satu pertanyaan isinya beranak. Ada yang lima, ada enam, ada delapan,” kata kuasa hukum Oegroseno, Yasena.
Lanjut dia, selama pemeriksaan Oegroseno menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lugas. Masuk ke materi, pertanyaan penyelidik berkaitan dengan proses hibah tanah Sepolwan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pengadaan lahan untuk perluasan Sespim Polri.
Dalam proses hibah itu, Oegroseno masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri periode 2011-2012.
Oegroseno mengatakan proses tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
“Jadi kita tidak boleh tukar guling atau ruislag, enggak boleh, sesama instansi pemerintah. Itu yang sudah saya lakukan tentang hibah,” ujar Oegroseno.
Setelah proses hibah selesai pada 2012, Lemdiklat Polri pun mengajukan permohonan hibah dana kepada Pemprov DKI Jakarta senilai hampir Rp121 miliar, rincian Rp54 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana Sespim Polri di Lembang, selanjutnya Rp44 miliar untuk perbaikan fasilitas pendidikan di Sepolwan dan Lemdiklat Polri, dan Rp25 miliar untuk pembelian lahan guna perluasan aset negara di Sespim Polri.
Anggaran tersebut juga mencakup pembangunan jembatan, terlebih saat itu harga tanah diperkirakan sekitar Rp500.000 per meter persegi sehingga kebutuhan anggarannya sekitar Rp25 miliar.
"Akhirnya kita ambil tanah itu, dibeli melalui panitia pengadaan tanah tersebut. Surat perintah panitia yang tanda tangan saya, tapi personel terdiri dari personel dari Logistik Polri waktu itu," kata Oegroseno.
Akhirnya, Polri memperoleh lahan seluas 6,3 hektar atau lebih luas 1,3 hektar dari target awal 5 hektar dan langsung dibayar lunas.
Oegroseno pun mengaku ditawari uang senilai Rp 1 miliar sebagai ucapan terima kasih oleh pemilik tanah. Namun, dia menolak tawaran tersebut.
“Karena saya belajar dari para pemimpin-pemimpin saya sebelumnya lah, Kapolri, Kapolda, Kapolres, itu saya belajar dari beliau-beliau. Tidak boleh menerima uang apa pun dari masyarakat. Bukan saya munafik ya. Berkaitan pekerjaan kita, pekerjaan Polri, kita jangan terima uang dari masyarakat,” tegas dia.
Sebelumnya, Kortas Tipidkor Polri membenarkan tengah menyelidiki dugaan korupsi dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) di Lembang dan Ciputat.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Oegroseno Bantah Ada Aliran Dana di Kasus Lahan Sepolwan, Klaim Tolak Rp 1 M - Nasional Katadata.co.id
calendar_today 30.07.2026 - person - timer ~
Mantan Wakil Kepala Kepolisian Negara RI (Wakapolri), Komjen Pol (Purn) Oegroseno, menyatakan bersedia mendukung penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) di Banten dan Jawa Barat.
Ia menyampaikan keterangan tersebut setelah memenuhi undangan klarifikasi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri. Oegroseno meminta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri meninjau kembali proses pengadaan lahan untuk perluasan aset Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri di Lembang, Jawa Barat.
Oegroseno menjelaskan, pengadaan lahan Sespim Polri bermula dari usulan kepala Sespim Polri saat itu untuk memperluas kawasan pendidikan sekitar 5 hektare (ha). Polri kemudian membentuk panitia pengadaan tanah yang bertugas melakukan negosiasi dengan pemilik lahan. Dari anggaran sekitar Rp 25 miliar, panitia akhirnya memperoleh lahan seluas 6,3 ha setelah mencapai kesepakatan dengan pemilik tanah.
“Akhirnya kesepakatan mendapat tanah seluas 6,3 ha. Jadi ada kelebihan tanah 1,3 ha dari 5 ha tadi. Itu sudah dibayar semua, sudah lunas, selesai. Jadi tidak ada satu pun uang yang keluar ke mana pun, baik ke saya maupun ke yang lain, yang saya tahu selama ini,” kata Oegroseno setelah bertemu dengan penyidik Kortas Tipidkor Polri, Kamis (30/7).
Oegroseno menuturkan, setelah transaksi rampung, pemilik lahan mendatanginya dan menawarkan uang Rp 1 miliar sebagai bentuk ungkapan terima kasih. Namun, Oegroseno mengaku menolak pemberian tersebut.
Ia menyebut pemilik lahan juga sempat menawarkan sebidang tanah seluas seribu meter persegi. Tawaran itu kembali ditolaknya dengan alasan tidak ingin menerima aset pribadi yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut.
Menurutnya, setelah penolakan itu, pemilik lahan akhirnya menyerahkan bidang tanah tersebut kepada Polri sehingga menjadi bagian dari aset institusi. “Tanah seribu meter saya tolak, akhirnya oleh pemilik tanah, tanah tadi diberikan kepada Polri,” ujarnya.
Oegroseno juga menyoroti tidak adanya audit terhadap proses hibah maupun pengadaan lahan yang berlangsung pada 2011–2012, saat dirinya masih aktif di Polri. Ia menyebut Itwasum Polri maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap proses tersebut.
Pada kesempatan itu, Oegroseno menjelaskan proses hibah tanah Sepolwan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menyebut mekanisme hibah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Setelah proses hibah tanah selesai pada 2012, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri mengajukan permohonan hibah dana kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Oegroseno menyatakan dirinya menandatangani surat pengajuan hibah tersebut dengan nilai hampir Rp 121 miliar. Menurut Oegroseno, dana hibah itu dialokasikan sebesar Rp 54 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana di Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri di Lembang, Jawa Barat. Selain itu, Rp 44 miliar digunakan untuk memperbaiki sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan di Sepolwan serta Lemdiklat Polri.
“Lemdiklat mengajukan dukungan hibah dari Pemda DKI, hibah dana sebanyak hampir Rp 121 miliar. Suratnya saya yang tanda tangan,” kata Oegroseno.
Kapolda Sulawesi Tengah periode 2005-2006 itu pun meminta Itwasum meninjau kembali lokasi lahan yang dibeli Polri. Hal itu bertujuan untuk memastikan peruntukannya masih sesuai dengan tujuan awal, yakni mendukung pengembangan kawasan pendidikan Sespim Polri di Lembang.
Peninjauan tersebut dinilai dapat memberikan gambaran utuh mengenai proses pengadaan sekaligus penggunaan aset negara yang kini menjadi objek penyelidikan.
Usai menjalani klarifikasi, Oegroseno menyatakan siap memenuhi panggilan lanjutan apabila masih dibutuhkan penyelidik. Ia juga mengatakan tidak merasa dikriminalisasi dalam perkara tersebut.
“Biasa saja. Kan ini klarifikasi. Kalau sebelumnya orang bilang kriminalisasi, mungkin perasaan. Nah sekarang perasaan terjawab, mereka sangat familiar, sangat baik sama saya,” ujarnya.
FIFA Mau Jual Saham Piala Dunia, UEFA Murka: Sepak Bola Bukan Milik Siapa Pun untuk Dijual
calendar_today 30.07.2026 - person - timer ~
Kamis, 30 Juli 2026 - 19:56 WIB
VIVA – Rencana Presiden FIFA Gianni Infantino membentuk perusahaan komersial untuk mengelola Piala Dunia memicu gelombang penolakan dari berbagai pihak. Konfederasi Sepak Bola Eropa (UEFA) menjadi organisasi pertama yang secara terbuka mengecam proposal tersebut dengan nada keras, bahkan menyebut FIFA telah melewati batas yang seharusnya tidak pernah dilanggar dalam tata kelola sepak bola dunia.
Baca Juga
Kontroversi bermula setelah laporan media Inggris The Times mengungkap adanya pembahasan mengenai pembentukan perusahaan baru bernama FIFA Forward Enterprise (FFE). Perusahaan ini dirancang untuk mengelola hak-hak komersial berbagai turnamen FIFA, termasuk Piala Dunia dan Piala Dunia Antarklub, dengan melibatkan investasi dari pihak swasta.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Skema tersebut disebut memiliki valuasi awal mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp362 triliun. Dana yang berhasil dihimpun nantinya diklaim akan digunakan untuk meningkatkan program pengembangan sepak bola di seluruh dunia.
Baca Juga
Namun, gagasan tersebut langsung memicu reaksi keras dari UEFA. Dalam pernyataan resminya, UEFA menilai rencana itu menyentuh prinsip paling mendasar dalam sepak bola.
Presiden FIFA Gianni Infantino
Photo :
- REUTERS/Jennifer Gauthier
Baca Juga
"UEFA menanggapi hal ini dengan sangat serius. Demikian pula seharusnya setiap asosiasi sepak bola nasional dan setiap pemangku kepentingan: liga, klub, pemain, suporter, pemerintah, serta siapa pun yang peduli terhadap masa depan olahraga ini," tulis pernyataan UEFA.
Konfederasi yang membawahi sepak bola Eropa itu menegaskan bahwa FIFA tidak memiliki hak moral untuk memperlakukan Piala Dunia sebagai aset bisnis yang bisa diperjualbelikan.
"Jiwa dan tata kelola sepak bola bukanlah aset untuk diperdagangkan, terlebih lagi tanpa adanya transparansi mengenai siapa yang memperoleh keuntungan finansial. Tak satu pun dari kita adalah pemilik sepak bola. Sepak bola bukanlah milik FIFA untuk dijual," tulisnya.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Penolakan UEFA kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas. Setelah berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, organisasi tersebut mengklaim semakin banyak pihak yang menyatakan keberatan terhadap proposal FIFA.
"Setelah berdiskusi dengan banyak pemangku kepentingan di seluruh dunia sepak bola, UEFA mengetahui terdapat penolakan yang signifikan dan terus berkembang terhadap skema FIFA tersebut," tulis UEFA dalam pernyataan lanjutan.
Halaman Selanjutnya
UEFA juga mengkritik cara FIFA menjalankan proses konsultasi. Menurut mereka, asosiasi anggota diberi tenggat waktu untuk mendukung proposal tersebut dengan ancaman kehilangan tawaran pembayaran satu kali apabila tidak memberikan persetujuan.
PKK Barito Utara perkuat perlindungan desain kerajinan rotan melalui HAKI
calendar_today 30.07.2026 - person - timer ~
PKK Barito Utara perkuat perlindungan desain kerajinan rotan melalui HAKI
Kamis, 30 Juli 2026 19:56 WIB
Ketua TP PKK Barito Utara Maya Savitri Shalahuddin foto bersama dengan para perajin anyaman rotan di wilayah Kecamatan Gunung Purei, Selasa (28/7/2026). ANTARA/HO-Diskominfosandi Barito Utara
Muara Teweh (ANTARA) - Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Utara,Kalimantan Tengah, memperkuat indentitas budaya dan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perajin anyaman rotan dengan perlindungan desain melalui Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
"Kita ingin karya-karya para perajin Barito Utara memiliki perlindungan hukum melalui HAKI sehingga identitas budaya daerah tetap terjaga, memiliki nilai tambah, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional," kata Ketua TP PKK Barito Utara Maya Savitri Shalahuddin di Muara Teweh, Kamis.
Hal itu disampaikan Maya Savitri usai mengunjungi sentra perajin anyaman rotan di Kecamatan Gunung Purei.
Menurut dia, produk lokal harus menjadi kebanggaan masyarakat sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi para perajin.
Anyaman rotan Barito Utara, kata dia, tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga merupakan warisan budaya yang harus dijaga dan dikembangkan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
"Kami harapkan para perajin mampu mengatasi mengenai berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari pemasaran produk hingga perlindungan terhadap motif dan desain khas daerah melalui HAKI," kata dia.
Maya mengatakan, penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui peningkatan kualitas produk, tetapi juga perlu didukung legalitas usaha, perlindungan kekayaan intelektual, promosi yang berkelanjutan, serta pengembangan merek agar produk daerah memiliki posisi yang kuat di pasar.
"Kami ingin para pengrajin semakin percaya diri mengembangkan usahanya. Pemerintah daerah bersama TP PKK akan terus mendorong pendampingan agar produk-produk unggulan Barito Utara semakin dikenal dan memiliki daya saing yang tinggi," tambahnya.
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, budayawan dan penulis Kalimantan Tengah, Sepmiwawalma, yang saat ini tengah menyusun biografi Maya Savitri Shalahuddin. Selain mendokumentasikan perjalanan kepemimpinan Ketua TP PKK Barito Utara, ia juga menginventarisasi berbagai potensi UMKM, kerajinan, dan kekayaan budaya daerah.
Sepmiwawalma mengatakan kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat Gunung Purei merupakan aset berharga yang perlu didokumentasikan sekaligus diwariskan kepada generasi mendatang.
"Setiap motif anyaman rotan memiliki cerita, filosofi, dan identitas masyarakat Dayak. Karena itu, selain didokumentasikan dalam karya tulis, motif-motif tersebut juga perlu memperoleh perlindungan hukum agar tidak mudah diklaim pihak lain. Budaya harus menjadi sumber kebanggaan sekaligus kesejahteraan masyarakat," katanya.
Ia berharap dokumentasi budaya yang sedang disusunnya dapat menjadi referensi sekaligus media promosi untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi ekonomi kreatif Barito Utara kepada masyarakat yang lebih luas.
Kunjungan tersebut juga diikuti Christine Elevin (Echo), pemilik Moneng Galeri Palangka Raya yang dikenal sebagai pelaku UMKM dan pegiat pelestarian wastra Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan itu, ia berbagi pengalaman mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap produk kerajinan.
"HAKI bukan hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pasar dan nilai ekonomi sebuah produk. Saya berharap para perajin rotan di Gunung Purei mulai mendaftarkan motif dan desain khas mereka agar memiliki identitas yang kuat sekaligus menjadi kekayaan intelektual milik Barito Utara," ujar Christine.
Ia juga mendorong para perajin untuk terus berinovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal sehingga produk anyaman rotan mampu mengikuti perkembangan pasar modern.
Baca juga: Pemkab Barut tingkatkan budaya literasi melalui lomba bertutur pelajar
Melalui kunjungan tersebut, Maya Savitri berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, TP PKK, pelaku UMKM, budayawan, akademisi, serta pegiat ekonomi kreatif terus diperkuat guna memperluas promosi, melindungi kekayaan intelektual daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya.
Pewarta : Kasriadi
Editor: Muhammad Arif Hidayat
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.