Tak Suka Kriminalisasi, Eks Petinggi Polri Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah: Demi Nama Baik Indonesia

calendar_today 06.08.2026 - person  - timer ~

Jum'at, 07 Agustus 2026, 02:40 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno ikut menyoroti polemik dugaan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia menegaskan hal itu sebaiknya diselesaikan melalui pembuktian yang terbuka, bukan dengan memperpanjang proses hukum terhadap pihak-pihak yang mengkritisi.

Menurut Oegroseno, langkah paling sederhana untuk mengakhiri polemik tersebut adalah dengan menunjukkan dokumen yang dipersoalkan sehingga tidak lagi memunculkan perdebatan di ruang publik.

Baca Juga: Carut-marut Panjang Upaya Praperadilan Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo: Bukan Kesalahan dari Kami

"Seharusnya, ya demi nama baik bangsa ini beliau tunjukkan, saya kuliah dulu di Universitas Gadjah Mada (UGM)," ujar Oegroseno, dikutip Jumat (7/8/2026).

Ia menilai, apabila dokumen tersebut diperlihatkan secara terbuka, maka polemik yang telah berlangsung cukup lama dapat segera diakhiri.

"Jadi, udahlah apa yang mau ditanyakan selesai kan, gak usah menghukum, pengen menghukum rakyatnya yang mengkritisi lagi, ya gak perlu," lanjutnya.

Oegroseno juga mengungkapkan bagaimana langkah yang menurutnya akan dilakukan apabila dirinya masih menjabat sebagai anggota aktif dari Kepolisian Republik Indonesia.

Menurutnya, sebagai bagian dari proses penanganan laporan, ia akan meminta langsung pelapor menyerahkan dokumen yang dipersoalkan untuk diperiksa penyidik.

"Tapi kalau saya masih aktif, saya akan minta beliau, bapak serahkan ijazah bapak nanti di kantor polisi karena bapak melaporkan itu," katanya.

Ia menjelaskan, setelah dokumen diterima, penyidik dapat melakukan pemeriksaan, menyalin dan melegalisasi dokumen tersebut sebagai bagian dari proses pembuktian.

"Nanti kalau perlu setelah dilihat, dipotokopi, legalisir, yaudah ini sesuai dengan hasil yang pernah dilihat polisi kan gitu aja," ujarnya.

Adapun Oegroseno kembali menegaskan bahwa selama berkarier di kepolisian dirinya selalu berupaya menghindari praktik kriminalisasi.

"Menurut saya, jadi, apa sih sebenarnya bisa menghukum orang. Saya kalau selama di Kepolisian paling anti kriminalisasi," tegasnya.

Ia berharap penyelesaian polemik dilakukan dengan mengedepankan transparansi dan kepastian hukum sehingga tidak terus menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat maupun berdampak pada citra Indonesia di mata publik.

Adapun Ijazah Jokowi sendiri masih menjadi perdebatan terkait dengan keasliannya. Sebelumnya, Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan bahwa ijazah mantan presiden itu asli dan sesuai dengan data akademik yang dimiliki oleh kampus terkait.

Baca Juga: Di Balik Roy Suryo-Dokter Tifa dan Polemik Ijazah Jokowi, Mahfud MD: Saya Lihat Kasus Ini Aslinya...

Namun banyak pihak meragukan hal tersebut menyusul keengganan kampus itu membuka terang ijazah milik mantan presiden itu, seperti Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa).

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar

Timnas Indonesia Rawan Kebobolan di Babak Pertama, Awas Dimanfaatkan Singapura

calendar_today 06.08.2026 - person  - timer ~

Jum'at, 07 Agustus 2026, 02:33 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Timnas Indonesia menghadapi laga hidup-mati melawan Singapura pada pertandingan terakhir Grup A Piala AFF 2026. Di balik ambisi merebut tiket semifinal, skuad Garuda masih memiliki pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, yakni rapuhnya pertahanan pada babak pertama.

Indonesia dijadwalkan bertandang ke Stadion Jalan Besar untuk menghadapi Singapura pada Jumat (7/8/2026). Tiga poin menjadi harga mati bagi tim asuhan John Herdman jika ingin menjaga peluang melaju ke fase gugur.

Masalahnya, catatan performa Indonesia di bawah Herdman menunjukkan satu kelemahan yang berpotensi dimanfaatkan tuan rumah. Dari total lima gol yang bersarang ke gawang Garuda sepanjang era Herdman, mayoritas justru tercipta sebelum turun minum.

Sejak ditangani pelatih asal Inggris tersebut, Indonesia telah menjalani tujuh pertandingan dengan catatan lima kemenangan dan dua kekalahan. Meski sukses membukukan empat clean sheet, Indonesia tetap kebobolan lima gol selama periode itu.

Dari lima gol tersebut, tiga di antaranya lahir pada babak pertama. Dua gol bahkan tercipta dalam rentang 15 menit awal pertandingan, sementara satu gol lainnya masuk pada menit ke-38.

Sementara itu, dua gol sisanya terjadi selepas jeda pertandingan. Indonesia kebobolan lagi pada menit ke-48 dan menit ke-71.

Catatan itu menjadi alarm bagi Herdman menjelang duel melawan Singapura. Laga diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama masih berpeluang melaju ke semifinal.

Di sisi lain, Singapura juga memiliki produktivitas yang cukup baik sepanjang Piala AFF 2026. The Lions sudah mencetak empat gol dengan distribusi yang seimbang antara babak pertama dan babak kedua.

Baca Juga: Marc Klok Ingatkan Beban 280 Juta Pendukung, Timnas Indonesia Siap Berjuang Habis-habisan Lawan Singapura

Namun ada satu fakta yang sedikit menguntungkan Indonesia. Singapura belum pernah mencetak gol pada 15 menit awal pertandingan selama turnamen berlangsung.

Meski demikian, Indonesia tetap dituntut tampil lebih disiplin sejak peluit pertama dibunyikan. Garuda tak boleh kembali mengulangi kebiasaan kehilangan konsentrasi pada awal laga jika ingin membawa pulang kemenangan dari markas Singapura.

Hasil positif menjadi satu-satunya target Indonesia dalam pertandingan tersebut. Selain efektivitas lini depan, kemampuan menjaga pertahanan sejak awal laga bisa menjadi faktor penentu nasib Garuda di Piala AFF 2026.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama

Pemkab Garut Wajibkan SKPD Aktif Respons Aduan via SP4N LAPOR |Republika Online

calendar_today 06.08.2026 - person  - timer ~

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, mengoptimalkan layanan pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR). Langkah strategis ini dilakukan dengan mewajibkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk aktif merespons setiap aduan yang masuk.

Sekretaris Daerah Pemkab Garut, Nurdin Yana, menegaskan bahwa setiap SKPD wajib menyebarluaskan informasi hingga sampai kepada masyarakat. Ia meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Garut untuk memfasilitasi proses penyebaran informasi tersebut.

"SKPD wajib menyiarkan informasi hingga sampai kepada masyarakat, saya mohon itu juga, Diskominfo yang memfasilitasinya," ujar Nurdin Yana saat menggelar pertemuan dengan jajaran Diskominfo Kabupaten Garut, Kamis.

Membangun Kinerja Pelayanan Publik yang Baik

Nurdin Yana menuturkan, penerapan sistem SP4N LAPOR bertujuan untuk membangun kinerja yang baik di lingkungan Pemkab Garut. Lebih dari itu, sistem ini diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Menurutnya, Diskominfo Garut memiliki peran vital sebagai instansi yang harus aktif mengingatkan perangkat daerah lainnya. Tugas ini mencakup dorongan agar setiap SKPD segera merespons aduan maupun persoalan yang berkembang di masyarakat melalui berbagai saluran media sosial.

"SP4N LAPOR yang menjadi kewajiban teman-teman juga, tolong ingatkan kepada SKPD tertentu atas persoalan yang muncul di media," tegasnya.

Respons Cepat di Era Digital

Pesatnya arus informasi di era digital menuntut Diskominfo Garut untuk lebih cepat merespons berbagai isu yang berkembang. Penanganan keluhan masyarakat yang telah ramai menjadi perbincangan di media sosial harus dilakukan dengan kecepatan tinggi agar publik memperoleh informasi yang benar.

"Fenomena kata viral itu tidak bisa kita tahan. Namun, apa yang dapat kita lakukan adalah bagaimana itu bisa merespons hal tersebut dengan menutup persoalan dengan kebaikan yang ada," katanya.

Nurdin menambahkan, Diskominfo Garut tidak hanya bertugas menghadirkan informasi yang edukatif dan berimbang. Lembaga ini juga harus turun langsung meninjau lapangan ketika muncul persoalan di tengah masyarakat, sehingga klarifikasi resmi dapat disampaikan berdasarkan fakta yang akurat.

Keberadaan Diskominfo Garut saat ini dinilai telah menunjukkan peningkatan kinerja dan kontribusi positif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan informasi kepada masyarakat.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara

Eks Wakapolri: Polemik Ijazah Jokowi Sudah Dimonitor Negara-negara Asing

calendar_today 06.08.2026 - person  - timer ~

Jum'at, 07 Agustus 2026, 02:20 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Polemik Ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tidak lagi sekadar menjadi isu politik dan hukum di dalam negeri. Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno menyebut persoalan tersebut kini telah menjadi perhatian berbagai negara di dunia.

Menurut Oegroseno, semakin panjang polemik berlangsung tanpa penyelesaian yang jelas, semakin besar pula dampaknya terhadap citra tanah air di mata internasional. Karena itu, ia menilai penyelesaian secara terbuka menjadi langkah yang lebih baik dibanding membiarkan perdebatan terus berkembang.

Baca Juga: Bocoran Roy Suryo, Praperadilan Kasus Ijazah Jokowi Bisa Berlanjut hingga Delapan Kali

"Isu dugaan ijazah palsu (Jokowi) atau bukan palsu pun sudah dimonitoring negara-negara (lain) di dunia," ujar Oegroseno, dikutip Jumat (7/8/2026).

Ia berpandangan bahwa isu tersebut telah melampaui batas diskursus domestik karena menyangkut sosok yang pernah menjabat sebagai presiden selama dua periode.

Menurut Oegroseno, keterbukaan akan membantu menghentikan spekulasi yang terus berkembang di tengah masyarakat sekaligus mengurangi potensi munculnya polemik baru.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menghindari kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik atau mempertanyakan suatu persoalan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

"Menurut saya, jadi, apa sih sebenarnya bisa menghukum orang. Saya kalau selama di Kepolisian paling anti kriminalisasi," tegasnya.

Oegroseno mengatakan dirinya sekarang sebagai purnawirawan hanya dapat menyampaikan pandangan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penegakan hukum yang adil dan terbuka. Meski demikian, ia menegaskan penyelesaian polemik yang berlarut-larut justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem hukum Indonesia.

Karena itu, Oegroseno berharap penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan mengedepankan transparansi sehingga tidak terus menjadi perhatian publik, baik di dalam maupun luar negeri. Baginya, semakin cepat polemik diselesaikan secara terbuka, semakin cepat pula ruang spekulasi yang berkembang selama ini dapat diakhiri.

Diketahui, belum ada pernyataan resmi dan konkret dari pengadilan terkait dengan keaslian ijazah milik Jokowi. Proses terkait hal tersebut masih berjalan dengan melibatkan beragam pihak, salah satunya adalah Roy Suryo.

Perkara pakar telematika itu sendiri belum menyentuh pokok persoalan menyusul upaya praperadilan yang diajukannya di Kasus Ijazah Jokowi. Terbaru, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan belum dapat menerima permohonan praperadilan ganti rugi senilai Rp206 juta yang diajukannya oleh Roy Suryo.

Hakim menjelaskan bahwa pihak yang memiliki kewenangan melakukan pembayaran ganti kerugian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, yakni menteri keuangan. Karena itu, menteri keuangan semestinya turut dijadikan pihak dalam permohonan tersebut.

Baca Juga: Di Balik Roy Suryo-Dokter Tifa dan Polemik Ijazah Jokowi, Mahfud MD: Saya Lihat Kasus Ini Aslinya...

"Oleh karena yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam hal keuangan yang dalam hal ini adalah menteri keuangan, maka menteri keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini," kata hakim.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar

Lahan huntap Aceh Tamiang terpenuhi

calendar_today 06.08.2026 - person  - timer ~

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan penyediaan fasilitas umum dan utilitas pendukung kawasan hunian tetap (huntap) di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Langkah tersebut menjadi prioritas agar unit hunian yang telah selesai dibangun dapat segera ditempati masyarakat terdampak bencana.

Hasil monitoring dan evaluasi (monev) khusus Satgas PRR pada Rabu (5/8/2026) menunjukkan kebutuhan lahan pembangunan huntap di Aceh Tamiang telah terpenuhi 100 persen. Sebanyak 25 lokasi dengan luas keseluruhan 129,8 hektare telah tersedia dan direncanakan menjadi kawasan hunian bagi sekitar 4.159 kepala keluarga.

Terpenuhinya kebutuhan lahan menjadi kemajuan penting dalam mempercepat pemulihan sektor perumahan. Dengan persoalan lahan yang tidak lagi menjadi kendala, pembangunan dapat difokuskan pada penyelesaian unit hunian beserta infrastruktur dasar yang diperlukan masyarakat untuk menjalani kehidupan secara aman dan layak.

Di kawasan Huntap Buddha Tzu Chi, sebanyak 108 dari 490 unit yang direncanakan telah selesai dibangun dan diserahterimakan. Namun, unit tersebut belum dapat dihuni karena pembangunan fasilitas umum yang menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang masih berlangsung. Sementara itu, pembangunan 250 unit huntap oleh Polri telah rampung 100 persen.

“Ketersediaan lahan Huntap telah terpenuhi sehingga tidak lagi menjadi kendala dalam pembangunan. Namun, pemanfaatan Huntap Buddha Tzu Chi belum optimal karena fasilitas umum belum selesai dibangun,” kata Wakil Kepala Posko Nasional Satgas PRR Marsma TNI Ridha Hermawan yang memimpin Tim Monev Khusus di Aceh Tamiang.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Satgas PRR karena penyelesaian bangunan rumah perlu berjalan beriringan dengan ketersediaan fasilitas umum, fasilitas sosial, serta utilitas dasar. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama instansi terkait didorong mempercepat pekerjaan pendukung sehingga huntap yang telah selesai dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama instansi terkait agar mempercepat penyelesaian pembangunan fasilitas umum dan utilitas pendukung pada kawasan Huntap Buddha Tzu Chi sehingga unit yang telah selesai dibangun dapat segera ditempati,” ujar Ridha.

Satgas PRR juga memberi perhatian terhadap kantor pemerintahan desa atau Datok Penghulu yang mengalami kerusakan berat akibat bencana. Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan penggunaan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk mempercepat perbaikan fasilitas tersebut agar pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dapat kembali berjalan secara optimal.

Hasil monev menunjukkan pemulihan Aceh Tamiang terus bergerak maju, terutama dengan terpenuhinya lahan huntap, selesainya ratusan unit hunian, serta pulihnya lahan pertanian.

Satgas PRR juga akan terus mengawal penyelesaian pekerjaan yang masih menjadi kendala agar pemulihan tidak hanya tercermin dari progres pembangunan, tetapi berujung pada pulihnya tempat tinggal, layanan publik, dan kehidupan masyarakat terdampak.

Jokowi Mesti Buktikan Keaslian Ijazah Sebelum Kasus Roy Suryo-Dokter Tifa Berlanjut, Kata Mahfud MD

calendar_today 06.08.2026 - person  - timer ~

Jum'at, 07 Agustus 2026, 02:00 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakar Hukum Tata Negara dan Eks Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukan) Mahfud MD menyoroti polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Eks kepala negara itu kini harus membuktikan keaslian ijazahnya secara terbuka di pengadilan akibat melaporkan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa).

Menurut Mahfud, karena polemik bermula dari dugaan mengenai status ijazah, maka pengadilan terlebih dahulu perlu memastikan keaslian dokumen yang dimiliki oleh Jokowi. Dalam hal ini, dokumen itu adalah ijazah sang mantan presiden.

Baca Juga: Diam-diam Ada Upaya 'Penyelamatan' Ijazah Jokowi oleh ANRI: Kondisinya Bisa Terancam Bahkan Hilang

"Ini kan ijazah, ayok buktikan dulu dong ijazahnya," ujar Mahfud MD, dikutip Jumat (7/8/2026).

Ia juga menilai pemilik dokumen yang dipersoalkan perlu hadir secara langsung dalam persidangan agar proses pembuktian dapat dilakukan secara terbuka, termasuk di depan Roy Suryo dan Dokter Tifa.

"Anda mengusut dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Hadirkan Pak Jokowi yang punya ijazah," katanya.

Menurut Mahfud, kehadiran pemilik ijazah menjadi bagian penting dalam proses pembuktian. Tanpa kehadiran pihak yang memiliki dokumen tersebut, pengadilan dinilai akan menghadapi kesulitan untuk menguji secara langsung status ijazah yang menjadi pokok sengketa.

Mahfud menjelaskan bahwa perkara ini pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pembuktian terhadap objek yang dipersoalkan. Karena itu, ia menilai proses pembuktian dokumen sebaiknya didahulukan sebelum pembahasan mengenai dugaan pencemaran nama baik.

Menurut Mahfud, kepastian mengenai status ijazah akan menjadi dasar bagi pengadilan dalam menilai langkah hukum berikutnya. Apabila keaslian dokumen telah dipastikan melalui mekanisme persidangan, maka barulah unsur-unsur lain dalam perkara dapat diperiksa secara lebih komprehensif.

Ia juga berpandangan bahwa kehadiran langsung pemilik ijazah akan membuat proses pembuktian lebih transparan dan memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk memeriksa seluruh alat bukti secara menyeluruh.

Sebelumnya, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia, Dian Sandi Utama menegaskan soal permintaan pembukaan ijazah secara terbuka ke Jokowi. Ia mengatakan dasar bagi mantan presiden terkait untuk menunjukkan ijazah bukanlah permintaan individu atau kelompok tertentu, melainkan instruksi resmi dari pengadilan.

Dian kemudian mengutip kembali pernyataan Jokowi. Politikus itu pernah menyatakan mengenai kesiapannya membawa seluruh dokumen pendidikan apabila diminta dalam proses persidangan.

Baca Juga: 'Makanya Disukabumikan,' Sutrimo Tahu Banyak Soal Emas 74 Kg di Rumahnya Febrie Adriansyah

"Tapi ketika hakim meminta, majelis hakim meminta, maka saya akan datang membawa ijazah SD saya, SMP saya, SMA saya, dan ijazah S1 saya. Itu kalimat yang diucapkan oleh Pak Jokowi," ujarnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar

Buleleng Gelorakan Nasionalisme Pelajar Lewat Lomba Gerak Jalan |Republika Online

calendar_today 06.08.2026 - person  - timer ~

REPUBLIKA.CO.ID, BULELENG, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali, terus menggelorakan jiwa nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda melalui lomba gerak jalan. Kegiatan yang menyasar siswa SD, SMP, dan SMA/SMK ini dinilai efektif sebagai media pembentukan karakter di tengah derasnya arus modernisasi.

Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, menegaskan bahwa gerak jalan tidak hanya dimaknai sebagai ajang perlombaan semata. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah penanaman jiwa patriotisme, rasa nasionalisme, disiplin, sportivitas, kerja sama, kepemimpinan, serta kepatuhan terhadap aturan.

Hal itu disampaikan Sutjidra saat melepas peserta Lomba Gerak Jalan di depan GOR Bhuana Patra Singaraja, Kamis. Ia menilai, di tengah derasnya pengaruh media sosial dan budaya luar terhadap kehidupan generasi muda, kegiatan tersebut tetap relevan sebagai sarana menanamkan kecintaan terhadap bangsa.

Belajar Disiplin dan Kepemimpinan

Bupati Sutjidra menjelaskan bahwa gerak jalan sangat efektif membentuk karakter anak secara alami. Melalui kegiatan ini, para pelajar belajar tentang kedisiplinan, sportivitas, memahami aturan, dan menghargai proses.

"Anak-anak belajar disiplin, sportif, memahami aturan, dan menghargai proses. Mereka belajar bahwa yang berada di depan harus tetap memimpin, sementara yang di belakang mengikuti dengan tertib. Nilai-nilai seperti budaya antre dan disiplin itu terbentuk secara alami," katanya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa semangat perjuangan para pahlawan harus terus diwariskan kepada generasi muda melalui kegiatan-kegiatan positif. Gerak jalan dinilai menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat persatuan, kekompakan, dan nasionalisme sekaligus mengisi kemerdekaan dengan berbagai prestasi.

Apresiasi untuk Seluruh Peserta

Sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat para peserta, Pemkab Buleleng berencana memberikan uang pembinaan tidak hanya kepada para juara. Kebijakan ini akan menyasar seluruh peserta yang telah menempuh rute lomba gerak jalan sejauh 8 kilometer.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjadi motivasi bagi para pelajar yang telah mempersiapkan diri melalui latihan secara intensif. "Anak-anak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, mulai dari latihan hingga menyiapkan kostum. Ke depan kami ingin memberikan uang pembinaan kepada seluruh peserta. Ini menjadi bentuk penghargaan atas semangat mereka sekaligus menjaga tradisi gerak jalan yang sudah menjadi kebanggaan Kabupaten Buleleng," ujar dia.

Pemkab Buleleng berkomitmen mempertahankan lomba gerak jalan sebagai salah satu tradisi yang memiliki nilai edukatif tinggi. Kegiatan ini diharapkan terus menjadi kebanggaan daerah dalam membentuk generasi muda yang berkarakter dan cinta tanah air.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara

Momen Bungong Jeumpa Melantun Indah di Beijing, Kala TRUST Bawa Simfoni dari Indonesia

calendar_today 06.08.2026 - person  - timer ~

Jadi intinya...

• TRUST tampil di Beijing, memperkenalkan budaya Indonesia lewat aransemen orkestra.
• TRUST meraih Exemplary Orchestra Award di Beijing, mengharumkan nama bangsa.
• Kolaborasi TRUST dengan seniman Tiongkok menjembatani budaya dan pererat hubungan.

Liputan6.com, Jakarta - Melodi "Bungong Jeumpa" yang terasa begitu familiar di telinga, mengalun lewat permainan para musisi yang bergabung dalam Trinity Youth Symphony Orchestra (TRUST). Lenggokan nada yang merdu mengayun lewat permainan alat musik gesek, dipadukan dengan pukulan timpani yang menghadirkan kesan megah dan kolosal. 

Kemudian, dengan aba-aba sang konduktor, musik tiba-tiba hening, memberi ruang untuk permainan biola yang anggun. Tak lama, instrumen lain kembali masuk dengan crescendo, menuju solo piano yang playful, dan menuju klimaks yang megah di pengujung video yang diterima Liputan6.com. 

Penampilan apik ini dibawakan TRUST dalam konser bertajuk "A Musical Tapestry of the Archipelago" di Century Theatre, Beijing, pada 24 Juli 2026. Bukan sembarang konser, pertunjukan ini diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing dan dihadiri sekitar 400 tamu yang terdiri dari perwakilan diplomatik, komunitas internasional, hingga masyarakat setempat.

Dalam keterangan tertulis TRUST, konser ini bertujuan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui aransemen orkestra modern. Mereka membawakan sejumlah karya dalam kesempatan ini. Mulai dari "Laskar Pelangi", "Bungong Jeumpa", "Janger," dan "Yamko Rambe Yamko."

Kolaborasi dengan Seniman Lokal

Penampilan TRUSt dalam konser ini makin menarik lewat kolaborasi dengan seniman lokal Tiongkok yang memainkan alat musik tradisional erhu dan pipa dalam membawakan lagu "Tanah Air" dan "Indonesia Pusaka."

Kolaborasi lintas budaya ini menjadi simbol persahabatan antara Indonesia dan Tiongkok sekaligus memperlihatkan bagaimana musik dapat menjembatani perbedaan budaya dan mempererat hubungan antarbangsa.

"Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami dapat mewujudkan satu mimpi lagi, yaitu memperkenalkan Indonesia di salah satu panggung seni paling bergengsi di dunia. Perjalanan ini membawa TRUST tampil di National Centre for the Performing Arts, sebuah venue ikonik yang menjadi impian banyak musisi dunia," ujar Nathania Karina, Music Director dan Resident Conductor TRUST, dalam pernyataannya. 

Raih Penghargaan Exemplary Orchestra Award

Kabar baik yang dibawa TRUST dari Beijing bukan hanya ini. Para musisi muda dalam orkestra ini kembali mengharumkan nama bangsa dengan meraih Exemplary Orchestra Award. 

Ini adalah penghargaan tertinggi dalam ajang International Youth Orchestra Art Week 2026 & The 15th Soong Ching Ling International Youth Exchange Camp yang diselenggarakan di National Centre for the Performing Arts, Beijing, Tiongkok. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas kualitas musikal, penampilan artistik, dan kerja sama antarpemain yang mendapat penilaian terbaik.

Festival tersebut diikuti oleh delegasi orkestra muda dari 25 negara tersebut menjadi wadah pertukaran budaya sekaligus kolaborasi bagi musisi muda dari berbagai belahan dunia.

Penghargaan ini menambah koleksi pencapaian TRUST yang sebelumnya meraih Gold Award pada World Orchestra Festival 2025 di Wina, Austria. 

Ingin Memberikan Inspirasi

Nathania menyebut bahwa penghargaan Exemplary Orchestra Award merupakan sebuah kehormatan bagi seluruh anggota orkestra. Namun, menurutnya, nilai terbesar dari perjalanan ini adalah kesempatan untuk menginspirasi generasi muda Indonesia.

"Kami berharap perjalanan ini dapat menginspirasi anak-anak muda Indonesia bahwa kita semua dapat mencintai Indonesia melalui bidang apa pun yang kita tekuni, baik musik, olahraga, sains, maupun bidang lainnya," tuturnya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

Pebulu Tangkis Leo Rolly Carnando dan Indah Cahya Resmi Menikah di Mekkah

Kementerian ESDM Kaji Potensi PLTS di Sepanjang Tol Trans-Jawa |Republika Online

calendar_today 06.08.2026 - person  - timer ~

Kementerian ESDM kaji pengembangan PLTS sepanjang Tol Trans-Jawa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di sepanjang ruas Tol Trans-Jawa. Kajian ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk menyukseskan program nasional PLTS berkapasitas 100 GW.

Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memerintahkan studi untuk menghitung potensi kapasitas yang bisa dihasilkan dari pemasangan panel surya di sepanjang jalan tol tersebut. “Nanti pengembangan ke depan, kemarin kami minta untuk kaji kalau sepanjang tol Jawa itu kira-kira dapat berapa (kapasitas PLTS) sih,” ujar Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis.

Tri merujuk pada model sukses pemasangan PLTS di pinggir Tol Bali Mandara. Ia memastikan bahwa proses pengkajian untuk proyek ambisius di Pulau Jawa ini akan segera dimulai pada tahun ini.

Tantangan Teknis dan Rencana Eksekusi

Salah satu fokus utama dalam kajian ini adalah aspek keselamatan dan teknis, terutama terkait faktor angin kencang di sepanjang jalan tol. Menurut Tri, kondisi angin akan sangat memengaruhi desain peletakan dan posisi panel surya yang akan dipasang. Aspek-aspek krusial tersebut akan menjadi bagian integral dari studi yang dilakukan.

Mengenai target realisasi, pemerintah memperkirakan eksekusi fisik proyek ini baru dapat dimulai paling cepat tahun depan. “Tahun ini kan sudah Agustus. Jadi tahun depan dieksekusi,” tegas Tri.

Program Nasional PLTS 100 GW

Di tempat terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa peresmian tahap pertama program PLTS 100 GW akan dilakukan di Bali oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahlil juga memastikan bahwa proyek strategis ini telah masuk dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 milik PLN.

Pengembangan PLTS 100 GW diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Program ini berpotensi menekan impor energi dengan nilai substitusi mencapai 14,4 miliar dolar AS hingga 28,9 miliar dolar AS. Selain itu, proyek ini juga diperkirakan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 26,6 miliar dolar AS.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara

PM Pakistan Kunjungi Arab Saudi Usai Iran-Oman Kendalikan Selat Hormuz

calendar_today 06.08.2026 - person  - timer ~

Bagikan:

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif bersama Panglima Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir dijadwalkan akan mengunjungi Arab Saudi pada 6-8 Agustus waktu setempat.

"Meskipun berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk, kunjungan ini memiliki makna yang melampaui krisis saat ini maupun pertimbangan jangka pendek," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Tahir Andrabi pada Kamis, 6 Agustus, dikutip dari AN.

Pemerintah negara di Asia Selatan itu memang aktif berupaya mengakhiri konflik Iran-AS, dan turut melibatkan negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi.

Kementerian Luar Negeri Pakistan juga mengakui peran Oman, seraya menyatakan bahwa negara tersebut telah memainkan peran penting dalam penyelesaian masalah Selat Hormuz.

🔈 PR No. 2️⃣0️⃣2️⃣/2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣

Curtain Raiser: Prime Minister of Pakistan’s Visit to the Kingdom of Saudi Arabia

(06-08 August 2026)

🔗⬇️ pic.twitter.com/dHwY66N2Dp

— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) August 6, 2026

Iran dan Oman diketahui telah mencapai kesepahaman mengenai koordinat geografis untuk jalur pelayaran melalui Selat Hormuz. Pada Rabu 5 Agustus, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei mengatakan, pengumuman bersama terkait hal itu sedang difinalisasi, dengan catatan tidak ada campur tangan dari pihak ketiga.

Baghaei menambahkan, kesepakatan semacam itu antara Iran dan Oman tidak dengan sendirinya menjamin keamanan di jalur perairan strategis tersebut.

Kesepakatan yang diusulkan antara Iran dan Oman itu juga akan memberikan kendali terhadap Teheran atas kapal-kapal yang memasuki Teluk melalui Selat Hormuz.

Menurut keterangan seorang sumber senior Iran dan dua pejabat regional pada Rabu pekan ini, langkah tersebut dinilai sebagai salah satu konsesi terbesar yang pernah diberikan kepada Iran

Terlepas dari langkah yang tampak mengarah pada pemenuhan tuntutan Iran tersebut, sumber-sumber itu menepis pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menyebutkan bahwa kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz akan segera tercapai, dengan mengatakan bahwa masih ada rincian penting yang harus disepakati.

BACA JUGA: