Jakarta, VIVA – Istana Kepresidenan merespons isu yang beredar mengenai usulan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperoleh Nobel Perdamaian 2026. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengaku, belum mengetahui adanya usulan tersebut.
Baca Juga
Pernyataan itu disampaikan Hasan kepada wartawan usai menghadiri agenda di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Agustus 2026. saat dimintai tanggapan mengenai beredarnya sebuah makalah yang mengusulkan MBG sebagai kandidat penerima Nobel Perdamaian.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Saya belum pernah dengar itu,” kata Hasan Nasbi.
Baca Juga
Hasan Nasbi juga menegaskan bahwa makalah yang diunggah tersebut bukan berasal dari pemerintah. Oleh sebab itu, ia akan mengecek kebenaran dari makalah yang beredar tersebut.
"Saya rasa nggak ada dari pemerintah itu. Nggak ada dari
pemerintah entah siapa itu. Saya harus cek dulu," ujar dia.
Baca Juga
Isu tersebut mencuat setelah beredar makalah yang diunggah di papers.ssrn.com berjudul “Nobel Peace Prize 2026 Free Meal Program by The National Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia’s Economic Growth.”
Dalam dokumen itu, Program Makan Bergizi Gratis diusulkan sebagai kandidat Nobel Perdamaian 2026 dan turut mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto sebagai penulis.
Pemerintah sendiri belum memberikan pengakuan atas keabsahan dokumen tersebut. Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyatakan, pihaknya masih melakukan investigasi terhadap makalah yang beredar.
“Lagi diinvestigasi,” ujar Qodari di Kantor Bakom, Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.
Dokumen tersebut juga memuat lampiran surat yang menggunakan kop Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irawan mengatakan, kementeriannya masih melakukan klarifikasi untuk memastikan apakah surat tersebut benar diterbitkan secara resmi oleh Kemendagri.
Menurut Benni, pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap dokumen yang mengatasnamakan Kemendagri, tetapi juga terhadap keterlibatan sejumlah lembaga lain yang namanya tercantum dalam makalah tersebut.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Selain itu, terdapat pula surat yang menggunakan kop Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Namun, berdasarkan hasil klarifikasi awal, pihak IPDN membantah telah menerbitkan dokumen tersebut.
“Saya sudah klarifikasi ke IPDN, itu bukan dari IPDN, kita sudah telepon Pak Rektor, itu bukan dari IPDN,” kata Benni.
Halaman Selanjutnya
Kemendagri juga masih melakukan klarifikasi internal terkait adanya nama seorang pegawai yang tercantum dalam makalah tersebut. Hasil pemeriksaan hingga kini belum diumumkan kepada publik.