Hukum Duduk Memeluk Lutut dalam Islam, Kapan Boleh dan tidak Boleh? |Republika Online

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Majelis taklim (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Duduk dengan posisi memeluk lutut atau yang dikenal dalam fikih sebagai ihtiba’ merupakan salah satu posisi duduk yang biasa dilakukan seseorang ketika berada di majelis, masjid, maupun tempat lainnya.

Dalam praktiknya, posisi ini dilakukan dengan mengangkat kedua lutut ke arah dada, kemudian memeluknya dengan kedua tangan. Meski terlihat sederhana, terdapat pembahasan khusus dalam fikih mengenai hukum duduk ihtiba, terutama ketika dilakukan saat khutbah Jumat.

Larangan duduk ihtiba saat khutbah Jumat bersandar pada hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Mu'adz bin Anas al-Juhani RA, ia berkata,

أن النبي صلى الله عليه وسلم: “نهى عن ‌الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب”

Artinya: “Sesungguhnya Nabi SAW melarang duduk sambil memeluk lutut pada hari Jumat sedang Imam sedang berkhutbah.”

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Imam at-Tirmidzi menilai hadis tersebut sebagai hadis hasan.

Lantas, apakah duduk memeluk lutut selalu dilarang dalam Islam?

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam memahami hadis tersebut. Sebagian ulama memandang larangan ihtiba saat khutbah Jumat sebagai makruh, bukan haram. Larangan itu antara lain dikaitkan dengan kekhawatiran posisi tersebut membuat seseorang mengantuk atau tertidur sehingga tidak dapat menyimak khutbah dengan baik.

وأمَّا نهيه صلى الله عليه وسلم عن ‌الحبوة يوم الجمعة، والإمامُ يخطب؛ فلأنَّ الاحتباء يجلب النَّوم، فلا يسمع الخطبة، ويعرِّض طهارته للانتقاض

Artinya: “Adapun larangan nabi dari duduk sambil memeluk lutut pada saat khutbah Jumat berlangsung adalah karena duduk yang demikian itu dapat menyebabkan tertidur sehingga tidak menyimak khutbah dan wudhunya berpotensi batal.” (Syekh ‘Alauddin, Kitab Al-Uddah Fi Syarh Al-‘Umdah Juz III halaman 910).

Di sisi lain, terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa sebagian sahabat juga pernah duduk dengan posisi ihtiba ketika khutbah berlangsung. Hal ini menjadi salah satu dasar bagi ulama yang tidak memandangnya sebagai larangan yang bersifat mutlak.

BPS sebut wisatawan tujuan DIY Juli capai 4,28 juta perjalanan

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

BPS sebut wisatawan tujuan DIY Juli capai 4,28 juta perjalanan

Rabu, 2 September 2026 16:23 WIB

Image Print

Wisatawan mengunjungi objek wisata Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. ANTARA/Hery Sidik.

Yogyakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) tujuan provinsi ini pada Juli 2026 mencapai 4,28 juta perjalanan.

"Sebanyak 4,28 juta perjalanan wisnus tujuan DIY pada Juli 2026 ini meningkat 0,50 persen dibanding dengan Juni 2026, dan melonjak 21,68 persen dibandingkan Juli 2025," kata Pelaksana tugas (Plt) BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih di Yogyakarta, Rabu.

Sementara secara kumulatif pada Januari sampai Juli 2026, perjalanan wisnus ke DIY mencapai 26,75 juta perjalanan, atau tumbuh sebanyak 9,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Peningkatan ini didukung oleh momentum libur sekolah, libur nasional, serta berbagai kegiatan seni, budaya, dan olahraga yang berlangsung di DIY sepanjang Juli 2026," katanya.

Kendati demikian, kata dia, pertumbuhan perjalanan wisatawan ini tidak berdampak pada tingkat penghunian kamar (TPK) hotel yang justru mengalami penurunan.

Sementara itu, untuk TPK hotel nonbintang dan akomodasi lainnya di wilayah DIY juga turun 0,69 poin secara bulanan dan naik 3,35 poin secara tahunan.

"Jumlah tamu yang menginap di hotel pada Juli 2026 juga menurun menjadi 829.327 orang, atau turun 5,70 persen dibandingkan bulan sebelumnya," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, secara umum kinerja pariwisata DIY pada Juli 2026 menunjukkan tren positif, peningkatan kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara, mencerminkan bahwa DIY masih menjadi destinasi yang diminati.

"Berbagai agenda wisata, seni, budaya, dan olahraga turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya aktivitas pariwisata di daerah ini," katanya.

BPS terus memantau perkembangan indikator pariwisata sebagai salah satu gambaran aktivitas ekonomi daerah, sebagai masukan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Pewarta : Hery Sidik
Editor: Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Kritik Bukan Penghinaan: Sebuah Catatan Terhadap Mahkamah Konstitusi

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 282/PUU-XXIII/2025, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya memberikan penilaian mengenai konstitusionalitas pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP.

Pengaturan tersebut pada dasarnya menempatkan pemerintah dan lembaga negara sebagai subjek yang memperoleh perlindungan hukum pidana dari perbuatan penghinaan yang dilakukan di muka umum.

Persoalan konstitusional yang kemudian muncul bukan semata-mata berkaitan dengan keberadaan norma pidana tersebut, melainkan juga menyangkut kedudukan pemerintah atau lembaga negara sebagai pihak yang menjadi objek penghinaan serta konsekuensi yuridis dari pemberian perlindungan pidana tersebut.

Secara normatif, Pasal 240 KUHP menentukan bahwa setiap orang yang di muka umum, baik secara lisan maupun tulisan, melakukan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dapat dipidana. Rumusan ini menempatkan pemerintah atau lembaga negara sebagai objek perlindungan hukum pidana, dengan mensyaratkan adanya publisitas perbuatan serta memberikan relevansi yuridis terhadap timbulnya kerusuhan dalam masyarakat sebagai akibat penghinaan.

Pasal ini juga menempatkan tindak pidana tersebut sebagai delik aduan, yang hanya dapat dituntut berdasarkan aduan tertulis dari pimpinan pemerintah atau lembaga negara yang bersangkutan. Dengan demikian, proses penuntutan tidak semata-mata bergantung pada penilaian aparat penegak hukum, tetapi terlebih dahulu mensyaratkan kehendak pihak yang menjadi objek penghinaan.

Konstruksi tersebut menimbulkan persoalan konseptual ketika objek penghinaan adalah pemerintah atau lembaga negara. Berbeda dengan individu yang memiliki kehormatan, martabat, dan perasaan pribadi, pemerintah dan lembaga negara merupakan institusi yang dibentuk berdasarkan hukum dan menjalankan fungsi publik.

Karena itu, menjadi penting dipertanyakan apakah konsep penghinaan yang lazim diterapkan terhadap individu dapat diterapkan dengan konstruksi yang sama terhadap lembaga negara, terutama ketika ekspresi yang dianggap menghina pada hakikatnya merupakan kritik terhadap fungsi, kebijakan, atau tindakan lembaga negara dalam menjalankan kewenangan publiknya. Persoalan ini menjadi semakin penting dalam perspektif negara hukum, demokrasi, dan kebebasan menyampaikan pendapat.

Pengaturan tersebut perlu dicermati karena menyangkut rasionalitas perlindungan hukum pidana terhadap pemerintah atau lembaga negara dalam negara demokratis. Di satu sisi, perlindungan diperlukan untuk menjaga kewibawaan dan keberlangsungan fungsi kelembagaan; di sisi lain, penerapannya tidak boleh membatasi kebebasan berpendapat, berekspresi, dan mengkritik penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks inilah Putusan MK Nomor 282/PUU-XXIII/2025 penting dikaji, terutama mengenai pemahaman Mahkamah terhadap kedudukan pemerintah atau lembaga negara sebagai subjek hukum dan objek perlindungan pidana dalam kaitannya dengan hak konstitusional warga negara untuk mengkritik kekuasaan.

Sementara itu, Pasal 241 KUHP mengatur bentuk perbuatan yang secara karakteristik merupakan perluasan dari cara melakukan penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240. Dalam Pasal 241 menjangkau perbuatan yang dilakukan melalui berbagai bentuk penyebarluasan informasi kepada publik.

Perbuatan tersebut meliputi menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum; memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum; serta menyebarluaskan tulisan, gambar, atau rekaman melalui sarana teknologi informasi, sepanjang dilakukan dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui oleh umum.

Apabila dicermati secara sistematis, bahwa Pasal 241 memberikan cakupan yang lebih luas terhadap modus penyampaian dan penyebarluasan materi penghinaan kepada khalayak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya memperhatikan bentuk verbal dari penghinaan, tetapi juga perkembangan sarana komunikasi yang memungkinkan suatu pernyataan, tulisan, gambar, atau rekaman menjangkau publik secara lebih luas.

Sejalan dengan Pasal 240, Pasal 241 juga menempatkan tindak pidana tersebut sebagai delik aduan. Penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan aduan dari pihak yang menjadi objek penghinaan, yang diajukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau pimpinan lembaga negara yang bersangkutan.

Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan untuk mengaktifkan proses penegakan hukum pidana tetap diletakkan pada institusi yang secara langsung menjadi objek penghinaan, sehingga proses hukum tidak serta-merta berjalan hanya karena terdapat dugaan adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Kedua ketentuan tersebut secara normatif tidak hanya menentukan perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya, tetapi sekaligus menetapkan mekanisme pengaduan sebagai syarat penuntutan. Pengaturan demikian menunjukkan, pembentuk undang-undang menempatkan penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara sebagai delik aduan.

Persoalan konstitusional yang kemudian menjadi penting dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 282/PUU-XXIII/2025 bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya norma pidana yang melarang penghinaan, melainkan juga mengenai batas konstitusional kriminalisasi ekspresi ketika objek yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemerintah atau lembaga negara, khususnya apabila norma tersebut bersinggungan dengan hak atas kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.

Kebebasan berekspresi dalam negara hukum demokratis bukan merupakan kebebasan yang tanpa batas. Akan tetapi, pembatasannya pun tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Pembatasan harus memenuhi persyaratan legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas, serta harus diarahkan pada tujuan yang sah sebagaimana ditentukan oleh hukum.

Dalam kerangka inilah, pembedaan antara kritik terhadap pemerintah atau lembaga negara dan penghinaan yang dapat dikenai sanksi pidana menjadi sangat penting. Kritik yang merupakan bagian dari partisipasi publik dalam kehidupan demokratis tidak semestinya dengan mudah dikategorikan sebagai penghinaan hanya karena menimbulkan ketidaknyamanan atau ketidaksukaan bagi pihak yang menjadi objek kritik.

Dalam konteks kebebasan berekspresi, kritik kerap dipahami secara sepihak sebagai suatu kebebasan yang tidak boleh dibatasi, termasuk ketika ekspresi tersebut telah bergeser dari kritik yang konstruktif menuju pernyataan yang bersifat menghina atau merendahkan martabat subjek yang dituju.

Dalam keadaan demikian, demokrasi berpotensi dijadikan semacam "tirai" untuk membenarkan setiap bentuk ekspresi, sehingga kebebasan dipahami secara absolut berdasarkan ukuran yang bersifat subjektif. Pandangan semacam ini tentu perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih proporsional, karena kebebasan berekspresi, sebagaimana halnya hak dan kebebasan lainnya, bukan merupakan hak yang tanpa batas.

Pandangan yang menempatkan pengaturan mengenai penghinaan dalam KUHP 2023 semata-mata sebagai bentuk pengekangan terhadap kebebasan berekspresi belum sepenuhnya mempertimbangkan batas konstitusional dari kebebasan tersebut. KUHP 2023 pada dasarnya tidak melarang masyarakat untuk mengkritik Presiden dan/atau Wakil Presiden, pemerintah, ataupun lembaga negara.

Kritik yang bersifat konstruktif, yang dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan, memberikan saran, atau menunjukkan kekeliruan dalam kebijakan maupun tindakan pemerintah dan lembaga negara, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat yang harus dihormati.

Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika ekspresi tersebut tidak lagi berada dalam ranah kritik, melainkan berubah menjadi penghinaan, fitnah, atau tindakan lain yang merendahkan martabat subjek yang menjadi sasaran.

Perlu ditegaskan, larangan terhadap perbuatan menghina sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP pada dasarnya memiliki landasan dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat yang beradab. Dalam ajaran agama pun, penghormatan terhadap sesama manusia, termasuk larangan merendahkan dan menghina, merupakan nilai yang pada umumnya dijunjung tinggi.

Karena itu, larangan terhadap perbuatan menghina pada hakikatnya bukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai demokrasi maupun kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi tidak pernah dimaksudkan sebagai kebebasan untuk menghina dan merendahkan martabat manusia, ataupun untuk melakukan penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara.

Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap manusia dan tata kehidupan bersama, perbuatan menghina dan merendahkan orang lain merupakan perbuatan yang tercela dan tidak sepantasnya dilakukan. Demikian pula, penghormatan terhadap pemerintah dan lembaga negara sebagai institusi yang menjalankan fungsi publik merupakan bagian dari tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hukum pidana juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum setiap orang, termasuk kehormatan dan nama baiknya. Perlindungan terhadap kehormatan bukanlah suatu perlindungan yang secara khusus diberikan kepada pemegang kekuasaan, melainkan merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap martabat manusia yang berlaku secara umum.

Namun, persoalan menjadi lebih mendasar ketika pemerintah atau lembaga negara ditempatkan sebagai subjek hukum. Dalam perspektif hukum, kedudukan demikian memang dapat diterima karena lembaga negara merupakan badan hukum publik (rechtspersoon) yang keberadaannya diciptakan dan diberikan kewenangan oleh hukum.

Sebagai orang yang diciptakan oleh hukum (artificial person), badan hukum dapat memiliki hak, kewajiban, kewenangan, kepentingan, dan tanggung jawab hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang menjadi dasar pembentukannya. Akan tetapi, status sebagai subjek hukum tidak berarti badan hukum memiliki perasaan, kehormatan, atau martabat personal sebagaimana manusia sebagai subjek hukum kodrati (natuurlijke persoon).

Dalam pengertian ini, pemerintah atau lembaga negara memang dapat menjadi subjek dan sekaligus objek hubungan hukum, tetapi tidak memiliki "perasaan" dalam pengertian manusiawi tidak dapat merasa tersinggung, terluka, atau terhina.

Karena itu, apabila Mahkamah Konstitusi mendasarkan pertimbangannya pada ketiadaan "perasaan" pada lembaga negara untuk membenarkan kemungkinan bahwa lembaga tersebut boleh dihina, pertimbangan demikian justru memperlihatkan persoalan konseptual dalam memahami hakikat badan hukum sebagai subjek hukum.

Ketiadaan perasaan bukanlah konsekuensi dari tidak adanya kedudukan hukum; sebaliknya, badan hukum sejak semula merupakan personifikasi yuridis yang keberadaannya ditentukan oleh hukum, bukan oleh sifat-sifat biologis atau psikologis manusia.

Persoalan hukumnya bukan apakah lembaga negara dapat merasa terhina, melainkan apakah perbuatan tertentu yang ditujukan kepada lembaga negara merupakan penghinaan yang patut dipidana atau merupakan kritik terhadap pelaksanaan fungsi dan kewenangan publiknya. Di sinilah batas antara kritik dan penghinaan seharusnya diletakkan.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, menjadi penting untuk menguji secara kritis pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025, khususnya konstruksi hukum yang digunakan dalam memahami hubungan antara subjek hukum, kehormatan, penghinaan, dan kebebasan mengemukakan pendapat.

Dalam negara hukum yang demokratis, putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, bukanlah sesuatu yang berada di luar ruang kritik. Kekuatan hukum suatu putusan memang harus dihormati, tetapi penghormatan terhadap putusan tidak berarti menutup ruang untuk menguji, mempertanyakan, dan bahkan mengkritisi argumentasi hukum yang digunakan di dalamnya.

Justru melalui kritik yang dilakukan secara akademik dan argumentatif, hukum dapat terus berkembang dan lembaga peradilan dapat ditempatkan dalam ruang pertanggungjawaban intelektualnya.

(miq/miq)

Purbaya Bilang Danantara Serahkan Utang Whoosh Rampung Bulan Ini

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Danantara akan menyerahkan pengelolaan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kepada Kementerian Keuangan pada pertengahan bulan ini.

Menurut Purbaya, penyerahan pengelolaan tersebut akan dilakukan langsung oleh COO BPI Danantara Dony Oskaria.

"Kita tunggu nanti pertengahan bulan ini Pak Dony akan menyerahkan ke saya," ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (2/8/2026).

Adapun mengenai skema penyelesaian utangnya, Purbaya mengatakan saat ini masih dalam tahap pembahasan sehingga belum dapat diumumkan saat ini.

Purbaya juga enggan mengungkapkan soal dua Badan Layanan Umum (BLU) atau Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu yang nantinya akan dilibatkan dalam penyelesaian utang Whoosh ini. Namun, Kemenkeu sudah menyiapkan dua SMV tersebut untuk mengelola utang Whoosh.

"Belum, lagi digodok dan belum bisa diumumkan sekarang, tapi udah siap semua," katanya.

Sebelumnya, Purbaya menegaskan proses pengalihan tersebut ditargetkan akan rampung pada pertengahan September mendatang.

Dia juga memastikan penyelesaian utang tersebut tidak akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kementerian Keuangan akan mengambil alih 60% saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang merupakan konsorsium WIKA, PT KAI, Jasamarga dan PTPN III. Sementara itu, 40% saham konsorsium perusahaan China tidak berubah.

"(Kepemilikan KCIC) di saya, bukan (di bawah KAI). 60% (saham) kasih ke kita, 40% ada yang lain, masih ada China di situ kan. Kita tanya ke China juga sepertinya mereka masih mau melanjutkan proyek ini dan mungkin kalau disuruh kita akan perpanjang ke Jawa Timur sana," ujar Purbaya.

Meski kepemilikan beralih, Purbaya memastikan konsorsium PT PSBI tidak akan dibubarkan.

"Enggak (dibubarkan), konsorsiumnya ada yang dikasihkan saham punya dia ke saya," kata Purbaya.

(chd/haa) [Gambas:Video CNBC]

Menteri Imipas tegaskan komitmen perbaikan tata kelola layanan publik

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Menteri Imipas tegaskan komitmen perbaikan tata kelola layanan publik

Rabu, 2 September 2026 16:20 WIB

Image Print

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menginstruksikan seluruh jajarannya segera mengimplementasikan rekomendasi perbaikan tata kelola guna menutup celah risiko penyimpangan dalam pelayanan publik. ANTARA/Ist

Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menginstruksikan seluruh jajarannya segera mengimplementasikan rekomendasi perbaikan tata kelola guna menutup celah risiko penyimpangan dalam pelayanan publik, menyusul rampungnya hasil evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Evaluasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

”Saya minta kepada rekan-rekan sekalian, tolong apa yang menjadi temuan tim evaluator ini dilakukan perbaikan-perbaikan tata kelolanya, sehingga berbagai potensi risiko ancaman, potensi risiko penyimpangan ini bisa dihindarkan,” tegas Menteri Agus saat memimpin Rapat Pemaparan Hasil Akhir Tim Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik di Lingkungan Kemenimipas, Rabu (2/9).

Berpusat di Gedung Kemenimipas, Jakarta, pemaparan hasil evaluasi tersebut menjadi momentum dalam mengantisipasi berbagai risiko yang timbul serta memperbaiki tata kelola secara menyeluruh baik di tingkat pusat, kantor wilayah, maupun unit pelaksana teknis (UPT).

Pembentukan tim evaluasi tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-35.PR.02.01 Tahun 2026. Dalam pelaksanaannya, tim evaluasi menggandeng konsultan profesional untuk meninjau secara menyeluruh alur proses layanan di unit pusat dan daerah. Kolaborasi tersebut dilaksanakan untuk memperkuat kepastian layanan, pengendalian internal, akuntabilitas, serta mitigasi risiko penyimpangan.

Sekretaris Jenderal Kemenimipas Asep Kurnia dalam pemaparannya melaporkan tim evaluasi telah mengidentifikasi berbagai titik rawan fraud dan turut menyusun standar operasional prosedur (SOP) berbasis bukti, serta menetapkan target aksi cepat (quick win) dalam kerangka waktu 30, 60, hingga 90 hari ke depan pada bidang keimigrasian maupun pemasyarakatan.

”Bapak Menteri Imipas telah menugaskan kepada kami untuk meninjau seluruh alur proses layanan, khususnya di unit pusat secara menyeluruh dari aspek kepastian layanan, penguatan pengendalian internal, akuntabilitas, serta mitigasi risiko terjadinya penyimpangan. Selanjutnya Bapak Menteri Imipas juga menargetkan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini paling lambat 31 Agustus 2026. Alhamdulillah, berkat dukungan dan komitmen seluruh anggota tim, akhirnya bisa kita selesaikan evaluasi ini tepat waktu,” ujar Sekjen Asep Kurnia.

Melalui evaluasi dan perbaikan tata kelola pelayanan publik, Kemenimipas terus berupaya dalam menghadirkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Kemenimipas berkomitmen dalam melaksanakan perbaikan secara berkelanjutan serta berorientasi penuh pada pelayanan prima bagi masyarakat, baik dalam bidang Keimigrasian maupun Pemasyarakatan.

Pewarta : N008
Editor: Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Pembiayaan Investasi Industri Multifinance Turun 5,33% per Juni 2026

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

ILUSTRASI. OJK mencatat pembiayaan investasi industri multifinance per Juni 2026 capai Rp167,89 triliun atau turun 5,33% YoY (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)

Reporter: Ade Priyatin | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan investasi industri multifinance per Juni 2026 adalah sebesar Rp167,89 triliun atau turun 5,33% year on year (YoY).

Lesunya pembiayaan investasi salah satunya disebabkan keputusan pelaku usaha yang cenderung lebih selektif dalam melakukan belanja modal di tengah dinamika perekonomian.

Kendati begitu, sejumlah perusahaan pembiayaan justru mencatat tren sebaliknya.

PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) mencatatkan pertumbuhan piutang pembiayaan investasi sebesar 53% YoY, dari bulan Juni 2025 yang senilai Rp783 miliar menjadi Rp1.19 triliun pada Juni 2026.

Baca Juga: OCBC Indonesia: Nasabah Bisnis China Tumbuh 80% hingga Juli 2026

Selain itu, PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) juga mencatat pertumbuhan sebesar 46,85% YoY untuk segmen pembiayaan investasi per Juni 2026.

Di tengah tren secara industri yang masih tertekan, kedua perusahaan multifinance tersebut tetap melihat peluang pertumbuhan dari berbagai segmen pembiayaan. Mereka sepakat, strategi diversifikasi portofolio menjadi salah satu langkah untuk menjaga sumber pertumbuhan sekaligus memperkuat ketahanan bisnis.

Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman mengatakan, perusahaan terus mencermati perkembangan pasar dan kebutuhan konsumen untuk mengoptimalkan produk pembiayaan yang relevan di masing-masing segmen.

“Langkah ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi portofolio untuk menjaga keseimbangan sumber pertumbuhan sekaligus memperkuat ketahanan bisnis di tengah kondisi ekonomi yang dinamis,” ujarnya kepada Kontan, Senin (31/8).

Strategi diversifikasi tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan peluang dari berbagai segmen pembiayaan. Namun, strategi itu juga tetap dibareng dengan sejumlah upaya lain seperti dengan mengedepankan kualitas aset, prinsip kehati-hatian, dan kesehatan portofolio secara keseluruhan.

Sementara itu, BRI Finance juga tetap melihat peluang di berbagai segmen pembiayaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar dan strategi perusahaan.

Baca Juga: EKSiS 2026 Bukukan Transaksi Rp 4,98 Miliar, OJK Dorong Inklusi Syariah

Corporate Secretary BRI Finance Aditia Fakhri Ramadhani mengatakan, optimalisasi portofolio dilakukan secara seimbang dengan mempertimbangkan potensi masing-masing segmen, kebutuhan nasabah, serta profil risikonya.

“Hal ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menjaga komposisi portofolio pembiayaan secara optimal,” katanya kepada Kontan, Selasa (1/9).

Meski secara industri pembiayaan investasi multifinance hingga pertengahan tahun masih mengalami tekanan, baik CNAF maupun BRI Finance sama-sama melihat adanya peluang perbaikan di sisa tahun 2026 ini. 

Optimisme ini terutama didorong oleh strategi pembiayaan yang lebih selektif seraya menerapkan prinsip kehati-hatian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Tag

  • multifinance
  • Industri Multifinance
  • Pembiayaan Investasi
  • Pembiayaan investasi multifinance


Dokter spesialis RSUD Ainun Gorontalo ikut pelatihan RFA Tiroid - ANTARA News Gorontalo

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Gorontalo (ANTARA) - Dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo, mengikuti pelatihan Radiofrequency Ablation (RFA) Tiroid, dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan untuk penanganan penyakit gondok.

"Setiap bulan, kami menemukan 20 lebih kasus baru penyakit tiroid atau gondok," kata Dokter sub spesialis endokrin metabolik RSUD Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo dr Taufik Ramadhan Biya SpPD Subsp EMD(K) FINASIM di Kabupaten Gorontalo, Rabu.

Ia mengatakan pihaknya mengikuti pelatihan RFA Tiroid dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah itu, maupun secara luas di Provinsi Gorontalo.

"Pelatihan ini juga sejalan dengan upaya RSUD Ainun Habibie Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan pelayanan penanganan tiroid tanpa tindakan operasi," katanya.

RFA Tiroid adalah teknologi maju di bidang kedokteran yang menangani benjolan atau menghilangkan tiroid tanpa operasi.

Keunggulan RFA yaitu minimal invasif atau tidak memerlukan sayatan besar, hanya tusukan kecil.

Bekas luka pun sangat minimal, sebab hanya meninggalkan bekas tusukan kecil yang biasanya tidak terlalu terlihat.

Selain itu, dengan RFA kata Taufik, pasien hanya memerlukan waktu pemulihan yang cepat atau pasien dapat pulang pada hari yang sama atau keesokan harinya sudah dapat beraktivitas normal.

Pihaknya berharap peningkatan kualitas pelayanan melalui pelatihan tersebut, akan memberikan pelayanan terbaik pula bagi masyarakat atau penderita tiroid yang datang berobat di RSUD Ainun Habibie.

"Semoga tahun depan, alat RFA Tiroid ini sudah tersedia di RSUD Ainun Habibie Gorontalo. Kita doakan bersama," kata Taufik.

Pewarta: Susanti Sako
Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Pemprov Kalbar bantu air bersih untuk warga sekunder C - ANTARA News Kalimantan Barat

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Pontianak (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan mengirimkan bantuan air bersih kepada warga Sekunder C di Kabupaten Kubu Raya yang kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih akibat kemarau panjang.

"Kami mengirim truk tangki air bersih ke Desa Rasau Jaya Umum, khususnya kawasan Parit Sekunder C untuk memenuhi kebutuhan warga yang mulai mengalami keterbatasan sumber air," kata Norsan di Rasau Jaya, Rabu.

Kedatangan bantuan tersebut disambut antusias masyarakat. Warga membawa jeriken, ember, dan galon untuk mengantre mendapatkan air yang terutama digunakan untuk kebutuhan memasak dan minum. 

Bantuan menjadi penting bagi warga karena sumber air setempat mulai terbatas akibat kemarau yang berlangsung bersamaan dengan kondisi karhutla di kawasan tersebut.

Selain membantu masyarakat, Gubernur Norsan juga memberikan perhatian kepada petugas dan relawan yang berada di garis depan penanganan karhutla di kawasan tersebut.

Dalam kunjungannya, gubernur juga menyerahkan masker, makanan, dan vitamin untuk mendukung stamina tim gabungan serta relawan yang bekerja melakukan pemadaman.  

Norsan sebelumnya turun langsung meninjau kondisi kebakaran sekaligus membantu tim gabungan melakukan pemadaman di kawasan Sekunder C.

"Penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga memastikan kesehatan, keselamatan, dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi," kata dia.

Dia menyebutkan, upaya tersebut dilakukan secara terpadu melalui pemadaman di lapangan, pemenuhan kebutuhan air bersih, dukungan bagi petugas, serta penguatan pencegahan agar karhutla tidak kembali meluas. 

Salah seorang warga, Suminem (45) mengatakan sumur bor mengalami penurunan debit dan kualitas air sehingga masyarakat kesulitan memperoleh pasokan yang layak untuk kebutuhan rumah tangga. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalbar. Selama kemarau ini, kami kesulitan mencari air bersih untuk minum, dan bantuan ini benar-benar menjadi solusi," kata Suminem.

Salah satu petani setempat, Jamal (38) yang mengaku sebelumnya harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air guna memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

“Biasanya kami harus beli air galon untuk dimasak. Dengan adanya bantuan dari Gubernur Kalbar ini, kami sangat terbantu dan beban ekonomi sedikit berkurang,” katanya.

Pewarta: Rendra Oxtora
Uploader : Admin Antarakalbar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Kejati Jateng mencatat penyelamatan keuangan negara Rp36,8 miliar

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Kejati Jateng mencatat penyelamatan keuangan negara Rp36,8 miliar

Rabu, 2 September 2026 16:18 WIB

Image Print

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Teguh Subroto (ANTARA/I.C. Senjaya)

Semarang (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah mencatat penyelamatan keuangan negara dari perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai Rp36,8 miliar.

"Se-Jawa Tengah ada 70 penyidikan perkara dugaan korupsi, 14 di antaranya di kejati," kara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Teguh Subroto di Semarang, Rabu.

Adapun rincian jenis perkara dan besaran kerugian negara yang diselamatkan, menurut Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah Ade Hermawan, terdiri atas penyelamatan di tingkat penyidikan sebesar Rp3,7 miliar dan penuntutan sebesar Rp8,4 miliar.

Sisanya, kata dia, uang pengganti kerugian negara sebesar Rp9,3 miliar, rampasan Rp10,4 miliar, serta denda Rp560 ribu.

Ia menyebut banyak penanganan perkara korupsi di bidang perbankan, BUMN, BUMD, pengadaan barang dan jasa, serta dana desa.

Sementara di bidang perdata dan tata usaha negara, penyelamatan keuangan negara selama Januari hingga Agustus 2026 tercatat sebesar Rp22 miliar.

Sementara pemulihan keuangan negara yang dilakukan Kejati Jawa Tengah sebesar Rp9 miliar, sedangkan di tingkat kejaksaan negeri se-provinsi ini mencapai Rp164 miliar.

Kajati Jawa Tengah Teguh Subroto menambahkan, dalam rangka memeringati Hari Lahir Kejaksaan RI, disiapkan sekitar seribu sepatu gratis bagi siswa SLB SD dan SMP di berbagai wilayah di provinsi ini.

Selain itu, kata dia, Kejati Jawa Tengah membantu rehabilitasi asrama tuna netra milik Yayasan Sahabat Mata.

Kepada seluruh jajaran kejaksaan di Jawa Tengah, Teguh mengingatkan untuk selalu menjaga kekompakan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini, khususnya di Jawa Tengah.

Baca juga: Kejati dan Polda Jateng perkuat sinergi dan kolaborasi penegakan hukum

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Jateng pasang target ganda pada MTQ Nasional XXXI 2026

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Jateng pasang target ganda pada MTQ Nasional XXXI 2026

Rabu, 2 September 2026 16:17 WIB

Image Print

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat Pelatihan Peningkatan Kompetensi Calon Peserta MTQ Nasional XXXI di Asrama Haji Transit Manyaran, Kota Semarang, Rabu (2/9/1026). ANTARA/HO-Pemprov Jateng.

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memasang target ganda dalam gelaran Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXXI Tahun 2026, yakni sukses sebagai tuan rumah sekaligus sukses meraih prestasi.

"Kita ini sebagai tuan rumah harus berhasil. Tetapi jangan penyelenggaraannya saja yang berhasil, kafilahnya juga harus berhasil. Itu baru jagoan,” kata Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, di Semarang, Rabu, saat Pelatihan Peningkatan Kompetensi Calon Peserta MTQ Nasional XXXI di Asrama Haji Transit Manyaran, Kota Semarang.

Ia meminta para kafilah memanfaatkan masa pelatihan untuk mematangkan kemampuan, mental, dan kesiapan bertanding.

Menurut Luthfi, Jateng memiliki modal besar untuk meraih prestasi, dengan jumlah penduduk muslim yang besar membuat provinsi tersebut memiliki banyak masjid, musala, serta hafiz dan hafizah.

Ia meminta peserta memaksimalkan waktu pelatihan karena keberhasilan tidak bisa didapat dengan instan, tetapi dipersiapkan melalui latihan.

"Keberhasilan suatu kegiatan itu dari latihannya. Porsinya 70 persen latihan, yang 30 persen pelaksanaan. Perhatikan segala arahan dari para pelatih. Betul-betul kita hayati," katanya.

"Tidak hanya menjadi pengalaman untuk diri sendiri, tetapi juga pengalaman untuk masa yang akan datang," lanjutnya.

Luthfi mengingatkan kepada para peserta bukan lagi hanya membawa nama pribadi dan daerah asal, tapi juga membawa nama besar Jawa Tengah.

Koordinator Pelatih Kafilah Jateng Sofyan Hadi Musa mengatakan pelatihan tersebut telah memasuki periode keenam.

"Fokus utamanya simulasi bagaimana tampil di MTQ, kemudian dinilai dan diberikan masukan supaya tidak ada kekurangan, apalagi kesalahan ketika tampil," katanya.

Selain kemampuan teknis, pelatihan diarahkan untuk memperkuat mental peserta agar mampu tampil tenang dan konsisten di hadapan dewan hakim.

Sebanyak 67 anggota kafilah mengikuti pelatihan tersebut, terdiri atas 56 peserta inti dan 11 peserta cadangan. Mereka didampingi 13 pelatih nasional dan 13 pelatih lokal.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng sekaligus Ketua Umum LPTQ Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen turut meminta peserta menumbuhkan kepercayaan diri.

Kemampuan teknis, kata dia, yang telah dikuasai harus ditunjang kesiapan menghadapi tekanan saat perlombaan.


Baca juga: Jateng matangkan persiapan MTQ Nasional

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.