Kejati Aceh selesaikan 57 perkara berdasarkan keadilan restoratif - ANTARA News Aceh

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Banda Aceh (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh dan jajaran kejaksaan negeri di provinsi ujung barat Indonesia tersebut menyelesaikan sebanyak 57 perkara berdasarkan keadilan restoratif atau restorative justice sepanjang 2026.

"Ada sebanyak 57 perkara di Aceh dihentikan berdasarkan keadilan restoratif sepanjang tahun ini atau sejak Januari hingga Agustus 2026," kata Kepala Kejati (Kajati) Aceh Teuku Rahmatsyah di Banda Aceh, Rabu.

Mantan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh itu menyebutkan puluhan perkara yang dihentikan berdasarkan keadilan restoratif tersebut di antaranya penganiayaan, penipuan, pencurian, narkotika, dan lainnya.

Menurut dia, penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif tersebut merupakan tindak lanjut program Jaksa Agung. Di mana penyelesaian sebuah perkara tidak harus melalui proses peradilan atau persidangan di pengadilan.

Penghukuman pelaku dalam sebuah perkara adalah upaya terakhir. Jadi, apa bila ada persoalan hukum diupayakan diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif dan tidak harus ke pengadilan.

Adapun syarat penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, di antaranya para pihak, baik korban maupun pelaku sudah berdamai. Pelaku berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan korban juga tidak lagi menuntut.

Dalam mendukung program penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, Kejati Aceh beserta jajaran kejaksaan negeri sudah membentuk rumah restorative justice (RJ) di 23 kabupaten kota di Provinsi Aceh.

"Selain di setiap kejaksaan negeri, pembentukan rumah RJ juga dilakukan di desa-desa. Rumah RJ tersebut juga menjadi tempat edukasi masyarakat terhadap kesadaran hukum, sehingga pemahaman hukum masyarakat meningkat," kata Teuku Rahmatsyah.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor : M Ifdhal

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Kejari Pidie salurkan 93 kantong darah kepada masyarakat - ANTARA News Aceh

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Banda Aceh (ANTARA) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie, Provinsi Aceh, mengumpulkan dan menyalurkan sebanyak 93 kantong darah kepada masyarakat dalam aksi kemanusiaan yang dilaksanakan memperingati HUT ke-81 Kejaksaan RI

Kepala Seksi Intelijen Kejari Pidie Maulijar di Pidie, Rabu, mengatakan donor darah HUT Kejaksaan tersebut digelar bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pidie

"Ada sebanyak 93 kantong darah yang terkumpul dalam kegiatan kemanusiaan donor darah HUT ke-81 Kejaksaan RI. Donor darah tersebut diikuti sebanyak 127 orang, dan hanya 93 orang yang dapat mendonorkan darahnya," kayanya.

Maulijar menjelaskan dari 93 kantong darah tersebut terdiri dari golongan darah A sebanyak 15 kantong, golongan darah B mencapai 30 kantong, golongan darah AB sebanyak 11 kantong, dan golongan darah O mencapai 37 kantong.

Selanjutnya, kata dia, darah pendonor yang terkumpul tersebut disalurkan melalui Unit Transfusi Darah (UTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tgk Chik Ditiro dan PMI Kabupaten Pidie untuk didistribusikan kepada pasien yang membutuhkan.

Selain donor darah, Maulijar mengatakan Kejari Pidie juga melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan lainnya dalam merayakan HUT ke-81 Kejaksaan RI, di antaranya Maulid Nabi Muhammad SAW dan santunan anak yatim/

Maulijar menegaskan komitmen Kejari Pidie untuk terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme dan memperkuat semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan serta penegakan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat. 

"Peringatan HUT Kejaksaan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat insan Adhyaksa dalam memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara," kata Maulijar.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor : M Ifdhal

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Antisipasi lonjakan harga, ini yang dilakukan Pemkab Aceh Selatan - ANTARA News Aceh

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan melalui Dinas Pangan memantau secara rutin harga bahan pokok di pasaran sebagai upaya mengantisipasi lonjakan harga yang dapat memberatkan perekonomian masyarakat.

Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Selatan Agustinur di Aceh Selatan, Rabu, mengatakan pengecekan harga bukan lagi insidental, melainkan sudah menjadi standar operasional prosedur (SOP) yang dilaksanakan setiap hari.

"Kami menugaskan seorang enumerator mengecek harga bahan pangan pokok di pasaran setiap hari, terutama di Pasar Inpres, yang merupakan pasar induk di Kabupaten Aceh Selatan," katanya.

Agustinur menyebutkan pihaknya menugaskan petugas enumerator Irayati SP mendata harga harian bahan pangan di Pasar Inpres. Data tersebut dimasukkan ke panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Pendataan ini untuk memastikan harga pangan stabil serta pasokan dan persediaan tetap mencukupi. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui perbandingan harga bahan pokok dari waktu ke waktu," katanya.

Dengan pemantauan tersebut, kata Agustinur, pemerintah daerah bisa lebih cepat mengambil kebijakan jika terjadi gejolak harga, seperti berkoordinasi dengan distributor, Bulog, hingga menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM).

Sementara itu, hasil pemantauan harga komoditas pangan di Pasar Inpres Tapak Tuan, ibu kota Kabupaten Aceh Selatan relatif stabil. Harga beras premium Rp16.666 per kilogram, beras medium Rp15.622 per kilogram, dan beras SPHP Rp12.600 per kilogram.

Sedangkan bawang merah Rp35 ribu per kilogram, bawang putih bonggol Rp35 ribu per kilogram, telur ayam ras Rp53 ribu per papan, minyak goreng curah Rp18 ribu per liter, dan minyak goreng kemasan Rp23 ribu per liter.

"Harga cabai merah keriting dan daging ayam ras mengalami kenaikan dalam dua minggu terakhir. Harga cabai merah keriting biasanya Rp35 ribu, naik menjadi Rp60 ribu per kilogram. Sedangkan daging ayam ras, sebelumnya Rp38.200 menjadi Rp44.117 per kilogram," katanya.

Agustinur menyebutkan kebaikan harga cabai merah keriting  dipengaruhi faktor cuaca dan keterlambatan distribusi. Sedangkan pasokan dan persediaannya dalam keadaan stabil.

"Hasil pengecekan persediaan beras, minyak goreng, dan gula, stoknya aman hingga dua bulan ke depan. Kami juga memastikan persediaan bahan pokok aman selama bulan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW," kata Agustinur.
 

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor : M Ifdhal

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

AS Terbuka: Lewati Laga Maraton 5 Jam, Zverev Selamat dari Petaka Putaran Pertama

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Hervin Saputra

| 2 September 2026, 18:01 WIB

AS Terbuka: Lewati Laga Maraton 5 Jam, Zverev Selamat dari Petaka Putaran Pertama

Petenis asal Jerman, Alexander Zverev, saat beraksi menghadapi Lorenzo Sonego di laga pembuka AS Terbuka 2026 di New York, Amerika Serikat, Selasa (1/9/2026). USTA.

AKURAT.CO, Unggulan pertama Alexander Zverev harus memeras keringat ekstra untuk mengamankan langkahnya ke putaran kedua ajang Grand Slam Amerika Serikat Terbuka 2026.

Pasalnya, petenis asal Jerman tersebut dipaksa melakoni pertarungan laga pembuka AS Terbuka maraton sengit selama nyaris lima jam sebelum akhirnya menundukkan wakil Italia, Lorenzo Sonego.

Bertanding di panggung megah Arthur Ashe Stadium, New York, Selasa (2/9/2026), Alexander Zverev mengunci kemenangan dramatis lewat pertarungan lima set dengan skor akhir 6-4, 3-6, 6-7 (7-9), 7-5, dan 6-4.

Pertandingan berdurasi empat jam 53 menit tersebut baru benar-benar tuntas pada pukul 01.55 dini hari waktu setempat. Sepanjang laga, kedua pemain terlibat dalam duel ketat yang diwarnai oleh berbagai aksi pukulan sulit serta kejutan kesalahan dari kedua belah pihak.

https://akurat.co/arena/887384/as-terbuka-para-favorit-melangkah-mulus-elena-rybakina-dan-coco-gauff-tanpa-hambatan

"Pertandingan yang sungguh luar biasa dengan banyak momen naik-turun. Bermain hampir lima jam hanya untuk babak pertama, saya rasa ini menjadi laga babak pembuka terlama yang pernah saya mainkan sepanjang karier," kata Alexander Zverev dikutip AFP.

Alexander Zverev Terhindar dari Catatan Kelam 23 Tahun

Kemenangan ini mempertegas dominasi Zverev atas Sonego dengan mencatatkan rekor kemenangan ketujuh dalam riwayat pertemuan mereka. Lebih dari sekadar tiket melaju, hasil manis ini membuat Zverev terhindar dari petaka kelam yang membayanginya.

Jika sampai terhenti di laga ini, Zverev bakal mencatatkan sejarah kelam sebagai unggulan pertama sektor putra pertama yang angkat koper di babak awal Grand Slam dalam kurun waktu 23 tahun terakhir.

Usai melawati ujian berat di laga pembuka, Zverev kini mengalihkan fokusnya ke putaran kedua AS Terbuka 2026. Bintang tenis asal Jerman tersebut dijadwalkan menjajal ketangguhan wakil Prancis, Quentin Halys.

Kelurahan Mentawa Baru Hilir sediakan rumah aman asap bagi masyarakat

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Kelurahan Mentawa Baru Hilir sediakan rumah aman asap bagi masyarakat

Rabu, 2 September 2026 17:47 WIB

Image Print

Ketua TP PKK Kotim Khairiah Halikinnor saat berkunjung ke rumah aman asap di Kelurahan MB Hilir, Rabu (2/9/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

Sampit (ANTARA) - Kelurahan Mentawa Baru Hilir (MB Hilir), Kecamatan Mentawa Baru, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menyediakan fasilitas rumah aman asap gratis bagi masyarakat dan relawan yang terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Fasilitas ini sebutannya rumah aman asap, tetapi masyarakat juga mengenalnya dengan rumah bebas asap. Bahasa sebenarnya dari Ranu Welum Foundation adalah health shelter untuk penanggulangan pertama relawan maupun masyarakat yang terdampak kabut asap di Kotim,” kata Lurah MB Hilir Putri Noorgeulis Fimaulyahar di Sampit, Rabu.

Putri menjelaskan, fasilitas tersebut merupakan hasil dukungan Ranu Welum Foundation untuk membantu masyarakat yang terdampak kabut asap seiring dengan meningkatnya kasus karhutla di Bumi Habaring Hurung tersebut.

Pihak kelurahan dalam hal ini berperan sebagai fasilitator atau penyedia tempat yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dijadikan lokasi perlindungan dari paparan asap.

Awalnya, pihak kelurahan berencana memanfaatkan rumah warga atau fasilitas yang berada di lingkungan permukiman masyarakat. Namun, rencana itu kemudian disesuaikan karena terdapat kriteria tertentu, termasuk kondisi lokasi dan ukuran ruangan yang dibutuhkan.

“Awalnya kami mau menggunakan rumah warga atau di lingkungan warga, tetapi karena ada kriteria tertentu untuk lokasi dan ukuran ruangan, akhirnya diminta ruangan yang lebih ideal. Kami tawarkan di Kelurahan MB Hilir dan ternyata dari Ranu Welum Foundation menyatakan sesuai,” ujarnya.

Rumah aman asap tersebut dilengkapi petugas yang berjaga untuk memberikan layanan awal kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap.

Sebanyak tiga petugas dari Ranu Welum Foundation berjaga secara bergantian dari pukul 10:00 WIB sampai 21:00 WIB, serta mendapat dukungan tenaga dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) setempat.

Putri menyebutkan, LPMK yang membantu operasional fasilitas tersebut juga melibatkan pegawai Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD dr Murjani Sampit sehingga dapat memberikan pertolongan awal, termasuk membantu pemasangan oksigen bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Fasilitas ini sebenarnya sudah berjalan kurang lebih satu bulan. Dalam sehari sekitar 15 sampai 20 orang yang datang menggunakan fasilitas ini. Rata-rata relawan dari PMI, beberapa relawan kami dan masyarakat umum,” bebernya.

Menurutnya, keberadaan rumah aman asap menjadi penting karena kondisi kabut asap di wilayah MB Hilir masih cukup pekat terutama pada pagi hari hingga sekitar pukul 08.30 WIB.

Sejumlah titik kebakaran juga berada tidak jauh dari kawasan permukiman sehingga meningkatkan risiko paparan asap bagi masyarakat.

Baca juga: TP Posyandu dan PKK Kotim turut bergerak lindungi warga dari kabut asap

Beberapa lokasi yang dilaporkan terdapat kebakaran antara lain kawasan Jalan Pelita Barat, Jalan Mohammad Hatta, Perumahan Grand Pelita dan Perumahan Citra Mandiri. Kondisi tersebut membuat masyarakat, khususnya kelompok rentan dan relawan yang berada di lapangan, membutuhkan tempat untuk mengurangi paparan asap.

Ia menambahkan, layanan rumah bebas asap tersebut juga telah menangani kondisi darurat. Salah satunya, seorang pelajar MAN Kotim yang mengalami kondisi emergency sehingga pihak kelurahan bersama relawan menyiapkan ambulans untuk membawa yang bersangkutan ke IGD.

“Tadi juga ada kejadian emergency dari pelajar MAN Kotim dan kami siapkan ambulans dari relawan Ketapi 3 dan Masjid Jami untuk dilarikan ke IGD. Kalau tidak urgent, masih bisa mendapatkan layanan di sini,” pungkasnya.

Disisi lain, Ketua TP PKK Kotim Khairiah Halikinnor mengapresiasi penyediaan rumah aman asap tersebut karena dapat menjadi bagian dari penanganan awal bagi warga yang mengalami dampak kabut asap, terutama ketika kapasitas fasilitas kesehatan sedang terbatas.

“Kami mengapresiasi keberadaan rumah aman asap ini. Ini salah satu penanggulangan pertama, karena kita tahu rumah sakit kita sudah penuh. Kalau ada yang sesak napas atau membutuhkan oksigen, boleh di sini, asal tidak ada penyakit penyerta,” ucap Khairiah.

Menurut wanita yang memiliki latar belakang sebagai bidan ini, masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan tetapi tidak disertai penyakit penyerta dapat memperoleh pertolongan awal di rumah aman asap.

Sementara warga dengan kondisi lebih serius atau memiliki penyakit penyerta akan segera dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Ia menilai lokasi rumah aman asap di MB Hilir cukup strategis karena berada dekat dengan rumah sakit, sehingga proses rujukan dapat dilakukan dengan lebih cepat apabila kondisi pasien membutuhkan penanganan lanjutan.

Keberadaan rumah aman asap di tingkat kelurahan juga dinilai membantu memperluas akses perlindungan sementara bagi warga yang terdampak kabut asap.

“Saya berharap kelurahan lain juga menyediakan fasilitas seperti ini. Kalau ada tempat, kenapa tidak? Tetapi perlu diingat, penyediaan fasilitas ini harus mencari tempat yang memang steril dan bebas asap,” demikian Khairiah.

Baca juga: Fraksi PAN DPRD Kotim minta distribusi air bersih digencarkan

Baca juga: Disdik Kotim beri kewenangan sekolah tentukan BDR

Baca juga: Bupati Kotim kerahkan dua ekskavator amankan KKOP Bandara Sampit

Pewarta : Devita Maulina
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

BNPP Tekankan Pentingnya Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dalam RUU Daerah Kepulauan

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman, yang mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP RI, menyampaikan bahwa PPKT merupakan bagian dari kepentingan strategis nasional sehingga pengelolaannya perlu memperhatikan karakteristik wilayah, kondisi kependudukan, serta kebutuhan pembangunan pada masing-masing pulau.

Baca Juga: Topang Perekonomian Masyarakat Terluar, Fleet Smart Aviation Dilengkapi Teknologi Mutakhir

“Pulau-Pulau Kecil Terluar merupakan bagian dari kepentingan strategis nasional. Pengelolaannya perlu memperhatikan aspek keamanan dan kedaulatan negara sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Makhruzi.

Dalam pengelolaannya, BNPP membedakan karakteristik PPKT berdasarkan kondisi kependudukannya. Pada PPKT yang tidak berpenduduk, prioritas diarahkan pada penjagaan kedaulatan dan keutuhan wilayah.

Sedangkan, PPKT berpenduduk memerlukan pendekatan yang memadukan aspek keamanan, kesejahteraan, dan keberlanjutan melalui pemenuhan layanan dasar serta pengembangan aktivitas masyarakat.

Pada PPKT tidak berpenduduk, kebutuhan pengamanan dapat diwujudkan melalui keberadaan Pos Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (PAMPUTER), pos TNI AL atau Marinir, stasiun pengamatan keamanan dan cuaca, petugas navigasi dan penjaga mercusuar, serta petugas konservasi dan lingkungan hidup.

Selain pengamanan, perlindungan fisik wilayah juga menjadi bagian dari kebutuhan pengelolaan PPKT, terutama untuk menghadapi abrasi dan perubahan kondisi lingkungan.

Kebutuhan tersebut mencakup sarana dan prasarana pendukung pertahanan dan keamanan non-alutsista, seperti tanggul penahan abrasi dan talut, serta dukungan patroli perbatasan.

Sementara itu, pada PPKT berpenduduk, terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian, antara lain keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, dan peluang ekonomi.

Kondisi tersebut berpotensi mendorong perpindahan penduduk usia produktif ke pulau induk untuk memperoleh akses terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi yang lebih baik.

“Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di pulau-pulau kecil terluar menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat sekaligus mempertahankan ketahanan wilayah perbatasan,” terang Makhruzi.

BNPP RI memandang penanganan depopulasi PPKT tidak cukup dilakukan melalui penempatan penduduk, tetapi perlu disertai pembangunan ekosistem kehidupan yang memungkinkan masyarakat menetap, memperoleh pelayanan dasar, menjalankan aktivitas produktif, serta hidup secara sejahtera dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, konektivitas menjadi salah satu faktor penting. Pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara di kawasan perbatasan tidak hanya membuka akses masyarakat terhadap layanan dasar dan kegiatan ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung pertahanan, keamanan, serta pengawasan wilayah perbatasan.

Dari sisi pendanaan, BNPP RI menilai kebutuhan strategis nasional di PPKT perlu tetap memperoleh dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat sebagian daerah kepulauan di kawasan perbatasan memiliki kapasitas fiskal yang terbatas.

Dalam rancangan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk PBWNKP), kebutuhan strategis berupa infrastruktur dasar, konektivitas, pertahanan dan keamanan, pelayanan dasar yang bersifat nasional direncanakan bersumber dari APBN melalui kementerian/lembaga.

Sejalan dengan hal tersebut, BNPP RI mendorong kementerian/lembaga anggota BNPP untuk memberikan perhatian terhadap penyusunan program, kegiatan, dan alokasi anggaran yang berkaitan dengan PPKT.

Langkah ini diperlukan agar kebutuhan masyarakat di pulau-pulau kecil perbatasan dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan nasional.

Belum Dapat Lampu Hijau OJK, Entitas UGM (SWAP) Tunda IPO - Bursa Katadata.co.id

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Entitas Universitas Gajah Mada (UGM), PT Swayasa Prakarsa, harus menunda rencana penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) mereka di Bursa Efek Indonesia (BEI). Apa pasal?

Sedianya, calon emiten yang bergerak di sektor kesehatan itu dijadwalkan melantai di bursa pada 10 September 2026 dengan masa penawaran umum atau offering pada 2–8 September 2026. Akan tetapi, hingga kini masih belum jelas kelanjutan dari proses IPO tersebut.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Saidu Solihin mengatakan, bursa telah menerima surat permohonan penundaan pelaksanaan IPO PT Swayasa Prakarsa Tbk (SWAP) pada Selasa (1/9) kemarin.

Menurut dia, entitas UGM itu harus menunda IPO karena hingga 1 September 2026 belum memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, masa berlaku laporan keuangan per 28 Februari 2026 yang digunakan sebagai dasar proses penawaran umum hanya sampai 31 Agustus 2026.

“Swayasa Prakarsa belum memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk melaksanakan penawaran umum,” ucap Saidu kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/9). 

Dalam hajatan penawaran umum itu, SWAP menawarkan sebanyak-banyaknya 323 juta saham baru atau setara 30,30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Saham tersebut ditawarkan di kisaran harga Rp 130 hingga Rp 140 per saham. 

Melalui aksi korporasi itu, SWAP berpotensi meraup dana segar hingga mencapai Rp 45,22 miliar. Adapun emiten di sektor kesehatan itu menunjuk PT Sukadana Prima Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Rencananya, dana hasil IPO sebesar Rp 15,8 miliar dialokasikan sebagai modal kerja untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk. Perseroan juga mengalokasikan sekitar Rp 12,2 miliar dana hasil IPO untuk belanja modal atau capital expenditure (capex).

Selain itu, perseroan akan menggunakan Rp 12 miliar untuk pembayaran utang. Secara terperinci, sebesar Rp 2 miliar untuk melunasi utang kepada PT Gama Multi Usaha Mandiri (GMUM) dan Rp 10 miliar kepada Yayasan Universitas Gadjah Mada (YUGM).

Catat Rugi Rp 570 Juta per Februari 2026

Dari sisi kinerja keuangan, pendapatan SWAP pada dua bulan pertama 2026 mencapai Rp 588,87 juta, naik 28,16% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 459,48 juta. Kenaikan terutama berasal dari penjualan produk Insahunt dan TopClean RSF Handrub.

Meski pendapatan meningkat, perseroan masih mencatatkan rugi bersih Rp 570,59 juta hingga Februari 2026. Kerugian tersebut menyusut 41,70% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 978,70 juta.

Apabila melihat kinerja keuangan Tahun Buku 2025, pendapatan SWAP tercatat Rp 7,12 miliar, turun 30,25% dari Rp 10,21 miliar pada 2024, akibat penurunan penjualan Ventilator V-01.

Pada 2025 SWAT mencatatkan laba Rp 1,42 miliar pada 2025. Angka itu anjlok 58,97% dari laba tahun buku 2024 sebesar Rp 3,46 miliar. 

Pengendali dan Komposisi Pemegang Saham Usai IPO

Setelah IPO, PT Gama Multi Usaha Mandiri (GMUM) menjadi pemegang saham mayoritas sebanyak 67,72% atau 721.898.050 saham. Lalu Universitas Gadjah Mada (UGM) sebesar 1,88% atau 20.009.190 saham dan PT Radio Swaragama sebesar 0,05% atau 549.920 saham. 

Pemegang SahamJumlah Saham Setelah IPOKepemilikan
PT Gama Multi Usaha Mandiri721.898.05067,72%
Universitas Gadjah Mada20.009.1901,88%
PT Radio Swaragama549.920,05%
Bondan Ardiningtyas542.840,05%
Masyarakat323.000.00030,30%
Total1.066.000.000100,00%

Sumber: prospektus perusahaan

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali Perseroan tertanggal 12 Agustus 2026, Universitas Gadjah Mada (UGM) tercatat sebagai pemegang saham pengendali PT Swayasa Prakarsa. UGM yang diwakili Rektor Prof dr Ova Emilia, MMedEd, SpOG(K), PhD menegaskan tidak akan melepas kendalinya atas perseroan selama 12 bulan sejak tanggal efektif pernyataan pendaftaran IPO.

Kementerian ESDM Ungkap Alasan Indonesia Terapkan Biodiesel B50

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Lukman Nur Hakim Akurat.co

| 2 September 2026, 16:25 WIB

Kementerian ESDM Ungkap Alasan Indonesia Terapkan Biodiesel B50

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi - AKURAT.CO/Lukman Nur Hakim

AKURAT.CO Penerapan mandatori biodiesel B50 menjadi salah satu langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian energi nasional.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan, penerapan B50 menunjukkan kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan bahan bakar dari sumber energi domestik.

"Pak Presiden meluncurkan di Juli B50, ini salah satu upaya kita untuk menunjukkan bahwa kemandirian energi itu bisa disuplai dari kita sendiri,” kata Eniya dalam The 12th Indonesia EBTKE ConEx 2026 di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Baca Juga: Kementerian ESDM: Pengembangan Panas Bumi Gunung Ungaran Dilakukan Bertahap dan Berbasis Kajian

Eniya menyampaikan, Indonesia saat ini telah mampu memenuhi kebutuhan solar jenis CN48 tanpa harus mengandalkan impor. Kondisi tersebut diperkuat dengan penerapan B50 yang menggunakan campuran FAME sebesar 50%.

Eniya menyebut penerapan B50 juga menjadi capaian yang belum dilakukan negara lain dalam tingkat pencampuran biodiesel. Indonesia, kata dia, bahkan berpotensi menjadi rujukan bagi negara-negara lain dalam pengembangan biodiesel.

“Nah ini kita buktikan dengan adanya kombinasi 50 persen FAME yang sudah diresmikan oleh Bapak Presiden, ini rekor dunia. Jadi tidak ada dunia yang mencapai 50 persen dari campuran ini,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, Malaysia baru mengumumkan peningkatan mandatori biodiesel menjadi B20, setelah sebelumnya menerapkan B15.

“Di Eropa itu 7 persen, 7 persen FAME yang dipakai. Dan kita lihat di beberapa negara lain 10 persen rata-rata. Nah ini menunjukkan bahwa kita menjadi pioner dan sekarang menjadi rujukan,” tambah Eniya.

Baca Juga: ESDM Siapkan Aturan LPG 3 Kg Berdasarkan Desil Kesejahteraan

Lebih lanjut, Eniya menuturkan pemerintah juga terus menguji performa B50 sebelum dan selama implementasinya.

Pengujian tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan campuran biodiesel 50% dapat berjalan dengan baik pada kendaraan dan sistem distribusi bahan bakar.

“Jadi kemarin selama 6 bulan teman-teman di bioenergi membuktikan protes bersama. Jadi kita buka datanya ke masyarakat untuk bisa tahu bagaimana performanya. Nah sama-sama ayo kita jaga untuk kemandirian di bidang bahan bakar minyak ini,” pungkasnya.

Menkop sebut anggaran Rp103 miliar untuk komunikasi publik, bukan podcast - ANTARA News Megapolitan

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan anggaran Rp103 miliar yang disebut-sebut dialokasikan untuk siniar (podcast) Kementerian Koperasi tidak diperuntukkan khusus untuk pembuatan siniar, melainkan untuk mendukung kebutuhan komunikasi publik kementerian secara keseluruhan.

"Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian," ucap Ferry dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan alokasi tersebut mencakup kebutuhan komunikasi publik dan dukungan pelaksanaan tugas kementerian, antara lain fungsi hubungan masyarakat, komunikasi publik, dokumentasi, publikasi, tata usaha, teknologi informasi, serta infrastruktur.

Baca juga: Menkop: Koperasi konten kreator hingga animator mulai bermunculan

Menurut Ferry, komunikasi publik perlu dikelola secara profesional agar informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah dapat disampaikan secara tepat, mudah dipahami, serta menjangkau masyarakat secara luas.

Ia mengatakan dukungan komunikasi publik diperlukan untuk menyampaikan berbagai program perkoperasian kepada masyarakat dan koperasi di seluruh Indonesia, baik koperasi yang telah ada maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang sedang dikembangkan.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (1/9), Kementerian Koperasi mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp4,53 triliun untuk memperkuat pelaksanaan program perkoperasian, terutama untuk pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan koperasi, termasuk KDKMP.

Usulan tersebut terdiri atas penguatan dukungan operasional sebesar Rp541 miliar dan penguatan program teknis sebesar Rp3,99 triliun.

Adapun pada 2027, Kementerian Koperasi memperoleh pagu anggaran indikatif sebesar Rp542,88 miliar. Kementerian kemudian memperoleh tambahan Rp200 miliar sehingga total pagu anggaran menjadi Rp742,88 miliar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Uploader : Naryo

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Mantan Presiden Lolos dari Kasus Korupsi, Pernah Diampuni Trump

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez kembali lolos dari jerat hukum di negaranya. Pengadilan Honduras pada Selasa (1/9/2026) mencabut tuduhan terhadap Hernandez dalam kasus dugaan penipuan dan pencucian uang yang berkaitan dengan skandal korupsi sebelum dirinya menjabat sebagai presiden.

Hernandez kembali ke Honduras pada Juli 2026 setelah mendapatkan pengampunan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas vonis perdagangan narkoba yang sebelumnya membuatnya dipenjara di AS.

Dalam kasus yang diproses di Honduras, Hernandez dituduh terlibat dalam skema korupsi yang berlangsung pada 2010 hingga 2013, beberapa tahun sebelum dirinya menjadi presiden.

Namun, juru bicara lembaga peradilan Honduras, Carlos Silva, mengatakan kepada wartawan bahwa Hernandez tidak memiliki tanggung jawab atas keputusan anggaran ketika dugaan kejahatan tersebut terjadi.

Keputusan itu langsung disambut Hernandez sebagai pembuktian bahwa dirinya menjadi korban proses hukum bermotif politik.

"Babak penganiayaan politik ini kini telah berakhir," kata Hernandez setelah keputusan tersebut, dilansir Al Jazeera.

Mantan politikus Partai Nasional yang berhaluan kanan itu juga menilai perkara yang menjeratnya sejak awal tidak memiliki dasar hukum dan sengaja dijalankan untuk kepentingan politik. Hernandez bahkan menuding pihak-pihak yang berada di balik kasus tersebut ingin memastikan dirinya tidak dapat kembali ke Honduras sekaligus menghancurkan kehidupan keluarganya.

"Mereka yang mengatur operasi ini bukan hanya ingin melihat saya diasingkan dari Honduras selamanya, tidak pernah kembali, tetapi mereka bertekad untuk membuat keluarga saya hidup tanpa rumah," katanya.

Jejak Kasus Narkoba di AS

Pencabutan perkara di Honduras tidak menghapus panjangnya kontroversi yang mengikuti Hernandez selama karier politiknya.

Politikus yang dikenal dengan inisial JOH itu menjabat sebagai Presiden Honduras pada 2014 hingga 2022. Bahkan ketika masih berkuasa, sejumlah laporan menyebut dirinya telah menjadi perhatian Badan Penegakan Narkoba Amerika Serikat (DEA).

Ironisnya, Hernandez sebelumnya dikenal sebagai salah satu sekutu AS dalam kampanye "perang melawan narkoba".

Namun, jaksa AS kemudian menuduh Hernandez menyalahgunakan kekuasaannya. Ia disebut menggunakan jabatan politik untuk membantu para pengedar menyelundupkan narkotika sekaligus menerima suap yang turut mempercepat kenaikan karier politiknya.

Departemen Kehakiman AS bahkan menyebut Hernandez sebagai "pusat dari salah satu konspirasi perdagangan narkoba terbesar dan paling kejam di dunia".

Tak lama setelah masa kepresidenannya berakhir, otoritas Honduras mengekstradisi Hernandez ke Amerika Serikat pada April 2022.

Dalam dokumen pengadilan, jaksa AS mengutip pernyataan Hernandez yang disebut pernah mengatakan bahwa dirinya akan "mendorong narkoba itu tepat ke hidung orang-orang Amerika".

Hernandez akhirnya dinyatakan bersalah pada 2024 dan dijatuhi hukuman 45 tahun penjara karena membantu jaringan perdagangan narkoba.

Vonis tersebut sempat mendapat sambutan dari banyak warga Honduras. Pada Maret 2024, ketika Hernandez dinyatakan bersalah di AS, masyarakat Honduras merayakannya sebagai salah satu kasus langka ketika seorang pejabat berkuasa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sejumlah demonstran bahkan berkumpul di luar pengadilan di New York City tempat hukuman Hernandez dibacakan. Mereka membawa bendera Honduras sebagai bentuk perayaan atas vonis tersebut.

Trump Beri Pengampunan

Situasi Hernandez berubah setelah Donald Trump kembali menjadi Presiden AS pada 2025.

Trump saat itu berupaya memperkuat kepentingan dan posisi para pemimpin sayap kanan di Amerika Latin, termasuk dengan menawarkan dukungan politik dan ekonomi selama periode pemilu.

Honduras sendiri menggelar pemilihan umum pada November 2025 untuk memilih presiden baru serta anggota Kongres.

Beberapa hari sebelum pemungutan suara, Trump secara terbuka berjanji akan memberikan pengampunan kepada Hernandez. Trump juga mengancam akan menahan bantuan untuk Honduras.

Penghitungan suara kemudian berlangsung selama berminggu-minggu. Persaingan presiden mengerucut pada dua kandidat sayap kanan, yakni Salvador Nasralla yang berhaluan tengah dan Nasry Asfura dari Partai Nasional yang juga merupakan partai Hernandez.

Di tengah proses penghitungan suara, tepatnya pada 2 Desember, Trump menepati janjinya dengan memberikan pengampunan kepada Hernandez.

Trump mengatakan Hernandez telah "diperlakukan dengan sangat keras dan tidak adil" selama pemerintahan pendahulunya, mantan Presiden AS Joe Biden.

Pada akhirnya, Asfura memenangkan pemilihan presiden Honduras.

Terjerat Skandal Pandora

Sementara itu, perkara yang baru saja dicabut di Honduras merupakan bagian dari kasus Pandora, sebuah skandal korupsi besar yang mengguncang negara Amerika Tengah tersebut.

Kasus itu berpusat pada tuduhan bahwa sejumlah pejabat tinggi, termasuk Hernandez, mengalihkan dana publik untuk membiayai kampanye politik mereka melalui pencairan dana pemerintah.

Jaksa menyebut para pejabat yang terlibat dalam skandal tersebut mengalihkan sekitar US$10,8 juta dana negara selama periode 2010 hingga 2013.

Hernandez diduga menerima sekitar US$2,3 juta dari dana tersebut. Sebagian uang itu diduga digunakan untuk membiayai kampanye presidennya.

Meski demikian, surat perintah penangkapan domestik yang sebelumnya menjerat Hernandez kemudian ditangguhkan. Penangguhan tersebut membuka jalan bagi dirinya untuk kembali ke Honduras pada Juli 2026 setelah mendapatkan pengampunan dari Trump.

Kembalinya Hernandez ke tanah air sempat memunculkan kekhawatiran di kalangan analis. Mereka menilai dukungan Trump terhadap Hernandez serta kendali Partai Nasional atas pemerintahan Honduras berpotensi membuat proses persidangan berubah menjadi sekadar proses hukum palsu.

Namun, lembaga peradilan Honduras pada Selasa menegaskan bahwa bukti yang tersedia tidak cukup untuk membuktikan keterlibatan Hernandez.

"Bukti tidak menetapkan partisipasi terdakwa dalam peristiwa yang sedang diselidiki," kata lembaga peradilan Honduras.

Hernandez bukan satu-satunya politikus yang mendapat keuntungan dari perkembangan kasus tersebut. Sejumlah tokoh lain yang sebelumnya terseret dalam skandal Pandora juga telah melihat tuduhan terhadap mereka dicabut.

Mereka termasuk mantan Presiden Honduras Porfirio Lobo dan mantan Menteri Keuangan Wilfredo Cerrato.

(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]