PAD Turun 13,87 Persen, Pemkot Padang Panjang Klaim APBD perubahan 2026 fokus pulihkan kota pascabencana

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Padang Panjang (ANTARA) - Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, memastikan Perubahan APBD 2026 bukan sekadar utak-atik angka anggaran. Di tengah target PAD yang terkoreksi 13,87 persen, Pemkot setempat mengalihkan fokus belanja pada pemulihan pascabencana, penggerakan ekonomi dan penguatan pelayanan publik.

Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra, pada Rapat Paripurna DPRD tentang Nota Jawaban Walikota atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026, Rabu, mengatakan penurunan target PAD dilakukan berdasarkan kondisi riil serta proyeksi penerimaan hingga akhir tahun. Dinamika aktivitas ekonomi, capaian pajak dan retribusi, serta penyesuaian proyeksi Opsen PKB dan BBNKB menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi koreksi tersebut.

“Penyesuaian target PAD merupakan langkah korektif agar perencanaan pendapatan lebih realistis, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. APBD tidak boleh dibangun berdasarkan angka yang tinggi tetapi sulit direalisasikan,” tegas Allex.

Meski target PAD turun, Pemkot mengklaim tidak tinggal diam. Digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, pemutakhiran data PBB, penagihan piutang serta optimalisasi aset daerah disiapkan untuk memperkuat penerimaan.

Di sisi lain, ruang fiskal daerah mendapat tambahan dari pendapatan transfer sebesar Rp79,018 miliar. Dana tersebut berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Pusat untuk penanganan enam bencana yang terjadi pada semester I 2026.

"Tambahan dana itu akan difokuskan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk pembangunan dan perbaikan jalan, jaringan, irigasi, gedung serta berbagai sarana dan prasarana lainnya," ujar Allex Saputra.

Pemkot juga memasukkan SiLPA 2025 sekitar Rp39 miliar sebagai sumber pembiayaan dalam Perubahan APBD 2026. Dana tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pembangunan.

Di tengah tekanan fiskal dan dampak bencana, Pemkot Padang Panjang, tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi Padang Panjang sebesar 5,95 persen pada 2026.

"Untuk mengejar target tersebut, belanja daerah diarahkan pada sektor yang dinilai memiliki daya ungkit terhadap ekonomi, mulai dari perdagangan, UMKM, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, event hingga pembangunan infrastruktur," kata Allex.

Menurut dia, dukungan langsung bagi UMKM dialokasikan sebesar Rp1,326 miliar. Jika digabungkan dengan dukungan melalui urusan perdagangan, total anggarannya mencapai Rp5,195 miliar.

“Orientasinya adalah mendorong UMKM naik kelas, semakin mandiri, produktif dan berdaya saing, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Allex.

Pemkot juga mengakui kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Gini Ratio membutuhkan respons konkret. Sejumlah langkah disiapkan, antara lain pelatihan kerja, penguatan UMKM, perluasan akses pasar dan pembiayaan, peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan serta perlindungan bagi pekerja rentan.

Sementara itu dalam penyusunan Perubahan APBD, efisiensi dilakukan dengan memangkas belanja administratif, perjalanan dinas, rapat dan kegiatan yang dinilai memiliki urgensi relatif rendah. Belanja barang dan jasa yang masih dapat dioptimalkan juga menjadi sasaran efisiensi.

Namun, Pemkot Padang Panjang memastikan efisiensi tidak menyasar pelayanan dasar masyarakat.

“Pelayanan dasar bukan menjadi objek efisiensi. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penanganan kemiskinan dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas,” jelaa Allex.

Anggaran yang berhasil dihemat selanjutnya diarahkan ke program yang dinilai memberi manfaat lebih langsung, seperti peningkatan infrastruktur pelayanan, penanganan rumah tidak layak huni, rehabilitasi jaringan irigasi serta penguatan ekonomi masyarakat.

Untuk menekan kemiskinan dan stunting, Pemkot memperkuat intervensi berbasis DTSEN, verifikasi lapangan dan koordinasi lintas perangkat daerah melalui TKPKD. Skema tersebut ditujukan agar bantuan tidak salah sasaran dan benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.

Selain mengejar pemulihan akibat bencana, Pemkot Padang Panjang, juga mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya.

Langkah tersebut dilakukan melalui penyusunan Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dan Rencana Kontingensi.

Allex menegaskan ukuran keberhasilan Perubahan APBD 2026 tidak semata-mata dilihat dari tingginya serapan anggaran. Lebih dari itu, pemerintah dituntut membuktikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin Perubahan APBD ini menjadi instrumen untuk mempercepat pemulihan pascabencana, menggerakkan ekonomi, memperkuat pelayanan publik dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara lebih merata,” katanya.

Pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dilanjutkan bersama DPRD. Pemkot berharap proses tersebut berlangsung konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran sekaligus memperkuat fondasi pembangunan Padang Panjang dalam mencapai target RPJMD 2025–2029.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Imbral, didampingi Wakil Ketua Mardiansyah dan Nurafni Fitri. Dihadir anggota DPRD, unsur Forkopimda, staf ahli, asisten, kepala OPD, pimpinan BUMN dan BUMD, Bawaslu, camat, lurah serta undangan lainnya.

BRIN lakukan penelitian dampak regulasi kadar nikotin dan tar di Temanggung

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

BRIN lakukan penelitian dampak regulasi kadar nikotin dan tar di Temanggung

Rabu, 2 September 2026 16:12 WIB

Image Print

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Tanaman Perkebunan BRIN Djajadi ketika menjawab pertanyaan wartawan di Temanggung, Rabu (2/9/2026). ANTARA/Heru Suyitno

Temanggung (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah melakukan penelitian mengenai dampak regulasi penetapan kadar nikotin dan tar pada asap rokok terhadap petani tembakau, industri rokok, hingga konsumen di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Tanaman Perkebunan BRIN, Djajadi di Temanggung, Rabu, mengatakan penelitian dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai dampak yang kemungkinan terjadi apabila regulasi terkait batas kadar nikotin dan tar tersebut diberlakukan, baik dari aspek ekonomi maupun sosial.

"Kami melakukan survei terhadap petani tembakau, terutama tembakau-tembakau di sentra yang dibutuhkan oleh industri rokok kretek. Kemudian, kami juga melakukan survei terhadap industri rokok dan perokok sebagai konsumen rokok. Semuanya terkait dengan dampak dari regulasi ini," katanya.

Ia menjelaskan penelitian tersebut bertujuan mendalami kondisi di lapangan apabila regulasi diterapkan. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian penelitian adalah Kabupaten Temanggung, yang dikenal memiliki peran penting dalam perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat melalui komoditas tembakau.

Di Temanggung, katanya, tim peneliti BRIN melakukan wawancara untuk menggali informasi mengenai peran tembakau, khususnya terhadap aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Hasil wawancara dan survei tersebut selanjutnya akan dihimpun dalam laporan penelitian.

Ia mengatakan penelitian telah dimulai sejak Juni 2026. Kunjungan ke Temanggung menjadi bagian dari rangkaian penelitian yang juga dilakukan terhadap industri rokok dan konsumen.

"Kami ingin mendalami kalau regulasi itu diberlakukan, dampak yang terjadi seperti apa, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial," katanya.

Ia menuturkan dari data sementara yang telah dikumpulkan, kekhasan rokok kretek menjadi salah satu aspek yang berpotensi terdampak langsung apabila regulasi tersebut diterapkan.

Rokok kretek, kata dia, memiliki karakteristik khas karena menggunakan campuran tembakau dan cengkeh. Produk tersebut juga menjadi salah satu ciri khas industri hasil tembakau di Indonesia.

"Kesimpulan sementara dari data yang kami kumpulkan bahwa regulasi ini yang akan terdampak langsung adalah kekhasan rokok kretek kita. Rokok kretek kita merupakan rokok yang diproduksi di Indonesia, yaitu campuran tembakau dan cengkeh," katanya.

Baca juga: Harga tembakau di Temanggung tembus hingga Rp350 ribu/kg

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Thailand Pangkas Masa Tinggal Bebas Visa Jadi 30 Hari, Termasuk Indonesia

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Liputan6.com, Bangkok - Thailand akan memangkas masa kunjungan bebas visa bagi wisatawan dari puluhan negara dan wilayah menjadi 30 hari. Kebijakan tersebut diumumkan Kementerian Luar Negeri Thailand pada Selasa (1/9).

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian Thailand. Namun, pemerintah menyebut pemangkasan masa bebas visa ini sebagai bagian dari upaya menekan tindak kejahatan yang melibatkan warga negara asing.

Kebijakan itu muncul setelah serangkaian penangkapan terhadap warga asing dalam sejumlah kasus, termasuk pelanggaran terkait narkoba, perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual, serta menjalankan usaha seperti hotel dan sekolah tanpa izin yang semestinya.

Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini seperti dilaporkan CNA, pelancong dari lebih dari 90 negara dan wilayah dapat masuk ke Thailand tanpa visa dan tinggal hingga 60 hari. Mereka antara lain berasal dari 29 negara di kawasan Schengen, China, India, Amerika Serikat (AS), serta sejumlah negara di Amerika Selatan.

Thailand akan memangkas masa bebas visa menjadi 30 hari bagi warga dari 60 negara dan wilayah. Departemen Urusan Konsuler Kementerian Luar Negeri Thailand menyebut kelompok tersebut mencakup antara lain Indonesia, Singapura, China, AS, serta 27 negara anggota Uni Eropa.

Namun, aturan baru itu tidak menjelaskan secara keseluruhan ketentuan bagi negara-negara lain yang saat ini juga menikmati fasilitas bebas visa 60 hari. Status sekitar 20 negara di antaranya masih belum jelas.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Thailand pada Selasa menolak memberikan penjelasan mengenai status negara-negara tersebut.

Berbeda dengan negara-negara yang terkena pemangkasan, wisatawan dari Peru, Brasil, dan Korea Selatan justru akan mendapat fasilitas bebas visa selama 90 hari, naik dari sebelumnya 60 hari.

Wisatawan juga dapat mengajukan perpanjangan masa tinggal sebanyak satu kali. Namun, permohonan tersebut tetap bergantung pada persetujuan petugas imigrasi, kata seorang juru bicara pemerintah kepada AFP pada Mei, ketika kabinet menyetujui kebijakan tersebut.

Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow pada bulan yang sama mengatakan pemangkasan masa bebas visa merupakan bagian dari langkah pemerintah menindak orang-orang yang menyalahgunakan fasilitas tersebut untuk melakukan tindak kejahatan di Thailand.

Sejak awal tahun, Thailand telah menerima 20,9 juta wisatawan asing. Berdasarkan data resmi terbaru, jumlah tersebut turun 3 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Destry Damayanti Resmi Dilantik Jadi Gubernur BI Periode 2026-2031 |Republika Online

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti (tengah) bersama Deputi Gubernur Senior BI Aida S. Budiman (kiri) dan Deputi Gubernur BI Solikin M. Juhro (kanan) memberi salam saat mengikuti Rapat Paripurna DPR ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Destry Damayanti resmi dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI) oleh Mahkamah Agung (MA) pada Rabu (2/9/2026). Destry akan menduduki pucuk pimpinan bank sentral selama periode 2026-2031.

Pelantikan langsung dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto di Gedung MA, Jakarta. Prosesi pelantikan dilakukan pada Rabu (2/9/2026) sekira pukul 15.30-16.00 WIB.

"Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 92/P Tahun 2026 tertanggal 1 September 2026: satu, saudari Destry Damayanti telah diangkat sebagai Gubernur BI, dua, saudari Aida S. Budiman telah diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior BI, tiga, saudara Solikin M. Juhro telah diangkat sebagai Deputi Gubernur BI," kata Sunarto dalam proses pelantikan di Gedung MA, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Sunarto menyebut, sebelum memangku jabatan sebagai Gubernur BI, Destry menyampaikan sumpah jabatan. Begitu juga dengan Aida sebagai DGS BI dan Solikin sebagai Deputi Gubernur BI.

"Naskah sumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk menjadi Gubernur BI labgsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk membeirkan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga, sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun," kata Destry saat menyampaikan sumpah jabatan.

"Saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur BI dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab, saya bersumpah bahwa saya akan setia terhadap negara konstitusi fan haluan negara," serunya.

Diketahui, Destry melalui proses pemilihan Gubernur BI setelah Perry Warjiyo mundur dari jabatan BI 1 pada akhir Juli 2026 lalu. Per 27 Juli 2026, Destry yang merupakan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI ditunjuk menjadi Pejabat Gubernur Sementara (PGS) BI, lalu menjadi calon tunggal Gubernur BI atas rekomendasi dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Setelah melewati tes kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), Destry akhirnya sah menjadi Gubernur BI, berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (1/9/2026). Selain Destry, DPR RI juga mengesahkan Aida S. Budiman sebagai DGS BI dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI.

Veteran Militer Beber Cara Keji Israel: Bunuh Dahulu, Baru Cari Alasan

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNN Indonesia --

Direktur eksekutif kelompok veteran Israel Breaking the Silence, Nadav Weiman, membeberkan cara-cara keji tentara Tel Aviv selama melakukan agresi di Jalur Gaza.

Ia mengatakan para tentara Israel diperintahkan untuk "membunuh terlebih dahulu, kemudian berpikir dan mencoba mencari alasan" demi membenarkan pembunuhan tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Weiman, militer Israel berusaha melegitimasi serangan secara "retrospektif". Caranya dengan mencari hubungan antara korban dan kelompok Hamas atau Jihad Islam Palestina setelah serangan terjadi.

Weiman menyampaikan hal tersebut dalam wawancara dengan France 24, seperti dilaporkan Anadolu Agency.

Ia mengatakan pola itu terlihat dalam sejumlah serangan di Jalur Gaza, termasuk serangan terhadap Rumah Sakit Nasser dan pembunuhan 15 petugas darurat di Rafah.

"Dalam kasus seperti rumah sakit Nasser ini atau 15 paramedis yang dibunuh oleh tentara IDF (tentara Israel) di Rafah, atau serangan udara yang menewaskan ratusan warga sipil di Gaza... tiba-tiba juru bicara IDF di negara Israel perlu menjelaskan kepada komunitas internasional apa yang kami lakukan di sana dan siapa target serangan tersebut," kata Weiman.

Menurut Weiman, personel intelijen kemudian mengumpulkan nama-nama korban dan mencari bukti yang dapat digunakan untuk menghubungkan mereka dengan Hamas atau Jihad Islam Palestina.

Ia mengatakan bukti yang dicari dapat berupa hubungan keluarga dengan anggota kelompok tersebut, keberadaan korban di dekat bangunan yang disebut milik Hamas, atau dugaan bahwa korban pernah menerima gaji dari kelompok tersebut.

"Kemudian IDF mencoba membangun kasus seputar individu-individu tertentu untuk mengatakan bahwa kami menyerang karena ada anggota Hamas di sana," katanya.

Pada 25 Agustus 2025, terjadi serangan Israel terhadap Kompleks Medis Nasser di Gaza selatan. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan tersebut menewaskan sebanyak 20 warga Palestina, termasuk pasien, tenaga kesehatan, petugas pertahanan sipil, dan awak media.

Selain itu, pada 23 Maret, 15 petugas darurat dan pertahanan sipil, yang dilindungi oleh hukum internasional, dibunuh oleh tentara Israel di Rafah, Gaza selatan.

Weiman mempertanyakan bagaimana militer dapat mengidentifikasi korban sebagai target sebelum serangan dilakukan, khususnya dalam serangan Rumah Sakit Nasser. Ia juga menyoroti peluru kedua yang menghantam lokasi itu dan menewaskan sejumlah orang yang berada di sana.

"Ini adalah sesuatu yang kami lakukan setelah kami menembak," kata Weiman.

"Pertama kami menembak, kami membunuh, lalu kami berpikir dan mencoba mencari alasan mengapa hal itu terjadi," ujarnya.

"Saya rasa tank yang menembakkan peluru ke rumah sakit itu tidak memiliki buku kecil berisi daftar 25.000 anggota Hamas dan melihat foto demi foto lalu berkata, 'Ah, ada anggota Hamas di sana,'" tambahnya.

Weiman mengatakan pola serupa juga terjadi dalam demonstrasi warga Palestina di perbatasan Gaza pada 2018. Menurutnya, lebih dari 200 warga Palestina tewas dalam aksi tersebut.

Aksi yang dikenal sebagai Pawai Akbar Kepulangan dan Pemutusan Blokade dimulai pada 30 Maret 2018. Warga Palestina berkumpul di sepanjang perbatasan Gaza-Israel untuk menuntut hak kembali bagi pengungsi Palestina dan mengakhiri blokade terhadap Gaza.

"Saat itu, berita di televisi Israel pada malam hari selalu sama: 'Kami telah membunuh sekian banyak teroris,'" kata Weiman.

Ia mengklaim Breaking the Silence juga menerima kesaksian dari tentara yang bertugas dalam perang Gaza saat ini. Kesaksian tersebut mengkonfirmasi bahwa "jika kami menembak dan membunuh seseorang, dia akan dicap sebagai teroris."

Seorang perwira operasi dari salah satu batalion yang bertugas dalam genosida di Gaza disebut mengatakan bahwa setiap malam ia harus menghitung warga Palestina yang ditembak dan mencatat semuanya sebagai teroris.

"Tidak peduli apakah mereka warga sipil atau bukan," kata Weiman. Ia menambahkan bahwa praktik tersebut terjadi karena hal itu telah menjadi asumsi di dalam militer Israel.

Weiman juga mengecam penyelidikan internal militer Israel terhadap pelanggaran. Menurutnya, penyelidikan tersebut hampir jarang menghasilkan pertanggungjawaban yang berarti.

"Hampir tidak pernah," ujarnya ketika ditanya seberapa sering penyelidikan militer berujung pada pertanggungjawaban.

Ia menilai penyelidikan militer lebih sering menyasar perwira berpangkat rendah. Menurut Weiman, penyelidikan seharusnya juga memeriksa pihak yang "memberikan perintah, mengesahkan aturan keterlibatan, atau menyetujui jumlah kematian warga sipil yang dianggap dapat diterima sebagai kerusakan tambahan."

"Masalahnya adalah apa yang dianggap sah oleh negara Israel dan IDF (tentara Israel) sebagai perintah yang wajar, sebagai perintah penting, dan di situlah kami ingin menyelidikinya," katanya.

Menurut data Palestina yang dikutip Middle East Monitor, lebih dari 73.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 174.000 lainnya terluka sejak Israel melancarkan perang di Gaza pada Oktober 2023. Sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.

Gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 juga dilaporkan masih mengalami pelanggaran.

Kementerian Kesehatan Gaza menyebut serangan Israel setelah gencatan senjata menewaskan 1.320 warga Palestina dan melukai 4.385 lainnya, yang sebagian besar merupakan perempuan dan anak-anak.

(mge/bac)

placeholder

Layanan VIOLA beri kemudahan bagi Peserta JKN mengakses layanan tanpa perlu ke Kantor BPJS Kesehatan

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Solok (ANTARA) - BPJS Kesehatan terus menghadirkan inovasi dalam layanan untuk membuat peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih mudah dalam mendapatkan informasi serta bantuan terkait administrasi dan pelayanan yang diberikan.

Salah satu caranya adalah melalui VIOLA (Virtual Office Layanan Peserta) yang memungkinkan peserta menggunakan layanan secara online tanpa perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan langsung.

BPJS Kesehatan Cabang Solok kembali melaksanakan kegiatan VIOLA pada hari Rabu (02/9) secara online melalui Zoom Meeting dengan melibatkan Peserta JKN dari PKM Tanjung Paku dan Klinik Assabil. Melalui layanan VIOLA, peserta atau pihak fasilitas kesehatan bisa menyampaikan informasi yang dibutuhkan, pertanyaan, atau masalah yang berkaitan dengan Program JKN secara langsung.

Petugas menjelaskan dengan jelas dan membantu memberikan solusi sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sehingga peserta tidak harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan untuk mendapatkan informasi atau bantuan.

Kegiatan berjalan lancar dan peserta mendapatkan informasi serta bimbingan langsung melalui Zoom Meeting. Kehadiran VIOLA menunjukkan komitmen BPJS Kesehatan dalam memberikan layanan yang lebih mudah, praktis, dan bisa diakses melalui internet.

Salah satu peserta, Rahmania (36) mengatakan bahwa layanan VIOLA bermanfaat karena memudahkan proses mendapatkan informasi dan bantuan mengenai layanan BPJS Kesehatan.

"Dengan adanya layanan VIOLA secara online, saya merasa lebih terbantu karena bisa mendapatkan informasi dan bantuan terkait layanan BPJS Kesehatan dengan lebih mudah, tanpa harus pergi langsung ke kantor BPJS," kata peserta.

Dengan adanya VIOLA, BPJS Kesehatan berusaha memastikan peserta tetap bisa mendapatkan informasi dan bantuan layanan secara efektif meskipun tidak perlu datang langsung ke kantor. Layanan ini diharapkan bisa terus membantu program JKN menjadi lebih mudah, cepat, dan setara.

ANTARA gelar pelatihan foto produk bagi pelaku UMKM di Kendari - ANTARA News Kalimantan Barat

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Kendari (ANTARA) - Perum LKBN ANTARA Biro Sulawesi Tenggara (Sultra), melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menggelar pelatihan fotografi produk bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperkuat pemasaran secara digital.

Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Kendari, Machlil saat ditemui di Kendari, Rabu, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif ANTARA yang dinilai sangat membantu pemerintah daerah dalam mendampingi pelaku usaha lokal.

"Kami sangat terbantu dengan kegiatan ini. Pelaku UMKM memang harus terus diberikan pelatihan agar produk yang mereka hasilkan terlihat menarik dan mampu memikat minat konsumen," ujar Machlil.

Kabid Pemberdayaan UMKM DKPU Kota Kendari Machlil (kiri) bersama Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Sultra Zabur Karuru (kanan) saat diwawancarai di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (2/9/2026). (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)

Menurut Machlil, perkembangan usaha di Kendari saat ini terbilang pesat. Pendampingan peningkatan kompetensi visual sangat dibutuhkan agar produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Sultra Zabur Karuru menjelaskan bahwa program TJSL ini difokuskan pada penguatan visual karena pola konsumsi masyarakat telah bergeser ke platform digital.

"Hampir 70 persen masyarakat saat ini bertransaksi secara daring. Di era visual ini, konsumen membeli karena melihat foto produk terlebih dahulu. Meskipun produknya enak atau bagus, jika sajian gambarnya tidak menarik, konsumen enggan membeli," ucap Zabur.

Zabur menjelaskan bahwa melalui pelatihan ini pelaku usaha diajarkan memanfaatkan fasilitas sederhana di rumah untuk menghasilkan foto produk yang estetik dan bernilai jual. Selain itu, ANTARA juga mengimbau 50 UMKM peserta pelatihan untuk saling mendukung ekosistem usaha lokal.

Sebagai bentuk komitmen keberlanjutan, Zabur menambahkan bahwa ANTARA Biro Sultra siap memfasilitasi publikasi, promosi media, hingga penyediaan ruang pemasaran produk UMKM di area kantor biro ke depannya.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor : Andilala

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Dukcapil Lombok Tengah pulihkan dokumen adminduk korban kebakaran Sade

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Tim kami telah turun membuka pelayanan untuk menerbitkan kembali dokumen adminduk yang terbakar, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Lombok Tengah (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah membuka layanan penerbitan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi warga yang terdampak kebakaran di kampung Adat Sade Desa Rambitan Kecamatan Pujut.

"Tim kami telah turun membuka pelayanan untuk menerbitkan kembali dokumen adminduk yang terbakar, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan akte kelahiran bagi warga yang terdampak bencana tersebut," kata Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah Alpian Muntahar di Lombok Tengah, Rabu.

Ia mengatakan pelayanan adminduk secara langsung tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang terdampak, sehingga pihaknya menurunkan petugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Data sementara kami telah memulihkan dokumen adminduk di antaranya 49 kartu keluarga (KK) 87 kartu tanda penduduk (KTP) dan 27 akte kelahiran," katanya .

“Jadi hanya fokus membuka pelayanan bagi mereka yang kehilangan atau terbakar adminduknya," katanya.

Untuk penerbitan adminduk itu, pihak dinas memastikan tidak ada syarat, sepanjang warga datang ke tempat pelayanan dan melaporkn dokumennya terbakar, maka pihak dinas akan langsung melacak di dalam Sistem Informasi Adminduk (SIAK) yang sudah tersedia dalam system pelayanan.

“Warga tinggal datang dan tinggal menyebut nama, jika ditemukan dan memastikan yang bersangkutan adalah benar berdasarkan foto yang ada di sistem ,maka kami mencetak seluruh dokumen adminduk mereka yang terbakar, termasuk akta untuk anak-anaknya,” kata Alpian.

Jika penelusuran dengan nama tidak ditemukan, maka pihak dinas akan melacak dengan mengecek biometrik. Dan lebih mudah lagi ketika masyarakat bisa menunjukkan foto dari dokumen yang dimiliki yang tersimpan dalam handphone maka tinggal di cetak saja.

“Untuk kepastian berapa jumlah masyarakat yang kehilangan adminduk saat kejadian bencana kebakaran itu, kami belum bisa memastikan. Karena kami melayani yang datang ke tempat pelayanan yang kami sediakan di rumah kepala dusun Sade," katanya.

Sebelumnya, pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026 kampung Adat Sade ludes terbakar, sehingga semua barang berharga milik warga tidak ada yang bisa diselamatkan.

Namun, dalam peristiwa itu tidak ada korban jiwa, namun sejumlah bangunan rumah adat yang terbuat dari bambu, kayu dan ilalang itu habis terbakar.

Baca juga: Museum NTB merumuskan pembentukan museum bagi Kampung Adat Sade

Baca juga: Polda NTB ringkus polisi gadungan tipu pengusaha terkait bantuan Dusun Adat Sade

Baca juga: Menteri Pariwisata sambangi korban kebakaran Dusun Adat Sade

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dukcapil Lombok Tengah terbitkan Adminduk warga Kampung Adat Sade

Pewarta : Akhyar Rosidi
Editor: Sugiharto Purnama
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Kemarau Panjang Diprediksi hingga Januari 2027, Pemprov Jakarta Siapkan 29 Tangki Air

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Okto Rizki Alpino

| 2 September 2026, 15:13 WIB

Kemarau Panjang Diprediksi hingga Januari 2027, Pemprov Jakarta Siapkan 29 Tangki Air

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, usai memimpin Apel Jaga Jakarta dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau di Lapangan Silang Monas sisi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026). - Akurat.co/Okto Rizki Alpino

AKURAT.CO Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau akan berlangsung hingga Januari 2027. Di Jakarta, dua kelurahan dilaporkan sudah mengalami kekeringan, yakni kelurahan Kalibaru dan Semper.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyiapkan 29 tangki air untuk membantu warga yang mengalami kekurangan air selama kemarau panjang. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan puluhan tangki tersebut berasal dari 10 instansi dan lembaga.

"Pemerintah Jakarta menghadapi El Nino yang diperkirakan panjang sampai dengan akhir September, bahkan BMKG memprediksi sampai dengan Januari 2027," kata Pramono saat memimpin Apel Jaga Jakarta dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau di Lapangan Silang Monas sisi Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).

Baca Juga: Jabar Kekeringan, DPR Dorong Pemerintah Serius Atasi Krisis Air Bersih

Dia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta mengantisipasi kekeringan dan kekurangan air. Menurut dia, saat ini Kelurahan Kalibaru dan Semper telah mengalami kekeringan.

"Untuk itu telah disediakan 29 tangki dari sepuluh instansi lembaga yang berpartisipasi untuk mengatasi persoalan kekurangan air di Jakarta," ujarnya.

Selain kekeringan, Pramono meminta jajarannya mewaspadai potensi kebakaran selama musim kemarau. Berdasarkan laporan BPBD Jakarta, sebanyak 457 kebakaran terjadi di Jakarta sepanjang Juli hingga Agustus 2026. Sebanyak 240 kejadian di antaranya terjadi pada Agustus.

Kebakaran di Jakarta umumnya dipicu korsleting listrik, pembakaran sampah, dan kelalaian membuang puntung rokok. Dia meminta setiap rukun warga atau RW memiliki alat pemadam api ringan (APAR) sebagai langkah antisipasi awal.

Baca Juga: 8 Daerah Rawan Kekeringan di Indonesia Saat Musim Kemarau 2026

"Saya ingin memastikan pada setiap RW itu APAR-nya sudah tersedia, sehingga kalau ada kebakaran maka antisipasi kita sudah kita lakukan bersama," kata dia.

Kepala BPBD Jakarta, Marulitua Sijabat, mengatakan masyarakat yang mengalami kekeringan dapat melaporkan kondisi tersebut melalui layanan Jakarta Siaga 112. BPBD, kata dia, akan berkoordinasi dengan PAM Jaya untuk menyalurkan air bersih.

"Bilamana masyarakat menemukan kejadian kekeringan segera melaporkan ke 112 dan kami akan memfasilitasi dengan PAM Jaya untuk distribusi air bersihnya," kata Marulitua.

Pelindo Panjang perkuat transformasi digital lewat penerapan PTOS-M

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Pelindo Panjang perkuat transformasi digital lewat penerapan PTOS-M

Rabu, 2 September 2026 15:12 WIB

Image Print

Sosialisasi Pelindo Terminal Operating System Multipurpose (PTOS-M) kepada pengguna jasa oleh Pelindo Regional 2 Panjang, di Bandarlampung. Rabu (2/9/2026). (ANTARA/HO-Pelindo Panjang)

Penguatan implementasi tersebut dilakukan melalui sosialisasi PTOS-M kepada para pengguna jasa

Bandarlampung (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Panjang memperkuat transformasi digital pelayanan kepelabuhanan melalui implementasi Pelindo Terminal Operating System Multipurpose (PTOS-M) guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan kepada pengguna jasa.

"Penguatan implementasi tersebut dilakukan melalui sosialisasi PTOS-M kepada para pengguna jasa di lingkungan Pelindo Regional 2 Panjang, sebagai upaya memastikan proses transisi dan penerapan sistem digital berjalan optimal," kata Manajer Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelindo Regional 2 Panjang Hardi Nata, di Bandarlampung, Rabu.

Ia mengatakan, implementasi PTOS-M merupakan bagian dari komitmen Pelindo dalam menghadirkan pelayanan kepelabuhanan yang semakin modern dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa.

"Implementasi PTOS-M merupakan bagian dari transformasi digital Pelindo yang kami hadirkan untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa. Karena itu, sosialisasi ini menjadi sangat penting agar customer (pelanggan) memahami proses dan mekanisme layanan yang diterapkan, sehingga proses transisi dapat berjalan dengan baik," ujar Hardi Nata.

PTOS-M merupakan sistem yang mendukung operasional terminal multipurpose secara terintegrasi. Penerapan sistem tersebut diharapkan dapat menciptakan proses pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan terukur, sekaligus memudahkan pengguna jasa dalam mengakses layanan kepelabuhanan.

Ia menegaskan keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sistem, tetapi juga membutuhkan sinergi dan kolaborasi antara Pelindo dan seluruh pengguna jasa.

"Kami ingin memastikan bahwa implementasi PTOS-M tidak hanya menjadi perubahan dari sisi sistem, tetapi benar-benar memberikan pengalaman layanan yang lebih baik bagi pengguna jasa. Untuk itu, kami mengajak seluruh customer untuk bersama-sama beradaptasi dan memanfaatkan sistem ini secara optimal," ujarnya.

Sementara itu, Senior Manager Pelayanan Petikemas dan Barang Pelindo Regional 2 Edi Junaedi, menjelaskan bahwa PTOS-M bukan merupakan sistem yang baru dikembangkan, tetapi telah menjadi bagian dari digitalisasi layanan terminal multipurpose Pelindo.

"PTOS-M merupakan sistem aplikasi yang telah diterapkan sejak tahun 2024 dan digunakan oleh pengguna jasa terminal multipurpose di seluruh wilayah kerja Pelindo Multipurpose (PMT) di Indonesia," katanya.

Menurut dia, sosialisasi di Regional 2 Panjang merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh pengguna jasa memiliki pemahaman yang sama terkait penggunaan sistem tersebut.

"Sosialisasi tersebut juga menjadi langkah untuk meningkatkan kesiapan pengguna jasa dalam mengikuti mekanisme dan alur layanan melalui PTOS-M yang terintegrasi dengan proses pelayanan kepelabuhanan," kata dia.

Pewarta : Dian Hadiyatna
Editor: Agus Wira Sukarta
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.