Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal pemerintah membuka peluang menerapkan pungutan pajak baru pada 2027. Namun, kebijakan tersebut tidak akan dilakukan secara gegabah dan akan sangat bergantung pada kesinambungan pertumbuhan ekonomi serta kondisi daya beli masyarakat.
Purbaya menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam satu periode belum cukup menjadi alasan bagi pemerintah untuk langsung mengenakan pajak baru.
"Kalau (ekonomi) tumbuh 6%, apakah langsung saya kenakan pajak? Ya kalau baru satu triwulan belum mungkin. Tapi ruang itu jadi terbuka lebar," tegas Purbaya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dikutip Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, peluang penerapan pajak baru akan semakin terbuka apabila pertumbuhan ekonomi mampu mencapai 6% secara berkelanjutan. Pemerintah juga akan melihat kondisi daya beli masyarakat sebelum memutuskan kebijakan tersebut.
"Nanti kita lihat bagaimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%. Triwulan pertama bisa 6% lagi, lebih. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru," jelasnya.
Purbaya mengatakan pemerintah tidak ingin kebijakan perpajakan justru membebani masyarakat ketika daya beli masih membutuhkan dukungan.
Karena itu, indikator pertumbuhan ekonomi akan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan ruang kebijakan fiskal pada tahun depan.
Sebagai gambaran, ekonomi Indonesia dalam tiga triwulan terakhir konsisten tumbuh di atas 5%. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,61% pada triwulan I-2026, sebelum melambat tipis menjadi 5,29% pada triwulan II-2026.
Purbaya menilai kinerja perekonomian nasional sepanjang tahun ini tidak terlepas dari sinergi kebijakan moneter, fiskal, serta sektor keuangan.
Ia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin menguat pada paruh kedua 2026 dan mendekati level 6% pada akhir tahun.
"Ke depan kita akan semester II tahun ini kita akan pastikan itu akan lebih bagus lagi sehingga kita bisa tumbuh mendekati 6% pada akhir tahun 2026 ini. Untuk 2027, kita perkirakan ekonomi juga bisa tumbuh sekitar 6% plus minus sedikit," kata Purbaya.
Dengan prospek tersebut, ruang pemerintah untuk memperluas basis penerimaan melalui instrumen perpajakan baru pada 2027 terbuka semakin lebar. Namun, implementasinya tetap akan mempertimbangkan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam menopang konsumsi.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintahan Vladimir Putin memangil Duta Besar Jepang untuk Rusia Akira Muto menyusul protes Tokyo atas kunjungan dia ke pulau yang jadi sengketa kedua negara, Etorofu atau Iturup.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Selasa (18/8) memanggil Akira. Dia menegaskan sikap dan posisi Negeri Beruang Merah atas pulau itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"[Akira] diberitahu bahwa kedaulatan dan yurisdiksi Rusia atas Kepulauan Kuril selatan tidak tergoyahkan," kata Lavrov, dikutip Japan Times.
Iturup merupakan satu dari pulau yang ada di Kepulauan Kuril atau Pulau Chishima Retto dalam versi Jepang.
Lavrov juga menyampaikan bahwa pernyataan Tokyo soal kunjungan Putin ke Iturup tak bisa diterima sama sekali.
Selain itu, Lavrov menjelaskan Rusia mempertimbangkan tindakan balasan mengingat dukungan Jepang terhadap Ukraina selama beberapa tahun terakhir.
Menurut beberapa sumber, Jepang mulanya tak akan memanggapi panggilan itu karena khawatir Rusia mendominasi diskusi secara sepihak dan menyulitkan pertukaran pikiran secara seimbang, demikian dikutip NHK.
Namun, Tokyo memutuskan untuk menanggapi panggilan pemerintahan Putin setelah melalui pertimbangan internal.
Pemanggilan Dubes Jepang itu terjadi usai Perdana Menteri Sanae Takaichi mengomentari kunjungan Putin ke salah satu dari empat pulau tersebut.
Sanae mengatakan kepualauan itu merupakan wilayah Jepang yang sah secara fakta sejarah dan hukum internasional. Dia juga menegaskan kunjungan Putin tak sesuai posisi konsiten pemerintah Jepang mengenai pulau tersebut.
Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Tshimitsu kemudian memanggil Duta Besar Rusia di negara tersebut Nikolay Nozdrev untuk menyampaikan protes.
Pulau Erotofu stsu Iturup telah menjadi titik konflik Rusia dan Jepang sejak lama. Perselisihan ini bermula setelah Uni Soviet merebut pulau tersebut 1945 jelang akhir Perang Dunia II.
Mereka kenudian mengusir penduduk Jepang. Namun, Tokyo menegaskan Etorofu bagian dari Rusia berdasarkan kondisi geografis, sejarah perjanjian lama, hingga pelanggaran internasional yang dilakukan Uni Soviet.
(isa/bac)
Rabu, 19 Agustus 2026 - 10:41 WIB
Jakarta, VIVA – Pengadilan Tinggi Jakarta kembali menggelar sidang banding terdakwa eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim (NAM) dengan memeriksa dua saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada Selasa 18 Agustus 2026.
Baca Juga
Jaksa Penuntut Umum (JPU) meyakini bahwa kesaksian Dwi Satrianto selaku eks pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) memperkuat pertimbangan putusan hakim pada tingkat pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
JPU Roy Riady mengatakan bahwa saksi tersebut dihadirkan oleh tim Kuasa Hukum terdakwa Nadiem Makarim. Ia menyebut, keterangan yang diberikan sama seperti sebelumnya ketika diperiksa dalam persidangan pada tingkat pertama.
Baca Juga
"Tadi sidang menghadirkan saksi Dwi dari LKPP. Pihak terdakwa melalui penasihat hukum menghadirkan saksi tersebut dan sudah didengar keterangannya kembali. Ya kan? Fakta yang didapat, ya sama dengan fakta yang sudah dipertimbangkan di tingkat pertama," kata Roy dalam keterangannya disela jeda sidang banding di PT Jakarta, dikutip Rabu, 19 Agustus 2026.
Ia mengatakan, mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diminta oleh pihak Nadiem kepada LKPP tak bisa diberikan. Roy mengatakan bahwa menurut hakim, SPTJM tersebut akan menjadi pertimbangan.
Baca Juga
"Bahkan yang diributkan mengenai Surat Pertanggungjawaban Mutlak, yang itu dipersoalkan oleh penasihat hukum, ternyata menurut Majelis itu sudah bagian yang sudah dipertimbangkan di dalam putusannya," katanya.
Sehingga menurutnya, keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak Nadiem justru memperkuat pertimbangan hakim dalam putusan tingkat pertama.
"Jadi bagi kami ini sebenarnya keterangan saksi ini menguatkan pertimbangan-pertimbangan di dalam putusan tingkat pertama. Seperti itu," ujarnya.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum Nadiem mempertanyakan terkait dengan SPTJM yang tak masuk dalam pertimbangan hakim dalam putusan pada tingkat pertama, karena tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus tersebut. Pihak Nadiem mengaku sudah bersurat secara resmi, namun pihak LKPP tak berani memberikan.
Ketua Majelis Hakim Subachran Hardi Mulyana mengatakan bahwa SPTJM yang ada di LKPP tersebut sebagai syart penayangan, maka ketika sudah ditayangkan, dapat disimpulkan bahwa LKPP sudah menayangkan barang-barang dari prinsipal-prinsipal lain.
Halaman Selanjutnya
"Prinsipal kan banyak itu yang ingin menawarkan lewat LKPP kan banyak, macam-macam, berbagai macam merek tentu saja. Merek, tinggal siapa yang mau butuh, kan begitu Pak. Jadi, saya kira tidak perlu itu Pak, saya kira tidak perlu (diminta)," kata hakim dalam persidangan banding.
Pertumbuhan jumlah investor kerap menjadi salah satu indikator keberhasilan inklusi keuangan. Namun, bertambahnya jumlah orang yang memiliki rekening atau masuk ke pasar investasi belum serta-merta menunjukkan pemerataan kepemilikan aset.
Di pasar modal, misalnya, jumlah Single Investor Identification (SID) mencapai 30,06 juta per Juli 2026. Angka tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat yang terhubung dengan pasar modal. Di sisi lain, distribusi aset masih memperlihatkan kesenjangan yang cukup lebar.
Laporan terbaru Indeks Merdeka Finansial 2026 mengungkap bagaimana kepemilikan aset tersebar di masyarakat. Ketika jumlah rekening dan investor dibandingkan dengan nilai aset yang dikuasai, terlihat adanya perbedaan mencolok antara partisipasi dan akumulasi kekayaan.
Struktur kepemilikan simpanan di perbankan nasional masih sangat terkonsentrasi pada kelompok dengan saldo besar.
Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Mei 2026, rekening dengan saldo di atas Rp1 miliar hanya mencakup 0,12% dari total 682,1 juta rekening perbankan. Meski porsinya sangat kecil, kelompok tersebut menguasai 70,85% dari total simpanan masyarakat di perbankan.
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa jumlah pemilik rekening tidak selalu mencerminkan distribusi kepemilikan dana. Sebagian besar rekening berada pada kelompok dengan saldo yang relatif lebih kecil, sementara sebagian besar nilai simpanan terkonsentrasi pada sedikit rekening.
Pola berbeda terlihat ketika distribusi aset dilihat di ekosistem investasi digital. Berdasarkan data internal Pluang per 1 Agustus 2026, investor dengan aset lebih dari Rp1 miliar menguasai lebih dari sepertiga total Asset Under Management (AUM) di platform tersebut.
Perbandingan ini menunjukkan tingkat konsentrasi aset yang lebih rendah dibandingkan dengan simpanan perbankan nasional.
| Metrik Pemegang Aset > Rp 1 Miliar | Data Perbankan Nasional (LPS, Mei 2026) | Data Investasi Digital (Pluang, Agustus 2026) |
| Porsi Penguasaan Aset/Simpanan | 70,85% dari total simpanan nasional | Lebih dari sepertiga dari total Asset Under Management (AUM) |
Perbedaan tersebut memberi gambaran bahwa ekosistem investasi digital mulai membuka ruang akumulasi aset bagi kelompok investor yang lebih luas. Kepemilikan aset tidak semata-mata terkonsentrasi pada kelompok dengan kekayaan besar atau investor berpengalaman.
Andreas Agung Hendrawan, Director of Marketing & Commercial Pluang, mengatakan tantangan industri keuangan kini tidak berhenti pada upaya meningkatkan jumlah investor. Pemerataan kepemilikan aset juga menjadi bagian penting dari agenda inklusi keuangan.
"Partisipasi dan kepemilikan adalah dua hal yang sangat berbeda. Jika 70% simpanan nasional masih dikuasai oleh 0,12% rekening, berarti tugas inklusi kita belum selesai. Melalui infrastruktur digital, kita mulai melihat bukti matematis bahwa demokratisasi akses dan penciptaan peluang investasi baik di pasar lokal maupun global perlahan berhasil meratakan peta kekayaan ke lapisan yang lebih luas," tegas Andreas Agung, Rabu (19/8).
Kesenjangan antara jumlah investor dan nilai aset juga terlihat ketika data dibedah berdasarkan kelompok usia.
Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per Juni 2026 menunjukkan investor berusia di bawah 41 tahun, yang mencakup Gen Z dan Milenial, mendominasi jumlah investor pasar modal. Kelompok tersebut mencapai 78,83% dari total investor.
Namun, dominasi secara jumlah belum diikuti penguasaan aset. Investor di bawah 41 tahun hanya menguasai 17,75% dari total aset.
Sebaliknya, investor berusia di atas 60 tahun atau kelompok Baby Boomers hanya mencakup 2,76% dari jumlah investor. Kendati demikian, kelompok ini menguasai 50,45% dari total aset.
Data tersebut memperlihatkan bahwa investor muda memiliki basis partisipasi yang besar, namun akumulasi aset masih lebih banyak berada pada kelompok usia yang lebih tua.
Pola berbeda terlihat di platform investasi digital. Berdasarkan data Pluang kuartal II 2026, investor berusia di bawah 41 tahun mencapai 79,6% dari total pengguna. Namun, kelompok tersebut juga menguasai 55,4% AUM.
Sementara itu, investor berusia di atas 60 tahun hanya menyumbang 4,8% dari AUM di platform tersebut.
Perbedaan ini dapat menjadi indikasi bahwa platform digital memberikan akses yang lebih luas bagi investor muda untuk mulai membangun portofolio dan mengakumulasi aset sejak usia lebih dini.
Indeks Merdeka Finansial 2026 juga menelusuri karakteristik investor yang berhasil menembus portofolio aset di atas Rp 100 juta—sebuah milestone krusial dalam perjalanan menuju kebebasan finansial bagi kelas menengah.
Peta kepemilikan di kelas aset ini menunjukkan bahwa akumulasi kekayaan tidak lagi eksklusif milik kaum laki-laki saja - yang biasanya juga merupakan “kepala keluarga”. Dari total investor yang menembus ambang batas Rp 100 juta di platform digital:
Angka 22,6% keterwakilan perempuan di ambang batas portofolio menengah ke atas ini memang masih jauh dari separuh, dan menjadi catatan penting bagi industri investasi nasional.
Namun, keberhasilan lebih dari 27% pemuda di bawah usia 30 tahun mengamankan aset ratusan juta di tengah gempuran tren pinjaman online (pinjol) konsumtif, judi online (judol) dan ketidakpastian IHSG memberikan sinyal ketahanan yang positif bagi fundamental ekonomi domestik di masa mendatang. Banyak di antaranya merupakan bagian dari kelompok survivor dari kohort pendaftaran 2019 — dianalisis secara mendalam pada analisis ketahanan kohort 2019.
Pluang menyediakan saham Indonesia, saham AS dan ETF, emas digital, reksa dana, aset crypto hingga produk derivatif dalam satu aplikasi, dengan fitur analisis berbasis AI terbaru serta akses web trading didukung oleh TradingView dan Advanced Orders. Investasi mengandung risiko. Kinerja masa lalu bukan jaminan kinerja di masa depan, dan angka yang ditampilkan hanya ilustrasi serta bukan jaminan hasil. Ini bukan saran investasi. Grup Pluang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan/atau Bank Indonesia (BI) dalam menyediakan produk dan layanan tertentu
Glossy balm menjadi pilihan menarik untuk membuat bibir terasa lembap sekaligus tampak berkilau.
Produk ini praktis digunakan untuk melengkapi tampilan sehari-hari. Namun, banyaknya pilihan dengan klaim melembapkan dan melembutkan bibir bisa membuat Bunda bingung menentukan produk yang tepat.
Untuk membantu Bunda memilih, Bubun telah merangkum beberapa produk glossy balm dengan kelebihannya masing-masing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dok. Wardah Official Shop
WARDAH lip balm hadir dengan teknologi 12H Re-HydrationTM, memberikan hidrasi tahan lama 12 jam, tanpa rasa berminyak, mengandung petrolatum murni 100 persen, vitamin E, dan SPF15 yang melindungi lapisan bibir terluar.
Produk ini dilengkapi juga dengan mood enhancing scent dengan sensasi buah dan warna sheer yang memberikan tampilan bibir tampak sehat dan tidak pecah-pecah.
1

Dok. Focallure Official Shop
FOCALLURE Glossy Lip Balm menawarkan tekstur melting balm baru yang tidak lengket dengan efek glossy tahan lama.
Glossy balm ini melembapkan, tidak terasa berat, dan memastikan bibir berkilau menawan seharian, Bunda.
2

Dok. OMG Beauty Official Shop
OMG OH MY GLAM Gloss Up Tinted Lip Balm merupakan perpaduan antara lip balm, lip tint, dan lip gloss dalam satu produk.
Bukan hanya melembapkan, produk yang dihadirkan OMG ini memberikan warna cantik dan stain tahan lama hingga 8 jam. Tersedia juga berbagi pilihan shades yang cantik.
3

Dok. NIVEA Official Store
NIVEA Lip Balm Caring Color Rose merupakan pelembap bibir warna pink tinted pigmented untuk bibir kering pecah-pecah.
Produk yang hadir dengan kandungan vitamin C dan E, natural oils, dan shea butter itu dapat melindungi bibir tahan lama.
4

Dok. Hanasui Official Shop
Hanasui Next Level Signature Glossy Ombre Liplast Butter Balm merupakan produk bibir yang hadir dari gabungan lip cream dan butter balm.
Glossy balm yang satu ini memberikan tampilan ombre yang tahan lama hingga 16 jam. Tersedia juga pilihan warna untuk warm dan cool tone.
Itulah beberapa rekomendasi produk glossy balm yang dapat Bunda beli. Semoga bermanfaat, ya, Bunda.
Bunda yang mau sharing soal parenting dan bisa dapat banyak giveaway, yuk join komunitas HaiBunda Squad. Daftar dan klik di SINI. Gratis!
5
(asa/fir)
Rabu, 19 Agustus 2026 - 10:40 WIB
VIVA – Bali United resmi melengkapi kuota pemain asing mereka dengan merekrut gelandang serang asal Selandia Baru, Jay Joshua Herdman.
Baca Juga
Menariknya, Jay Herdman tak perlu menunggu lama untuk mencicipi atmosfer sepak bola Indonesia. Hanya beberapa jam setelah diperkenalkan sebagai pemain baru, putra pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, langsung menjalani debut.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Jay Herdman dimainkan Bali United saat menghadapi Persib Bandung dalam laga pamungkas Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa 18 Agustus 2026.
Baca Juga
Pemain berusia 22 tahun itu masuk dari bangku cadangan pada menit ke-79 menggantikan Brandon Wilson.
Namun, debut Jay Herdman belum berakhir manis. Bali United harus mengakui keunggulan Persib dengan skor 2-3 dalam pertandingan tersebut.
Baca Juga
Meski hanya bermain sekitar 10 menit, Jay sempat memberikan ancaman serius ke gawang Persib.
Ia memiliki peluang emas untuk mencetak gol. Sayangnya, tembakannya masih mampu ditepis kiper Persib, Fitrah Maulana.
Tak lama berselang, Jay juga melakukan kesalahan saat mengantisipasi umpan silang Mariano Peralta. Kesalahan tersebut berujung pada gol Balsa Sekulic yang membuat Persib menyamakan kedudukan menjadi 2-2.
Pelatih Bali United, Johnny Jansen, tetap melihat sisi positif dari penampilan perdana Jay Herdman.
Juru taktik asal Belanda itu menilai Jay memiliki kemampuan mengolah bola yang cukup menjanjikan.
"Anda bisa lihat bahwa dia bisa bermain bola, jadi itu bagus. Tapi bagi saya ini masih terlalu singkat untuk memberikan opini," ujar Johnny Jansen.
Menurutnya, Jay sebenarnya sudah menunjukkan potensi saat menjalani sesi latihan bersama Bali United.
"Di latihan Anda bisa lihat dia bisa bermain bola. Sekarang dia mendapat peluang bagus untuk mencetak gol, dan dia akan berkembang," tuturnya.
Johnny menyadari Jay masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan gaya permainan Bali United.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Hal tersebut dinilai wajar karena Jay baru bergabung dan langsung mendapatkan kesempatan bermain dalam pertandingan.
"Itu yang kami lihat pada pemain asing, semua pemain asing baru mereka mulai di sini dan mereka tumbuh, mereka tumbuh, mereka tumbuh. Jadi dia punya waktu untuk berkembang. Saya senang dengan apa yang saya lihat," kata Johnny.
Halaman Selanjutnya
CEO Bali United, Yabes Tanuri, mengungkap alasan klub mendatangkan Jay Herdman.
Muaro Jambi, Jambi (ANTARA) - Polres Muaro Jambi mengamankan 72 kendaraan dalam razia sebagai upaya mengantisipasi aksi geng motor, balap liar, dan penggunaan kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
Kendaraan yang diamankan terdiri atas sepeda motor dan mobil, dengan pengendara yang terjaring didominasi kalangan remaja dan pemuda.
Kasat Lantas Polres Muaro Jambi AKP Yudha Bhara A. Putra di Muaro Jambi, Rabu, mengatakan razia digelar sejak Selasa (18/8) hingga Rabu dini hari di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.
"Kegiatan tersebut merupakan respons kepolisian terhadap keluhan masyarakat terkait aksi ugal-ugalan, balap liar dan penggunaan knalpot bising (brong)," katanya.
Dalam kegiatan tersebut, petugas menyasar kendaraan roda dua maupun roda empat yang diduga tidak memenuhi ketentuan, khususnya kendaraan yang menggunakan knalpot bising dan tidak dilengkapi surat kendaraan yang sah.
Petugas melakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sejumlah knalpot bising yang diamankan juga dihancurkan di lokasi.
Menurut Yudha, penertiban dilakukan sebagai langkah preventif sekaligus represif yang terukur untuk menjamin keselamatan pengguna jalan serta menekan potensi kriminalitas jalanan.
Selain menimbulkan kebisingan yang mengganggu warga, penggunaan knalpot tersebut dinilai berpotensi memicu gesekan maupun perselisihan antarkelompok di jalan raya.
Polres Muaro Jambi menyatakan akan terus merespons keluhan masyarakat, khususnya terkait penggunaan knalpot bising, balap liar, maupun aktivitas kendaraan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Polisi juga mengimbau pengendara mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta tidak melakukan balap liar yang dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan Polisi 110 untuk menyampaikan informasi, laporan, maupun pengaduan kepada kepolisian.
"Penertiban ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan keselamatan berlalu lintas, menekan potensi kriminalitas jalanan, serta mencegah ruang gerak kelompok geng motor yang dapat membahayakan masyarakat," kata Yudha.
Baca juga: Polres Bungo tak temukan balap liar dan geng motor saat patroli
Baca juga: Kapolda Jambi tegaskan penindakan tegas terhadap geng motor
Baca juga: Polisi tangkap tiga anggota geng motor pembacok dua pria di Tangerang
Pewarta: Agus Suprayitno
Uploader : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kupang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan dana bantuan bencana yang masuk dan dikelola untuk penanganan tanggap darurat gempa bumi mencapai Rp4,359 miliar hingga Selasa (18/8).
Pelaksana Tugas Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT Yohanes Abrianto Kore di Kupang, Rabu pagi, mengatakan dana tersebut tercatat sebagai saldo rekening dana penampungan bencana Pemerintah Provinsi NTT.
“Saldo rekening dana penampungan bencana Pemerintah Provinsi NTT hingga 18 Agustus 2026 tercatat sebesar Rp4.359.200.000,” katanya.
Ia menjelaskan dana tersebut berasal dari sejumlah pemerintah daerah dan masyarakat yang memberikan dukungan untuk penanganan bencana gempa bumi di NTT.
Rinciannya, bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Rp2,5 miliar, Pemerintah Provinsi Maluku Rp1,5 miliar, serta sumbangan masyarakat umum Rp359,2 juta.
Selain dukungan berupa dana, Pemerintah Provinsi NTT melalui Posko Provinsi BPBD NTT juga terus menyalurkan bantuan logistik dan kebutuhan medis ke wilayah terdampak.
Pada Selasa (18/8), bantuan medis yang disalurkan, antara lain 1.000 tablet paracetamol, 1.000 tablet amoxicillin, 1.000 botol ambroxol, 1.000 tablet asam folat, 100 botol dexamethasone injeksi, 100 tube ranitidine injeksi, 100 ampul lidocaine injeksi, dan 1.000 tablet acetylcysteine.
Bantuan peralatan medis mencakup 100 unit disposable syringe 3 cc, 250 unit Abbocath 24, 500 unit infus set, 200 unit infus set pediatric, serta 10 rol plester ukuran 5 x 5.
Sejumlah obat-obatan lainnya yang disalurkan, di antaranya sukralfat, ringer laktat, NaCl, guaifenesin, ketorolac, tablet tambah darah, amlodipine, antasida, betahistine, cefadroxil, cetirizine, dexamethasone, omeprazole, salbutamol, paracetamol infus, dan Ventolin Nebules.
Untuk menunjang pelayanan kesehatan di lokasi terdampak, bantuan juga berupa kasa steril, povidone iodine, hand sanitizer, gentamicin, ibuprofen, Caviplex, Leukoplast, Rivanol, verban, dan masker medis.
Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak, bantuan yang disalurkan antara lain bubur instan dan berbagai jenis mi instan dalam kemasan cup.
Yohanes mengatakan seluruh bantuan yang diterima Pemprov NTT akan dikoordinasikan melalui posko tanggap darurat untuk memastikan pendistribusian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Bantuan akan disalurkan secara bertahap ke wilayah terdampak berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTT juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, BPBD, serta pihak terkait lainnya agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah yang mengalami dampak gempa paling berat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dana bantuan bencana Pemprov NTT capai Rp4,35 miliar
Pewarta: Kornelis Kaha
Uploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Rencana Prancis membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 15 tahun gagal setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan aturan ini. Kebijakan yang dirancang untuk melindungi anak dari dampak buruk medsos ini dinilai terlalu membatasi kebebasan berekspresi.
Mengutip BBC pada Selasa (18/8), Dewan Konstitusi Prancis, lembaga yang bertugas menguji kesesuaian undang-undang dengan konstitusi, membatalkan ketentuan utama dalam aturan tersebut. Dewan menilai pembatasan terhadap akses anak di bawah 15 tahun merupakan pelanggaran yang tidak tepat, tidak diperlukan, dan tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi serta berkomunikasi.
Aturan itu sebelumnya telah disetujui para legislator Prancis pada Juli. Jika tetap berlaku, anak-anak di bawah usia 15 tahun tidak diperbolehkan membuat akun media sosial mulai September 2026.
Selanjutnya, mulai Januari 2027, pembatasan tersebut akan diberlakukan terhadap seluruh akun yang sudah ada. Pemerintah juga mewajibkan verifikasi usia untuk setiap akun baru.
Presiden Prancis Emmanuel Macron sebelumnya berjanji aturan tersebut akan diterapkan secara bertahap. Kebijakan itu menjadi salah satu upaya Prancis merespons kekhawatiran mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan mental anak. Namun, persoalan konstitusional membuat rencana tersebut harus dihentikan.
Dewan Konstitusi juga menyoroti kewajiban pengguna untuk membuktikan usia sebelum dapat mengakses layanan daring. Menurut dewan, aturan tersebut belum memberikan perlindungan hukum yang diperlukan.
Persoalan verifikasi usia menjadi salah satu titik kontroversial dalam kebijakan pembatasan media sosial bagi anak. Selain mempertanyakan efektivitas teknologi untuk memastikan usia pengguna, kelompok penentang juga mengkhawatirkan risiko terhadap privasi dan data pribadi.
Mereka juga menilai anak-anak dapat mencari cara untuk mengakali sistem pembatasan usia.
Meski aturan awal dibatalkan, pemerintah Prancis tidak berniat menghentikan upaya pembatasan akses media sosial bagi anak.
Presiden Prancis Macron menyatakan pemerintah akan meminta Perdana Menteri Sébastien Lecornu menyusun rancangan aturan baru yang mempertimbangkan seluruh poin yang disampaikan Dewan Konstitusi. Pemerintah Prancis menargetkan reformasi tersebut dapat diterapkan pada awal 2027.
Putusan Prancis ini terjadi ketika sejumlah negara lain juga memperketat akses anak terhadap media sosial. Australia menjadi negara pertama yang memberlakukan larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun pada Desember 2025.
Di Inggris, pemerintah juga telah mengumumkan rencana melarang anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial mulai Januari 2027. Pemerintah Inggris juga mempertimbangkan pemberlakuan jam malam digital bagi remaja berusia 16 dan 17 tahun.
Sementara itu, di tingkat Uni Eropa, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Mei 2026 mengusulkan penundaan akses media sosial bagi anak-anak. Rancangan aturan baru terkait pembatasan tersebut diperkirakan dapat diajukan dalam beberapa bulan mendatang.
Indonesia juga menjadi salah satu negara yang membatasi anak usia di bawah 16 tahun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Aturan ini efektif sejak 28 Maret 2026.
AKURAT.CO Panitia lokal Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) memfinalisasi berbagai fasilitas untuk pelaksanaan muktamar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Persiapan venue disebut telah mencapai lebih dari 90 persen.
Ketua Panitia Lokal Muktamar ke-35 NU PP Bahrul Ulum, KH Abdurrozaq Sholeh atau Gus Rozaq, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah lokasi untuk kebutuhan peserta, panitia, persidangan, hingga penginapan.
“Tambakberas sudah sangat-sangat siap menjadi tuan rumah Muktamar ke-35 NU,” kata Gus Rozaq kepada wartawan, Selasa (11/8/2026).
Baca Juga: Kiai Musta’in Usulkan AHWA Jadi Lembaga Permanen di NU
Panitia lokal menyiapkan sekitar 4 hektare lahan untuk mendukung pelaksanaan muktamar. Sebanyak 1,5 hektare dialokasikan sebagai area parkir, sedangkan 2,5 hektare digunakan untuk bazar UMKM.
Selain itu, panitia menyiapkan fasilitas umum, termasuk MCK portabel untuk muktamirin dan masyarakat yang hadir di luar peserta delegasi.
Sejumlah lokasi di kompleks Bahrul Ulum dan sekitarnya digunakan untuk berbagai agenda muktamar. Registrasi peserta ditempatkan di MTs dan MA Bahrul Ulum, sedangkan pembukaan dijadwalkan berlangsung di Lapangan Untung Surapati.
Sidang pleno akan digelar di halaman Gedung Serba Guna (GSG) KH Hasbullah Said. Komisi Organisasi ditempatkan di GSG, Komisi Program di Aula Kampus IAIBAFA, dan Komisi Rekomendasi di Aula Universitas KH Abdul Wahab Hasbullah (Unwaha) Jombang.
Sementara itu, Bahtsul Masa'il Waqi'iyah akan berlangsung di Aula Ma'had Ali/Masjid Bahrul Ulum, Bahtsul Masa'il Qonuniyah di Aula Gedung Madrasah Fatah Hasyim, dan Bahtsul Masa'il Maudhu'iyah di halaman MAN 3 Tambakberas.
Untuk mendukung aktivitas media, panitia menyiapkan Media Center di Aula Yayasan lantai dua dan sekretariat.
Dari sisi akomodasi, panitia menyiapkan 10 tower untuk menampung sekitar 3.500 orang yang terdiri atas delegasi dan panitia PBNU. Sembilan tower diperuntukkan bagi peserta muktamar, sementara satu tower disiapkan khusus untuk PBNU.
Sembilan lokasi penginapan tersebut berada di MA Unggulan Bahrul Ulum, MMA Kampus 1, MMA Kampus 2, MI Bahrul Ulum Putri, Kampus Unwaha, MTsN 3, MAN 3, Kampus IAIBAFA, serta Kampus B Fatah Hasyim. Sementara Tower PBNU berada di SMA Bahrul Ulum.
Gus Rozaq mengatakan sekitar 3.000 peserta diperkirakan hadir sebagai delegasi dari PCNU, PWNU, dan PCI NU. Jumlah tersebut belum termasuk sekitar 500 panitia dari PBNU.
“Kasur-kasur sudah kami pasang, tinggal nanti tanggal 19 Agustus akan kami drop di masing-masing lokal. AC juga sudah terpasang semuanya, sudah terpasang 300 AC,” ujarnya.
Panitia juga menyiapkan sejumlah fasilitas pendukung, seperti posko kesehatan dan penerima tamu di MAN 3, MTsN 3, dan Unwaha. Dapur umum ditempatkan di Gedung BLK Bahrul Ulum, sedangkan bazar dan expo disiapkan sebagai area kegiatan ekonomi selama muktamar.
Baca Juga: Kiai Sepuh Tebuireng Sebut Politik Uang Jelang Muktamar NU Sudah Jadi Realitas
Untuk keamanan, panitia menyiapkan posko pengamanan di SPPT Bahrul Ulum. Penginapan media berada di SMKTI Bahrul Ulum, sementara posko penginapan Kamtib Bahrul Ulum ditempatkan di Gedung MI Putra.
Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang. Pembukaan muktamar dijadwalkan berlangsung di Lapangan Untung Surapati.
Panitia lokal juga melibatkan Ikatan Keluarga Alumni Bahrul Ulum (IKABU) untuk mendukung pelaksanaan muktamar.