Padang Panjang (ANTARA) - Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, memastikan Perubahan APBD 2026 bukan sekadar utak-atik angka anggaran. Di tengah target PAD yang terkoreksi 13,87 persen, Pemkot setempat mengalihkan fokus belanja pada pemulihan pascabencana, penggerakan ekonomi dan penguatan pelayanan publik.
Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra, pada Rapat Paripurna DPRD tentang Nota Jawaban Walikota atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026, Rabu, mengatakan penurunan target PAD dilakukan berdasarkan kondisi riil serta proyeksi penerimaan hingga akhir tahun. Dinamika aktivitas ekonomi, capaian pajak dan retribusi, serta penyesuaian proyeksi Opsen PKB dan BBNKB menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi koreksi tersebut.
“Penyesuaian target PAD merupakan langkah korektif agar perencanaan pendapatan lebih realistis, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. APBD tidak boleh dibangun berdasarkan angka yang tinggi tetapi sulit direalisasikan,” tegas Allex.
Meski target PAD turun, Pemkot mengklaim tidak tinggal diam. Digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, pemutakhiran data PBB, penagihan piutang serta optimalisasi aset daerah disiapkan untuk memperkuat penerimaan.
Di sisi lain, ruang fiskal daerah mendapat tambahan dari pendapatan transfer sebesar Rp79,018 miliar. Dana tersebut berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Pusat untuk penanganan enam bencana yang terjadi pada semester I 2026.
"Tambahan dana itu akan difokuskan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk pembangunan dan perbaikan jalan, jaringan, irigasi, gedung serta berbagai sarana dan prasarana lainnya," ujar Allex Saputra.
Pemkot juga memasukkan SiLPA 2025 sekitar Rp39 miliar sebagai sumber pembiayaan dalam Perubahan APBD 2026. Dana tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pembangunan.
Di tengah tekanan fiskal dan dampak bencana, Pemkot Padang Panjang, tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi Padang Panjang sebesar 5,95 persen pada 2026.
"Untuk mengejar target tersebut, belanja daerah diarahkan pada sektor yang dinilai memiliki daya ungkit terhadap ekonomi, mulai dari perdagangan, UMKM, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, event hingga pembangunan infrastruktur," kata Allex.
Menurut dia, dukungan langsung bagi UMKM dialokasikan sebesar Rp1,326 miliar. Jika digabungkan dengan dukungan melalui urusan perdagangan, total anggarannya mencapai Rp5,195 miliar.
“Orientasinya adalah mendorong UMKM naik kelas, semakin mandiri, produktif dan berdaya saing, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Allex.
Pemkot juga mengakui kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Gini Ratio membutuhkan respons konkret. Sejumlah langkah disiapkan, antara lain pelatihan kerja, penguatan UMKM, perluasan akses pasar dan pembiayaan, peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan serta perlindungan bagi pekerja rentan.
Sementara itu dalam penyusunan Perubahan APBD, efisiensi dilakukan dengan memangkas belanja administratif, perjalanan dinas, rapat dan kegiatan yang dinilai memiliki urgensi relatif rendah. Belanja barang dan jasa yang masih dapat dioptimalkan juga menjadi sasaran efisiensi.
Namun, Pemkot Padang Panjang memastikan efisiensi tidak menyasar pelayanan dasar masyarakat.
“Pelayanan dasar bukan menjadi objek efisiensi. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penanganan kemiskinan dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas,” jelaa Allex.
Anggaran yang berhasil dihemat selanjutnya diarahkan ke program yang dinilai memberi manfaat lebih langsung, seperti peningkatan infrastruktur pelayanan, penanganan rumah tidak layak huni, rehabilitasi jaringan irigasi serta penguatan ekonomi masyarakat.
Untuk menekan kemiskinan dan stunting, Pemkot memperkuat intervensi berbasis DTSEN, verifikasi lapangan dan koordinasi lintas perangkat daerah melalui TKPKD. Skema tersebut ditujukan agar bantuan tidak salah sasaran dan benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.
Selain mengejar pemulihan akibat bencana, Pemkot Padang Panjang, juga mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya.
Langkah tersebut dilakukan melalui penyusunan Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dan Rencana Kontingensi.
Allex menegaskan ukuran keberhasilan Perubahan APBD 2026 tidak semata-mata dilihat dari tingginya serapan anggaran. Lebih dari itu, pemerintah dituntut membuktikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin Perubahan APBD ini menjadi instrumen untuk mempercepat pemulihan pascabencana, menggerakkan ekonomi, memperkuat pelayanan publik dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara lebih merata,” katanya.
Pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dilanjutkan bersama DPRD. Pemkot berharap proses tersebut berlangsung konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran sekaligus memperkuat fondasi pembangunan Padang Panjang dalam mencapai target RPJMD 2025–2029.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Imbral, didampingi Wakil Ketua Mardiansyah dan Nurafni Fitri. Dihadir anggota DPRD, unsur Forkopimda, staf ahli, asisten, kepala OPD, pimpinan BUMN dan BUMD, Bawaslu, camat, lurah serta undangan lainnya.