Pemprov Kalsel intensifkan 200 personel tangani karhutla Guntung Damar - ANTARA News Kalimantan Selatan

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengintensifkan 200 personel gabungan dengan dukungan 53 pompa mesin dompeng untuk pemadaman dan pembasahan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) wilayah prioritas di Guntung Damar, Banjarbaru.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel Endarto, selaku koordinator karhutla Guntung Damar, mengatakan operasi tersebut telah optimal lebih dari 15 hari dengan ratusan personel yang ditempatkan pada sejumlah fungsi sesuai kebutuhan lapangan.

“Di luar 53 mesin dompeng itu, ada tambahan sekitar 20 unit bantuan pompa dari pihak lain untuk memperkuat penanganan,” kata dia saat meninjau penanganan karhutla di Guntung Damar, Banjarbaru, Rabu.

Ia menyebut 200 petugas gabungan terdiri atas 150 petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sekitar 30 orang dari Dinas ESDM dan relawan, 10 orang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta dibantu sejumlah personel pendukung dari instansi lain.

Dia menjelaskan, pengoperasian pompa disesuaikan dengan kondisi masing-masing titik karena terdapat bagian kawasan yang sudah cukup basah sehingga mesin dapat dimatikan, sedangkan pompa pada lokasi yang masih membutuhkan pembasahan tetap beroperasi selama 24 jam memaksimalkan pasokan air dari Embung Jokowi.

"Pola tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan mesin, sehingga pompa tidak harus terus bekerja pada lokasi yang tingkat kebasahan sudah mencukupi,” katanya.

Pada titik yang masih membutuhkan penanganan, kata dia, pembasahan dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga kondisi lahan tetap basah sekaligus mengurangi peluang munculnya kembali api setelah pemadaman dilakukan oleh personel di lapangan.

Selain itu, penanganan dari darat juga mendapat dukungan pemadaman melalui udara menggunakan helikopter, untuk melakukan pengeboman air pada titik yang membutuhkan, terutama ketika kondisi lokasi menyulitkan penanganan hanya dengan kekuatan personel di permukaan.

Ia menjelaskan pembagian personel dilakukan berdasarkan kebutuhan operasi, dengan aktivitas tenaga lapangan lebih banyak pada pagi hingga siang hari, sedangkan pada malam hari penanganan lebih difokuskan pada pembasahan menggunakan pompa.

“Seluruh peralatan intens digunakan untuk mempertahankan efektivitas penanganan di kawasan yang masih menghadapi ancaman titik api. Pemadaman dan pembasahan juga terus dilakukan sesuai perkembangan kondisi lahan gambut,” ujar Endarto.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor : Ulul Maskuriah

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Posyandu di Badung kembangkan inovasi layanan - ANTARA News Bali

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Badung (ANTARA) - Sejumlah posyandu yang berada di wilayah Kabupaten Badung mengembangkan berbagai inovasi unggulan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

“Inovasi unggulan yang dikembangkan di Badung di antaranya adalah program Badung Peduli Residu serta pelaksanaan rutin Temu Wirasa Kader yang merata hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” ujar Ketua Tim Pembina Posyandu Badung Rasniathi Adi Arnawa dalam keterangan di Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan langkah inovatif tersebut dirancang juga untuk memperkuat pemahaman, sinkronisasi, dan memperkokoh kapasitas seluruh kader posyandu.

“Kader posyandu merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat demi mewujudkan warga Badung yang sehat, mandiri, dan sejahtera,” kata dia.

Pemkab Badung juga telah mengimplementasikan peran posyandu sebagai pelayanan dasar melalui program Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Rasniathi Adi Arnawa menjelaskan enam bidang tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum linmas, dan sosial.

“Posyandu sekarang tidak hanya pemeriksaan kesehatan anak, ibu hamil, dan lansia. Posyandu sudah bertransformasi menjadi Posyandu 6 SPM,” jelas dia.

Transformasi posyandu di Badung tersebut juga telah dipaparkan sesi presentasi dan wawancara Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Bali.

Kegiatan tersebut berfokus pada penilaian kesiapan daerah dalam melakukan transisi besar menuju Integrasi Layanan Primer (ILP) dan penerapan 6(SPM).

Selain itu, tim juga menilai kemampuan daerah dalam mengintegrasikan kearifan lokal Bali untuk mengatasi isu kesehatan krusial, seperti penanganan stunting dan kesehatan lansia.

Rasniathi Adi Arnawa mengungkapkan agenda tersebut bukan sekadar ajang penilaian kompetisi, melainkan forum diskusi berharga untuk menyamakan persepsi mengenai penerapan transformasi Posyandu 6 SPM di tingkat akar rumput.

“Kami memastikan pemahaman dan pelaksanaan Posyandu 6 SPM ini sudah berjalan serentak dan sama di setiap desa, kelurahan, hingga kecamatan di wilayah Badung,” kata dia.

Pewarta: Naufal Fikri Yusuf/Rolandus Nampu
Editor : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Mensos Ungkap 4 Juta Anak Tak Bersekolah, Sekolah Rakyat jadi Komitmen Prabowo Buka Akses Pendidikan bagi Keluarga Miskin

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membuka akses pendidikan bagi keluarga miskin dan anak-anak yang belum tersentuh secara optimal oleh pembangunan.

Hal itu disampaikan Saifullah saat menghadiri Wisuda ke-10 UAG University & Welcoming Reception Mahasiswa Baru ke-14 dengan tema “From Knowledge to Global Impact: Advancing Halal Excellence for Indonesia Emas 2045” di Granada Ballroom, Menara 165, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Menurut Saifullah, Sekolah Rakyat secara khusus diperuntukkan bagi keluarga yang berada pada kelompok paling tidak mampu, termasuk mereka yang belum mendapatkan kesempatan yang layak dalam proses pembangunan.

“Sekolah Rakyat ini adalah sekolah yang diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang paling tidak mampu, keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan, keluarga yang belum beruntung, dan keluarga yang prasejahtera,” ujar Saifullah.

Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat menerapkan sistem pendidikan berasrama atau boarding school. Melalui sistem tersebut, peserta didik memperoleh pendidikan sekaligus pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang ditanggung negara.

“Jadi Sekolah Rakyat itu boarding school, jadi pendidikannya 24 jam, tentu semua ditanggung oleh negara. Inilah cara negara, cara Presiden Pak Prabowo memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar,” katanya.

Saifullah menyebut keluarga yang menjadi sasaran Sekolah Rakyat sebagai the invisible people atau kelompok yang selama ini luput dari perhatian.

“Keluarga inilah yang disebut oleh Bapak Presiden sebagai the invisible people. Penderitaannya tidak nampak oleh kita, tidak nampak oleh negara, tidak nampak di dalam sistem pendataan, dan luput dari perhatian pembangunan,” imbuhnya.

Ia mencontohkan masih terdapat keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Bahkan, ada keluarga yang tidak mampu menebus ijazah anaknya hingga keluarga yang harus bersyukur ketika hanya dapat makan dua kali sehari.

“Bahkan mereka sering kali hanya makan satu kali sehari. Potret-potret seperti inilah yang mendapatkan perhatian khusus dari Bapak Presiden,” kata Saifullah.

Menurut Saifullah, keberpihakan terhadap kelompok masyarakat paling bawah juga merupakan amanat konstitusi. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Ia mengakui perhatian terhadap kelompok masyarakat paling bawah selama puluhan tahun belum sepenuhnya dilakukan secara optimal. Karena itu, pemerintah menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai salah satu instrumen untuk memperluas akses pendidikan.

“Maka, Bapak Presiden menghadirkan Sekolah Rakyat untuk membuka akses seluas-luasnya bagi keluarga-keluarga yang mungkin putra-putrinya putus sekolah, tidak sekolah, atau belum sekolah,” katanya.

Saifullah menyebut data sementara Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan masih terdapat lebih dari 4 juta anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah, maupun belum pernah bersekolah.

Ia memberikan contoh Al Jabar, remaja berusia 16 tahun yang tinggal di Duren Sawit, Jakarta Timur, tetapi hingga kini belum pernah mengenyam pendidikan formal. Kondisi serupa juga dialami adiknya, Al Fatih, yang berusia 12 tahun.

“Potret-potret seperti inilah yang mendapatkan perhatian khusus dari Bapak Presiden,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan awal Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial memperoleh dukungan dari berbagai pihak, termasuk Prof. Moh. Nuh dan Prof. Ary Ginanjar Agustian.

Salah satu bentuk dukungan tersebut berupa pemberian fasilitas tes DNA Talent secara cuma-cuma bagi siswa Sekolah Rakyat.

Saifullah mengapresiasi kontribusi tersebut. Menurutnya, pemetaan potensi dan kemampuan anak sejak dini dapat membantu pemerintah dan pendidik mengarahkan siswa sesuai bakat dan kapasitas masing-masing.

“Semua akan mengikuti tes DNA Talent yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pak Ary Ginanjar. Untuk itu, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” kata Saifullah.

Salah satu penerima manfaat Sekolah Rakyat sekaligus penerima beasiswa Universitas Ary Ginanjar adalah Putri. Ia berasal dari keluarga sederhana dengan ayah yang bekerja sebagai penjaga makam.

Putri sebelumnya sempat berhenti sekolah dari SMK Negeri 6 Pontianak dan tidak melanjutkan pendidikan karena ingin membantu perekonomian keluarganya.

“Dulu saya putus sekolah dari SMK 6 Negeri Pontianak, terus saya nganggur. Waktu itu beberapa bulan kemudian saya ditawarkan ke Sekolah Rakyat. Awalnya saya menolak karena orang tua saya kan tidak bekerja, jadi saya ingin membantu orang tua untuk ekonominya di rumah,” ujar Putri.

Namun, dorongan sang ibu membuat Putri akhirnya memilih kembali menempuh pendidikan melalui Sekolah Rakyat.

“Mama saya bilang, ‘Kamu ke Sekolah Rakyat aja.’ Katanya supaya saya punya masa depan bahagia, senang, dan bisa membahagiakan orang tua,” tuturnya.

Selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat, Putri mengaku mendapatkan berbagai pengalaman serta fasilitas pendidikan dan kebutuhan sehari-hari yang sepenuhnya ditanggung.

“Fasilitas semuanya difasilitasi, seperti makan, terus semuanya. Pokoknya Sekolah Rakyat the best,” katanya.

Saifullah menegaskan pemerintah tidak ingin Sekolah Rakyat hanya menjadi tempat untuk memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Lebih jauh, sekolah tersebut diarahkan menjadi instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

“Dan tentu ini akan terus kita kembangkan, karena lulusan Sekolah Rakyat, menurut arahan Bapak Presiden, pilihannya hanya dua: menjadi pekerja terampil baik di dalam maupun di luar negeri, yang kedua melanjutkan ke tingkat pendidikan tinggi,” jelasnya.

Ia mengatakan pendidikan di Sekolah Rakyat akan terus diperkuat melalui bimbingan dan pelatihan keterampilan agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Baca Juga: Jangan Lepas Tangan! Komdigi Minta Platform Media Sosial Cegah Misinformasi dan Disinformasi

Pemerintah juga akan memberikan penguatan kemampuan bahasa bagi siswa yang memiliki keinginan menjadi pekerja terampil di luar negeri.

“Ini bagian dari upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan, di mana lulusan Sekolah Rakyat harus menjadi agen perubahan. Itu kata kuncinya,” tegas Saifullah.

Ia berharap lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya mampu mengubah masa depan dirinya sendiri, tetapi juga membawa perubahan bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.

“Mereka bisa menjadi agen perubahan bagi dirinya, bagi keluarga, dan lingkungannya. Bisa jadi pengusaha, bisa memiliki keterampilan untuk bekerja di bidang-bidang tertentu, melalui bimbingan dan pelatihan,” pungkasnya.

Pedagang mengharapkan penataan wisata Loang Baloq pertahankan ruang usaha

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Mataram (ANTARA) - Pedagang di kawasan wisata Loang Baloq, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), berharap rencana penataan kawasan tetap mempertahankan ruang usaha agar aktivitas perdagangan tetap berjalan dan tidak berdampak terhadap pendapatan.

Salah seorang pedagang bernama Nurhayati mengatakan dirinya mendukung penataan kawasan karena kondisi Loang Baloq perlu dibenahi agar lebih bersih dan nyaman bagi wisatawan.

"Kalau bisa, lebih baik dilakukan penataan lagi biar bersih, biar tempatnya juga nyaman untuk orang duduk, belanja-belanja," ujar dia di Loang Baloq, Mataram, NTB, Rabu.

Nurhayati menuturkan pembenahan juga perlu menyentuh tempat pedagang berjualan, terutama untuk mengatasi air pasang.

Keberadaan pedagang yang dekat dengan pantai memudahkan wisatawan membeli makanan dan minuman. Pengunjung dapat langsung duduk di tempat yang tersedia tanpa harus mencari lapak pedagang terlebih dahulu.

Selama ini pedagang lebih banyak menggunakan karpet sebagai tempat duduk karena penggunaan meja untuk pengunjung belum diperbolehkan di lokasi destinasi wisata Loang Baloq. Lapak yang lebih layak membuat pedagang tetap nyaman berjualan sekaligus meningkatkan kenyamanan pengunjung.

Nurhayati menegaskan dirinya tetap akan mengikuti apabila pemindahan pedagang memang harus dilakukan ke sisi utara. Ia berharap lokasi baru dapat mempertimbangkan pola kunjungan wisatawan dan kemampuan pedagang dalam menjangkau pembeli.

Pedagang lainnya bernama Hilwan mengatakan pemerintah perlu memastikan fasilitas di lokasi baru memadai dan tetap mendukung aktivitas perdagangan.

Ia meminta lapak di sisi utara terlebih dahulu dibenahi apabila nantinya menjadi lokasi berjualan pedagang. Saat ini kawasan tersebut masih minim penerangan dan belum tersedia jaringan listrik, sehingga kurang nyaman digunakan oleh pedagang.

Baca juga: BKD Mataram mengerahkan mobil keliling optimalkan layanan PBB

"Kalau untuk diperbaiki ya lapaknya juga, dibikin baru biar terang. Soalnya di sana gelap karena listrik tidak ada," papar Hilwan.

Kepala Pengelola Loang Baloq sekaligus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tamrin menyatakan mendukung atas rencana penataan kawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram, termasuk pembenahan lapak di sisi utara dan pemindahan sebagian pedagang dari area pinggir pantai.

Baca juga: Pemotongan sapi di RPH Kota Mataram naik selama Maulid Nabi

Ia menyarankan pembenahan perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya menyasar kawasan pedagang. Sejumlah fasilitas wisata, termasuk kebun binatang mini juga perlu diperbaiki untuk kembali meningkatkan daya tarik kawasan.

"Harapan kami kepada pemerintah sebenarnya agar fasilitas-fasilitas di sini dilengkapi," pungkas Tamrin.

Pewarta : Sugiharto Purnama dan Lyla
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Gebrak Penertiban Aset, Plt. Bupati Langkat : Seluruh kendaraan dinas diperiksa - ANTARA News Sumatera Utara

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Stabat (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, menegaskan langkah serius Pemerintah Kabupaten Langkat dalam menertibkan dan memastikan pengelolaan kendaraan dinas sebagai bagian dari Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Apel Kendaraan Dinas Roda Empat yang digelar di Halaman Kantor Bupati Langkat, Selasa (8/9/2026), mulai pukul 10.00 WIB. Dalam kegiatan tersebut, Tiorita melakukan pemeriksaan langsung terhadap kendaraan dinas yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Langkat.

Apel tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Langkat, para asisten, staf ahli, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Kegiatan penertiban kendaraan dinas ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Langkat mewujudkan tertib administrasi dan tertib pemanfaatan BMD, khususnya kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional roda empat milik pemerintah daerah.

Pelaksanaan apel sekaligus pemeriksaan dilakukan melalui pendataan, verifikasi administrasi, pengecekan kondisi fisik kendaraan, termasuk status pajak, serta pencocokan data kendaraan dengan aset yang tercatat pada masing-masing perangkat daerah.

Tiorita menegaskan, penataan aset tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administratif. Menurutnya, pengelolaan BMD merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta berkaitan erat dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Aset menjadi salah satu kriteria penting dalam penilaian opini keuangan daerah. Oleh karena itu, seluruh aset harus tertata dengan baik, tercatat secara akurat, dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Tiorita.

Pelaksanaan apel kendaraan dinas tersebut dijadwalkan berlangsung selama enam hari kerja, mulai 8 hingga 16 September 2026, dengan melibatkan 21 perangkat daerah. Seluruh kendaraan roda empat yang berada dalam penguasaan masing-masing perangkat daerah wajib dihadirkan ke lokasi sesuai jadwal untuk menjalani verifikasi dan pemeriksaan oleh tim Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat.

Pada hari pertama, Selasa (8/9/2026), pemeriksaan dijadwalkan terhadap kendaraan dinas dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Selanjutnya, Rabu (9/9/2026), giliran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang), Dinas Perikanan dan Kelautan, serta Sekretariat DPRD.

Pada Kamis (10/9/2026), pemeriksaan dilakukan terhadap kendaraan dinas Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kemudian Jumat (11/9/2026), meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan.

Pemeriksaan dilanjutkan Senin (14/9/2026) terhadap Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan, Perlindungan Anak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Selanjutnya, Selasa (15/9/2026), pemeriksaan mencakup Dinas Sosial, Inspektorat, serta Badan Pendapatan Daerah. Sementara pada hari terakhir, Rabu (16/9/2026), pemeriksaan dijadwalkan terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Sekretariat Daerah.

Tiorita meminta seluruh kepala OPD mengikuti proses tersebut secara serius dan kooperatif. Setiap data yang disampaikan harus valid, sementara seluruh kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah harus dapat dipastikan keberadaan, kondisi, status administrasi dan pemanfaatannya.

“Seluruh OPD harus serius dan kooperatif dalam melaksanakan instruksi ini. Penertiban kendaraan dinas bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab kita dalam menjaga dan mengelola aset daerah yang merupakan milik masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Langkat menargetkan terwujudnya data kendaraan dinas yang lebih akurat dan mutakhir, sekaligus memastikan seluruh kendaraan sebagai aset daerah berada dalam penguasaan yang sah dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Tiorita untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah melalui penataan BMD yang lebih profesional, tertib dan transparan.

Dengan demikian, setiap kendaraan dinas sebagai aset pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan keberadaan dan pemanfaatannya serta benar-benar mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pewarta: Imam Fauzi
Editor : Juraidi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Bawaslu susun Indeks Kerawanan Pemilu jelang pelaksanaan Pemilu 2029

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Bawaslu susun Indeks Kerawanan Pemilu jelang pelaksanaan Pemilu 2029

Rabu, 9 September 2026 20:09 WIB

Image Print

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kiri) berfoto bersama dengan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Soetedjo Joewono. (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) saat ini tengah menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk pelaksanaan Pemilu 2029 sebagai bagian dari upaya memetakan potensi kerawanan dan menyiapkan langkah mitigasi sebelum tahapan pemilu dimulai.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan penyusunan IKP merupakan bagian dari prinsip pencegahan yang terus dikembangkan Bawaslu agar potensi kerawanan dapat diidentifikasi lebih awal dan ditindaklanjuti dengan langkah mitigasi.

"Saat ini Bawaslu sedang melakukan proses pembuatan indeks kerawanan pemilu yang dimulai pada tahun ini dan kemungkinan akan diluncurkan sebelum tahapan pemilu dimulai pada 2027," kata Bagja dalam kegiatan sinergi Bawaslu dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu.

Menurut dia pemetaan kerawanan tersebut penting dilakukan mulai di susun lantaran tahapan Pemilu 2029 akan segera memasuki fase persiapan. Jika pemungutan suara tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2029, tahapan tahapan perencanaan pemilu diperkirakan mulai berjalan pada Juni 2027.

"Jadi tahun depan itu sudah tahun pemilu sebenarnya," ujarnya.

Ia mengatakan prinsip pencegahan dalam pengawasan pemilu mengharuskan Bawaslu mengenali potensi ancaman, mengidentifikasi kerentanan, melakukan mitigasi, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memiliki kemampuan merespons dan memulihkan apabila terjadi insiden.

"Pengawasan harus mampu mengidentifikasi potensi kerawanan dan mengambil langkah mitigasi setinggi mungkin," katanya.

Menurut dia, prinsip tersebut juga perlu diterapkan dalam menghadapi ancaman di ruang digital yang semakin berkembang menjelang Pemilu 2029.

Ia menjelaskan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu memberikan berbagai manfaat, tetapi pada saat yang sama menghadirkan risiko yang harus diantisipasi.

Karena itu, Bawaslu juga mendorong agar penguatan IKP 2029 tidak berhenti pada pemetaan kerawanan, tetapi dapat menjadi instrumen yang mendukung tindakan pencegahan secara konkret.

Dalam perkembangan penyusunan IKP 2029, Bawaslu juga tengah mendorong perubahan pendekatan agar indeks tersebut lebih dinamis dan mampu memprediksi potensi kerawanan secara dini.

Bagja sebelumnya menyebut IKP perlu bertransformasi dari sekadar mencatat kerawanan menjadi sistem tata kelola risiko yang aktif dan berkelanjutan.

Bawaslu juga menilai dimensi kerawanan digital dan sosial politik perlu mendapat perhatian dalam IKP 2029 agar jajaran pengawas di daerah dapat mengidentifikasi potensi kerawanan secara lebih spesifik.

Ia menambahkan kesiapan menghadapi kerawanan Pemilu 2029 membutuhkan sinergi lintas lembaga, termasuk dalam menghadapi ancaman siber.

Sebagai salah satu langkah antisipasi, Bawaslu dan BSSN telah bekerja sama dalam penguatan keamanan digital untuk mendukung pengawasan pemilu.

Pewarta : Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

LMKN Desak Netflix Bayar Royalti Musik Rp75 Miliar atau Terancam Diblokir - ANTARA News Jawa Barat

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mendesak Netflix, segera memenuhi kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan karya musik dan/atau lagu di platformnya selama membuka layanan di Indonesia sekitar Rp75 miliar.

Sekretaris Umum LMKN, M. Bigi Ramadha Putra menegaskan, Paltform Video on Demand (VOD) Netflix berdasarkan data belum pernah membayarkan royalti sejak tahun 2016, padahal persoalan pembayaran royalti merupakan bagian penting dalam perlindungan hak pencipta dan pemilik hak terkait di tengah berkembangnya industri digital.

"Nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp75 miliar yang harus diselesaikan oleh Netflix sejak tahun 2016 membuka akses layanan komersial digital di Indonesia," kata Bigi, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Bigi menjelaskan, pembayaran royalti oleh Netflix diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta Permenkum Nomor 27 Tahun 2025.

"Karena itu, Netflix sebagai platform digital yang menjalankan kegiatan komersial di Indonesia, dituntut menghormati ketentuan hak cipta dan memenuhi kewajiban kepada pemilik karya," ujarnya.

Desakan pembayaran royalti tersebut juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai penegakan hak cipta di ruang digital.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 mengatur bahwa pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait yang dilakukan melalui sistem elektronik untuk penggunaan komersial, dapat dilaporkan kepada menteri yang membidangi urusan hukum.

"Kami akan melaporkan masalah ini kepada Kementerian Hukum dan Kementerian Komunikasi dan Digital, dan jika tidak mematuhi aturan, (kami) akan mengajukan mengenai penutupan akses Netflix di Indonesia," Bigi menegaskan.

Aturan tersebut, kata Bigi, dapat memberikan kewenangan kepada kementerian yang menangani urusan komunikasi dan informatika, untuk melakukan penutupan situs internet, pemblokiran, atau penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta atau hak terkait, berdasarkan rekomendasi sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Dengan adanya kerangka hukum tersebut, persoalan Netflix tidak semestinya hanya dilihat sebagai sengketa pembayaran antara pengelola platform dan pemilik karya.

Jika kewajiban royalti memang belum dipenuhi sejak 2016, maka persoalan tersebut menyentuh aspek kepatuhan terhadap hak cipta Indonesia.

"Dalam regulasi tersebut, LMKN merupakan salah satu pihak yang secara eksplisit sebagai pihak yang dapat melaporkan dugaan pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik. Jadi, kami bisa melaporkan masalah ini kepada pemerintah," imbuhnya.

Desakan LMKN agar Netflix segera membayar royalti, menjadi momentum untuk memperjelas tata kelola pemanfaatan musik pada platform streaming digital. Seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia, diharapkan dapat menjalankan kewajiban hak cipta secara transparan dan adil.

"Jika kewajiban telah ditetapkan tetapi tidak kunjung dipenuhi, maka mekanisme hukum yang tersedia harus kami jalankan," kata Bigi.

Bigi menyebut perlindungan hak cipta bukan sekadar menyangkut kepentingan industri musik, namun juga di balik setiap lagu terdapat hak pencipta, musisi, penyanyi, produser dan pemilik hak lain yang memiliki hak ekonomi atas karya mereka.

LMKN telah melakukan kontak dan bertemu secara informal di London beberapa waktu lalu untuk membicarakan tunggakan royalti tersebut. Berdasarkan informasi yg diperoleh LMKN, Netflix telah melaksanakan kewajiban membayar royalti di Philipina dan Thailand dengan nilai mencapai ratusan miliar.

Pewarta: Pamela Sakina
Editor : Riza Fahriza

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Jadi Bos Pengawas Bursa Mineral, Sarjito Yakin Indonesia Bakal Lebih Berdaulat |Republika Online

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sarjito mengungkapkan komitmennya dalam mempersiapkan hadirnya bursa sendiri dalam sektor BMKS. Ia meyakini, dengan lahirnya bursa anyar tersebut, Indonesia bisa lebih berdaulat dalam mengelola kekayaan alam.

“Kita sebagai penghasil contoh nikel terbesar di dunia, tetapi kita tidak pernah bisa menentukan harganya. Harganya ditentukan di yurisdiksi lain, oleh pihak-pihak lain, dan itu ironi. Oleh karena itu, kita mestinya confident untuk membangun bursa sendiri, sehingga di dalam banyak kesempatan juga isu mengenai transfer pricing dan under-invoicing, baik melalui harga dan volume bisa kita kontrol dengan baik, dan at the end semua transaksi akan menjadi referensinya adalah di bursa,” ungkap Sarjito kepada wartawan usai dilantik sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Ia menerangkan, upaya tersebut sejalan dengan amanah dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’. Kehadiran bursa dalam sektor BMKS dinilai merupakan bukti konkret dari amanah tersebut.

“Anda bisa bayangkan kalau itu terjadi, maka InsyaAllah negara kita menjadi makmur. Not only beberapa pihak, tetapi adalah rakyat Indonesia. Karena tentu saja devisa dan juga pajak akan masuk secara proporsional dan profesional. This is the sake of Indonesia, for the sake of Indonesian society, dan ini untuk economic and social justice,” terangnya.

Sarjito menjelaskan, saat ini ia sedang menyiapkan secara lebih matang mengenai dua hal, yakni lahirnya Peraturan OJK (POJK) mengenai BMKS yang tenggat waktunya tinggal sebentar, yakni 17 September 2026, serta kesiapan untuk peluncuran bursanya pada 1 Januari 2027 mendatang.

“At the beginning, kita harus keluarkan POJK dengan meminta persetujuan DPR RI, dan harus diundangkan tanggal 17 September. Itu POJK awal, dan akan menyusul POJK-POJK yang baru. Kemudian kita juga menunggu Peraturan Presiden untuk at the beginning, mineral dan komoditas strategis apa yang akan diperdagangkan,” jelasnya.

Sarjito mengaku belum mengetahui secara jelas komoditas-komoditas strategis yang nantinya diperdagangkan dalam bursa. Ia menegaskan akan menunggu terlebih dahulu keputusan dari Presiden, sembari melakukan pendalaman mengenai potensi-potensi yang bisa dikembangkan.

“Kita menunggu Perpres dulu, kita tentu ingin nanti banyak yang diperdagangkan, tapi it doesn’t work. Tetapi kita ingin gradual, dan mana-mana yang bisa diperdagangkan terlebih dahulu,” tegasnya.

Sembari menunggu Perpres mengenai jenis komoditas strategis tersebut tersebut keluar, Sarjito menyebut, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai bursa anyar tersebut. Ia menyinggung bahwa bursa mengenai mineral dan komoditas strategis nantinya bakal lebih kompleks, dibandingkan bursa saham, sehingga langkah sosialisasi sangat perlu dilakukan dengan masif.

“It is even more complicated dengan di bursa saham. Anda bisa bayangkan, kalau misalnya transfer pricing isunya kan, kalau related party transaction di bursa saham itu yang dirugikan cuma siapa? Pemegang saham minoritas atau independen. Tapi kalau (di BMKS) itu negara,” tuturnya.

Diketahui, Sarjito telah resmi menjadi Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK usai dilantik langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto di Gedung MA, Jakarta pada Rabu (9/9/2026). Ia menyatakan sumpah akan menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk menjadi Anggota Dewan Komisioner, langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun," kata Sarjito saat dilantik.

"Saya bersumpah bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun. Saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota Dewan Komisioner dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab," lanjutnya.

Bupati Shalahuddin pastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Bupati Shalahuddin pastikan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana

Rabu, 9 September 2026 20:08 WIB

Image Print

Bupati Barito Utara Shalahuddin bersama Wabup Felix Sonadie Y Tingan, Sekda Muhlis dan jajaran Dinas PUPR serta Dinas Perkimtan melakukan pengecekan langsung sejumlah pekerjaan pelebaran jalan di Kota Muara Teweh, Rabu (9/9/2026).ANTARA/HO-Diskominfosandi Barito Utara

Muara Teweh (ANTARA) - Bupati Barito Utara,Kalimantan Tengah, Shalahuddin melakukan pengecekan langsung sejumlah pekerjaan pelebaran jalan di Kota Muara Teweh, untuk memastikan pembangunan infrastruktut berjalan sesuai rencana.

Pengecekan tersebut dilakukan Bupati Shalahuddin bersama Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis dan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perkimtan setempat di Muara Teweh, Rabu.

Usai memimpin rapat koordinasi dan konsolidasi bersama Wakil Bupati serta jajaran terkait mengenai perencanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan rombongan langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi dan progres pekerjaan pelebaran jalan, di antaranya di kawasan Tumenggung Surapati depan SMPN 2, Bundaran Bupati lokasi Tugu Panglima Batur, serta kawasan Pasar PBB Muara Teweh.

Bupati mengatakan pengecekan langsung dilakukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan di lapangan.

“Kita ingin memastikan pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan perencanaan, baik dari sisi teknis maupun kondisi di lapangan. Karena pembangunan jalan ini berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” kata Shalahuddin.

Menurutnya, pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi serta perkembangan kawasan perkotaan Muara Teweh.

“Pengawasan harus dilakukan dengan baik. Kita tidak hanya melihat pekerjaannya selesai, tetapi juga harus memperhatikan kualitas dan manfaatnya bagi masyarakat,” tegas Bupati.

Shalahuddin juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan jajaran teknis dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan.

Pewarta : Kasriadi
Editor: Muhammad Arif Hidayat
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Dishub Yogyakarta ingatkan pentingnya uji KIR guna pastikan kelaikan angkutan

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Dishub Yogyakarta ingatkan pentingnya uji KIR guna pastikan kelaikan angkutan

Rabu, 9 September 2026 20:08 WIB

Image Print

Operasi gabungan penegakan hukum terhadap angkutan barang dan orang di satu titik vital Kota Yogyakarta. Selasa (8/9/2026). ANTARA/HO-Dinas Kominfosan Yk.

Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta mengingatkan pentingnya uji KIR bagi kendaraan angkutan barang dan orang guna memastikan kendaraan yang beroperasi di jalan tersebut berada dalam kondisi aman dan laik jalan.

"Uji KIR merupakan prosedur pemeriksaan dan pengujian terhadap kendaraan bermotor tertentu untuk memastikan kendaraan tersebut memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan," kata Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Yogyakarta Ariyanto Agus Cahyono di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, uji KIR bukan sekadar kewajiban administratif yang harus dipenuhi pemilik kendaraan, namun bertujuan memastikan kendaraan bermotor tertentu tersebut dalam kondisi aman dan memenuhi standar keselamatan.

"Dengan demikian, kendaraan yang digunakan untuk aktivitas angkutan diharapkan tidak hanya memenuhi persyaratan dokumen, tetapi juga benar-benar aman ketika digunakan di jalan," katanya.

Menurut dia, pemeriksaan kendaraan bermotor secara berkala menjadi penting karena kondisi kendaraan dapat mengalami perubahan seiring dengan intensitas pemakaian.

Dia menyebut komponen kendaraan yang berkaitan langsung dengan keselamatan, seperti sistem pengereman, kemudi, lampu, hingga komponen pendukung lainnya, perlu dipastikan tetap dalam kondisi yang memenuhi persyaratan.

Lebih lanjut, ia mengatakan dalam memastikan angkutan umum dalam kondisi laik jalan serta memiliki dokumen kendaraan sah, pihaknya menggelar operasi gabungan penegakan hukum terhadap angkutan barang dan orang di satu titik vital Jalan Bantul pada Selasa (8/9).

Menurut dia, operasi gabungan secara khusus menyasar kendaraan angkutan barang maupun angkutan orang yang tidak memenuhi ketentuan administrasi dan kelayakan kendaraan, terutama terkait kewajiban melakukan uji berkala atau uji KIR.

"Operasi menargetkan kendaraan angkutan barang dan orang yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, khususnya terkait kelayakan uji KIR," katanya.

Dalam operasi sekitar 1,5 jam, petugas menjaring sebanyak 24 kendaraan yang diketahui melakukan pelanggaran, mayoritas pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan masa berlaku surat uji KIR yang telah habis.

Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah pengendara yang tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen kendaraan maupun dokumen pengemudi, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Dia mengatakan para pelanggar yang terjaring dalam operasi gabungan tersebut kemudian dilanjutkan ke proses persidangan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

Pewarta : Hery Sidik
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2026