Warta Ekonomi, Jakarta -
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membuka akses pendidikan bagi keluarga miskin dan anak-anak yang belum tersentuh secara optimal oleh pembangunan.
Hal itu disampaikan Saifullah saat menghadiri Wisuda ke-10 UAG University & Welcoming Reception Mahasiswa Baru ke-14 dengan tema “From Knowledge to Global Impact: Advancing Halal Excellence for Indonesia Emas 2045” di Granada Ballroom, Menara 165, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Menurut Saifullah, Sekolah Rakyat secara khusus diperuntukkan bagi keluarga yang berada pada kelompok paling tidak mampu, termasuk mereka yang belum mendapatkan kesempatan yang layak dalam proses pembangunan.
“Sekolah Rakyat ini adalah sekolah yang diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang paling tidak mampu, keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan, keluarga yang belum beruntung, dan keluarga yang prasejahtera,” ujar Saifullah.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat menerapkan sistem pendidikan berasrama atau boarding school. Melalui sistem tersebut, peserta didik memperoleh pendidikan sekaligus pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang ditanggung negara.
“Jadi Sekolah Rakyat itu boarding school, jadi pendidikannya 24 jam, tentu semua ditanggung oleh negara. Inilah cara negara, cara Presiden Pak Prabowo memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar,” katanya.
Saifullah menyebut keluarga yang menjadi sasaran Sekolah Rakyat sebagai the invisible people atau kelompok yang selama ini luput dari perhatian.
“Keluarga inilah yang disebut oleh Bapak Presiden sebagai the invisible people. Penderitaannya tidak nampak oleh kita, tidak nampak oleh negara, tidak nampak di dalam sistem pendataan, dan luput dari perhatian pembangunan,” imbuhnya.
Ia mencontohkan masih terdapat keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Bahkan, ada keluarga yang tidak mampu menebus ijazah anaknya hingga keluarga yang harus bersyukur ketika hanya dapat makan dua kali sehari.
“Bahkan mereka sering kali hanya makan satu kali sehari. Potret-potret seperti inilah yang mendapatkan perhatian khusus dari Bapak Presiden,” kata Saifullah.
Menurut Saifullah, keberpihakan terhadap kelompok masyarakat paling bawah juga merupakan amanat konstitusi. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Ia mengakui perhatian terhadap kelompok masyarakat paling bawah selama puluhan tahun belum sepenuhnya dilakukan secara optimal. Karena itu, pemerintah menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai salah satu instrumen untuk memperluas akses pendidikan.
“Maka, Bapak Presiden menghadirkan Sekolah Rakyat untuk membuka akses seluas-luasnya bagi keluarga-keluarga yang mungkin putra-putrinya putus sekolah, tidak sekolah, atau belum sekolah,” katanya.
Saifullah menyebut data sementara Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan masih terdapat lebih dari 4 juta anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah, maupun belum pernah bersekolah.
Ia memberikan contoh Al Jabar, remaja berusia 16 tahun yang tinggal di Duren Sawit, Jakarta Timur, tetapi hingga kini belum pernah mengenyam pendidikan formal. Kondisi serupa juga dialami adiknya, Al Fatih, yang berusia 12 tahun.
“Potret-potret seperti inilah yang mendapatkan perhatian khusus dari Bapak Presiden,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan awal Sekolah Rakyat, Kementerian Sosial memperoleh dukungan dari berbagai pihak, termasuk Prof. Moh. Nuh dan Prof. Ary Ginanjar Agustian.
Salah satu bentuk dukungan tersebut berupa pemberian fasilitas tes DNA Talent secara cuma-cuma bagi siswa Sekolah Rakyat.
Saifullah mengapresiasi kontribusi tersebut. Menurutnya, pemetaan potensi dan kemampuan anak sejak dini dapat membantu pemerintah dan pendidik mengarahkan siswa sesuai bakat dan kapasitas masing-masing.
“Semua akan mengikuti tes DNA Talent yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pak Ary Ginanjar. Untuk itu, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” kata Saifullah.
Salah satu penerima manfaat Sekolah Rakyat sekaligus penerima beasiswa Universitas Ary Ginanjar adalah Putri. Ia berasal dari keluarga sederhana dengan ayah yang bekerja sebagai penjaga makam.
Putri sebelumnya sempat berhenti sekolah dari SMK Negeri 6 Pontianak dan tidak melanjutkan pendidikan karena ingin membantu perekonomian keluarganya.
“Dulu saya putus sekolah dari SMK 6 Negeri Pontianak, terus saya nganggur. Waktu itu beberapa bulan kemudian saya ditawarkan ke Sekolah Rakyat. Awalnya saya menolak karena orang tua saya kan tidak bekerja, jadi saya ingin membantu orang tua untuk ekonominya di rumah,” ujar Putri.
Namun, dorongan sang ibu membuat Putri akhirnya memilih kembali menempuh pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
“Mama saya bilang, ‘Kamu ke Sekolah Rakyat aja.’ Katanya supaya saya punya masa depan bahagia, senang, dan bisa membahagiakan orang tua,” tuturnya.
Selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat, Putri mengaku mendapatkan berbagai pengalaman serta fasilitas pendidikan dan kebutuhan sehari-hari yang sepenuhnya ditanggung.
“Fasilitas semuanya difasilitasi, seperti makan, terus semuanya. Pokoknya Sekolah Rakyat the best,” katanya.
Saifullah menegaskan pemerintah tidak ingin Sekolah Rakyat hanya menjadi tempat untuk memberikan pendidikan dasar bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Lebih jauh, sekolah tersebut diarahkan menjadi instrumen untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
“Dan tentu ini akan terus kita kembangkan, karena lulusan Sekolah Rakyat, menurut arahan Bapak Presiden, pilihannya hanya dua: menjadi pekerja terampil baik di dalam maupun di luar negeri, yang kedua melanjutkan ke tingkat pendidikan tinggi,” jelasnya.
Ia mengatakan pendidikan di Sekolah Rakyat akan terus diperkuat melalui bimbingan dan pelatihan keterampilan agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Baca Juga: Jangan Lepas Tangan! Komdigi Minta Platform Media Sosial Cegah Misinformasi dan Disinformasi
Pemerintah juga akan memberikan penguatan kemampuan bahasa bagi siswa yang memiliki keinginan menjadi pekerja terampil di luar negeri.
“Ini bagian dari upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan, di mana lulusan Sekolah Rakyat harus menjadi agen perubahan. Itu kata kuncinya,” tegas Saifullah.
Ia berharap lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya mampu mengubah masa depan dirinya sendiri, tetapi juga membawa perubahan bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.
“Mereka bisa menjadi agen perubahan bagi dirinya, bagi keluarga, dan lingkungannya. Bisa jadi pengusaha, bisa memiliki keterampilan untuk bekerja di bidang-bidang tertentu, melalui bimbingan dan pelatihan,” pungkasnya.