Lombok Tengah sebut pengangkatan direksi PDAM sesuai aturan

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menyatakan pengangkatan kembali dua direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tanpa melalui panitia seleksi telah melalui kajian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya di Lombok Tengah, Rabu, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan evaluasi sebelum memutuskan mengangkat kembali dua direksi tersebut.

"Pengangkatan kembali dua direksi ini dilakukan pemerintah merujuk dari salah satu metode proses pengangkatan direksi dan dewan pengawas pada PDAM," katanya.

Menurut Firman, pengangkatan kembali direksi tanpa melalui panitia seleksi dimungkinkan setelah melalui sejumlah tahapan dan memenuhi indikator yang dipersyaratkan.

"Intinya proses tahapan pengangkatan dua direksi itu sudah legal dan tidak berbenturan dengan hukum yang mengaturnya," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan hasil evaluasi, kedua direksi tersebut dinilai layak dan memenuhi persyaratan untuk kembali menduduki jabatannya.

Pemkab Lombok Tengah juga mempertimbangkan kinerja perusahaan selama periode sebelumnya, termasuk dalam pengelolaan keuangan.

Menurut Firman, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan tersebut.

"Bukan hanya pertimbangan itu, ada banyak indikator sebagai bahan pertimbangan pemerintah sehingga mengangkat kembali dua direksi," katanya.

Dua pejabat yang kembali diangkat adalah Bambang Supratomo sebagai Direktur Utama serta Lalu Muh. Lutfi sebagai Direktur Umum dan Keuangan PDAM Lombok Tengah.

Masa jabatan direksi periode sebelumnya berakhir pada Kamis (3/9).

Firman mengatakan pemerintah daerah memberikan sejumlah target kepada jajaran direksi untuk periode berikutnya, antara lain mencari sumber air baru guna memperkuat pasokan kepada pelanggan.

Direksi juga diminta memperluas cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi III DPRD Lombok Tengah Ki Agus Azhar pada Selasa (18/8) meminta pemerintah kabupaten melakukan seleksi ulang secara terbuka terhadap jajaran direksi dan dewan pengawas PDAM karena masa jabatan mereka akan berakhir pada awal September.

Pemkab Lombok Tengah kemudian memilih mekanisme pengangkatan kembali terhadap dua direksi setelah mempertimbangkan hasil evaluasi dan persyaratan yang berlaku.

Pewarta : Akhyar Rosidi
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Plt. Bupati Langkat Tiorita laporkan Blue Night, Gubsu Bobby tegaskan tak boleh beroperasi - ANTARA News Sumatera Utara

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Stabat (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti melaporkan persoalan tempat hiburan malam (THM) Blue Night di Kecamatan Sei Bingai kepada Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution. Pemkab Langkat meminta dukungan Pemprov Sumut untuk memastikan kegiatan usaha tersebut berjalan sesuai ketentuan serta tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Hal itu disampaikan Tiorita saat melakukan audiensi dengan Gubernur Sumut di Ruang Kerja Gubernur, Lantai 10, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (8/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Tiorita menyampaikan bahwa operasional Blue Night sebelumnya telah ditindak dan ditertibkan oleh tim terpadu yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Langkat. Namun, persoalan tersebut kembali menjadi perhatian sehingga diperlukan langkah penanganan dan pengawasan lebih lanjut.

Tiorita berharap dukungan Pemprov Sumut dapat memperkuat langkah Pemkab Langkat dalam memastikan kegiatan usaha tersebut memenuhi ketentuan perizinan, tata ruang, serta tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Menanggapi laporan tersebut, Bobby menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan kegiatan usaha yang tidak memiliki legalitas perizinan maupun yang berpotensi mengganggu Kamtibmas tetap beroperasi.

"Kalau memang izinnya sudah dicabut dan legalitasnya tidak ada, tentu tidak boleh beroperasi. Kita tindak sesuai aturan," tegas Bobby.

Penegasan tersebut menjadi semakin relevan mengingat operasional Blue Night sebelumnya telah menjadi objek penindakan dan penertiban oleh tim terpadu Pemprov Sumut bersama Pemkab Langkat. Karena itu, Bobby meminta persoalan tersebut ditangani secara menyeluruh berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bobby meminta Pemkab Langkat bersama perangkat daerah dan instansi terkait memeriksa seluruh aspek legalitas usaha, mulai dari izin usaha, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga kesesuaian kegiatan dengan tata ruang.

Menurut Bobby, pemerintah tetap mendukung investasi dan kegiatan usaha, namun pelaksanaannya harus sesuai aturan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Investasi kita dukung, tetapi investasi harus sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau tidak sesuai aturan dan mengganggu masyarakat, tidak boleh dibiarkan," ujarnya.

Bobby juga meminta aspek tata ruang di kawasan tersebut dikaji secara menyeluruh, termasuk memastikan pemanfaatan lahan sesuai peruntukan dan tidak bertentangan dengan kebijakan perlindungan lahan pangan maupun ketentuan tata ruang yang berlaku.

Untuk mendukung proses penertiban, Bobby mendorong Pemkab Langkat memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan TNI agar seluruh tahapan berjalan aman, tertib dan sesuai prosedur.

Terkait aksi demonstrasi masyarakat, Bobby menegaskan penyampaian aspirasi merupakan hak masyarakat sepanjang dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan.

"Kalau landasannya jelas sebagai aspirasi masyarakat, tentu kita dengarkan. Tetapi penyampaiannya harus tetap tertib dan jangan sampai mengganggu keamanan," katanya.

Bobby juga menekankan penegakan aturan harus dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih. Setiap kegiatan usaha harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum, termasuk dampak dan manfaatnya bagi masyarakat.

"Kita sebagai pemerintah harus bisa membedakan mana usaha yang memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat, dan mana kegiatan yang justru menimbulkan persoalan. Semua harus berdasarkan aturan," ujar Bobby.

Tiorita menegaskan Pemkab Langkat akan menindaklanjuti arahan tersebut dengan memperkuat koordinasi bersama Pemprov Sumut, aparat penegak hukum dan Forkopimda.

"Kami akan terus melakukan pengawasan dan penertiban sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku. Koordinasi dengan seluruh pihak akan kami perkuat agar penanganannya berjalan aman, tertib dan memberikan kepastian bagi masyarakat," kata Tiorita.

Tiorita hadir didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rudi Kinandung, Kepala Bappeda Litbang Pemkab Langkat Rina Wahyuni Marpaung, Kepala Dinas Pariwisata Pemkab Langkat Nur Elly Heriani Rambe, Kepala Dinas Perhubungan Langkat Arie Ramadhany, Kepala Dinas PTSP Langkat Edi Suratman, Kasatpol PP Langkat Dameka Putra Singarimbun, serta Kepala Dinas Kominfo Langkat Wahyudiharto.

Sementara Gubernur Sumut didampingi Kasatpol PP Sumut Moettaqien Hasrimi, Kepala DPMPTSP Sumut Nurbaiti Harahap, Kepala Biro Hukum Setdaprovsu Aprilla Haslantini Siregar, Kepala Kesbangpol Sumut Mulyono, serta Dirut PT Pembangunan Prasarana Sumut (PPSU) Ferry Indra.Versi ini menurut saya lebih kuat: Bobby tetap menjadi figur utama yang memberikan ketegasan, sementara Tiorita tampil sebagai kepala daerah yang aktif melaporkan dan mengawal persoalan Blue Night sampai ke tingkat provinsi.

Pewarta: Juraidi
Editor : Juraidi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

BNI Salurkan Masker bagi Warga Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyalurkan bantuan kesehatan bagi masyarakat dan fasilitas layanan kesehatan di wilayah Lampung Selatan sebagai respons terhadap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau pada Selasa (8/9/2026). Bantuan yang diberikan berupa masker, vitamin, dan obat-obatan.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, penyaluran bantuan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun fasilitas layanan kesehatan di wilayah terdampak.

"BNI turut prihatin atas kondisi yang dihadapi masyarakat di sekitar wilayah terdampak aktivitas Gunung Anak Krakatau. Kami berupaya memberikan dukungan yang dibutuhkan, khususnya untuk membantu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat selama kondisi tersebut berlangsung," ujar Okki dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (9/9/2026).

Bantuan BNI disalurkan kepada sejumlah penerima manfaat di Lampung Selatan, antara lain RSIA Hidayah Ibu di Kalianda, Puskesmas Rajabasa di Rajabasa serta warga Lingkungan 06 Way Urang di Way Urang. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu fasilitas kesehatan menjaga kesiapan pelayanan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan kesehatan selama aktivitas Gunung Anak Krakatau masih menjadi perhatian.

BNI juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memantau perkembangan situasi dan mengidentifikasi kebutuhan lanjutan masyarakat di wilayah terdampak.

"Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian BNI kepada masyarakat. Kami berharap dukungan yang diberikan dapat membantu kebutuhan warga sekaligus mendukung fasilitas layanan kesehatan agar tetap siap memberikan pelayanan," kata Okki.

Sebagai BUMN dalam ekosistem Danantara Indonesia, BNI terus menjalankan peran sosialnya di tengah masyarakat, termasuk saat terjadi kondisi darurat dan bencana. Komitmen tersebut sejalan dengan semangat HUT ke-80 BNI, Swadharma Bhakti Nagara, untuk terus memberikan kontribusi bagi masyarakat dan negara.

(rah/rah) [Gambas:Video CNBC]

Inspektorat NTB meminta 15 OPD tuntaskan tunggakan Rp9 miliar

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Mataram (ANTARA) - Inspektorat Nusa Tenggara Barat meminta 15 organisasi perangkat daerah menuntaskan tunggakan Rp9 miliar dari temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2025 ke kas daerah.

Inspektur Inspektorat NTB Budi Herman di Mataram, Rabu, mengatakan 15 OPD yang belum menyelesaikan pengembalian tersebut akan dipanggil untuk mengikuti sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

"Sesuai dengan batas waktu 60 hari dari rekomendasi LHP BPK sudah habis, maka sekarang sesuai Permendagri 136 Tahun 2018, kita akan memanggil OPD yang bersangkutan untuk mengikuti sidang majelis," ujarnya.

Ia mengatakan setelah sidang, berita acara akan dibuat melalui aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk memberikan waktu 90 hari kepada OPD terkait menyelesaikan temuan tunggakan.

Apabila dalam jangka waktu tersebut belum diselesaikan, perkara akan diserahkan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk diproses sesuai ketentuan, baik melalui jalur pidana, perdata, maupun tata usaha negara (TUN).

"Tidak ada ruang, uang itu harus dikembalikan apa pun alasannya," tegas Budi.

Baca juga: Kejati NTB pastikan penyidikan korupsi LSMC 2023 butuh audit kerugian

Menurut dia, Inspektorat NTB telah berupaya meminta 15 OPD menyelesaikan temuan tersebut sebelum batas waktu 60 hari sesuai rekomendasi LHP BPK.

Namun, sejumlah OPD menghadapi kendala, terutama dalam penagihan kepada pihak ketiga atau rekanan. Kendala juga ditemukan pada pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola.

"Kendala terutama terkait pekerjaan-pekerjaan dengan pihak ketiga. Kemudian dari OPD yang melakukan swakelola susah melakukan penagihan. Rata-rata pada proyek fisik. Dari total Rp9 miliar tunggakan yang belum selesai, sebagian besar beban ada di PUPR-PKP," ujarnya.

Penilaian tersebut mencakup sejumlah hal, antara lain temuan terkait pokok-pokok pikiran DPRD NTB, hibah, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).

"Semua ini menjadi pijakan tata kelola pemerintahan terkait temuan BPK, mau pokir, hibah, dan PBJ," katanya.

Berdasarkan LHP BPK Semester II Tahun 2025, total temuan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB didominasi kelebihan pembayaran serta kelebihan belanja barang dan jasa.

Pewarta : Nur Imansyah
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026

220 becak listrik bantuan Prabowo disalurkan di Kabupaten Tasikmalaya

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Garut (ANTARA) - Sebanyak 220 unit becak listrik bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai disalurkan sebagai bentuk kepedulian membantu masyarakat yang berprofesi sebagai pengayuh becak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Penerima bantuan becak listrik sebanyak 220 ini mendapat keberkahan dari Presiden RI, terlebih melalui ikhtiar komunikasi yang baik dari Wakil Bupati, bantuan penerima manfaat yang datang ke Tasikmalaya cukup banyak," kata Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin saat penyerahan secara simbolis becak listrik untuk penerima manfaat di Pendopo Tasikmalaya, Rabu.

Ia menuturkan, bantuan becak listrik itu merupakan adanya kepedulian dari Presiden Prabowo yang diberikan kepada warga Kabupaten Tasikmalaya melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN).

Bantuan itu, kata dia, menyasar aspek masyarakat lapisan bawah yang akan memberikan manfaat langsung bagi penerimanya.

"Tidak ada kemanfaatan hidup manusia kecuali mampu memanfaatkan pikiran, tenaga, dan waktu yang dimilikinya untuk melahirkan kebijakan yang tepat, karena pada hakikatnya kita harus saling tolong-menolong," katanya.

Baca juga: Prabowo: Semua becak di Indonesia akan gunakan sepeda motor listrik

Baca juga: Prabowo keluarkan kocek pribadi, bantu pengadaan 2.303 becak listrik

Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi yang mendampingi Bupati Tasikmalaya menambahkan, seluruh penerima bantuan sudah hasil verifikasi berulang dan ketat untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan.

Kriteria utama penerima bantuan becak listrik itu, kata dia, yakni pengayuh becak berusia 55 tahun ke atas, dan masyarakat yang masuk dalam kelompok desil ekonomi bawah.

"Bantuan ini diharapkan bisa betul-betul bermanfaat. Sebelum unit diserahkan, para penerima juga telah mengikuti pelatihan teknis terkait cara penggunaan dan perawatan becak listrik," katanya.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha Yayasan GSN, Mayjen TNI (Purn) Firman Dahlan mengatakan, bantuan becak listrik difokuskan bagi pengayuh becak yang masih memiliki semangat tinggi untuk mencari nafkah, dan diharapkan bantuan tersebut bisa meringankan beban kerjanya.

Penerima manfaat itu, kata dia, sudah diberikan pelatihan teknis untuk mengoperasikannya, dan apabila terdapat kendala teknis maka akan ada mekanik untuk membantunya.

"Unit becak listrik ini juga dilengkapi garansi resmi selama satu tahun," katanya.

Baca juga: Presiden Prabowo beri bantuan 200 becak listrik ke Kediri

Baca juga: 200 becak listrik bantuan Presiden Prabowo tiba di Banyuwangi

Baca juga: Seratus pengemudi becak di Blora terima bantuan becak listrik

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Persib Belum Pernah Kalahkan Persija di Jakarta Selama 40 Tahun

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNN Indonesia --

Persib Bandung belum pernah mengalahkan Persija Jakarta dalam kompetisi resmi jika pertandingan digelar di Jakarta sejak 1986 atau 40 tahun lalu.

Sejak musim pertama era unifikasi liga, antara Perserikatan dengan Galatama, Persija dan Persib sudah 17 kali bentrok di Jakarta dalam pentas kompetisi kasta tertinggi.

Hasilnya, Persib tidak pernah menang. Dari 17 laga itu, lima pertandingan berakhir dengan skor imbang dan sisanya 12 kali Persija meraih kemenangan. 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pilihan Redaksi

  • Presiden Como asal Indonesia Serahkan Kursi UCL ke Penonton 75 Tahun
  • Klasemen Liga Champions usai Madrid dan Man City Menang
  • Mohamad Prapanca: Persija vs Persib Resmi di GBK

Saat pertandingan digelar di Jakarta, ada empat stadion yang pernah digunakan, yakni Stadion Menteng, Stadion Lebak Bulus, Stadion PTIK, dan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).

Dalam lima pertemuan di GBK sejak era kompetisi modern (1995), Persija ditahan imbang empat kali dan menang hanya sekali. Satu-satunya kemenangan itu tercipta pada 30 Oktober 2010.

Bahkan, jika ditarik lebih ke belakang, dalam era Perserikatan, Persija terakhir kali takluk dari Persib dalam kompetisi, di Jakarta, pada 21 Desember 1986. Saat itu Persija kalah 0-1. 

Itulah kemenangan terakhir Persib ketika berhadapan dengan Persija di Jakarta. Namun, untuk pentas turnamen, terakhir kali Persib menang di Jakarta pada 1991 dalam ajang Persija Cup.

Yang menarik, Persib datang ke GBK dengan status juara liga tiga musim berturut-turut. Dalam tiga musim itu, Persija tidak pernah menang di kandang, yakni dua kali imbang dan sekali kalah.

Kedua tim juga sudah bentrok dalam ajang pramusim Piala Presiden 2026. Dalam duel di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali tersebut Maung Bandung menang dengan skor 2-1.

Hasil Laga Persija vs Persib di Jakarta sejak 1995

- 10 Juli 2019: Persija 1-1 Persib (GBK)
- 30 Juni 2018: Persija 1-0 Persib (PTIK)
- 10 Agustus 2014: Persija 0-0 Persib (GBK)
- 27 Mei 2012: Persija 2-2 Persib (GBK)
- 30 Oktober 2010: Persija 3-0 Persib (GBK)
- 25 Maret 2010: Persija 2-2 Persib (GBK)
- 16 Agustus 2007: Persija 1-0 Persib (Lebak Bulus)
- 26 Februari 2006: Persija 0-0 Persib (Lebak Bulus)
- 4 September 2005: Persija 3-0 (wo) Persib (Lebak Bulus)
- 29 September 2004: Persija 1-0 Persib (Lebak Bulus)
- 26 Juni 2003: Persija 3-0 Persib (Lebak Bulus)
- 9 Mei 2002: Persija 2-0 Persib (Lebak Bulus)
- 24 Juni 2001: Persija 3-0 Persib (Lebak Bulus)
- 6 April 2000: Persija 2-1 Persib (Lebak Bulus)
- 29 November 1998: Persija 1-0 Persib (Lebak Bulus)
- 7 Juli 1996: Persija 2-2 Persib (Menteng)
- 16 April 1995: Persija 1-1 Persib (Menteng) 

[Gambas:Video CNN]

(abs/nva)

Diskumdagin Cianjur mencatat 90 KDKMP jalani verifikasi dan validasi - ANTARA News Jawa Barat

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Cianjur (ANTARA) - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagin) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat 90 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjalani verifikasi dan validasi (verval) untuk memastikan gerai serta sarana pendukungnya layak dioperasikan.

Kepala Diskumdagin Kabupaten Cianjur Budhi Rahayu Toyib di Cianjur, Rabu, mengatakan proses verval dilakukan sesuai tahapan yang ditetapkan Kementerian Koperasi, di mana saat ini terdata sudah 203 KDKMP tuntas dibangun di sejumlah kecamatan di Cianjur.

Tim verval tingkat Kabupaten Cianjur telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Cianjur, di mana mereka akan mulai turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap 90 KDKMP yang telah dinyatakan terbangun, berdasarkan hasil verifikasi pihak Agrinas.

"Verval tahap pertama untuk 90 KDMPK yang sudah terbangun, di mana sarana dan prasarananya sudah lengkap, kami koordinasi dengan Kodim selaku koordinator pembangunan, terdata KDKMP yang sudah terbangun sebanyak 203 dari total 360 KDKMP di Cianjur," katanya.

Verval akan dilakukan selama kurang lebih dua pekan, pemeriksaan meliputi kondisi fisik bangunan, ketersediaan barang dan peralatan yang akan digunakan dalam operasional koperasi mulai dari bangunan hingga armada atau kendaraan.

Terdapat tiga kategori hasil verval, KDKMP dinyatakan layak tanpa catatan, layak dengan catatan karena dinilai sudah dapat beroperasi tetapi masih terdapat sejumlah kekurangan, dan belum layak sehingga kekurangan yang ditemukan harus diperbaiki sebelum dilakukan verifikasi ulang.

Setelah 90 KDKMP selesai diverifikasi, ungkap dia, proses tersebut akan dilanjutkan secara bertahap terhadap KDKMP lainnya yang telah terbangun hingga seluruh KDMPK yang ada di Cianjur sebanyak 360 unit dinyatakan layak untuk beroperasi.

"Ketika hasilnya layak dan layak dengan catatan sudah dapat beroperasi, sedangkan yang belum setelah dilakukan perbaikan kelengkapan akan dilakukan verval ulang sampai dinyatakan layak," katanya.

Hasil verifikasi dari tim kabupaten akan disampaikan ke pihak kementerian, hingga saat ini dari total 360 desa/kelurahan yang menjadi sasaran pembangunan KDKMP masih terdapat 159 KDKMP yang belum terbangun.

Berdasarkan informasi dari Kodim selaku koordinator pembangunan fisik, pembangunan terhadap KDKMP tersebut direncanakan mulai dilakukan pada akhir tahun ini, di mana keterlambatan pembangunan karena tidak adanya ketersediaan lahan milik desa.

"Kendala-nya masih mencari tanah yang sesuai dengan kriteria pembangunan, namun ditargetkan dari ratusan desa yang belum sudah dapat dilakukan pembangunan di akhir tahun," katanya.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor : Riza Fahriza

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Polda NTB memutasi 13 perwira di sejumlah jabatan strategis

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Mataram (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Inspektur Jenderal Polisi Kalingga Rendra Raharja memutasi 13 perwira yang bertugas di Polda NTB dan polres jajaran kabupaten/kota.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid di Mataram, Rabu, mengatakan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolda NTB Nomor S/178/IX/KEP/2026 tertanggal 7 September 2026.

"Mutasi ini bagian dari kebutuhan dan penyegaran organisasi," katanya.

Kholid mengatakan para perwira yang dimutasi menempati sejumlah jabatan strategis, mulai dari satuan lalu lintas, kepolisian sektor, pengawasan internal, hingga reserse dan narkoba.

Salah satunya AKP Niko Herdianto yang ditugaskan sebagai Ps. Kasubbag Dumasanwas Itwasda Polda NTB. Sebelumnya, Niko menjabat Kapolsek Sandubaya, Kota Mataram.

Jabatan Kapolsek Sandubaya selanjutnya ditempati AKP Novit Haru Prasetyo yang sebelumnya bertugas sebagai Parik 4 Itbid 2 Itwasda Polda NTB.

AKP Wiwin Widarti yang sebelumnya menjabat Kapolsek Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dimutasi menjadi Kapolsek Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

Posisi Kapolsek Lingsar kemudian ditempati Iptu Ida Ayu Ratih Tirta Dewi yang sebelumnya menjabat Kaurren Urren Subbagrenmin Bidkum Polda NTB.

Sementara itu, AKP Gede Gisyasa yang sebelumnya menjabat Kapolsek Pringgabaya dimutasi menjadi Parik 4 Itbid 2 Itwasda Polda NTB.

Di jajaran lalu lintas, AKP Dany Agung Pratama yang sebelumnya menjabat Paur SIBPKB Subditregident Ditlantas Polda NTB dimutasi menjadi Kasat Lantas Polres Lombok Timur.

Selain itu, Ipda A. A. Ngurah Rai Putra yang sebelumnya menjabat Danton Peleton 1 Kompi 3 Yon Satbrimob Polda NTB ditugaskan sebagai Kaurren Urren Subbagrenmin Bidkum Polda NTB.

Posisi Kasatreskrim Polres Bima kemudian ditempati AKP Pediansyah yang sebelumnya menjabat Kasatresnarkoba Polres Bima.

Sementara itu, jabatan Kasatresnarkoba Polres Bima diisi Iptu Mohammad Fikri Dafa Alfarez yang sebelumnya menjabat Kasatreskrim Polres Bima Kota.

AKP Jahyadi Sirawih yang sebelumnya menjabat Kasatresnarkoba Polres Bima Kota dimutasi menjadi Kasatreskrim Polres Bima Kota.
 

Pewarta : Dhimas Budi Pratama
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Purbaya Jamin Cicilan Utang Kopdes ke Bank Negara Tak Akan Gagal Bayar

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin pemerintah tidak akan gagal bayar cicilan kredit pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Hal itu disampaikan Purbaya usai menggelar pertemuan bersama Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Jakarta, Rabu (9/9).

Purbaya menjelaskan pembayaran cicilan utang akan dilakukan Kementerian Keuangan setelah menerima surat permintaan pembayaran dari Kementerian Koperasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita akan memastikan bahwa tidak akan ada kegagalan bayar sehingga perbankan akan tetap keadaannya. Nanti Pak Menteri Koperasi akan mengirim surat ke saya permintaan pembayarannya dan dengan syarat-syarat yang dijanjikan beliau," ujar Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (9/9).

Ia mengatakan cicilan kredit tersebut nantinya langsung ditransfer ke rekening Himbara sesuai permintaan Kementerian Koperasi. Purbaya juga memastikan dana untuk pembayaran cicilan telah tersedia dalam anggaran.

"Uangnya ada, kan selama ini dianggarkan. Jadi, bukan bukan ABT, bukan dana bank, memang sudah ada disediakan," katanya.

Selain menjamin pembayaran kredit, pemerintah juga sepakat membentuk satgas untuk mengawal pemanfaatan Kopdes Merah Putih. Satgas tersebut akan memastikan operasional koperasi berjalan maksimal, termasuk dalam penyaluran barang-barang subsidi pemerintah.

"Kami bertiga sepakat untuk membentuk satu satgas yang bisa memanfaatkan keadaan adanya Kopdes Merah Putih secara maksimal, termasuk penyaluran barang-barang subsidi di sana dipastikan hanya lewat sana," jelas Purbaya.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan satgas tersebut juga akan melibatkan Purbaya dan Dony. Tim akan memperkuat pengawasan penggunaan infrastruktur Kopdes Merah Putih untuk penyaluran barang subsidi pemerintah.

"Pak Menteri Keuangan bersama Pak Dony juga tim ini nanti ikut, Pak Menteri Keuangan ikut memastikan nanti supaya utilitas atau penggunaan ini, termasuk kepastian barang-barang subsidi itu menggunakan infrastruktur pemerintah yang namanya sekarang Kopdes Merah Putih, begitu. Tadi yang kita sepakati tadi juga itu, tim bersama," pungkas Ferry.

Sementara itu, Kementerian Koperasi akan melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap Kopdes Merah Putih sebelum mengajukan pembayaran kepada Kementerian Keuangan. Pembayaran cicilan nantinya dilakukan berdasarkan surat pengajuan dari Kementerian Koperasi.

[Gambas:Video CNN]

(lau/pta)

Cara cek Desil Bansos di cekbansos.kemensos.go.id: Cukup pakai NIK KTP - ANTARA News Jawa Barat

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Bandung (ANTARA) - Pada akhir-akhir ini, masyarakat dibuat bingung mengenai posisi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mendadak berubah atau naik-turun. Kementrian Sosial (Kemensos) menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi akibat masuknya data dari BKKBN yang belum terverifikasi penuh sekitar 12 juta.

Kemensos memfasilitasi masyarakat untuk mengecek tingkatan desil tersebut secara mandiri melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Layanan ini hanya memerlukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP dan dapat diakses kapan saja.

Masyarakat yang ingin mengetahui status kesejahteraan maupun status bansos dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

  • Akses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id melalui ponsel.
  • Masukkan16 digit NIK KTP.
  • Masukkan karakter kode verifikasi (captcha) yang muncul di layar.
  • Tekan tombol “Cari Data”.

Setelah pencarian selesai, sistem akan menampilkan data profil pengguna yang mencakup informasi tingkatan desil hingga status penerimaan bantuan. Berikut beberapa bansos yang dapat diterima bagi beberapa desil yang memenuhi kualifikasi:

Sembako / BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai
BPNT akan diberikan untuk membantu kelompok masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan gizi pokok sehari-hari. Biasanya berbentuk uang elektronik atau uang tersebut dikirim ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan hanya dapat ditukarkan di warung gotong royong (e-warong) atau agen bank tertentu.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Secara tidak langsung program ini kurang lebih sama dengan program sembako. Hal yang membedakan penerima bantuan wajib memenuhi syarat atau komitmen di bidang kesehatan dan pendidikan. Uang biasanya dikirim langsung ke rekening bank negara milik penerima melalui KKS.

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)

Program ini merupakan layanan kesehatan gratis menggunakan BPJS Kesehatan khusus untuk fakir miskin dan orang tidak mampu. Pada program ini iuran bulanan dibayar penuh oleh pemerintah dan penerima otomatis masuk ke dalam kelas tiga. Program ini dapat dilakukan kepada beberapa rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Kategori desil 1 hingga 4 menjadi kelompok prioritas penerima bantuan sosial, sementara desil 5 hingga 10 mewakili tingkat kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi.

Melalui layanan pengecekan mandiri ini, masyarakat diharapkan dapat lebih proaktif dalam memastikan hak dan status kepesertaannya. Langkah ini tidak hanya membantu menekan angka kekeliruan distribusi bantuan, tetapi juga menjadi wujud nyata pemenuhan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat yang berhak.

Pewarta: Karen Virginia Syiefa*Qya Aidi Adha
Editor : Riza Fahriza

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.