Mentan: Penindakan impor beras ilegal lindungi petani, jaga swasembada - ANTARA News Jawa Timur

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi penindakan impor beras ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan sebagai upaya melindungi petani dan menjaga keberlanjutan swasembada beras nasional.

“Jangan melihat jumlahnya, dampaknya. Kita sudah swasembada, tapi masih ada selundupan,” kata Amran dalam konferensi pers penindakan impor ilegal beras, garam, dan balpres di Jakarta, Selasa.

Amran menilai masuknya beras secara ilegal berpotensi merugikan serta menurunkan motivasi petani dalam negeri untuk terus berproduksi.

“Karena petani demotivasi kalau kita impor. Nah, ini selundupan bukan dampak nilainya, tapi bisa demotivasi,” ujar dia.

Dalam paparan Kementerian Pertanian berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia pada 2025 tercatat sebesar 34,69 juta ton atau meningkat 4,07 juta ton dibandingkan 30,62 juta ton pada 2024. Kenaikan produksi tersebut setara 13,29 persen secara tahunan.

Amran menekankan penindakan terhadap impor ilegal tetap penting meski jumlah barang yang masuk relatif kecil karena dampaknya terhadap petani dapat lebih besar daripada nilai barang yang ditindak.

Ia juga mengapresiasi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas penindakan tersebut serta menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menjaga sektor pangan.

“Kami mengapresiasi dan bangga pada Pak Menteri Keuangan, dan Pak Dirjen Bea Cukai, bisa menangkap beras ilegal, impor ilegal. Karena yang dikorbankan adalah petani kita dan bukan sedikit, 115 juta orang,” ucap Amran.

Mentan menegaskan kerja sama antarlembaga perlu terus dijaga dalam menghadapi praktik masuknya impor pangan secara ilegal.

“Demi Merah Putih kita maju bersama, kita kolaborasi,” kata dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama melaporkan Bea Cukai melakukan empat penindakan pada Agustus–September 2026 di Perairan Selat Malaka, Pelabuhan Tanjung Perak, kawasan berikat di Bogor, dan Pelabuhan Tanjung Priok.

Dari rangkaian penindakan tersebut, Bea Cukai mengamankan 30 kontainer berisi beras dan garam yang tidak sesuai dengan pemberitahuan kepabeanan serta sekitar 1.435 bal pakaian yang diduga bekas.

Nilai keseluruhan barang yang ditindak diperkirakan mencapai Rp27,34 miliar.

Dalam salah satu kasus di Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur, sebanyak 15 kontainer berisi barang impor asal India diberitahukan dalam dokumen pabean sebagai amonium klorida.

Namun, hasil pemeriksaan fisik menemukan 202.450 kilogram (kg) beras dan 211.000 kg garam. Pemeriksaan laboratorium Bea Cukai Surabaya kemudian mengonfirmasi barang tersebut merupakan beras dan garam.

Nilai barang dalam 15 kontainer tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp7,85 miliar.

Bea Cukai telah mengamankan barang bukti untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Proses penyidikan akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Korwas PPNS Polri dan Kejaksaan RI.

Pewarta: Aria Ananda
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Jasa Marga Suntik Modal Rp6,5 Triliun ke Anak Usaha untuk Bangun Tol dan Jembatan

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Oleh: Keterbukaan informasi

Selasa, 22 September 2026, 11:56 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) menyuntikkan modal Rp6,54 triliun kepada PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) melalui anak usahanya, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT).

Mengutip keterbukaan informasi BEI, Selasa (22/9/2026), penyertaan modal dalam bentuk shareholder loan (SHL) tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bridging refinancing JJC 2026 serta kebutuhan operasional lainnya.

Dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol beserta fasilitas pendukungnya.

Secara keseluruhan, Jasa Marga menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar Rp12 triliun hingga akhir 2026, termasuk untuk investasi proyek jalan tol.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono mengatakan realisasi capex hingga semester I 2026 masih sesuai rencana. Perseroan memperkirakan total capex investasi dapat mencapai sekitar Rp12 triliun hingga akhir tahun.

“Serapan capex hingga tahun ini sangat tergantung pada kondisi realisasi di lapangan. Namun kami estimasikan bahwa capex investasi sampai dengan akhir tahun 2026 ini mencapai sekitar Rp12 triliun,” ujar Rivan.

Di tengah minimnya tender ruas tol baru, Jasa Marga akan tetap fokus mengembangkan dan mengoptimalkan bisnis jalan tol yang sudah ada.

“Kami pastikan Jasa Marga tidak semata-mata berorientasi pada penambahan ruas baru, tapi juga memastikan bahwa setiap peluang investasi yang dipertimbangkan dapat memberikan nilai tambah dan mendukung keberlanjutan bisnis,” tegasnya.

Kejar Penyelesaian Jogja-Bawen

Dari sisi proyek, Jasa Marga menargetkan Jalan Tol Jogja-Bawen Seksi 6 Ambarawa-Junction Bawen sepanjang 5,21 kilometer dapat selesai dan beroperasi pada akhir 2026.

Rivan mengatakan ruas tersebut kini memasuki tahap Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO).

Baca Juga: Jasa Marga Target Tol Jogja-Bawen Seksi 6 Beroperasi Akhir 2026

Baca Juga: Jasa Marga (JSMR) Raup Laba Rp1,90 Triliun pada Semester I-2026

Selain Seksi 6, JSMR juga tengah menyelesaikan Simpang Susun (SS) Banyurejo di Seksi 1 Sleman-Banyurejo. Proses Provisional Hand Over (PHO) ditargetkan berlangsung pada akhir September setelah seluruh pekerjaan selesai.

Jalan Tol Jogja-Bawen sendiri memiliki enam seksi dengan total panjang sekitar 75,62 kilometer, dari Sleman hingga Junction Bawen yang terkoneksi dengan Tol Semarang-Solo.

Jasa Marga juga menyiapkan sekitar 61 kilometer ruas tol baru untuk dioperasikan secara bertahap pada awal 2027. Selain Jogja-Bawen, proyek tersebut mencakup Tol Probolinggo-Banyuwangi dan Tol Jogja-Solo.

Pada Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 49,68 kilometer, ruas Probolinggo-Situbondo Barat telah selesai. Sementara itu, ULFO tengah dilakukan untuk ruas Paiton-Besuki sebagai persiapan operasional awal 2027.

Untuk Tol Jogja-Solo, ruas Kartosuro-Prambanan telah beroperasi secara komersial. Adapun konstruksi ruas Prambanan-Maguwoharjo serta Trihanggo-Junction Sleman masih berlangsung dengan target pengoperasian secara bertahap pada 2027.

PLT Bupati Langkat Terima audiensi Batalyon 8 Marinir Harimau Putih - ANTARA News Sumatera Utara

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Stabat (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, SH menitipkan keamanan dan ketertiban sembilan kecamatan wilayah pesisir Kabupaten Langkat kepada jajaran Marinir Batalyon Marinir 8 Harimau Putih.

Pesan tersebut disampaikan Tiorita saat menerima audiensi jajaran Batalyon Marinir 8 Harimau Putih di Ruang Kerja Kantor Wakil Bupati Langkat, Senin (21/9/2026).

Audiensi tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Langkat dan TNI, khususnya dalam menjaga keamanan serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Pertemuan juga dilakukan dalam rangka persiapan menyambut HUT ke-81 TNI tahun 2026.

Pasiops Batalyon Marinir 8 Harimau Putih, Kapten Marinir Arif Prabowo, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bersilaturahmi dengan Plt. Bupati Langkat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat.

Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan serta memperkuat koordinasi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung keamanan dan kepentingan masyarakat.

“Kami dari TNI yang bertugas di Batalyon Marinir 8 Harimau Putih siap selalu membantu menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Langkat,” tegas Arif.

Menanggapi hal tersebut, Tiorita menyampaikan apresiasi atas keberadaan dan kontribusi Batalyon Marinir 8 Harimau Putih di Kabupaten Langkat. Ia secara khusus mengingat kembali peran personel Marinir dalam membantu penanganan musibah banjir yang melanda sejumlah wilayah Langkat pada 2025 lalu.

“Kami mengapresiasi kerja dan bantuan Marinir dalam penanganan banjir 2025 lalu. Semoga kehadiran Marinir Harimau Putih di Langkat semakin memberikan manfaat bagi masyarakat ke depannya,” ujar Tiorita.

Dalam pertemuan tersebut, Tiorita juga menitipkan perhatian khusus terhadap sembilan kecamatan yang berada di wilayah pesisir Langkat. Menurutnya, kawasan pesisir memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri sehingga membutuhkan perhatian serta sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Mari kita jaga bersama sembilan kecamatan daerah pesisir di Kabupaten Langkat dari berbagai potensi tindak kejahatan,” tegas Tiorita.

Tiorita berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Langkat dan TNI dapat terus diperkuat, tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga dalam menghadapi berbagai kondisi yang berpotensi mengganggu keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan jajaran TNI, sehingga keberadaan Batalyon Marinir 8 Harimau Putih semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Langkat.

Turut hadir Sekda Langkat Amril, Staff Ahli Bupati Syahrizal, Faizal Rizal Matondang, Tengku Muhammad Auzai, Inspektur Langkat Basrah Pardomuan, Kepala BPKAD Langkat M. Iskandarsyah, Kepala Bapenda Mulyani, Kepala Dinas Kominfo Langkat Wahyudiharto, Kepala Dinas PPKB dan PPA Indri Nugraheni, Kepala Kesbangpol Faisal Badawi, serta Kepala Dinas Perhubungan Arie Ramadhany.

Dari jajaran Marinir hadir Pasiops Kapten Marinir Arif Prabowo, Pasintel Rizal Ardiansyah, Dankima Kapten Marinir Chalvin Sahusilawane, Pasilog Kapten Marinir Junaidi Saputra, dan Wadanki E Eko Kurniawan.

Pewarta: Imam Fauzi
Editor : Juraidi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Daftar 13 Kepala Daerah Kabupaten/Kota Terjaring OTT KPK 2026

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjaring 13 kepala daerah tingkat kabupaten/kota melalui operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2026. Mereka terdiri dari satu wali kota dan 12 bupati.

Rangkaian OTT yang menjerat kepala daerah dimulai pada Januari dan kembali terjadi hingga September. Terbaru, KPK menangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena.

Berikut daftar kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang terjaring OTT KPK:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wali Kota Madiun Maidi

KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam OTT pada 19 Januari 2026. Maidi kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dengan modus fee proyek, dana Corporate Social Responsibility (CSR), dan gratifikasi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU KPK) menuntut Maidi dengan hukuman penjara selama 7 tahun 2 bulan. Ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp205 juta dengan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 90 hari.

Perkaranya sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Bupati Pati Sudewo

Bersamaan dengan giat di Madiun, tim KPK lainnya juga menangkap tangan Bupati Pati Sudewo atas kasus dugaan pemerasan dalam jabatan calon perangkat desa. Dalam operasi senyap itu, KPK menemukan uang miliaran rupiah diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Sebanyak empat orang akhirnya ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mereka ialah Sudewo; Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono; Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono; dan Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken.

Bupati Pati nonaktif Sudewo (tengah) berjalan menuju mobil tahanan. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Keempatnya diduga memeras calon perangkat desa dengan total uang yang diamankan sekitar Rp2,6 miliar.

Pilihan Redaksi

• Bobby Buka Suara soal Kelakar 'Ondim, Ongkos Dimuka' ke Bupati Langkat
• Istri Koruptor Terbit Rencana Perangin Angin Jadi Plt Bupati Langkat
• KPK soal Marak OTT Bupati: Kami Tak Menarget dan Cari Kesalahan Orang

Selain perkara tersebut, Sudewo juga dijerat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan saat masih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

Terbaru, JPU KPK menuntut Sudewo dengan pidana 8 tahun 6 bulan penjara atas dua perkara tersebut. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (21/9), jaksa juga menuntut denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp3,67 miliar.

Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq

KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq dalam OTT pada 3 Maret 2026 terkait dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Fadia kemudian ditetapkan sebagai tersangka tunggal. Dalam perkara tersebut, KPK menyebut perusahaan yang dibentuk suami dan anak Fadia, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), menerima uang sedikitnya Rp46 miliar dari sejumlah proyek di Kabupaten Pekalongan.

KPK menyebut perusahaan yang dibentuk suami dan anak Fadia, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), menerima uang sedikitnya Rp46 miliar dari sejumlah proyek di Pekalongan.

Dalam persidangan yang berlangsung sejak Agustus 2026, Fadia juga didakwa menerima gratifikasi sekitar Rp2,9 miliar dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Ia juga didakwa terkait penerimaan dari proyek-proyek yang dikerjakan PT RNB.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (tengah) berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Merah Putih, Jakarta. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari

Satu pekan berikutnya, KPK kembali menggelar OTT dengan menangkap Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Muhammad Fikri Thobari. OTT tersebut dilakukan sejak Senin (9/3) malam. Sejumlah barang bukti diduga terkait perkara yang ditemukan meliputi dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), dan uang tunai Rp756,8 juta.

Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menetapkan bupati Fikri dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Tahun Anggaran (TA) 2025-2026.

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman

Selanjutnya pada pertengahan Maret 2026, KPK menangkap 27 orang termasuk Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, atas kasus dugaan tindak pidana pemerasan dan penerimaan lainnya Tahun Anggaran 2025-2026.

Bupati Auliya bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Sadmoko Danardono ditetapkan KPK sebagai tersangka.

KPK menduga para tersangka meminta sejumlah uang dari tiap perangkat daerah di Kabupaten Cilacap dengan "target setoran" mencapai Rp750 juta. Uang itu hendak dijadikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pihak eksternal.

Kabupaten Cilacap memiliki 25 perangkat daerah, 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan 20 Puskesmas.

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Pada bulan April 2026, KPK memproses hukum Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya yang bernama Dwi Yoga Ambal atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya tahun anggaran 2025-2026. Kasus ini dibongkar KPK lewat OTT pada 10 April 2026.

KPK mengungkapkan modus yang dilakukan Gatut adalah dengan menggunakan dua bentuk surat pernyataan untuk mengikat bawahannya.

Pertama, surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Kedua, surat pernyataan tanggung jawab atas pengelolaan anggaran di masing-masing satuan kerjanya.

Surat pernyataan mundur dari jabatan dan ASN itu sengaja dibuat Gatut tanpa tanggal, serta salinannya tidak diberikan.

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (kanan) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK. (ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/nz)

Bupati Muara Enim Edison

Pada Senin, 8 Juni 2026, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, Edison dan sembilan orang lain. Lima orang di antaranya berasal dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

OTT tersebut dibarengi dengan penyegelan di kantor dinas di Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Salah satu yang disegel ialah Kantor Dinas Pendidikan.

Sebanyak empat orang akhirnya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait sejumlah pengadaan dan penerimaan gratifikasi, termasuk bupati Edison.

Sementara tiga orang tersangka lainnya ialah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani; pihak swasta yang merupakan keponakan bupati, Adi Triadi; dan pihak dari PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi.

Dalam operasi senyap tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti diduga terkait perkara berupa uang senilai Rp2 miliar.

Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby

Pada akhir Juni, KPK menggelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Bupati Suhardiman Amby kemudian menyerahkan diri ke KPK bersama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing, Zulkarnain.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles atas kasus dugaan suap jabatan.

Suhardiman juga diproses hukum atas dugaan penerimaan lainnya berkaitan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Jakarta, CNN Indonesia –

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjaring 13 kepala daerah tingkat kabupaten/kota melalui operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2026. Mereka terdiri dari satu wali kota dan 12 bupati.

Rangkaian OTT yang menjerat kepala daerah dimulai pada Januari dan kembali terjadi hingga September. Terbaru, KPK menangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena.

Berikut daftar kepala daerah tingkat kabupaten/kota yang terjaring OTT KPK:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wali Kota Madiun Maidi

KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam OTT pada 19 Januari 2026. Maidi kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dengan modus fee proyek, dana Corporate Social Responsibility (CSR), dan gratifikasi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU KPK) menuntut Maidi dengan hukuman penjara selama 7 tahun 2 bulan. Ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp205 juta dengan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 90 hari.

Perkaranya sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Bupati Pati Sudewo

Bersamaan dengan giat di Madiun, tim KPK lainnya juga menangkap tangan Bupati Pati Sudewo atas kasus dugaan pemerasan dalam jabatan calon perangkat desa. Dalam operasi senyap itu, KPK menemukan uang miliaran rupiah diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Sebanyak empat orang akhirnya ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mereka ialah Sudewo; Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono; Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono; dan Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken.

Bupati Pati nonaktif Sudewo (tengah) berjalan menuju mobil tahanan. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Keempatnya diduga memeras calon perangkat desa dengan total uang yang diamankan sekitar Rp2,6 miliar.

Pilihan Redaksi

• Bobby Buka Suara soal Kelakar 'Ondim, Ongkos Dimuka' ke Bupati Langkat
• Istri Koruptor Terbit Rencana Perangin Angin Jadi Plt Bupati Langkat
• KPK soal Marak OTT Bupati: Kami Tak Menarget dan Cari Kesalahan Orang

Selain perkara tersebut, Sudewo juga dijerat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan saat masih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.

Terbaru, JPU KPK menuntut Sudewo dengan pidana 8 tahun 6 bulan penjara atas dua perkara tersebut. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (21/9), jaksa juga menuntut denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp3,67 miliar.

Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq

KPK menangkap Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq dalam OTT pada 3 Maret 2026 terkait dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Fadia kemudian ditetapkan sebagai tersangka tunggal. Dalam perkara tersebut, KPK menyebut perusahaan yang dibentuk suami dan anak Fadia, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), menerima uang sedikitnya Rp46 miliar dari sejumlah proyek di Kabupaten Pekalongan.

KPK menyebut perusahaan yang dibentuk suami dan anak Fadia, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), menerima uang sedikitnya Rp46 miliar dari sejumlah proyek di Pekalongan.

Dalam persidangan yang berlangsung sejak Agustus 2026, Fadia juga didakwa menerima gratifikasi sekitar Rp2,9 miliar dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Ia juga didakwa terkait penerimaan dari proyek-proyek yang dikerjakan PT RNB.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (tengah) berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Merah Putih, Jakarta. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari

Satu pekan berikutnya, KPK kembali menggelar OTT dengan menangkap Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Muhammad Fikri Thobari. OTT tersebut dilakukan sejak Senin (9/3) malam. Sejumlah barang bukti diduga terkait perkara yang ditemukan meliputi dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), dan uang tunai Rp756,8 juta.

Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menetapkan bupati Fikri dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait suap ijon proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Tahun Anggaran (TA) 2025-2026.

Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman

Selanjutnya pada pertengahan Maret 2026, KPK menangkap 27 orang termasuk Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, atas kasus dugaan tindak pidana pemerasan dan penerimaan lainnya Tahun Anggaran 2025-2026.

Bupati Auliya bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Sadmoko Danardono ditetapkan KPK sebagai tersangka.

KPK menduga para tersangka meminta sejumlah uang dari tiap perangkat daerah di Kabupaten Cilacap dengan "target setoran" mencapai Rp750 juta. Uang itu hendak dijadikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pihak eksternal.

Kabupaten Cilacap memiliki 25 perangkat daerah, 2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan 20 Puskesmas.

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Pada bulan April 2026, KPK memproses hukum Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya yang bernama Dwi Yoga Ambal atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya tahun anggaran 2025-2026. Kasus ini dibongkar KPK lewat OTT pada 10 April 2026.

KPK mengungkapkan modus yang dilakukan Gatut adalah dengan menggunakan dua bentuk surat pernyataan untuk mengikat bawahannya.

Pertama, surat pernyataan mundur dari jabatan dan mundur dari ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Kedua, surat pernyataan tanggung jawab atas pengelolaan anggaran di masing-masing satuan kerjanya.

Surat pernyataan mundur dari jabatan dan ASN itu sengaja dibuat Gatut tanpa tanggal, serta salinannya tidak diberikan.

Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (kanan) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK. (ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/nz)

Bupati Muara Enim Edison

Pada Senin, 8 Juni 2026, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, Edison dan sembilan orang lain. Lima orang di antaranya berasal dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

OTT tersebut dibarengi dengan penyegelan di kantor dinas di Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Salah satu yang disegel ialah Kantor Dinas Pendidikan.

Sebanyak empat orang akhirnya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait sejumlah pengadaan dan penerimaan gratifikasi, termasuk bupati Edison.

Sementara tiga orang tersangka lainnya ialah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani; pihak swasta yang merupakan keponakan bupati, Adi Triadi; dan pihak dari PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi.

Dalam operasi senyap tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti diduga terkait perkara berupa uang senilai Rp2 miliar.

Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby

Pada akhir Juni, KPK menggelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau. Bupati Suhardiman Amby kemudian menyerahkan diri ke KPK bersama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing, Zulkarnain.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles atas kasus dugaan suap jabatan.

Suhardiman juga diproses hukum atas dugaan penerimaan lainnya berkaitan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Daftar 13 Kepala Daerah Kabupaten/Kota Terjaring OTT KPK 2026

KPK menangkap 13 kepala daerah dalam OTT sepanjang 2026, termasuk wali kota dan bupati, terkait dugaan korupsi dan pemerasan. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Bupati Langkat Syah Afandin

Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim terjaring OTT KPK pada awal Juli. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama tim suksesnya Yaqub Abdhal Al Mu'arif dalam kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Langkat tahun 2025-2026.

KPK turut menemukan barang bukti dugaan tindak pidana berupa uang senilai ratusan juta rupiah yang merupakan bagian dari fee proyek yang diberikan oleh pihak swasta kepada bupati.

KPK menduga Syah menerima suap sedikitnya Rp800 juta. Selain itu, penyidik mengusut dugaan gratifikasi sedikitnya Rp3,5 miliar yang antara lain berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta Camat di Kabupaten Langkat.

Bupati Langkat Syah Afandin digiring menuju mobil tahanan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Bupati Sukoharjo Etik Suryani

Pada Kamis, 9 Juli malam, KPK menggelar OTT di Kabupaten Sukoharjo, Solo dan Wonogiri dengan menangkap tangan 18 orang termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani.

Bupati Etik bersama Kepala BPKAD Richard Tri Handoko dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Tri Mulyo ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan.

Mereka kini sudah dilakukan penahanan selama 20 hari pertama hingga 29 Juli 2026 dan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f dan Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pilihan Redaksi

• Bupati Ponorogo Sugiri Divonis 6,5 Tahun di Kasus Suap Jabatan
• KPK Klaim Tak Dapat Intervensi Terkait OTT di Kabupaten Bogor
• KPK Ungkap OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Terkait Proyek Jalan

KPK juga menemukan barang bukti diduga terkait tindak pidana berupa uang tunai Rp6,4 miliar, mata uang asing dalam bentuk dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, Yen, Ringgit, dan Bath senilai Rp7,5 miliar, serta logam mulia 100 gram sebanyak 25 keping atau total 2,5 kilogram senilai Rp7,3 miliar.

Perkara ini masih bergulir di tahap penyidikan.

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ditangkap KPK dalam OTT pada 20 Juli. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Sudirman dan Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument Alvonsus Gani.

KPK mengusut dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, suap, serta gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Dalam operasi senyap ini, KPK turut menemukan dan mengamankan barang bukti senilai kurang lebih Rp9,06 miliar.

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro

KPK menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada akhir Juli. Anom diduga melakukan pemerasan kepada bawahannya.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebut bahwa Anom melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya, Mohammad Haris atau Gus Haris (GHA). Total yang dikumpulkan sebesar Rp 1,98 miliar.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak dan uang sekitar Rp2 miliar.

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena

Terbaru, KPK menangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena dalam OTT pada Senin (21/9). Penangkapan itu merupakan OTT ke-21 KPK sepanjang 2026.

Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi tersebut. Lima orang ditangkap di Jakarta, delapan orang di Sulawesi Utara, dan satu orang di Gorontalo.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan OTT ini berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara yang berkaitan dengan proyek-proyek di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Dalam peristiwa tangkap tangan itu, Budi menyebut pihaknya juga turut mengamankan barang bukti uang tunai dengan total nilai mencapai ratusan juta rupiah.

[Gambas:Photo CNN]

Said Didu Bongkar Rapor Seminggu Menkeu Suahasil: Kecewa Berat, Jauh dari Ekspektasi!

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Selasa, 22 September 2026, 11:55 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Sekretaris BUMN sekaligus pegiat media sosial Said Didu menyoroti kinerja Suahasil Nazara setelah ditunjuk sebagai Menteri Keuangan. Penilaian tersebut disampaikan setelah Suahasil menjalankan jabatan Menkeu selama sekitar tujuh hari.

Said Didu menyoroti kondisi pasar keuangan yang menurutnya justru menunjukkan tekanan. Ia menyebut harga saham dan nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan.

"Harga saham dan nilai tukar rupiah terus anjlok," tulis Said Didu melalui akun X pribadinya, dikutip Selasa (22/9/2026).

Komentar tersebut disampaikan Said Didu setelah menyinggung sambutan terhadap Suahasil di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia menyebut Suahasil mendapat sambutan besar setelah sebelumnya disebut sebagai sosok penyelamat oleh mantan Staf Khusus Menteri Keuangan era Sri Mulyani, Yustinus Prastowo.

"Hasil kerja Menkeu (Pak Suhasil) yang disambut gegap gempita oleh korps @KemenkeuRI dan dianggap penyelamat Negara dan Kemenkeu oleh Pak @prastow," tulisnya.

Di pasar valuta asing, rupiah ditutup melemah 89 poin atau 0,50 persen pada perdagangan Senin (21/9/2026), dari Rp17.758 menjadi Rp17.847 per dolar AS. Kurs JISDOR Bank Indonesia pada hari yang sama berada di level Rp17.813 per dolar AS.

Dalam bahan yang disampaikan, pelemahan rupiah tersebut dikaitkan dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang turut mendorong harga minyak dunia menembus US$100 per barel.

Sementara di pasar saham, Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memberlakukan perubahan batas harga saham terendah. Mulai Senin (28/9/2026), batas minimum harga saham turun dari Rp50 menjadi Rp1 per saham.

Sekretaris Perusahaan BEI Elsierra Putri Yosita mengatakan perubahan tersebut memungkinkan saham yang sebelumnya berada di harga Rp50 diperdagangkan dalam rentang yang lebih luas.

"Saham yang sebelumnya berada pada harga Rp50, dapat diperdagangkan dengan rentang harga yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas price discovery, mendorong peningkatan likuiditas, serta memberikan fleksibilitas pelaku pasar dalam pengelolaan portofolio investasinya," ujar Elsierra.

Baca Juga: Ekonom Ingatkan Suahasil Soal Risiko Kebijakan Fiskal ke Kelas Menengah

Hingga 31 Desember 2026, BEI tetap mempertahankan ARB asimetris sebesar 15 persen untuk saham dengan harga di atas Rp10. Sementara saham dengan harga Rp1 sampai Rp10 akan memiliki batas ARA dan ARB sebesar Rp1.

Untuk saham di atas Rp10 hingga Rp200, ARA ditetapkan 35 persen dan ARB 15 persen. Adapun saham di atas Rp200 hingga Rp5.000 memiliki ARA 25 persen dan ARB 15 persen, sedangkan saham di atas Rp5.000 memiliki ARA 20 persen dan ARB 15 persen.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Christian Andy
Editor: Christian Andy

Irish Bella dan Haldy Sabri Rayakan Ulang Tahun ke-6 Air Rumi

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Jadi intinya...

• Irish Bella dan Haldy Sabri merayakan ulang tahun ke-6 Air Rumi bertema balap mobil.
• Perayaan dihadiri keluarga besar, termasuk adik dan kakak sambung Air Rumi.
• Momen ini istimewa karena Irish Bella sedang menantikan anak ketiga mereka.

Liputan6.com, Jakarta - Irish Bella dan Haldy Sabri merayakan momen spesial ulang tahun putra sulung mereka, Air Rumi Akbar, yang genap berusia enam tahun pada 18 September 2026 lalu. Momen perayaan ini baru dibagikan Haldy Sabri lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada Senin, 21 September 2026, dengan tema balap mobil lengkap dengan dekorasi bernuansa hitam, merah, dan putih khas dunia racing.

Momen bahagia ini semakin lengkap karena dirayakan bersama keluarga besar, mulai dari sang adik, Amala Puti Sabai Akbar, hingga kakak-kakak sambung Air Rumi dari pihak Haldy Sabri. Berikut potret lengkap perayaan ulang tahun Air Rumi yang keenam.

Bertema Balap

Irish Bella, Haldy Sabri, Air Rumi, serta kakak-kakak sambungnya berpose bersama di atas panggung dengan latar backdrop bertuliskan "AIR RUMI is turning 6", lengkap dengan dekorasi ban mobil serta balon warna biru dan merah di sekelilingnya. Air Rumi tampil mengenakan setelan racing suit hitam-merah lengkap dengan nomor 06, menandakan usianya yang baru genap enam tahun.

Momen Air Rumi Meniup Lilin Kue Ulang Tahun

Air Rumi meniup lilin di atas kue bersusun bertema balap mobil dengan tulisan "AIR RUMI" serta hiasan miniatur mobil merah, disaksikan oleh kakak-kakak sambungnya yang tampak antusias mendampingi dari dekat.

Air Rumi dan Amala Kompak Berbusana Racing

Air Rumi dan sang adik, Amala, tampil kompak mengenakan busana bertema balap, dengan Air Rumi memakai racing suit hitam-merah dan Amala mengenakan dress merah bermotif Route 66, sementara Irish Bella tampak merapikan pakaian keduanya dengan penuh kasih sayang. Perayaan ulang tahun Air Rumi kali ini turut menjadi momen kebersamaan yang semakin berkesan bagi keluarga besar Irish Bella dan Haldy Sabri, mengingat pasangan ini juga tengah menantikan kehadiran anggota keluarga baru usai Irish Bella dikabarkan tengah mengandung anak ketiga mereka.

Keluarga Kompak Memasuki Ruangan Pesta

Momen kebersamaan keluarga saat memasuki ruangan pesta, dengan Haldy Sabri melambaikan tangan ke arah kamera sembari menggandeng Air Rumi, diikuti Irish Bella yang menggandeng Amala serta kakak-kakak sambung di belakangnya.

Happy Birthday, Air Rumi!

Lewat unggahannya, Haldy Sabri turut menuliskan ucapan penuh kasih sayang untuk sang putra. "Selamat ulang tahun anak lanang, semoga tambah pinter dan sehat terus ya," tulis Haldy Sabri dalam keterangan unggahannya.

Perayaan ulang tahun Air Rumi kali ini turut menjadi momen kebersamaan yang semakin berkesan bagi keluarga besar Irish Bella dan Haldy Sabri, mengingat pasangan ini juga tengah menantikan kehadiran anggota keluarga baru usai Irish Bella dikabarkan tengah mengandung anak ketiga mereka.

Selamat ulang tahun, Air Rumi. Semoga selalu sehat, bahagia, dan tumbuh menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua serta seluruh keluarga besar.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

Sinopsis Film Keluarga Suami adalah Hama di Vidio, Dilema Suami antara Istri dan Keluarga

Polresta Palangka Raya limpahkan dua tersangka karhutla ke kejaksaan

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Polresta Palangka Raya limpahkan dua tersangka karhutla ke kejaksaan

Selasa, 22 September 2026 11:54 WIB

Jajaran Satreskrim Polresta Palangka Raya, pada saat menyerahkan dua tersangka karhutla, kepada Kejari setempat, Selasa (22/9). ANTARA/HO-Polresta Palangka Raya.

Palangka Raya (ANTARA) - Satuan Reserse Kriminal Polresta Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menyerahkan dua tersangka kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Palangka Raya.

“Penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tahapan dalam proses penegakan hukum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21,” kata Kasatreskrim Polresta Palangka Raya, Kompol Eka Palti Arie Putra Hutagaol, Selasa.

Dia menjelaskan, dua tersangka yang diserahkan masing-masing berinisial Al dan WA. Keduanya sebelumnya menjalani proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana karhutla di wilayah Kota Palangka Raya.

Perkara tersebut berkaitan dengan kebakaran lahan yang terjadi pada Senin (17/8) sekitar pukul 18.00 WIB di Jalan Kalibata Ujung atau Jalan George Obos XIV Gang Kenanga, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

“Selanjutnya, tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti berada pada pihak penuntut umum untuk proses hukum berikutnya,” ucapnya.

Eka melanjutkan, kasus tersebut sebelumnya terungkap setelah adanya video kejadian kebakaran yang beredar melalui media sosial. Peristiwa itu kemudian diproses oleh Unit V Tipidter Satreskrim Polresta Palangka Raya hingga tahap penyidikan.

Dalam penyerahan tahap II tersebut, penyidik turut menyerahkan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara dugaan karhutla tersebut kepada JPU.

“Barang bukti yang diserahkan berupa satu buah korek api merek Tokai warna biru, satu buah senter kepala, satu bungkus abu dan arang sisa pembakaran, serta satu buah flashdisk merek Toshiba warna putih berkapasitas 2 GB,” ujarnya.

Selain barang-barang tersebut, flashdisk yang diserahkan kepada JPU berisi rekaman video berdurasi 17 detik yang berkaitan dengan kejadian kebakaran lahan tersebut.

Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Jalan Diponegoro Nomor 19, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.

Pewarta : Rajib Rizali
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Anggota DPRD Kalsel dorong generasi muda perkuat Wasbang - ANTARA News Kalimantan Selatan

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Banjarmasin (ANTARA) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Hj Dewi Damayanti dorong generasi muda provinsinya perkuat wawasan Kebangsaan atau Wasbang. 

"Penguatan Wasbang bagi generasi muda kita penting, terlebih di globalisasi atau era internet yang seakan tanpa pembatas lagi," ujar "Srikandi" Partai Golkar tersebut ketika dikonfirmasi, Selasa. 

Dorongan penguatan Wasbang bagi generasi muda tersebut saat Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Ideologi Pancasila atau Sosrev di SMA PGRI 1, Kelurahan Sungai Jingah Banjarmasin. 

Dalam Sosrev kali ini, politikus perempuan asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin bertema ; "Penguatan Empat Pilar Kebangsaan".

Menurut Dewi, usia sekolah momentum paling tepat untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan sebelum generasi muda benar-benar terjun ke kehidupan bermasyarakat

Ia berharap, agar para siswa tidak hanya memahami keempat pilar tersebut sebagai pengetahuan, tetapi juga menjadikannya bagian dari karakter diri. 

"Tantangan zaman sekarang jauh lebih kompleks, sehingga benteng ideologi harus dibangun sejak di bangku sekolah," demikian Dewi Damayanti. 

Turut mendampingi jalannya Sosrev, dua narasumber berkompeten Erini Junita Sari dan  Hj Hanifah, keduanya membawa perspektif masing-masing dalam mengupas empat pilar yang menjadi fondasi negara.

Empat pilar tersebut yakni Pancasila, Undang Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.

Suasana Sosrev berlangsung hidup. Para siswa tampak antusias mengajukan pertanyaan, mulai dari cara menangkal hoaks, menghadapi intoleransi, hingga bagaimana menjaga persatuan di lingkungan sekolah yang beragam. 

Diskusi menegaskan, bahwa isu kebangsaan masih relevan dan menarik bagi generasi muda.‎ Melalui kegiatan tersebut hendaknya para siswa SMA PGRI 1 Sungai Jingah dapat tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat — siap menjadi penerus yang menjaga Indonesia tetap utuh dalam keberagaman.

Baca juga: Sosrev Suripno angkat peran komunikasi dalam wasbang

Pewarta: Syamsuddin Hasan
Editor : Imam Hanafi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Trump Temui dan Puji Mamdani: Anda Akan Jadi Wali Kota Hebat

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Wali Kota New York Zohran Mamdani dalam pertemuan singkat menjelang Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Diberitakan AFP, Trump mengatakan kepada Mamdani bahwa wali kota termuda di New York City itu bakal menjadi pemimpin hebat di masa depan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semoga Anda akan menjadi wali kota yang hebat. Saya bisa mengatakan Anda akan menjadi wali kota yang hebat, dan Anda sudah memulai dengan baik," kata Trump kepada Mamdani dalam konferensi pers pada Senin (21/9).

Trump bertemu dengan Mamdani untuk membahas masalah penegakan hukum imigrasi serta proyek perumahan bernilai miliaran dolar.

Ini merupakan pertemuan ketiga mereka setelah Mamdani terpilih sebagai wali kota New York pada November 2025 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Sebelum Mamdani resmi menjabat, Trump, yang merupakan Republikan, berulang kali menyerang Mamdani, seorang Demokrat, dengan menyebutnya "gila" dan "komunis".

Kendati begitu, sejak bertemu secara resmi, kedua pemimpin secara mengejutkan justru menjalin hubungan hangat.

"Kami mengapresiasi komitmen Presiden terhadap kota ini," kata Mamdani dalam konferensi pers.

Mamdani menyampaikan pertemuannya dengan Trump membahas sejumlah hal, mulai dari nasib imigran hingga proposal pembangunan 12 ribu rumah yang membutuhkan dana federal sebesar US$21 miliar (sekitar Rp375 triliun).

Mamdani mengakui ada banyak perbedaan pendapat antara dia dan Trump, namun ia berkomitmen untuk terus berkomunikasi dengan sang Presiden.

"Kami berdiskusi tentang pendekatan yang sangat berbeda, keyakinan yang sangat berbeda, dan saya akan terus berdiskusi dengan Presiden, dan sejujurnya dengan siapa saja yang dapat memberikan bantuan kepada warga kota ini," kata Mamdani.

Pertemuan Trump dan Mamdani terjadi ketika jaringan televisi utama AS memboikot liputan presiden sebagai protes atas keputusannya melarang tiga media, CNN, MS Nows, dan Politico, memasuki Gedung Putih.

Mamdani mengatakan telah memberi tahu Trump bahwa semua pers akan dipersilakan hadir di konferensi pers bersama mereka, yang diadakan di depan kediaman resmi wali kota.

(blq/bac)

Sempat viral, Polisi ratakan gubuk sarang narkoba di Silindak - ANTARA News Sumatera Utara

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Sergai (ANTARA) - Respons cepat dilakukan Polres Serdang Bedagai (Sergai) bersama Polsek Kotarih setelah informasi dugaan lokasi peredaran dan penyalahgunaan narkoba viral di media sosial Facebook.

Petugas gabungan Satresnarkoba Polres Sergai dan Unit Reskrim Polsek Kotarih langsung melakukan Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Dusun I Bahgerger, Desa Tarean, Kecamatan Silindak, Rabu (16/9).

Setibanya di areal perkebunan sawit milik Marid Ginting sekitar pukul 16.30 WIB, petugas menemukan dua unit gubuk. Di sekitar lokasi ditemukan sejumlah plastik klip transparan bekas serta alat hisap sabu.

Tidak menemukan pelaku maupun pengguna narkoba di lokasi, petugas kemudian menghadirkan kepala dusun, pemilik lahan, serta Sinta Dame Purba yang sebelumnya menyampaikan informasi melalui media sosial.

Setelah dilakukan musyawarah dan mendapat persetujuan pemilik lahan, kedua gubuk tersebut akhirnya dimusnahkan dengan cara dibakar hingga rata pada pukul 17.10 WIB.

Kasat Narkoba Polres Sergai AKP Erikson David, SH.MH melalui Kasi Humas Polres Sergai AKP Bringin Jaya, SH. MH Selasa (22/9/2026) membenarkan tindakan tersebut.

“Polres Sergaib bersama Polsek jajaran tidak akan memberikan ruang bagi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum kami,” tegasnya.

Menurutnya, pemusnahan gubuk dilakukan agar lokasi tersebut tidak kembali dimanfaatkan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba yang dapat meresahkan masyarakat.

Ia juga mengajak masyarakat aktif melaporkan jika menemukan dugaan peredaran maupun penggunaan narkoba di lingkungannya.

“Peran aktif masyarakat sangat kami butuhkan demi menciptakan situasi kamtibmas yang aman, kondusif, dan bersih dari narkoba,” pungkasnya.

Pewarta: Darmawan
Editor : Akung

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.