Selasa, 22 September 2026, 11:50 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Pegiat politik, sosial, dan ekonomi Arif Wicaksono menilai Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), justru akan mengecilkan nilai politiknya sendiri apabila berpasangan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2029.
Menurutnya, Dedi Mulyadi tidak membutuhkan Gibran untuk meningkatkan daya saing politiknya. Sebaliknya, putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu yang dinilai akan memperoleh keuntungan apabila berhasil menggandeng KDM.
Penilaian tersebut merujuk pada hasil survei Media Survei Nasional (Median) yang menunjukkan elektabilitas Dedi Mulyadi mencapai 19,8 persen, sementara Gibran hanya berada di angka 2 persen.
"KDM nggak butuh Gibran. Yang butuh justru sebaliknya. Kalau KDM rela jadi pasangan itu, artinya dia sendiri yang ngecilin nilainya: 19,8% berbanding cuma 2%. KDM apa mau dipinjam popularitasnya?" tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Selasa (22/9).
Berdasarkan survei Median, Prabowo Subianto memimpin simulasi terbuka calon presiden dengan elektabilitas 32,2 persen. Dedi Mulyadi berada di urutan kedua dengan 19,8 persen, disusul Anies Baswedan di posisi ketiga dengan 19,5 persen. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hanya memperoleh 2 persen dukungan.
Baca Juga: Geger! Denny Indrayana Bikin Terobosan Hukum, Proses Pemakzulan Gibran Disebut Bisa Lebih Cepat
Adapun dalam simulasi semi terbuka calon presiden, Prabowo Subianto meraih elektabilitas 32,4 persen. Dedi Mulyadi mendapat 20,6 persen, Anies Baswedan mengantongi 20,5 persen, sedangkan Gibran Rakabuming Raka mencatatkan elektabilitas sebesar 2,6 persen.
Survei tersebut dipublikasikan pada 1 September 2026 berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2026.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan atas potensi risiko bencana hidrometeorologi, menghadapi awal musim hujan yang diprakirakan masuk pada November dan Desember 2026.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, memaparkan sebanyak 185 zona musim (ZOM) atau 24,66 persen luas daratan Indonesia, memasuki musim hujan pada November, disusul 266 ZOM atau 17,3 persen daratan pada Desember.
"Awal musim hujan tahun ini di 529 zona musim atau 61,08 persen daratan mengalami kemunduran dibandingkan rata-rata klimatologinya," kata dia.
Ardhasena menekankan hal yang patut diwaspadai adalah periode antara awal masuknya musim hujan dengan puncak musim hujan yang terbilang sangat singkat dan berdekatan.
Puncak musim hujan diproyeksikan terkonsentrasi pada Desember 2026 (155 ZOM), Januari 2027 (162 ZOM), dan Februari 2027 (190 ZOM), dengan durasi musim hujan pada 482 ZOM diprediksi lebih pendek dari kondisi normal.
"Periode antara masuknya musim hujan dengan puncak relatif dekat dan durasinya lebih pendek, sehingga kita perlu mewaspadai lonjakan curah hujan yang berpotensi memicu banjir dan tanah longsor," ujarnya.
Meskipun durasinya lebih pendek, BMKG mencatat akumulasi curah hujan selama musim hujan 2026/2027 pada 510 ZOM (69,7 persen daratan) berada pada kategori normal dan 147 ZOM (18,5 persen daratan) di atas normal.
Untuk itu, BMKG menerbitkan serangkaian rekomendasi lintas sektor, mulai dari penyesuaian jadwal tanam varietas pendek di sektor pangan, optimalisasi daya tampung drainase dan waduk di sektor air serta energi, hingga penguatan mitigasi bencana hidrometeorologi dan penanganan risiko demam berdarah di sektor kesehatan.
Prakiraan musim hujan hingga potensi bencana hidrometeorologi basah khususnya banjir, tanah longsor, puting beliung ini patut untuk menjadi perhatian serius lintas sektoral.
Berdasar historis kebencanaan tahun sebelumnya pada periode November-Desember, hujan intensitas sangat deras yang diperparah oleh Siklon Senyar memicu banjir dan tanah longsor berdampak signifikan atas jumlah korban - kerusakan infrastruktur di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BMKG ingatkan untuk waspadai potensi bencana November-Desember
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Uploader : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) - World Boxing Association (WBA) memerintahkan duel wajib antara juara dunia kelas super menengah (76,2kg) WBA Jaime Munguia melawan penantang wajib Bektemir Melikuziev.
"Munguia dari Meksiko harus menjalani pertarungan wajib untuk pertahanan sabuk juaranya melawan penantang wajib Melikuziev," demikian pernyataan WBA melalui media sosial resminya yang dipantau di Jakarta, Selasa.
WBA memberikan waktu 30 hari kepada kedua kubu untuk mencapai kesepakatan terkait pertarungan tersebut. Batas waktu negosiasi ditetapkan hingga 21 Oktober mendatang.
Jika kedua pihak gagal mencapai kesepakatan, WBA dapat memerintahkan proses penawaran tertutup atau purse bid sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Munguia saat ini memiliki rekor profesional 46 kemenangan dan dua kekalahan, dengan 35 kemenangan di antaranya diraih melalui knockout (KO).
Petinju berjuluk "Tatanka" itu berhasil merebut sabuk juara dunia kelas super menengah WBA setelah mengalahkan Jose Armando Resendiz melalui kemenangan angka mutlak dalam 12 ronde pada Mei 2026 di T-Mobile Arena, Las Vegas.
Sementara itu, Melikuziev memiliki rekor 17 kemenangan dan satu kekalahan, dengan 11 kemenangan diraih melalui KO. Petinju asal Uzbekistan tersebut mendapatkan status penantang wajib setelah sebelumnya memenangkan duel eliminator WBA melawan Darius Fulghum.
Melikuziev kemudian memperkuat posisinya dengan menghentikan Sena Agbeko melalui technical kncokout (TKO) pada ronde ketujuh dalam pertarungan yang berlangsung pada Februari 2026. Hasil tersebut membuatnya tetap berada dalam persaingan perebutan gelar dunia kelas super menengah.
Dengan perintah terbaru WBA tersebut, Munguia diwajibkan menghadapi Melikuziev sebagai penantang resmi. Melikuziev saat ini menempati peringkat pertama kelas super menengah WBA dan berstatus official mandatory challenger.
Duel tersebut akan menjadi kesempatan bagi Melikuziev untuk merebut gelar dunia pertama dalam karier profesionalnya, sedangkan Munguia akan berusaha mempertahankan sabuk WBA yang baru diraihnya.
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Uploader : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Moskow (ANTARA) - Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar mendorong Organisasi Kantor Berita Asia-Pasifik (OANA) membentuk mekanisme kerja permanen untuk memperkuat verifikasi berita lintas negara dalam menghadapi penyebaran disinformasi yang semakin diperparah oleh kecerdasan buatan (AI).
“Disinformasi bukan lagi semata persoalan media, melainkan akselerator berbagai risiko global. Jika disinformasi bergerak tanpa batas, maka kebenaran harus bergerak lebih cepat, bersama-sama,” kata Benny saat menjadi pembicara pertama pada sesi pembukaan Approaches to Counteracting the Spread of Disinformation and Fake News dalam Pertemuan Tahunan OANA ke-65 di Moskow, Rusia, Senin.
Benny menyampaikan materi bertajuk Navigating the Information Landscape in the Age of AI: Countering Disinformation, Strengthening Verification, and Building Public Trust di hadapan perwakilan kantor berita anggota OANA.
Dalam paparannya, ia menekankan bahwa teknologi AI telah mengubah proses penciptaan, distribusi, dan penerimaan informasi secara mendasar.
Menurut dia, AI generatif memungkinkan pembuatan teks, gambar, suara, dan video sintetis dalam skala besar, termasuk deepfake yang semakin sulit dibedakan dari materi autentik.
Kondisi tersebut dapat mempercepat penyebaran narasi palsu, memperbesar polarisasi sosial, menggerus kepercayaan terhadap media dan institusi, serta meningkatkan risiko bahaya dalam situasi pemilu, bencana, konflik, dan krisis kesehatan.
“AI harus diperlakukan sekaligus sebagai risiko dan alat verifikasi. Teknologi dapat membantu newsroom mempercepat pendeteksian, penerjemahan, pemeriksaan fakta, dan analisis pola, tetapi akuntabilitas editorial manusia tetap tidak dapat ditawar,” ujar Benny.
Ia mencontohkan Indonesia sebagai gambaran besarnya tantangan tersebut di kawasan Asia-Pasifik.
Indonesia memiliki sekitar 230 juta pengguna internet, 331 juta koneksi seluler aktif, dan sekitar 180 juta identitas pengguna media sosial, sehingga narasi palsu dapat beredar dengan cepat di tengah masyarakat yang semakin mengandalkan perangkat seluler dan platform digital.
Benny mengatakan pergeseran konsumsi berita ke media sosial dan platform video membuat sistem rekomendasi algoritmik semakin menentukan informasi yang dilihat, dipercaya, dan dibagikan publik.
Karena itu, katanya, kantor berita harus memperkuat kecepatan verifikasi sekaligus memastikan informasi terkonfirmasi tetap mudah ditemukan masyarakat di tengah arus konten algoritmik.
“Bagi 41 anggota OANA, tantangan ini adalah panggilan untuk membangun ketahanan informasi bersama: memperkuat jurnalisme terpercaya, mempercepat verifikasi lintas batas, dan membangun tanggung jawab bersama untuk melindungi kepercayaan publik,” kata Benny.
Dalam forum tersebut, ANTARA juga menawarkan penguatan peran OANA dari jaringan pertukaran berita menjadi jaringan integritas informasi kawasan.
Usulan itu antara lain mencakup pembentukan jaringan verifikasi cepat dan sistem peringatan dini lintas negara, pertukaran metadata forensik untuk mendeteksi deepfake, penguatan literasi media lintas bahasa, standar etika AI bersama, serta kerja sama untuk lisensi konten yang adil dengan perusahaan AI.
Benny menambahkan bahwa kerja sama tersebut harus dapat menjembatani perbedaan kapasitas antarnegara dan model pendanaan kantor berita, baik yang dibiayai negara, berbasis layanan publik, komersial, maupun menggunakan model campuran.
Kerja sama perlu didasarkan pada bukti yang dapat diuji, tata kelola transparan, pendanaan berkelanjutan, serta jaminan bahwa sumber pembiayaan tidak memengaruhi kesimpulan editorial.
Mantan Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah RI itu juga mengusulkan pembentukan gugus tugas OANA untuk AI dan disinformasi yang bersifat permanen, memiliki pendanaan memadai, dan bekerja secara operasional, bukan hanya melalui pertemuan seremonial.
Gugus tugas itu diharapkan dapat menyusun protokol respons krisis, berbagi bukti, memperkuat kapasitas newsroom, dan memperluas perlindungan terhadap integritas informasi di kawasan.
Sesi pertama Pertemuan Tahunan OANA turut menghadirkan pembicara dari Mehr News Agency dan Islamic Republic News Agency (IRNA) dari Iran, Bakhtar News Agency dari Afghanistan, serta perwakilan ANO “Dialog” dari Federasi Rusia.
OANA merupakan organisasi media yang menghimpun 41 kantor berita dari 35 negara di kawasan Asia-Pasifik. Pertemuan di Moskow tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan 65 tahun berdirinya OANA.
Kawasan Asia-Pasifik mencakup sekitar dua pertiga informasi yang beredar di seluruh dunia, sehingga OANA memiliki potensi besar untuk memengaruhi ekosistem informasi global.
Baca juga: 35 kantor berita Asia Pasifik bahas penanganan disinformasi di Moskow
Baca juga: Delegasi Kantor Berita Asia Pasifik bertemu PM Vietnam
Pewarta: Andika Wahyu Widiantoro
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNN Indonesia --
Fraksi PDIP di DPR menerima aduan dari sejumlah organisasi, seperti Walhi dan perwakilan kelompok masyarakat soal sejumlah kasus kerusakan lingkungan di beberapa daerah, Senin (21/9).
Perwakilan kelompok datang dari sejumlah daerah mulai Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Aceh.
"Ada pesisir, nelayan, petani, ya, ada juga kaum, di masyarakat di kota yang digusur di Jakarta. mungkin ini pas waktunya karena mungkin di Jakarta ada Pak Pramono nanti bisa langsung direct," kata pengurus Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Eknas Walhi, Dana Prima Tarigan di kompleks parlemen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kholid, perwakilan Front Kebangkitan Petani Nelayan di Banten Utara misalnya, mengadukan persoalan konflik lahan di wilayahnya akibat proyek strategis nasional (PSN) PIK 2. Menurut Kholid, status PSN menyebabkan warga kesulitan mempertahankan lahan mereka.
Dia pun mendorong DPR mangkaji ulang tata ruang di Banten. Sebab, perubahan tersebut dinilai tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
"Tanah-tanah kami digusur, dirampas, dengan angka-angkanya yang tidak ridho sama ridho. Mau nggak mau, dijual nggak dijual, kita urug. kita beli dengan harga yang semena-mena," kata dia.
Kemudian Hatta, warga Indramayu, yang mengadukan dampak PSN terhadap 2 ribu KK dan lahan milik warga. Padahal, ribuan warga mulai Bekasi, Karawang, Subang hingga Indramayu banyak bergantung ke area pesisir.
"Sedangkan kami bukan fakir miskin, bukan anak yatim, dan bukan korban bencana alam. Di sana kami punya garapan yang selama ini sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan 50 tahun lebih," kata Hatta.
Sementara, warga Marunda, Jakarta Utara, Jan Torpa Saribu, mengadukan penggusuran yang dialami warga Marunda Kepu. Dia meminta DPR RI ikut memberi perhatian terhadap persoalan yang telah dilaporkan ke sejumlah lembaga tersebut.
"Udah ke Komnas HAM, udah ke LBHI, udah ke DPRD, melaporkan masalah eh, penggusuran mafia tanah di Marunda Kepu," kata Jan.
Sekretaris Fraksi PDIP, Dolfie OFP memastikan sejumlah aspirasi tersebut akan dibawa dalam rapat-rapat di Komisi. Kata Dolfie, pihaknya akan meminta pemerintah menuntaskan sejumlah permasalahan warga di daerah mereka.
"Nah, itu kan kita nanti lihat dari sisi regulasi, dari sisi kebijakan itu sampai sejauh mana keberpihakan pemerintah. Ya rekomendasinya paling maksimal perintah kepada pemerintah untuk mengatasi hal ini di dalam kesimpulan rapat kerja dengan mitra-mitra di komisi," ujar Dolfie.
(thr/fra)
Pelantikan merupakan tahapan lanjutan yang bertumpu pada keabsahan pencalonan, bukan instrumen untuk memulihkan cacat yang melekat pada proses pencalonan tersebut.
Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memeriksa sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dengan salah satu pokok persoalan yang diajukan pemohon terkait pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda penyampaian permohonan digelar di MK, Jakarta, dipantau daring Senin (21/9) malam.
Perkara tersebut diajukan 12 pemohon, termasuk mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana, dengan Bambang Widjojanto sebagai salah satu kuasa hukum.
Para pemohon mempersoalkan penerapan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden. Kuasa hukum pemohon mendalilkan persyaratan pendidikan tersebut wajib dipenuhi sejak pendaftaran dan penetapan pasangan calon.
"Menyatakan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden," ujar Bambang di hadapan Majelis Hakim MK.
Dalam persidangan, Denny mendorong MK membuka ruang pembuktian untuk menguji pemenuhan syarat pendidikan tersebut. Ia menilai pelantikan pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan administratif yang dipersoalkan pemohon.
"Pelantikan merupakan tahapan lanjutan yang bertumpu pada keabsahan pencalonan, bukan instrumen untuk memulihkan cacat yang melekat pada proses pencalonan tersebut," ujar Denny.
Denny juga mempersoalkan proses penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menurutnya diterbitkan pada 6 Agustus 2019 dalam waktu kurang dari 24 jam. Ia mempertanyakan dokumen kelulusan yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut.
"Ada surat keterangan penyetaraan yang terindikasi diterbitkan Kemendikbud Ditjen Dikdasmen secara super kilat hanya kurang dari satu hari, yang tepatnya kurang dari 24 jam pada tanggal 6 Agustus 2019 yang hingga permohonan diajukan tidak kunjung dibuktikan apa saja dokumen kelulusan yang mendasarinya," ujar Denny.
Menurut Denny, persoalan tersebut berkaitan dengan Pasal 1 angka 7 Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 mengenai dokumen pendukung penyetaraan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma.
Ia juga mempersoalkan Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur pengecualian bukti kelulusan sekolah menengah atas bagi kandidat yang bersekolah di luar negeri dan telah memiliki ijazah perguruan tinggi.
Denny mengatakan ketentuan pengecualian tersebut tidak terdapat dalam regulasi Pilpres 2009, 2014, dan 2019. Ia juga mempersoalkan ketentuan tersebut karena, menurut dia, tidak tercantum dalam draf uji publik maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR pada September 2023.
Para pemohon mendalilkan kepemilikan ijazah perguruan tinggi tidak dengan sendirinya menggugurkan persyaratan pendidikan SLTA atau sederajat.
Denny merujuk pada putusan MK dalam sengketa Pilkada di Pesawaran dan Nias Selatan yang menurut dia mendiskualifikasi calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat kelulusan SLTA meskipun memiliki gelar S1 atau S2.
Selain persoalan tersebut, para pemohon meminta MK menguji konsekuensi hukum apabila dalil mereka mengenai syarat pendidikan dinyatakan terbukti. Mereka meminta, antara lain, pembatalan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden serta sejumlah keputusan KPU terkait Pemilu 2024.
Denny menilai persoalan pemenuhan syarat pencalonan berada dalam ranah sengketa pemilu (electoral dispute), bukan mekanisme pemberhentian dari jabatan atau pemakzulan.
"Gibran tidak bisa menggunakan Pasal 7a karena yang bersangkutan sedari awal tidak pernah memenuhi syarat pendidikan. Sehingga yang dilakukan adalah pembatalan sebagai calon wakil presiden atau diskualifikasi," ujar Denny.
Para pemohon juga menyadari permohonan PHPU tersebut diajukan setelah melewati tenggang waktu pengajuan sengketa hasil pemilu. Mereka meminta MK tetap membuka ruang pemeriksaan untuk menguji persoalan yang mereka ajukan.
MK menjadwalkan sidang berikutnya pada Rabu (23/9) pukul 19.00 WIB, dengan agenda mendengarkan jawaban KPU selaku Termohon, keterangan Bawaslu, serta keterangan Pihak Terkait.
Baca juga: KIP tegaskan putusan soal ijazah Jokowi dan Gibran bersifat netral
Baca juga: Hoaks! KPU benarkan Gibran membeli ijazah palsu di Australia
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) - Granit Xhaka dipastikan absen membela Timnas Swiss pada UEFA Nations League bulan ini setelah gelandang Sunderland tersebut terseret dalam penyelidikan terkait dugaan sertifikat vaksin COVID-19 palsu.
“Dalam beberapa hari terakhir, muncul pemberitaan lama terkait persoalan saya ini. Saya ingin membereskannya sendiri,” ujar Xhaka melalui akun Instagramnya pada Senin (21/9).
Xhaka mengaku saat itu masih memiliki keraguan terhadap vaksin COVID-19. Kondisi tersebut membuatnya mengambil keputusan yang kini ia sesali.
“Terkait vaksin COVID-19, saya pribadi saat itu masih ragu dan berpikir dua kali soal itu. Saya tidak percaya dengan vaksin dan dihantui kekhawatiran serta ketakutan,” kata Xhaka.
“Saat emosi saya tidak stabil, saya memilih membeli sertifikat itu ketimbang bertanya kepada ahlinya. Hari ini saya merasa tindakan itu salah. Itu kesalahan besar. Saya menyesal,” katanya.
Xhaka sebelumnya masuk dalam skuad pelatih Murat Yakin untuk menghadapi Makedonia Utara, Skotlandia, dan Slovenia di Nations League.
Namun, ia kemudian memilih tidak bergabung dengan timnas selama proses investigasi berlangsung.
Baca juga: Zinedine Zidane umumkan skuad Prancis, panggil lima nama baru
Kasus tersebut tengah diselidiki Kantor Kejaksaan Luzern dalam beberapa pekan terakhir. Persoalan ini bermula setelah Xhaka dinyatakan positif COVID-19 pada 2022 dan harus menjalani karantina selama sebulan.
Setahun kemudian, Xhaka mendapatkan sertifikat vaksin dari seorang dokter di Luzern yang kini diduga menerbitkan sertifikat secara tidak sah. Pengacara dokter tersebut membantah tuduhan itu dengan menyatakan kliennya memang telah memberikan vaksin kepada Xhaka.
Tiga tahun setelah mendapatkan sertifikat tersebut, Xhaka mengaku bahwa dirinya memperoleh sertifikat vaksin secara cuma-cuma. Ia kemudian menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab dan bekerja sama dalam proses penyelidikan.
“Saya bertanggung jawab atas keputusan saya, saya berkomitmen penuh menjalani investigasi itu dan bekerja sama penuh dengan otoritas terkait,” ujar Xhaka.
Belum diketahui sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada Xhaka bila nantinya dinyatakan bersalah. Klubnya, Sunderland, juga belum memberikan keterangan kepada media lokal Chronicle Live terkait kasus tersebut.
Baca juga: Cristiano Ronaldo kembali dipanggil Timnas Portugal
Baca juga: Timnas Spanyol umumkan skuad untuk jeda internasional
Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) - Manajer tim PSIM Yogyakarta Iksan Mahar mengatakan masa jeda internasional selama lebih dari dua pekan akan dimanfaatkan timnya untuk melakukan evaluasi.
Dikutip dari laman resmi klub, Selasa, Iksan menjelaskan tim akan melakukan penilaian kinerja setelah melalui tiga pertandingan di kompetisi BRI Super League musim ini.
Iksan menyebutkan manajemen klub bersama jajaran pelatih sepakat mengambil langkah evaluasi untuk menyikapi rentetan catatan minor belakangan ini.
"Kami hanya mengumpulkan satu poin dari satu hasil seri serta dua kekalahan beruntun sehingga evaluasi menyeluruh dari sisi teknis maupun nonteknis mutlak kami lakukan," kata Iksan.
Pada tiga pertandingan awal liga musim ini, PSIM Yogyakarta bermain imbang dengan Persita Tangerang, lalu takluk dari Persebaya Surabaya dan Madura United.
Ia melanjutkan bahwa manajemen menargetkan peningkatan performa secara nyata saat lanjutan laga kompetisi BRI Super League 2026/2027 kembali bergulir awal bulan depan.
"Jeda libur sementara ini kami jadikan momen reset berharga. Tim harus bisa kembali bekerja ekstra keras memperbaiki performa secara menyeluruh saat berlaga melawan Persija nanti," ujar Iksan.
Sementara itu, Iksan mengatakan tim telah diliburkan sejak 18 September lalu dan akan kembali berkumpul pada 26 September mendatang.
"Keputusan ini kami ambil karena kompetisi memasuki jeda internasional FIFA Matchday sehingga rentang waktu menuju pertandingan selanjutnya melawan Persija pada 10 Oktober terbilang cukup panjang," kata Iksan.
Saat ini PSIM Yogyakarta berada di peringkat ke-14 klasemen sementara Super League dengan satu poin dari tiga pertandingan, unggul satu poin dari zona degradasi.
Baca juga: Madura United balik taklukkan PSIM 2-1
Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNN Indonesia --
Tim bulutangkis beregu putri Indonesia akan menghadapi Taiwan pada perempat final Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Berikut jadwal siaran langsung Indonesia vs Taiwan.
Pertandingan Indonesia vs Taiwan dijadwalkan berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang, Selasa (22/9). Duel tersebut akan dimulai pada pukul 09.30 waktu setempat atau 07.30 WIB.
Laga Indonesia melawan Taiwan dapat disaksikan melalui siaran langsung di stasiun televisi TVRI. Selain itu pertandingan ini juga dapat disaksikan melalui layanan live streaming Vidio.com.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pilihan Redaksi
Indonesia sebelumnya memastikan tempat di perempat final setelah menang 3-0 atas Mongolia pada babak 16 besar, Minggu (20/9). Kemenangan tim Merah Putih masing-masing dipersembahkan Putri Kusuma Wardani, Rachel Allesya Rose/Febi Setianingrum, dan Thalita Ramadhani Wiryawan.
Putri KW membuka kemenangan Indonesia setelah mengalahkan Tselmeg-Od Enkhlen 21-4, 21-4. Rachel/Febi kemudian menang atas Chuluunbat K./Ganbat Enkhjin 21-2, 21-7, sebelum Thalita memastikan Indonesia menang 3-0 melalui kemenangan atas Kherlenbaatar 21-3, 21-5.
Sementara itu, Taiwan tidak menjalani pertandingan babak 16 besar karena mendapat bye sebagai salah satu tim unggulan. Taiwan langsung menunggu lawan di perempat final dan akhirnya akan bertemu Indonesia.
Pertemuan Indonesia dan Taiwan kali ini juga menjadi ulangan duel pada Piala Uber 2026. Saat itu, Indonesia menang tipis 3-2 setelah sempat tertinggal 1-2. Putri KW menjadi salah satu pemain yang menyumbangkan kemenangan untuk Indonesia dalam pertemuan tersebut.
Jika berhasil melewati Taiwan, Indonesia akan melaju ke semifinal yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (23/9). Pertandingan perempat final ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengamankan satu tempat di perebutan medali.
Tim bulutangkis beregu putri Indonesia vs Taiwan / Ichinomiya City Municipal Gymnasium / TVRI / 07.30 WIB.
[Gambas:Video CNN]
(nam/nam/jun)
Klarifikasi ini menjadi momentum untuk meluruskan informasi yang keliru dan menjadi pelajaran agar setiap pernyataan disampaikan berdasarkan fakta,
Paringin (ANTARA) - Yayasan Sapta Bakti Pendidikan (YSBP) menggelar rapat koordinasi (rakor) dan klarifikasi menyikapi pemberitaan terkait pelaksanaan program 1000 sarjana di Universitas Sapta Mandiri (Univsm), di Kampus Univsm, Paringin, Senin.
Rakor tersebut digelar untuk meluruskan sejumlah informasi yang beredar di media online maupun media sosial, sekaligus meminta penjelasan langsung dari tenaga dosen yang menjadi narasumber dalam pemberitaan tersebut.
Ketua YSBP, Enrico Vadqi Maulana, mengatakan, pihak yayasan merasa perlu memberikan klarifikasi agar informasi yang beredar dapat dipahami sesuai fakta dan kondisi sebenarnya.
"Kami merasa perlu melakukan klarifikasi atas beberapa pemberitaan yang beredar di media online maupun media sosial sehingga perlu diluruskan. Rakor juga sekaligus meminta penjelasan langsung dari tenaga dosen yang menjadi narasumber dalam pemberitaan tersebut," ucap Enrico.
Ketua YSBP menyampaikan berdasarkan hasil rakor dan penjelasan langsung dari pihak terkait, terdapat sejumlah informasi dalam pemberitaan yang dinilai tidak sesuai dengan fakta, baik dari segi isi, kondisi maupun data yang disampaikan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah informasi mengenai anggaran program 1000 sarjana. Enrico menegaskan, tidak benar apabila Universitas Sapta Mandiri menerima anggaran sebesar Rp27 miliar per semester secara keseluruhan.
Baca juga: Bupati Abdul Hadi unggulkan program beasiswa 1.000 sarjana
Dijelaskannya, anggaran tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi Univsm, tetapi juga mencakup institusi perguruan tinggi lainnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan dalam pelaksanaan program 1000 sarjana.
Sementara itu, Muhammad Rais Arifin, dosen tetap Univsm yang sebelumnya menjadi narasumber dalam pemberitaan, menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan yang disampaikannya kepada wartawan.
"Saya menyatakan permohonan maaf dengan tulus atas pernyataan saya saat diwawancarai wartawan dan kemudian dimuat di beberapa media online. Pernyataan saya saat itu tidak memiliki bukti," ujarnya dalam pernyataan tertulis yang disampaikan secara terbuka di hadapan pengurus yayasan.
Rais juga menyatakan komitmennya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa dan siap menerima konsekuensi apabila kembali melakukan hal yang sama di kemudian hari.
Terkait informasi mengenai gaji dosen yang disebut tidak dibayarkan selama lima bulan serta ratusan dosen yang hanya menerima gaji Rp5 juta per bulan, Rais mengakui bahwa informasi tersebut tidak benar.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya baru mengetahui anggaran Rp27 miliar per semester dalam program kerja sama 1000 sarjana tidak hanya diperuntukkan bagi Univsm, melainkan untuk keseluruhan perguruan tinggi yang terlibat dalam program tersebut.
Selain persoalan anggaran dan gaji dosen, pihaknya pun telah mendapatkan informasi dari yayasan turut memberikan penjelasan mengenai sejumlah aset dan fasilitas yang berada di sekitar Kampus Univsm.
Bangunan rumah, kendaraan, serta aset dan properti yang berada di beberapa kawasan sekitar kampus bukan berasal dari program 1000 sarjana. Hal itu didukung bukti pembelian aset yang dilakukan pada 2023, sedangkan program 1000 sarjana baru dimulai pada 2024.
Disamping itu, untuk kondisi fasilitas perkuliahan, mahasiswa telah mendapatkan fasilitas belajar yang layak, seperti ruang kelas berpendingin udara atau AC, penerangan yang memadai serta proyektor untuk mendukung kegiatan pembelajaran.
"Harga proyektor pun bukan seperti yang diberitakan hanya bernilai sekitar Rp300 ribu, namun memiliki nilai Rp1,5 juta. Pihak yayasan sudah memberikan data-data yang faktual," ungkapnya.
Rektor Univsm, Abdul Hamid, menyambut baik pelaksanaan rakor dan klarifikasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum untuk meluruskan informasi yang dinilai keliru sekaligus menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh pihak di lingkungan kampus.
Ia berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi dan pihak yang telah menyampaikan pernyataan dalam pemberitaan dapat menjalankan komitmen sesuai surat pernyataan yang telah dibuat.
Ia menegaskan, Univsm berkomitmen melaksanakan program 1000 sarjana sebaik-baiknya serta mendukung program Pemkab Balangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Kegiatan rakor dan klarifikasi tersebut ditutup dengan penyampaian surat pernyataan Muhammad Rais Arifin serta penandatanganan berita acara oleh Ketua YSBP Enrico Vadqi Maulana sebagai pihak pertama dan Muhammad Rais Arifin sebagai pihak kedua. Proses tersebut turut disaksikan Rektor Univsm, Abdul Hamid.
Pewarta: M. Fattahillah Ajrun Azhiima
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.