Simak Pesona Anggun Ningning aespa yang Tampil sebagai Ambassador Baru BVLGARI
calendar_today 22.09.2026 - person - timer ~
Sierra Ayuningtyas Muktisari | Beautynesia
Selasa, 22 Sep 2026 17:30 WIB
Ningning aespa untuk BVLGARI/ Foto: instagram.com/bvlgari
Hai, Beauties! Salah satu anggota girl group Korea aespa yakni Ningning kembali menuai pencapaian baru di tahun 2026 ini. Setelah sebelumnya diumumkan sebagai global ambassador untuk Gucci, idol kelahiran 23 Oktober 2002 ini baru-baru ini diperkenalkan sebagai ambassador baru untuk BVLGARI.
Simak detail dan potretnya, Beauties!
Pesona Anggun Ningning aespa sebagai Ambassador Baru BVLGARI
Ningning aespa untuk BVLGARI/ Foto: instagram.com/bvlgari
Pada Senin, (21/9/2026) lalu, Ningning aespa resmi diperkenalkan sebagai ambassador baru untuk merek perhiasan mewah asal Italia, BVLGARI.
Melalui unggahan di laman media sosial resmi BVLGARI, pihak merek mewah tersebut menyambung kehadiran Ningning sebagai bagian dari keluarga BVLGARI sekaligus ambassador baru mereka, Beauties.
“Dengan kesenian (Ningning) yang luar biasa, kehadiran magnetik, dan naluri untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru, Ningning menetapkan nada untuk babak baru yang menarik dengan BVLGARI,” tulis pihak brand mewah tersebut.
Ningning aespa resmi diumumkan sebagai ambassador baru untuk merek perhiasan mewah Bvlgari/ Foto: instagram.com/bvlgari
BVLGARI turut merilis sejumlah potret Ningning aespa yang tampil anggun dan elegan untuk kampanye produk mereka, Beauties. Sang idol terlihat fierce dan anggun dengan gaya up do sleek hair, gaya riasan soft smokey eyes, serta gaun minimalis berwarna hitam.
Ningning aespa resmi diumumkan sebagai ambassador baru untuk merek perhiasan mewah Bvlgari/ Foto: instagram.com/bvlgari
Tak ketinggalan, Ningning juga mengenakan koleksi perhiasan DREAM DIVAS yang mencerminkan pesonanya, serta koleksi perhiasan dan arloji SERPENTI yang menampilkan motif ular ikonik.
Selamat untuk pencapaian barunya, Ningning aespa!
---
Mau jadi bagian dari Buzznesia Community di mana kamu bisa ikutan berbagai online dan offline event seru yang diadakan oleh Buzznesia/Beautynesia? Komunitas ini terbuka untuk umum, baik perempuan dan juga laki-laki, kami juga memiliki komunitas khusus untuk kamu yang masih berstatus mahasiswa/mahasiswi. Yuk, gabung ke Buzznesia Community. Caranya DAFTAR DI SINI!
Pilihan Redaksi
- Tampil Berponi di SMTOWN Suwon, Ningning 'aespa' Jadi Sorotan Netizen!
- Get The Look: Tampil Casual & Chic dengan Denim Jacket ala Ningning 'aespa'
- Deretan Gaya Selebriti Korea di Met Gala 2026, dari aespa hingga Ahn Hyo Seop
(sim/sim)
Komentar
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama memberikan komentar.
Sany Kembangkan Teknologi Elektrifikasi untuk Industri Tambang |Republika Online
calendar_today 22.09.2026 - person - timer ~
Pengunjung mengamati alat berat yang dipamerkan dalam pameran Indonesia Energy and Engineering (IEE) 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/9/2023).
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Sany Group Indonesia memperkenalkan sejumlah alat berat berbasis elektrifikasi untuk operasional pertambangan, di tengah kebutuhan industri menekan emisi dan biaya operasional. Perusahaan menyebut lebih dari 500 unit alat berat dari berbagai jenis dipesan selama ajang Mining Indonesia dan Construction Indonesia 2026.
Deputy General Manager and Director of Government Relations Sany Group Indonesia Saanjay Shamdasani mengatakan, elektrifikasi menjadi salah satu pendekatan yang dikembangkan untuk mendukung operasional pertambangan rendah emisi.
Menurut Saanjay, ekosistem elektrifikasi pertambangan tidak hanya mencakup alat berat, tetapi juga infrastruktur pengisian daya, energi rendah karbon, digital fleet management, serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang elektrifikasi.
Sany memperkenalkan sejumlah peralatan, antara lain excavator kelas 100 ton, mining truck kelas 100 ton, wheel loader listrik, heavy-duty truck listrik murni, dan dump truck listrik. Peralatan tersebut digunakan untuk menunjukkan penerapan teknologi elektrifikasi dalam kegiatan penggalian, pemuatan, hingga pengangkutan material tambang.
Selain peralatan listrik, Sany memperkenalkan genset Deutz sebagai salah satu opsi pasokan daya. Saanjay mengatakan, sejumlah teknologi yang diperkenalkan berpotensi menekan biaya operasional hingga 60 persen dan biaya perawatan hingga 50 persen sekaligus mengurangi emisi.
Minat terhadap peralatan pertambangan berbasis elektrifikasi juga terlihat dari transaksi selama pameran. Salah satu pesanan terbesar berupa 150 unit mining truck, sedangkan total pesanan mencapai lebih dari 500 unit alat berat dari berbagai jenis.
Saanjay mengatakan, peralihan menuju operasional yang lebih efisien dan rendah emisi akan membutuhkan kesiapan teknologi, infrastruktur pendukung, layanan, serta kemampuan menyesuaikan peralatan dengan kondisi masing-masing lokasi tambang.
Sany menyatakan akan melanjutkan pengembangan teknologi dan peralatan untuk mendukung transformasi sektor pertambangan dan konstruksi di Indonesia.
Bahlil Tegaskan Persetujuan RKAB Bayan Tak Terkait Transaksi Saham Haji Isam
calendar_today 22.09.2026 - person - timer ~
Selasa, 22 September 2026, 17:30 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan persetujuan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tiga anak usaha PT Bayan Resources Tbk (BYAN) tidak berkaitan dengan rencana transaksi saham perseroan yang melibatkan pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam.
Bahlil menyebut proses persetujuan RKAB berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, sementara transaksi saham merupakan urusan bisnis antar pihak atau business to business (B2B).
“Enggak ada, itu kan berproses aja. Persoalan transaksi itu kan B2B, urusan RKAB kan urusan proses,” ujar Bahlil saat ditemui dalam acara Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (22/9/2026).
Isu tersebut muncul setelah tiga anak usaha Bayan Resources, yakni PT Tiwa Abadi (TA), PT Tanur Jaya (TJ), dan PT Fajar Sakti Prima (FSP), sebelumnya menghadapi persoalan persetujuan perubahan RKAB 2026.
Belum terbitnya persetujuan perubahan RKAB tersebut membuat ketiga perusahaan menyampaikan pemberitahuan kondisi kahar (force majeure) kepada pelanggan pada 11 September 2026 terkait kewajiban pemenuhan pasokan batu bara berdasarkan Coal Supply Agreement.
Dalam keterbukaan informasi, Bayan menyebut kondisi tersebut berdampak terhadap kemampuan perseroan dan anak usahanya dalam memenuhi kewajiban pasokan batu bara kepada pelanggan.
Saat proses evaluasi berlangsung, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan perubahan RKAB Bayan masih dalam tahap evaluasi dan terdapat sejumlah hal yang perlu dicermati sebelum persetujuan diterbitkan.
Perkembangan kemudian terjadi setelah pemerintah menyetujui perubahan RKAB 2026 untuk tiga anak usaha Bayan tersebut. Direktur Jenderal Minerba Tri Winarno mengatakan persetujuan telah diberikan dengan potensi tambahan kuota produksi sekitar 15 juta hingga 20 juta ton untuk ketiga perusahaan.
Baca Juga: ESDM Pastikan RKAB Tiga Anak Usaha BYAN Terbit, Total Kuota Produksi 15-20 Juta Ton
Baca Juga: Haji Isam Bidik 10 Miliar Saham BYAN, Babak Baru Bisnis Batu Bara Dimulai?
Di tengah proses tersebut, muncul pemberitaan mengenai rencana transaksi saham Bayan oleh pihak yang terafiliasi dengan Haji Isam. Namun, Bahlil menegaskan kedua hal tersebut berjalan melalui mekanisme yang berbeda.
“Persoalan transaksi itu kan B2B, urusan RKAB kan urusan proses,” tegas Tri.
Sebelumnya, ESDM juga menjelaskan bahwa perubahan pemegang saham perusahaan tambang memiliki mekanisme tersendiri dan membutuhkan persetujuan Menteri ESDM sebelum dinyatakan sah.
Adapun terkait transaksi saham Bayan, rencana masuknya PT Jhonlin Baratama yang terafiliasi dengan Haji Isam ke dalam kepemilikan saham BYAN disebut masih bergantung pada sejumlah persyaratan pendahuluan sebelum efektif.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Dwi Aditya Putra
DPR Sahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria Jadi Undang-Undang
calendar_today 22.09.2026 - person - timer ~
Selasa, 22 September 2026 - 11:57 WIB
Jakarta, VIVA – Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria disahkan menjadi undang-undang.
Baca Juga
"Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, yang kemudian disetujui para legislator.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Dalam laporannya, Ketua Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Ahmad Iman Sukri mengatakan pembentukan RUU tersebut menjadi ikhtiar negara dalam menjawab akar persoalan ketimpangan agraria yang belum terselesaikan dengan tuntas.
Baca Juga
Dia menyebut persoalan pertanahan di Indonesia masih diwarnai oleh ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang cukup tinggi, serta konflik agraria yang berkepanjangan dan berdampak luas.
Selain itu, amanat TAP MPR Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta semangat Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dipandang belum sepenuhnya terwujud dalam pengaturan komprehensif dan terintegrasi.
Baca Juga
"Kondisi ini menuntut hadirnya landasan hukum yang kuat dan menyeluruh agar penyelenggaraan reforma agraria dapat dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan," katanya.
Menurut Iman Sukri, penyusunan RUU Pengaturan Reforma Agraria dilakukan sesuai amanat konstitusi, yakni dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna.
Ia menjelaskan Badan Legislasi DPR telah melakukan pertemuan sedikitnya dengan 55 pihak yang terdiri atas akademisi, praktisi, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, serta kementerian/lembaga terkait.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Agar RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria ini dapat benar-benar mendapatkan masukan yang bermakna dari publik sehingga Badan Legislasi mendapatkan abstraksi yang tepat untuk dituangkan menjadi norma dan materi muatan pada pasal-pasal," ucapnya.
Adapun pengambilan keputusan tingkat satu RUU Pengaturan Reforma Agraria dilaksanakan pada Senin 21 September, setelah seluruh pembahasan daftar inventarisasi masalah serta harmonisasi dan sinkronisasi rampung. (Ant)
Deddy Sitorus Sebut Syarat Capres Diusung Minimal 2 Parpol Tak Cukup Tanpa Batas Atas
Menurut Deddy Sitorus, batas atas diperlukan agar Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) bisa menghasilkan tiga pasangan calon (paslon) atau lebih.
VIVA.co.id
21 September 2026
Tok! Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria Jadi UU
calendar_today 22.09.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNBC Indonesia - Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria resmi disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
"Kini saatnya, kami akan menanyakan kembali pada seluruh peserta sidang apakah RUU Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?," kata Dasco.
"Setuju," jawab peserta rapat.
Dasco kemudian mengetukkan palu sebagai tanda pengesahan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang. Dia juga kembali menanyakan apakah RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria agar dapat disetujui untuk menjadi UU, yang kembali dijawab "setuju" oleh peserta rapat.
Sebelumnya, ada 596 daftar inventarisasi masalah (DIM) yang dibahas bersama Panitia Kerja tentang RUU Pengaturan Reforma Agraria. RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria memuat sejumlah substansi strategis, antara lain pengaturan penyelenggaraan reforma agraria melalui hak menguasai negara untuk menjamin pemenuhan, pemulihan, dan pengakuan hak rakyat atas tanah serta sumber agraria lainnya. Pemanfaatan tanah juga diarahkan untuk memprioritaskan subjek reforma agraria.
RUU tersebut turut mengatur perencanaan reforma agraria melalui peta jalan yang memuat arah kebijakan, target, tahapan, prioritas, strategi pelaksanaan, serta indikator kinerja. Selain itu, diatur lokasi prioritas reforma agraria (LPRA), termasuk kriteria dan mekanisme penetapannya berdasarkan persoalan seperti ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan, konflik agraria, tanah terlantar, kemiskinan, tanah absentee, dan penguasaan yang melebihi batas maksimum.
Dari sisi penerima manfaat, RUU tersebut mengatur objek dan subjek reforma agraria, baik tanah yang berasal dari penyelesaian konflik maupun non-konflik. Kelompok yang diprioritaskan mencakup petani, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin.
Penguatan kelembagaan juga menjadi bagian penting dalam RUU tersebut melalui pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini memiliki kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga penyelesaian konflik agraria. Selain itu, dibentuk dewan pengawas untuk menjamin transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan reforma agraria.
Dalam penyelesaian konflik, RUU tersebut mengatur mekanisme yang efektif, transparan, dan berkeadilan dengan mengutamakan musyawarah, pemulihan hubungan sosial, kepastian hukum, serta pemulihan hak masyarakat. Pemulihan hak atas tanah dan redistribusi tanah juga diperkuat sebagai instrumen penataan aset, termasuk pengembalian tanah kepada pihak yang berhak maupun pemberian tanah pengganti apabila pengembalian tidak dimungkinkan.
RUU juga mengatur pemberdayaan subjek reforma agraria melalui integrasi penataan aset dengan penataan akses, pemberdayaan ekonomi, pembangunan wilayah, serta kemitraan yang adil dan berkelanjutan.
Pada aspek perlindungan, RUU memperkuat penegakan hukum dan pencegahan konflik agraria baru, termasuk perlindungan bagi subjek reforma agraria, pendamping masyarakat, pelapor, saksi, dan pihak yang mempertahankan hak atas tanah. Ketentuan tersebut juga mencakup penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan.
Selain itu, penguasaan dan pemilikan tanah akan ditata, dikendalikan, dan dibatasi untuk mencegah konsentrasi serta rekonsentrasi tanah sekaligus menjamin pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah. Partisipasi masyarakat secara bermakna juga diperkuat dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak atas tanah, redistribusi tanah, dan pemberdayaan subjek reforma agraria.
RUU tersebut juga memperkuat sistem data, pelaporan, dan akuntabilitas penyelenggaraan reforma agraria melalui integrasi hasil penyelesaian konflik dan pelaksanaan reforma agraria dalam satu data. Laporan penyelenggaraan reforma agraria selanjutnya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
Terakhir, RUU mengatur pendanaan, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan guna menjamin keberlanjutan, kepatuhan, dan efektivitas pelaksanaan reforma agraria, termasuk mengintegrasikan penyelenggaraan reforma agraria yang telah berjalan ke dalam sistem berdasarkan undang-undang tersebut.
Plt. Bupati Tiorita minta Bank Sumut perkuat layanan untuk Langkat - ANTARA News Sumatera Utara
calendar_today 22.09.2026 - person - timer ~
Stabat (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, SH meminta PT Bank Sumut Cabang Stabat memperkuat pelayanan perbankan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan dukungan terhadap kebutuhan pembangunan di Kabupaten Langkat.
Hal itu disampaikan Tiorita saat menerima audiensi Pimpinan Cabang PT Bank Sumut Stabat Sopian Sauri bersama jajaran di Ruang Kerja Kantor Wakil Bupati Langkat, Senin (21/9/2026).
Audiensi tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus perkenalan Sopian Sauri yang mulai bertugas sebagai Pimpinan Bank Sumut Cabang Stabat sejak 9 September 2026. Pertemuan juga membahas penguatan kolaborasi antara Bank Sumut dan Pemerintah Kabupaten Langkat, termasuk peningkatan pelayanan perbankan serta dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) bagi pembangunan daerah.
Sopian Sauri menyampaikan komitmen Bank Sumut Cabang Stabat untuk membangun sinergi dengan Pemkab Langkat melalui berbagai program yang dimiliki.
“Kehadiran kami hari ini untuk silaturahmi dan memperkenalkan diri. Kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk bersama-sama membangun Langkat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Bank Sumut Cabang Stabat telah menyiapkan dukungan CSR yang dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan di Kabupaten Langkat.
Menanggapi hal tersebut, Tiorita langsung mendorong sejumlah langkah konkret untuk meningkatkan kemudahan dan kualitas pelayanan Bank Sumut di Langkat.
Salah satunya, Tiorita meminta Bank Sumut memperluas akses layanan dengan menambah fasilitas ATM di kecamatan yang belum memiliki ATM Bank Sumut. Menurutnya, perluasan akses tersebut penting agar masyarakat dapat memperoleh layanan perbankan dengan lebih mudah tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kecamatan lain.
“Khususnya kecamatan yang belum memiliki ATM Bank Sumut, agar masyarakat tidak perlu pergi jauh ke kecamatan lain untuk mendapatkan pelayanan perbankan,” kata Tiorita.
Selain itu, Tiorita mendorong agar Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) segera dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, fasilitas tersebut perlu dioptimalkan untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat.
“Untuk apa dibuat kalau tidak bisa dipergunakan. Kita ingin fasilitas ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pelayanan dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Tiorita berharap kedua agenda tersebut segera dibahas secara teknis antara Pemkab Langkat dan Bank Sumut Cabang Stabat sehingga dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan yang lebih konkret dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Saya harap poin-poin ini segera didiskusikan agar bisa segera dilaksanakan,” harapnya.
Sekda Langkat Amril turut menegaskan pentingnya perluasan akses layanan ATM Bank Sumut. Ia menyebut Kecamatan Pematang Jaya hingga kini belum memiliki ATM Bank Sumut sehingga masyarakat harus menuju kecamatan lain dengan jarak yang cukup jauh.
“Saya harap ini bisa segera direalisasikan,” tegas Amril.
Pertemuan tersebut sekaligus memperkuat komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Langkat dan Bank Sumut dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keuangan masyarakat, sekaligus mengoptimalkan dukungan dunia perbankan melalui program CSR untuk pembangunan daerah.
Turut hadir Pimpinan Bank Sumut Cabang Stabat Sopian Sauri, Rai Akbar dan Laila Subandi dari PT Bank Sumut Stabat.
Sementara dari Pemkab Langkat hadir Sekda Langkat Amril, Staff Ahli Bupati Syahrizal, Faizal Rizal Matondang, Tengku Muhammad Auzai, Kepala BPKAD Langkat M. Iskandarsyah, Kepala Bapenda Mulyani, Kepala Dinas Kominfo Langkat Wahyudiharto, serta Kepala Dinas PPKB dan PPA Indri Nugraheni.
Pewarta: Imam Fauzi
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kemdiktisaintek kaji kebutuhan biaya pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi
calendar_today 22.09.2026 - person - timer ~
Kemdiktisaintek kaji kebutuhan biaya pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi
Selasa, 22 September 2026 11:57 WIB
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/9/2026). ANTARA/HO-Kemdiktisaintek
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) telah melakukan penghitungan kebutuhan pembiayaan sebagai langkah strategis guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan arahan Presiden telah ditindaklanjuti dengan mengkaji kebutuhan standar pembiayaan mahasiswa di seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
"Bapak Presiden sebenarnya pernah memerintahkan kami beberapa waktu lalu untuk melakukan kajian mengenai hal ini. Kami sudah mulai menghitung juga bagaimana kebutuhan yang standar per mahasiswa untuk seluruh PTN. Kita sudah kalkulasi," kata Mendiktisaintek Brian Yuliarto dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Mendiktisaintek menuturkan pemerintah juga tengah memetakan kondisi masing-masing PTN, termasuk kebutuhan setiap perguruan tinggi dan jumlah mahasiswa.
Hasil penghitungan dan pemetaan tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skema serta tahapan implementasi kebijakan.
Baca juga: BP Batam dan Kejari tuntaskan PNBP Sewa Perairan Terminal Khusus Rp18,82 M
"Nanti tentu pada kesempatan pertama kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden hitungan-hitungan kebutuhan untuk dapat menggratiskan seluruh PTN. Barangkali tentu juga kita akan melihat pentahapannya seperti apa, jika memang dapat langsung baik, tapi jika belum memadai atau belum memungkinkan kami juga akan membuat tahapan-tahapannya tahun 2027 bagaimana, 2028, hingga 2029. Ini yang sedang kami lakukan," ujar Mendiktisaintek Brian Yuliarto.
Mendiktisaintek Brian menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Kemdiktisaintek memastikan arahan Presiden mengenai perluasan akses pendidikan tinggi dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang terukur.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pendidikan tinggi gratis, Kemdiktisaintek kaji kebutuhan pembiayaannya
Pewarta : Sean Filo Muhamad
Editor:
Nadilla
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Plt. Bupati Tiorita dorong PLN percepat layanan listrik Langkat - ANTARA News Sumatera Utara
calendar_today 22.09.2026 - person - timer ~
Stabat (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, SH mendorong PT PLN mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat, khususnya di wilayah yang belum teraliri listrik serta daerah yang masih mengalami gangguan pelayanan.
Hal tersebut disampaikan Tiorita saat menerima jajaran PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan (UP3) Binjai di Ruang Kerja Kantor Wakil Bupati Langkat, Senin (21/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah kebutuhan kelistrikan masyarakat Langkat, mulai dari percepatan pemasangan jaringan listrik di Kecamatan Sei Lepan dan Batang Serangan, bantuan sambungan listrik bagi masyarakat kurang mampu, hingga peningkatan kualitas pelayanan untuk mengatasi gangguan listrik yang masih terjadi di wilayah Langkat Hulu.
Manager Unit Pelaksana Pelayanan UP3 Binjai, M. Isra, menjelaskan terdapat sejumlah kendala dalam rencana pemasangan jaringan listrik di Sei Lepan dan Batang Serangan. Salah satunya berkaitan dengan perizinan pemasangan tiang listrik pada wilayah perkebunan.
“Kami memohon kepada Pemerintah Kabupaten Langkat agar dapat menyurati PTPN terkait perizinan tersebut,” ujar Isra.
Menanggapi hal tersebut, Tiorita langsung meminta Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi dengan pihak PTPN dan PLN.
“Kami akan segera menyurati dan membuat pertemuan agar ini segera terealisasi,” kata Tiorita.
Menurutnya, percepatan pembangunan jaringan listrik penting dilakukan agar masyarakat yang selama ini belum mendapatkan akses listrik PLN dapat segera menikmati layanan dasar tersebut.
Selain perluasan jaringan, Tiorita juga meminta PLN memberikan perhatian terhadap masyarakat kurang mampu yang membutuhkan sambungan listrik. Ia meminta agar program bantuan kelistrikan tersebut dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Untuk masyarakat kurang mampu, kita harapkan bantuan listriknya juga segera direalisasikan,” ujarnya.
Tiorita juga menyoroti kondisi pelayanan listrik di wilayah Langkat Hulu yang dinilai masih kerap mengalami gangguan. Ia menyebut frekuensi pemadaman di sejumlah wilayah cukup tinggi dan berpotensi merugikan masyarakat, terutama akibat kerusakan perangkat elektronik.
“Di kampung saya, listrik satu hari bisa sampai 10 kali mati. Ini dapat merusak alat-alat elektronik. Saya mintakan segera diperbaiki dan ditindaklanjuti karena biaya perbaikan alat elektronik juga cukup mahal. Kasihan masyarakat kita,” tegas Tiorita.
Ia berharap PLN dapat meningkatkan keandalan jaringan dan kualitas pelayanan kelistrikan, sehingga masyarakat Langkat, khususnya di wilayah Hulu, dapat memperoleh layanan listrik yang lebih stabil dan nyaman.
Menanggapi permintaan tersebut, M. Isra menyatakan PLN siap menindaklanjuti kebutuhan masyarakat yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Untuk program bantuan listrik bagi masyarakat kurang mampu, pihak PLN meminta Pemkab Langkat menyampaikan data masyarakat yang membutuhkan agar dapat segera dilakukan verifikasi dan ditindaklanjuti oleh PLN.
“Terkait bantuan listrik, kami meminta data masyarakat kurang mampu yang membutuhkan listrik agar segera diberikan kepada PLN,” kata Isra.
Sementara terkait gangguan listrik di Langkat Hulu, Isra menyampaikan pihaknya akan melakukan upaya perbaikan dan meningkatkan pelayanan agar gangguan listrik tidak lagi sering terjadi.
“Terkait gangguan listrik di Langkat Hulu, kami akan memperbaiki pelayanan untuk masyarakat sehingga tidak lagi sering terjadi gangguan,” ujarnya.
Tiorita menegaskan, Pemerintah Kabupaten Langkat siap memfasilitasi koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung percepatan pembangunan jaringan listrik. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan PLN diperlukan agar kebutuhan dasar masyarakat tersebut dapat dipenuhi secara cepat dan tepat.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Langkat memperkuat sinergi dengan PLN dalam memastikan pemerataan akses listrik, meningkatkan keandalan pelayanan, serta memberikan perhatian terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan kelistrikan.
Turut hadir Sekda Langkat Amril, Staff Ahli Bupati Syahrizal, Faizal Rizal Matondang, Tengku Muhammad Auzai, Inspektur Langkat Basrah Pardomuan, Kepala BPKAD Langkat M. Iskandarsyah, Kepala Bapenda Mulyani, Kepala Dinas Kominfo Langkat Wahyudiharto, Kepala Dinas PPKB dan PPA Indri Nugraheni, Kepala Kesbangpol Faisal Badawi, serta Kepala Dinas Perhubungan Arie Ramadhany.
Dari PLN hadir Manager Unit Pelaksana Pelayanan UP3 Binjai M. Isra, Asisten Manager UP3 Binjai Andi Ardiansyah, dan Manager Keuangan Riyadi.
Pewarta: Imam Fauzi
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Diduga curi ponsel, pemuda di Palangka Raya kepergok sembunyi di balik gorden
calendar_today 22.09.2026 - person - timer ~
Diduga curi ponsel, pemuda di Palangka Raya kepergok sembunyi di balik gorden
Selasa, 22 September 2026 11:56 WIB
Terduga pelaku AJ, pada saat diamankan di Mapolresta Palangka Raya. ANTARA/HO-Polresta Palangka Raya.
Palangka Raya (ANTARA) - Seorang pemuda berinisial AJ (22) diduga mencuri satu unit telepon seluler (ponsel) milik warga setelah kedapatan bersembunyi di balik gorden kamar sambil membawa senjata tajam di sebuah rumah di Jalan George Obos XVI H Blok G, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
“Terduga pelaku telah diamankan bersama barang bukti untuk menjalani proses hukum lebih lanjut,” kata Kasatreskrim Polresta Palangka Raya Kompol Eka Palti Are Putra Hutagaol di Palangka Raya, Selasa.
Dia menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (10/9) sekitar pukul 19.00 WIB. Saat itu, korban mendapati seorang pria berada di balik gorden kamar rumahnya sambil membawa senjata tajam.
Ketika korban berteriak meminta bantuan, terduga pelaku tersebut kemudian melarikan diri melalui pintu dapur sambil membawa satu unit ponsel milik korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp2,6 juta.
“Penyidik saat ini masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap perkara tersebut,” ucapnya.
Eka mengungkapkan, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian, yang kemudian ditindaklanjuti Tim Resmob Jatanras Satreskrim Polresta Palangka Raya dengan melakukan penyelidikan.
Dari hasil penyelidikan, polisi kemudian mengamankan AJ di kawasan Jalan G. Obos XIV, Kota Palangka Raya, pada Senin (21/9).
“Terduga pelaku diamankan bersama barang bukti berupa satu unit handphone Oppo Reno4 F,” ujarnya.
Eka menjelaskan, barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan perkara pencurian yang dilaporkan korban. Setelah diamankan, AJ bersama barang bukti selanjutnya menjalani proses hukum untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.
Atas perkara tersebut, AJ disangkakan melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf e KUHP tentang pencurian pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
Pewarta : Rajib Rizali
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Perkuat kinerja ASN Plt. Bupati Langkat Tiorita lantik 42 pejabat fungsional - ANTARA News Sumatera Utara
calendar_today 22.09.2026 - person - timer ~
Stabat (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti, SH melantik dan mengambil sumpah 42 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat. Pelantikan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Senin (21/9/2026).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Langkat melakukan penguatan kapasitas aparatur sekaligus mendorong peningkatan kinerja birokrasi. Melalui pengisian jabatan fungsional, Pemkab Langkat berharap kompetensi dan keahlian aparatur dapat semakin optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Plt. Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti mengatakan pelantikan tersebut merupakan momentum penting untuk memperkuat sumber daya manusia aparatur yang memiliki keahlian sesuai bidang tugas masing-masing.
“Tantangan Pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2026 semakin kompleks. Target besar kita adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berbasis digital, serta memastikan pelayanan publik dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” ujar Tiorita.
Karena itu, Tiorita meminta para pejabat fungsional yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab jabatan yang diemban. Para pejabat tersebut berasal dari berbagai bidang keahlian, di antaranya Arsiparis, Auditor, Perencana, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Pustakawan, Pamong Budaya, Penyuluh, Penata Kelola Jalan dan Bangunan serta jabatan fungsional lainnya.
Tiorita menekankan tiga hal penting yang harus menjadi pedoman para pejabat fungsional dalam menjalankan tugas.
Pertama, segera melakukan akselerasi dan adaptasi, mengingat jabatan fungsional menuntut keahlian, kemandirian dan tanggung jawab profesional sesuai bidang masing-masing.
Kedua, meningkatkan kompetensi digital seiring dengan tuntutan transformasi birokrasi dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Ketiga, senantiasa menjaga integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas, sehingga setiap pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Selamat memangku jabatan baru kepada saudara-saudara sekalian. Selamat bekerja dan tunjukkan dedikasi terbaik. Mari kita bersama-sama bahu-membahu dan melangkah seirama untuk membangun Kabupaten Langkat yang kita cintai,” ajak Tiorita.
Lebih lanjut, Tiorita mengingatkan bahwa jabatan yang dipercayakan kepada setiap aparatur merupakan amanah yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada negara, tetapi juga kepada Allah SWT.
“Mari kita jadikan momentum pelantikan di tahun 2026 ini sebagai semangat baru untuk mewujudkan Langkat yang lebih maju, sejahtera dan religius,” katanya.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Langkat Nomor 800.1.3.1-38/K/2026 dan Nomor 800.1.3.1-39/K/2026 tanggal 24 Agustus 2026 tentang Pengangkatan Melalui Perpindahan dan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
Dari total 42 pejabat yang dilantik, sebanyak dua orang merupakan pengangkatan melalui perpindahan, yakni Sugiono, S.Kom sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah dan Vivi Yuana Batubara, S.Kom sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah.
Sementara itu, sebanyak 40 orang lainnya diangkat melalui pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional. Di antaranya Choirun Nadia, S.IP sebagai Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dwi Oktaviani, S.IP sebagai Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Deby Dewanti Daulay, S.M sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian Daerah; Yuni Sartika Br Manalu, SE sebagai Perencana Ahli Pertama pada Bappeda Litbang; serta Gelis Septia Utami, SE sebagai Perencana Ahli Pertama pada Bappeda Litbang Kabupaten Langkat.
Pelantikan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP., para asisten dan staf ahli Bupati, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Langkat serta undangan lainnya.
Melalui pengisian jabatan fungsional tersebut, Plt. Bupati Langkat berharap kapasitas aparatur semakin kuat dan profesional, sehingga kinerja pemerintahan menjadi lebih solid, responsif dan adaptif terhadap tuntutan pelayanan publik serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Langkat.
Pewarta: Imam Fauzi
Editor : Juraidi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.