Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Real Madrid vs Inter Milan
calendar_today 07.09.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNN Indonesia --
Duel Real Madrid vs Inter Milan dalam matchday pertama babak pengisihan Liga Champions akan disiarkan langsung, Rabu (9/9) dini hari WIB. Berikut jadwal siaran langsung Madrid vs Inter di Liga Champions.
Pertandingan Madrid vs Inter di Stadion Santiago Bernabeu akan disiarkan langsung stasiun televisi SCTV pada pukul 02:00 WIB.
Era baru Real Madrid di Liga Champions dimulai. Meski untuk kali kedua melatih Madrid, Jose Mourinho punya situasi yang berbeda dibanding pada 2010-2013.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pilihan Redaksi
- Malaysia Dipuji Setinggi Langit usai Lolos ke Piala Asia U-20 2027
- Theodore Evan usai Indonesia Lolos ke Piala Asia U-20: Nomor Satu
- Kata-kata Janice Tjen usai Kalah dari Aldila di US Open 2026
Jose Mourinho dituntut membangkitkan Madrid yang terpuruk pada musim lalu dan gagal raih trofi dalam dua musim belakangan.
Nahas bagi Mourinho, Madrid yang baru menelan kekalahan di ajang domestik harus bentrok dengan mantan klubnya Inter Milan pada laga pertama Liga Champions. Inter merupakan runner up Liga Champions dua musim lalu.
Mourinho tentu membutuhkan kemenangan guna meyakinkan suporter Madrid dan juga presiden klub Florentino Perez.
[Gambas:Video CNN]
Hanya saja, Los Blancos dalam kondisi kurang ideal menjelang bentrokan krusial nanti. Sejumlah pemain utama Madrid harus absen dalam laga ini: Aurelien Tchouameni, Rodrygo, Eder Militao, hingga Raul Asencio mengalami cedera, sedangkan Arda Guler dan Bernardo Silva terkena larangan bermain.
Sementara tim tamu Inter Milan datang ke Madrid dengan penuh kepercayaan diri usai meraih tiga kemenangan beruntun di Serie A Liga Italia.
Apabila memiliki kesempatan, pasukan Cristian Chivu ini tentu tidak akan membuang kesempatan untuk menang atas Madrid di Bernabeu.
Jadwal Siaran Langsung Real Madrid vs Inter Milan di Liga Champions:
Real Madrid vs Inter Milan/ Stadion Santiago Bernabeu/ SCTV/ Pukul 02:00 WIB
(sry/jal)
Dedi Mulyadi Ingin Hidupkan Lagi Cihampelas, 2027 Bakal Ditata Jadi Kawasan Pedestrian
calendar_today 07.09.2026 - person - timer ~
Selasa, 08 September 2026, 04:11 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ingin menghidupkan kembali Cihampelas sebagai salah satu ikon wisata belanja di Kota Bandung. Kawasan yang dahulu dikenal sebagai pusat perdagangan jeans itu akan ditata ulang pada 2027 dengan konsep pedestrian yang lebih nyaman bagi masyarakat.
Dedi menyebut penataan tersebut akan mengembalikan fungsi Cihampelas sebagai kawasan yang ramah bagi pejalan kaki sekaligus tetap mendukung aktivitas perdagangan. Konsep baru itu akan dilengkapi trotoar, tempat duduk, serta penerangan jalan agar masyarakat dapat berjalan dan berbelanja dengan lebih nyaman.
"Nanti Cihampelas 2027 kita tata kembali menjadi teras. Teras itu ada trotoarnya, ada tempat duduknya, ada penerangan jalannya," ujar Dedi saat meninjau Teras Cihampelas, dikutip dari media sosial pribadinya, Senin (7/9/2026).
Menurut Dedi, penataan ulang tersebut diharapkan membuat aktivitas masyarakat di Cihampelas kembali hidup. Ia ingin kawasan itu menjadi tempat yang nyaman untuk masyarakat yang berjalan kaki maupun mereka yang datang untuk berbelanja.
"Sehingga hilir mudik orang belanja di sini nyaman," katanya.
Rencana tersebut muncul ketika Teras Cihampelas akan dibongkar dan ditata kembali. Di tengah perubahan kawasan itu, masih terdapat 15 pedagang yang bertahan berjualan dan telah menjalankan usaha di lokasi tersebut sejak 2017.
Dedi memastikan keberadaan para pedagang tetap menjadi perhatian Pemprov Jabar. Ia mengatakan pemerintah telah mengambil data 15 pedagang tersebut dan akan segera menentukan solusi agar mereka tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan usaha.
"Yang penting untuk ke-15 pedagang, segera Pemprov Jabar akan mengambil keputusan yang terbaik," ujar Dedi.
Dedi juga memberikan jaminan bahwa pembongkaran Teras Cihampelas tidak berarti para pedagang kehilangan kesempatan untuk mencari nafkah. Menurutnya, Pemprov Jabar akan menyiapkan jalan keluar bagi pedagang yang selama ini masih bertahan di kawasan tersebut.
"Nanti kalau di sini kemudian dibongkar, maka Bapak sudah ada jalan keluar untuk tetap berusaha," katanya.
Bagi Dedi, perhatian terhadap pedagang merupakan bagian dari penataan kawasan secara menyeluruh. Pemerintah tidak hanya ingin mengubah tampilan fisik Cihampelas, tetapi juga menjaga agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap memiliki ruang.
Penataan pada 2027 nantinya diarahkan untuk memperkuat kembali fungsi pedestrian di kawasan Cihampelas. Fasilitas seperti trotoar, tempat duduk, dan penerangan jalan diharapkan membuat masyarakat lebih nyaman menghabiskan waktu sekaligus berbelanja di kawasan tersebut.
Baca Juga: Politikus PSI: Kang Dedi Mulyadi Penerus Jokowisme, Berpotensi Jadi Presiden
Dedi melihat perubahan itu penting karena Cihampelas memiliki sejarah sebagai salah satu tujuan belanja yang melekat dengan Kota Bandung. Ia mengingatkan bahwa kawasan tersebut pernah begitu identik dengan produk jeans hingga menjadi salah satu alasan wisatawan datang ke Bandung.
"Dulu orang itu kalau ke Bandung ke Cihampelas nyari jin [celana jeans], pulangnya bawa jin, sekarang jinnya mulai tidak ada," ujar Dedi.
Pernyataan tersebut menggambarkan perubahan pamor Cihampelas yang ingin dibalikkan melalui penataan kawasan. Pemerintah Jawa Barat berharap wajah baru Cihampelas dapat membuat kawasan tersebut kembali ramai dan nyaman tanpa menghilangkan aktivitas ekonomi yang sudah lama tumbuh di sana.
Dengan konsep pedestrian dan fasilitas publik yang lebih baik, Cihampelas 2027 diproyeksikan menjadi kawasan yang tidak hanya berfungsi sebagai jalur lalu lintas pejalan kaki. Penataan tersebut juga menjadi upaya untuk menghidupkan kembali daya tarik perdagangan dan wisata belanja yang selama ini melekat pada nama Cihampelas.
Koster minta penanganan secara humanis rumah bedeng warga terbakar - ANTARA News Bali
calendar_today 07.09.2026 - person - timer ~
Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster melarang jajarannya maupun pemda kabupaten/kota melakukan penanganan yang tidak humanis terhadap warga yang mendirikan rumah bedeng di kawasan lokasi kebakaran Jalan Nakula, Pemecutan Klod, Denpasar.
"Pelan-pelan karena ini menyangkut orang, jadi jangan sampai juga kita melakukan tindakan yang tidak humanis,” kata Koster di Denpasar, Senin.
“Jadi harus humanis, caranya kalau kita akan pindahkan seperti ini ya siapkan tempatnya, ditangani, diatasi dulu," sambung Gubernur Bali.
Diketahui pekan lalu api berkobar di lahan sekitar 4 hektare di Jalan Nakula yang kemudian melahap puluhan rumah bedeng semipermanen yang dihuni oleh mayoritas warga pendatang.
Kebakaran hebat tersebut menghanguskan harta benda warga dan menyisakan persoalan penertiban lahan pascabencana.
Gubernur Koster kemudian menjelaskan bahwa lahan yang selama ini berdiri bangunan bedeng penampungan warga pendatang tersebut merupakan aset resmi milik pemerintah daerah, bukan milik perorangan atau warga lokal.
Keberadaan bangunan liar yang telah berlangsung menahun di lokasi itu diakuinya terjadi akibat kendala pengawasan di lapangan.
Menurutnya, dinamika penataan kawasan di Bali tidak bisa diselesaikan secara instan mengingat banyaknya lahan kosong yang kerap tiba-tiba telah diisi oleh warga.
Meski demikian, Pemprov Bali tetap mengarahkan agar penertiban dan pemindahan warga pendatang dari area eks kebakaran tersebut tetap wajib mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan solusi relokasi yang matang.
Terkait kelanjutan pemanfaatan lahan eks kebakaran Jalan Nakula yang ramai diisukan akan menjadi area pembangunan, Koster mengungkapkan adanya wacana penataan kawasan oleh Pemkab Badung.
Saat ini Pemkab Badung sedang melakukan kajian mendalam terkait rencana pembangunan infrastruktur di lokasi tersebut.
"Saya belum tahu, tetapi yang jelas itu memang ada rencana dari Bupati Badung untuk pembangunan infrastruktur, apakah akan tepat melintasi wilayah itu atau tidak, sedang distudi," kata Koster.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
DPRD Bali setujui pembentukan tim pembahasan dua Raperda P-APBD - ANTARA News Bali
calendar_today 07.09.2026 - person - timer ~
Denpasar (ANTARA) - DPRD Bali menyetujui pembentukan tim pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027 yang diajukan Gubernur Bali Wayan Koster.
Ketua DPRD Bali I Dewa Made Mahayadnya di Denpasar, Senin, mengatakan pembentukan tim tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti pembahasan anggaran daerah secara lebih cermat.
"Badan anggaran membahas Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 dengan Koordinator I Gede Kusuma Putra dan Wakil Koordinator I Made Darma Susila," kata Dewa Mahayadnya.
Meski tidak didampingi tiga wakilnya dari tiga fraksi, ia memastikan keputusan tersebut mendapat dukungan penuh karena telah disepakati peserta rapat yang hadir.
Dewa Mahayadnya mengatakan Badan Musyawarah DPRD Bali selanjutnya menyesuaikan jadwal kegiatan terkait tugas-tugas alat kelengkapan dewan tersebut.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Raperda Perubahan APBD 2026 dan Raperda APBD 2027 diajukan bersamaan karena memiliki arti strategis bagi kesinambungan pembangunan daerah.
"Perubahan APBD 2026 merupakan instrumen untuk melakukan penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan anggaran tahun berjalan, sedangkan APBD 2027 merupakan instrumen untuk menyiapkan fondasi fiskal bagi pelaksanaan pembangunan pada tahun berikutnya," ujar Koster.
Ia menjelaskan perekonomian Bali terus menunjukkan ketahanan di tengah dinamika global dan nasional. Namun, struktur ekonomi yang ditopang pariwisata, perdagangan, jasa, dan investasi membuat Bali sensitif terhadap perubahan eksternal.
Karena itu, menurut Koster, pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara adaptif, efektif, dan efisien.
Dalam Raperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah semula ditargetkan Rp6,5 triliun lebih dan diajukan meningkat Rp100 miliar lebih menjadi Rp6,6 triliun lebih.
Peningkatan tersebut ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi Rp4,3 triliun lebih, meliputi pajak daerah Rp2,837 triliun lebih, retribusi daerah Rp649 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp257 miliar lebih, serta lain-lain PAD yang sah Rp617 miliar lebih.
Pendapatan transfer menjadi Rp2,27 triliun lebih, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat menjadi Rp19,1 miliar lebih.
Belanja daerah 2026 juga dianggarkan meningkat Rp263 miliar lebih menjadi Rp7,5 triliun lebih.
Koster menjelaskan belanja tersebut terdiri atas belanja operasi Rp5,4 triliun lebih, belanja modal Rp841 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp23 miliar lebih, dan belanja transfer Rp1,18 triliun lebih.
Dengan demikian, defisit anggaran dalam Raperda Perubahan APBD 2026 direncanakan Rp842 miliar lebih atau 12,65 persen. Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah Rp1,58 triliun lebih.
Untuk Raperda APBD Semesta Berencana 2027, Pemprov Bali menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,60 persen hingga 6,40 persen dengan tema "Akselerasi Transformasi Ekonomi Kerthi Bali".
Pendapatan daerah 2027 direncanakan Rp5,7 triliun lebih, yang bersumber dari PAD Rp4,5 triliun lebih, pendapatan transfer Rp1,14 triliun lebih, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp6,1 miliar lebih.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan Rp6,1 triliun lebih, terdiri atas belanja operasi Rp4,8 triliun lebih, belanja modal Rp337 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp150 miliar, dan belanja transfer Rp856 miliar lebih.
Dengan rencana tersebut, terdapat proyeksi defisit sebesar Rp475 miliar lebih atau 8,32 persen.
"Selanjutnya saya berharap agar raperda ini dibahas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, untuk selanjutnya mendapat persetujuan bersama," kata Koster.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
4 Manfaat Menulis Tangan Buat Otak, Siapkan Alat Tulismu Sekarang
calendar_today 07.09.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketimbang tulis tangan, mengetik memang lebih cepat dan praktis. Namun menulis tangan ternyata memberikan sederet manfaat buat otak.
Di era digital yang serba cepat dan praktis seperti sekarang, menulis tangan nyaris digeser oleh mengetik di papan keyboard. Huruf yang tertulis memang lebih rapi, bentuknya konsisten, dan proses penulisan lebih cepat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hanya saja, studi menunjukkan menulis tangan terutama pada anak-anak membuat mereka lebih memahami dan mengingat huruf. Kemudian pada orang dewasa, menulis tangan selama proses perkuliahan membantu pemahaman materi.
"Sebenarnya ada hal-hal yang sangat penting terjadi selama pengalaman fisik menulis dengan tangan. Hal itu memiliki manfaat kognitif yang penting," jelas ahli saraf Ramesh Balasubramaniam mengutip dari NPR.
Mulai sekarang, coba selingi aktivitas mengetik dengan menulis tangan sebab ada beberapa manfaat menulis tangan buat otak.
1. Meningkatkan daya ingat dan pemahaman
Menulis tangan menuntut kerja sama berbagai bagian otak secara bersamaan karena melibatkan gerakan, penglihatan, perhatian, dan bahasa.
"Aktivitas ini membutuhkan kekuatan otak yang tidak diperlukan saat mengetik, serta dapat bermanfaat bagi proses belajar, daya ingat, dan pemahaman kita," kata neuropsikolog Sanam Hafeez mengutip dari Martha Stewart.
2. Membantu memproses emosi
Secara alami, menulis tangan memperlambat laju aktivitas dan memberikan lebih banyak waktu untuk merenungkan suatu gagasan, situasi atau emosi.
Hafeez berkata menulis tangan menjadi bermanfaat saat membuat jurnal atau memproses emosi.
Ahli saraf Fawad Mian menambahkan menulis jurnal terbukti menjadi sarana yang ampuh mengurangi kecemasan dan memperbaiki mood.
3. Memaksimalkan brainstorming
Ilustrasi. Menulis tangan bermanfaat untuk memacu proses brainstorming. (Anggita Kusmadewi)
Menulis tangan bakal membantu memacu proses brainstorming atau proses menuangkan pendapat.
Meluangkan waktu menulis tangan membantu menemukan solusi, gagasan baru, serta keluar dari dilema. Jessica Tate, kepala staf klinis di Milton Recovery Centers, menyarankan saat berupaya mengambil keputusan, kamu bisa menuliskan apa dipikirkan sebelum buka laptop.
"Bahkan waktu lima menit saja dapat memaksa Anda untuk mengenali apa yang sebenarnya Anda pikirkan sebelum mulai menyunting atau bereaksi terhadap informasi lain," kata dia.
4. Terasa lebih personal
Menulis tangan memunculkan nuansa personal. Saat menulis tangan, tidak ada fitur koreksi atau dikte dari algoritma.
"Menurut saya, kita tidak perlu membuang teknologi, tetapi mungkin menyisipkan kegiatan menulis tangan dalam keseharian adalah cara mudah untuk melatih kembali hal-hal yang sebenarnya tidak lagi wajib kita lakukan," kata Hafeez.
(els)
Bali kaji lagi penerapan upah minumun sektoral untuk sesuaikan di daerah pariwisata - ANTARA News Bali
calendar_today 07.09.2026 - person - timer ~
Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengkaji kembali skema penerapan upah minimum sektoral kabupaten/kota melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) untuk menyesuaikan standar pengupahan di daerah pariwisata.
“Sedang dikaji di Brida, UMK dan upah minimum sektoral kabupaten itu sedang dikaji di Brida melibatkan para ahli, yang rencananya kalau memang memungkinkan 2027 akan diterapkan," kata Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar, Senin.
Gubernur Koster menyatakan kajian tersebut difokuskan pada sektor pariwisata agar penetapan upah minimum tidak disatukan secara mendatar dengan sektor lain seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Hal ini disampaikan menanggapi sorotan Anggota DPR RI I Nyoman Parta di Senayan yang menilai angka upah minimum yang layak di Bali Rp5,2 juta.
Koster sendiri meminta seluruh pihak menyikapinya secara hati-hati serta menghitung kondisi riil perekonomian Bali secara matang.
Ia menjelaskan, dominasi struktur ekonomi Bali yang lebih dari 60 persen ditumpu oleh sektor pariwisata membutuhkan regulasi pengupahan khusus agar tidak membebani sektor usaha kerakyatan.
"Hitung dulu, hati-hati juga, karena Bali ini dominannya pariwisata, 60 persen lebih ekonominya pariwisata kalau kita menerapkan dengan UMP berlaku sama untuk semua sektor, mungkin buat sektor pariwisata oke, bisa tapi bagi UMKM berat dia, warung-warung berat dia, tidak bisa," ujar orang nomor satu di Pemprov Bali itu.
Oleh karena itu, evaluasi upah minimum perlu diprioritaskan pada sektor pariwisata yang memberikan kontribusi besar pada pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak hotel dan restoran (PHR) di kabupaten/kota.
"Jadi karena di Bali usaha paling banyak adalah pariwisata, maka sektor pariwisata ini upah minimumnya memang harus dievaluasi,” tuturnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan menambahkan bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Bali maupun kabupaten/kota saat ini masih terus berproses membahas angka penetapan upah.
Pembahasan tersebut masih mengacu pada formula pertumbuhan ekonomi Bali yang tercatat 5,78 persen serta proyeksi inflasi pada triwulan keempat sebagai acuan dasar perhitungan.
"Yang jelas pasti upah minimum tiap tahun naik, hanya sekarang dengan formula yang ada, kita lihat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi di triwulan ke-4 awal, sesuai amanah pusat, minggu keempat November sudah ditetapkan UMP, kemudian seminggu berikutnya UMK," kata Setiawan.
Setiawan menegaskan penetapan upah minimum sektoral diprioritaskan untuk memacu upah di sektor pariwisata yaitu penyediaan akomodasi serta makan dan minum, sehingga nilainya berada di atas UMK standar.
"Kalau sektoral yang kita dorong di pariwisata, nomenklatur dari BPS adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, artinya sektor itu yang lebih tinggi dari UMK, formulanya mulai dari berapa UMP atau UMK-nya akan ditambah parameter penguat," ujar Setiawan.
Untuk diketahui di tahun 2026 sendiri Pemprov Bali menetapkan UMP Bali sebesar Rp3.207.459, dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2026 untuk sektor pariwisata, akomodasi, serta makanan dan minuman berada di angka Rp3.267.693 per bulan.
Untuk UMK tahun 2026, Kabupaten Badung tercatat tertinggi sebesar Rp3.791.002, Kota Denpasar Rp3.499.878, Gianyar Rp3.316.798, dan Tabanan Rp3.287.678, sementara lima kabupaten lainnya mengikuti batas UMP Bali.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Komisi III tegaskan RUU Perampasan Aset tak boleh jadi alat kekuasaan
calendar_today 07.09.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman kembali menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset tidak boleh menjadi alat politik kekuasaan.
Komisi III DPR berkomitmen menyusun RUU tersebut dengan saksama dan hati-hati agar pelaksanaannya dalam jangka panjang tidak justru mengkriminalisasi rakyat lemah maupun pihak yang berseberangan dengan penguasa.
“Sakit sekali rasanya ketika hukum jadi alat politik, alat kekuasaan. Bagaimana kelak ketika kita tidak di kekuasaan, undang-undang ini digunakan oleh orang yang berkuasa untuk alat kekuasaannya?," ucapnya dalam rapat dengar pendapat umum di Gedung DPR, Jakarta, Senin.
Ihwal penerapan perampasan aset, dia menyoroti kondisi integritas aparat penegak hukum. Ia menilai praktik di negara-negara maju bisa menjadi contoh.
“Kita selalu membandingkan penerapan perampasan aset di negara kita dengan di negara maju, contoh Amerika dan Inggris. Namun, yang harus kita pertimbangkan juga adalah apakah pelaksananya nanti aparat penegak hukum kita sama berintegritasnya dengan di negara-negara maju dengan standar pengaturan yang demikian luas?," ucapnya.
Maka dari itu, berbagai kewenangan yang diatur dalam RUU Perampasan Aset harus diiringi dengan mekanisme pengawasan dan perlindungan yang memadai agar regulasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
“Itulah yang selalu kami pikirkan. Kita itu bikin undang-undang harus berpikir, jangan sampai ini nanti ketika digunakan menjadi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan),” kata dia.
Habiburokhman sebelumnya menegaskan komitmen Komisi III DPR untuk memastikan RUU Perampasan Aset menjadi payung hukum yang utuh, progresif, dan profesional demi memulihkan kerugian negara dan publik secara menyeluruh.
Dalam keterangannya, Rabu (2/9), ia menyebut prinsip dasar RUU Perampasan Aset adalah tidak memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk menikmati keuntungan dari perbuatan melawan hukum.
Dia menekankan aparat penegak hukum yang menjalankan perampasan aset harus berintegritas, tidak korupsi, serta tidak menggunakan aturan tersebut sebagai sarana kriminalisasi.
Polda Bali matangkan berbagai skenario darurat jelang konferensi polisi dunia - ANTARA News Bali
calendar_today 07.09.2026 - person - timer ~
Denpasar (ANTARA) - Polda Bali mematangkan berbagai skenario pengamanan untuk mengantisipasi kondisi darurat selama pelaksanaan International Association of Women Police (IAWP) Conference 2026 atau konferensi polisi dunia di Bali.
Kesiapan tersebut dibahas melalui Tactical Wall Game (TWG) yang dipimpin Kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Bali Kombes Pol. Soelistijono di Rupatama Polda Bali, Senin.
Kombes Pol. Soelistijono yang juga menjabat sebagai Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops) menekankan pentingnya kesiapan setiap personel yang terlibat dalam pengamanan.
“Seluruh personel yang ditugaskan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, mengedepankan sikap profesional, serta tetap humanis dalam menjaga kondusivitas keamanan,” ujarnya.
Menurut dia, kesiapan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel yang dikerahkan, tetapi juga kemampuan setiap satuan dalam merespons situasi secara cepat dan terkoordinasi.
Melalui TWG tersebut, Polda Bali memastikan setiap unsur pengamanan memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Dengan demikian, kata dia, apabila terjadi situasi yang membutuhkan penanganan cepat, koordinasi antarsatgas dapat segera dilakukan.
TWG tersebut diikuti para pejabat Ops Gapiura dan seluruh Satgas Ops sebagai bagian dari persiapan Operasi Puri Agung dalam mengamankan konferensi polisi wanita tingkat dunia tersebut.
Dalam kegiatan itu, jajaran Polda Bali melakukan pemetaan taktis terhadap berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi selama kegiatan berlangsung. Mulai dari pola komunikasi, penempatan personel, hingga mekanisme penanganan kondisi darurat menjadi bagian yang disimulasikan.
IAWP Conference 2026 dijadwalkan berlangsung pada 20 - 24 September 2026 di kawasan The Westin Resort Nusa Dua, Bali.
Soelistijono memastikan persiapan pengamanan terus dimatangkan hingga pelaksanaan konferensi tersebut.
"Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga seluruh rangkaian kegiatan internasional berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif," ujarnya.
Pewarta: Rolandus Nampu
Editor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kejagung tanggapi soal nama pejabat Kejaksaan di BAP Tan Kian
calendar_today 07.09.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung menanggapi terkait adanya empat nama pejabat Kejaksaan, salah satunya mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pengusaha properti Tan Kian.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan bahwa pihaknya tak mengetahui hal tersebut dan menilai bahwa penyebutan nama itu hanya asumsi belaka.
“Saya enggak pernah dengar statement-nya seperti apa. Seperti apa. Lebih jelas itu asumsi,” kata Anang di Jakarta, Senin.
Ia juga enggan berkomentar lebih lanjut dan menyatakan akan menunggu hasil persidangan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret Febrie Adriansyah.
“Saya tidak berani memberikan statement yang kira-kiranya masih belum jelas seperti apanya. Nanti kita lihat di persidangan. Kita ikuti, publik akan mengetahui seperti apa nanti akan terbuka seperti apa, ya,” ujarnya.
Pada media sosial, viral sebuah unggahan yang diduga merupakan BAP Tan Kian. Pengusaha itu mengaku meminta bantuan Ferry Yanto Hongkiriwang (Boboho) agar tak menjadi tersangka kasus korupsi Asabri yang ditangani Kejaksaan Agung.
Dalam unggahan BAP itu disebutkan bahwa Tan Kian menyerahkan uang senilai Rp40 miliar dalam bentuk dolar Singapura kepada Ferry. Ia pun mengatakan bahwa uang tersebut kemungkinan diberikan oleh Ferry kepada empat pejabat di Kejaksaan Agung.
Adapun Kuasa Hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah telah menyatakan bahwa kliennya tidak pernah menerima Rp40 miliar dari Tan Kian terkait pengurusan perkara dugaan korupsi PT Asabri.
Menurut dia, hal yang benar adalah hakim praperadilan mengatakan ada bukti BAP atau potongan keterangan dari Tan Kian terkait pemberian uang kepada seseorang bernama Ferry.
“Intinya, Tan Kian mengatakan dia memberikan uang yang ekuivalen jumlahnya dengan Rp40 miliar terhadap seseorang bernama Ferry. Itu bunyi di bukti tersebut, Tan Kian memberikan uang kepada seseorang bernama Ferry,” katanya.
Dia juga mengatakan bahwa bukti tersebut tidak menyebutkan sama sekali terkait Tan Kian memberikan uang kepada kliennya.
Pemkab Badung berkomitmen jaga eksistensi adat dan budaya yang topang pariwisata - ANTARA News Bali
calendar_today 07.09.2026 - person - timer ~
Badung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, berkomitmen menjaga eksistensi adat, tradisi, dan budaya sebagai fondasi identitas daerah yang menopang pertumbuhan ekonomi khususnya sektor pariwisata.
“Posisi strategis pariwisata menuntut kami tidak hanya fokus mengejar pertumbuhan pendapatan asli daerah tetapi juga wajib menjaga ekosistem budaya dan spiritual yang menjadi magnet utama wisatawan,” ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Senin.
Ia mengatakan aspek spiritual menjadi krusial karena struktur ekonomi Badung sangat bergantung pada sektor pariwisata yang memiliki karakter yang sangat rentan terhadap berbagai faktor eksternal, mulai dari bencana alam hingga gangguan mobilitas wisatawan global.
“Kebudayaan dan spiritualitas Bali bukan sekadar warisan leluhur, melainkan modal sosial yang menopang keberlanjutan pariwisata,” kata Wayan.
Dalam kesempatan itu, Wayan juga menjelaskan dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembangunan-pembangunan fisik tempat ibadah seperti pura bagi umat Hindu.
“Sekarang ini kami sedang fokus membenahi beberapa fasilitas umum pada sejumlah pura Kahyangan Jagat. Ekonomi tidak akan bisa tumbuh tanpa dukungan infrastruktur,” jelas dia.
Selain pembangunan fisik tempat ibadah, Pemkab Badung juga mendorong penataan transportasi, jalur pedestrian, dan kantong parkir di kawasan pariwisata.
Ia mengungkapkan langkah pembenahan infrastruktur di beberapa titik ini diharapkan akan memperlancar aksesibilitas, meningkatkan kenyamanan wisatawan, serta memperpanjang durasi tinggal para wisatawan.
“Semakin lama wisatawan berlibur di Bali, semakin besar pula efek berganda atau multiplier effect yang diterima langsung oleh pelaku usaha dan masyarakat setempat,” pungkas Wayan.
Pewarta: Naufal Fikri Yusuf/Rolandus Nampu
Editor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.