KAI catat ada 16 aksi pencurian dan perusakan kabel di Daop 1 Jakarta - ANTARA News Megapolitan

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat sebanyak 16 kejadian pencurian dan/atau perusakan kabel prasarana perkeretaapian sepanjang 2026, terhitung Januari hingga September ini.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo melalui keterangan resmi, Selasa mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 9 kejadian atau 56,25 persen terjadi pada dini hari.

"Dengan 12 kejadian berada di jalur KA dan empat kejadian di area emplasemen stasiun," kata dia.

Franoto menegaskan bahwa pencurian dan perusakan kabel prasarana perkeretaapian merupakan tindakan sangat berbahaya karena dapat mengganggu sistem yang mendukung keselamatan perjalanan kereta api.

“Kabel yang dipotong atau dirusak , merupakan bagian dari sistem kelistrikan, persinyalan, maupun pendeteksian perjalanan kereta api.
Ketika fungsinya terganggu, sistem dapat mengalami kondisi tidak normal dan perjalanan KA harus diamankan," kata dia. Menurut KAI, gangguan pada kabel prasarana dapat menyebabkan sistem keselamatan mendeteksi kondisi tidak normal. Dalam kondisi tersebut, perjalanan KA harus dikendalikan dengan cara diperlambat, dihentikan, atau dilakukan pemeriksaan prasarana sampai kondisi dinyatakan aman.

Risikonya tidak hanya terhadap satu perjalanan KA. Gangguan pada prasarana dapat berdampak pada perjalanan KA lain yang menggunakan jalur yang sama.

Dalam kondisi terburuk, apabila kerusakan prasarana tidak diketahui dan tidak segera ditangani, terdapat potensi terjadinya kondisi yang membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.

KAI Daop 1 Jakarta menegaskan bahwa tindakan menghilangkan, merusak, atau menyebabkan tidak berfungsinya prasarana perkeretaapian merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

KAI mengajak masyarakat ikut menjaga keselamatan perjalanan kereta api dengan tidak mengambil, memotong, merusak, atau memindahkan kabel maupun komponen apa pun di sekitar jalur KA.

Franoto menambahkan, KAI akan terus melakukan pengamanan prasarana, meningkatkan pengawasan, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menangani setiap kejadian pencurian dan perusakan prasarana perkeretaapian.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Uploader : Naryo

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

SPKS Usulkan RUU Reforma Agraria Perkuat Hak Pekebun Rakyat |Republika Online

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengusulkan sejumlah ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria untuk memperkuat kepastian hak dan akses ekonomi pekebun rakyat. Usulan tersebut mencakup penataan lahan masyarakat di kawasan hutan, pengaturan penguasaan lahan perkebunan, hingga penguatan akses pembiayaan dan pasar.

Ketua Umum SPKS Sabarudin mengatakan, RUU Reforma Agraria perlu ditempatkan sebagai instrumen untuk menjalankan dan memperkuat mandat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Menurut dia, reforma agraria juga perlu menjawab persoalan yang dihadapi pekebun rakyat, termasuk terkait kepastian status tanah.

“Tanah harus ditempatkan sebagai basis produksi dan kehidupan rakyat, bukan sekadar objek administrasi pertanahan. RUU Reforma Agraria harus benar-benar menjawab persoalan struktural yang dihadapi pekebun rakyat, termasuk mereka yang menghadapi ketidakpastian status tanah di kawasan hutan,” tegas Sabarudin dalam pernyataan sikap SPKS terhadap RUU Reforma Agraria, Selasa (22/9/2026).

Salah satu usulan SPKS berkaitan dengan kebun masyarakat yang berada di kawasan hutan. SPKS meminta kebun masyarakat yang telah diusahakan secara nyata minimal selama lima tahun dengan luasan sampai lima hektare per penggarap dapat dimasukkan secara tegas sebagai objek reforma agraria.

SPKS juga mengusulkan penataan kembali penguasaan lahan perkebunan agar memberikan ruang lebih besar bagi pekebun rakyat dan koperasi. Dalam usulannya, 80 persen ruang penguasaan kawasan perkebunan dialokasikan untuk pekebun rakyat dan koperasi, sedangkan perusahaan dibatasi 20 persen.

“Kami mengusulkan agar 80 persen ruang penguasaan kawasan perkebunan dialokasikan untuk pekebun rakyat dan koperasi, sementara perusahaan dibatasi 20 persen. Perusahaan harus diarahkan agar lebih berperan dalam pengolahan, industri, teknologi, perdagangan, dan hilirisasi,” ujar Sabarudin.

Menurut Sabarudin, reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian konflik pertanahan yang telah terjadi. Ia menilai penataan tanah juga perlu mempertimbangkan lahan yang dapat ditata kembali untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah.

“Objek reforma agraria juga perlu mencakup tanah yang dapat ditata kembali berdasarkan prinsip keadilan agraria dan koreksi terhadap ketimpangan penguasaan tanah,” tegas Sabarudin.

Dalam aspek subjek penerima, SPKS mengusulkan pengakuan terhadap masyarakat pedesaan, masyarakat adat, dan pekebun rakyat yang telah menguasai tanah secara turun-temurun meski belum memiliki bukti hak formal. Pengakuan tersebut, menurut SPKS, perlu mempertimbangkan kondisi penguasaan tanah di lapangan.

SPKS juga mengusulkan agar objek reforma agraria tidak hanya bersumber dari penyelesaian konflik, sisa lahan perusahaan, pelepasan kawasan hutan, atau bank tanah. Penataan tersebut diharapkan dapat mencakup pengaturan kembali tanah berdasarkan prinsip keadilan agraria.

Untuk mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan antara sektor pertanahan, kehutanan, perkebunan, dan tata ruang, SPKS mendukung pelaksanaan serta kelembagaan reforma agraria yang terintegrasi.

Sabarudin mengatakan, kepastian hak atas tanah perlu berjalan bersama dengan penguatan ekonomi pekebun rakyat. Akses pembiayaan, penguatan koperasi, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dan akses pasar dinilai perlu menjadi bagian dari dukungan setelah redistribusi tanah.

Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, Malaysia Ganti 3 Nama: Gelandang PSM Absen

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Liputan6.com, Jakarta - Tiga hari sebelum laga pertama FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Malaysia melakukan perombakan skuad. Tiga pemain diputuskan tidak berangkat ke Indonesia karena masih dalam tahap pemulihan cedera.

Mereka yang dicoret ialah Sergio Aguero, Romel Morales, dan Faris Danish Asrul. Keputusan ini diambil jelang turnamen dimulai agar komposisi tim tetap kompetitif dan bugar.

Pelatih Tan Cheng Hoe kemudian memanggil tiga pengganti: Syahir Bashah dari Selangor FC, Paulo Josue dari Kuala Lumpur City FC, serta Harith Haiqal Adam Afkar yang juga bernaung di Selangor FC.

#EMTEKFIFAASEANCUP2026 #INDOSIARFIFAASEANCUP2026

Gelandang PSM Makassar Batal Tampil

Sergio Aguero menjadi salah satu nama yang batal memperkuat Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026. Keputusan ini membuat ekspektasi publik Indonesia urung terwujud untuk menyaksikan aksinya di ajang tersebut.

Pemain naturalisasi Malaysia itu baru bergabung dengan PSM Makassar untuk musim 2026/2027. Kehadirannya sempat dinantikan karena statusnya sebagai rekrutan penting klub.

Aguero mengalami cedera hamstring pada 19 Agustus 2026. Cedera tersebut terjadi saat ia membela Timnas Malaysia melawan Vietnam pada semifinal leg kedua Piala AFF 2026.

Koordinasi PSM dengan FAM

Pelatih PSM Makassar, Darije Kalezic, menyatakan telah berkoordinasi dengan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) mengenai kondisi terbaru Sergio Aguero. Ia menjelaskan proses komunikasi dilakukan untuk memastikan penanganan dan status kebugaran sang gelandang.

"Soal Sergio Aguero, kami sudah berhubungan dengan Asosiasi Sepak Bola Malaysia tentang kesehatan dan situasi dia. Sergio Aguero masih belum bisa berlari, dan tak beruntungnya, karena masalah ini juga, PSM belum bisa memainkannya," ujar Darije Kalezic.

Pelatih asal Bosnia-Herzegovina itu menambahkan, pemulihan Sergio Aguero belum mencapai 100 persen sehingga belum tersedia untuk diturunkan bersama PSM.

"Dalam kondisi dia seperti itu, saya juga tak berharap Sergio Aguero dimainkan di Timnas Malaysia. Tapi, Timnas Malaysia mempunyai hak untuk memanggil Sergio Aguero di periode FIFA Match Day untuk tampil di FIFA ASEAN Cup 2026," jelasnya.

Ikuti berita bola terbaru di Sport Liputan6

Jadi Kapten Timnas Indonesia, Ini Reaksi Kevin Diks

Luthfi Jadikan Demak-Kabupaten Semarang Role Model Penanganan Stunting

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi akan menjadikan kesuksesan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang sebagai role model dalam penanganan tengkes (stunting). Dua daerah tersebut dinilai mampu menekan angka prevalensinya mencapai sekitar dua persen.

Luthfi menyatakan hal ini dalam acara Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Hotel Novotel, Kota Semarang, Selasa, (22/9).

Berdasarkan data triwulan II tahun 2026, prevalensi stunting Jawa Tengah sebesar 9,93%. Meski tren angka prevalensinya sejak 2024 terus turun, namun masih ada kesenjangan atau disparitas antarwilayah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Misalnya, Wonosobo 18,05%, Purworejo 16,62%, Banjarnegara 16,24%, Kabupaten Magelang 15,82%, dan Kabupaten Tegal 15,59%, sementara daerah lain sudah ada yang di bawah 10% seperti Demak dan Kabupaten Semarang sudah 2%.

Oleh karena itu, ia akan menjadikan Demak dan Kabupaten Semarang jadi role model. Dinas-dinas yang ada di provinsi dan kabupaten/kota diinstruksikan untuk mengamati, meniru, dan memodifikasi terhadap praktik baik dan upaya yang dilakukan oleh dua daerah tersebut.

"Seluruh daerah saya minta agar belajar dengan Demak dan Semarang," katanya.

Menurut Luthfi penanganan stunting perlu dilakukan bersama-sama secara komprehensif sesuai dengan kewenangan masing-masing, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

Daerah dengan angka prevalensi stunting tinggi menurutnya disebabkan oleh sejumlah faktor. Mulai dari kurang gizi, lingkungan yang kurang bersih, pola hidup, dan sebagainya.

Oleh karena itu daerah-daerah yang angka stuntingnya masih tinggi diharapkan dilakukan pendataan secara valid, sehingga penanganannya bisa benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan prevalensi stunting nasional saat ini sudah 19,8%. Sementara target pada 2029 harus mencapai 14-15% sehingga masih butuh sekitar 4% yang harus dikejar untuk sisa waktu.

Komitmen kepala daerah dan instansi terkait sangat penting, karena stunting harus ditangani secara bersama-sama. Instansi berbagai sektoral juga perlu digerakkan, karena stunting juga berkaitan dengan gizi, lingkungan, sanitasi, infrastruktur, dan lainnya.

"Tadi juga ada good lessons dari dua kabupaten, yang akan kami replika untuk ditiru di daerah lain, tidak hanya regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tapi seluruh Indonesia. Semoga apa yang sudah dilakukan Jawa Tengah ini bisa menjadi trigger (pemicu) daerah lain melakukan langkah serupa," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Budi Setiyono, mengatakan persoalan stunting di Indonesia belum selesai.

Penanganan stunting juga akan disinergikan dengan program makan bergizi gratis (MBG), khususnya untuk ibu hamil, menyusui, dan balita non PAUD. Diharapkan sinergisitas ini bisa lebih efektif karena tersedia dukungan bagi daerah untuk mendayagunakan target sasaran sesuai dengan tujuan MBG.

(tim/sur)

Kejati NTB berikan perhatian khusus perkara korupsi Kejari Bima

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Mataram (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memberikan perhatian khusus terhadap penanganan perkara dugaan korupsi di Kejaksaan Negeri Bima, terutama yang masih dalam tahap penyidikan.

Asisten Pidana Khusus Kejati NTB Zulkifli Said di Mataram, Selasa, mengatakan pihaknya memberikan perhatian tersebut setelah melakukan monitoring dan evaluasi serta supervisi di Kejari Bima, Selasa.

“Kami sudah mendengarkan pemaparan dari teman-teman Kejari Bima dan kami atensi,” kata Zulkifli.

Sejumlah perkara yang masih berjalan pada tahap penyidikan antara lain dugaan penyimpangan pengadaan kapal kayu dari Kementerian Perhubungan dan dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tiga Sekolah Luar Biasa (SLB).

Zulkifli mengatakan pihaknya telah mendengar sejumlah persoalan yang dinilai menjadi hambatan dalam pengembangan penyidikan kedua perkara tersebut.

Namun, ia belum bersedia mengungkapkan kendala penyidikan kepada publik dan akan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi tersebut kepada pimpinan.

“Lengkapnya nanti, setelah kami lapor ke pimpinan,” ujarnya.

Pengadaan kapal jenis kayu untuk sarana angkutan umum tersebut berlangsung pada 2019. Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyalurkan hibah kapal kayu siap layar ke sejumlah daerah.

Hibah tersebut juga disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Kota Bima. Masing-masing daerah menerima satu kapal bernama Banawa Nusantara 77 dan Banawa Nusantara 177 dengan nilai barang mencapai Rp4,7 miliar.

Penyerahan hibah kedua kapal tersebut dilakukan secara resmi kepada masing-masing pemerintah daerah pada Juli 2019.

Dalam perkembangannya, keberadaan kedua kapal tersebut disebut tidak diketahui sehingga tidak digunakan masyarakat sebagai sarana angkutan umum. Kedua kapal itu juga hingga kini tidak tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bima maupun Pemerintah Kota Bima.

Baca juga: Kejati NTB menitipkan penahanan eks Kapolres Bima Kota di Brimob

Sementara itu, dugaan penyimpangan Dana BOS pada tiga SLB di Kabupaten Bima juga telah memasuki tahap penyidikan.

Pada 9 Januari 2026, Kejari Bima menggeledah SLB Bukit Bintang, SLB Nurul Ilmi, dan SLB Al-Hikmah serta menyita sejumlah dokumen terkait pengelolaan Dana BOS.

Dalam penyidikan perkara tersebut, jaksa telah memeriksa sejumlah guru dari ketiga sekolah, termasuk tujuh guru SLB Al-Hikmah.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap ketua yayasan, kepala sekolah, serta sejumlah pihak dari UPT Dikbud NTB Cabang Bima.

Hingga Agustus 2026, pemeriksaan saksi masih berlangsung. Sejumlah saksi dari kalangan guru dan pihak Kantor Cabang Dinas (KCD) Bima belum memenuhi panggilan karena terkendala jarak.

Pewarta : Dhimas Budi Pratama
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dinas Perdagangan Mataram segera renovasi 24 lapak UMKM Teras Udayana

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Mataram (ANTARA) - Dinas Perdagangan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, segera melakukan renovasi 24 unit lapak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di areal Teras Udayana guna mengoptimalkan pendapatan daerah dari pemanfaatan fasilitas aset pemerintah.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram H Irwan Harimansyah di Mataram, Selasa, mengatakan, dalam konsep renovasi difokuskan pada perbaikan fisik bangunan lapak, antara lain penggantian penutup dengan "rolling door" atau jenis pintu yang ditutup dengan cara menggulung serta pemasangan kanopi di bagian depan lapak.

"Penambahan kanopi itu dinilai penting agar area berjualan tidak terkena rembesan atau tampias air hujan, sehingga lapak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pedagang di berbagai kondisi cuaca," katanya.

Proyek penataan lapak UMKM Teras Udayana itu murni merupakan renovasi dan penataan fasilitas yang ada, bukan penambahan jumlah lapak baru.

"Yang kami konsep adalah penataan dan renovasi, bukan penambahan lapak. Tujuannya, supaya aset-aset itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan tidak terdampak saat musim hujan," katanya.

Untuk pelaksanaan kegiatan renovasi itu, Disdag Mataram telah mengajukan usulan anggaran dalam APBD Perubahan 2026, sekitar Rp200 juta dan saat ini masih proses pembahasan dan menunggu persetujuan.

Setelah penataan dan renovasi fasilitas lapak selesai dilakukan dengan baik, katanya, pihaknya akan menyerahkan pengelolaan ke Dinas Pariwisata Kota Mataram agar bisa menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan Teras Udayana.

Baca juga: Disprinkop Kota Mataram menyiapkan bazar UMKM MotoGP

"Termasuk terkait dengan penarikan retribusi sewa akan kami diserahkan kepada Dinas Pariwisata, agar bisa menjadi potensi baru pendapatan daerah," katanya.

Berdasarkan data Dinas Perdagangan Kota Mataram, sebanyak 24 lapak UMKM di Teras Udayana itu dibangun pada tahun 2023 dengan anggaran Rp1,6 miliar bersumber dari APBD Kota Mataram.

Akan tetapi seiring waktu berjalan, setelah diresmikan pada tahun 2024 dan lapak sudah terisi UMKM, satu persatu pedagang meninggalkan lapak karena berbagai faktor. Salah satunya, perlunya penyempurnaan lapak agar area lapak dari paparan cuaca.

"Untuk itulah, kami mau renovasi dengan menambahkan rolling door dan kanopi," katanya.
 

Pewarta : Nirkomala
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026

7 Kesepakatan Paramount ke Koalisi Penggugat Soal Merger Warner Bros

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNN Indonesia --

Paramount Skydance telah mencapai kesepakatan dengan koalisi 12 negara bagian penggugat merger Warner Bros. Discovery (WBD) dengan gugatan antimonopoli.

Kesepakatan yang tercapai pada Senin (21/9) tersebut menyingkirkan penghalang utama dari merger senilai US$111 miliar itu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bukan hanya itu, tercapainya kesepakatan sekaligus mengamankan posisi Paramount dari kewajiban membayar pemegang saham WBD senilai US$7 juta sehari bila merger belum tercapai per 1 Oktiber.

Seperti diberitakan Variety, pihak Paramount dan 12 negara bagian menghabiskan akhir pekan dalam diskusi alot mengenai komitmen Paramount setelah merger terjadi.

Berikut tujuh poin penting kesepakatan Paramount dengan 12 negara bagian penggugat merger Warner Bros. Discovery:

1. Komitmen soal film

Entitas gabungan Paramount-Warner Bros. diwajibkan merilis sejumlah film setiap tahunnya, baik dalam kategori rilis luas maupun film unggulan utama.

Mereka juga mesti membelanjakan dana tambahan minimal US$300 juta per tahun untuk produksi film di Amerika Serikat dibandingkan dengan jumlah belanja pada 2025, serta menyepakati ketentuan harga bagi pihak bioskop.

Pada tahun pertama dan kedua, setidaknya 20 dari total 30 film harus merupakan film rilis luas. Jumlah ini meningkat menjadi 21 dari 32 film pada tahun ke-3 hingga ke-5.

Kemudian setidaknya empat film harus merupakan film independen, dan minimal 50 persen dari film tersebut harus diproduksi atau diproduksi bersama dengan perusahaan lain.

Perusahaan hasil merger ini diwajibkan mengelola dana untuk pembelian film independen dan memberikan kontribusi tahunan sebesar US$5 juta, dengan total US$25 juta selama lima tahun.

Jika perusahaan gagal memenuhi kewajiban, setelah masa tenggang enam bulan, mereka akan dipaksa untuk melepas seluruh kepemilikannya di Miramax Studios.

Selain itu, untuk setiap film yang jumlahnya berada di bawah ambang batas yang disepakati, entitas gabungan Paramount-WB wajib menyumbangkan US$30 juta ke dana perwalian kesehatan dan pensiun bagi WGA, IATSE, DGA, International Brotherhood of Teamsters (serta serikat pekerja lain yang terlibat dalam produksi film), Motion Pictures & Television Fund (MPTF), dan National Association of Attorneys General Fund.

2. Lama penayangan di bioskop

Film perilisan luas Paramount-Warner Bros. wajib memiliki periode penayangan di bioskop selama 45 hari seperti yang telah dijanjikan Ellison.

Perusahaan juga dilarang merilis film-film tersebut di platform streaming berlangganan mana pun, termasuk Paramount+, sebelum lewatnya waktu 90 hari sejak penayangan perdana di bioskop.

3. Layanan kabel

Perusahaan hasil merger diwajibkan untuk melakukan negosiasi terpisah bagi distribusi saluran kabel dasar milik Paramount dan Warner Bros. selama lima tahun.

Kesepakatan tersebut membatasi perubahan pada negosiasi dan perjanjian biaya afiliasi dengan pihak distributor, serta melarang penggunaan informasi rahasia milik Paramount atau Warner Bros. dalam negosiasi biaya afiliasi untuk pihak lainnya.

Jika perusahaan tidak mematuhi komitmen itu, perusahaan wajib melakukan divestasi atas saluran-saluran berikut: BET, BET Gospel, BET Her, BET Hip-Hop, BET Jams, dan BET Soul; VH1; Comedy Central; Smithsonian; Destination America; dan Science.

4. Lokasi produksi

Perusahaan hasil merger wajib memelihara lokasi produksi milik Paramount di 5555 Melrose Ave. di Los Angeles, dan Warner Bros. di 4000 Warner Blvd. di Burbank, California, setidaknya hingga akhir 2031.

5. Komitmen ketenagakerjaan

Paramount-WBD wajib mematuhi perjanjian kerja bersama dan mengalokasikan dana sebesar US$47,5 juta atau Rp849,2 miliar (US$1=Rp17.877) untuk "dana tenaga kerja" selama lima tahun.

Uang tersebut akan digunakan untuk keperluan pelatihan dan pengembangan karier bagi karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat merger tersebut.

6. Pengawas pemberitaan

Paramount-WB harus membentuk "Dewan Independensi Editorial Berita" untuk menetapkan "prinsip-prinsip panduan editorial dan jurnalistik bagi saluran berita entitas gabungan tersebut."

Kesepakatan yang diusulkan mengharuskan adanya "pengawas kepatuhan" internal serta "wali pengawas" independen untuk memastikan perusahaan hasil merger mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

Selain itu, sebuah "Komite Negara Bagian" yang terdiri dari lima negara bagian juga akan mengawasi penegakan aturan dan memantau kepatuhan perusahaan.

7. Pluto TV

Setidaknya selama periode komitmen lima tahun, Paramount wajib terus menyediakan layanan streaming gratis yang didukung iklan Pluto TV tanpa dipungut biaya, dan dengan "tingkat layanan serta kualitas yang setara atau lebih baik" dibandingkan saat ini.

8. Biaya hukum

Paramount-WBD akan mengganti biaya hukum yang wajar serta biaya ahli ekonomi yang wajar kepada 12 negara bagian tersebut, dengan jumlah total tidak melebihi US$40 juta atau Rp715 miliar (US$1=Rp17.877).

(end)

Pembunuhan wanita di hotel Cirebon terungkap, Mantan suami ditangkap! - ANTARA News Jawa Barat

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Cirebon (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Cirebon Kota mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita yang ditemukan meninggal dunia di sebuah hotel di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, dengan menangkap tersangka kurang dari 24 jam setelah peristiwa tersebut dilaporkan.

Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan di Cirebon, Selasa, mengatakan tersangka berinisial S merupakan mantan suami korban yang ditangkap di salah satu rumah kerabatnya di Kabupaten Pangandaran.

“Belum sampai satu kali 24 jam semenjak dilaporkan kita berhasil mengungkap perkara tersebut,” katanya.

Ia menjelaskan kasus tersebut, bermula dari laporan masyarakat mengenai penemuan jasad perempuan di salah satu kamar hotel di wilayah Kesambi pada Senin (21/9) sekitar pukul 14.30 WIB.

Berdasarkan hasil autopsi, keterangan saksi, dan rekaman kamera pengawas atau CCTV, pembunuhan diduga terjadi pada Minggu malam menjelang Senin dini hari.

Bimantoro mengatakan korban dan tersangka, sebelumnya menyewa kamar hotel tersebut secara bersama-sama untuk menginap.

Menurut dia, pembunuhan diduga dipicu kecemburuan setelah tersangka melihat korban melakukan panggilan video dengan seorang pria lain.

“Tersangka melakukan penganiayaan awal dengan cara menendang dan menyikut di daerah muka korban,” ujarnya.

Setelah korban tidak sadarkan diri, kata dia, tersangka diduga memastikan korban meninggal dunia dengan menjerat lehernya menggunakan tali sepatu.

“Hasil autopsi menunjukkan korban mengalami mati lemas akibat kekurangan napas serta patah tulang pada bagian leher,” katanya.

Ia menuturkan usai melakukan pembunuhan, tersangka sempat mencoba bunuh diri dengan menggantung diri di kamar mandi hotel, tetapi upaya tersebut gagal karena kondisi tempat yang tidak memungkinkan.

Tersangka kemudian juga sempat meminum racun tikus sebelum keluar dari hotel pada Senin pagi, dan berusaha melarikan diri menuju Pangandaran.

Polisi menyebut tersangka sempat menggunakan sepeda motor menuju Pangandaran, tetapi kendaraan tersebut mogok sehingga ia melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan umum.

“Atas perbuatannya, tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian tersebut dijerat Pasal 458 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor : Riza Fahriza

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

BPK memeriksa saksi maraton untuk dapatkan kerugian LSMC

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Mataram (ANTARA) - Tim audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia memeriksa saksi secara maraton untuk mendapatkan angka kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi anggaran penyelenggaraan Lombok-Sumbawa Motocross Competition (LSMC) Tahun 2023.

Juru Bicara Kejati NTB Harun Al Rasyid di Mataram, Selasa, mengatakan pihaknya menyediakan ruangan di Gedung Kejati NTB untuk proses penghitungan kerugian keuangan negara oleh auditor BPK tersebut.

"Jadi, kami hanya menyiapkan ruangan saja," katanya.

Ia pun menegaskan bahwa proses audit masih berjalan. Saksi yang sebelumnya pernah menjalani pemeriksaan penyidik jaksa, masuk dalam agenda BPK.

"Proses penghitungan kerugian masih jalan," ucapnya.

Saksi yang menjalani pemeriksaan BPK di Gedung Kejati NTB adalah Jamaludin Malady, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi NTB pada Senin (21/9).

Ia menjalani pemeriksaan dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Pariwisata NTB merangkap jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat kegiatan olahraga balap ekstrem ini berlangsung.

Saat ditemui di Gedung Kejati NTB, Jamaludin Malady membenarkan dirinya menemui auditor BPK yang melakukan penghitungan kerugian.

Ia tampak hadir menemui auditor BPK seorang diri mengenakan seragam Korpri dengan masker wajah. Ia terlihat hadir sejak Senin pagi dan sempat melaksanakan istirahat pemeriksaan pada siang harinya.

Ia mengatakan auditor dari BPK menanyakan dirinya perihal laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kegiatan LSMC.

Perihal temuan Inspektorat NTB yang disampaikan pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI terkait adanya anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp2,6 miliar dari total penyaluran Rp24 miliar, Jamaludin mengaku hal tersebut sudah ada upaya pemulihan sebelum persoalan ini masuk di tahap penyidikan jaksa.

Kegiatan LSMC ini digelar pemerintah daerah dengan tujuan menarik wisatawan pada momentum perayaan HUT NTB. Kegiatan berlangsung pada 24-26 November 2023. Dinas Pariwisata NTB sebagai penyelenggara kegiatan menggandeng sembilan vendor, baik dalam pelaksanaan kegiatan utama yang di bawah kendali Ikatan Motor Indonesia (IMI) maupun kegiatan pendukung.

Sembilan vendor menjalankan kegiatan ini dengan menggunakan dana Bantuan Pemerintah (Banper) tahun 2023 senilai Rp24 miliar yang berasal dari alokasi APBN-P 2023. Anggaran disalurkan melalui Kementerian Pariwisata RI saat masih dalam nomenklatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.

Baca juga: Inspektorat NTB meminta 15 OPD tuntaskan tunggakan Rp9 miliar

Namun dari realisasi kegiatan, anggaran Rp24 miliar tersebut tidak habis digunakan. Ada sisa Rp2,5 miliar yang selanjutnya dikembalikan ke pusat sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) usai kegiatan berlangsung.

Munculnya sisa anggaran tersebut turut diketahui Jamaludin selaku PPK di daerah, sesuai surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan. Selanjutnya, dari realisasi anggaran kegiatan senilai Rp21,5 miliar, muncul temuan Inspektorat NTB senilai Rp2,6 miliar. Adanya temuan tersebut yang diduga menjadi dasar Kejati NTB menindaklanjuti persoalan ini ke tahap penyidikan.

Pewarta : Dhimas Budi Pratama
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Harga HP Naik, Erafone Gelar Festival Belanja dengan Diskon hingga 94%

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta -

Kenaikan harga smartphone mulai membuat konsumen lebih berhati-hati membeli perangkat baru. Di tengah kondisi tersebut, Erafone menghadirkan Parade Festival Belanja erafone 2026 dengan berbagai promo, termasuk clearance sale dengan diskon hingga 94%.

Parade Festival Belanja Erafone 2026 berlangsung pada 21-27 September 2026 di Grand Atrium, Kota Kasablanka, Jakarta. Event berkonsep carnival ini menjadi bagian dari Festival Belanja Erafone (FBE) 2026 yang digelar secara nasional.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Deputy CEO Erajaya Digital Jong Woon Kim mengatakan kenaikan harga HP terjadi secara global, salah satunya dipengaruhi peningkatan harga material dan komponen memori. Menurutnya, Erajaya berupaya meminimalkan dampak kondisi tersebut kepada konsumen.

"Namun, Erajaya ingin mencari cara untuk meminimalkan dampaknya terhadap pelanggan. Kami banyak melakukan negosiasi dengan para principal," kata Kim.

Deputy CEO Erajaya Digital Jong Woon Kim Foto: Adi FR/detikINET

Ia mengakui kenaikan harga juga membuat sebagian konsumen semakin ragu membeli smartphone baru. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Erajaya menghadirkan berbagai program promosi.

Menurut Kim, perusahaan juga telah menyiapkan stok lebih awal karena mengantisipasi kenaikan harga perangkat. Ia bahkan menyebut periode saat ini bisa menjadi kesempatan konsumen memperoleh harga lebih menarik sebelum terjadi kenaikan berikutnya.

"Yang penting, kami memberikan kesempatan kepada customer untuk mendapatkan harga yang lebih bagus. Ini kesempatan sebelum lebih naik," ujarnya.

Fetival Belanja Erajaya 2026 Foto: Adi FR/detikINET

Promo Parade Festival Belanja erafone 2026

Selama tujuh hari, pengunjung bisa mendapatkan sejumlah promo khusus, termasuk benefit hingga Rp12 juta untuk pembelian produk Oppo.

XL menghadirkan paket XL PRIORITAS Unlimited mulai Rp67 ribuan per bulan selama 24 bulan. Ada pula tambahan diskon hingga Rp1,5 juta dengan cicilan 0% sampai 24 bulan bagi nasabah BCA, BNI, BSI, CIMB Niaga, HSBC, dan Bank Mandiri.

Pelanggan juga berkesempatan mendapatkan gratis Loops Bluetooth Headphone atau ACMIC Turbo Fan, Lamina Proflex Flexguard Film dan IT Wireless Magnetic Powerbank, hingga program tebus murah mulai Rp14 ribu dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Fetival Belanja Erajaya 2026 Foto: Adi FR/detikINET

Promo lainnya mencakup voucher belanja, diskon TecProtec hingga Rp500 ribu, dan gift card eraspace.

Tak hanya berburu gadget, pengunjung dapat mengikuti berbagai aktivitas interaktif. Salah satunya Fun Podcast on Stage bersama podcaster Indonesia, termasuk Arafah Rianti yang dijadwalkan tampil pada 25 September 2026.

(afr/afr)

TAGS

LIHAT LAINNYA