Rata-rata Tabungan Warga RI Tinggal Rp1,7 Juta, Perbanas Ungkap Fenomena Mantab

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jum'at, 31 Juli 2026, 13:30 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Rata-rata saldo tabungan masyarakat Indonesia dengan simpanan di bawah Rp100 juta terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir.

Riset Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) mencatat rata-rata saldo rekening kelompok tersebut hanya tersisa Rp1,7 juta per Mei 2026.

Berdasarkan data Perbanas, rata-rata saldo rekening masyarakat pada segmen tersebut mencapai Rp3,1 juta per rekening pada 2018. Angka itu kemudian turun menjadi Rp1,8 juta pada 2024 dan kembali menyusut menjadi Rp1,7 juta per Mei 2026.

Chief Economist Perbanas, Winang Budoyo, mengatakan penurunan rata-rata saldo menunjukkan bahwa masyarakat menghadapi tekanan pengeluaran yang lebih besar dibandingkan kemampuan mereka untuk menabung.

"Artinya, lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dibandingkan kemampuan mereka untuk mengakumulasi tabungan. Di situlah muncul fenomena yang kami sebut sebagai (mantab) 'makan tabungan'," ujar Winang.

Meski rata-rata saldo per rekening menurun, Winang menjelaskan total dana simpanan masyarakat pada kelompok dengan tabungan di bawah Rp100 juta secara keseluruhan masih tumbuh.

Namun, pertumbuhan jumlah rekening tidak diikuti peningkatan nilai tabungan per nasabah.

Di sisi lain, tren berbeda terjadi pada kelompok nasabah dengan simpanan di atas Rp10 miliar. Nilai simpanan kelompok tersebut terus meningkat, terutama pada rekening berdenominasi valuta asing (valas).

Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juni 2026 menunjukkan jumlah rekening dalam dolar Amerika Serikat (AS) melonjak 185,5 persen secara tahunan atau year on year (YoY).

Pada periode yang sama, total nominal simpanan valas juga tumbuh 19,5 persen secara tahunan menjadi Rp1.741,46 triliun.

Kondisi ini mencerminkan adanya perbedaan tren antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan nasabah bermodal besar dalam mengelola simpanan di tengah dinamika ekonomi saat ini.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat

Menkum pelajari putusan MK soal anggaran MBG dipisah dari pendidikan - ANTARA News Jawa Timur

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi terbaru terkait pengeluaran anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dana bidang pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sejauh ini, ia mengatakan pemerintah belum menerima putusan tersebut, khususnya Kementerian Hukum yang mewakili Presiden di MK.

"Kalau putusan sudah diterima, saya akan minta Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk menyerahkan itu kepada saya dan kami akan laporkan kepada Bapak Presiden," ucap Supratman saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, MK memerintahkan pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mengeluarkan anggaran program MBG dari anggaran bidang pendidikan di APBN.

Perintah itu disampaikan dalam putusan uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 yang dimohonkan oleh perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan di Jakarta, Kamis (30/7).

MK memberikan waktu kepada pemerintah maupun DPR RI untuk mengeluarkan anggaran MBG dari alokasi anggaran pendidikan pada APBN tahun 2028, mengingat kekhususan dari penyusunan anggaran APBN setahun sekali.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyampaikan penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 yang menyatakan pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan, termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik umum maupun keagamaan, telah menimbulkan perluasan makna.

Disebutkan bahwa frasa operasional penyelenggaraan pendidikan dalam norma Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2025 telah berdampak pada tidak terpenuhnya prinsip mandatory spending, sebagaimana Pasal 31 ayat (2) dan ayat 40 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, untuk menjaga kepatuhan terhadap amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan melaksanakan kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negara atas pendidikan maka Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2025 dinyatakan konstitusional secara bersyarat," ucap Mahkamah menegaskan.

MK mengingatkan kewajiban negara memenuhi amanat konstitusi mengenai kapasitas prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN tidak boleh dikurangi apa pun keterbatasan APBN yang dialami.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Amran Bongkar Modus Baru Mafia Beras Ikut Nikmati Subsidi Pemerintah

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkap dugaan penyimpangan dalam penjualan beras fortifikasi yang dinilai tidak hanya merugikan masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga membuat negara dirugikan karena memanfaatkan berbagai subsidi yang telah dikucurkan pemerintah untuk sektor pangan.

Amran mengatakan, seluruh rantai produksi beras di Indonesia mendapat dukungan subsidi dari pemerintah, mulai dari pupuk, irigasi, benih, listrik, hingga bahan bakar minyak (BBM). Nilai subsidi untuk sektor pangan bahkan mencapai Rp160 triliun pada 2026.

"Kan semua beras Indonesia ini adalah subsidi kan. Subsidi pupuk subsidi irigasi, subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi benih, subsidi traktor, irigasi. Nilainya itu Rp144 triliun sebelumnya, sekarang ini Rp160 triliun. Ini kan barang subsidi nih. Lah sudah barang subsidi dipakai nipu pula. Kejam kan?" kata Amran kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Menurut Amran, dugaan penyimpangan tersebut terjadi ketika beras yang telah memperoleh manfaat subsidi dijual dengan klaim fortifikasi, namun hasil uji laboratorium justru menunjukkan produk tersebut tidak memenuhi standar fortifikasi. Bahkan, harganya dijual jauh lebih mahal dibandingkan harga yang seharusnya.

Karena itu, praktik tersebut dinilai bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menyalahgunakan subsidi negara.

Warga memilih beras jenis premium di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Rabu (27/8/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Foto: Warga memilih beras jenis premium di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Rabu (27/8/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

"Subsidi ini untuk rakyat kecil kan, ekonomi menengah ke bawah lah. Benar nggak? Lah yang gunakan konglomerat. Dan itu pun digunakan dengan cara yang tidak baik, penipuan. Karena ini barang kualitasnya untuk Rp8.000 harganya tapi dijualnya Rp17.000 per kg. Ini lebih ekstrem lagi, Rp42.000 (per kg), padahal bukan fortifikasi," ujarnya.

Amran kemudian menjelaskan, perhitungan nilai subsidi tersebut berasal dari total produksi beras nasional yang seluruh proses produksinya memperoleh berbagai bentuk dukungan pemerintah.

"Gini, caranya gini. Kalau total ini beras 34 juta ton, di dalamnya ini subsidi negara Rp144 triliun. Dari sini, ini estimasi sekian persen fortifikasi, sekian premium. Di dalamnya ini kan ada subsidi, clear kan? Berarti ini barang subsidi, karena berasnya disubsidi, semua sarana produksi disubsidi, berarti ini kan ada subsidi pemerintah kan. Lah ini diperdagangkan oleh pengusaha besar, tetapi menipu pula rakyat," jelas dia.

"Jadi sudah dua: barang subsidi, seandainya jual normal masih lebih bagus. Ini dijual harga Rp8.000 (per kg) seharusnya, tetapi dijual Rp17.000 (per kg)," sambung Amran

Amran pun menegaskan, nilai subsidi yang diduga ikut disalahgunakan mencapai sekitar Rp56 triliun.

"Merugikan pula (negara), karena bukan fortifikasi tetapi mengambil subsidi, itu penipuan kan," ucapnya.

Temuan tersebut merupakan bagian dari hasil pengawasan Kementan terhadap beras fortifikasi yang beredar di pasaran. Berdasarkan hasil uji laboratorium sementara, sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi.

"Totalnya setelah kita ambil sampel, ini seluruh yang terdaftar fortifikasi, ada juga yang tidak terdaftar. Yang terdaftar itu ada 80% tidak sesuai standar. Dan rata-rata harganya itu Rp22.665 per kg. Ada yang Rp42.000 per kg. Ini tidak masuk akal," ungkap dia.

Ia memastikan, pemerintah akan menindak tegas pelaku yang terbukti melanggar, termasuk mencabut izin edar produk beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar, serta menyerahkan hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum (APH), setelah seluruh data rampung.

"Jadi nanti ini kan kita tertibkan. Saya juga sudah minta mengecek sedetail mungkin. Sudah itu, sudah fix kami cabut izinnya, saya cabut izinnya," pungkas Amran.

(wur) [Gambas:Video CNBC]

Tenor KPR 40 Tahun Bagi MBR Harus Diberikan di Usia Produktif, Indef Ungkap Risikonya

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jumat, 31 Juli 2026 - 13:29 WIB

Jakarta, VIVA – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti menilai, pilihan tenor Kredit Perumahan Rakyat (KPR) subsidi hingga 40 tahun akan dapat memperluas keterjangkauan cicilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), asal menyasar penerima yang masih berusia produktif.

Baca Juga

Menurutnya, calon penerima harus memenuhi persyaratan perbankan dan memiliki kemampuan membayar, agar kebijakan tersebut tidak meningkatkan risiko kredit bermasalah dalam jangka panjang.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“MBR bisa mendapatkan tenor 40 tahun jika saat mendapat manfaat ini masih dalam usia produktif,” kata Esther, Jumat, 31 Juli 2026.

Baca Juga

[dok. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti]

Photo :

• VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Dia mengatakan ,tenor yang lebih panjang dapat mengurangi besaran cicilan bulanan, sehingga membuka peluang lebih luas bagi MBR untuk memiliki rumah. Namun, bank penyalur tetap perlu menilai kelayakan calon debitur sesuai ketentuan, terutama kemampuan membayar selama masa pembiayaan.

Baca Juga

Esther mengingatkan, hal ini harus belajar dari pengalaman krisis hipotek subprima di Amerika Serikat (AS) pada 2008, yang dapat menjadi pelajaran dalam memperluas akses pembiayaan perumahan.

“Krisis KPR di Amerika Serikat tahun 2008 bisa menjadi pelajaran penting bagi Indonesia,” ujarnya.

Esther menjelaskan, standar pemberian pinjaman yang longgar serta suku bunga yang sangat rendah dalam kasus tersebut, memungkinkan peminjam berisiko tinggi untuk memperoleh hipotek yang berisiko.

"Ketika suku bunga disesuaikan kembali dan nilai properti anjlok, jutaan peminjam gagal bayar, sehingga memicu krisis kredit global," kata Esther.

Menurutnya, krisis tersebut menunjukkan pentingnya menjaga standar penyaluran kredit, agar pembiayaan tidak diberikan secara longgar kepada peminjam yang memiliki risiko gagal bayar tinggi.

Karenanya, Esther menilai perluasan tenor perlu dibarengi penerapan prinsip kehati-hatian perbankan, agar cicilan tetap sesuai kemampuan debitur dan program pembiayaan perumahan dapat berjalan berkelanjutan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Diketahui, Komite Tapera sebelumnya menyetujui kebijakan mempertahankan suku bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah tapak sebesar 5 persen, dan rumah susun subsidi 6 persen. Serta, membuka peluang penerapan tenor pembiayaan hingga 40 tahun untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan, tenor hingga 40 tahun bersifat pilihan. Masyarakat tetap dapat memilih jangka waktu pembiayaan yang lebih pendek sesuai usia, pendapatan, serta kemampuan mencicil. (Ant).

Akad Massal KPR 62.000 Rumah Subsidi, BTN Jadi Penyalur Terbesar

Tercatat, sebanyak 39.043 debitur BTN mengikuti akad secara langsung dan daring dari berbagai wilayah Indonesia. Jumlah tersebut menempatkan BTN jadi kontributor terbesar

VIVA.co.id

30 Juli 2026

Dulu Dihina-hina, Maarten Paes Kini Dianggap Pengamat Ajax Jadi Penyelamat

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jumat, 31 Juli 2026 - 13:28 WIB

VIVA – Pengamat Ajax Amsterdam, Lentin Goodijk menyebut kehadiran kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes tidak membuat klub terburu-buru mendatangkan penjaga gawang Barcelona, Marc-Andre ter Stegen. Menurutnya, kualitas Maarten Paes sudah luar biasa.

Baca Juga

Situasi penjaga gawang Ajax memang menjadi perhatian sejak klub raksasa Belanda itu dikabarkan berusaha merekrut Ter Stegen. Namun hingga kini, transfer kiper asal Jerman tersebut belum juga mencapai titik terang karena proses negosiasi yang masih berlarut-larut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Di tengah ketidakpastian itu, Lentin Goodijk, menilai kehadiran Maarten Paes justru menjadi faktor penting yang membuat manajemen tetap tenang. Ajax dinilai tidak berada dalam kondisi darurat sehingga masih memiliki waktu untuk menunggu perkembangan transfer Ter Stegen.

Baca Juga

Menurut Goodijk, Ajax tidak perlu mengambil keputusan secara tergesa-gesa karena sudah memiliki sosok penjaga gawang yang cukup berpengalaman. Kehadiran Paes dinilai mampu memberikan stabilitas bagi tim sembari klub terus memantau peluang mendatangkan target utama mereka.

Maarten Paes

Photo :

• tvOnenews.com - Taufik Hidayat & PSSI

Baca Juga

"Selalu ada titik kritis di mana mereka akan beralih, tetapi dengan Maarten Paes, hal itu memberikan ketenangan pikiran karena mengetahui bahwa Anda sudah memiliki seorang penjaga gawang yang telah berada di bawah mistar gawang selama enam bulan," kata Goodijk dikutip dari media Belanda, Voetbal Primeur.

"Dia juga memiliki pengalaman dan sejauh ini baik-baik saja. Tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengubah strategi secara terburu-buru dan mendatangkan orang lain minggu ini," lanjutnya.

Goodijk juga mengungkapkan bahwa Ajax sebenarnya telah menyiapkan berbagai skenario apabila transfer Ter Stegen benar-benar gagal terealisasi. Meski demikian, hingga saat ini manajemen masih memprioritaskan upaya untuk merekrut mantan kapten Barcelona tersebut.

Kiper Barcelona, Marc-Andre Ter Stegen

Photo :

• AP Photo/Manu Fernandez, file

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Di Ajax, mereka percaya bahwa jika ada indikasi bahwa itu tidak akan berhasil, mereka perlu mengubah strategi. Mereka sudah mengerjakannya di belakang layar. Ada pilihan lain, tetapi untuk saat ini, mereka masih berupaya maksimal untuk Ter Stegen," katanya.

Meski begitu, keberadaan Maarten Paes menjadi alasan utama mengapa Ajax masih bisa bersikap sabar. Dengan memiliki penjaga gawang yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan tim untuk sementara waktu, klub tidak berada dalam tekanan untuk segera mendatangkan pemain baru.

Halaman Selanjutnya

Di sisi lain, saga Ter Stegen masih menarik dinantikan. Sejumlah laporan media Belanda menyebut proses kepindahan sang kiper belum menemui titik akhir karena persoalan administrasi dan negosiasi yang belum sepenuhnya selesai.

Jakarta Gandeng Banten Bangun Kawasan Ketahanan Pangan Terpadu

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, salah satu upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan lahan di Ciangir, Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi Kawasan Peternakan Terintegrasi yang akan dikelola Perumda Dharma Jaya. Kawasan ini akan mengintegrasikan peternakan, budi daya perikanan, dan hortikultura dalam satu ekosistem.

"Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Gubernur Banten atas koordinasi dan kerja sama yang baik untuk mengembangkan kawasan ini sebagai pusat ketahanan pangan. Di sini akan dikembangkan peternakan sapi, ayam, perikanan, hingga pertanian, seperti jagung, padi, dan komoditas lainnya," ujar Pramono saat meninjau Pusat Olah Organik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta di Ciangir, Banten, Jumat, 31 Juli 2026.

Kawasan Ciangir memiliki luas hampir 100 hektare milik Pemprov DKI Jakarta yang pemanfaatannya terbagi untuk sejumlah fungsi. Sekitar 40 hektare dikelola Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk mendukung pengolahan organik, termasuk melalui budi daya maggot, serta kegiatan pendukung lainnya.

Sementara itu, sekitar 20 hektare dikelola Perumda Dharma Jaya untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian dan peternakan terintegrasi guna mendukung ketahanan pangan Jakarta. Adapun lahan lainnya merupakan bagian dari kontribusi aset Pemprov DKI Jakarta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pramono menegaskan, kawasan tersebut tidak akan difungsikan sebagai lokasi pembuangan sampah maupun alternatif Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

"Yang akan dibawa ke sini nantinya adalah pupuk hasil pengolahan TPS 3R di Jakarta, salah satunya dari Menteng Atas. Penanganan persoalan sampah tetap dilakukan secara menyeluruh. Tempat ini bukan untuk sampah, melainkan untuk memperkuat ketahanan pangan," tegasnya.

Pengembangan kawasan seluas sekitar 20 hektare yang telah memperoleh Persetujuan Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) pada 23 Juni 2026 akan dibagi menjadi dua zona. 
Lahan seluas 17 hektare diproyeksikan mampu menampung sekitar 5.000 ekor sapi dan dilengkapi berbagai fasilitas, antara lain kantor operasional, gudang pakan, kandang karantina, kandang penggemukan, jembatan timbang, serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Adapun tiga hektare sisanya akan dimanfaatkan sebagai ruang penghijauan.

Untuk mempercepat pengembangannya, Pramono telah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP), serta Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) agar pekerjaan yang menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta dapat dimulai lebih awal, paling lambat pada awal September 2026.

Kawasan ini dirancang menerapkan konsep peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir, meliputi penggemukan sapi, penyediaan pakan berkualitas yang dikelola secara mandiri dengan dukungan teknologi, rumah potong hewan, cold storage, hingga fasilitas pengolahan daging (meat processing) dalam satu kawasan. Integrasi tersebut diharapkan menciptakan rantai pasok yang lebih efisien, higienis, modern, sekaligus memberikan nilai tambah bagi sektor peternakan.

Selain memperkuat ketahanan pangan, Pramono memastikan pengembangan kawasan ini akan melibatkan masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan penyediaan hijauan pakan ternak, serta pemberdayaan pelaku usaha setempat.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sirkular, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan peternakan berbasis teknologi, serta memperkuat ketahanan pangan DKI Jakarta secara berkelanjutan.

"Saya sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas LH, Kepala Dinas KPKP, dan Direktur Utama Dharma Jaya agar semaksimal mungkin memberdayakan warga lokal," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyambut baik pengembangan aset milik Pemprov DKI Jakarta di wilayah Banten. Menurutnya, kolaborasi antardaerah tersebut akan memberikan manfaat bagi kedua provinsi.

"Jakarta membutuhkan Banten, begitu pula Banten membutuhkan Jakarta. Banyak warga Banten yang bekerja di Jakarta, sementara banyak warga Jakarta yang tinggal di Banten. Alhamdulillah, kami selalu dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara formal maupun informal," katanya.

Andra Soni juga mengapresiasi komitmen Pemprov DKI Jakarta yang mengembangkan kawasan tersebut sebagai sentra ketahanan pangan.

"Kami sangat berterima kasih karena memilih lokasi di Provinsi Banten. Kami yakin niat baik yang direncanakan Pak Gubernur akan memberikan manfaat bagi warga Banten, masyarakat sekitar, dan tentunya bagi Indonesia," tutupnya.

Naik 17%! Kospi Cuma Butuh 5 Menit Buat Kembali ke Level 6.000-an

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia — Indeks saham utama Korea Selatan, KOSPI terbang pada perdagangan siang ini. Hingga pukul 14.20 JST (12.20 WIB), Kospi berada di level 6.551,62, menguat 958,06 poin atau 17,13%. Kenaikan tersebut menyentuh level tertinggi jelang akhir pekan ini.

Berdasarkan data perdagangan, KOSPI dibuka di level 5.657,79, lebih tinggi dibandingkan posisi penutupan sebelumnya di 5.593,56 dan langsung melonjak ke 6.300-an dalam lima menit perdagangan. Indeks sempat menyentuh level terendah di 5.629,76, sebelum akhirnya terus menanjak dan mencapai level tertinggi harian di 6.551,62.

Sejak awal perdagangan, indeks tersebut langsung bergerak di zona hijau dan terus mempertahankan tren penguatan hingga siang hari.

Jika mengacu pada perdagangan sebulan terakhir, indeks KOSPI masih menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi. Berdasarkan grafik bulanan, indeks tersebut sempat berada di kisaran di atas 9.000-an pada 22 Juni sebelum mengalami tren penurunan bertahap hingga menyentuh area sekitar 5.500-an kemarin.

Mengutip CNBC Internasional, indeks Kospi Korea Selatan naik lebih dari 15% pada Jumat setelah raksasa semikonduktor SK Hynix dan Samsung Electronics melesat. Saham SK Hynix melonjak 25%, sementara Samsung melambung lebih dari 20% seiring kembalinya momentum kenaikan saham AI.

Perusahaan raksasa semikonduktor Korea Selatan, SK Hynix dan Samsung Electronics, melonjak tajam di bursa Seoul pada Jumat, mengikuti lonjakan tajam saham teknologi AS setelah laporan laba yang luar biasa dari Amazon dan Microsoft menghidupkan kembali optimisme terkait belanja di bidang kecerdasan buatan.

Saham-saham chip Jepang juga melonjak tajam. Advantest naik hampir 18%, sementara Tokyo Electron naik hampir 9%, Disco naik lebih dari 13%, Lasertec naik lebih dari 12%, dan Renesas Electronics naik lebih dari 10%. SoftBank Group, yang menjadi indikator utama di sektor kecerdasan buatan karena memiliki Arm, juga melonjak lebih dari 9%.

(mkh/mkh) [Gambas:Video CNBC]

Satpol PP Diminta Jadi Aparat yang Dicintai Masyarakat

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertransformasi menjadi wajah terdepan pelayanan publik yang humanis, dengan memperkuat pendekatan yang mengedepankan empati dan pelayanan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengatakan, kualitas interaksi Satpol PP dengan masyarakat akan membentuk persepsi publik terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan, sehingga pendekatan yang mengedepankan empati dan pelayanan harus terus diperkuat.

"Kalau pajangannya bagus, orang melihat toko itu akan bagus, tetapi kalau pajangannya jelek masyarakat langsung melabeli toko itu jelek," ujarnya saat membuka Bimbingan Teknis Training of Trainers (ToT) bagi anggota Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat di Pusdiklat PT. JISS, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/7/2026).

Tomsi menjelaskan, peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan mendesak mengingat anggota Satpol PP berasal dari beragam latar belakang, mulai dari tenaga honorer, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, pelatihan diperlukan untuk menyamakan standar kompetensi, memperkuat pemahaman terhadap prosedur operasional, serta membangun budaya pelayanan yang profesional dan berempati dalam setiap pelaksanaan tugas.

Selain meningkatkan kompetensi, ia juga mendorong Satpol PP menghadirkan berbagai inovasi pelayanan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, peran Satpol PP tidak seharusnya dipersepsikan sebatas penegakan Peraturan Daerah, tetapi juga mampu hadir melalui aksi-aksi sosial, seperti membantu anak-anak menyeberang jalan, mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan, maupun pelayanan lain yang memperkuat kedekatan dengan warga.

"Mulai berkreasi memiliki ide-ide baru untuk mengembangkan pekerjaannya," tegasnya.

Prabowo Siapkan Mobil Nasional, Menilik Jejak Panjang Ambisi Mobnas Indonesia - Industri Katadata.co.id

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Pemerintah kembali menghidupkan ambisi membangun mobil nasional (mobnas). Kali ini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasukkan program mobil dan motor nasional sebagai bagian dari strategi industrialisasi dan hilirisasi dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Rencana itu tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Pemerintah bahkan menyiapkan kawasan industri mobil nasional seluas 412 hektare di Subang, Jawa Barat, sebagai basis pengembangan industri otomotif nasional.

“Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sektor manufaktur, memperkuat rantai pasok domestik, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas,” kata Prabowo dalam dari dokumen KEM-PPKF 2027, Jumat (31/7). 

Pendanaan proyek jangka menengah akan didukung oleh Danantara bersama investor swasta. Pada 2026, proyek disebut telah menyelesaikan studi pra-kelayakan (pre-feasibility study) dan pradesain prototipe sehingga siap memasuki fase implementasi melalui skema pembiayaan publik dan swasta.

Sementara itu, pemerintah juga melanjutkan pengembangan motor nasional berbasis listrik yang dikerjakan PT LEN. Hingga April 2026, sebanyak 3.000 unit kendaraan operasional roda dua listrik telah didistribusikan secara nasional. Pemerintah menilai capaian tersebut menjadi fondasi awal untuk membangun industri kendaraan listrik dalam negeri, meski skalanya masih bersifat pilot project.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkapkan mobil nasional tengah disiapkan oleh PT Pindad. Menurutnya, kendaraan tersebut akan diproduksi di kawasan Karawang dan tidak hanya terdiri dari satu model.

"Salah satunya sedan listrik, tentunya nanti ada multi produk," kata Airlangga pada April lalu.

Wacana itu menguat setelah Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata bertemu Chief Technology Officer (CTO) BPI Danantara dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa untuk membahas percepatan pengembangan mobil nasional. Pemerintah menilai proyek tersebut bukan sekadar membangun kendaraan, tetapi juga menciptakan ekosistem industri otomotif nasional yang lebih berdaya saing.

Meski demikian, sejarah menunjukkan jalan menuju lahirnya mobil nasional tidak pernah mudah. Sejumlah proyek serupa pernah digagas sejak era Orde Baru, namun sebagian besar gagal berlanjut karena persoalan ekonomi, regulasi hingga kesiapan industri.

Maleo, Ambisi Teknologi Habibie yang Terhenti Krisis

Salah satu proyek mobil nasional pertama lahir pada 1993 melalui inisiatif Menteri Riset dan Teknologi saat itu, BJ Habibie. Mobil bernama Maleo dikembangkan bersama produsen otomotif asal Inggris, Rover, dengan desain yang dikerjakan PT Bahana Prakarya Industri Strategis (BIPS).

Proyek tersebut melibatkan sejumlah BUMN strategis, seperti Pindad, IPTN, INTI, LEN, dan Krakatau Steel, dengan target kandungan lokal mencapai sekitar 60%.

Maleo dirancang menggunakan mesin tiga silinder berkapasitas 1.200 cc yang dikembangkan bersama Ford dan General Motors (GM). Mobil itu ditargetkan mulai diproduksi massal pada 1997. Namun, krisis moneter 1998 membuat proyek tersebut berhenti sebelum sempat dipasarkan.

Pada era yang sama, Bakrie Brothers juga mengembangkan Beta 97 MPV pada 1994. Bakrie meminta bantuan rumah desain Shado asal Inggris untuk menciptakan desain awal mobnas ini. Pada April 1995, desain Beta 97 MPV selesai dan mulai dikembangkan. 

Namun, nasib Beta sama dengan Maleo, karena bisnis Bakrie jatuh akibat krisis ekonomi 1998. Padahal, Bakrie telah menyiapkan aspek pendukung Beta 97 MPV dari perakitan hingga persiapan anggaran produksi pada Desember 1997.

Timor dan Bimantara, Sukses Sesaat Berujung Sengketa WTO

Masih pada era Orde Baru, pemerintah meluncurkan program mobil nasional melalui Timor yang digagas Tommy Soeharto bersama PT Timor Putra Nasional. Berkat fasilitas pembebasan bea masuk, harga Timor jauh lebih murah dibanding mobil impor sehingga penjualannya meningkat pesat.

Penjualannya pun laris. Timor ditantang harus dapat memproduksi 15 ribu mobil pada September 1996. Dengan cepat, Tommy berhasil membuat 70 ribu unit mobil per tahun. 

Namun, program tersebut menuai kontroversi karena Timor menggunakan basis mobil Kia asal Korea Selatan dengan skema rebadge. Kebijakan insentif pemerintah kemudian digugat Jepang ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). 

Melansir dokumen resmi WTO pada 1996, Jepang menilai pemberian fasilitas pajak dan tarif yang hanya dinikmati satu produsen tertentu berpotensi melanggar prinsip perlakuan yang sama terhadap produk impor sebagaimana diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Selain itu, persyaratan kandungan lokal sebagai syarat memperoleh insentif juga dinilai bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian TRIMs.

Dampak gugatan ini, Timor ditutup setelah adanya kesepakatan antara Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional, Michel Camdessus. Pada 22 April 1998, WTO kemudian memutuskan program mobil nasional Indonesia tidak sesuai dengan aturan perdagangan internasional. Pemerintah kemudian menghentikan program tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1998.

Nasib serupa dialami Bimantara milik Bambang Trihatmodjo. Bekerja sama dengan Hyundai, proyek tersebut menghasilkan Bimantara Nenggala dan Hyundai Accent. Namun, pengembangannya ikut berhenti seiring krisis ekonomi dan berakhirnya pemerintahan Orde Baru.

Kementerian Pertahanan Gunakan Mobil Esemka (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Esemka, Simbol Mobil Nasional yang Belum Diproduksi Massal

Setelah era Reformasi, nama Esemka menjadi ikon baru mobil nasional. Proyek yang digagas Sukiyat pada 2007 sebagai media pembelajaran siswa SMK itu semakin dikenal setelah digunakan Joko Widodo saat masih menjabat Wali Kota Solo sebagai kendaraan dinas.

Pengembangan Esemka kemudian menarik minat investor. Pada 2015, PT Adiperkasa Citra Lestari mengambil alih proyek tersebut dan melanjutkan pembangunan fasilitas produksi di Boyolali.

Meski akhirnya lolos uji emisi pada 2012 setelah beberapa kali penyempurnaan, Esemka belum berhasil diproduksi secara massal. Salah satu hambatannya adalah perubahan regulasi emisi ke standar Euro 4, sementara sertifikasi yang dimiliki saat itu masih menggunakan mesin berstandar Euro 2 sehingga harus menjalani pengujian ulang.

Dalam catatan Katadata.co.id, Kementerian Perindustrian menyatakan belum menerima arahan resmi mengenai program mobil nasional, sementara produksi massal Esemka juga belum terealisasi hingga kini.

Kemhan Pastikan SPPI Jadi Manajer Kopdes Merah Putih Selama 2 Tahun

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Bagikan:

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letjen TNI Tri Budi Utomo mengatakan para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Merah Putih yang telah mengikuti diklat akan bekerja selama dua tahun di koperasi.

"Mereka nanti akan ada penugasan waktu tertentu, paruh waktu tertentu itu kurang lebih selama dua tahun," kata Tri usai mengikuti upacara penutupan Diklat SPPI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 31 Juli.

Tri mengatakanmasa kerja selama dua tahun itu akan dijalani para SPPI setelah mendapatkan penugasan dari Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

Tri memastikan pemberian penugasan itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sementara itu, Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota mengatakan para SPPI yang telah menyelesaikan diklat akan ditempat di beberapa koperasi yang sudah beroperasi.

"Jadi, teman-teman yang sudah selesai dilatih ini akan segera kitadeployke tempat-tempat (koperasi) yang sudah bisa beroperasi. Penempatan dilakukan kurang lebih sekitar dua atau tiga minggu ke depan," jelas Joao.

Berdasarkan data yang dimiliki ANTARA, tercatat ada 33.758 anggota SPPI yang selesai menjalani diklat di seluruh Indonesia.

BACA JUGA:

Jumlah itu terdiri atas 28.626 orang calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan 5.159 orang calon manajer Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).

Mereka dinyatakan lulus setelah mengikuti Diklat Bela Negara selama satu setengah bulan di berbagai fasilitas pelatihan milik TNI.

Selama satu setengah bulan, mereka menimba ilmu di bidang manajerial koperasi, kedisiplinan, cinta tanah air dan bela negara.

Materi itu diberikan agar para SPPI memiliki jiwa nasionalisme tinggi dan jiwa patriot saat mengemban tugas sebagai manajer Koperasi Merah Putih.