Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Gizi Nasional (BGN) tengah gencar memperbaiki tata kelola program prioritas pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto usai ditunjuk memimpin lembaga tersebut. Ia diminta untuk berani menghadapi berbagai persoalan yang ada di BGN dan tidak menghindari masalah.
"Pak Presiden satu arahan. You have to run into the problem. Kita harus mau lari, kita selesaikan persoalan. Caranya bagaimana? Caranya adalah love your people and use your common sense," ujarnya di kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Prabowo juga memberikan target agar Sudaryono dapat menjalankan BGN secara efektif, efisien, dan cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
Sudaryono menyampaikan ingin melakukan perubahan dalam tata kelola BGN. Ia menekankan pentingnya transparansi dan sistem kerja yang tidak bergantung pada individu tertentu.
"Yang tadinya mungkin manual tergantung sama person-person, orang-orang, tidak boleh lagi tergantung sama person-person, harus bisa by system. Trust in system," ujar Sudaryono.
Menurut dia, setiap pekerjaan ke depan harus mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta sistem yang telah dibangun, bukan semata-mata berdasarkan arahan personal.
Sudaryono juga menyatakan terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk internal BGN, mitra, masyarakat, dan media. Ia menyebut seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola BGN.
Berikut daftar upaya perbaikan program MBG yang dilakukan BGN:
Sudaryono akan mewajibkan pejabat eselon I hingga II BGN berkantor di daerah untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan MBG.
Ia menetapkan pembagian wilayah yang menjadi tanggung jawab dari setiap pejabat eselon di BGN agar kewajiban itu segera bisa dilaksanakan.
Kewajiban dan pembagian wilayah tanggung jawab juga dilakukan sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan optimal hingga ke tingkat daerah.
Menurutnya, kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan lokasi pelaksanaan program MBG yang tersebar di berbagai daerah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana program berada di daerah sehingga pengawasan tidak cukup hanya dilakukan dari kantor pusat.
"Dapur itu kan nggak ada di gedung ini. Dapur itu ada di daerah-daerah. Jadi kami telah membagi eselon 1, eselon 2 dan di bawahnya, membagi habis provinsi dan membagi habis kabupaten," jelas pria yang akrab disapa Mas Dar dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/8).
Melalui skema tersebut, setiap pejabat memiliki dua peran, yakni menjalankan tugas pokok sesuai jabatan struktural sekaligus mengemban tanggung jawab kewilayahan.
Pejabat Eselon I akan mengampu sejumlah provinsi, sementara pejabat Eselon II akan mengampu sejumlah kabupaten di bawah wilayah tersebut.
BGN tengah menyiapkan sistem pengawasan baru berupa kamera pengawas (CCTV) terintegrasi di seluruh SPPG atau dapur MBG.
Sudaryono menyebut CCTV tersebut akan terhubung langsung ke kantor pusat sebagai bagian dari penguatan pengawasan menyusul masih ditemukannya sejumlah kasus dugaan keracunan makanan.
"Kami sedang bagaimana caranya mengintegrasikan CCTV di semua dapur bisa terintegrasi kepada kami seluruhnya di kantor pusat. Itu juga salah satu fungsi pengawasan yang kami ingin capai ke sana," ujar Sudaryono.
Menurut dia, sistem tersebut nantinya memungkinkan BGN memantau aktivitas dapur secara langsung, mulai dari tingkat pusat hingga pemerintah daerah.
"Yang mengawasi bukan hanya kantor pusat, tapi misalnya koordinator di tingkat kecamatan bisa lihat dapur-dapur di kecamatan itu kapan beroperasi. Di tingkat kabupaten bisa lihat, di tingkat provinsi juga bisa lihat," ujarnya.
Sambil menyiapkan integrasi CCTV, BGN saat ini telah mewajibkan seluruh dapur menggunakan sistem pencatatan digital atau logbook (POP) yang merekam seluruh proses pengolahan makanan.
Sudaryono menjelaskan sistem tersebut mencatat setiap tahapan, mulai dari bahan baku datang, proses memasak, pendinginan, pengemasan ke dalam ompreng, hingga waktu makanan diterima di sekolah.
"Di sistem kita ini sudah kita wajibkan semua harus ada log-nya. Mulai beli, mulai datang, dagingnya dimasak, matang jam berapa, didinginkan berapa menit, dimasukkan ompreng, dikirim, diterima di sekolah, itu ada log-nya. Sehingga setiap ada kejadian kita bisa lihat semua," ujar Sudaryono.
Bersambung ke halaman berikutnya...
HALAMAN: