SiCepat Masuk Bisnis Logistik B2B, Bidik Distribusi End-to-End Lewat Satu Sistem

calendar_today 28.07.2026 - person  - timer ~

Bagikan:

JAKARTA - SiCepat resmi memperluas bisnisnya ke segmen logistik business-to-business (B2B) melalui peluncuran SiCepat Logistik. Langkah ini menjadi upaya perusahaan menggarap pasar distribusi antarbisnis dengan menawarkan layanan logistik terintegrasi dari hulu hingga hilir dalam satu sistem.

Peluncuran SiCepat Logistik diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di Puninar. Dalam kesempatan tersebut, perusahaan juga menampilkan salah satu armada SiCepat Logistik sebagai bagian dari layanan yang kini disiapkan untuk melayani kebutuhan distribusi pelaku usaha.

Melalui layanan baru ini, SiCepat membidik kebutuhan perusahaan manufaktur, pemilik merek, distributor, retailer, hingga pelaku usaha kecil dan menengah (SME) yang selama ini masih menghadapi tantangan dalam mengelola distribusi barang. Persoalan seperti penggunaan banyak vendor logistik, minimnya visibilitas pengiriman, hingga keterbatasan jangkauan distribusi menjadi sasaran layanan tersebut.

CEO SiCepat Ekspres Barry Lim mengatakan, SiCepat Logistik tidak hanya menawarkan berbagai jenis layanan logistik, tetapi juga mengintegrasikan seluruh proses dalam satu sistem sehingga pelanggan tidak perlu lagi mengelola banyak mitra logistik.

"Yang membedakan SiCepat Logistik bukan sekadar ragam layanan yang kami tawarkan, tapi bagaimana seluruh layanan itu berjalan dalam satu sistem yang sama. Customer kami tidak perlu lagi mengelola banyak vendor dengan standar dan visibilitas yang berbeda-beda. Cukup satu mitra, satu sistem, satu akuntabilitas, dari gudang hingga ke tangan pelanggan akhir," ujar Barry Lim di Jakarta, Selasa, 28 Juli.

SiCepat Logistik menyediakan berbagai layanan, mulai dari Full Truckload (FTL), Less Than Truckload (LTL), warehousing, heavy cargo, custom logistics, freight forwarding melalui jalur udara dan laut, export-import dan customs clearance, hingga berbagai layanan pendukung lainnya.

Dalam ekosistem SiCepat Group, SiCepat Logistik menangani distribusi pada tahap first mile hingga middle mile, mulai dari produsen, principal atau brand, distributor, retailer, hingga pergudangan. Selanjutnya, proses distribusi ke konsumen akhir dilanjutkan oleh SiCepat Ekspres melalui layanan last mile.

Model tersebut memungkinkan seluruh rantai distribusi berada dalam satu ekosistem, mulai dari pergerakan bahan baku hingga produk tiba di kanal penjualan daring maupun luring.

Sebagai bagian dari penguatan layanan antarpulau, SiCepat juga memperkenalkan SiCepat Fast Lane, layanan distribusi laut yang diklaim menawarkan waktu tempuh lebih cepat dibandingkan layanan laut konvensional, dengan biaya lebih rendah dibandingkan pengiriman udara serta jadwal keberangkatan yang lebih teratur.

Commercial & External Affairs Director SiCepat, Imam Sedayu, mengatakan integrasi jaringan menjadi keunggulan utama perusahaan dalam menjaga proses distribusi tetap berjalan tanpa perpindahan penanganan yang rumit.

"Integrasi dengan jaringan SiCepat yang sudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia adalah kekuatan utama kami. Proses yang kami tangani di first mile dan middle mile bisa langsung tersambung ke last mile tanpa hand-off yang rumit. Itulah kekuatan integrasi yang membuat SLA kami bisa scalable, accountable, dan reliable sekaligus," ucap Imam Sedayu.

Peluncuran SiCepat Logistik menandai pengembangan bisnis perusahaan yang berdiri sejak 2014. Setelah dikenal melalui layanan pengiriman ekspres, SiCepat kini memperkuat posisinya di sektor logistik B2B dengan mengintegrasikan layanan distribusi dari awal rantai pasok hingga produk diterima pelanggan akhir.

Bupati Magetan Minta 230 ASN Baru Jaga Integritas dan Profesionalisme |Republika Online

calendar_today 28.07.2026 - person  - timer ~

Bupati Magetan minta ASN jaga integritas dan profesionalisme.

REPUBLIKA.CO.ID, MAGETAN, – Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Penegasan ini disampaikan langsung di hadapan ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru dalam sebuah acara pelantikan di Gedung KORPRI Magetan, Selasa.

Dalam sambutannya, Nanik meminta para PNS yang baru menerima Surat Keputusan (SK) untuk selalu menjaga tanggung jawab dalam melayani masyarakat. "Saya meminta dan mengingatkan kepada para PNS yang baru menerima SK dan dilantik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan agar selalu menjaga integritasnya serta tanggung jawab dalam melayani masyarakat," ujar Nanik.

Acara tersebut merupakan rangkaian penyerahan Surat Keputusan PNS, pengambilan sumpah janji PNS, dan pelantikan pejabat fungsional tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Magetan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Fokus Pembangunan dan Inovasi

Bupati Nanik memaparkan bahwa pemerintah daerah saat ini memfokuskan pembangunan pada beberapa sektor vital. Sektor-sektor tersebut meliputi kesehatan, infrastruktur, pendidikan, sosial, dan pariwisata. Ia berharap kehadiran PNS baru dapat menghadirkan inovasi-inovasi yang mendukung kemajuan Kabupaten Magetan di berbagai bidang tersebut.

Selain inovasi, Nanik juga menekankan pentingnya kedisiplinan dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Ia meminta para PNS baru untuk menjadi teladan, baik bagi rekan kerja maupun masyarakat luas, melalui pelayanan yang prima. "Saya minta amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan saudara," katanya.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Magetan, sebanyak 230 calon pegawai negeri sipil (CPNS) resmi menerima Surat Keputusan PNS dan menjalani pengambilan sumpah janji dalam kegiatan tersebut. Pelantikan massal ini diharapkan dapat menyegarkan birokrasi dan mempercepat laju pembangunan di Magetan.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara

Diduga Ikut Suap Anwar Sadad, Anggota DPRD Jatim Moch Mahrus Ditahan KPK

calendar_today 28.07.2026 - person  - timer ~

Bagikan:

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Anggota DPRD Jawa Timur Moch Mahrus alias M Mahrus Ali setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Upaya paksa dilakukan setelah dia diperiksa sebagai tersangka.

“Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 28 Juli sampai dengan 16 Agustus. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 28 Juli.

Mahrus telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga pihak swasta lainnya, yakni Achmad Yahya (AY), M Fathullah (MF), dan Ra Wahid Ruslan (RWR). Ketiganya lebih dulu ditahan KPK pada Rabu, 22 Juli 2026.

Saat itu, Mahrus juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Namun, ia tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan memiliki agenda lain yang telah terjadwal.

Usai menjalani pemeriksaan, Mahrus terlihat keluar dari lobi Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 17.26 WIB mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Ia tidak memberikan keterangan kepada wartawan saat digiring menuju mobil tahanan.

Dalam perkara ini, Mahrus diduga berperan sebagai pemberi suap kepada Anggota DPR RI Anwar Sadad yang saat itu menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024.

“Tersangka MM merupakan pengelola dana hibah pokmas untuk wilayah Kabupaten Probolinggo, yang kemudian diduga sebagai pihak pemberi suap kepada tersangka AS dalam pengurusan dana hibah tersebut,” tegas Budi.

“MM diduga memberikan uang sejumlah Rp1,5 miliar, emas dengan berat sekitar 1 kilogram, membayarkan pelunasan 1 unit rumah di Surabaya, dan membayarkan pendirian usaha SPBE kepada AS,” sambung dia.

Budi menyebut penerimaan dilakukan Anwar Sadad melalui pihak lain. Moch Mahrus melakukan suap diduga untuk mendapatkan alokasi dana hibah pokmas sebesar Rp83,4 miliar.

Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bapenda: Relaksasi pajak kendaraan di Papua Barat terealisasi Rp4,53 miliar - ANTARA News Papua Tengah

calendar_today 28.07.2026 - person  - timer ~

Manokwari (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua Barat mencatat penerimaan program relaksasi pajak kendaraan bermotor melalui enam unit pelayanan pendapatan daerah (UPDD) Samsat di provinsi tersebut mencapai Rp4,53 miliar.

Kepala Bapenda Papua Barat M Bachri Yasin di Manokwari, Selasa, mengatakan program relaksasi pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan 1 Juli hingga 31 Oktober 2026 bertujuan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

“Sampai tanggal 24 Juli 2026, jumlah kendaraan yang sudah memanfaatkan program ini sebanyak 4.274 unit dengan nilai sebanyak Rp4.535.327.420,” kata Bachri.

Ia menjelaskan bahwa penerimaan tersebut terdiri dari penghapusan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) beserta denda untuk tunggakan selama enam tahun atau lebih dengan realisasi sebanyak Rp1,981 miliar.

Kemudian, pembayaran tunggakan PKB mencapai Rp838,257 juta, dan pemanfaatan pengurangan pokok bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) 1 sebesar 10 persen dengan realisasi penerimaan Rp1,715 miliar.

“Program relaksasi ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tapi respon pemerintah daerah untuk membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban pajak,” jelas Bachri.

Dia menyebut UPPD Samsat Manokwari memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan program relaksasi PKB dengan nilai sebanyak Rp2,706 miliar dan disusul UPPD Samsat Teluk Bintuni mencapai Rp1,094 miliar.

Kemudian, UPPD Samsat Fakfak dengan realisasi kurang lebih sebanyak Rp283,105 juta, UPPD Samsat Manokwari Selatan Rp227,829 juta, UPPD Samsat Kaimana Rp178,856 juta, dan UPPD Teluk Wondama sekitar Rp44,353 juta.

“Manokwari dan Teluk Bintuni memberikan kontribusi paling tinggi karena jumlah kendaraan lebih banyak dibanding empat Samsat lainnya di Papua Barat,” kata Bachri.

Ia menjelaskan bahwa ada lima jenis program relaksasi yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 144 Tahun 2026. Pertama, penghapusan pokok PKB beserta denda untuk tunggakan selama enam tahun atau lebih.

Kedua, pengurangan pokok PKB sebesar 10 persen bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan hingga lima tahun. Ketiga, pemberian insentif 12 persen bagi wajib pajak yang membayar PKB sebelum atau tepat pada jatuh tempo, serta tidak memiliki tunggakan.

Keempat, pengurangan pokok BBNKB 10 persen kepada masyarakat yang melakukan pembayaran selama periode program relaksasi. Kelima, penghapusan denda administratif atas tunggakan PKB tahun pertama hingga tahun kelima.

"Kalau denda PKB untuk tahun berjalan tetap dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib pajak yang taat, kami beri insentif PKB 12 persen," kata Bachri.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Bikin Panik, Roller Coaster Berusia 100 Tahun Mogok di Lintasan

calendar_today 28.07.2026 - person  - timer ~

CNN Indonesia

Rabu, 29 Jul 2026 04:45 WIB

Jakarta, CNN Indonesia --

Sebuah roller coaster kayu berusia lebih dari 100 tahun di Inggris mendadak berhenti di tengah perjalanan, memicu kepanikan para penumpang yang sedang menikmati wahana tersebut. Beruntung, seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat dan tidak ada korban luka dalam insiden itu.

Peristiwa tersebut terjadi di wahana Big Dipper yang berada di taman hiburan Blackpool Pleasure Beach, Blackpool, kota resor tepi laut di wilayah barat laut Inggris, pada Kamis (23/7).

Insiden ini menjadi sorotan setelah sejumlah video yang diunggah di media sosial memperlihatkan kereta roller coaster berhenti dalam posisi miring di lintasan. Salah satu video bahkan memperlihatkan bagian lintasan kayu yang diduga mengalami kerusakan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seumur hidup saya tidak akan naik roller coaster lagi," tulis salah seorang pengguna TikTok yang mengunggah video tersebut, mengutip People.

Salah satu penumpang, Reanna Harrison-Berry (20), mengaku mengalami momen yang sangat menegangkan saat menaiki wahana bersama kekasihnya, Aidan Coltherd. Ia mengatakan kereta sempat mengeluarkan suara benturan keras ketika sedang menanjak menuju puncak lintasan.

"Saat kami sudah sekitar tiga perempat perjalanan menuju bukit utama, kereta tiba-tiba bergerak mundur dengan sangat cepat," ujarnya.

Beberapa saat kemudian, Harrison-Berry menyadari gerbong tempatnya berada miring ke sisi kiri, sementara gerbong belakang tampak bergeser ke arah kanan.

"Saya benar-benar ketakutan, jujur saja," katanya.

Pilihan Redaksi

• Dubai Bagi-bagi Hadiah Rp14,4 Juta buat Warga yang Bisa Ajak Turis
• Berkeliling Indonesia Lewat Lembaran Kain di Museum Tekstil
• Menyesap Pesona Zhouzhuang, 'Venesia dari Timur' Shanghai

Ia bahkan menduga kereta telah keluar dari lintasan atau mengalami derail. Namun, dugaan tersebut belum dikonfirmasi oleh pihak pengelola taman hiburan.

Pihak Blackpool Pleasure Beach memastikan wahana berhenti sekitar pukul 14.00 waktu setempat di titik yang relatif rendah pada lintasan sehingga proses evakuasi dapat dilakukan dengan aman. Seluruh penumpang kemudian diturunkan secara manual oleh operator yang telah mendapatkan pelatihan khusus.

"Setelah wahana berhenti, seluruh tamu dipandu turun dengan aman oleh operator terlatih. Semua penumpang juga diperiksa oleh petugas yang memiliki pelatihan pertolongan pertama, dan tidak ada laporan cedera," kata juru bicara Blackpool Pleasure Beach.

Sebagai bentuk kompensasi, sejumlah penumpang yang berada di dalam wahana saat kejadian dilaporkan menerima makanan gratis dari pihak taman hiburan. Pengelola juga telah membuka penyelidikan internal untuk mencari tahu penyebab pasti insiden tersebut.

Sementara itu, Kepolisian Lancashire menyatakan mereka tidak menerima panggilan terkait kejadian tersebut sehingga tidak terlibat dalam penanganan insiden.

Roller coaster legendaris sejak 1923

Big Dipper merupakan salah satu ikon Blackpool Pleasure Beach sekaligus salah satu roller coaster kayu paling bersejarah di Inggris.

Wahana ini pertama kali dibuka pada 1923 dan hingga kini masih mempertahankan konstruksi kayunya. Big Dipper memiliki lima turunan utama yang dipadukan dengan tikungan tajam dan lintasan miring yang menjadi ciri khas roller coaster klasik.

Dengan usia lebih dari satu abad, Big Dipper juga dikenal sebagai roller coaster tertua kedua di Inggris yang masih beroperasi.

(tis/tis)

Add

as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]

Pemkot Jayapura tingkatkan kompetensi SDM sektor pariwisata

calendar_today 28.07.2026 - person  - timer ~

Pemkot Jayapura tingkatkan kompetensi SDM sektor pariwisata

Rabu, 29 Juli 2026 04:40 WIB

Suasana kegiatan sertifikasi pramusaji yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kota Jayapura kepada masyarakat asli Papua (ANTARA/HO-Humas Pemkot Jayapura)

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota Jayapura, Papua, melalui Dinas Pariwisata terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sektor pariwisata agar memenuhi standar kompetensi kerja nasional.

Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Jayapura Ebu Netty Kamawa di Jayapura, Selasa, mengatakan SDM yang kompeten dan tersertifikasi diyakini mampu mendorong kemajuan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

"Dengan SDM yang kompeten dan tersertifikasi kami meyakini sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Jayapura akan semakin maju dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah," kata Netty.

Menurut dia, tenaga kerja pariwisata yang kompeten mampu memberikan pelayanan yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing, terutama untuk mendukung perkembangan industri pariwisata, perhotelan, serta usaha jasa makanan dan minuman.

Netty menilai kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kepuasan wisatawan sehingga peningkatan kapasitas SDM perlu terus dilakukan.

Salah satu upaya yang telah dilaksanakan, lanjut dia, ialah sertifikasi pramusaji bagi masyarakat asli Papua pada 27-29 Juli 2026.

"Kami berharap melalui kegiatan lahir tenaga pramusaji yang memiliki kompetensi, profesionalisme dan standar pelayanan yang baik sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas industri pariwisata Kota Jayapura," katanya.

Ia menambahkan Kota Jayapura memiliki potensi pariwisata yang besar sehingga diperlukan dukungan SDM yang profesional, kompeten, dan berdaya saing untuk menarik lebih banyak wisatawan.

Menurut Netty, sektor pariwisata memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sehingga potensinya perlu dikelola secara optimal melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pewarta : Ardiles Leloltery
Editor: Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026

DJP Papabrama sita aset penunggak pajak senilai Rp1,77 miliar

calendar_today 28.07.2026 - person  - timer ~

DJP Papabrama sita aset penunggak pajak senilai Rp1,77 miliar

Rabu, 29 Juli 2026 04:39 WIB

Petugas pajak saat menyita aset salah satu wajib pajak di Papua (ANTARA/HO-DJP Papua)

Jayapura (ANTARA) - Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku (Kanwil DJP Papabrama) menyita aset penunggak pajak sebesar Rp1.777.084.342 untuk membantu pemulihan penerimaan negara dari tunggakan pajak.

Kepala Kanwil DJP Papabrama, Sekti Widihartanto di Jayapura, Selasa, mengatakan langkah penegakan hukum ini selalu mengacu pada peraturan yang berlaku sebagai bentuk pelaksanaan tugas dalam menjaga stabilitas penerimaan negara.

"Kami berharap dengan adanya tindakan ini para Wajib Pajak di wilayah kerja DJP Papabrama dapat lebih kooperatif dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga tercipta iklim kepatuhan yang semakin baik di masa mendatang," katanya.

Menurut Sekti, pihaknya menyampaikan terimakasih atas sinergi antara Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kegiatan Sita Serentak tersebut.

"Kami juga menghimbau dan mendorong kepada Wajib Pajak yang saat ini asetnya dilakukan penyitaan, agar segera melakukan pelunasan atas utang pajak," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa aset Wajib Pajak dalam kegiatan operasional tersebut tidak sampai dilakukan tindakan lanjutan berupa pelelangan untuk melunasi utang pajak.

"Baik untuk sebagian maupun seluruh nilai utang pajak dengan menyesuaikan hasil lelang dan utang pajak masing-masing Wajib Pajak," katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya juga meminta agar perwakilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bekerja di lapangan agar bekerja secara profesional, terukur, menggunakan pendekatan humanis, edukatif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam melaksanakan kegiatan sita serentak tersebut.

"Kegiatan sita serentak tersebut dilakukan terhadap aset milik para Wajib Pajak di wilayah Papua dan Maluku yang memiliki tunggakan pajak," ujarnya.

Pewarta : Qadri Pratiwi
Editor: Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Tim Ekspedisi Patriot kembangkan budi daya kakao di Kabupaten Jayapura

calendar_today 28.07.2026 - person  - timer ~

Tim Ekspedisi Patriot kembangkan budi daya kakao di Kabupaten Jayapura

Rabu, 29 Juli 2026 04:38 WIB

Foto bersama setelah pertemuan antara Pemkab Jayapura bersama Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Kantor Bupati Jayapura (ANTARA/HO-Humas Pemkab Jayapura)

Jayapura (ANTARA) - Direktur Eksekutif Multi Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) Sri Maryati mengatakan kegiatan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 di Kabupaten Jayapura, Papua, diarahkan pada pengembangan budi daya tanaman kakao.

"Fokus kegiatan TEP 2026 di Kabupaten Jayapura diarahkan pada pengembangan budi daya tanaman kakao, penguatan kawasan agropolitan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan layanan dasar masyarakat, serta pembangunan infrastruktur pendukung," katanya dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jayapura, Selasa.

Menurut Sri, tim yang diterjunkan akan melaksanakan pendataan dan pemetaan wilayah, melakukan verifikasi data masyarakat baik transmigran maupun nontransmigran, menyusun profil kampung, serta menginventarisasi berbagai potensi daerah sebagai dasar penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

"Tim ini juga akan melakukan pendampingan terhadap pengembangan potensi unggulan daerah khususnya komoditas kakao agar dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat," ujar dia.

Dia menjelaskan pada sektor infrastruktur dasar, TEP akan membantu perencanaan penyediaan air bersih melalui pembangunan sarana seperti sumur bor di wilayah yang membutuhkan.

"Program tersebut turut memberikan pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta kelompok usaha masyarakat agar semakin mandiri, produktif, dan memiliki daya saing dalam mengembangkan ekonomi lokal," katanya.

Dia menambahkan sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan yang inklusif, program ini secara khusus merekrut dan melibatkan putra-putri asli Papua sebagai anggota tim lapangan.

"Keterlibatan mereka diharapkan mampu memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan kondisi sosial budaya dan kearifan lokal," ujar dia.

Ekspedisi Patriot 2026 melibatkan berbagai perguruan tinggi diantaranya ITB, Institut Pertanian Bogor (ITB), Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga yang bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura.

Pewarta : Ardiles Leloltery
Editor: Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Polres Tulungagung Catat 14.744 Pelanggaran Lalu Lintas, Mayoritas Berujung Teguran |Republika Online

calendar_today 28.07.2026 - person  - timer ~

REPUBLIKA.CO.ID, TULUNGAGUNG, – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tulungagung, Jawa Timur, mencatat total 14.744 pelanggaran lalu lintas selama periode Januari hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, mayoritas pelanggar justru mendapatkan sanksi teguran sebagai bentuk edukasi.

Kepala Urusan Pembinaan Operasional (KBO) Satlantas Polres Tulungagung, Iptu Ahmad Zainudin, merinci bahwa sebanyak 9.433 pelanggar diberikan teguran. Sementara itu, 5.311 pelanggar lainnya dikenai tilang, baik secara manual maupun melalui sistem tilang elektronik (ETLE).

"Selama enam bulan terakhir tercatat ada 14.744 pelanggar lalu lintas," ujar Ahmad di Tulungagung, Selasa.

Penindakan Tegas untuk Pelanggaran Berat

Iptu Ahmad menjelaskan bahwa penindakan tilang manual masih tetap diberlakukan secara selektif. Fokus utamanya adalah pada pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lain, seperti penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis dan aksi balap liar.

Menurut data, sebanyak 1.574 pelanggar masuk dalam kategori pelanggaran berat sehingga harus ditindak dengan tilang manual. "Kalau tidak dilakukan tilang manual, tidak akan efektif karena tidak memberikan efek jera," tegasnya.

Di sisi lain, pelanggaran ringan seperti tidak memakai helm atau kelengkapan berkendara yang tidak lengkap lebih banyak diselesaikan melalui pemberian teguran. Langkah ini diambil sebagai upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas di masyarakat.

Tingkat Kepatuhan dan Konfirmasi ETLE Meningkat

Ahmad menilai, tingginya angka pelanggaran ini menjadi indikator bahwa kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan penindakan untuk menekan angka pelanggaran.

Meski demikian, terdapat kabar positif dari sisi penegakan hukum digital. Tingkat konfirmasi tilang elektronik (ETLE) oleh masyarakat terus menunjukkan peningkatan. Hingga semester pertama 2026, tingkat konfirmasi ETLE tercatat mencapai sekitar 85 persen.

Peningkatan ini dipengaruhi oleh integrasi sistem ETLE dengan layanan administrasi kendaraan bermotor. Melalui sistem yang terhubung, pelanggar yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran denda tilang tidak akan dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara

Akademisi mendorong transparansi penanganan kasus eks Jampidsus

calendar_today 28.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Akademisi, pengamat hukum, dan organisasi mahasiswa mendorong penanganan dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dilakukan secara transparan dan profesional.

Akademisi Ilmu Politik Universitas Nasional Firdaus Syam dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, mengatakan perhatian publik terhadap perkara tersebut sangat besar sehingga seluruh proses hukum harus dilakukan secara terbuka, profesional, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

"Publik sedang mengawasi proses penanganan kasus ini. Karena itu, aparat penegak hukum harus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Firdaus.

Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi bertajuk "Supremasi Hukum atau Keistimewaan Hukum? Menguji Rasa Keadilan Publik dalam Penanganan Kasus Eks Jampidsus" di Jakarta Pusat, Senin (27/7).

Firdaus menekankan pentingnya pengawasan dari akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, dan masyarakat sipil sebagai bagian dari mekanisme kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan.

Menurut dia, pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, terutama karena Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menghadapi sejumlah perkara korupsi bernilai besar yang berdampak pada keuangan dan perekonomian negara.

Ia berharap penanganan dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan Jampidsus dapat dilakukan secara tuntas, profesional, dan berkeadilan guna memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Pengamat hukum M. Saleh Gawi mengatakan terdapat sejumlah hal yang menurutnya perlu mendapat penjelasan lebih lanjut dalam penanganan perkara tersebut.

Menurut Saleh, hal itu antara lain berkaitan dengan barang bukti berupa uang dan emas yang ditemukan di rumah mantan Jampidsus meski disebut bukan milik yang bersangkutan.

Ia juga menyoroti informasi mengenai dugaan perubahan keterangan terkait keaslian uang dan emas yang ditemukan.

Selain itu, Saleh mempertanyakan pelimpahan penanganan perkara dari Polri ke Kejaksaan, perubahan status hukum mantan Jampidsus yang sempat disebut sebagai tersangka, kemudian saksi, sebelum kembali berstatus tersangka, serta proses penahanan yang menurutnya berbeda dengan penanganan tersangka korupsi pada umumnya.

"Saya menilai rasa keadilan publik dalam kasus ini terganggu dan perlu dijawab secara terbuka," kata Saleh.

Sementara itu, Ketua DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Jakarta Timur Rein Lailossa mengatakan perkara yang melibatkan aparat penegak hukum menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Menurut Rein, proses penanganan perkara harus berlangsung secara independen, transparan, dan profesional agar hasilnya dapat diterima masyarakat.

"Kasus yang menyeret eks Jampidsus ini perlu terus dikawal publik agar proses hukumnya berjalan secara independen, transparan, dan profesional," kata Rein.

Ia menambahkan minimnya keterbukaan dalam penanganan perkara berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum maupun lembaga negara.

Karena itu, Rein mengajak masyarakat ikut mengawasi proses penyelesaian perkara, termasuk terhadap tim yang dibentuk untuk mengusut kasus tersebut.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.