Manokwari (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot Universitas Airlangga (Unair) Surabaya mengembangkan desa sehat melalui penguatan sanitasi dan penerapan perilaku hidup bersih bagi masyarakat di kawasan transmigrasi Prafi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
Ketua Tim 11 Ekspedisi Patriot Unair Dr Corie Indria Prasasti di Manokwari, Rabu, mengatakan program desa sehat mengedepankan teknologi sederhana yang mudah diterapkan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
“Program bertajuk ‘Revitalisasi Sanitasi dan PHBS: Strategi Percepatan Desa Sehat di kawasan transmigrasi Prafi diawali dengan pemetaan kebutuhan masyarakat,” kata Corie.
Menurut dia, pelaksanaan fokus grup diskusi bertujuan mengidentifikasi dan menentukan titik lokasi yang tepat untuk program pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi, kebutuhan, kesiapan masyarakat, serta dukungan pemangku kepentingan.
Hasil diskusi menjadi landasan dalam penentuan lokasi, sekaligus mengakomodasi permasalahan sanitasi berupa pengelolaan sampah dan limbah domestik yang belum dilakukan secara maksimal.
“Tim selanjutnya melakukan survei dan verifikasi lapangan untuk menetapkan lokasi prioritas sekaligus menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kondisi masyarakat,” katanya.
Ia menyebut sejumlah program unggulan yang disiapkan meliputi instalasi pengolahan limbah cair rumah tangga, hidroponik, pengolahan sampah menjadi kompos, penerapan sanitasi total berbasis masyarakat, serta perilaku hidup bersih dan sehat.
Tim Ekspedisi Patriot juga melibatkan kader posyandu, Tim PKK, dan kelompok tani agar masyarakat memiliki peran langsung dalam pelaksanaan serta keberlanjutan program pemberdayaan guna mewujudkan desa sehat.
“Keterlibatan berbagai kelompok masyarakat tersebut diharapkan melahirkan pemimpin lokal atau natural leader yang mampu melanjutkan praktik sanitasi dan perilaku hidup sehat secara mandiri,” ucap Corie.
Tim 11 Ekspedisi Patriot Unair yang dipimpin Dr Corie Indria Prasasti beranggotakan Desta Dwi Lestari, Mhd Izzan Nasser, Yasmin Lail Ramadhani, Syaiful Arifin, dan Yamander Au Yensenem.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Tim Ekspedisi Patriot Unair kembangkan desa sehat di Manokwari
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNN Indonesia --
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjantuhkan Tindak Administratif Keimigrasian (TAK) kepada 10.911 warga negara asing (WNA) di tahun 2026.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko menyebut penindakan tersebut meningkat hingga 146,49 persen jika dibandingkan pada periode yang sama di Januari hingga Agustus 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan penindakan administratif itu dilakukan kepada WNA yang dinilai tidak memberikan kontribusi, mengganggu ketertiban, maupun melakukan pelanggaran administrasi keimigrasian.
Hendarsam menjelaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Imigrasi untuk memastikan keberadaan WNA di Indonesia tetap memberikan dampak positif serta tidak mengganggu keamanan dan ketertiban.
"Itu TAK kita di 10.911. Itu naik 146 persen dari tahun sebelumnya jadi memang saat ini direktorat pengawasan dan penindakan sangat aktif mengakselerasi melakukan penindakan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (12/8)
Selain itu, Hendarsam mengatakan pihaknya turut melakukan penangkalan terhadap 2.678 WNA. Jumlah tersebut, kata dia, turun 58,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara untuk proses penegakan hukum pidana secara pro justitia tercatat sebanyak 27 orang atau mengalami penurunan sebesar 50 persen dibandingkan tahun 2025.
"Kemudian kita lakukan juga pencegahan itu sebesar 478 orang kita lakukan pencegahan turun 80,98 persen," ucapnya.
Kendati demikian, ia menyebut tidak semua pelanggaran yang dilakukan oleh WNA langsung dikenakan sanksi deportasi.
Sebagian pelanggaran justru harus melewati proses pro justitia. Kondisi ini tergantung pada klasifikasi tingkatan pelanggaran yang dilakukan.
"Memang yang harus dilihat klasifikasi dari tindakannya yang harus dilihat apakah masuk kepada pelanggaran administrasi saja atau masuk ke ranah pidana," tuturnya.
(tfq/fra)
[Gambas:Video CNN]
Jakarta, CNN Indonesia --
Petugas departemen sanitasi di Kota New York, Amerika Serikat, menemukan dua cincin pusaka usai membongkar 20.000 pon atau 10.000 kilogram sampah.
Dua cincin tersebut ditemukan dua petugas pada 28 Juli. Departemen Sanitasi merilis foto petugas itu pada pekan lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini memang bukan seperti mencari jarum di tumpukan jerami, tetapi beberapa cincin yang terbuang secara tidak sengaja berhasil ditemukan!" demikian pernyataan resmi Departemen itu di Facebook.
"Warga Brooklyn baru-baru ini menyadari beberapa benda pusaka yang tak ternilai harganya secara tidak sengaja terbuang, dan segera menghubungi kami begitu menyadarinya," lanjut laporan itu.
Menurut laporan, cincin tersebut tak sengaja terbuang ke kontainer besar di kompleks apartemen. Pemilik cincin kemudian meminta bantuan para pekerja dan departemen sanitasi agar bisa memanggil truk sampah dan mencari barang tersebut.
Bak di truk sampah pun dibongkar dan akhirnya mereka menemukan benda pusaka tersebut. Petugas menemukan cincin hanya dalam waktu 10 menit.
Dalam foto yang diunggah departemen sanitasi tampak kedua cincin itu berwarna emas dilengkapi berlian dan satunya berwarna perak. Kedua barang ini merupakan cincin pertunangan yang sudah diwariskan empat generasi.
Petugas kebersihan biasanya tidak membantu dalam pencarian fisik barang-barang yang hilang. Departemen biasanya hanya menyediakan akses ke fasilitas dan peralatan.
"Dalam setiap kasus ini, saat kami menerima panggilan, kami berupaya mengisolasi truk, mengatur waktu untuk pencarian, dan kemudian kami pelan-pelan membuang isinya - hingga 20.000 pon sampah - di atas lantai pembuangan beton," kata juru bicara Departemen Sanitasi Kota New York Joshua Goodman, dikutip Independent.
Namun, dia tak menjelaskan alasan petugas di departemen tersebut ikut mencari benda yang dianggap pusaka itu.
(isa/dna)
BAYANGKAN sebuah negara punya pejabat khusus pengurus agama. Jabatannya di puncak tertinggi. Sangat tinggi, dengan puluhan ribu pejabat dan karyawan di bawahnya yang digaji dengan uang pajak dari rakyat. Tugasnya bukan sekadar mengurus birokrasi, melainkan mengurus ibadah suci jutaan manusia.
Lalu pada akhirnya, setelah proses pemeriksaan berbulan-bulan sejak 1 September 2025, tim jaksa di pengadilan membacakan dakwaan mengejutkan. Mereka mendakwa pejabat itu menyiapkan uang satu juta dolar untuk memengaruhi lembaga negara yang sedang mengusut kebijakannya. Seluruh dunia menyaksikan live di Youtube.
Nama pejabat itu Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Pada Selasa, 11 Agustus 2026, jaksa KPK mendakwa Yaqut yang berseragam kuning tahanan KPK nomer 129, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Itulah sidang perdana baginya atas tuduhan korupsi dalam ibadah suci haji.
Jaksa menyebut Yaqut menyuruh lingkaran dekatnya menyiapkan uang 1 juta dolar AS melalui staf khusus demi memengaruhi hasil Pansus Angket Haji DPR. Pihak Yaqut tentu membantah tuduhan ini. Karena proses hukum baru mulai, hakimlah yang nanti menentukan kebenarannya.
Namun, kasus ini menarik kita ulas dari sudut hukum dan agama yang kita tahu tidak cuma mengajari salat, puasa, zakat, dan haji. Agama juga mengatur urusan uang, amanah, dan keadilan. Agama melarang keras orang membeli keputusan dengan harta dan melarang pejabat mengambil hal yang bukan haknya. Bla-bla-bla.
Jaksa menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari pembagian 20 ribu kuota haji tambahan. Yaqut membagi kuota itu menjadi dua. Ia pilah, 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menetapkan kuota haji khusus cuma 8 persen.
Angka 50 dan 8 ini bukan sekadar hitungan matematis. Bagi calon jemaah, angka adalah nomor antrean dan jalan nasib. Orang-orang menabung puluhan tahun demi berangkat haji. Ada yang menjual sawah, menyisihkan uang belanja, dan menunggu hingga usia senja. Eh, saat tiba gilirannya haji, sang pejabat mencoret namanya.
Bagi rakyat, saat pejabat mempermainkan kuota haji, ia sedang mempermainkan harapan hidup manusia. Panitia Khusus Haji DPR tahun 2024 menemukan dugaan pelanggaran ini dan meminta sistem penetapan kuota menjadi lebih terbuka. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun memeriksa, negara rugi Rp622 miliar dari kasus ini.
Angka Rp622 miliar itu besar. Itu cukup untuk memberi makan rakyat miskin, membangun puluhan pesantren, atau membiayai rumah sakit. Namun di kasus ini, kerugian muncul dari urusan ibadah haji. Ibaratnya, orang menjual payung kepada warga yang kehujanan, lalu memakai uangnya untuk membeli payung sendiri.
Jaksa mendakwa Yaqut memakai dua staf khusus untuk memengaruhi Pansus DPR, sementara travel haji tertentu memanfaatkannya lewat praktik jual-beli kuota. Jika tuduhan ini terbukti di pengadilan, kita tidak sedang melihat kesalahan administrasi biasa. Kita sedang melihat pengkhianatan amanah.
Al-Qur’an sudah lama memberi peringatan tegas, “Jangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan jangan menyuap penguasa untuk merebut hak orang lain” (QS al-Baqarah: 188). Ayat ini menyebut uang dan kekuasaan sekaligus. Al-Qur’an paham bahwa manusia kerap kalah oleh godaan uang dan jabatan.
Uang bisa membeli pengaruh, sedangkan jabatan bisa membuka pintu kejahatan. Saat keduanya menyatu tanpa rasa takut kepada Tuhan, hukum akan hancur. Rasulullah juga mengutuk keras pemberi dan penerima suap. Uang sebenarnya bukan benda haram. Ia jadi masalah saat orang memakainya untuk membelokkan kebenaran.
Hukum negara menilai kesalahan berdasarkan bukti di lembar kertas. Namun agama mengingatkan adanya Pengadilan Agung yang tidak butuh saksi palsu atau dokumen rekayasa. Sebab itulah, Islam memandang jabatan sebagai beban amanah, bukan kemewahan (QS An-Nisa: 58).
Menteri Agama membawa beban moral yang sangat berat. Sebagai manusia biasa, ia bisa khilaf. Namun karena ia memimpin kementerian agama, standar moralnya harus lebih tinggi dari rakyat biasa. Sungguh aneh jika pejabat pemandu agama justru memakai uang suap untuk meloloskan diri dari pengawasan.
Rakyat sudah muak. Korupsi sudah terlalu sering membuat mereka kehilangan uang, kehilangan hak, bahkan kehilangan kepercayaan. Tapi ketika yang terseret adalah seorang menteri yang mengurus agama, dan yang dipersoalkan adalah pengelolaan ibadah haji, rasa muak itu berubah menjadi rasa sakit yang tak berperi.
Kejahatan ini tumbuh karena ada celah aturan, pembantu setia, pengawasan lemah, dan budaya pembiaran. Jika uang sejuta dolar itu benar ada, kita jangan cuma bertanya siapa penerimanya. Kita harus mengusut dari mana uang itu berasal, siapa membantu, dan mengapa sistem pengawasan tak bisa mencegahnya sejak awal.
Mengganti pejabat tanpa merombak sistem sama seperti mengganti sopir saat rem mobil sedang blong. Pemerintah harus terus membenahi tata kelola haji. Setiap kuota tambahan harus tercatat terbuka dari pusat sampai jemaah penerima. Tak boleh ada lagi kuota siluman atau jalur khusus pertemanan.
Teknologi masa kini bisa mempersempit ruang manipulasi. Pemerintah bisa membangun sistem kuota haji digital yang transparan, dengan jejak keputusan yang dapat diaudit dari pusat sampai jemaah penerima. Semua kita mesti ikut memantau prosesnya.
Sebab, siapa pun manusianya bisa tergoda, termasuk orang yang terlihat paling religius. Kesalehan pribadi tanpa sistem pengawasan yang kuat hanyalah pagar bambu di depan gudang emas. Namun, sistem hukum tanpa moral juga akan bocor karena manusia jahat selalu mencari celah pasal. Kita butuh keduanya.
Mengenai apakah jika terbukti Yaqut akan masuk neraka? Di sini, kita tentu harus bijak. Kita tidak boleh bertindak seperti Tuhan dengan memvonis seseorang masuk neraka. Kita tidak tahu bagaimana akhir hidupnya, dan kita tidak tahu bagaimana Allah akan mengadilinya.
Tapi agama memang sudah lama mengingatkan bahwa korupsi, suap, dan pengkhianatan amanah bukan dosa ringan. Jika seseorang terbukti mencuri uang rakyat, menyuap, dan mengkhianati jabatan, agama menegaskan bahwa itu dosa besar dengan neraka sebagai tempat akhir pelakunya.
Kasus ini mengajak kita merenung: mengapa pengurus ibadah bisa tergoda menjadikan ibadah sebagai barang dagangan? Jawabannya sederhana: karena manusia sering lupa bahwa jabatan hanyalah titipan sementara. Kursi kekuasaan, uang, dan jabatan menteri pasti akan kembali kepada Pemiliknya.
Pada akhirnya, gelar, jabatan menteri, dan tepuk tangan pendukung akan hilang. Yang tersisa hanyalah amal perbuatan. Di pengadilan dunia, terdakwa bisa menyewa pengacara hebat. Di pengadilan akhirat, tidak ada pengacara yang bisa menyuap Allah Sang Hakim Agung.
Agama bukan kartu tanda penduduk. Ia bukan gelar. Ia bukan jabatan. Agama adalah pilihan moral yang diuji justru ketika seseorang berhadapan dengan uang, kekuasaan, kesempatan, dan kemungkinan tidak ketahuan.
Kamis, 13 Agustus 2026, 03:20 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan tentara dan polisi dalam kegiatan sektor pangan mendapat sorotan dari Elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo. Ia mempertanyakan mengapa pekerjaan pertanian tidak lebih banyak diberikan kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.
Menurut Ganjar, sektor pertanian memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja. Pemerintah dapat mengembangkan program padat karya sehingga masyarakat yang menganggur memperoleh kesempatan mendapatkan penghasilan sekaligus ikut memperkuat ketahanan pangan.
Baca Juga: Di Balik Undangan Acara dari Prabowo Tak Akan Dipenuhi SBY
“Yang nganggur, belum kerja, kenapa tidak disuruh mengelola pertanian? Yang ngagur dengan padat karya,” jelas Ganjar, dikutip Kamis (13/8/2026).
Menurut Ganjar, pemerintah tidak kekurangan alasan untuk mengembangkan sektor pertanian sebagai ruang penciptaan pekerjaan. Di sisi lain, masyarakat yang membutuhkan pekerjaan masih cukup banyak.
Ganjar menyoroti kondisi ketenagakerjaan, termasuk banyaknya lulusan perguruan tinggi yang belum memperoleh pekerjaan.
“Berapa sarjana nganggur hari ini? Kompas sudah memuat, sekarang lapangan kerja dibutuhkan oleh banyak orang,” tukasnya.
Karena itu menurutnya agenda memperkuat ketahanan pangan seharusnya sekaligus dirancang sebagai kebijakan penciptaan lapangan kerja. Ia menawarkan pendekatan padat karya agar masyarakat yang belum bekerja dapat dilibatkan dalam kegiatan produktif di sektor pertanian.
“Kita ingin maju pada persoalan sebutlah satu pangan,” tutur Ganjar.
Dengan skema tersebut, pemerintah dapat mengejar dua tujuan sekaligus: meningkatkan produksi pangan dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
Ganjar tidak mempersoalkan pentingnya program ketahanan pangan. Yang menjadi sorotannya adalah siapa yang seharusnya menjadi pelaksana utama kegiatan tersebut.
Ia mengingatkan bahwa reformasi telah mendorong pembagian fungsi yang lebih jelas antara tentara dan polisi. Tentara diarahkan pada sektor pertahanan, sedangkan polisi menjalankan fungsi keamanan.
“Untuk apa? Bergeraklah dalam bidangnya. Apa itu? Tentara, Pertahanan. Polisi, keamanan. Maka dua-duanya gak perlu tanam padi, tanam jagung, gak perlu,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan pentingnya keterlibatan tentara dan polisi untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan.
Ia bersikukuh pelibatan tersebut diperlukan untuk mengawal program swasembada pangan dan mencegah kebocoran anggaran. Menurutnya, pertanian adalah sektor strategis yang pengembangannya harus melibatkan seluruh pihak.
Baca Juga: Jokowi Soal Kaesang Maju di Kandang PDIP: Sudah Dihitung, Risiko Persaingan Juga Dikalkulasi
”Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah, angkatan laut tanam kedelai, angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat,” tutur Prabowo.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar
Jakarta, CNN Indonesia --
Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi Indonesia (PB PABSI) mengincar empat medali dari Asian Games Aichi-Nagoya 2026.
Sekretaris Jenderal PB PABSI Djoko Pramono mengatakan target tersebut ditetapkan berdasarkan pemetaan kekuatan dan perhitungan tim ahli terhadap peluang masing-masing lifter yang dipersiapkan. Djoko tidak menjelaskan lebih lanjut soal perincian medali.
"Delapan atlet sudah pasti dan sudah disetujui, kami akan berangkat. Sudah diprediksi oleh tim ahli kira-kira dapat empat medali. Kami akan lihat apakah target itu bisa tercapai," kata Djoko kepada dilansir dari Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pilihan Redaksi
"Menurut tim ahli, peluang dari delapan itu empat medali. Medalinya apa tidak disebut. Pokoknya empat medali," ucapnya.
Indonesia memberangkatkan empat lifter putra dan empat lifter putri untuk Asian Games 2026. Di sektor putra ada Ricko Saputra pada kelas 60kg, Eko Yuli Irawan (65kg), Rahmat Erwin Abdullah (75kg), serta peraih emas Olimpiade Paris 2024 Rizki Juniansyah (85kg).
Sementara sektor putri diperkuat Luluk Diana Tri Wijayana pada kelas 49kg, Juliana Klarisa (53kg), Natasya Beteyob (61kg), dan Indah Afriza (69kg).
Selain delapan lifter tersebut, lima ofisial disiapkan mendampingi tim angkat besi Indonesia, yakni Dirdja Wihardja, Erwin Abdullah, Samsusi, Sri Indriyani, dan Triyatno.
Rahmat menjadi satu-satunya lifter dalam daftar tersebut yang berstatus juara bertahan Asian Games. Pada Asian Games Hangzhou 2022 yang berlangsung pada 2023, dia merebut emas kelas 73kg dengan total angkatan 359kg, sekaligus mencatat rekor Asian Games dan rekor dunia clean and jerk saat itu dengan angkatan 201kg.
Sementara Asian Games Aichi-Nagoya akan menjadi penampilan pertama Rizki di pesta olahraga terbesar Asia. Peraih emas Olimpiade Paris 2024 itu sebelumnya diproyeksikan bersaing dengan Rahmat untuk menentukan lifter yang menempati kelas 75kg.
Cabang angkat besi Asian Games Aichi-Nagoya dijadwalkan berlangsung pada 23-29 September di Nagoya City Trade and Industry Center.
Selama angkat besi dipertandingkan di Asian Games, Indonesia sudah meraih dua emas, delapan perak, dan 14 perunggu.
Capaian terbaik Indonesia di ajang angkat besi tercipta pada Asian Games 2018 ketika bisa meraih satu emas, satu perak, dan satu perunggu.
Jika berdasarkan jumlah, maka Indonesia paling banyak membawa medali pada Asian Games 2010 dengan koleksi satu perak dan tiga perunggu.
Emas dipersembahkan Eko Yuli pada Asian Games 2018 dan Rahmat (2022). Sementara perak berasal dari perjuangan Madek Kasman (1970), Abdul Rosjid (1970), Patmawati Abdul Hamid (1990), Supeni Wasiman (1994), Erwin Abdullah (2002), Sinta Darmariani (2010), dan Sri Wahyuni Agustiani (2014 dan 2018).
Sedangkan perunggu menjadi prestasi dari Thio Ging Hwie (1954), Maman Suryaman (1982), Dirdja Wihardja (1986), Ponco Imbarwati (1990), Patmawati Abdul Hamid (1994), Sri Indriyani (1998), Raema Lisa Rumbewas (2002), Tanti Pratiwi (2002), Sinta Darmariani (2006), Jadi Setiadi (2010), Triyatno (2010), Eko Yuli Irawan (2010 dan 2014), Surahmat Wijoyo (2018).
[Gambas:Video CNN]
(nva/jal)
Kamis, 13 Agustus 2026 - 03:15 WIB
VIVA – Nama Ismi Ulfaida menjadi perhatian setelah siswi Sekolah Rakyat berhasil menembus seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional 2026. Ismi merupakan siswi kelas XI Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang terpilih mewakili daerahnya bersama M. Deni Fikri dari SMAN 1 Wonomulyo. Keduanya akan menjadi perwakilan Sulawesi Barat dalam rangkaian upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026.
Baca Juga
Keterpilihan Ismi memiliki arti khusus karena ia disebut sebagai siswa Sekolah Rakyat pertama yang berhasil mencapai jajaran calon Paskibraka tingkat nasional. Prestasi tersebut juga menjadi sorotan karena Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program pendidikan yang memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Berasal dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat
Baca Juga
Ismi Ulfaida berasal dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ia bersekolah di Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar dan baru bergabung dengan sekolah tersebut pada September 2025.
Perjalanan Ismi menuju Paskibraka nasional dimulai dari seleksi di lingkungan sekolah. Saat itu, hanya dua siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar yang mengikuti proses tersebut, yakni Ismi dan seorang siswa laki-laki. Dari keduanya, Ismi menjadi satu-satunya siswa yang berhasil melanjutkan ke seleksi tingkat kabupaten.
Baca Juga
Langkah tersebut kemudian berlanjut ke tingkat provinsi hingga akhirnya ia mengikuti verifikasi di tingkat pusat. Dalam proses seleksi tersebut, Ismi bersaing bersama pelajar terbaik dari berbagai daerah sebelum akhirnya ditetapkan sebagai salah satu wakil Sulawesi Barat.
"Alhamdulillah saya lulus sampai di tingkat pusat. Terus saya mengikuti pelatihan," ujar Ismi.
Informasi mengenai terpilihnya Ismi sebagai perwakilan Sulawesi Barat sebelumnya telah dikonfirmasi. Dari enam pelajar Sulawesi Barat yang mengikuti tahapan seleksi tingkat pusat, dua orang akhirnya terpilih, yakni Ismi Ulfaida dan M. Deni Fikri.
Cita-cita Jadi Paskibraka Sejak SMP
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Keinginan Ismi untuk menjadi anggota Paskibraka ternyata bukan muncul secara tiba-tiba. Ia telah memiliki cita-cita tersebut sejak masih duduk di bangku SMP.
Bagi Ismi, menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera bukan sekadar kesempatan untuk tampil dalam upacara kenegaraan. Ia ingin menanamkan semangat nasionalisme sekaligus memperkuat rasa cinta terhadap Tanah Air.
Halaman Selanjutnya
Untuk mengejar cita-cita itu, Ismi mempersiapkan dirinya dengan berbagai cara. Ia mengikuti bimbingan belajar, berlatih peraturan baris-berbaris (PBB), serta terus mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya.
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan sistem pembayaran jalan tol tanpa henti (Multi Lane Free Flow/MLFF) akan kembali diuji coba dalam waktu dekat.
Dody menyebut pemerintah tengah merampungkan pembahasan teknis dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar uji coba kali ini menghasilkan keputusan yang pasti.
"MLFF kita akan melakukan trial test. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depanlah," ujar Dody usai acara Focus Group Discussion Asosiasi Jalan Tol Indonesia di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Rabu (12/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dody mengatakan penerapan teknologi ini terhambat karena pihaknya harus berdiskusi intensif dengan berbagai instansi dan asosiasi terkait, mulai dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), Korlantas Polri, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Selain itu, ia juga mengatakan pembahasan dengan pihak terkait harus dilakukan mengingat sistem ini berdampak luas pada tata kelola transaksi dan penegakan hukum di jalan tol.
"Karena diskusinya melibatkan stakeholder yang lebih luas, kemudian prosesnya menjadi sedikit agak lebih lama," tuturnya.
Kemudian, Dody menyampaikan Pulau Bali akan kembali menjadi salah satu titik uji coba setelah pelaksanaan sebelumnya dinilai belum memberikan hasil komprehensif.
Di sisi lain, pemerintah juga membidik satu lokasi lain di Pulau Jawa yang hingga kini masih dalam tahap pembahasan bersama untuk menentukan titik persisnya.
Uji coba lanjutan ini dirancang jauh lebih matang agar Kementerian PU bisa segera menentukan arah keberlanjutan teknologi MLFF di Indonesia.
Meski begitu, Dody belum dapat merinci lebih lanjut soal kapan target penerapannya secara penuh karena pemerintah ingin memastikan seluruh tahapan dan persyaratan teknis berjalan tanpa kendala.
Ia menilai evaluasi menyeluruh atas hasil uji coba akan menjadi penentu utama apakah sistem bayar tol tanpa henti ini layak langsung diadopsi atau masih membutuhkan penyesuaian lebih lanjut.
"Nanti trial test itu akan disepakati oleh semua pihak yang terlibat di situ baru kemudian kita akan bilang ini oke apa nggak oke," tegas Dody.
[Gambas:Video CNN]
(fln/sfr)
Daftar Isi
Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah rivalitas geopolitik Amerika Serikat (AS) dengan China dan Rusia, sebuah perkembangan tak biasa muncul dari lembaga penegak hukum Paman Sam. FBI di bawah Direktur Kash Patel disebut mulai memperkuat kerja sama dengan Beijing dan Moskow untuk menghadapi kejahatan lintas negara.
Patel disebut telah melakukan pendekatan langsung dengan pejabat keamanan China. Pada November 2025, ia menjadi direktur FBI pertama yang mengunjungi China sejak 2016.
Ia kemudian kembali ke China pada Juli 2026 untuk bertemu Menteri Keamanan Publik China Wang Xiaohong. Hubungan kedua negara kini mulai dilembagakan melalui empat kelompok kerja yang menangani penipuan siber, kejahatan kekerasan terhadap anak, pemberantasan narkotika, serta pencarian buronan.
Pejabat dari Kementerian Keamanan Publik China juga disebut melakukan kunjungan rutin ke fasilitas FBI di AS, sementara personel FBI melakukan kunjungan balasan ke China. Komunikasi antara kedua pihak bahkan berlangsung hampir setiap hari.
Pilihan Redaksi
Kerja sama itu disebut telah menghasilkan operasi bersama. Salah satunya adalah Operation Sand Dollar, yang melibatkan FBI, Kementerian Keamanan Publik China, dan kepolisian Dubai untuk membongkar pusat penipuan siber.
Operasi tersebut diklaim menghasilkan sekitar 300 penangkapan hingga penyitaan aset sekitar US$300 juta. Operasi itu juga berhasil serta membebaskan ribuan pekerja yang menjadi korban perdagangan manusia.
Pendekatan serupa juga disebut tengah dibangun dengan Rusia. Patel dikabarkan sedang mempersiapkan kunjungan ke Moskow dan St. Petersburg yang direncanakan pada pertengahan Oktober.
Badan keamanan Rusia, FSB, diperkirakan menjadi pihak yang menerima kunjungan tersebut. Jika terealisasi, kunjungan itu akan menjadi langkah langka.
Direktur FBI terakhir yang diketahui mengunjungi Rusia adalah Robert Mueller pada 2013. Kontak antara FBI dan Rusia telah berlangsung secara lebih terbatas selama lebih dari setahun, terutama untuk menangani jaringan kriminal.
Langkah ini berlangsung ketika pemerintahan Presiden Donald Trump juga berupaya mengurangi ketegangan dengan Moskow. Utusan khusus Steve Witkoff dan Jared Kushner telah beberapa kali melakukan kunjungan ke Rusia dan bertemu Presiden Vladimir Putin.
Kerja sama tersebut bukan berarti AS mengakhiri persaingan strategis dengan China maupun Rusia. Hal tersebut setidaknya dikatakan peneliti non-residen di China-CEE Institute dan pakar Valdai Discussion Club, Ladislav Zemanek.
Dimuat RT, Rabu (12/8/2026), ia menilai pendekatan Patel menunjukkan pergeseran dari persaingan geopolitik menuju kerja sama pragmatis. Namun, kerja sama FBI hanya tertuju ke bidang tertentu, seperti kejahatan siber, narkotika, perdagangan manusia, serta jaringan kriminal lintas negara.
Di sektor pertahanan, pejabat Pentagon juga disebut mulai mendorong pembukaan kembali jalur komunikasi dengan Beijing. Kepala kebijakan Pentagon Elbridge Colby disebut tertarik mengunjungi China dan menghidupkan kembali hubungan profesional antarmiliter.
Menteri Perang AS Pete Hegseth juga mendorong pemulihan komunikasi militer dan hotline krisis AS-China. Pendekatan tersebut dinilai bertujuan mencegah insiden kecil, terutama di laut dan udara, berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Menurut Zemanek, pola yang mulai terlihat adalah "bekerja sama ketika kepentingan bertemu dan tetap bersaing ketika kepentingan berbeda". Kerja sama FBI dengan China dan Rusia tidak akan serta-merta menyelesaikan perselisihan terkait Iran, Taiwan, Ukraina, maupun persaingan teknologi.
"Namun, pendekatan ini menunjukkan bahwa negara-negara yang bersaing tetap dapat bekerja sama menghadapi ancaman yang sama," ujar Zemanek
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Rabu, 12 Agustus 2026 21:19 WIB
Bupati Magelang Grengseng Pamuji memberiakan sambutan saat pemberian kendaraan sampah di Borobudur, Kabupaten Magelang. ANTARA/HO-Pemerintah Kabupaten Magelang
Magelang (ANTARA) - Desa Borobudur menerima bantuan sarana pengangkut sampah berupa satu mobil L300 dari Dewan Pimpinan Pusat Walubi dan satu kendaraan roda tiga dari Taman Wisata Borobudur (TWB) guna mendukung pengelolaan sampah.
Kepala Desa Borobudur Anwar Ujang Maryadi Lukman di Magelang, Jawa Tengah, Rabu, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan TWB yang telah memberikan dukungan sarana pengangkut sampah.
Dia menjelaskan tambahan kendaraan tersebut akan meningkatkan kinerja pengelola TPS3R Lohjinawi dalam melakukan pengangkutan sampah dari Desa Borobudur yang menjadi salah satu lokasi percontohan program Sampah Tuntas Desa di Kabupaten Magelang.
"Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Walubi yang telah memberikan satu mobil angkutan untuk pengambilan sampah di wilayah Desa Borobudur, dan juga kepada TWB yang telah memberikan satu kendaraan roda tiga untuk pengambilan sampah," katanya.
Pemerintah Desa Borobudur terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui sosialisasi dan edukasi. Langkah tersebut untuk membangun kesadaran masyarakat agar pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama.
Bupati Magelang Grengseng Pamuji menegaskan penanganan sampah di Kabupaten Magelang ke depan akan dilakukan dengan pendekatan berbasis wilayah dengan memperkuat peran serta masyarakat.
"Penanganan sampah di Kabupaten Magelang akan kita lakukan berbasis wilayah, tidak berbasis dinas. Support dan peran serta masyarakat akan kita tingkatkan. Yang selama ini masyarakat sebagai objek, kita ubah menjadi subjek," katanya.
Menurut dia, melalui program Sampah Tuntas Desa, masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian utama dalam upaya menjaga kebersihan dan mengelola sampah di lingkungan masing-masing.
Pemerintah desa diharapkan menjadi motor penggerak dalam mengonsolidasikan masyarakat agar mampu membangun sistem pengelolaan sampah yang mandiri dan berkelanjutan.
Ia menilai keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh dukungan pemerintah, industri, maupun teknologi, tetapi terutama oleh tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat.
"Kuncinya adalah kesadaran kolektif di masyarakat. Harapannya, melalui program ini akan muncul kesadaran masyarakat untuk menangani sampah secara mandiri, sampai sampah benar-benar bisa terkelola dan memiliki nilai ekonomi," katanya.
Ia menjelaskan Desa Borobudur dipilih sebagai salah satu lokasi percontohan karena pengelolaan sampah di kawasan tersebut memiliki dampak yang luas. Kebersihan Borobudur tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga berhubungan erat dengan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat.
Pewarta: Heru Suyitno
Editor:
Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.