Karawang (ANTARA) - Polresta Karawang menyiapkan lahan seluas 1 hektare untuk ditanami jagung di sekitar Desa Jatilaksana wilayah selatan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.
Kasie Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan di Karawang, Rabu menyampaikan pihaknya telah melakukan monitoring pengolahan lahan pertanian yang akan ditanami jagung di Kampung Jati 3, Desa Jatilaksana, Kecamatan Pangkalan, Karawang.
Ia mengatakan, Polri berkomitmen mendukung program swasembada pangan melalui pendampingan kepada para petani dan pengawasan terhadap kesiapan lahan pertanian.
Sinergi antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan kelompok tani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Lahan yang menjadi sasaran monitoring ini seluas sekitar 1 hektare dan merupakan milik warga setempat," katanya.
Kapolsek Pangkalan AKP Iwan Budijanto, menyampaikan kegiatan monitoring di antaranya bertujuan untuk memastikan proses pengolahan lahan berjalan optimal sekaligus menjalin komunikasi dengan para petani agar setiap kendala yang dihadapi dapat segera dikoordinasikan.
Rencana penanaman jagung di lahan tersebut dijadwalkan berlangsung pada periode Agustus hingga November 2026.
"Kami melakukan pengecekan untuk memastikan pengolahan lahan berjalan dengan baik. Monitoring ini juga menjadi sarana mempererat komunikasi dengan para petani agar setiap kendala di lapangan dapat segera dicarikan solusi bersama," katanya.
Program pendampingan ini merupakan wujud kolaborasi antara Polri dan Kelompok Tani Desa Jatilaksana dalam mendukung keberhasilan sektor pertanian.
Kehadiran personel kepolisian diharapkan mampu memberikan motivasi sekaligus memastikan program pemerintah dapat berjalan secara optimal di tingkat desa.
Pewarta: M.Ali Khumaini
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan helikopter pengebom air atau water bombing untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur.
"Sementara kami akan mendukung dengan dua unit ya," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Kota Malang, Rabu.
Suharyanto menyampaikan pemadaman kebakaran di kawasan TNBTS sampai saat ini masih terus berlangsung dan dilaksanakan oleh satuan tugas (satgas) darat.
Kebakaran di kawasan Gunung Bromo, terjadi pada Senin (3/8) sekitar pukul 17.00 WIB di area Blok Bantengan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang.
Kemudian, api menjalar hingga ke wilayah Watu Gede yang terletak di Kabupaten Probolinggo.
Dari informasi diterima oleh dia, lokasi kebakaran memiliki medan yang berat sehingga terbilang sulit dijangkau oleh petugas.
Maka dari itu langkah pemadaman api membutuhkan dukungan helikopter pengebom air.
BNPB mengupayakan unit pemadam api dari udara bisa melakukan penanganan kebakaran di kawasan TNBTS hari ini atau maksimal pada Kamis (6/8), sebab helikopter water bombing saat ini juga digunakan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di daerah lain
"Ada beberapa jenis, bisa jenis Mi dan bisa Sikorsky, nanti kami lihat yang tersedia, karena BNPB juga sedang melaksanakan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi, yakni Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan," ujar dia.
Ia menyampaikan pengerahan dua helikopter pengebom air dibarengi dengan proses asesmen di lapangan.
Suharyanto menyampaikan hasil dari asesmen untuk menentukan apakah pengerahan dua helikopter pengebom air itu cukup atau justru memerlukan unit tambahan.
Meski demikian, kata dia, jika berkaca dari kejadian kebakaran yang pernah terjadi di Gunung Bromo pada 2023, dua unit helikopter water bombing sudah cukup dan efektif memadamkan kobaran api.
"Kami juga sudah berkoordinasi dengan BMKG terkait kemungkinan operasi modifikasi cuaca tetapi sampai siang ini masih belum ada pertumbuhan awan hujan, sehingga dalam beberapa hari untuk operasi modifikasi cuaca belum bisa diselenggarakan," ucap dia.
Baca juga: Karhutla di Gunung Bromo belum padam dengan luas lahan terbakar 10 ha
Baca juga: Kebakaran hutan lindung Gunung Soputan meluas capai 300 hektare
Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
PBB (ANTARA) - Memperingatkan bahwa Gaza masih tidak aman untuk warga sipil, Badan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (4/8) mengatakan mitra-mitra mereka melaporkan serangan Israel terhadap sekolah-sekolah bagi warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan mitra-mitranya melaporkan bahwa seorang siswa kelas enam terkena tembakan dan terluka pada Selasa, saat berada di dalam tenda ruang kelas di Gaza City. Anak itu kemudian dibawa ke rumah sakit.
OCHA mengatakan bahwa pada Senin (3/8), di Beit Lahia, pasukan Israel dilaporkan merobohkan rumah-rumah, serta sekolah terakhir yang tersisa di kompleks yang sebelumnya memiliki empat sekolah.
Kantor tersebut menyatakan bahwa pasukan Israel bergerak maju ke kawasan itu, menghancurkan tenda-tenda yang menjadi tempat berlindung bagi hampir 12 keluarga di halaman sekolah, dan memasang penanda yang mengindikasikan perluasan lebih lanjut di wilayah yang diberlakukan pembatasan akses oleh otoritas Israel.
Menyusul insiden itu, para mitra kemanusiaan segera memobilisasi bantuan bagi para pengungsi.
Di Tepi Barat, OCHA menyatakan bahwa pada Selasa, otoritas Israel merobohkan sebagian bangunan sebuah sekolah di kawasan Masafer Yatta, Hebron selatan, tempat lebih dari 1.000 penduduk Palestina berada di bawah tekanan untuk meninggalkan tempat tersebut.
Di seluruh Tepi Barat, lebih dari 80 sekolah Palestina saat ini terancam dibongkar atau menerima perintah terkait.
Kantor tersebut menyatakan bahwa sepanjang tahun ini, para mitra yang bergerak di sektor pendidikan telah menjangkau lebih dari 60.000 siswa di Tepi Barat melalui program remedial dan pembelajaran untuk mengejar ketertinggalan.
Selain itu, mereka juga merehabilitasi 30 sekolah, menyediakan langkah-langkah perlindungan bagi lebih dari 2.600 siswa dan tenaga pendidik di wilayah berisiko tinggi, serta menyalurkan bantuan tunai khusus untuk sektor pendidikan, dukungan psikososial, dan bantuan hukum.
Namun, OCHA menyatakan bahwa pendanaan masih sangat minim, dengan baru 10 persen lebih dari dana yang dibutuhkan untuk dukungan pendidikan berhasil diamankan tahun ini.
Pewarta: Xinhua
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di media sosial X menampilkan video yang memperlihatkan sejumlah personel kepolisian duduk di badan jalan di balik pagar pembatas.
Di hadapan mereka tampak kerumunan massa yang terdiri dari mahasiswa beralmamater, peserta berpakaian hitam, serta sejumlah orang yang membawa bendera.
Unggahan tersebut menarasikan bahwa video tersebut merupakan situasi terkini di Jakarta pada 31 Juli 2026.
Unggahan juga menyebut aksi demonstrasi tersebut luput dari pemberitaan televisi. Video tersebut telah ditonton lebih dari 300 ribu kali.
Namun, benarkah video tersebut memperlihatkan situasi demonstrasi di Jakarta pada 31 Juli 2026 yang tidak diliput televisi?

Penjelasan:
Berdasarkan penelusuran menggunakan Google Image, video tersebut identik dengan unggahan di Instagram ini yang menjelaskan bahwa rekaman tersebut merupakan situasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada 12 Juni 2026 sekitar pukul 19.30 WIB.
Pada hari itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama lebih dari 700 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut".
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan, yaitu menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahannya.
Dengan demikian, video yang beredar bukan merupakan rekaman demonstrasi pada 31 Juli 2026, melainkan dokumentasi aksi yang berlangsung pada 12 Juni 2026 dan kembali disebarkan dengan narasi yang keliru.
Terkait narasi bahwa aksi tersebut tidak ditayangkan di televisi, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membatasi media massa untuk meliput maupun memberitakan aksi demonstrasi selama dilakukan sesuai kaidah jurnalistik dan Undang-Undang Pers.
"Dari Kementerian Komunikasi dan Digital, tidak ada kita melakukan pelarangan terhadap media massa untuk melakukan peliputan-peliputan apa pun bentuknya selama dalam kaidah-kaidah jurnalistik dan sesuai dengan koridor Undang-Undang Pers. Jadi itu tidak betul," kata Meutya, dikutip ANTARA.
Dengan demikian, narasi yang menyebut video tersebut merupakan situasi demonstrasi di Jakarta pada 31 Juli 2026 yang luput dari pemberitaan televisi adalah tidak benar.
Video tersebut merupakan rekaman aksi demonstrasi pada 12 Juni 2026 yang disebarkan kembali dengan konteks yang menyesatkan.
Klaim: Video situasi demo 31 Juli 2026 di Jakarta
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Bagikan:
JAKARTA - Kapal berbendera India dihantam dan ditenggelamkan oleh proyektil di lepas pantai Yaman. Insiden terbaru ini kembali menyoroti risiko yang terus mengancam pelayaran di kawasan tersebut.
“Kapal MSV Faize Noore Oliya terkena proyektil di dekat perairan Yaman," ujar Sarbananda Sonowal, Menteri Pelabuhan, Pelayaran, dan Jalur Air India, dalam sebuah di X dilansir dari CNN, Rabu, 5 Agustus.
Ia tidak menyebutkan pihak mana yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.
"India mengecam keras serangan tanpa provokasi terhadap kapal layar bermesin yang tidak memiliki pertahanan ini," tulisnya.
"Keselamatan warga kami adalah prioritas utama, dan saya lega dapat mengabarkan ke-14 pelaut (termasuk 13 warga India) telah berhasil diselamatkan oleh Penjaga Pantai Yaman dan dibawa ke Pelabuhan Mokha,” sambungnya.
Kementerian Luar Negeri India menyebut rentetan insiden serangan terhadap kapal-kapal di kawasan tersebut sebagai hal yang sangat mengkhawatirkan. Pihaknya juga menyerukan diakhirinya penargetan kapal komersial di wilayah tersebut.
Menurut laporan Reuters, Kementerian Transportasi Yaman menuduh kelompok Houthi yang didukung Iran sebagai pelaku serangan tersebut, dengan menggunakan kapal bermuatan bahan peledak. Kantor berita tersebut melaporkan tidak ada komentar dari pihak kelompok Houthi terkait hal ini.
Bulan lalu, kelompok Houthi mengancam akan mengganggu pelayaran melalui Selat Bab al-Mandeb—sebuah titik krusial di ujung selatan Laut Merah—yang memperluas cakupan konflik yang sebelumnya telah menghambat pasokan minyak melalui Selat Hormuz.
India merupakan salah satu penyedia tenaga kerja pelaut niaga terbesar, dengan lebih dari 300.000 pelaut yang bekerja di seluruh dunia.
Banyak di antara mereka bekerja di kapal-kapal yang beroperasi di kawasan rawan konflik tersebut, sehingga mereka sangat rentan saat ketegangan meningkat; tercatat pula adanya sejumlah kasus kematian pelaut India akibat situasi ini.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+
Rabu, 5 Agustus 2026 - 13:06 WIB
Jakarta, VIVA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan gini ratio pada Maret 2026, tercatat sebesar 0,368
Baca Juga
Sebagai informasi, gini ratio memiliki nilai antara 0 hingga 1, dimana jika semakin mendekati 0 maka hal itu menunjukkan distribusi pengeluaran yang semakin merata. Sedangkan jika gini ratio semakin mendekati angka 1, maka hal mencerminkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Karenanya, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud menjelaskan, angka gini ratio sebesar 0,368 per Maret 2026 tersebut, tercatat naik sebesar 0,005 poin dibandingkan dengan periode September 2025 yang sebesar 0,363.
Baca Juga
"Jika dilihat berdasarkan wilayah, tingkat ketimpangan di perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan di pedesaan," kata Edy dalam telekonferensi pers, Rabu, 5 Agustus 2026.
Photo :
Baca Juga
Dia merinci, pada Maret 2026, angka gini ratio di wilayah perkotaan tercatat sebesar 0,387, sedangkan di pedesaan teecata sebesar 0,296.
"Dibandingkan dengan periode September 2025, maka tingkat ketimpangan baik di perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan," ujarnya.
Sebelumnya, Edy juga telah melaporkan bahwa terdapat 220,23 juta orang usia kerja per Mei 2026, atau meningkat sebanyak 689 ribu orang jika dibandingkan bulan Februari 2026 lalu.
Dia merinci, pada Mei 2026 tercatat bahwa jumlah angkatan kerja mencapai sebanyak 155,41 juta orang, atau meningkat 497 ribu orang. Sementara jumlah yang bukan angkatan kerja tercatat sebanyak 64,82 juta orang, atau meningkat sekitar 191 ribu orang.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Edy menjelaskan, dari jumlah 155,41 juta orang angkatan kerja per Mei 2026 tersebut, sebanyak 148,19 juta orang telah bekerja. Dengan adanya penurunan angka pengangguran mencapai 24 ribu orang dibandingkan posisi Februari 2026, maka angka pengangguran di Indonesia per Mei 2026 menjadi sebanyak 7,22 juta orang.
"Sehingga jika dibandingkan dengan posisi pada bulan Februari 2026 lalu, maka total jumlah penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 522 ribu orang (per Mei 2026)," ujarnya.
VIVA.co.id
5 Agustus 2026
Rabu, 5 Agustus 2026 - 13:06 WIB
VIVA – Pemain Persib Bandung, Luciano Guaycochea, mengutarakan kepuasannya untuk bisa mencapai final Piala Presiden 2026. Mereka mengamankan tiket setelah kemenangan 2-1 atas Persija Jakarta di semifinal.
Baca Juga
Maung Bandung melakoni laga El Clasico Indonesia di pramusim. Duel tersebut dilaksanakan tanpa penonton di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali pada Selasa (4/8/2026) sore kemarin WIB.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Persib telah mendominasi permainan sedari awal. Di menit ke-22, Uilliam Barros berhasil memanfaatkan umpan dari Guaycochea untuk membuka skor.
Baca Juga
Skuad asuhan Igor Tolic tidak puas dengan hanya satu gol. Hanya tujuh menit kemudian, Persib berhasil mengandakan skor melalui Balsa Sekulic yang menyelesaikan penalti.
Di babak kedua, Persija tampil dengan lebih menekan. Namun, gol Kwon Chang-hoon pada menit ke-86 tak cukup menyelamatkan tim asuhan Shin Tae-yong itu.
Baca Juga
Photo :
Lucho mengutarakan rasa bahagianya seusai pertandingan. Gelandang asal Argentina itu berharap agar skuadnya tetap bugar untuk menghadapi Persebaya Surabaya di final.
"Kita harus lihat bagaimana kondisi semua orang. Saya harap, semuanya sehat. Kami akan berusaha memberikan penampilan yang terbaik di final dan tentu saja, kami pun senang bisa berada di final," katanya seusai laga, dilansir dari situs resmi Persib.
Guaycochea mengakui bahwa Persib tampil dengan gemilang di babak pertama. Namun, ada masalah yang dihadapi karena cuaca Bali yang panas serta mereka baru tiba hanya sehari sebelum laga dimainkan..
"Di babak pertama, saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus. Sedikit sulit karena lapangan agak kering dan cuaca yang panas terlebih kami pergi [ke Bali] sehari sebelumnya," tambah sepupu Alexis Mac Allister tersebut.
Lucho pun tidak menutupi bahwa dirinya dan rekan-rekan setimnya kelelahan di babak kedua. Hal ini pun berpotensi berdampak untuk laga final.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Di babak kedua, permainan kami menurun karena lelah. Jika kalian semua bertanya kepada orang-orang yang berada di ruang ganti, saya tidak tahu bagaimana kami akan menjalani final nanti karena amat sangat lelah," tambahnya..
Pertandingan final Piala Presiden 2026 digelar hanya dua hari setelah pertandingan ini. Maung Bandung dan Bajul Ijo akan memperebutkan trofi di tempat yang sama, Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali pada Kamis (6/8/2026) esok.
Halaman Selanjutnya
Normalnya, sebuah tim memerlukan waktu tiga hari untuk bisa kembali ke lapangan. Namun, dengan jeda hanya sehari, maka ada kemungkinan Igor Tolic melakukan rotasi di susunan pemainnya pada laga final. (rda)
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk memanggil ulang Muhammad Haykal Ismail Sadad, anak anggota DPR RI Anwar Sadad, setelah tidak memenuhi panggilan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu, mengatakan penyidik masih menunggu konfirmasi atas ketidakhadiran Haykal pada pemeriksaan yang dijadwalkan Selasa (4/8).
"Saksi tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya," katanya.
Menurut Budi, penyidik mempertimbangkan memanggil ulang Haykal karena keterangannya dibutuhkan untuk melengkapi pembuktian perkara.
Pada hari yang sama, penyidik juga memeriksa seorang saksi dari pihak swasta berinisial AHF terkait dugaan jual beli aset berupa tanah dengan tersangka Anwar Sadad.
Sebelumnya, KPK menetapkan 21 tersangka dalam pengembangan perkara dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur yang merupakan pengembangan operasi tangkap tangan pada Desember 2022.
Setelah satu tersangka meninggal dunia, jumlah tersangka yang masih diproses menjadi 20 orang.
Hingga 28 Juli 2026, KPK telah menahan delapan tersangka, sementara proses penyidikan terhadap tersangka lainnya masih terus berlangsung.
Delapan tersangka itu adalah Wawan Kristiawan, Sukar, Hasanuddin, Jodi Pradana Putra untuk klaster suap terhadap Kusnadi.
Kemudian, Achmad Yahya, M. Fathullah, Ra Wahid Ruslan, serta Moch. Mahrus untuk klaster suap terhadap Anwar Sadad dan Bagus Wahyudiono.
Dengan demikian, 20 orang tersangka lainnya sebagai berikut:
A. Tiga tersangka penerima suap kasus dana hibah Jatim
1. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 Anwar Sadad (AS)
2. Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 Achmad Iskandar (AI)
3. Staf Anwar Sadad, Bagus Wahyudiono (BGS)
B. 17 tersangka pemberi suap kasus dana hibah Jatim
1. Anggota DPRD Jatim 2019–2024 Mahfud (MHD)
2. Wakil Ketua DPRD Sampang 2019–2024 Fauzan Adima (FA)
3. Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019–2024 Jon Junaidi (JJ)
4. Pihak swasta dari Sampang, Ahmad Heriyadi (AH)
5. Pihak swasta dari Sampang, Ahmad Affandy (AA)
6. Pihak swasta dari Sampang, Abdul Motollib (AM)
7. Pihak swasta dari Probolinggo, atau saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 Moch. Mahrus (MM)
8. Pihak swasta dari Tulungagung, A. Royan (AR)
9. Pihak swasta dari Tulungagung, Wawan Kristiawan (WK)
10. Mantan Kepala Desa dari Tulungagung, Sukar (SUK)
11. Pihak swasta dari Bangkalan, Ra Wahid Ruslan (RWR)
12. Pihak swasta dari Bangkalan, Mashudi (MS)
13. Pihak swasta dari Pasuruan, M. Fathullah (MF)
14. Pihak swasta dari Pasuruan, Achmad Yahya (AY)
15. Pihak swasta dari Sumenep, Ahmad Jailani (AJ)
16. Pihak swasta dari Gresik, atau saat ini anggota DPRD Jatim 2024-2029 Hasanuddin (HAS)
17. Pihak swasta dari Blitar, Jodi Pradana Putra (JPP).
Pewarta: Rio Feisal
Uploader : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
AKURAT.CO Integritas kepala daerah merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan, Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk terus melakukan pembinaan, sekaligus mengingatkan para kepala daerah agar menjalankan pemerintahan yang berintegritas.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemendagri menggelar rapat koordinasi melalui kolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Surabaya, pada Selasa (4/8/2026).
"Intinya adalah dalam rangka penguatan integritas dan upaya pencegahan korupsi. Kita prihatin dengan adanya sejumlah kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terkena kasus korupsi. Ada beberapa yang terkena juga OTT (operasi tangkap tangan) beberapa waktu yang lalu, baik oleh KPK maupun apparat penegak hukum lainnya," jelas Tito, melalui keterangan resmi, Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan guna meminimalkan praktik korupsi. Meski demikian, keberhasilan upaya tersebut pada akhirnya tetap bergantung pada integritas pribadi setiap kepala daerah.
Baca Juga: Kemendagri Dukung Penguatan Pembiayaan Perumahan untuk Percepatan Program 3 Juta Rumah di Jawa Timur
Dalam hal ini, kepala daerah merupakan figur yang telah melalui proses politik yang panjang dan dikenal oleh masyarakat, sehingga pengawasan tidak mungkin dilakukan setiap saat tanpa henti.
"Teman-teman kepala daerah itu bukan anak kemarin sore. Rata-rata politisi yang berjuang, pernah ikut kampanye, dikenal publik. Kita juga tidak bisa awasi dan jaga 24 jam, tujuh hari, seminggu, 365 hari. Semua akan kembali kepada diri pribadi masing-masing," ujar Tito.
Karena itu, Tito menekankan bahwa setiap kepala daerah dituntut untuk menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip antikorupsi serta tidak tergoda melakukan pelanggaran hukum. Ia berharap para kepala daerah terus memperkuat integritas, membenahi sistem pemerintahan, dan menjaga diri agar tidak terjerat persoalan hukum, khususnya tindak pidana korupsi.
"Memang tidak akan menjamin tidak akan terjadi pelanggaran hukum tapi kita berharap bisa jauh berkurang. Kita membangkitkan kesadaran rekan-rekan kepala daerah bahwa modus-modus operandi yang ada, itu apparat penegak hukum sudah tahu. Jadi, ya kembali kepada (integritas) masing-masing," jelasnya.
Tito menegaskan, kegiatan di Surabaya merupakan bagian dari rangkaian penguatan integritas dan pencegahan korupsi yang dibagi ke dalam 10 klaster wilayah.
Baca Juga: Integrasi Layanan Publik, Kemendagri Bakal Luncurkan Akta Kelahiran Digital
Setelah Surabaya, kegiatan serupa akan dilaksanakan di sembilan klaster wilayah lainnya untuk semakin memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemda.
"Ini dilaksanakan di Surabaya khusus untuk Jawa Timur dan se-Bali. Nanti berikutnya kita akan turun lagi, masih ada sembilan klaster daerah lainnya," katanya.
Seoul (ANTARA) - Kepolisian Korea Selatan menggeledah kantor pusat Starbucks Korea pada Rabu terkait dugaan penghinaan yang dipicu oleh kampanye pemasaran yang membangkitkan kenangan kelam atas penumpasan militer terhadap Pemberontakan Demokrasi 18 Mei 1980.
Penggeledahan dilakukan terkait promosi “Tank Day” yang digelar bertepatan dengan peringatan gerakan demokratisasi tersebut.
Kampanye itu menuai kritik karena dianggap mencemarkan nama baik para korban penindasan militer yang mematikan terhadap gerakan tersebut di kota Gwangju, wilayah barat daya Korea Selatan.
Penggeledahan tersebut terjadi setelah sebuah kelompok masyarakat sipil melaporkan Ketua Shinsegae Group, Chung Yong-jin, atas dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap para korban pemberontakan serta keluarga yang ditinggalkan.
E-Mart, yang merupakan anak usaha utama Shinsegae Group, memegang saham pengendali atas Starbucks Korea.
Surat perintah penggeledahan dan penyitaan tersebut mencantumkan tuduhan bahwa Starbucks Korea telah menghina para pejuang gerakan prodemokrasi.
Penggerebekan dilakukan setelah polisi memulai penyelidikan terhadap perusahaan tersebut pada Mei lalu atas dugaan pencemaran nama baik.
Polisi kemudian menemukan kelemahan dalam investigasi internal Starbucks Korea terhadap kampanye kontroversial itu, yang akhirnya dibatalkan tidak lama setelah diluncurkan menyusul kemarahan publik.
Penyidik kini mendalami apakah para pejabat perusahaan sengaja merancang promosi tersebut dengan tujuan menghina pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan prodemokrasi.
Kontroversi bermula dari promosi diskon untuk paket tumbler bertajuk “Tank”, disertai slogan, “Letakkan di meja dengan bunyi 'Tak!’”
Kampanye itu langsung memicu kecaman publik karena kata “tank” mengingatkan masyarakat pada kendaraan lapis baja yang digunakan militer saat menumpas aksi demonstrasi prodemokrasi di Gwangju.
Sementara itu, kata “Tak” juga menuai kritik karena mengingatkan sebagian masyarakat pada Park Jong-cheol, aktivis mahasiswa yang tewas akibat penyiksaan polisi pada 1987 dan kemudian menjadi simbol gerakan demokratisasi di Korea Selatan.
Menyusul kontroversi tersebut, pimpinan Starbucks Korea diberhentikan dari jabatannya, sementara Ketua Shinsegae Group, Chung Yong-jin, menyampaikan permintaan maaf atas kampanye tersebut.
Sumber: Yonhap
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.