OJK Lampung dan Pemkab Lampung Utara perkuat sistem keuangan sektor pertanian

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

OJK Lampung dan Pemkab Lampung Utara perkuat sistem keuangan sektor pertanian

Kamis, 10 September 2026 10:52 WIB

Kegiatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dengan membekali 250 petani dan pembudidaya perikanan kemampuan mengakses pembiayaan formal (ANTARA/HO-OJK Lampung)

Bandarlampung (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dengan membekali 250 petani dan pembudidaya perikanan kemampuan mengakses pembiayaan formal, investasi legal, dan perlindungan asuransi sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah.

"Kehadiran 250 peserta dalam acara ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan mitigasi risiko keuangan, mengoptimalkan instrumen perlindungan finansial dan investasi bagi pelaku tani," ujar Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy dalam keterangannya di Bandarlampung, Rabu.

Ia mengatakan kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan literasi pengelolaan keuangan, memperluas akses pembiayaan formal, serta membuka akses terhadap instrumen investasi dan perlindungan asuransi.

Menurut dia, indeks literasi dan inklusi keuangan kelompok petani masih di bawah rata-rata nasional, penguatan edukasi menjadi sebuah kebutuhan mendesak agar masyarakat terhindar dari risiko investasi bodong dan pinjaman daring ilegal.

Lebih lanjut, Otto menyampaikan bahwa melalui sinergi bersama industri jasa keuangan, pihaknya turut menghadirkan fasilitas pembukaan rekening saham gratis serta perlindungan asuransi bagi para peserta.

Bupati Kabupaten Lampung Utara Hamartoni Ahadis menegaskan bahwa sektor pertanian dan perikanan memegang peranan krusial sebagai penggerak utama perekonomian masyarakat.

"Kami berkomitmen penuh untuk terus memperluas akses pembiayaan formal sekaligus memberikan pendampingan berkelanjutan, sehingga para petani di daerah ini dapat semakin mandiri, cerdas mengelola keuangan, dan naik kelas," ujar dia.

Melalui sinergi yang solid antara OJK, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait, momentum itu diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan serta mewujudkan kemandirian ekonomi bagi kelompok tani dan pembudidaya perikanan di Kabupaten Lampung Utara secara berkelanjutan.

Lebih dari itu, kolaborasi strategis tersebut juga menjadi langkah nyata dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional sekaligus memperkokoh ketahanan pangan daerah melalui pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan yang formal serta terpercaya.

Pewarta : Agus Wira Sukarta
Editor: Citro Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Polda Metro Jaya bongkar sindikat peredaran sabu dan sita empat senjata api di Bekasi - ANTARA News Megapolitan

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar sindikat peredaran narkotika jenis sabu sekaligus menyita empat pucuk senjata api dan airsoft gun beserta amunisinya di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Kompol Ardyan Yudo Setyantono menjelaskan dalam pengungkapan pada Rabu (2/9), polisi menangkap lima orang tersangka berinisial RAH (41), NAS (19), MF (28), AN (27), dan RM (24).

Ardyan menjelaskan penangkapan dilakukan secara bertahap di dua tempat kejadian perkara (TKP). Pada TKP pertama di depan sebuah minimarket, petugas meringkus RAH dan NAS dengan barang bukti sabu seberat 7,32 gram serta senjata api beserta amunisinya.

"Dari hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari MF," katanya.

Pihaknya kemudian melakukan pengembangan ke sebuah perumahan di kawasan Tambun Selatan dan mendapati MF, AN, dan RM sedang mengonsumsi sabu bersama-sama.

Secara keseluruhan, barang bukti yang disita meliputi 22,51 gram sabu, tujuh butir ekstasi, satu cartridge etomidate, delapan alat hisap (bong), dua pucuk senjata api, dua unit airsoft gun, 16 butir peluru tajam, dua botol peluru airsoft gun, serta sembilan unit telepon seluler.

Ardyan menegaskan pihak kepolisian menaruh perhatian serius terhadap temuan senjata api dalam kasus peredaran gelap narkotika tersebut karena berpotensi menjadi ancaman keamanan yang lebih besar bagi masyarakat.

"Saat ini kami sedang mendalami secara serius apakah senjata tersebut hanya terkait kepemilikan pribadi atau ada keterkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika, perlindungan jaringan, maupun kemungkinan tindak pidana lainnya," ujarnya.

Saat ini kelima tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Pewarta: Ilham Kausar
Uploader : Naryo

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Gaya Parenting Super Protektif Diah Permatasari, Pantau Anak di AS Lewat Snapchat

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

​Diah merasa pengawasan ekstra sangat krusial mengingat tantangan zaman yang kian dinamis. Langkah ini ia ambil demi memastikan anak-anaknya tetap berada di jalur yang positif, baik dalam segi pendidikan maupun perilaku.

​"Aku orangnya protektif ya, overprotective malah. Karena kan zaman sekarang tuh beda sama zaman saya dulu. Jadi saya enggak mau nanti kalau saya itu lalai gitu loh. Karena bagaimanapun anak tuh masih tanggung jawab saya sebagai orang tua," ujar Diah Permatasari saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

​Sikap protektifnya terlihat jelas pada caranya memantau sang putra, Marciano Nicholas Reynard, yang kini tengah menempuh studi di University of Southern California (USC), Los Angeles, Amerika Serikat.

​Jarak yang jauh serta perbedaan waktu hingga 14 jam tak menyurutkan langkah Diah untuk mengawasi sang anak. Karena kerap tak mendapat respons cepat lewat aplikasi pempesanan instan, Diah memutar otak dengan memanfaatkan fitur lacak lokasi di aplikasi Snapchat.

​"Saya itu kalau ngecek dia menggunakan Snapchat. Karena Snapchat tuh bisa saya lihat dia di mana, dia ada di mana, dia di rumah, dia di sekolah, dia apa, tuh ketahuan. Dia lagi shopping ketahuan, ke hutan-hutan pun juga ketahuan," tuturnya.

​Diah menceritakan, jika menghubungi via WhatsApp, sang putra cenderung lambat merespons. Bahkan, balasan pesan kerap baru diterima beberapa hari kemudian, kecuali jika ia menyematkan kata penanda khusus.

​"Kalau menggunakan WA enggak pernah dibalas. Bisa 3 hari kemudian gitu. Kalau enggak, saya ngomongnya 'Urgent!' dia langsung 'mama, ada apa Ma?' Aku sibuk, katanya. Memang agak repot karena perbedaan waktunya gila, 14 jam," jelasnya.

Baca Juga: 10 Potret Macho Putra Sulung Diah Permatasari yang Memilih Jadi Tentara

Meski sang anak sempat melayangkan protes atas pengawasan ketat tersebut, Diah tetap kukuh pada pendiriannya. Bagi sang aktris, rasa khawatir seorang ibu tak akan pernah hilang, terlebih ketika sang buah hati hidup mandiri jauh di negeri orang.

Bukan Lagi Soal Kuota, Begini Cara Pemerintah Dorong UMKM Masuk Ritel

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Budi menyebut peningkatan penetrasi produk lokal tersebut menunjukkan akses pasar bagi pelaku UMKM semakin terbuka.

Produk UMKM tidak hanya dipasarkan melalui toko atau pasar tradisional, tetapi juga mulai banyak masuk ke pusat perbelanjaan, department store, hingga jaringan ritel modern.

"Menurut informasi dari ritel modern, lebih dari 60 persen produk-produk UMKM, produk-produk lokal, itu sudah mengisi di ritel modern," ujar Budi di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Baca Juga: Rayakan HUT ke-35, Bank Sampoerna Dorong Pemanfaatan AI untuk Pelaku UMKM

Menurut Budi, kondisi tersebut tidak terlepas dari perubahan pendekatan pemerintah dalam mendorong produk UMKM masuk ke jaringan ritel modern.

Sebelumnya, pemerintah memiliki ketentuan yang mewajibkan ritel modern menjual minimal 30% produk UMKM.

Namun, kebijakan berbasis kuota tersebut kemudian mendapat keberatan dari negara lain karena dinilai berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap produk dari negara tertentu.

Pemerintah kemudian mengubah pendekatan tersebut menjadi pola kemitraan antara pelaku ritel modern dan UMKM.

Budi menilai skema kemitraan memberikan ruang yang lebih luas bagi produk lokal untuk masuk ke pasar ritel tanpa mengandalkan kewajiban kuota.

"Jadi produk UMKM kita sekarang banyak dijual di mal, department store, di ritel modern sudah banyak," katanya.

Kemendag mendorong perluasan akses pasar UMKM melalui kerja sama dengan asosiasi pelaku ritel. Pemerintah telah menjalin kemitraan dengan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

Kerja sama tersebut diarahkan untuk mempertemukan produk UMKM dengan jaringan pemasaran yang memiliki jangkauan konsumen lebih luas.

Menurut Budi, produk UMKM yang telah diluncurkan pemerintah juga akan dipasarkan melalui jaringan ritel modern. Salah satunya melalui jaringan AEON di kawasan BSD, Tangerang.

Baca Juga: Bulog Siapkan 150 Ribu Ton Jagung SPHP untuk Peternak UMKM

Masuknya produk UMKM ke jaringan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas saluran pemasaran bagi pelaku usaha lokal.

Budi mengatakan peningkatan kapasitas produksi UMKM perlu diikuti dengan kemampuan untuk menjual produk. Sebab, bertambahnya produksi tanpa diimbangi akses pasar berpotensi membuat pelaku usaha kesulitan menyerap hasil produksinya.

"Kalau produksi meningkat, tentu harus diikuti dengan kemampuan untuk menjual. Oleh karena itu, kita terus mendorong akses pasar bagi UMKM," ujar Budi.

Perubahan dari kewajiban kuota menuju pola kemitraan menunjukkan pemerintah kini mendorong produk UMKM masuk ke ritel berdasarkan kerja sama bisnis dengan pelaku usaha.

Dengan skema tersebut, ritel modern memiliki ruang untuk memilih dan mengembangkan produk lokal yang dinilai sesuai dengan kebutuhan pasar.

Di sisi lain, UMKM memperoleh kesempatan untuk masuk ke saluran distribusi yang memiliki basis konsumen lebih luas.

Pemerintah berharap kemitraan tersebut dapat meningkatkan penyerapan produk lokal sekaligus memperkuat hubungan antara UMKM dan jaringan ritel modern.

Budi mengatakan pemerintah akan terus memperluas akses pasar bagi produk UMKM. Menurutnya, pemasaran menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha karena kemampuan produksi perlu berjalan beriringan dengan kemampuan menjangkau konsumen.

Pertamina tambah suplai BBM ke Jember hingga 146,6 persen urai antrean - ANTARA News Jawa Timur

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga menambah suplai bahan bakar minyak (BBM) ke Kabupaten Jember, Jawa Timur hingga 146,6 persen untuk menguraikan antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

"Kami terus memperkuat penyaluran BBM jenis Pertalite dan Pertamax di Kabupaten Jember untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi," kata Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi dalam keterangannya, Rabu.

Menurut dia, penguatan distribusi dilakukan menyusul antrean yang sempat terjadi di sejumlah SPBU akibat kendala distribusi dari Banyuwangi serta peningkatan konsumsi BBM jenis gasoline.

"Kendala distribusi terjadi akibat kemacetan di jalur Ketapang–Banyuwangi yang mencapai sekitar 12 kilometer, seiring dengan pekerjaan revitalisasi kapasitas dermaga ASDP," tuturnya.

Kepadatan tersebut berdampak pada waktu tempuh mobil tangki sehingga pengiriman BBM ke Jember sempat tidak optimal. Di saat yang sama, terjadi peningkatan aktivitas masyarakat dan panic buying turut mendorong kenaikan konsumsi Pertalite dan Pertamax.

Merespons kondisi tersebut, Pertamina langsung melakukan berbagai langkah untuk memperkuat pasokan, termasuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jember melalui audiensi pada Minggu (6/9) dan pengiriman BBM juga terus ditingkatkan secara bertahap.

"Pada 6 September 2026, pasokan gasoline ke Jember mencapai 704 kiloliter (KL) atau 109 persen dari kebutuhan normal harian sebesar 650 kiloliter. Jumlah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 880 KL atau 135,3 persen pada 7 September dan kembali mencapai 952 KL atau 146,6 persen pada 8 September 2026," katanya..

Peningkatan pasokan tersebut dilakukan untuk mempercepat penguatan stok (build up) Pertalite dan Pertamax di SPBU, terutama pada wilayah dengan tingkat kebutuhan tinggi. Berdasarkan pemantauan terbaru, kondisi stok di SPBU terus membaik dan antrean kendaraan di sejumlah SPBU Kabupaten Jember saat ini telah kembali normal.

Ia mengatakan Pertamina terus melakukan langkah maksimal untuk menjaga ketersediaan BBM sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

“Pertamina terus memperkuat suplai ke Jember dengan meningkatkan volume pengiriman dan memprioritaskan SPBU yang membutuhkan, khususnya di wilayah pusat kota. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan IT Tanjungwangi untuk memastikan stok tetap terjaga dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” katanya.

Pertamina akan terus memantau kondisi stok dan penyaluran BBM di lapangan serta menyesuaikan distribusi dengan kebutuhan masing-masing SPBU. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jember dan IT Tanjungwangi juga terus dilakukan untuk memastikan pengiriman berjalan optimal, khususnya ke wilayah yang memiliki kebutuhan tinggi.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying), karena Pertamina terus memastikan suplai berjalan dan melakukan penguatan distribusi apabila terjadi peningkatan kebutuhan di lapangan," katanya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Prabowo: Tak Berkuasa, Partai Demokrat Tidak Mencaci, Tak Bakar-Bakar!

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memuji sikap Partai Demokrat dalam menjalankan demokrasi di Indonesia. Khususnya, tetap menjaga sikap ketika tidak dalam posisi berkuasa.

Hal itu disampaikan Prabowo saat HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026) malam, yang dihadiri Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Prabowo, Partai Demokrat ketika tidak berada dalam kekuasaan, tidak menunjukkan sikap dan aksi yang berlebihan.

"Maksudnya, saya ingin sampaikan ya kan Pak SBY partainya tadi dikatakan oleh Mas AHY, dikatakan Partai Demokrat pernah menang, pernah tidak menang. Bicara kan harus halus. Pernah di puncak, pernah tidak di puncak. Pernah di pemerintahan, pernah tidak. Tapi waktu tidak berkuasa, Partai Demokrat tidak caci maki. Partai Demokrat tidak bakar-bakar," kata Prabowo, dalam pidatonya.

Prabowo juga menyinggung pengalamannya dalam mengikuti pemilu, yang sempat mengalami kekalahan hingga empat kali. Namun menurutnya, dia tetap menerima kekalahan itu dan terus berusaha kembali maju melalui jalur demokrasi.

"Saya waktu empat kali tidak menang saya pun terima, ya sudah, kita maju lagi," katanya.

"Ini demokrasi Indonesia dan hari ini di panggung ini ya inilah demokrasi Indonesia. Macam-macam warna, bersaing, kritik, menyampaikan saran, memberi rekomendasi, menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak enak untuk disampaikan tapi tetap kita rukun, tetap bersahabat, tetap berkeluarga. Ini yang harus kita pegang," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengaku meniru jalan yang dilakukan SBY, untuk berkecimpung di bidang politik. Menurutnya setelah pensiun dari tentara, SBY memberi contoh dengan membuat partai, dan ikut dalam kontestasi pemilu, hingga mendapatkan mandat sebagai presiden.

"Demikian juga saya. Kalau... kalau nyontek yang baik boleh. Saya juga bikin partai, maju ke rakyat minta mandat. Empat kali tidak dikasih mandat, tapi akhirnya dikasih juga," canda Prabowo.

(wia) [Gambas:Video CNBC]

OJK Beri 45 Sanksi Soal Kewajiban Pelaporan Literasi dan Inklusi per Agustus 2026

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

ILUSTRASI. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KONTAN/Baihaki)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan 45 sanksi administratif kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terkait kewajiban penyampaian laporan terkait dengan kegiatan literasi dan inklusi hingga 31 Agustus 2026. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono menerangkan kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. 

Dia bilang sanksi administratif tersebut dikenakan atas keterlambatan dan/atau tidak disampaikannya laporan realisasi literasi dan inklusi Semester II-2025, serta laporan rencana literasi dan inklusi keuangan 2026.

Secara rinci, Dicky menyebut dari total 45 sanksi administratif yang diberikan, 16 sanksi berupa peringatan tertulis.

"Selanjutnya, 29 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 1,7 miliar," ucapnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Senin (7/9/2026).

Baca Juga: OJK Keluarkan 117 Sanksi Administratif kepada PUJK Terkait Pelindungan Konsumen

Sementara itu, OJK juga memberikan 8 sanksi administratif kepada PUJK sejak 1 Januari 2026 sampai 31 Agustus 2026, sehubungan kewajiban PUJK agar tetap menyampaikan laporan penilaian sendiri tahun 2025. PUJK tersebut disanksi karena tidak menyampaikan laporan setelah diberikan teguran. Dicky menerangkan 8 sanksi administratif tersebut berupa denda sebesar Rp 570 juta.

OJK juga memberikan 117 sanksi administratif sejak 1 Januari 2026 hingga 31 Agustus 2026 terkait pelanggaran pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi berupa iklan, petugas penagihan, dan transparansi. Adapun sanksi diberikan berdasarkan hasil pengawasan perilaku PUJK atau market conduct yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

"Dari 117 sanksi, OJK telah mengenakan 43 administratif berupa denda sebesar Rp 8,73 miliar dan 74 sanksi administratif berupa peringatan tertulis," ujarnya.

Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, OJK juga mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu, termasuk melakukan penyesuaian dan/atau penghentian publikasi iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta menyesuaikan kebijakan dan evaluasi sebagai hasil dari pengawasan langsung/tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait pelindungan konsumen dan masyarakat. 

Baca Juga: OJK Beri 45 Sanksi ke PUJK karena Lalai Lapor Literasi dan Inklusi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pasangan bunuh bayi baru lahir di Jakbar dijerat pasal berlapis

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Pasangan bunuh bayi baru lahir di Jakbar dijerat pasal berlapis

Rabu, 9 September 2026 22:21 WIB

Foto Ilustrasi/Ist. (Nella Marn)

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian menyampaikan pasangan kekasih pria berinisial R (28) dan wanita E (23), yang tega membunuh bayi mereka di kawasan Keagungan, Tamansari, Jakarta Barat, dikenakan pasal berlapis.

Kepolsek Metro Tamansari Kompol Bobby M. Zulfikar menyebut keduanya dikenakan Pasal 460 KUHP Baru tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Sendiri oleh Ibu Kandung, serta Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak.

"Pasal 460 KUHP baru, dan Pasal 80 UU Perlindungan Anak," kata Bobby saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Bobby menjelaskan pasangan kekasih itu tega membunuh bayi mereka yang baru lahir karena takut suara tangisannya terdengar oleh tetangga.

Kapolsek Metro Tamansari Kompol Bobby M. Zulfikar saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan berdasarkan pengakuan kedua pelaku kepada penyidik, saluran nafas bayi malang itu ditutup hingga akhirnya meregang nyawa.

"Itu yang bersangkutan kaget dan tidak mau mendengar anaknya yang lahir menangis. Kemudian ditutup mulutnya supaya tidak bunyi gitu kan, supaya tidak terdengar suara tangisan. Karena itu kosannya kan nempel-nempel itu (dengan tetangga). Ketahuan nanti kalau ada tangisan itu," kata Bobby.

Bobby mengatakan kedua orang tua bayi tersebut diduga melakukan aksi itu secara bersama-sama.

Lebih lanjut, usai menghabisi nyawa anak kandung mereka, pasangan memutuskan untuk membuang sang bayi di kawasan perumahan RT 05 RW 02 Kelurahan Keagungan, Tamansari, Jakarta Barat.

Kedua pelaku, kata dia, mengubur bayi malang itu di sebuah rumah yang telah roboh.

"Jadi ada bangunan kosong gitu yang sudah tidak ada atapnya. Di bawahnya itu kan ada tanah dan lain sebagainya, berantakan. Nah, dia (bayi) dikuburkan di situ," tutur Bobby.

Awalnya, kata Bobby, saat bayi malang itu lahir, kedua orang tuanya panik. Tanpa pikir panjang, mereka pun diduga langsung mengakhiri nyawa bayi itu, tepat setelah persalinan.

"Setelah panik kemudian menutup mulut, ya mulut bayi ini karena nangis ya. Setelah itu ya henti (nafas), meninggal," tutur Bobby.

Lebih lanjut, keduanya memutuskan untuk mengubur bayi itu di kawasan perumahan dekat tempat tinggal mereka.

Dengan dibungkus selimut, bayi berjenis kelamin perempuan itu dimasukkan ke dalam kardus, kemudian ke dalam karung goni.

Kedua pelaku pun akhirnya ditangkap setelah kepolisian menerima laporan masyarakat.

Pewarta : Redemptus Elyonai Risky Syukur
Uploader: Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Gandeng China, Indonesia Bentuk Tim Khusus Siapkan Proyek Rusun

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

Tim dari kedua negara nantinya akan bekerja sama untuk memetakan sejumlah kebutuhan sebelum proyek pembangunan rusun masuk ke tahap berikutnya.

"Kami sudah membentuk tim bersama dari kementerian kami, dipimpin oleh Dirjen Roberia (Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko), Dirjen Sri, dan Pak Heru (Komisioner) dari BP Tapera. Kemudian akan bekerja sama dengan tim dari Tiongkok untuk membahas, satu soal regulasi yang bisa saling menguntungkan, yang kedua adalah soal lahan akan segera disurvei beberapa lahan-lahan, yang ketiga bagaimana tadi menggerakkan ekonomi secara utuh dengan prinsip tadi saling percaya dan saling menguntungkan," kata Maruarar selepas pertemuan selama empat jam di Kediaman Duta Besar China, Setiabudi, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Baca Juga: Kementerian PKP Bidik 315 Ribu Unit Bedah Rumah di 2027, Anggaran Tembus Rp8,67 Triliun

Pembentukan tim tersebut menjadi salah satu tindak lanjut kerja sama Indonesia-China di sektor perumahan.

Pemerintah tidak hanya membahas pembangunan fisik hunian, tetapi juga menyiapkan aspek regulasi dan lahan yang akan menjadi dasar pelaksanaan proyek.

Maruarar mengatakan proyek rusun yang tengah disiapkan tidak secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah membuka kemungkinan proyek tersebut menyasar berbagai segmen, mulai dari MBR, kelas menengah, hingga kelas atas.

Konsep pembangunan juga dapat dikembangkan dalam bentuk mixed-use atau kawasan dengan fungsi yang lebih beragam.

"Kita lihat nanti bentuknya seperti apa ya, bisa menengah, bisa MBR, bisa mix ya, dan berbagai hal. Karena kita sangat membutuhkan juga foreign direct investment (FDI), untuk membuka lapangan pekerjaan di sektor real dan perumahan adalah sektor real," ujar Maruarar.

Dengan skema tersebut, kerja sama Indonesia-China di sektor perumahan berpotensi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan hunian, tetapi juga investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Pemerintah masih akan menentukan bentuk proyek setelah kajian mengenai kebutuhan, lahan, regulasi, serta teknologi dilakukan oleh tim gabungan kedua negara.

Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong mengatakan pemerintah China juga akan melibatkan perwakilan dari Kementerian Perumahan China dalam pembahasan kerja sama tersebut.

Kedua pihak akan kembali bertemu dalam dua pekan mendatang untuk membahas perkembangan persiapan proyek.

"Menteri Perumahan Tiongkok dan saya, kami menempatkan orang-orang yang berhubungan dari dua tim kami, dan kami akan bertemu lagi dalam dua minggu yang akan datang. Untuk membicarakan proses, untuk mengetahui perkembangan pekerjaan, dan saya pikir kami juga akan berkomunikasi soal teknologi perumahan dan aturannya," kata Wang.

Pertemuan lanjutan tersebut akan menjadi tahap berikutnya untuk melihat perkembangan pembahasan yang telah dilakukan.

Salah satu topik yang akan dibahas adalah teknologi perumahan serta aturan yang berlaku di masing-masing negara.

Selain pemerintah, pihak swasta dari Indonesia maupun China juga berpeluang dilibatkan dalam pembangunan proyek tersebut.

Maruarar menyebut China berpotensi menjadi salah satu investor dalam proyek perumahan yang akan dikembangkan.

Menurutnya, keterlibatan investasi China di Indonesia bukan hal baru. Kerja sama investasi antara kedua negara telah berlangsung di berbagai sektor.

"Saya lihat dalam berbagai bidang kan, misalnya di bidang pertambangan, dari Tiongkok kan sudah banyak kerja sama dan investasi di Indonesia. Saya rasa ini bukan sesuatu yang baru untuk kerja sama, dan salah satu negara yang meningkat investasinya di Indonesia adalah Tiongkok. Itu jelas sekali gitu lho ya karena saling percaya dan saling menguntungkan. Tidak menguntungkan salah satu pihak, kan seperti itu," jelasnya.

Pemerintah nantinya masih akan melihat bentuk keterlibatan pihak swasta, termasuk kemungkinan investasi dalam pembangunan kawasan perumahan.

Skema tersebut juga akan disesuaikan dengan kebutuhan proyek serta regulasi yang berlaku di Indonesia.

Kerja sama kedua negara juga mencakup peluang pertukaran teknologi di bidang perumahan. Namun, Maruarar menegaskan pemerintah belum menentukan teknologi tertentu yang akan digunakan.

Teknologi yang dibawa dari China nantinya harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia, termasuk aspek keselamatan, lingkungan, kondisi tanah, serta regulasi.

"Kebutuhan, regulasi, disesuaikan. Jadi dipelajari dulu, baru dilihat teknologi yang cocok. Tadi kan saya bilang yang aman, ya cocok dengan kondisi Indonesia, aman itu segala-galanya ya secara tanah, lingkungan, dan sebagainya, kemudian juga dari segi regulasinya tentu kita akan melihat itu," jelas Maruarar.

Artinya, penggunaan teknologi dalam proyek rusun tersebut belum bersifat final. Pemerintah masih melakukan kajian untuk memastikan teknologi yang digunakan sesuai dengan karakteristik pembangunan perumahan di Indonesia.

Baca Juga: Anggaran Kementerian PKP Baru Terserap 36 Persen, Ara Bidik Capaian 97 Persen

Dengan pembentukan tim khusus ini, pemerintah Indonesia dan China selanjutnya akan memfokuskan pembahasan pada tiga hal utama, yakni kesiapan regulasi, ketersediaan lahan, serta teknologi dan skema investasi.

Hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan bentuk proyek rusun yang akan dikembangkan.

Pemkab Lombok Timur dukung penguatan edukasi gizi masyarakat

calendar_today 09.09.2026 - person  - timer ~

"Keberadaan Persagi tidak semata-mata berkaitan dengan organisasi profesi, tetapi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam menyiapkan generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas,"

Lombok Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengapresiasi terbentuknya kepengurusan baru Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dalam mendukung penguatan edukasi gizi masyarakat. 

"Keberadaan Persagi tidak semata-mata berkaitan dengan organisasi profesi, tetapi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam menyiapkan generasi yang sehat, cerdas dan berkualitas," kata Bupati Lombok Timur Haerul Warisi saat menghadiri acara pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persagi Kabupaten Lombok Timur periode 2026–2031 di Lombok Timur, Rabu.

Ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai makanan bergizi dan beragam. Makanan bergizi tidak selalu harus mahal. Yang terpenting adalah masyarakat memahami jenis makanan dan sumber pangan yang memiliki kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh.

"Jangan hanya kami merasa hebat di dalam organisasi, tetapi tidak hebat dalam melayani masyarakat. Keliling, berikan edukasi dan pendidikan tentang makanan beragam, tentang sumber gizi dan dari mana saja kita mendapatkannya,"  katanya.

Bupati juga menilai Lombok Timur memiliki potensi besar dalam menyediakan beragam bahan pangan. Karena itu, pemenuhan gizi masyarakat perlu didukung melalui kolaborasi antara pemerintah, ahli gizi, dan para petani sebagai penyedia bahan pangan.

Ia mencontohkan bahwa hampir seluruh kebutuhan pangan dapat dikembangkan di Lombok Timur, meskipun masih terdapat komoditas tertentu yang membutuhkan penguatan sumber daya dan keahlian, salah satunya kedelai. 

"Antara pemerintah, Persagi, dan petani yang menyiapkan beragam bahan makanan harus bisa berkolaborasi dan berjalan beriringan," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa perhatian terhadap pemenuhan gizi tidak boleh hanya ditujukan kepada ibu hamil, ibu menyusui, maupun bayi dan balita. 

Masyarakat secara umum juga harus mendapatkan akses terhadap makanan bergizi agar tetap sehat. Ia berharap sinergi antara pemerintah dan Persagi semakin diperkuat, terutama dalam memberikan edukasi dan pendampingan di puskesmas, posyandu, maupun di tengah masyarakat.

"Persoalan kesehatan dan gizi tidak dapat ditunda karena berkaitan langsung dengan kualitas generasi mendatang. "Teman-teman kesehatan harus bekerja cepat, bekerja keras, dan cepat melayani masyarakat. Tidak bisa nanti dulu," katanya.
 

Pewarta : Akhyar Rosidi
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026