Tim dari kedua negara nantinya akan bekerja sama untuk memetakan sejumlah kebutuhan sebelum proyek pembangunan rusun masuk ke tahap berikutnya.
"Kami sudah membentuk tim bersama dari kementerian kami, dipimpin oleh Dirjen Roberia (Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko), Dirjen Sri, dan Pak Heru (Komisioner) dari BP Tapera. Kemudian akan bekerja sama dengan tim dari Tiongkok untuk membahas, satu soal regulasi yang bisa saling menguntungkan, yang kedua adalah soal lahan akan segera disurvei beberapa lahan-lahan, yang ketiga bagaimana tadi menggerakkan ekonomi secara utuh dengan prinsip tadi saling percaya dan saling menguntungkan," kata Maruarar selepas pertemuan selama empat jam di Kediaman Duta Besar China, Setiabudi, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Baca Juga: Kementerian PKP Bidik 315 Ribu Unit Bedah Rumah di 2027, Anggaran Tembus Rp8,67 Triliun
Pembentukan tim tersebut menjadi salah satu tindak lanjut kerja sama Indonesia-China di sektor perumahan.
Pemerintah tidak hanya membahas pembangunan fisik hunian, tetapi juga menyiapkan aspek regulasi dan lahan yang akan menjadi dasar pelaksanaan proyek.
Maruarar mengatakan proyek rusun yang tengah disiapkan tidak secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemerintah membuka kemungkinan proyek tersebut menyasar berbagai segmen, mulai dari MBR, kelas menengah, hingga kelas atas.
Konsep pembangunan juga dapat dikembangkan dalam bentuk mixed-use atau kawasan dengan fungsi yang lebih beragam.
"Kita lihat nanti bentuknya seperti apa ya, bisa menengah, bisa MBR, bisa mix ya, dan berbagai hal. Karena kita sangat membutuhkan juga foreign direct investment (FDI), untuk membuka lapangan pekerjaan di sektor real dan perumahan adalah sektor real," ujar Maruarar.
Dengan skema tersebut, kerja sama Indonesia-China di sektor perumahan berpotensi tidak hanya berkaitan dengan penyediaan hunian, tetapi juga investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Pemerintah masih akan menentukan bentuk proyek setelah kajian mengenai kebutuhan, lahan, regulasi, serta teknologi dilakukan oleh tim gabungan kedua negara.
Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong mengatakan pemerintah China juga akan melibatkan perwakilan dari Kementerian Perumahan China dalam pembahasan kerja sama tersebut.
Kedua pihak akan kembali bertemu dalam dua pekan mendatang untuk membahas perkembangan persiapan proyek.
"Menteri Perumahan Tiongkok dan saya, kami menempatkan orang-orang yang berhubungan dari dua tim kami, dan kami akan bertemu lagi dalam dua minggu yang akan datang. Untuk membicarakan proses, untuk mengetahui perkembangan pekerjaan, dan saya pikir kami juga akan berkomunikasi soal teknologi perumahan dan aturannya," kata Wang.
Pertemuan lanjutan tersebut akan menjadi tahap berikutnya untuk melihat perkembangan pembahasan yang telah dilakukan.
Salah satu topik yang akan dibahas adalah teknologi perumahan serta aturan yang berlaku di masing-masing negara.
Selain pemerintah, pihak swasta dari Indonesia maupun China juga berpeluang dilibatkan dalam pembangunan proyek tersebut.
Maruarar menyebut China berpotensi menjadi salah satu investor dalam proyek perumahan yang akan dikembangkan.
Menurutnya, keterlibatan investasi China di Indonesia bukan hal baru. Kerja sama investasi antara kedua negara telah berlangsung di berbagai sektor.
"Saya lihat dalam berbagai bidang kan, misalnya di bidang pertambangan, dari Tiongkok kan sudah banyak kerja sama dan investasi di Indonesia. Saya rasa ini bukan sesuatu yang baru untuk kerja sama, dan salah satu negara yang meningkat investasinya di Indonesia adalah Tiongkok. Itu jelas sekali gitu lho ya karena saling percaya dan saling menguntungkan. Tidak menguntungkan salah satu pihak, kan seperti itu," jelasnya.
Pemerintah nantinya masih akan melihat bentuk keterlibatan pihak swasta, termasuk kemungkinan investasi dalam pembangunan kawasan perumahan.
Skema tersebut juga akan disesuaikan dengan kebutuhan proyek serta regulasi yang berlaku di Indonesia.
Kerja sama kedua negara juga mencakup peluang pertukaran teknologi di bidang perumahan. Namun, Maruarar menegaskan pemerintah belum menentukan teknologi tertentu yang akan digunakan.
Teknologi yang dibawa dari China nantinya harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia, termasuk aspek keselamatan, lingkungan, kondisi tanah, serta regulasi.
"Kebutuhan, regulasi, disesuaikan. Jadi dipelajari dulu, baru dilihat teknologi yang cocok. Tadi kan saya bilang yang aman, ya cocok dengan kondisi Indonesia, aman itu segala-galanya ya secara tanah, lingkungan, dan sebagainya, kemudian juga dari segi regulasinya tentu kita akan melihat itu," jelas Maruarar.
Artinya, penggunaan teknologi dalam proyek rusun tersebut belum bersifat final. Pemerintah masih melakukan kajian untuk memastikan teknologi yang digunakan sesuai dengan karakteristik pembangunan perumahan di Indonesia.
Baca Juga: Anggaran Kementerian PKP Baru Terserap 36 Persen, Ara Bidik Capaian 97 Persen
Dengan pembentukan tim khusus ini, pemerintah Indonesia dan China selanjutnya akan memfokuskan pembahasan pada tiga hal utama, yakni kesiapan regulasi, ketersediaan lahan, serta teknologi dan skema investasi.
Hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan bentuk proyek rusun yang akan dikembangkan.