Gudang Garam bukukan laba Rp2,97 triliun meski pendapatan turun

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - PT Gudang Garam Tbk membukukan laba Rp2,976 triliun pada semester I 2026, meningkat Rp120 miliar dari periode sama setahun sebelumnya, meski pendapatan perseroan turun 7,2 persen.

Direktur Gudang Garam Heru Budiman mengatakan perbaikan laba ditopang antara lain oleh penyesuaian harga jual, penurunan beban usaha, serta berkurangnya biaya bunga.

"Di profitnya, ini menunjukkan perbaikan yang sebetulnya terjadi karena timing kenaikan harga," kata Heru dalam Public Expose Live 2026 di Jakarta, Kamis.

Heru menjelaskan sebagian besar kenaikan harga pada 2025 dilakukan pada paruh kedua tahun tersebut.

Dengan demikian, perseroan memasuki semester I 2026 dengan tingkat harga jual yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, ditambah penyesuaian harga pada awal 2026.

"Kenaikan harga di 2025 lebih banyak terjadi di paruh kedua tahun 2025. Sehingga tahun 2026 harga awal paruh pertama 2026 sudah lebih tinggi, ditambah dengan kenaikan harga yang terjadi di tahun 2026 ini," ujarnya.

Pendapatan Gudang Garam sepanjang Januari-Juni 2026 tercatat Rp41,177 triliun, turun dari Rp44,369 triliun pada periode yang sama tahun lalu, terutama sejalan dengan volume penjualan yang berkurang 13,6 persen.

Volume penjualan perseroan turun menjadi 20,5 miliar batang pada semester I 2026 dari 23,7 miliar batang pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Meski pendapatan menurun, beban pokok pendapatan berkurang lebih dalam, yakni 13,3 persen menjadi Rp35,192 triliun dari Rp40,581 triliun. Kondisi tersebut membuat laba bruto meningkat 58 persen menjadi Rp5,986 triliun dari Rp3,788 triliun.

Margin laba bruto perseroan pun meningkat menjadi 14,5 persen dari 8,5 persen pada semester I 2025. Materi perseroan menyebut perbaikan margin tersebut ditopang kenaikan harga jual.

Pada saat yang sama, beban usaha yang mencakup biaya penjualan, umum, dan administrasi turun 33,8 persen menjadi Rp2,262 triliun dari Rp3,419 triliun.

Perseroan mencatat penurunan antara lain berasal dari biaya pemasaran dan kompensasi karyawan.

"Penurunan ini terutama terjadi karena berkurangnya aktivitas selling expense alias marketing," ucap Heru.

Beban bunga juga menyusut menjadi Rp5 miliar dari Rp219 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya sejalan dengan berkurangnya tingkat pinjaman.

Kombinasi perubahan tersebut membuat margin laba meningkat menjadi 7,2 persen dari 0,3 persen.

Dari sisi neraca, posisi kas perseroan mencapai Rp8,720 triliun per 30 Juni 2026, meningkat 119,7 persen dibandingkan Rp3,970 triliun pada tanggal yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, persediaan turun 14,2 persen menjadi Rp31,763 triliun dari Rp37,034 triliun.

Heru menjelaskan penurunan persediaan mengikuti berkurangnya pembelian bahan baku sejalan dengan penurunan volume penjualan, bukan merupakan langkah khusus perseroan untuk mengurangi persediaan.

Total aset Gudang Garam tercatat Rp77,787 triliun pada akhir Juni 2026, turun 2,5 persen dibandingkan Rp79,801 triliun setahun sebelumnya. Total liabilitas juga turun 26,4 persen menjadi Rp13,779 triliun dari Rp18,726 triliun.

Pinjaman bank jangka pendek yang tercatat Rp5,205 triliun pada 30 Juni 2025 telah menjadi nihil pada 30 Juni 2026.

Pada saat yang sama, ekuitas meningkat 4,8 persen menjadi Rp64,008 triliun dari Rp61,075 triliun.

Penurunan liabilitas dan peningkatan ekuitas membuat rasio total liabilitas terhadap ekuitas turun menjadi 21,5 persen dari 30,7 persen pada akhir Juni tahun sebelumnya.

Terkait kebijakan dividen, Heru mengatakan perseroan akan mempertimbangkan pembagian dividen apabila dana yang tersedia tidak diperlukan untuk kebutuhan perusahaan.

"Kalau memang uang itu tidak diperlukan, ya tentunya akan dipertimbangkan untuk membayar dividen," ujarnya.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2026 yang membahas tahun buku 2025, Gudang Garam sebelumnya memutuskan pembagian dividen Rp800 per saham dengan nilai total sekitar Rp1,6 triliun.

Perseroan belum menyampaikan besaran dividen untuk tahun buku berikutnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Pengasuh TPA di Balangan dan Tabalong ikuti pelatihan SIBIMA - ANTARA News Kalimantan Selatan

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

Tanjung (ANTARA) - Sebanyak 36 pengasuh taman penitipan anak (TPA) di Kabupaten Tabalong dan Balangan, Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan Sistem Belajar Mandiri (SIBIMA) yang terintegrasi dengan program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) di Guest House Dahai PT Adaro Indonesia, Kamis (10/9/2026).

Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Azwin Rakhman Diny, mengatakan peningkatan kapasitas pengasuh menjadi bagian penting dalam program TAMASYA.

“Pengasuhan di TPA semakin penting karena aktivitas orang tua bekerja semakin tinggi,” ujar Azwin, Kamis.

Menurut Azwin, keterbatasan waktu orang tua bersama anak membuat TPA tidak cukup hanya menjadi tempat menitipkan anak.

 Lingkungan TPA juga perlu mendukung tumbuh kembang dan pemenuhan kebutuhan anak.

Ia menjelaskan, Bina Keluarga Balita (BKB) Eliminasi Masalah Anak Stunting (Emas) menjadi salah satu upaya pencegahan stunting melalui peningkatan pengetahuan keluarga dan pengasuh balita.

 Stunting terjadi ketika kekurangan gizi mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pelatihan tersebut membekali para pengasuh dengan materi BKB  Emas), terutama tentang pengasuhan yang berkualitas, responsif, aman, serta mendukung tumbuh kembang anak.

Pengasuh di TPA memiliki peran karena anak menghabiskan sebagian waktunya di tempat pengasuhan.

“Karena waktu anak bersama orang tua semakin terbatas, TPA menjadi salah satu lingkungan penting bagi anak,” jelasnya.

Melalui BKB Emas, para pengasuh dibekali pengetahuan mengenai pengasuhan  berkualitas, responsif dan aman, sehingga kebutuhan anak selama  di TPA  lebih diperhatikan, termasuk  mendukung tumbuh kembangnya.

Sementara itu, CSR Section Head PT Adaro Indonesia Aan Nurhadi menyampaikan pesan CSR Department Head PT Adaro Indonesia Iwan Ridwan bahwa pembinaan pendidikan anak usia dini di wilayah operasional Adaro telah dilakukan sejak lama melalui program PAUD Berkarakter bersama Indonesia Heritage Foundation dan Yayasan Amanah Bangun Negeri (YABN).

Pelatihan SIBIMA dan TAMASYA ini menjadi bagian dari sinergi Adaro bersama BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan kapasitas pengasuh.

“Mudah-mudahan pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengasuh,” ujarnya.

Para peserta pelatihan berasal dari TK Tunas Bangsa Balangan, PAUD Sekolah Alam Sabarakawa Tabalong, TPA Rumah Semut Tabalong, PAUD Avicenna Tabalong, serta Sekolah Kembang Tumbuh Anak (SKTA) Smartkey Islamic Montessori.

Pewarta: Herlina Lasmianti
Editor : Imam Hanafi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

PLN EPI Dorong Biomassa Berkelanjutan, 70 Persen Pasokan Berasal dari Residu

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

AKURAT.CO PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) terus mendorong peningkatan pemanfaatan biomassa sebagai bagian dari diversifikasi energi dan percepatan transisi energi nasional melalui program co-firing di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Direktur Biomassa PLN EPI, Hokkop Situngkir mengatakan Indonesia memiliki sumber daya biomassa yang melimpah dan belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Pada tahun lalu, pemanfaatan biomassa untuk kebutuhan PLN mencapai sekitar 2,5 juta ton. Tahun ini, PLN EPI mendorong peningkatan pemanfaatannya hingga sekitar 3,4 juta ton.

Baca Juga: Tak Cuma Co-Firing, PLN EPI Bidik Biomassa untuk BioCNG dan Hidrogen

“Tahun lalu kami baru mencapai sekitar 2,5 juta ton. Tahun ini kami akan mencapai sekitar 3,4 juta ton biomassa untuk disediakan kepada seluruh perusahaan kami,” kata Hokkop, Kamis (10/9/2026).

Menurut Hokkop, ruang pengembangan biomassa nasional masih sangat besar. Berdasarkan data yang dihimpun PLN EPI bersama pelaku industri, Indonesia memiliki potensi biomassa dari sektor industri sekitar 80 juta ton per tahun.

Dari jumlah tersebut, sekitar 20 juta ton telah dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, sementara sebagian besar potensi lainnya masih dapat dikembangkan.

Besarnya potensi tersebut membuka peluang bagi biomassa untuk mengambil peran lebih besar dalam bauran energi nasional. PLN sendiri telah memanfaatkan sekitar 2,5 juta ton biomassa untuk mendukung program cofiring PLTU.

“PLN hanya 2,5 juta ton. Namun, meskipun hanya 2,5 juta ton untuk PLN, kami adalah perusahaan terbesar di Asia yang bisa menggunakan biomassa untuk cofiring,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hokkop menegaskan, peningkatan pemanfaatan biomassa harus berjalan beriringan dengan prinsip keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab.

Sekitar 70% biomassa yang dimanfaatkan PLN berasal dari residu, termasuk residu industri kehutanan, industri kertas, serta sektor agro.

=====

Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan biomassa tidak hanya diarahkan sebagai substitusi sebagian penggunaan batu bara di pembangkit, tetapi juga untuk meningkatkan nilai guna material yang sebelumnya merupakan residu kegiatan industri.

PLN EPI juga melakukan evaluasi terhadap sumber biomassa menggunakan pendekatan Life Cycle Assessment (LCA).

Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan rantai pasok biomassa memenuhi prinsip keberlanjutan, termasuk memastikan sumber biomassa tidak mendorong praktik deforestasi.

“Kami sudah membuat kalkulasi menggunakan LCA. Kami memilih partner dengan meminta mereka memenuhi semua data dari sumber biomassa. Kami anti deforestasi,” tutur Hokkop.

Hampir separuh kasus penipuan di ASEAN belum terselesaikan

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

Kuala Lumpur (ANTARA) - Hampir setengah (45 persen) dari kasus penipuan yang dilaporkan di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam masih belum terselesaikan, meskipun konsumen telah mengambil lebih banyak langkah untuk melindungi diri mereka sendiri, demikian laporan GSMA ASEAN Consumer Scam Report 2026 yang dirilis pada hari Rabu.

Sekitar 8 persen konsumen yang disurvei telah menjadi korban penipuan dalam 12 bulan terakhir. Di antara para korban, 68 persen kehilangan uang, dengan 82 persen tidak mendapatkan kembali kerugian mereka, sementara hanya 10 persen yang mendapatkan kembali seluruh uang mereka, menurut laporan yang diluncurkan pada Digital Trust Summit di Kuala Lumpur, Malaysia.

Kasus-kasus yang tidak terselesaikan mengikis kepercayaan konsumen terhadap saluran komunikasi, platform digital, serta praktik berbagi data, sehingga banyak konsumen mengubah cara menggunakan layanan digital dan merespons komunikasi masuk, ungkap laporan tersebut.

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa aplikasi perpesanan menjadi saluran yang paling umum digunakan dalam kasus penipuan, menyumbang 41 persen dari pengalaman penipuan yang dilaporkan.

Sementara itu, di kawasan tersebut, konsumen semakin mengaitkan berbagai platform digital utama dengan kasus penipuan.

Laporan tersebut juga menemukan bahwa 96 persen konsumen khawatir menjadi korban penipuan atau peretasan, sementara hampir sembilan dari 10 konsumen mengenali setidaknya satu bentuk kecerdasan buatan (AI) yang digunakan dalam aksi penipuan.

Menurut laporan tersebut, aktivitas penipuan semakin bergeser ke modus investasi, mata uang kripto, belanja daring, dan penipuan lowongan kerja, di mana korban dibujuk untuk mentransfer uang mereka sendiri. Konsumen yang pernah menjadi korban penipuan juga memiliki kemungkinan lebih dari dua kali lipat untuk berganti akun atau penyedia layanan.

Pewarta: Xinhua
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

KPK umumkan pengembangan penyidikan kasus Bupati Bekasi nonaktif

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.

"Sprindik (surat perintah penyidikan) baru per Agustus 2026," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.

Budi mengatakan KPK menerbitkan sprindik umum dalam pengembangan kasus tersebut sehingga belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Belum ada penetapan tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara ini," katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 18 Desember 2025.

Beberapa pihak yang ditangkap adalah Ade Kunang dan ayahnya, HM Kunang.

Pada 20 Desember 2025, KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, ayah Bupati Bekasi sekaligus Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, HM Kunang, serta pihak swasta bernama Sarjan sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

KPK mengatakan Ade Kunang dan HM Kunang merupakan terduga penerima suap, sedangkan Sarjan sebagai terduga pemberi suap.

Lebih lanjut KPK menduga Ade Kunang sejak terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2025-2030 mulai berkomunikasi dengan Sarjan, dan diduga rutin meminta ijon atau uang proyek.

Ade Kunang diduga KPK rutin meminta uang proyek dalam kurun Desember 2024-Desember 2025 melalui perantara ayahnya maupun pihak lainnya.

Sementara total uang yang diduga diberikan Sarjan kepada Ade Kunang maupun ayahnya diduga mencapai Rp11,4 miliar.

Baca juga: KPK panggil kembali pegawai legal Lippo Cikarang pada kasus Ade Kunang

Baca juga: KPK dalami dugaan polisi terima Rp16 miliar terkait proyek di Bekasi

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Saham BBCA, BBRI hingga ISAT Banyak Dijual Asing kala IHSG Turun ke Level 6.668 - Bursa Katadata.co.id

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG turun 0,14% atau 9,68 poin ke level 6.668 pada perdagangan sesi pertama, Kamis (10/9). Investor asing mencatatkan net sell Rp 1,31 triliun hingga siang ini.

Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) paling banyak dijual asing dengan nilai mencapai Rp 276,2 miliar, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dijual Rp 116,19 miliar, PT Indosat Tbk (ISAT) dilepas Rp 76,47 miliar dan PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) dilepas Rp 36,17 miliar. 

Merujuk data perdagangan Bursa Efek Indonesia, volume transaksi perdagangan sepanjang sesi pertama mencapai 24,05 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1,49 juta kali. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp 11.547 triliun dengan total nilai transaksi siang ini sebesar Rp 8,32 triliun.

Sebanyak 272 saham ditutup naik, 333 ditutup turun dan 186 tidak bergerak pada perdagangan sesi pertama. Meski ditutup merah, tujuh dari sebelas sektor yang ada di BEI justru parkir di zona hijau. Di sektor bahan baku, saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) tumbuh 3,12% ke level 3.300, PT Timah Tbk (TINS) melesat 4,35% ke level 4.800 dan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) bertambah 2,02% ke level 1.765.

Sementara itu, saham bank jumbo terkoreksi berjamaah hingga siang ini. Saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) turun 1,15% ke level 6.450, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) berkurang 1,46% ke level 3.370, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) terkoreksi 0,46% ke level 4.370 dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) turun 0,26% ke level 3.810.

Saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) paling banyak diperdagangkan senilai Rp 731,29 miliar. Kemudian disusul saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) ditransaksikan sebesar Rp 705,42 miliar dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) senilai Rp 505,33 miliar.

Indeks bursa saham di negara kawasan juga ditutup merah pada perdagangan siang ini. Indeks Nikkei Jepang turun 0,23% ke level 64.991, Hang Seng terkoreksi 1,41% ke level 24.919. Sementara itu, Kospi Korea berkurang 0,12% ke level 7.043 dan Shanghai Composite turun 0,35% ke level 3.937. 

Daftar top gainer siang ini: 

• PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) naik 12,32% ke Rp 3.830.
• PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) naik 7,98% ke Rp 1.015.
• PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) naik 5,04% ke Rp 730.

Daftar top loser siang ini:

• PT PP Property Tbk (PPRO) turun 6,25% ke Rp 15.
• PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) turun 4,9% ke Rp 2.330.
• PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) turun 4,68% ke Rp 815.

Softlens tak direkomendasikan saat lingkungan ada abu vulkanik

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

Softlens tak direkomendasikan saat lingkungan ada abu vulkanik

Kamis, 10 September 2026 12:40 WIB

Warga memilih masker yang dijual di Jalan Andara Raya, Pondok Labu, Jakarta, Senin (7/9/2026). Pedagang menyebut penjualan masker medis meningkat hingga 100 persen seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di wilayah Jakarta. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom. (ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN)

Jakarta (ANTARA) - Dokter spesialis mata lulusan Universitas Indonesia dr. Sesaria Rizky Kumalasari, Sp. M, menjelaskan alasan mengapa penggunaan lensa kontak / Softlens tidak direkomemdasikan ketika lingkungan sedang dilanda abu vulkanik akibat erupsi gunung berapi.

Lensa kontak sering menjadi pilihan untuk membantu penglihatan ketika sedang beraktivitas dan untuk menunjang penampilan. Tapi, abu vulkanik yang beberapa waktu lalu menyebar di sejumlah daerah di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Lampung akibat erupsi Gunung Anak Krakatau berisiko membuat pengguna lensa kontak rentan terkena penyakit mata.

"Saat menggunakan lensa kontak, abu vulkanik bisa saja menempel di permukaannya sehingga dapat terjebak di bagian dalam lensa kontak yang bersinggungan dengan permukaan mata," kata Sesaria kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Jurnalis dan awak kapal yang hilang di Selat Sunda jadi topik pemberitaan media Malaysia

Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Non-Katarak di Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia Cabang Jakarta (Perdami Jaya) itu menjelaskan abu yang terperangkap dibalik lensa kontak berisiko menyebabkan goresan dan gesekan di permukaan kornea sehingga dapat terluka.

Selain itu, lensa kontak yang terkontaminasi juga dapat menjadi tempat berkembang biak yang sempurna bagi bakteri. Jika terjadi infeksi berat berupa ulkus kornea, maka dapat menyebabkan kekeruhan pada kornea bahkan sampai berujung pada kebutaan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Alasan lensa kontak tak direkomendasikan dipakai saat ada abu vulkanik

Pewarta : Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Nadilla
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Pemkab Kudus : Program bebas denda PBB pacu pembayaran piutang pajak

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

Pemkab Kudus : Program bebas denda PBB pacu pembayaran piutang pajak

Kamis, 10 September 2026 12:40 WIB

Loket pembayaran PBB di kompleks Perkantoran Pemkab Kudus, Jawa Tengah. ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif.

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat piutang PBB terbayar adanya program pembebasan sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak yang telat membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) mencapai Rp2,25 miliar.

"Pembayaran piutang PBB sebesar itu, berasal dari program penghapusan denda mulai bulan Juni hingga awal September 2026," kata Kepala Bidang Perencanaan dan Operasional Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Rama Rizkika di Kudus, Kamis.

Menurut dia, animo wajib pajak untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi denda cukup tinggi.

Hal itu terlihat dari wajib pajak yang memanfaatkan dari nominal pembayaran piutang pajak pada bulan Juni 2026 sebesar Rp610,3 juta, kemudian bulan Juli 2026 naik menjadi Rp702,5 juta, dan Agustus 2026 naik menjadi Rp827,1 juta. Sedangkan awal September 2026 sudah ada pembayaran Rp112,98 juta.

Tingginya animo masyarakat, kata dia, akhirnya program tersebut diperpanjang hingga akhir September 2026.

Ia berharap hingga akhir September 2026 jumlah wajib pajak yang menunggak semakin bertambah, sehingga piutang PBB yang sebelumnya tercatat sebesar Rp38,65 miliar semakin berkurang.

Program pembebasan denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar PBB tersebut, dimulai pada Juni 2024. Namun, karena masih banyak yang menunggak akhirnya program serupa kembali diadakan setiap tahunnya.

Sementara realisasi penerimaan PBB hingga 7 September 2026 sebesar Rp47,41 miliar atau 85,43 persen dari target sebesar Rp55,5 miliar.

Dalam rangka mengingatkan masyarakat untuk tertib membayar PBB, Pemkab Kudus juga memasang spanduk di berbagai lokasi. Termasuk memasang di depan balai desa agar membayar sesuai batas waktunya.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Pembahasan RUU Migas Alot, Pakar Beri Saran Ini

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembahasan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) masih berjalan alot. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.

Adapun, perdebatan antara lain menyangkut bentuk serta posisi BUK Migas dalam struktur kelembagaan pemerintah. Sejumlah opsi bermunculan, yakni BUK Migas berada langsung di bawah Presiden, berada di bawah PT Pertamina (Persero), atau berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai berdasarkan draf RUU Migas yang beredar, BUK Migas dirancang sebagai badan usaha khusus atau badan usaha milik negara (BUMN) khusus yang memiliki tugas utama mengelola kegiatan usaha hulu migas.

"Kalau di dalam draf yang ada, BUK Migas itu adalah badan usaha khusus atau BUMN khusus yang mengelola di sektor hulu," kata Komaidi kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (10/9/2026).

Menurut Komaidi, konsep BUK Migas memiliki kemiripan dengan kelembagaan yang pernah ada dalam pengelolaan sektor hulu migas. Sebelum terbentuknya BP Migas dan kemudian SKK Migas, fungsi tersebut pernah berada dalam struktur Pertamina.

"Jadi mungkin kedudukannya tuh kalau dulu ada BBPKA di dalam unitnya atau direktoratnya Pertamina, yang kemudian berreinkarnasi menjadi BP Migas di dalam Undang-Undang 2/2001 setelah dibatalkan MK kemudian menjadi SKK Migas. Jadi tugasnya itu khusus untuk mengurusi hulu atau di eksplorasi dan produksi begitu," katanya.

Selain itu, konsep BUK Migas juga memiliki sedikit kemiripan dengan Danantara, terutama dalam hal fungsi pengelolaan. Namun, cakupan BUK Migas akan jauh lebih spesifik karena difokuskan pada sektor hulu migas.

"Apakah mirip-mirip Danantara? Danantara lebih di atasnya ya sebetulnya, dalam artian sebagai dirijen secara keseluruhan. Mungkin agak ada miripnya dengan Danantara Investasi tapi di khusus hulu migas, tapi ini akan bekerja sama dengan kontraktor mitra dan bisa melakukan sendiri," tambahnya.

Sementara itu, praktisi minyak dan gas bumi (migas) Hadi Ismoyo menilai BUK Migas yang baru seharusnya memiliki kewenangan yang lebih kuat dibandingkan lembaga pengelola hulu migas sebelumnya.

"BUK yang baru akan lebih powerful dari sebelumnya," kata dia.

Menurut Hadi, gagasan tersebut sebenarnya telah pernah disampaikannya ketika menjalani proses wawancara pada 2023. Ia berpandangan, apabila diperlukan, BUK Migas dapat diberikan kewenangan untuk menangani sektor hulu dan hilir sekaligus.

"Jika diperlukan sekaligus pegang hulu dan hilir sekaligus dan Ketua BUK baru nantinya bertanggung jawab kepada Presiden dan dot line kepada Kementerian terkait," ujarnya.

Menurutnya, desain kelembagaan tersebut diperlukan untuk memperkuat posisi BUK Migas sekaligus mendukung tujuan yang lebih besar, yakni memperkuat ketahanan energi nasional.

Setidaknya, orang-orang yang dipilih untuk mengisi organisasi BUK Migas harus memiliki kompetensi serta bersikap netral. Hal ini penting agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan fungsi lembaga tersebut.

"Tujuannya agar memperkuat ketahanan energi nasional. Organisasi dipilih dari orang-orang yang profesional dan netral, tidak boleh wasit merangkap pemain supaya menjadi BUK yang profesional dan world class," kata dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mengatakan pihaknya masih menunggu sikap resmi pemerintah melalui DIM sebelum menentukan pandangan lebih lanjut mengenai desain BUK Migas.

"Kalau kami sih selama ini melihat bahwa badan usaha khusus dalam minyak dan gas bumi ini sebaiknya dikelola secara profesional itu oleh saat ini sih badan usaha nya sudah ada maksudnya jadi tidak dibutuhkan regulator lain," kata dia ditemui di gedung DPR RI, Selasa (8/9/2026).

Menurutnya, BUK Migas nantinya akan bertindak atas nama negara dalam pengelolaan sektor migas. Karena itu, ia memilih menunggu DIM pemerintah sebelum memberikan sikap lebih jauh terkait bentuk dan posisi lembaga tersebut.

Ketika ditanya apakah BUK Migas sebaiknya berada di bawah Kementerian ESDM, Pertamina, atau langsung di bawah Presiden, Ratna enggan berkomentar lebih jauh.

"Ahahaha, no comment, no comment. Takut salah, takut salah," kata Ratna sambil tertawa.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]

Kemendikasmen siap merevitalisasi SDN Mboeng dan 1.487 sekolah lainnya di NTT

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

Kemendikasmen siap merevitalisasi SDN Mboeng dan 1.487 sekolah lainnya di NTT

Kamis, 10 September 2026 11:09 WIB

Arsip - Sejumlah pelajar melompat gembira di halaman sekolah yang baru saja selesai diperbaiki lewat program Revitalisasi Pendidikan di SD Inpres Naimata, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (21/7/2026). ANTARA/Kornelis Kaha

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) siap merevitalisasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mboeng, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) serta 1.487 sekolah lainnya di provinsi tersebut, dengan anggaran mencapai Rp1,2 triliun.

Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen Moch Salim Somad mengatakan pihaknya telah turun langsung untuk melihat kondisi sekolah sekaligus memastikan kebutuhan perbaikan yang diperlukan sehingga proses revitalisasi SDN Mboeng siap dilakukan pada tahun ini.

“Sudah turun (Kemendikdasmen), langsung diperbaiki kelas yang rusak berat maupun yang darurat,” kata Salim di Jakarta pada Kamis.

Perbaikan tersebut, kata dia, menyasar sejumlah bagian bangunan sekolah yang mengalami kerusakan berat maupun ruang belajar yang selama ini masih menggunakan bangunan darurat.

Pihaknya mencatat dua ruang kelas di antaranya mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan secara optimal untuk kegiatan pembelajaran.

Keterbatasan ruang kelas lantas membuat SDN Mboeng masih menggunakan empat ruang kelas darurat.

Kondisi tersebut selama ini menjadi salah satu tantangan bagi sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang aman dan nyaman bagi para siswa.

Salim menambahkan sebagian pembangunan ruang kelas yang digunakan sekolah bahkan berasal dari swadaya masyarakat, khususnya orang tua siswa.

“Sebagian pembangunan dari swadaya orang tua siswa,” ujarnya.

Kondisi SDN Mboeng sebelumnya menjadi perhatian publik setelah kondisi fisik sekolah yang memprihatinkan viral di media sosial.

Perhatian semakin besar karena sekolah tersebut diketahui mendapatkan perangkat digital berupa papan interaktif untuk mendukung proses pembelajaran, meskipun muncul informasi bahwa sekolah belum memiliki sumber listrik yang memadai.

Tidak hanya SDN Mboeng, ia mengatakan program revitalisasi sekolah di Provinsi NTT juga memiliki cakupan yang cukup besar.

Pada tahun 2025, Salim menyebutkan terdapat 580 satuan pendidikan yang menjadi sasaran revitalisasi.

Sementara pada 2026, jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan program tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Untuk 2026 ini jumlahnya lebih banyak. Anggaran mencapai Rp1,2 triliun,” ungkap Salim.

Besarnya anggaran tersebut menunjukkan bahwa perbaikan sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu agenda penting pemerintah, khususnya untuk daerah yang masih menghadapi persoalan keterbatasan infrastruktur sekolah.

Pihaknya berharap revitalisasi tidak hanya memperbaiki kondisi bangunan yang rusak, tetapi juga menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, sehat, dan mendukung proses belajar mengajar.

Ketersediaan ruang kelas yang layak menjadi bagian penting dalam memastikan siswa dapat mengikuti pembelajaran tanpa harus berada dalam kondisi bangunan yang membahayakan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemendikasmen siap revitalisasi SDN Mboeng dan 1.487 sekolah di NTT

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.