BGN Sebut Kepala SPPG Tak Butuh Motor Trail Listrik

calendar_today 22.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebenarnya tidak membutuhkan motor listrik. Motor listrik MBG, yang telanjur dibeli dan ternyata proses pengadaannya ada kasus korupsi, akan dimanfaatkan secara maksimal.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengakui bahwa kepala SPPG sebenarnya tidak perlu motor listrik. Sebab, tugas kepala SPPG adalah mengawasi di dalam SPPG-nya.

"Sebenarnya tadinya itu kan mau untuk kepala SPPG. Sebenarnya menurut kami nggak membutuhkan lah, karena fungsi mereka kan sebenarnya lebih kepada pengawasan di dalam situ, mereka nggak yang perlu motor ke lapangan dan sebagainya," kata Agustina dalam konferensi pers BGN seperti ditayangkan CNN Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menyebut, motor listrik yang telanjur dibeli adalah model motor trail. Motor trail itu dianggap tidak cocok buat dipakai ibu-ibu yang menjadi kepala SPPG.

"Sudah telanjur motor tail loh. Artinya ya mungkin buat ibu-ibu kayaknya nggak cocok ya kalau motor trail," ujarnya.

"Lalu motor yang model bebek yang biasa (skuter) itu ada berapa. Itu kan harus ada yang dipertimbangkan. Nanti misalnya oh itu ibu-ibu yang nganterin ompreng untuk 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita) dikasihnya motor (trail) listrik, lah ya nanti nggak pas. Atau dikasihnya di daerah yang SPKLU-nya belum ada padahal itu motor listrik. Nah itu kan nggak bisa sembarangan. Jadi nanti pasti ada data yang masuk, dilihat sama-sama, dan daerah mana yang tepat, karena udah telanjur itu motornya motor listrik," sambungnya.

Menurut Agustina, motor listrik MBG yang sudah telanjur dibeli akan dimanfaatkan secara maksimal. Beberapa kementerian/lembaga mungkin bisa memanfaatkan motor listrik MBG tersebut.

"Kemarin sempat ada beberapa yang mengusulkan untuk pemanfaatan itu antara lain dari Kemendukbangga (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga) untuk yang melayani, lalu dari penyuluh Pertanian, dari guru juga sempat ada. Silakan mengajukan, kata Pak Presiden, silakan Kementerian yang kebutuhannya apa, nanti biar dikaji oleh tim dari Presiden sendiri. Kalau kami sifatnya nanti mengikuti saja," katanya.

(rgr/din)

BYD Kenalkan SUV Teranyar, Mampu Tempuh 800 Km

calendar_today 22.07.2026 - person  - timer ~

Liputan6.com, Jakarta - BYD resmi memperlihatkan desain produksi Tang 8 Series, SUV listrik terbaru yang akan memperkuat lini Dynasty Series di pasar China.

Dilansir dari laman CarNewsChina, Selasa (21/7/2026), model ini hadir sebagai SUV listrik berukuran menengah hingga besar (mid-to-large) dan digadang-gadang mampu menempuh jarak hingga 800 km dalam sekali pengisian daya.

Desain final Tang 8 Series diperkenalkan langsung oleh General Manager BYD Dynasty Series, Lu Tian, hanya beberapa hari setelah model tersebut muncul dalam dokumen Ministry of Industry and Information Technology (MIIT).

Dokumen regulator itu sekaligus mengungkap sejumlah spesifikasi utama, mulai dari dimensi, konfigurasi kabin, hingga sistem penggeraknya.

Dalam dokumen MIIT, Tang 8 Series tercatat dengan kode BYD6500BBBEV1 dan BYD6500BBBEV2. SUV ini diposisikan sebagai kendaraan keluarga berukuran menengah hingga besar yang berfokus pada konfigurasi lima penumpang. Namun, BYD juga menyiapkan varian tujuh penumpang agar konsumen memiliki pilihan yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan.

Secara dimensi, Tang 8 Series memiliki panjang 5.045 mm, lebar 1.980 mm, tinggi hingga 1.760 mm, serta wheelbase 2.950 mm. Sementara itu, jarak pijak roda depan dan belakang masing-masing mencapai 1.700 mm.

Jarak Tempuh Capai 800 Km

Di sektor performa, seluruh varian dilengkapi motor listrik sinkron magnet permanen TZ205QYD buatan BYD yang dipadukan dengan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP). Motor listrik tersebut menghasilkan tenaga maksimum 300 kW (sekitar 402 hp) dengan daya nominal 150 kW. Berdasarkan data MIIT, SUV listrik ini mampu meraih kecepatan maksimum hingga 250 km/jam.

Meski demikian, BYD masih merahasiakan kapasitas maupun ukuran paket baterai yang digunakan pada Tang 8 Series.

Salah satu daya tarik utama Tang 8 Series adalah klaim jarak tempuh yang mencapai 800 km dalam mode listrik murni. Namun hingga saat ini, angka tersebut masih sebatas klaim resmi dari BYD. Pabrikan belum mengungkap kapasitas baterai, metode pengujian, maupun data teknis yang menjelaskan bagaimana SUV tersebut mampu mencapai jarak tempuh sejauh itu.

Menariknya, Tang 8 Series disinyalir akan menggunakan Blade Battery generasi kedua, teknologi pengisian daya cepat, serta sistem suspensi udara DiSus-A dengan dual-chamber air suspension. Namun, seluruh teknologi tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh BYD maupun tercantum dalam dokumen MIIT.

Harga Resmi

Kehadiran Tang 8 Series membuat jajaran SUV BYD semakin beragam. Saat ini, BYD telah memiliki Tang L dan Da Tang 9 Series, meski posisi pasti Tang 8 Series di antara kedua model tersebut belum dijelaskan secara terperinci.

Data China EV DataTracker menunjukkan penjualan domestik Tang L mencapai 629 unit pada Juni 2026, turun dibandingkan 3.338 unit pada Desember 2025. Meski begitu, belum ada indikasi bahwa Tang 8 Series hadir untuk menggantikan posisi Tang L.

Dari sisi harga, BYD belum mengumumkan banderol resmi maupun jadwal peluncurannya. Tang 8 Series diperkirakan mulai diperkenalkan ke pasar pada paruh kedua tahun 2026, dengan informasi lebih lengkap yang akan diumumkan menjelang debut resminya.

Cara Mengajukan Keringanan Pajak Motor, Bisa Lebih Murah 50%

calendar_today 22.07.2026 - person  - timer ~

Daftar Isi

Jakarta -

Pemilik motor bisa mengajukan permohonan keringanan pajak kendaraan. Dengan begitu pajaknya bisa jadi lebih murah. Berikut ini syaratnya.

Pajak motor rupanya bisa lebih murah. Kamu bisa mengajukan permohonan keringanan pajak kendaraan bila memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur nomor 841 tahun 2025. Dijelaskan ada lima situasi yang membuat kamu berhak mendapat keringanan pajak motor. Berikut ini rinciannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

5 Jenis Kendaraan Bisa Ajukan Keringanan Pajak

1. Kendaraan rusak berat dan tidak digunakan lebih dari enam bulan
2. Kendaraan untuk kegiatan sosial atau keagamaan non-komersial
3. Nilai pasar kendaraan lebih rendah dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor)
4. Kendaraan hilang hingga ditemukan kembali
5. Mutasi keluar Jakarta sebelum genap setahun.

Keringanan yang diberikan cukup lumayan yaitu 50 persen dari PKB terutang untuk kendaraan yang kondisinya rusak berat dan tidak bisa digunakan jalan lebih dari enam bulan. Tak cuma itu, kendaraan yang digunakan untuk kegiatan sosial juga bisa mendapat keringanan sebesar 50 persen.

Sedangkan buat kendaraan yang nilai pasarnya lebih rendah dari NJKB, diberikan sebesar selisih antara PKB terutang berdasarkan NJKB dan PKB terutang berdasarkan nilai pasar untuk kendaraan bermotor itu sendiri.

Untuk mengajukan keringanan pajak motor tersebut, kamu harus melampiri dokumen khusus sebagai berikut.

- fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau faktur pembelian kendaraan bermotor
- dokumen, data, informasi, dan atau keterangan yang menunjukkan kondisi objek pajak

Perlu dicatat, kebijakan ini berlaku untuk kendaraan yang terdaftar di Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai informasi tambahan, kendaraan di Jakarta dikenai tarif pajak sesuai dengan jumlah kepemilikannya. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam dokumen atau bukti kepemilikan yang sah. Sementara itu, penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah.

Tarif PKB ditetapkan secara progresif atau bertingkat untuk kepemilikan kedua dan seterusnya sesuai dengan jenis kendaraan berdasarkan kategori jumlah roda kendaraan. Misalnya, jika orang pribadi memiliki satu motor dan satu mobil, maka masing-masing kendaraan diperlakukan sebagai kepemilikan pertama karena jumlah roda kendaraan berbeda sehingga tidak dikenakan tarif progresif.

(dry/rgr)

4 Hal di Balik Larangan Motor Lewat JLNT Casablanca-Antasari

calendar_today 22.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta -

Sepeda motor dilarang melintas di jalan layang non-tol (JLNT). Ternyata ini empat alasan utamanya.

Rambu larangan motor melintas terpampang di jalan layang non-tol (JLNT) Antasari dan juga Casablanca. Meski demikian, kerap ditemukan pemotor yang menerobos jalan layang tersebut. Padahal, larangan motor melintas di JLNT itu bukan tanpa alasan. Dikutip laman Instagram NTMC Korlantas Polri, setidaknya ada empat alasan utama di balik larangan motor lewat jalan layang tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertama, angin dari samping di atas jalan layang jauh lebih kencang dibandingkan jalanan di bawahnya. Bagi pemotor, angin ini bisa bikin keseimbangan mudah goyah sehingga bisa oleng seketika.

Kedua, jalan layang non-tol didesain tanpa bahu jalan. Desainnya pas untuk dua lajur kendaraan roda empat melintas. Bila terjadi senggolan atau motor mengalami mogok, tak ada ruang aman untuk menyelamatkan diri sehingga berisiko memicu tabrakan beruntun.

Ketiga, kontur JLNT itu memiliki elevasi yang tinggi. Bagi motor, khususnya jenis matic, rem mendadak di turunan curam saat angin kencang berpotensi membuat pengendara kehilangan kendali dan terjatuh.

Keempat, jika terjadi kecelakaan proses evakuasi tak bisa langsung segera dilakukan. Sebab, jalur JLNT sempit dan tinggi, maka ambulans juga butuh waktu lebih untuk bisa sampai ke lokasi.

Dari sisi keselamatan, motor yang melintas di JLNT memang membahayakan. Senior Instructor Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI) Sony Susmana mengatakan angin di jalan layang membuat motor mudah oleng.

"Memang ada beberapa flyover yang tidak diperbolehkan seperti di Casablanca. Kenapa? Karena dia di atas terus panjangnya hampir 1 kilometer lebih. Nah itu crosswind-nya besar, kemudian membuat motor gampang oleng," kata Sony beberapa waktu lalu.

Selain crosswind atau embusan angin samping, faktor yang juga membahayakan adalah cahaya yang menyilaukan. Sebab, di atas JLNT tidak terdapat tempat teduh. Belum lagi, di jalan layang biasanya terdapat mobil dengan kecepatan lebih tinggi.

"Kemudian sejauh itu (jarak tempuh) tidak ada penghijauan sehingga tingkat kesilauan buat pengendara itu tinggi," beber Sony.

(dry/rgr)

IEAEU trade pact to boost palm oil and textile exports: minister - ANTARA News Jawa Timur

calendar_today 21.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - The ratification of the Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEU-FTA) will open access to a US$3 trillion market while boosting major national export commodities, including palm oil, coffee, textiles, and footwear, Trade Minister Budi Santoso said.

Speaking before Commission VI of the House of Representatives (DPR RI) in Jakarta, Tuesday, Budi noted that EAEU member states—comprising Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia and Kyrgyzstan—have committed to eliminating or reducing tariffs on 11,882 tariff lines, representing 90.5 percent of their total tariff lines.

"Indonesia's leading various export products that will benefit include palm oil and its derivatives, natural rubber, coffee, fishery products, textiles and textile products, footwear, furniture, electrical machinery and equipment, wood and wood products,” Budi told lawmakers.

Signed in December 2025, in St. Petersburg, Russia, the trade agreement will grant Indonesian businesses access to a market of 183.7 million people with a combined gross domestic product (GDP) of US$3.04 trillion.

Budi views the agreement as a strategic gateway for Indonesian products, particularly from micro, small, and medium enterprises (MSMEs), to expand into Central Asia, West Asia and Eastern Europe.

In return, Indonesia will reduce tariffs on 10,257 domestic tariff lines, or 89.9 percent of national tariff lines—focusing primarily on industrial inputs and raw materials such as wheat, fertilizer, pharmaceuticals, basic chemicals, dairy, paper and pulp.

The Trade Ministry projects that full implementation of the IEAEU-FTA will drive the value of Indonesian exports to the Eurasian region to between US$2.87 billion and US$2.89 billion, while increasing national welfare by US$69.98 million and lifting real GDP by 0.0059 percent.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia, Yashinta Difa
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

FIFA Klarifikasi Isu Kartu Merah Leandro Paredes di Final Piala Dunia 2026

calendar_today 21.07.2026 - person  - timer ~

Liputan6.com, Jakarta - FIFA meluruskan kabar pasca final Piala Dunia 2026. Leandro Paredes dipastikan tidak menerima kartu merah setelah keributan usai laga melawan Spanyol. Konfirmasi itu disampaikan kepada BBC Sport pada Selasa (21/7/2026).

Meski demikian, badan sepak bola dunia tersebut tetap membuka penyelidikan atas insiden pascapertandingan yang melibatkan sejumlah pemain dan ofisial Argentina setelah kekalahan 0-1 dari Spanyol di New York New Jersey Stadium.

Paredes menjadi salah satu figur yang paling disorot dalam kericuhan tersebut, menyusul laporan yang sempat menyebutnya diusir wasit setelah laga berakhir.

Aksi Terekam Kamera usai Peluit Panjang

Rekaman kamera memperlihatkan Paredes mendorong Eric Garcia hingga mengenai bagian leher. Di tengah situasi memanas setelah peluit panjang dibunyikan, ia juga menjatuhkan Gavi.

Selain Paredes, keterlibatan pemain Argentina lain juga terlihat di lapangan. Nahuel Molina, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala tampak berada dalam bentrokan dengan para pemain Spanyol.

Tindakan tersebut menuai kritik. Legenda Inggris, Alan Shearer, menilai respons para pemain Argentina tidak dapat dibenarkan.

"Kami tahu betapa menyakitkannya kekalahan di final. Namun, tetap ada cara yang benar untuk menerima kekalahan. Reaksi Argentina setelah peluit akhir benar-benar buruk," ujar Shearer.

Messi dan Insiden dengan Cucurella

Kapten Argentina Lionel Messi tidak terlibat dalam bentrokan fisik. Namun, pemain berusia 39 tahun itu tetap menjadi sorotan setelah meminta wasit mengambil tindakan kepada Marc Cucurella yang menutup mulutnya saat keduanya berbicara di lapangan.

Mantan wasit FIFA, Mark Halsey, menilai protes tersebut tidak beralasan.

"Menutup mulut saat berbicara bukan pelanggaran yang layak diganjar kartu merah jika tidak disertai tindakan agresif. Reaksi Messi dalam situasi itu kurang tepat," kata Halsey.

Messi tidak terekam terlibat langsung dalam kerumunan yang memanas di penghujung laga.

Paredes Belum Berkomentar, Sampaikan Pesan untuk Tim

Hingga kini, Paredes belum membuka suara secara spesifik mengenai proses yang sedang berjalan. Ia hanya menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan setim dan staf setelah mencapai partai puncak.

"Terima kasih kepada setiap orang yang menjadi bagian dari tim nasional ini, kepada kelompok pemain yang memberikan segalanya untuk mewakili seragam ini hingga detik terakhir di setiap pertandingan," katanya.

"Tim nasional Argentina terhebat dalam sejarah," tegas Paredes.

Ikuti berita bola terbaru di Sport Liputan6

Pengalaman Pahit Michael Carrick Jadi Kunci Pulihkan Mental Kobbie Mainoo

Lanud : pentingnya profesionalisme personel hadapi pertahanan udara - ANTARA News Kalimantan Barat

calendar_today 21.07.2026 - person  - timer ~

Bengkayang (ANTARA) - Komandan Lanud Harry Hadisoemantri Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang Letkol Pnb Antonius menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme, kesiapan personel, serta penguatan disiplin digital guna menghadapi tantangan pertahanan udara yang semakin kompleks.

Dia  menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan ASN TNI Angkatan Udara atas dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme yang telah ditunjukkan selama pelaksanaan tugas pada semester pertama 2026.

"Keberhasilan pelaksanaan berbagai operasi, latihan, pendidikan, dan pembinaan menjadi modal penting dalam memperkuat kesiapan TNI Angkatan Udara di tengah dinamika ancaman yang terus berkembang," ujarnya menyampaikan amanat Kasau Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI M. Tonny Harjono, di Bengkayang Selasa. 

Dia  mengatakan penguatan sistem pertahanan udara nasional yang didukung modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, setiap personel dituntut menguasai doktrin, meningkatkan kompetensi, dan mengasah kemampuan melalui latihan yang berkesinambungan.

Selain peningkatan kemampuan teknis, dia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan informasi di era digital. Menurut dia, perkembangan teknologi informasi dan media sosial menuntut seluruh personel untuk lebih bijaksana dalam menggunakan platform digital, menjaga kerahasiaan data kedinasan, serta menerapkan disiplin digital sebagai bagian dari disiplin keprajuritan.

"Disiplin dalam mengelola informasi menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan organisasi di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat," ujarnya. 

Dia  menegaskan transformasi TNI Angkatan Udara tidak hanya bergantung pada modernisasi teknologi dan alutsista, tetapi juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang disiplin, profesional, adaptif, serta bertanggung jawab dalam mengoperasikan dan memelihara setiap kemampuan yang dimiliki.

Dia  berharap seluruh personel terus meningkatkan kompetensi, integritas, dan kesiapsiagaan sehingga mampu mendukung terwujudnya sistem pertahanan udara nasional yang semakin kuat dan modern.
 

Pewarta: Narwati
Editor : Andilala

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Tinjau Reservoir, Komisi B Dukung Langkah PAM Jaya Tekan Angka Kehilangan Air

calendar_today 21.07.2026 - person  - timer ~

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh.

Turut hadir dalam peninjauan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, yakni M Taufik Zoelkifli, Ade Suherman, Wa Ode Herlina, Pandapotan Sinaga, Jupiter, Wita Susilowati, dan Francine Eustacia.

Nova mengatakan, peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut rapat kerja Komisi B bersama PAM Jaya yang sebelumnya membahas upaya penurunan Non-Revenue Water (NRW).

Baca Juga: PAM Jaya Salurkan Lima Ribu Toren Gratis, Prioritaskan Wilayah dengan Suplai Air Masih Rendah

Dalam kesempatan itu, rombongan juga melihat langsung reservoir berkapasitas sekitar 5 juta liter di Pondok Kopi dan 20 juta liter di Cilincing yang berfungsi memperkuat pasokan air bersih bagi wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara.

"Peninjauan ini juga merupakan tindak lanjut dari rapat kerja kami bersama PAM Jaya yang membahas persoalan Non-Revenue Water (NRW). Tadi pak direktur utama menjelaskan bahwa ternyata NRW tidak hanya soal kebocoran pipa, seperti yang selama ini dipahami masyarakat," jelas Nova.

Berdasarkan paparan PAM Jaya, NRW terdiri atas tiga kategori, yakni konsumsi resmi tak berrekening (unbilled authorized consumption), kehilangan komersial (commercial loss), dan kehilangan fisik (physical loss). Ketiga komponen tersebut menjadi dasar dalam menghitung tingkat kehilangan air.

Selain memahami konsep NRW, Komisi B juga menyoroti pentingnya memperluas sambungan rumah agar air yang telah diproduksi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

"Jangan sampai air hanya mengalir atau tersimpan di jaringan pipa tanpa tersambung ke rumah-rumah warga. Dengan bertambahnya sambungan rumah, diharapkan angka NRW bisa turun dari tiga kategori yang tadi dijelaskan," ujar Nova.

Baca Juga: Tiga Pekerja Konstruksi Tewas, PAM Jaya Bakal Beri Sanksi ke Moya Indonesia

PAM Jaya juga menjelaskan bahwa penggantian seluruh jaringan pipa sepanjang sekitar 13.000 kilometer di Jakarta membutuhkan biaya cukup besar. Karena itu, perusahaan akan melakukan market sounding untuk menjaring skema pendanaan yang tepat.

"Saya melihat langkah yang disiapkan PAM Jaya cukup komprehensif dalam menyelesaikan persoalan kebocoran air. Kami dari Komisi B tentu mengapresiasi upaya PAM Jaya yang terus bekerja keras untuk menurunkan angka NRW," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, mengatakan, penurunan NRW menjadi salah satu program prioritas perusahaan.

Menurutnya, definisi NRW mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2007 yang membagi kehilangan air ke dalam tiga kategori, yakni konsumsi resmi tak berrekening, kehilangan komersial, dan kehilangan fisik.

PAM Jaya menargetkan market sounding dilakukan pada Desember 2026 sebagai langkah awal menjajaki investasi penggantian jaringan pipa.

Baca Juga: PAM Jaya Pecahkan Rekor MURI Lewat Khitanan Massal 2.067 Anak

"Dalam waktu dekat kami akan melakukan market sounding. Target waktunya sekitar bulan Desember. Namun kami harus berhati-hati karena kebutuhan investasinya cukup besar. Kami harus menghitung secara cermat apakah investasi sebesar itu nantinya dapat memberikan pengembalian yang memadai melalui skema business to business (B2B)," jelas Arief.

Ia menegaskan kondisi keuangan PAM Jaya saat ini masih sehat, sehingga setiap keputusan investasi harus dilakukan secara matang.

"Karena itu seluruh perhitungan harus dilakukan secara sangat hati-hati agar program ini berjalan dengan baik, sesuai arahan Ketua Komisi B dan masukan dari seluruh anggota Komisi B yang hari ini melakukan kunjungan," tutur Arief.

Pengamat dorong optimalisasi pelabuhan internasional Kijing - ANTARA News Kalimantan Barat

calendar_today 21.07.2026 - person  - timer ~

Pontianak (ANTARA) - Pengamat Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria mendorong pemerintah mempercepat optimalisasi pelabuhan internasional Kijing di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, agar investasi pelabuhan memberikan manfaat ekonomi secara maksimal.

"Indonesia membutuhkan pelabuhan yang produktif, bukan sekadar pelabuhan yang megah secara fisik tetapi sepi aktivitas. Infrastruktur yang dibangun dengan dana triliunan rupiah harus mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi," kata Sofyano dalam keterangannya di Pontianak, Selasa.

Sofyano menilai Terminal Kijing bersama Pelabuhan Bojonegara di Banten dan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat perlu mendapat perhatian serius pemerintah karena belum beroperasi optimal sesuai target awal pembangunan.

Menurut Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) tersebut, optimalisasi Terminal Kijing penting untuk memperkuat kegiatan ekspor-impor, meningkatkan daya saing ekonomi Kalimantan Barat, sekaligus membantu menekan biaya logistik di Pulau Kalimantan.

Ia mengatakan persoalan yang dihadapi pelabuhan strategis nasional bukan semata-mata berkaitan dengan kualitas infrastruktur pelabuhan, melainkan belum terbangunnya ekosistem pendukung secara terpadu.

"Masalah utamanya bukan karena kualitas pelabuhannya, tetapi karena pemerintah selama ini membangun pelabuhan tanpa memastikan seluruh ekosistem pendukungnya siap secara bersamaan," katanya.

Sofyano menyebut sejumlah persoalan yang perlu segera ditangani, antara lain keterbatasan akses jalan dan jalur kereta api, belum optimalnya pengembangan kawasan industri di sekitar pelabuhan, rendahnya volume muatan, serta lemahnya integrasi dengan sistem logistik nasional.

Selain itu, menurut dia, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu mendorong pelaku usaha memanfaatkan pelabuhan strategis yang telah dibangun sehingga aktivitas bongkar muat dan arus barang dapat meningkat.

Ia menilai tanggung jawab optimalisasi pelabuhan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) maupun PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) sebagai operator dan pengelola.

"Pelindo maupun PPI hanyalah operator dan pengelola. Mereka tidak memiliki kewenangan membangun jalan nasional, menetapkan kawasan industri, memberikan insentif fiskal, ataupun mengintegrasikan kebijakan lintas kementerian," ujarnya.

Karena itu, Sofyano mendorong pemerintah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga secara terpadu dengan arahan langsung presiden agar pembangunan infrastruktur pendukung pelabuhan dapat berjalan dalam satu kebijakan.

Ia juga mengusulkan pemerintah memberikan penugasan khusus kepada Danantara untuk memimpin percepatan optimalisasi pelabuhan strategis nasional melalui integrasi pembiayaan, pembangunan kawasan industri, konektivitas jalan dan rel kereta api, serta pengembangan kawasan ekonomi.

Menurut Sofyano, pemerintah juga dapat menunjuk satu BUMN sebagai lead integrator untuk mengoordinasikan berbagai proyek pendukung pelabuhan sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri.

"Keberhasilan pembangunan pelabuhan tidak boleh lagi hanya diukur dari panjang dermaga atau besarnya investasi, tetapi dari banyaknya kapal yang bersandar, tingginya arus barang, tumbuhnya kawasan industri, terciptanya lapangan kerja, dan meningkatnya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Status Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dinilai belum cukup tanpa dukungan infrastruktur yang memadai.

Lebih lanjut, Sofyano mengusulkan agar pemerintah memberikan penugasan khusus kepada Danantara untuk memimpin percepatan optimalisasi pelabuhan strategis nasional.

“Danantara memiliki kapasitas sebagai pengelola investasi strategis negara sehingga dapat menjadi orkestrator dalam mengintegrasikan pembiayaan, pembangunan kawasan industri, jaringan logistik, konektivitas jalan, rel kereta api, hingga pengembangan kawasan ekonomi di sekitar pelabuhan,” ujarnya.

Menurutnya, apabila diperlukan pemerintah juga dapat membentuk atau menunjuk satu BUMN khusus sebagai lead integrator yang bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh proyek pendukung sehingga tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

“Ke depan, ukuran keberhasilan pembangunan pelabuhan tidak boleh lagi hanya diukur dari panjang dermaga atau besarnya investasi yang telah dikeluarkan, tetapi harus diukur dari banyaknya kapal yang bersandar, tingginya arus barang, tumbuhnya kawasan industri, terciptanya lapangan kerja, dan meningkatnya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Di era Presiden Prabowo, infrastruktur harus benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat,” kata Sofyano Zakaria.

Terpisah, Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah juga mendorong percepatan pembangunan jalan tol menuju pelabuhan tersebut agar investasi dan aktivitas logistik dapat berjalan optimal.

Dorongan itu disampaikan Krisantus usai melakukan audiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta.

“Kami sudah melakukan audiensi dengan Kemenko bidang Infrastruktur dan ini menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan berbagai usulan percepatan proyek strategis nasional yang dinilai berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
 

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor : Andilala

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Kemenkes pacu penelusuran kasus TBC di daerah - ANTARA News Kalimantan Selatan

calendar_today 21.07.2026 - person  - timer ~

Medan (ANTARA) - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus mengatakan penelusuran (tracing) kasus tuberkulosis (TBC) di Sumatera Utara bagian dari upaya mempercepat eliminasi dan pemberantasan penyakit tersebut di Tanah Air, khususnya di Sumatera Utara.

"Hari ini kami datang ke beberapa daerah di Sumut untuk mempercepat pemberantasan TBC," ujar Wamenkes Benjamin saat meninjau layanan TBC di RS Adam Malik, Medan, Sumut, Selasa.

Wamenkes Benjamin mengatakan kegiatan tersebut dilakukan di sejumlah daerah yakni Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, serta wilayah Toba dan sekitarnya.

Menurut dia, pemberantasan TBC membutuhkan kolaborasi lintas sektor baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Baca juga: Anggota DPR usul perluas deteksi dini untuk tekan penularan TBC

"Kami datang untuk menjelaskan kepada wali kota dan gubernur, karena kuncinya adalah kesehatan mampu melakukan pemeriksaan, bagaimana masyarakat bisa datang ke lokasi. Untuk itu diperlukan lintas sektor," kata Wamenkes Benjamin.

Ia mengatakan kegiatan di Sumatera Utara dilakukan untuk menelusuri kasus TBC seperti penelusuran di Kota Medan dilakukan pada 661 lokasi.

"Kegiatan itu dilakukan dengan pemeriksaan sinar-X, pemeriksaan dahak, pemeriksaan tekanan darah, serta pemeriksaan darah untuk kasus TB dan kontak erat di rumah," ujar Wamenkes Benjamin.

Baca juga: Wamenkes: Pentingnya deteksi dini TBC terhadap lingkungan sekitar

Wamenkes mengatakan secara total penelusuran dilakukan sekitar 3.000 lokasi di Sumatera Utara, sedangkan secara nasional mencapai 53.335 lokasi mulai Juli hingga akhir November 2026 dengan target cakupan 90 persen.

Ia mengatakan percepatan pemberantasan TBC menjadi penting karena Indonesia menempati peringkat kedua dunia dalam jumlah kasus tersebut atau 10 persen kasus TBC dunia.

"Kalau dibandingkan dengan 100 ribu penduduk, Indonesia menjadi nomor satu di dunia karena terdapat 384 kasus per 100 ribu penduduk," kata Wamenkes Benjamin.

Untuk itu Presiden Prabowo Subianto, kata dia, peduli dan memberikan perhatian serius dengan menginstruksikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mempercepat pemberantasan TBC di berbagai daerah di Indonesia.

Baca juga: Wamenkes: CKG dan inovasi menjadi harapan dalam mengeliminasi TBC RI

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkes pacu penelusuran kasus di daerah, percepat eliminasi TBC

Pewarta: M Sahbainy Nasution
Editor : Mahdani

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.