Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengampanyekan Berani Cegah Kekerasan sebagai langkah konkrit penguatan perlindungan anak dengan mengajak seluruh masyarakat untuk menyuarakan setiap persoalan melibatkan calon generasi penerus bangsa itu.
"Momentum Hari Anak Nasional ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak untuk memperkuat perlindungan anak di tengah maraknya kasus kekerasan yang belakangan menjadi perhatian publik," kata Ketua FAD Kabupaten Bekasi Shabira Teri Nabillranna di Cikarang, Kamis.
Dia turut mengajak seluruh anak di Kabupaten Bekasi untuk tidak takut mencari pertolongan apabila mengalami kekerasan maupun persoalan lain, sebab setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh, berkembang, berpartisipasi maupun mendapatkan perlindungan.
"Kami berharap seluruh anak di Kabupaten Bekasi selalu merasa dicintai, dihargai dan tidak takut untuk berbicara. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh, berekspresi, berpartisipasi dan hidup dalam lingkungan yang aman serta bebas dari segala bentuk kekerasan," katanya.
Baca juga: Anak-anak di Kota Bogor bersuara
Forum Anak Daerah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmen memperkuat edukasi, pendampingan sekaligus membuka ruang yang aman bagi anak-anak agar berani menyampaikan setiap bentuk kekerasan yang dialaminya.
Shabira mengaku prihatin atas sejumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi itu turut disebabkan masih banyak anak yang belum berani menyampaikan atau melaporkan ketika mengalami perlakuan yang tidak semestinya.
"Kami merasa miris melihat berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi belakangan ini. Padahal Forum Anak bersama pemerintah daerah hadir sebagai ruang aman bagi anak-anak untuk bercerita. Kami berharap mereka semakin berani bersuara," ujarnya.
Sebagai upaya pencegahan, Forum Anak Kabupaten Bekasi terus memperkuat program edukasi kepada anak-anak melalui kunjungan ke kecamatan, kampanye digital, serta optimalisasi klaster-klaster forum anak yang berfokus pada isu keluarga, kesehatan, pendidikan hingga perlindungan anak.
Baca juga: Forum Anak Daerah Buleleng Bali adakan pemilihan duta anak
Pihaknya juga secara rutin menjaring aspirasi melalui kegiatan Suara Anak Daerah sebagai wadah penyampaian kebutuhan dan persoalan yang dihadapi anak-anak di Kabupaten Bekasi.
Menurut Shabira konsep tersebut mengedepankan partisipasi anak dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang berasal dari pengalaman dan kebutuhan mereka sendiri.
Aspirasi yang dihimpun dari tingkat kecamatan selanjutnya akan dirumuskan dan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan penyusunan program yang berpihak kepada anak.
Selain edukasi secara langsung, Forum Anak Daerah juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana konseling sebaya dan ruang pengaduan yang lebih mudah diakses. Anak korban kekerasan dapat mengakses akun media sosial resmi sehingga proses pendampingan awal dilakukan dengan lebih cepat.
Baca juga: Pj. Bupati lantik APSAI dan kukuhkan Forum Anak Daerah Kabupaten Bogor
"Kami ingin Forum Anak tidak dipandang sebagai organisasi yang kaku, tetapi sebagai konselor sebaya. Teman-teman bisa bercerita kepada kami, termasuk melalui media sosial. Jangan sungkan untuk menghubungi karena kami terbuka untuk mendengarkan dan mendampingi," katanya.
Forum Anak Kabupaten Bekasi juga terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), puskesmas, dunia usaha hingga berbagai pemangku kepentingan terkait lain dalam menjalankan program-programnya.
"Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman sekaligus memastikan suara anak menjadi bagian dari proses pembangunan daerah," kata dia.
Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis nilai tukar rupiah semakin menguat seiring berlakunya kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri.
Pagi ini, nilai tukar rupiah berada di level Rp17.914 per dolar AS. Mata uang Garuda menguat 3 poin atau 0,02 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.
Purbaya mengatakan dana hasil ekspor mulai mengalir ke dalam negeri sejak Juni dan akan semakin optimal hingga September mendatang. Menurut Purbaya, tambahan pasokan devisa tersebut akan menjadi sentimen positif bagi nilai tukar rupiah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang penting gini, ini kan dari Juni, Juli, Agustus, September itu (aturan DHE SDA) udah efektif, uangnya akan masuk ke sini. Seharusnya sih rupiah akan semakin menguat," ujar Purbaya usai Rapat Koordinasi DHE di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (23/7).
Purbaya menjelaskan rapat koordinasi yang digelar pemerintah membahas penyempurnaan aturan teknis pelaksanaan DHE agar implementasinya berjalan optimal.
Hal ini mencakup daftar negara yang mendapat pengecualian, bank yang dapat menjadi penampung DHE, hingga pengaturan teknis bagi perusahaan eksportir.
"Kita rapat tuh memastikan negara mana aja yang dikecualikan, terus bank mana aja yang bisa nampung DHE, terus company yang mana aja yang dicari teknisnya seperti apa," jelasnya.
Pemerintah, sambung Purbaya, juga akan menambah daftar negara yang dikecualikan dari ketentuan DHE. Namun, pengumuman resmi akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.
Lebih lanjut, Purbaya menambahkan daftar tersebut bersifat dinamis karena akan dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan.
Evaluasi berkala diperlukan agar kebijakan tetap adaptif terhadap perkembangan perdagangan internasional sekaligus menjaga efektivitas implementasi DHE di dalam negeri.
"Nanti nambah, nanti Pak Menko yang umumkan. Ada, tapi nanti setiap tiga bulan kan di-review jadi nggak ada masalah kalau ada kekurangan juga," ujar Purbaya.
Pemerintah mengatur penempatan DHE SDA dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
Beleid ini berlaku mulai 1 Juni 2026.
Dalam aturan itu, pemerintah mewajibkan eksportir sektor SDA merepatriasi atau membawa pulang seluruh DHE ke dalam negeri. Penempatan DHE SDA diwajibkan melalui Bank Himbara.
Selain itu, eksportir nonmigas diwajibkan menempatkan 100 persen DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri dengan jangka waktu minimal 12 bulan.
Sementara itu, untuk eksportir migas, kewajiban penempatan DHE SDA ditetapkan minimal 30 persen dengan masa penempatan selama tiga bulan.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/sfr)
Add
as a preferred
source on Google
AKURAT.CO Presiden RI, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Salah satu agenda yang dibahas, yakni percepatan pembentukan Indonesia International Financial Center (IIFC), sebagai upaya memperkuat daya saing Indonesia sebagai destinasi investasi dan pusat jasa keuangan bertaraf internasional.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang juga Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan Presiden Prabowo meminta agar pembentukan IIFC segera ditindaklanjuti setelah landasan hukumnya memperoleh persetujuan dari DPR RI.
Baca Juga: RI-China Teken Tiga MoU, Investasi Panel Surya Tembus USD1,35 Miliar
"Rencana pelaksanaan dari Indonesia International Financial Center yang memang alhamdulillah undang-undangnya sudah disetujui oleh DPR dan Bapak Presiden minta itu segera ditindaklanjuti, dan memang rencananya itu akan dibuat di Bali, tetapi kan perlu ada persiapan mungkin selama 2 atau 3 tahun sampai itu menjadi suatu financial center yang bertaraf internasional dan juga akan bisa membuat para investor itu melihat," ujar Rosan usai rapat.
Pemerintah melihat respons yang sangat positif dari para investor terhadap rencana pembentukan pusat keuangan internasional tersebut. Beberapa hari sebelumnya, Rosan bertemu dengan sejumlah investor di Bali untuk menyampaikan rencana tersebut.
"Beberapa hari yang lalu saya juga ke Bali bertemu dengan 11 para investor dari family office dan yang lain-lainnya dan responsnya sudah sangat-sangat positif mengenai keberadaan financial center yang akan ada di Indonesia ini," katanya.
Dia menjelaskan, selama masa transisi menuju pembangunan kawasan utama di Bali, pemerintah akan memulai operasional Indonesia International Financial Center di Jakarta.
Masa transisi tersebut diperkirakan berlangsung selama dua hingga tiga tahun sembari menyiapkan berbagai perangkat kelembagaan dan infrastruktur pendukung.
"Mungkin di masa transisi ini, dalam dua atau tiga tahun depan mungkin akan dibuat dulu di Jakarta selama masa tradisi ini sebelum nanti akan lebih dikembangkan, bisa di Jakarta dan juga di Bali,” ucap Rosan.
Baca Juga: Dubes Djauhari: Investasi ke Indonesia Berarti Sekaligus Masuk Pasar ASEAN
Untuk mendukung tahap awal pelaksanaan, pemerintah telah menyiapkan gedung yang akan digunakan sebagai lokasi operasional pusat keuangan internasional di Jakarta.
Nantinya, Danantara akan berperan sebagai pengembang kawasan. Sedangkan pengelolaan Indonesia International Financial Center akan dipimpin oleh pimpinan kawasan beserta governor, yang nantinya bertanggung jawab membangun seluruh sistem dan tata kelola agar pusat keuangan tersebut dapat beroperasi secara optimal.
"Kalau Danantara kan sebagai pengembang kawasan, tapi kan dari financial center itu sendiri nanti akan dipimpin oleh ketua kawasan dan juga oleh governor-nya nanti akan men-set up semua perangkat yang dibutuhkan agar financial center itu bisa berfungsi dengan baik dan benar," tutur Rosan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum mengambil keputusan terkait usulan penerapan konsep universal banking di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Usulan ini sempat disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rapat dengar pendapat saat DPR menggodok rancangan aturan tersebut.
Purbaya yang juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menjelaskan usulan terkait penerapan universal banking sebelumnya pernah dibahas di KSSK. Namun, menurut dia, belum ada keputusan final karena terdapat perbedaan pandangan di antara regulator KSSK.
“Dulu pernah dibahas, tapi apa iya namanya Universal Banking apa bukan. Waktu itu belum putus,” kata Purbaya di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (23/7).
OJK sebelumnya mengusulkan penerapan konsep universal banking dapat dilakukan di wilayah Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan perizinan dan meningkatkan daya tarik investasi internasional.
Dalam materi pemaparan OJK, universal banking atau bank universal didefinisikan sebagai bank umum yang menjalankan kegiatan perbankan komersial dan perbankan investasi secara terpadu. Bank universal dapat menyediakan berbagai layanan keuangan, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran kredit, jasa lalu lintas pembayaran, penjaminan emisi efek, manajemen aset, hingga layanan konsultasi dan jasa keuangan lainnya.
Purbaya mengatakan dirinya akan mengkaji apakah praktik tersebut bisa diformalkan melalui peraturan khusus. Menurutnya, pembahasan sebelumnya juga belum menghasilkan keputusan untuk menyetujui penerapan konsep tersebut. “Nanti kita lihat lagi deh seperti apa, tapi yang waktu itu kayaknya masih belum disetujui,” ujarnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa usulan ini masuk dalam penyempurnaan substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang PFII.
“Pengaturan kegiatan universal banking di wilayah PFII sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan daya tarik investasi internasional dengan tetap memenuhi prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko,” kata Dian seperti dikutip dari Antara, Kamis (9/7).
Dian menilai, universal banking lebih efisien untuk diterapkan di PFII karena menghadirkan layanan jasa keuangan terpadu (one-stop service). Dengan skema itu, pelaku usaha tidak perlu mengurus perizinan secara terpisah untuk setiap sektor, seperti perbankan, asuransi, hingga pasar modal.
Ia menyebut, konsep tersebut sebenarnya telah diakomodasi di dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terbaru, meski tidak disebutkan secara eksplisit. Konsep ini telah menjadi praktik di sejumlah pusat keuangan internasional.
“Bank itu bisa melakukan commercial bank, bisa melakukan investment bank, dan lain-lain, termasuk asuransi dan termasuk mungkin kalau nanti ada izin kripto, misalnya, bisa juga masuk,” kata Dian.
Menurut di, penerapan universal banking merupakan salah satu langkah untuk memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengingat sekitar 80% pembiayaan sektor keuangan nasional masih berasal dari perbankan, sehingga ekonomi Indonesia masih tergolong bank-driven economy.
Melalui konsep universal banking, kapasitas perbankan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan lain, seperti pasar modal, asuransi, dan dana pensiun.
Apabila masing-masing sektor terus berjalan sendiri-sendiri, Dian memandang bahwa pertumbuhan industri keuangan akan sulit mengalami perubahan yang signifikan. “Jadi mudah-mudahan nanti ke depan kita akan bisa merumuskan universal banking agar di nasional itu lebih eksplisit (lewat RUU PFII),” kata Dian.
Kamis, 23 Juli 2026 - 19:50 WIB
Jakarta, VIVA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI), Kash Patel, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026.
Baca Juga
Pertemuan Polri dan FBI itu menjadi bagian dari penguatan kerja sama kedua belah pihak dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan transnasional.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Dalam audiensi itu, Polri dan FBI membahas peningkatan kolaborasi untuk menangani ancaman kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.
Baca Juga
Fokus pembahasan meliputi kontra terorisme, kejahatan siber, peredaran narkotika, hingga penipuan daring yang melibatkan jaringan internasional.
Kapolri menyampaikan apresiasi atas hubungan kemitraan yang telah terjalin antara Polri dan FBI sejak 2014. Kerja sama tersebut mencakup pertukaran informasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan dalam berbagai upaya penegakan hukum.
Baca Juga
Selain itu, pertemuan juga membahas sejumlah isu strategis, seperti ancaman peredaran fentanyl beserta bahan prekursornya, penanganan jaringan scam compounds dan cyber-enabled fraud, penguatan investigasi bersama, pertukaran informasi intelijen, serta peningkatan kompetensi personel melalui berbagai program pelatihan FBI, termasuk FBI Academy.
"Di tengah dinamika global, berbagai jenis kejahatan terus berkembang, seperti kejahatan siber, terorisme, tindak pidana perdagangan orang, dan kejahatan lainnya. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi faktor penting dalam mendukung penegakan hukum." kata Jenderal Sigit dalam keterangannya.
Pada kesempatan tersebut, Polri dan FBI juga menyepakati percepatan penanganan buronan yang masuk dalam daftar Interpol Red Notice.
Kedua pihak turut membahas mekanisme kerja sama yang lebih efektif dalam proses penegakan hukum lintas negara.
Kapolri menegaskan, penguatan kerja sama internasional menjadi elemen penting untuk menghadapi kejahatan transnasional yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan melintasi batas yurisdiksi antarnegara.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Karena itu, Polri berkomitmen memperluas kolaborasi dengan FBI melalui pertukaran informasi, peningkatan kapasitas personel, serta pelaksanaan operasi bersama sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Direktur FBI juga mengapresiasi kemitraan yang telah terbangun dengan Polri. Kash Patel juga menegaskan komitmen FBI untuk terus mempererat kerja sama dalam pemberantasan terorisme, narkotika, kejahatan siber, serta berbagai tindak kejahatan lintas negara melalui kolaborasi yang lebih erat, konkret, dan berkelanjutan.
Halaman Selanjutnya
Rangkaian pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif. Agenda diawali dengan penyambutan Direktur FBI di Gedung Utama Mabes Polri, dilanjutkan penandatanganan buku tamu, diskusi bilateral, pertukaran cinderamata, dan ditutup dengan sesi foto bersama. (rpi)
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa mengatakan, capaian perusahaan saat ini tidak boleh membuat organisasi berpuas diri.
Menurutnya, tantangan industri sawit ke depan akan semakin kompleks, mulai dari fluktuasi harga komoditas, tuntutan pasar global terhadap praktik keberlanjutan, hingga kebutuhan meningkatkan efisiensi operasional.
Baca Juga: PalmCo Gelontorkan Rp1,3 Miliar untuk Sekolah di Pelosok Saat Ajaran Baru
"Dari sisi laba terhadap aset, kita nomor dua di dunia. Bicara kelestarian dan keberlanjutan, ranking kita juga nomor dua di dunia. Tapi kemudian kita berpikir, kalau sudah begitu mau apa lagi? Itu belum cukup," ujar Jatmiko di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Jatmiko menilai keberhasilan perusahaan justru meningkatkan ekspektasi berbagai pemangku kepentingan terhadap PalmCo. Karena itu, regenerasi kepemimpinan menjadi salah satu fondasi penting agar perusahaan mampu mempertahankan kinerja sekaligus menjawab tantangan industri di masa mendatang.
Menurut Jatmiko, peningkatan daya saing tidak cukup hanya mengandalkan pencapaian bisnis saat ini. Perusahaan juga harus membangun budaya continuous improvement melalui inovasi yang lahir dari seluruh lapisan organisasi, termasuk para talenta muda.
"Ekspektasi terhadap kita akan semakin tinggi. Karena itu, setiap insan PalmCo harus terus mencari ruang perbaikan. Inovasi tidak selalu harus besar, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi perusahaan," katanya.
Dalam pembekalannya, Jatmiko juga menekankan pentingnya membangun karakter pemimpin yang tangguh. Ia mengibaratkan proses tersebut seperti terbentuknya berlian yang lahir melalui tekanan tinggi.
"Untuk berubah, seringkali yang paling mudah adalah dengan tekanan. Tidak ada barang bagus yang lahir tanpa tekanan. Contohnya tembaga dan berlian. Berlian yang ukurannya kecil bisa sangat mahal karena dibentuk oleh tekanan ribuan derajat dan bar," ujarnya.
Selain memiliki daya tahan, para calon pemimpin juga dituntut berani mengambil keputusan yang terukur. Jatmiko menegaskan inovasi harus dibangun melalui pendekatan calculated risk, yakni keberanian mengambil peluang yang telah mempertimbangkan berbagai risiko secara matang.
"Apakah inovasi itu berarti nekat? Tidak. Itu namanya calculated risk, risiko yang sudah diperhitungkan. Jadi kalau kita mau melompat, selama kita dengan hati bersih untuk rakyat, kita lompat. Tapi harus dihitung, melompat jangan sampai jatuh, tidak boleh sembarangan," tegasnya.
Baca Juga: PalmCo Kebut Sertifikasi 5.120 Pekerja, SDM Jadi Kunci Daya Saing Sawit
Dirinya menambahkan, sebagai perusahaan perkebunan negara, PalmCo tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan industri sawit nasional yang menjadi salah satu sektor strategis perekonomian Indonesia.
"Keberhasilan kita hari ini bukan berarti membuat kita diapresiasi untuk kemudian dibiarkan hidup tenang. Tidak. Justru kita kini dianggap dan diharapkan bisa menjadi motor penggerak dari sawit nasional," kata Jatmiko.
Jakarta, CNBC Indonesia - Tanda kehidupan di Planet Mars pernah ditemukan NASA pada 1976. Temuan itu berasal dari misi Viking yang mendeteksi sinyal positif dalam eksperimen pencarian mikroorganisme di permukaan Planet Merah.
Saat itu, NASA mengirim dua wahana pendarat, Viking 1 dan Viking 2, untuk mempelajari kondisi Mars sekaligus mencari tahu apakah planet tersebut dihuni makhluk hidup. Untuk itu, kedua wahana dibekali instrumen biologi bernama Labeled Release (LR).
Mengutip situs resmi NASA, LR dirancang untuk mendeteksi aktivitas metabolisme mikroorganisme dengan cara memberikan larutan nutrisi ke sampel tanah Mars. Jika terdapat organisme hidup, sampel diperkirakan akan menghasilkan gas sebagai respons metabolisme.
Hasilnya di luar dugaan. Instrumen LR mencatat respons positif di kedua lokasi pendaratan Viking.
"Percobaan tersebut menghasilkan sinyal awal yang kuat dan positif di kedua lokasi pendaratan, mencerminkan hasil uji serupa yang dilakukan di Bumi yang secara jelas membuktikan adanya aktivitas biologis," ungkap peneliti utama eksperimen, Gilbert Levin, dalam riset The Case for Extant Life on Mars and Its Possible Detection by the Viking Labeled Release Experiment (2016).
Bagi Levin, temuan tersebut menunjukkan bahwa eksperimennya telah mendeteksi kehidupan mikroba di Mars. Jika benar, penemuan itu akan menggugurkan anggapan lama bahwa Bumi merupakan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan.
Belakangan, sejumlah penemuan dari misi-misi berikutnya dinilai Levin semakin memperkuat interpretasinya. Wahana Curiosity menemukan lonjakan metana musiman di atmosfer Mars serta molekul organik pada batuan sedimen purba.
Sementara itu, Mars Express milik Badan Antariksa Eropa (ESA) melaporkan indikasi adanya danau air cair di bawah lapisan es di kutub selatan Mars. Levin juga menilai beberapa citra Curiosity memperlihatkan struktur yang menyerupai stromatolit, yakni formasi batuan yang di Bumi dibentuk oleh koloni mikroorganisme.
Meski demikian, kesimpulan Levin hingga kini belum diterima secara luas.
"Komunitas ilmiah pada umumnya sepakat bahwa percobaan Viking LR tidak mendeteksi adanya kehidupan. Reaksi yang diamati oleh instrumen tersebut dan hasil lain dari Viking dapat dijelaskan oleh bahan kimia reaktif yang disebut perklorat," kata astrobiolog NASA Chris McKay, dikutip dari Space.com.
McKay mengatakan penjelasan Levin bukan merupakan pandangan yang paling diterima di kalangan ilmuwan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hipotesis tersebut juga belum dapat sepenuhnya dibantah.
"Kehidupan mungkin bukan penjelasan yang paling disukai secara ilmiah, tetapi belum dapat dibantah," kata McKay.
Atas dasar ini, hampir 50 tahun setelah misi Viking mendarat di Planet Merah, sinyal yang terekam dalam eksperimen Labeled Release masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam eksplorasi Mars. Hingga kini, belum ada konsensus ilmiah apakah sinyal tersebut benar-benar merupakan tanda kehidupan atau sekadar hasil reaksi kimia di permukaan Mars.
(mfa)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNBC]
Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung diminta bertindak untuk mengatasi kerawanan kejahatan kota ini, yang berdasarkan data BPS tahun 2025, menyentuh angka 192 risiko tindak pidana per 100.000 penduduk dengan rata-rata terjadi kejahatan baru setiap 2,2 jam.
Salah satu langkah konkret yang bisa diambil, adalah mengatasi minimnya penerangan jalan umum (PJU), sebagai tindak lanjut temuan tersebut, ditambah data 2.675 laporan kejahatan di Bandung diterima kepolisian pada medio 2025.
Menurut pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono dalam keterangan di Bandung, Kamis, pembenahan PJU bisa dilakukan lewat pendekatan Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) yang terbukti menurunkan peluang kriminalitas karena meningkatkan visibilitas dan pengawasan alami.
Kristian mengingatkan Pemkot Bandung agar menjadikan data kriminalitas dan crime mapping sebagai rujukan utama pembangunan PJU, sehingga kebijakan keamanan publik bersifat preventif dan tidak reaktif menunggu kasus mencuat ke publik.
"Pemerintah idealnya menggunakan data kriminalitas, pemetaan wilayah rawan (crime mapping), serta analisis risiko sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan," kata Kristian.
Perlunya tindakan tepat seperti yang diungkapkan Kristian ini juga berdasarkan atas kondisi jalanan gelap dan rentetan aksi pembegalan yang kini menciptakan horor bagi warga yang beraktivitas malam hari, hingga memaksa beberapa di antaranya mengambil langkah proteksi mandiri secara ekstra.
Seperti yang dirasakan langsung oleh pemengaruh sekaligus disk jockey, Hana Claudia, yang mengaku harus memesan tiga pengemudi ojek daring sekaligus demi mengawalnya pulang kerja saat malam hari agar terhindar dari ancaman begal.
"Tadinya pengen bareng sama teman-teman. Jadi ya mau nggak mau gitu ya pesan ojek gitu buat ngawalnya. Soalnya kalau misalkan pesan satu kan saya nggak mau numbalin ojolnya juga kan. Makanya pesan tiga gitu supaya saling aman lah gitu," ujar Claudia di Bandung.
Claudia menambahkan bahwa dirinya juga sempat mengalami insiden pembuntutan oleh orang tak dikenal saat melintas di kawasan Cikutra Kota Bandung, sebelum akhirnya menyelamatkan diri ke dalam kompleks perumahan.
Merenspon hal ini Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui keberadaan titik-titik rawan kejahatan, adalah akibat pencahayaan yang minim dan mengonfirmasi bahwa alokasi anggaran daerah tengah diolah untuk percepatan penerangan jalan.
"Kalau soal jalan yang gelap, saya akui kita memang sedang mengolah anggaran sedemikian rupa agar bisa segera terang benderang kembali," kata Farhan.
Farhan mematok target agar seluruh lampu penerangan di sepanjang jalur rawan seperti Jalan Soekarno-Hatta hingga kawasan Kiaracondong sudah menyala dan berfungsi optimal pada triwulan IV 2026.
"Saya juga setiap malam sangat khawatir terutama di Jalan Soekarno-Hatta, termasuk kawasan flyover dan sekitarnya. Itu salah satu titik yang rawan, demikian juga kawasan Kiaracondong. Bahkan saya sendiri pernah ikut mengamankan kelompok pelaku begal di wilayah tersebut," tutur Farhan.
Pewarta: RPG
Editor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Ambon (ANTARA) - Polda Maluku meningkatkan edukasi dan literasi digital kepada anak-anak sebagai upaya melindungi mereka dari ancaman kejahatan siber, perundungan, penyebaran hoaks, dan konten negatif pada peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Ambon, Kamis.
"Polri akan terus memperkuat langkah-langkah preventif, edukatif, dan penegakan hukum untuk memastikan setiap anak di Maluku dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi.
Rositah menyampaikan hal itu saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Maluku di Sporthall Karang Panjang, Ambon, mewakili Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto.
Ia mengatakan Polri tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab melindungi anak dari berbagai ancaman, seperti kekerasan fisik, eksploitasi, perdagangan orang, hingga kejahatan di ruang digital.
Menurut dia, Polda Maluku terus mengembangkan pendekatan humanis melalui program pembinaan masyarakat, edukasi di sekolah, literasi digital, serta kampanye penggunaan media sosial secara bijak untuk meningkatkan kesadaran anak terhadap berbagai risiko di ruang digital.
Rositah menilai kolaborasi seluruh pihak diperlukan agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka.
"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, orang tua, tenaga pendidik, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan ekosistem yang ramah anak. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat melahirkan generasi Maluku yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menjadi bagian dari Generasi Emas Indonesia 2045," ujarnya.
Puncak peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Maluku dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, UNICEF, organisasi perempuan, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, serta ratusan peserta.
Kegiatan dibuka Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Faradilla Attamimi.
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Maluku menegaskan Hari Anak Nasional menjadi momentum memperkuat komitmen bersama untuk menjamin terpenuhinya hak anak, mulai dari hak hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan, hingga berpartisipasi dalam pembangunan.
Acara tersebut juga diisi dengan penyampaian Suara Anak Daerah Provinsi Maluku oleh Forum Anak Maluku Manise, penyerahan penghargaan kepada sejumlah pihak yang berkontribusi dalam perlindungan anak, serta penampilan seni dari para pelajar.
Pewarta: Winda Herman
Editor : Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Cianjur (ANTARA) - Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango melarang pendaki membuang sampah sembarangan dan menyalakan api saat berada di kawasan taman nasional terutama saat membuka tenda di Alun-alun Suryakancana guna menghindari kerusakan dan kebakaran lahan.
Humas Balai Besar TNGGP Agus Deni di Cianjur, Kamis, mengatakan larangan tersebut berlaku selamanya dan tidak hanya saat musim kemarau, namun masih banyak laporan pendaki tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan dan membuat api unggun.
Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan operasi bersih-bersih sampah mulai dari jalur pendakian hingga Alun-alun Suryakancana yang dilaporkan menjadi lautan sampah seiring tingginya angka pendakian selama satu pekan terakhir.
"Kami akan melakukan aksi bersih-bersih sampah bersama relawan dan volunter mulai dari jalur pendakian hingga Alun-alun Suryakancana yang kerap dijadikan tempat berkemah para pendaki sebelum kembali turun dari Gunung Gede-Pangrango," katanya.
Bahkan pihaknya akan menambah papan peringatan agar pendaki tidak membuang sampah dan menyalakan api atau membuat api unggun di seluruh lokasi taman nasional terutama lokasi berkemah yang dapat menjadi penyebab kebakaran lahan di mana terdapat hamparan bunga abadi.
Dia berharap seluruh pendaki cerdas menjaga lingkungan dan kelestarian taman nasional dengan membawa turun setiap sampah yang dihasilkan selama pendakian agar lingkungan taman nasional tetap bersih dan asri.
Saksi tegas akan diberikan pada para pendaki yang melakukan pelanggaran mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat larangan mendaki di seluruh gunung yang masuk dalam kawasan taman nasional di Indonesia.
"Kami akan meningkatkan patroli guna mencegah pelanggaran yang dilakukan pendaki, termasuk memberikan sanksi tegas bagi pendaki yang melakukan pelanggaran mulai dari membuang sampah, menyalakan api hingga mencemari lingkungan taman nasional," katanya.
Sementara video viral di media sosial tumpukan sampah menghiasi Alun-alun Suryakancana terutama sampah plastik yang ditinggalkan para pendaki. Hal tersebut menjadi sorotan bagi pendaki lain yang menyayangkan aksi tersebut.
Pemandangan di kawasan berkemah para pendaki sebelum atau sesudah pulang dari puncak Gunung Gede Pangrango, terkesan kumuh karena dihiasi sampah yang dibuang sembarangan sehingga membuat kawasan yang ditumbuhi bunga abadi atau Edelweis tidak lagi indah.
Pewarta: Ahmad Fikri
Editor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.