Jakarta, CNBC Indonesia - Jepang menegur China dan meminta Beijing menunjukkan "rasa hormat yang semestinya". Ini setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyebut Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi hanya dengan namanya, tanpa mencantumkan jabatannya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jepang Toshihiro Kitamura mengatakan pada Rabu bahwa Tokyo telah menyampaikan keberatan tersebut kepada Beijing. Pernyataan itu muncul setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun menyebut pemimpin Jepang hanya sebagai "Sanae Takaichi" dalam konferensi pers pada 30 September.
Guo saat itu sedang menanggapi pembahasan di Jepang mengenai kemungkinan negara tersebut memiliki senjata nuklir dan kapal selam bertenaga nuklir. Hubungan Jepang dan China memang tengah berada dalam kondisi tegang, di mana perselisihan terbaru turut dipicu pernyataan Takaichi pada 2025 yang mengisyaratkan bahwa Tokyo dapat ikut campur apabila Taiwan diserang padahal Beijing mengklaim pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya.
Kitamura tidak secara langsung mengomentari pernyataan Guo. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan tata krama diplomatik tetap perlu diperhatikan meski kedua negara memiliki perbedaan pandangan.
"Bahkan ketika terdapat perbedaan dalam posisi kita, saya percaya bahwa sebagai bagian dari protokol internasional, menunjukkan rasa hormat yang semestinya kepada pemimpin negara lain adalah hal yang wajar," ujar Kitamura dalam konferensi pers, dilansir AFP.
"Kami juga menyampaikan sikap ini kepada China dengan cara yang tepat," lanjutnya.
Ketegangan tersebut terjadi ketika sejumlah anggota parlemen Jepang dalam beberapa pekan terakhir justru melakukan kunjungan ke China. Langkah itu dilakukan dalam upaya meredakan hubungan diplomatik kedua negara yang semakin memanas.
Dalam pidato kebijakan terbarunya, Takaichi juga menyebut Beijing sebagai "tetangga penting". Ia menyatakan komitmennya untuk membangun hubungan yang stabil dengan China, meski kedua negara masih menghadapi sejumlah perbedaan.
(luc/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Kamis, 8 Oktober 2026 20:39 WIB
Lurah Candibinangun Atik Sunaryati. (ANTARA/HO-Dokumen istimewa Lurah Candibinangun Atik Sunaryati)
Sleman (ANTARA) - Lurah Candibinangun Atik Sunaryati menegaskan komitmennya untuk membagikan penghasilan dan tanah pelungguh guna kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Candibinangun, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Atik terpilih dalam pemilihan lurah pada 27 September 2026 dengan mengantongi 96 dari 127 suara sah. Pensiunan guru tersebut mengungguli dua calon lainnya, yakni Kardiyo yang meraih 27 suara dan Jajeng Tri Marjana dengan 4 suara.
"Gaji lurah yang saya terima akan dialokasikan kepada masyarakat melalui padukuhan. Sementara untuk hak pelungguh lurah, saya serahkan ke Kalurahan Candibinangun untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAD)," ujar Atik usai dilantik Bupati Sleman Harda Kiswaya di Pendopo Parasamya Sleman, Kamis.
Atik menambahkan, dirinya ingin memosisikan diri sebagai pelayan masyarakat dengan mengusung prinsip amanah, jujur, bekerja keras, serta transparan. Ia berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan membenahi tata kelola pemerintahan sesuai RPJM Kalurahan Candibinangun hingga 2029.
Selain perbaikan tata kelola, Atik akan memfokuskan program pada penanganan stunting, penguatan posyandu, perhatian bagi kader kesehatan dan guru PAUD, hingga pemberdayaan penyandang disabilitas.
Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya meminta para lurah yang baru dilantik untuk segera melakukan konsolidasi internal, mengikis sekat akibat perbedaan pilihan politik, dan menerapkan prinsip manjing ajur-ajer atau menyatu dengan masyarakat.
"Setelah pemilihan usai, tidak ada lagi perbedaan. Saudara adalah lurah bagi seluruh masyarakat. Jangan hanya bekerja di balik meja, tetapi hadir langsung saat warga membutuhkan," kata Harda.
Ia juga mengimbau para lurah PAW agar mengelola keuangan serta aset kalurahan secara transparan dan akuntabel. "Mengingat masa jabatan yang melanjutkan periode sebelumnya, para lurah diminta langsung bekerja membangun kolaborasi dengan BPK, lembaga kalurahan, pamong, dan seluruh elemen masyarakat," katanya.
Pewarta : SP
Editor:
Sutarmi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Kamis, 08 Oktober 2026, 20:39 WIB
Warta Ekonomi, Halmahera Tengah -
Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran direksi Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut memperhatikan kebutuhan serta kesejahteraan para pekerja, terutama yang berasal dari Indonesia Timur.
Kepala Negara mengatakan sebagian besar pekerja di kawasan tersebut berasal dari Indonesia Timur. Karena itu, menurutnya, perusahaan perlu memahami kebutuhan para pekerja, termasuk dalam pemenuhan konsumsi selama bekerja.
“Karena saudara-saudara sudah bekerja cukup lama dan karyawan saudara sebagian besar orang Indonesia Timur, pasti saudara memahami bahwa jatah makan karyawan saudara harus lebih banyak dari yang lain,” ujar Prabowo saat memberikan arahan dalam acara Groundbreaking dan Komersialisasi 11 Ekosistem Hilirisasi Nikel serta Ekspor Perdana Baterai Kendaraan Listrik di Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (8/10/2026).
Ia kemudian menekankan bahwa pekerja dari Indonesia Timur memiliki etos kerja yang tinggi.
“Tapi orang Indonesia Timur kerjanya keras,” kata Prabowo.
Baca Juga: Di Halmahera, Prabowo Singgung Soal 'Indonesia Gelap'
Selain etos kerja, Prabowo juga menyoroti loyalitas para pekerja. Menurutnya, pekerja dari Indonesia Timur memiliki karakter yang kuat dalam menjaga kesetiaan ketika kepercayaan telah terbangun.
“Dan orang Indonesia Timur itu setia. Kalau hatinya sudah dipegang, dia akan setia sampai mati,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di tengah perkembangan investasi dan aktivitas industri di kawasan IWIP. Ia sebelumnya menyebut investasi di kawasan tersebut telah mencapai lebih dari US$20 miliar, dengan rencana pengembangan investasi sekitar US$7 miliar ke depan.
Perkembangan kawasan IWIP juga disebut telah menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja sejak pengembangannya.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Istihanah
Editor: Istihanah
Jakarta, CNBC Indonesia - Media ekonomi terbesar dan terintegrasi, CNBC Indonesia, menggelar Road to CNBC Awards 2026 'Best Insurance' sebagai bentuk apresiasi industri asuransi. Penghargaan ini diberikan kepada para pelaku di industri asuransi yang mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di tengah dinamika peta ekonomi dan politik global.
Untuk kategori 'Best Life Insurance in Financial Health & Solvency' diberikan kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia). Penghargaan tersebut secara langsung diserahkan oleh Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia (DAI), Yulius Bhayangkara, kepada Director Distribution PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah, Shafira Bawazier, yang turut mewakili manajemen Manulife Indonesia.
Shafira menyampaikan apresiasi kepada CNBC Indonesia atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi pemicu bagi Manulife Indonesia untuk terus menjaga fondasi keuangan yang sehat dan kuat, sekaligus mempertahankan kepercayaan nasabah.
"Penghargaan ini menjadi pemicu bagi kami untuk terus menjaga fondasi keuangan yang sehat dan kuat, mempertahankan kepercayaan para nasabah, serta menghadirkan solusi yang membantu lebih banyak keluarga Indonesia dalam mengambil keputusan yang lebih mudah dan juga lebih baik," ungkap Shafira dalam CNBC Indonesia Awards 2026 'Best Insurance', Kamis (8/10/2026).
Ia menambahkan, pencapaian tersebut juga tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan Manulife Indonesia.
"Penghargaan ini tentunya tidak terlepas dari dukungan para nasabah, regulator, para mitra strategis, serta seluruh karyawan dan tenaga pemasar Manulife Indonesia," pungkas Shafira.
"Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan dan kepercayaan kepada Manulife Indonesia," tambahnya.
(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Kamis, 8 Oktober 2026 - 20:38 WIB
Bandung, VIVA – Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung mendalami dugaan keracunan makanan yang dialami lebih dari 200 orang setelah menyantap makanan Korea di restoran 88 Seoul, 23 Paskal, Kota Bandung, Jawa Barat.
Baca Juga
Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait laporan dugaan keracunan tersebut.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Kita masih melakukan penyelidikan,” kata Anton saat dikonfirmasi di Bandung, Kamis.
Baca Juga
Menurut dia polisi telah mendatangi lokasi restoran untuk melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) serta memeriksa sejumlah saksi terkait peristiwa tersebut.
“Kita sudah mendatangi tempat resto tersebut,” ujarnya.
Baca Juga
Selain itu, polisi juga mendatangi sejumlah korban yang diduga mengalami keracunan untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai kejadian tersebut.
“Kita juga mendatangi beberapa korban yang diduga mengalami keracunan untuk didalami peristiwa tersebut,” tambahnya.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung juga melakukan investigasi kesehatan lingkungan terhadap restoran 88 Seoul - 23 Paskal usai munculnya kasus keracunan makanan.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Bandung Dewi Primasari mengatakan hasil pemeriksaan awal menemukan sejumlah aspek higiene dan sanitasi restoran yang masih perlu diperbaiki.
“Secara umum dari pemeriksaan awal memang masih ada beberapa hal terkait higiene dan sanitasi yang perlu diperbaiki lagi oleh pihak restoran,” ujar Dewi.
Dewi mengatakan inspeksi kesehatan lingkungan mencakup penataan lokasi, peralatan, bahan makanan, hingga penerapan prosedur operasional standar (SOP).
Menurutnya, penataan bahan makanan segar dan bahan makanan kering perlu diperhatikan, termasuk pemisahan dari bahan kimia seperti cairan pembersih dan sabun pencuci piring.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Masih perlu diperbaiki pemisahan-pemisahannya. Kemudian karena lokasinya tidak begitu luas, perlu penataan ulang,” katanya.
Dinkes Kota Bandung masih melakukan penelusuran dan pemantauan untuk memastikan kondisi kesehatan masyarakat yang diduga mengalami keracunan serta mengetahui faktor yang menyebabkan munculnya kasus tersebut. (Ant)
VIVA.co.id
7 Oktober 2026
Monitoring dan evaluasi ini penting untuk melihat pelaksanaan tugas penegakan hukum secara menyeluruh,
Banjarmasin (ANTARA) - Polresta Banjarmasin, Kalimantan Selatan membenahi penegakan hukum melalui evaluasi bersama Birorenmin Bareskrim Polri untuk mengidentifikasi kendala dan memperbaiki kinerja penanganan perkara di jajaran kepolisian setempat.
Upaya tersebut dilakukan melalui Asistensi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Indeks Penegakan Hukum (Gakkum) Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026 di Aula Rupatama Polresta Banjarmasin.
Wakapolresta Banjarmasin AKBP Arwin Amrih Wientama di Banjarmasin, Kamis, mengatakan evaluasi tersebut menjadi sarana untuk melihat capaian kinerja sekaligus menemukan aspek yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.
“Monitoring dan evaluasi ini penting untuk melihat pelaksanaan tugas penegakan hukum secara menyeluruh, sekaligus mengetahui bagian yang masih perlu kami benahi,” ujarnya.
Tim Bareskrim Polri yang dipimpin BJP Dede Ruhiat Djunaedi selaku Akreditor Kinerja Utama TK. II Bareskrim Polri memberikan asistensi terhadap pelaksanaan dan capaian kinerja penegakan hukum berdasarkan indikator yang menjadi bagian dari Indeks Gakkum.
Evaluasi tersebut menjadi ruang untuk mengidentifikasi kendala dalam proses penanganan perkara serta memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai prosedur, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Arwin kembali mengatakan hasil evaluasi perlu diterjemahkan menjadi langkah perbaikan oleh setiap fungsi sehingga persoalan yang ditemukan tidak berhenti sebagai catatan, tetapi menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.
Perbaikan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja internal kepolisian, tetapi juga memberikan kepastian dan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat melalui proses penanganan perkara yang profesional dan transparan.
Polresta Banjarmasin bersama jajaran Polda Kalimantan Selatan selanjutnya diharapkan mampu menjaga peningkatan kinerja penegakan hukum secara berkelanjutan melalui evaluasi, tindak lanjut dan penguatan kapasitas personel.
Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor : Sukarli
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Warta Ekonomi, Jakarta -
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital, sebagai langkah memberikan kepastian hukum bagi pengemudi ojek online (ojol) perusahaan aplikasi, dan masyarakat pengguna layanan.
Regulasi ini mengatur penyelenggaraan transportasi berbasis platform digital, mencakup layanan transportasi orang serta pengantaran barang dan makanan, dengan prinsip adil, aman, transparan, dan berkelanjutan.
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, aturan baru ini memberikan kepastian hukum bagi para pengemudi alias driver ojol.
"Dengan adanya Peraturan Presiden ini dan juga aturan-aturan turunannya, memberikan kepastian kepada rekan-rekan pengemudi ojek online khususnya roda dua. Ini menjawab apa yang menjadi harapan dari teman-teman pengemudi online selama ini," ujar Menhub dalam keterangan resminya, Kamis (8/10/2026).
Selaras dengan hal ini, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan yang mulai berlaku 1 Juli 2026 lalu untuk mengatur penyelenggaraan transportasi orang berbasis platform digital.
Salah satu ketentuan yang diatur adalah biaya layanan aplikasi atau biaya platform paling banyak 8%, yang juga telah diadopsi dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Menhub menyebut ketentuan tersebut memberikan kejelasan mengenai batas biaya layanan aplikasi dalam layanan transportasi orang berbasis platform digital.
"Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden, bahwa pengaturan biaya platform 8% itu kami tuangkan di dalam Keputusan Menteri Perhubungan dan juga ada di dalam Perpres tersebut, sehingga ini menjawab apa yang menjadi harapan dari teman-teman online," ungkap ya.
Kementerian Perhubungan juga tetap menjalankan kewenangannya dalam mengatur tarif transportasi orang berbasis platform digital, termasuk melalui pedoman biaya jasa layanan transportasi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan layanan.
Perusahaan aplikasi diwajibkan menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan dalam penetapan biaya jasa layanan transportasi maupun biaya layanan aplikasi.
Pengaturan transportasi berbasis platform digital juga memperkuat hubungan kemitraan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi melalui Perjanjian Kemitraan Platform yang harus disusun secara jelas, adil, transparan, dan mudah dipahami.
Perjanjian tersebut antara lain memuat hak dan kewajiban para pihak, struktur biaya, mekanisme insentif, perlindungan jaminan sosial, akses data transaksi, penggunaan sistem otomatis berbasis algoritma, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian permasalahan.
Bagi pengemudi, regulasi ini memberikan hak atas informasi yang transparan mengenai biaya jasa layanan transportasi dan biaya layanan aplikasi, perlindungan data pribadi, penjelasan atas penggunaan sistem otomatis berbasis algoritma, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian permasalahan.
Pengemudi juga berhak memperoleh perlindungan jaminan sosial yang paling sedikit mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Begitu juga kami sebagai pengampu, mengatur mengenai tarif, jadi nanti tarif adalah salah satu referensi yang akan menjadi rujukan, di antaranya Kementerian Komdigi, di dalam melakukan pengaturan mengenai pengangkutan barang dan makanan," jelas Menhub.
Baca Juga: Kemenhub Jamin Gaji 4 ABK Korban Pembajakan di Somalia Tetap Utuh
Baca Juga: Kemenhub: 607.984 Kendaraan Angkutan Barang Langgar Aturan
Baca Juga: Kemenhub Siap Kasih Diskon Tiket Pesawat untuk Libur Nataru
Dari sisi perlindungan konsumen dan penyelesaian permasalahan, perusahaan aplikasi wajib menyediakan pusat layanan pengaduan yang mudah diakses, responsif, transparan, dan terdokumentasi serta memberikan tanggapan paling lambat tujuh hari sejak pengaduan diterima.
Sementara itu, perusahaan aplikasi dan pengemudi wajib menyesuaikan Perjanjian Kemitraan Platform, sistem informasi biaya dan penghasilan, tanda terima transaksi, serta pencatatan masing-masing jenis layanan paling lama enam bulan sejak ketentuan berlaku.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan kewenangan masing-masing Kementerian dalam penerapan aturan ini. Kemenhub bertugas untuk mengawal terkait penetapan tarif angkutan dan potongan tarif sebesar 8% yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, Menteri UMKM akan berperan mengawal perjanjian kemitraan antara pengemudi ojek online dengan aplikator. Sedangkan, Kementerian Komdigi akan mengatur hal teknis dalam penerapan transaksi digital pengantaran barang dan makanan.
"Jadi di dalam Perpres ini ada beberapa aturan yang melibatkan tiga kementerian. Agar ketiga Kementerian ini dapat terkoordinasi dengan baik, tadi sudah disepakati bahwa tiga kementerian ini akan membentuk forum komunikasi atau satgas bersama agar sinkronisasi dan harmonisasi untuk pelaksanaan Perpres ini bisa berjalan dengan baik dan lancar," ungkap Dasco.
Bima (ANTARA) - Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Hub di Desa Rompo, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, mulai dibangun dengan anggaran Rp7,579 miliar untuk memperkuat ekosistem ekonomi perikanan dari hulu hingga hilir.
Pembangunan KNMP tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Bima Ady Mahyudi di Desa Rompo, Kamis, yang dihadiri unsur Forkopimda, tim Balai Besar Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, kepala organisasi perangkat daerah, Camat Langgudu, serta jajaran Muspika dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima.
Desa Rompo ditetapkan KKP sebagai KNMP Hub atau kawasan utama dari program Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bima yang mencakup 16 desa pesisir. Sebanyak 15 desa lainnya menjadi kawasan pendukung yang terhubung dengan pusat kegiatan di Rompo.
Bupati Bima Ady Mahyudi mengatakan KNMP tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman nelayan, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi perikanan yang terintegrasi dari kegiatan penangkapan, pendaratan, penyimpanan hingga pemasaran hasil laut.
"KNMP bukan hanya pembangunan fisik, tetapi bagaimana membangun ekosistem ekonomi perikanan dari hulu sampai hilir," katanya.
Sebagai KNMP Hub, Desa Rompo disiapkan dengan fasilitas yang lebih lengkap untuk mendukung kegiatan perikanan sekaligus melayani nelayan dari kawasan pendukung. Program tersebut menghubungkan Rompo dengan 15 desa pesisir lainnya dalam satu ekosistem ekonomi perikanan.
Masyarakat Desa Rompo selama ini banyak menggantungkan mata pencaharian pada sektor kelautan dan perikanan, termasuk sebagai nelayan dan pembudidaya rumput laut, sehingga pengembangan kawasan diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi berbasis pesisir.
Fasilitas utama yang disiapkan meliputi dermaga atau tambatan perahu, tempat pendaratan ikan, fasilitas docking, serta sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan.
Untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, kawasan tersebut juga dilengkapi fasilitas rantai dingin berupa penyimpanan berpendingin dan mesin pembuat es portabel. Dukungan ekonomi lainnya berupa SPBN atau SPBUN, kios perlengkapan nelayan, serta sentra kuliner pesisir.
Baca juga: Pemerintah bangun sembilan proyek koperasi nelayan tahap II di Dompu
Pembangunan KNMP Hub Rompo turut mencakup jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan, gerbang kawasan, fasilitas air bersih, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), dan tempat penampungan sementara (TPS).
Dari sisi kelembagaan, disiapkan kantor pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diharapkan menjadi agregator sekaligus penyerap hasil tangkapan nelayan.
Dengan integrasi tersebut, hasil produksi nelayan dari Rompo dan 15 desa pendukung diharapkan tidak hanya berhenti pada aktivitas penangkapan, tetapi dapat ditangani melalui penyimpanan dan pemasaran yang lebih terorganisasi.
Baca juga: Pembangunan dua KNMP Kota Bima Rp6,68 miliar dimulai
Bupati Ady Mahyudi menekankan tiga hal dalam pelaksanaan pembangunan, yakni sinergi antara masyarakat dan pemerintah, menjaga kualitas serta akuntabilitas pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai standar, serta komitmen masyarakat penerima manfaat untuk merawat fasilitas yang telah dibangun.
Ia berharap KNMP Hub Rompo dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dengan basis sektor kelautan dan perikanan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Penangkapan Ikan KKP RI Suraji mengatakan pembangunan harus memenuhi prinsip kualitas material dan struktur sesuai spesifikasi teknis, kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan, serta integritas administrasi.
Menurut dia, seluruh pekerjaan juga harus diselesaikan tanpa menimbulkan persoalan teknis, sosial maupun hukum.
Suraji meminta pelaksana pekerjaan menjalankan pembangunan secara profesional dengan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Pengawasan bersama diperlukan agar seluruh fasilitas yang dibangun sesuai perencanaan dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Tajudin mengatakan pemerintah daerah telah terlibat sejak tahapan pengusulan, pembahasan dengan pemerintah pusat hingga program tersebut direalisasikan.
Menurut dia, kesiapan lahan menjadi salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi agar pembangunan KNMP dapat dilaksanakan sesuai kriteria yang ditetapkan KKP.
Pembangunan KNMP di Nusa Tenggara Barat ditargetkan selesai pada 18 Desember 2026 dengan masa pelaksanaan selama 135 hari kalender sejak Agustus 2026.
Pemerintah daerah berharap keberadaan KNMP Hub Rompo dapat memperkuat mata rantai ekonomi perikanan, mulai dari produksi dan pendaratan hasil tangkapan hingga penyimpanan serta pemasaran, sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di 16 desa pesisir yang terhubung dalam program tersebut.
Pewarta : Ady Ardiansah
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Kamis, 8 Oktober 2026 - 20:35 WIB
Jakarta, VIVA – Paru-paru memiliki kemampuan alami untuk membersihkan dirinya sendiri. Namun, paparan polusi udara, asap rokok, bahan kimia, hingga alergen setiap hari dapat memengaruhi fungsi pernapasan. Karena itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membantu menjaga kesehatan paru-paru agar tetap bekerja optimal.
Baca Juga
Udara yang kita hirup dapat membawa berbagai zat pengganggu, mulai dari serbuk sari, debu, bahan kimia, hingga asap rokok orang lain. Bagi orang dengan kondisi seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK/COPD), atau fibrosis kistik, menjaga kesehatan paru-paru menjadi semakin penting. Melansir dari Healthline, berikut delapan cara yang dapat membantu mendukung fungsi paru-paru.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Baca Juga
Salah satu langkah awal menjaga kesehatan paru-paru adalah memperbaiki kualitas udara di dalam rumah. Penggunaan air purifier dapat membantu menyaring sebagian partikel dan polutan yang beredar di ruangan.
American Lung Association (ALA) menyebutkan bahwa pembersih udara dapat ditempatkan di ruangan tertentu. Bagi yang membutuhkan perlindungan lebih luas, tersedia pula sistem pemurnian udara untuk seluruh rumah.
Baca Juga
Air purifier bukan satu-satunya perangkat yang perlu diperhatikan. Filter pada sistem pemanas, pendingin udara, maupun ventilasi rumah juga sebaiknya dibersihkan dan diganti secara berkala.
Salah satu panduan yang dapat digunakan adalah memeriksa dan membersihkan ventilasi sekitar setiap tiga bulan. Sementara itu, filter tungku atau perangkat pemanas sebaiknya diganti mengikuti petunjuk dari produsen.
Rumah yang wangi memang terasa lebih nyaman, tetapi produk seperti pengharum ruangan, lilin aromaterapi, dan wax warmer dapat melepaskan zat yang berpotensi mengiritasi saluran pernapasan.
Produk pembersih rumah tangga tertentu juga dapat menjadi sumber iritan. Karena itu, periksa kembali produk yang digunakan sehari-hari dan pertimbangkan pilihan yang kandungan iritannya lebih rendah.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Menghirup udara segar dan tetap aktif dapat membantu menjaga fungsi paru-paru. Namun, aktivitas di luar rumah sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kualitas udara.
Periksa informasi polusi udara sebelum berolahraga di luar. Ketika tingkat polusi sedang tinggi, sebaiknya hindari aktivitas berat di luar ruangan. Hindari pula area yang dipenuhi asap akibat pembakaran sampah atau kayu.
Halaman Selanjutnya
Bagi orang yang tinggal di wilayah dengan tingkat polusi tinggi, masker penyaring udara dapat menjadi salah satu perlindungan tambahan.
Jakarta -
Fenomena tech winter masih menjadi tantangan bagi perusahaan rintisan digital. Di tengah penurunan pendanaan startup, Telkomsel memilih melanjutkan program NextDev dengan fokus memperkuat kemampuan founder agar bisnis tetap bisa bertahan dan berkembang.
Manager CSR Education and Public Community Development Telkomsel, Gumilar Henda Nugraha Ali, mengatakan NextDev memasuki tahun ke-12 dengan fokus membentuk market-ready founders. Para founder tidak hanya diarahkan mengejar pendanaan, tetapi juga membangun fundamental bisnis yang mampu bertahan dalam kondisi pasar yang menantang.
"Fokusnya adalah founders, bagaimana kemudian kita melakukan penguatan terhadap para founders dari digital business para technopreneurs yang ada di Indonesia," kata Gumilar ditemui di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyinggung kondisi pendanaan startup yang mengalami penurunan tajam. Berdasarkan data yang digunakannya, pendanaan bisnis digital di Indonesia sepanjang 2021-2025 turun sekitar 94%.
Situasi tersebut membuat kemampuan startup untuk bertahan tidak bisa hanya mengandalkan suntikan modal. Menurut Gumilar, NextDev ingin membantu founder membangun sumber pendapatan baru sehingga bisnis tetap dapat berjalan sekaligus menghasilkan dampak.
"Bagaimana kemudian teman-teman founders ini kita lakukan penguatan-penguatan melalui rangkaian kegiatan yang ada di NextDev itu sendiri, sehingga dengan angka decline ini, tetap mereka bisa sustain dengan tetap melahirkan stream-stream revenue yang baru," tuturnya.
Selain tekanan pendanaan, Telkomsel melihat perubahan pola dalam membangun startup digital, salah satunya meningkatnya fenomena solo founder. Gumilar menyebut data yang dirujuk Telkomsel menunjukkan pertumbuhan solo founder di Indonesia berada di kisaran 24%. Kondisi ini membuat kebutuhan terhadap kemampuan seorang founder ikut berubah.
Jika sebelumnya pengembangan produk digital kerap dibangun dengan beberapa peran seperti hacker, hustler, dan hipster, kini seorang founder dituntut memiliki kemampuan yang lebih luas untuk menjalankan bisnisnya.
"Kenapa NextDev hadir di tahun ke-12 ini, untuk memperkuat founders itu sendiri, sehingga memang bisa memberikan impact yang lebih, kemudian dalam segi pengembangan bisnis dan lain sebagainya," katanya.
NextDev tahun ini juga mengusung tema AI-Powered Innovations. Fokus tersebut dipilih karena adopsi dan pendanaan AI di Indonesia dinilai masih relatif rendah dibandingkan kawasan Asia Tenggara.
Gumilar menyebut Indonesia baru mendapatkan sekitar 4% pendanaan AI di Asia Tenggara. Karena itu, AI dimasukkan ke dalam kurikulum NextDev untuk membantu para founder mengeksplorasi teknologi tersebut dalam pengembangan bisnis digital mereka.
Melalui NextDev, Telkomsel berharap technopreneur tidak hanya mampu menghasilkan produk digital, tetapi juga memiliki fundamental bisnis dan sumber pendapatan yang cukup kuat untuk melewati kondisi pasar yang penuh tekanan.
"Bagaimana digital business yang dibuat oleh para founders ini bisa kemudian kita lakukan penguatan-penguatan melalui kurikulum yang ada dengan tematik AI itu sendiri," ucapnya.
(agt/fay)
TAGS
LIHAT LAINNYA