Menhan nilai taklimat Prabowo perkuat soliditas TNI-Polri - ANTARA News Jawa Timur

calendar_today 08.10.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menilai taklimat Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, menjadi momentum memperkuat soliditas dan menyatukan visi TNI dan Polri.

“Taklimat Presiden menjadi momentum penting untuk menyamakan visi, memperkuat soliditas dan sinergi TNI-Polri, serta menyelaraskan langkah dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis dan berbagai tantangan bangsa yang semakin kompleks,” kata Sjafrie melalui unggahan akun Instagram resminya, Kamis.

Sjafrie mengatakan penyamaan persepsi dan semangat penting dilakukan agar TNI dan Polri dapat terus berkolaborasi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban negara.

Dengan sinergi tersebut, kedua institusi diharapkan dapat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.

“TNI dan Polri memiliki peran strategis dalam menjaga pertahanan, keamanan, stabilitas nasional, serta memastikan negara hadir untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Presiden Prabowo menyampaikan taklimat kepada 800 perwira tinggi TNI dan Polri dari seluruh Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10).

Dalam pengantarnya, Presiden mengatakan pertemuan tersebut bertujuan memberikan gambaran mengenai kondisi yang dihadapi bangsa dan negara.

“Sengaja saya mengundang para perwira tinggi menjelang pemerintahan yang saya pimpin dua tahun. Saya ingin memberi suatu gambaran keadaan yang kita hadapi sebagai bangsa dan sebagai negara,” ujar Prabowo melalui keterangan resmi Sekretariat Presiden, Rabu (7/10).

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyamakan visi serta memperkuat solidaritas dan sinergi jajaran TNI dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Menurut Agus, arahan Presiden akan menjadi pedoman penting bagi TNI dalam menentukan langkah dan kebijakan ke depan.

“Di tengah dinamika lingkungan strategis dan tantangan yang makin kompleks, termasuk ancaman siber, informasi, dan hibrida, arahan Bapak Presiden akan menjadi pedoman penting dalam menentukan langkah dan kebijakan, serta memperkuat kesiapan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan,” ujarnya.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi momentum bagi jajaran Polri untuk menerima arahan, kebijakan, dan penekanan Presiden.

Menurut Suyudi, taklimat Presiden dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan kepemimpinan di satuan masing-masing.

“Polri siap terus mendukung kebijakan dan program prioritas pemerintah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Polri dari atas sampai bawah di mana pun berada, khususnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Suyudi.

Taklimat tersebut menjadi forum bagi jajaran pimpinan TNI dan Polri untuk menyelaraskan pemahaman mengenai tantangan bangsa sekaligus menjadikan arahan Presiden sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di seluruh Indonesia.

Pewarta: Walda Marison
Uploader : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Olivia Rodrigo sebut tidak akan gunakan AI dalam musiknya

calendar_today 08.10.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Penyanyi dan penulis lagu Olivia Rodrigo menegaskan bahwa dirinya tidak akan menggunakan kecerdasan artifisial (AI) dalam musiknya.

“Saya tidak akan pernah menggunakan AI dalam musik saya. Sama sekali tidak. Garis keras tentang itu,” kata Olivia, dikutip laporan The Hollywood Reporter, Rabu (7/10).

Pelantun lagu “drivers license” itu mengatakan pengalamannya mencoba AI mengenai ide judul lagu, namun hasilnya dinilainya sama sekali tidak bagus.

Baca juga: Olivia Rodrigo rilis lima set balok susun berdasarkan perjalanan musik

“Yang paling dekat yang pernah saya dapatkan adalah bahwa suatu ketika, saya dan produser Dan Nigro seperti 'ingin tahu ide apa yang akan dimiliki ChatGPT untuk judul Olivia Rodrigo,' dan pilihan judulnya benar-benar buruk,” ujar Olivia.

Olivia Rodrigo sebelumnya baru saja merilis album "you seem pretty sad for a girl in love" pada 12 Juni 2026 yang mengungkap kisah perjalanan hubungan asmara pertamanya saat beranjak dewasa.

Album itu menggambarkan dimulai dengan fase penuh kegembiraan ketika seseorang mulai menyukai orang baru, seperti digambarkan dalam lagu “Drop Dead”, berlanjut ke fase bulan madu (“Honeybee”), tanda-tanda awal munculnya masalah (“Purple”), percakapan perpisahan yang menyadarkan (“Less”), hingga pengalaman buruk kembali ke dunia kencan (“Expectations”).

Baca juga: Olivia Rodrigo bilang telinga kirinya 60 persen tuli

Rodrigo mengaku sejak awal tidak mengetahui bahwa album tersebut akan berkembang menjadi seperti itu. Awalnya, ia justru menulis lagu-lagu cinta yang lebih tradisional. Namun, konsep album berubah “ketika mengalami putus cinta,” kata Olivia.

Kemudian, Rodrigo bersama produser lamanya, Nigro saat itu masih memiliki waktu sekitar dua hingga tiga bulan untuk menyelesaikan rekaman itu akhirnya menulis ulang dan mengedit sejumlah lagu agar benar-benar sesuai dengan konsep baru tersebut.

Baca juga: Olivia Rodrigo tanggapi kontroversi mengenai pilihan pakaiannya

Mereka menambahkan lebih banyak nuansa kesedihan ke dalam lagu-lagu cinta tradisional sekaligus menangkap “area abu-abu” yang muncul dalam pasang surut sebuah hubungan.

“Itu menjadi tantangan yang menyenangkan. Ketika masih muda, kamu hanya menulis, menulis, dan menulis. Mengedit adalah sesuatu yang harus saya pelajari seiring saya menjadi apa yang bisa disebut sebagai penulis lagu profesional,” ujar Olivia.

Baca juga: Olivia Rodrigo kembali tampil emosional lewat single “The Cure”

Baca juga: Olivia Rodrigo bawakan "Drop Dead" di panggung Coachella

Penerjemah: Sri Dewi Larasati
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Polisi Gelar Perkara Khusus Kasus KDRT yang Dilaporkan Mantan Suami Eks Napi, Kuasa Hukum Minta Penyidikan Dievaluasi

calendar_today 08.10.2026 - person  - timer ~

AKURAT.CO Polda Metro Jaya menggelar perkara khusus terkait laporan dugaan penganiayaan yang menjerat C, seorang ibu yang disebut sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Gelar perkara tersebut digelar setelah kuasa hukum C, Friska Gultom, mengajukan permohonan kepada Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.

Gelar perkara khusus berlangsung pada Selasa (6/10/2026) dan dipimpin Kabag Wassidik Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya, AKBP Herman.

Kuasa hukum C menyampaikan sejumlah hal yang menurut mereka perlu menjadi perhatian penyidik dalam penanganan perkara tersebut.

Salah satunya terkait bukti rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi yang dinilai perlu diperiksa secara menyeluruh.

Kuasa hukum C, Friska Gultom dan Ridho Pakpahan, menyebut terdapat sejumlah kejanggalan yang mereka temukan dalam perkara tersebut.

Mereka menyatakan belum terdapat bukti yang secara langsung menghubungkan luka yang dialami Yuni Asih, yang disebut sebagai asisten rumah tangga (ART), dengan tindakan C dan pihak lain yang dilaporkan.

Kuasa hukum juga menyebut rekaman CCTV di lokasi menunjukkan ketiga terlapor tidak masuk ke dalam mobil sebagaimana yang dituduhkan.

Selain itu, mereka menyoroti durasi kejadian yang disebut berlangsung dalam waktu singkat. Menurut kuasa hukum, kondisi tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menilai dugaan penganiayaan yang dilaporkan.

Rekaman CCTV juga disebut memperlihatkan Yuni Asih keluar dari mobil dalam kondisi dapat berjalan normal.

Kuasa hukum turut menyampaikan keterangan sopir mobil jemputan sekolah yang berada di sekitar lokasi.

“Sopir tersebut mengaku tidak melihat adanya penganiayaan dan tidak menemukan bercak darah di dalam kendaraan setelah kejadian,” kata Friska.

Keterangan anak C yang berada di lokasi juga menjadi salah satu hal yang disampaikan kuasa hukum dalam gelar perkara khusus.

Menurut mereka, anak tersebut telah diperiksa dan memberikan keterangan bahwa tidak melihat adanya penganiayaan yang dilakukan C maupun kedua pamannya terhadap Yuni Asih.

Kuasa hukum juga menyoroti rentang waktu antara kejadian yang disebut terjadi sekitar pukul 09.55 WIB dengan pembuatan laporan polisi sekitar pukul 17.29 WIB dan pemeriksaan visum sekitar pukul 21.55 WIB.

Mereka menilai rentang waktu tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh penyidik.

Baca Juga: BPKH Siap Salurkan Nilai Manfaat Rp8,83 Triliun untuk Haji 2027

Ombudsman minta pemenuhan kebutuhan masyarakat gempa NTT dipercepat

calendar_today 08.10.2026 - person  - timer ~

Dorongan disampaikan berdasarkan hasil pemantauan pelayanan publik pada pekan ini di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI (ORI) meminta pemerintah mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak gempa Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam rapat koordinasi di Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, Jumat (2/10), Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan kebutuhan dimaksud khususnya penyediaan tempat pengungsian yang layak, pembangunan hunian sementara (huntara), pemenuhan air bersih, serta keberlangsungan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.

"Dorongan disampaikan berdasarkan hasil pemantauan pelayanan publik pada pekan ini di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat," ungkap Robert, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Baznas serahkan bantuan Rp2 miliar dari warga Bandung untuk NTT

Robert menjelaskan salah satu yang menjadi perhatian Ombudsman RI merupakan kondisi tempat pengungsian yang belum layak, khususnya di Desa Paralando, Kabupaten Manggarai.

Di sana, kata dia, terdapat lebih dari 100 pengungsi yang masih tinggal di tenda mandiri dengan kondisi yang belum layak.

Menurut dia, penyediaan tenda dari pemerintah dan percepatan pembangunan huntara diperlukan sebelum memasuki musim penghujan pada November-Desember.

Di sisi lain, lanjut dia, pembangunan huntara yang prosesnya bergantung pada verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah juga perlu dilakukan secara cepat, akurat, dan akuntabel.

Robert menegaskan masyarakat terdampak perlu memperoleh kepastian mengenai status kerusakan rumahnya agar mengetahui apakah masuk kategori rusak ringan, sedang, atau berat.

"Jangan sampai ada masyarakat terdampak gempa bumi yang tidak mendapatkan informasi mengenai status kerusakan rumahnya, apakah masuk kategori rusak ringan, sedang, atau berat," kata dia.

Selain tempat pengungsian dan huntara, ia menuturkan kebutuhan air bersih dan penampungan air di Desa Paralando menjadi perhatian.

Dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut diperlukan untuk memastikan masyarakat terdampak tetap memperoleh pelayanan dasar selama masa pemulihan.

Ombudsman RI juga menyoroti keberlangsungan layanan dasar pendidikan dan kesehatan di wilayah terdampak. Robert mengingatkan layanan dasar harus tetap berjalan meskipun dalam kondisi bencana.

Baca juga: Penyintas gempa bumi NTT mulai menempati huntara Baznas

Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, kegiatan belajar mengajar di Desa Golo Sepang, Kabupaten Manggarai Barat, serta Desa Robek dan Desa Paralando, Kabupaten Manggarai, masih berlangsung dalam kondisi yang belum memadai.

Para siswa, kata dia, masih mengikuti kegiatan belajar mengajar menggunakan terpal yang dinilai tidak layak dan kurang kondusif.

"Dibutuhkan tenda besar dari pemerintah untuk mengantisipasi kegiatan belajar mengajar selama masa transisi pemulihan," ujar Robert.

Selain kebutuhan dasar dan keberlangsungan layanan publik, ORI juga menyoroti pemulihan perekonomian masyarakat terdampak.

Ia menyampaikan adanya aspirasi masyarakat agar dilakukan penundaan sementara pembayaran kredit karena aktivitas perekonomian belum berjalan secara normal akibat kondisi bencana.

Ombudsman RI mendorong pemerintah terkait untuk menindaklanjuti hasil temuan di lapangan, khususnya dengan mempercepat penyediaan tempat pengungsian dan huntara, memastikan pemenuhan kebutuhan air bersih, memberikan kepastian status kerusakan rumah masyarakat terdampak, serta memastikan keberlangsungan layanan pendidikan dan kesehatan selama masa transisi pemulihan.

ORI juga mendorong perhatian terhadap aspirasi masyarakat terkait pemulihan aktivitas perekonomian.

Ombudsman akan terus mengawal tindak lanjut pemenuhan kebutuhan dasar dan keberlangsungan pelayanan publik bagi masyarakat terdampak gempa bumi selama masa transisi menuju pemulihan.

Adapun rapat koordinasi dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Baca juga: BPBD: 299 rumah rusak akibat gempa di Sumba NTT

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Posisi UNIFIL di Lebanon Selatan ditembaki - ANTARA News Kalimantan Selatan

calendar_today 08.10.2026 - person  - timer ~

Moskow (ANTARA) - Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) mengatakan bahwa markas mereka di dekat Kfarchouba, Lebanon selatan, menjadi sasaran tembakan senjata ringan.

"Pagi ini sejumlah tembakan senjata ringan mengenai posisi UNIFIL di dekat Kfar Shouba di sepanjang Garis Biru di Sektor Timur. Seluruh pasukan penjaga perdamaian yang ditempatkan di posisi tersebut segera berlindung setelah tembakan pertama dan tidak ada yang terluka,” menurut pernyataan UNIFIL pada Rabu (7/10).

Menurut UNIFIL, sebagian besar peluru menghantam dinding perimeter, namun beberapa di antaranya juga merusak modul akomodasi dan kendaraan PBB di dalam markas.

Misi tersebut menyebutkan penembakan berkelanjutan terhadap posisi UNIFIL yang ditandai dengan jelas sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima dan menegaskan bahwa serangan yang disengaja semacam itu menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan pasukan penjaga perdamaian.

Penyelidikan telah diluncurkan untuk mengusut insiden tersebut, kata pernyataan itu.

Selama eskalasi permusuhan antara Israel dan Hizbullah pada musim gugur 2024, posisi dan patroli UNIFIL berulang kali menjadi sasaran serangan yang mengakibatkan sejumlah pasukan penjaga perdamaian terluka.

Insiden meningkat pada musim semi 2026. Pada akhir Maret, seorang pasukan penjaga perdamaian tewas setelah sebuah peluru meledak di posisi misi, dan pada 18 April, seorang anggota layanan PBB lainnya tewas dan tiga lainnya terluka ketika sebuah patroli menjadi sasaran tembakan senjata ringan.

Sumber: Sputnik

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Posisi UNIFIL di Lebanon Selatan ditembaki, tak ada korban jiwa

Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor : Imam Hanafi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Apindo buka suara soal UU Pelindungan Ketenagakerjaan baru

calendar_today 08.10.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani memberikan tanggapan terkait Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR RI.

Ia menilai terdapat sejumlah tambahan ketentuan dalam UU tersebut yang berkaitan dengan tenaga alih daya (outsourcing), pekerjaan masa depan dan beragam pelatihan.

Saat ditemui wartawan di Jakarta, Kamis, Shinta menyoroti ketentuan mengenai pekerja alih daya atau outsourcing.

Apindo sebelumnya meminta agar masa outsourcing tetap dilakukan hingga lima tahun.

"Jadi kan kita sudah sampaikan kan mengenai misalnya hubungannya dengan outsourcing, kalau itu kan kita minta tetap lima tahun, tapi itu kemudian dikurangi. Ya saya enggak tahu itu benar apa enggak," katanya.

Dalam UU tersebut, masa kontrak pekerja alih daya ditetapkan paling lama empat tahun.

Baca juga: Apindo meluruskan soal usulan jam kerja 45 jam sepekan

Kontrak awal berlaku maksimal dua tahun dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali, masing-masing paling lama satu tahun.

Shinta memastikan bahwa Apindo sudah menyampaikan pandangan mengenai jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan, termasuk pekerjaan yang tidak hanya bersifat penunjang.

"Tapi kita juga memikirkan alasan seperti jenis-jenis pekerjaan, kenapa dibutuhkan lebih dari pekerjaan penunjang, itu sudah memang kita sampaikan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru, pekerja alih daya berhak memperoleh pesangon apabila mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain mengatur hak pesangon, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga membatasi jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan.

Pekerjaan outsourcing hanya mencakup empat bidang, yakni katering, keamanan, kebersihan, dan pengemudi.

Lebih lanjut, Shinta menyampaikan bahwa Apindo sebelumnya telah menyampaikan posisi dan masukan terkait sejumlah isu dalam aturan ketenagakerjaan.

Baca juga: Apindo: RUU Ketenagakerjaan perlu jaga investasi dan lapangan kerja

Namun, hingga saat ini Shinta mengaku perlu mempelajari dulu ketentuan final dalam UU tersebut.

"Kita nunggu (draf UU), soalnya kalau enggak ada naskahnya gimana kita mau mempelajari, kita enggak tahu," kata Shinta.

Adapun DPR RI sebelumnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi UU dalam Rapat Paripurna pada Selasa (6/10).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan UU tersebut menyatukan sejumlah norma ketenagakerjaan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai aturan.

Aturan baru tersebut juga memuat ketentuan mengenai perlindungan pekerja, pencari kerja, peserta pemagangan, hingga pekerja alih daya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Menko Infra: Ketahanan air fondasi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan - ANTARA News Kalimantan Selatan

calendar_today 08.10.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan ketahanan air adalah ketahanan ekonomi karena menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Air mendukung ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, ketahanan iklim, dan ketahanan energi. Jadi, ketika kita berinvestasi pada air, kita tidak hanya berinvestasi pada bendungan, waduk, pipa, atau fasilitas pengolahan, tetapi berinvestasi pada fondasi tempat masyarakat tumbuh dan ekonomi berkembang pesat,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, pengelolaan air perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari kesehatan daerah aliran sungai (DAS), penyediaan air baku dan irigasi, air minum dan sanitasi, hingga pengendalian banjir, perlindungan pesisir, dan solusi berbasis alam.

Pendekatan tersebut, menurut AHY, perlu berjalan seiring dengan pembangunan kota dan infrastruktur yang tangguh.

Dirinya juga menekankan bahwa tantangan air juga tidak dapat diselesaikan melalui pembangunan infrastruktur secara terpisah.

Pencemaran sungai, sedimentasi, banjir, penurunan muka tanah, hingga kenaikan permukaan air laut merupakan persoalan yang saling berkaitan dan membutuhkan respons lintas sektor.

“Ketahanan air tidak terjadi secara kebetulan. Ketahanan air harus direncanakan, dibangun, dan pada akhirnya diinvestasikan,” kata AHY.

Karena itu, ia mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pembiayaan, akademisi, masyarakat, dan mitra pembangunan untuk mengubah kebutuhan ketahanan air menjadi investasi yang konkret dan berdampak.

Menurutnya air yang terjamin, DAS yang sehat, sanitasi yang aman, serta perlindungan dari banjir dan risiko pesisir merupakan prasyarat bagi masyarakat yang lebih aman, ekonomi yang lebih kuat, dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Ketahanan air merupakan bagian penting dari ketahanan ekonomi dan fondasi pertumbuhan berkelanjutan. Namun, ketersediaan air yang aman, cukup, dan dikelola secara berkelanjutan, saat ini tengah menghadapi sejumlah tantangan dan krisis.

AHY menekankan bahwa keberlanjutan merupakan upaya dalam membangun ketangguhan, memperkuat daya saing, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini, termasuk ketahanan air sebagai fondasi pertumbuhan, pembangunan ekonomi, dan peradaban.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko Infra: Ketahanan air fondasi bagi pertumbuhan ekonomi

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor : Imam Hanafi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Suahasil Buka Suara soal Nasib Rp120 Triliun dari Danantara, Dividen Tak Masuk APBN 2026 dan 2027

calendar_today 08.10.2026 - person  - timer ~

Kamis, 8 Oktober 2026 - 12:10 WIB

Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara buka suara mengenai kontribusi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia memastikan tidak ada setoran dividen Danantara yang tercatat dalam APBN 2026 maupun rancangan APBN 2027.

Baca Juga

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya sempat muncul informasi mengenai rencana Danantara menyetorkan sebagian keuntungannya ke APBN dalam jumlah besar. Namun, menurut Suahasil, penerimaan dari dividen Danantara belum masuk dalam perhitungan penerimaan negara untuk dua tahun anggaran tersebut.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Saat ini saya bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara. Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat,” ujar Suahasil di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Baca Juga

Suahasil menjelaskan, kontribusi Danantara tidak semata-mata harus dilihat dari besaran dividen yang disetorkan kepada negara. Menurut dia, lembaga tersebut juga memiliki peran melalui pengelolaan aset dan berbagai aktivitas investasi yang dijalankan.

Aset yang berada dalam pengelolaan Danantara diharapkan dapat digunakan untuk mendorong aktivitas ekonomi. Di antaranya melalui proyek yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi barang dan jasa, serta membuka keterhubungan antara investasi dan sektor swasta.

Baca Juga

Melalui pendekatan tersebut, kinerja Danantara nantinya tidak hanya dinilai dari penerimaan langsung yang masuk ke kas negara. Kemampuan lembaga tersebut mengoptimalkan aset yang dikelolanya juga menjadi salah satu ukuran kontribusi terhadap perekonomian.

“Bagaimana Danantara yang bekerja lebih keras, Danantara yang bekerja dengan aset yang sedemikian besar kemudian membantu menyelesaikan masalah-masalah di tengah masyarakat, menyerap tenaga kerja, membangun produksi barang dan jasa, mengkonekkan dengan investasi dari pihak swasta dan kemudian mensejahterakan masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Pernyataan Suahasil tersebut juga berkaitan dengan informasi yang sebelumnya disampaikan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pada Agustus 2026, Purbaya pernah menyebut BPI Danantara akan menyetorkan sebagian keuntungannya sebesar Rp120 triliun kepada APBN 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Sekitar Rp120 triliun untuk tahun ini. Itu yang diputuskan oleh Presiden (Prabowo Subianto),” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Saat itu, Purbaya menyebut dana tersebut akan dicatat sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Pernyataan tersebut kemudian menjadi dasar munculnya ekspektasi mengenai kontribusi keuntungan Danantara terhadap penerimaan negara pada 2026.

Halaman Selanjutnya

Sebelum pengelolaan aset BUMN dialihkan kepada Danantara, dividen perusahaan negara menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Dividen BUMN tersebut sebelumnya tercatat dalam pos PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND).

Ancaman Houthi meningkat, AS ingatkan warga soal penerbangan di Saudi

calendar_today 08.10.2026 - person  - timer ~

Ancaman Houthi meningkat, AS ingatkan warga soal penerbangan di Saudi

Kamis, 8 Oktober 2026 12:10 WIB

Foto ini memperlihatkan peluncuran sebuah pesawat nirawak (drone). (ANTARA/Xinhua/HO-Houthi Media Center)

Washington (ANTARA) - Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Arab Saudi memperingatkan warga AS mengenai kemungkinan pembatalan penerbangan, penutupan wilayah udara, dan gangguan transportasi akibat situasi keamanan yang berkembang di negara tersebut.

Dalam pernyataan pada Rabu, kedutaan menyebut peringatan itu dikeluarkan di tengah ancaman terbuka kelompok Houthi terhadap bandara dan wilayah udara di Arab Saudi.

“Warga AS harus meningkatkan kewaspadaan. Warga AS perlu mewaspadai kemungkinan pembatalan penerbangan, penutupan wilayah udara, dan gangguan perjalanan,” kata kedutaan.

Kedutaan juga meminta warga AS memeriksa status penerbangan secara langsung kepada maskapai dan bandara sebelum melakukan perjalanan.

Misi diplomatik AS tersebut turut memperingatkan warga agar tidak mendekati perbatasan Arab Saudi dengan Yaman karena adanya risiko keamanan.

“Pegawai pemerintah AS yang bekerja di Arab Saudi tidak diperbolehkan bepergian dalam jarak 20 mil atau 32 kilometer dari perbatasan Yaman karena risiko keselamatan,” demikian pernyataan tersebut.

Pegawai pemerintah AS juga memerlukan izin khusus untuk bepergian ke Provinsi Jizan, Asir, dan Najran, serta kota Qatif, Yanbu, dan Taif.

Bentrok antara kelompok Houthi dan pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi kembali terjadi pada pertengahan Juli setelah jeda selama empat tahun.

Sejak saat itu, Houthi disebut berhasil menguasai seluruh pantai barat Laut Merah serta sejumlah kota di dekat Selat Bab al-Mandab.

Awal pekan ini, Houthi mengatakan telah menyerang bandara di Riyadh dan kota Abha di Arab Saudi bagian selatan, serta kilang minyak milik perusahaan minyak dan gas Arab Saudi, Saudi Aramco, di Jeddah.

Sumber: Sputnik-OANA

Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Cara Licik McDonald’s Kuras Dompet Konsumen Dibongkar di Pengadilan

calendar_today 08.10.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - McDonald's digugat di pengadilan federal Chicago, Amerika Serikat (AS), dalam gugatan class action yang menuduh perusahaan menggunakan sistem penetapan harga berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mengoordinasikan harga menu di jaringan restoran waralaba dan restoran milik perusahaan.

Mengutip Reuters, gugatan yang diajukan pada Jumat (2/10) itu menuding McDonald's melanggar undang-undang antimonopoli AS dengan bersekongkol bersama pewaralaba independen untuk menetapkan harga menggunakan algoritma yang dilatih dari data nonpublik.

Gugatan tersebut juga mengutip laporan Reuters pekan lalu mengenai mesin penetapan harga McDonald's yang menggunakan algoritma machine learning untuk terus menganalisis data dari jutaan transaksi harian di hampir 14.000 restoran.

Laporan Reuters sebelumnya menyebut sejumlah perusahaan restoran cepat saji lain juga mulai memanfaatkan AI untuk membantu menentukan harga dan menjalankan operasional.

"Bisnis independen harus menetapkan harga mereka secara independen," bunyi gugatan tersebut.

McDonald's membantah tuduhan itu. Dalam pernyataan, perusahaan menyebut tuduhan tersebut spekulatif dan tidak berdasarkan informasi yang memadai.

"AI tidak menetapkan harga Big Mac atau menu lainnya," kata McDonald's.

Perusahaan menegaskan bahwa pewaralaba membuat keputusan harga secara mandiri. McDonald's juga menyebut penggunaan alat rekomendasi harga dan analitik sudah umum di berbagai industri.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah penggugat di AS memang mengajukan gugatan class action yang menuduh bisnis menggunakan algoritma atau AI untuk mengoordinasikan harga secara ilegal, termasuk untuk kamar hotel, sewa apartemen, dan berbagai produk lainnya.

Pengacara penggugat, Lark Turner, mengatakan McDonald's memanfaatkan big data dan sistem waralabanya untuk menekan konsumen dalam menentukan harga.

Penggugat yang merupakan warga Illinois tersebut meminta gugatan diajukan sebagai class action yang dapat mewakili hingga jutaan pelanggan McDonald's

(dem/dem) [Gambas:Video CNBC]