Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk memenuhi penjadwalan ulang pemeriksaan agar tidak menimbulkan preseden menunda-menunda penegakan hukum.
"Jangan sampai kemudian muncul persepsi atau preseden menunda-menunda penegakan hukum," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.
Menurut Budi, KPK mengingatkan Nusron mengenai hal tersebut karena pejabat publik seharusnya menjadi teladan.
"Terlebih, sebagai pejabat publik hendaknya juga menjadi teladan dalam bernegara. Salah satunya dengan mendukung proses penegakan hukum," katanya.
Budi mengingatkan Nusron untuk memprioritaskan penjadwalan ulang pemeriksaan oleh penyidik KPK.
Adapun sebelumnya Nusron absen dari pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada 7 Oktober 2026 dengan alasan ada agenda internal kementerian.
"KPK mengimbau agar saksi kooperatif dan hadir dalam penjadwalan ulang tersebut, serta memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan," ujarnya.
Kasus tersebut bermula dari OTT KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.
Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga KPK merupakan orang kepercayaan Nusron.
Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah ruangan Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Asnaedi, serta ruangan direktorat terkait kasus tersebut. Namun, KPK menegaskan tidak menggeledah ruangan Nusron.
Pada 18 September 2026, KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan dengan menggeledah kantor Summarecon di Jakarta, dan rumah Lampri di Bekasi. KPK pada 21 September 2026 menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.
Dua hari setelahnya, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Kemudian, KPK pada 24 September 2026 menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dan rumah Lampri di Nganjuk.
KPK pada 29 September 2026 menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: KPK ke Nusron: Jangan sampai muncul preseden menunda penegakan hukum
Pewarta: Rio Feisal
Uploader : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNBC Indonesia - HighPeak Energy, Inc. kini jadi incaran investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melalui PT. Danatara Investment Manajement (DIM) hingga grup Bakrie PT. Energi Mega Persada Tbk. (ENRG). Jumlah investasi keduanya cukup besar yang mana DIM menggelontorkan dana sebsar US$ 250 juta, sementara ENRG sebesar US$ 200 juta.
Mengutip website resminya, HighPeak Energy, Inc. merupakan perusahaan minyak dan gas alam independen yang bergerak dalam akuisisi, pengembangan, dan produksi cadangan minyak, gas alam, dan NGL (Natural Gas Liquids). HighPeak berkantor pusat di Fort Worth, Texas.
Perusahaan migas yang terdaftar di Nasdaq dengan ticker HPK tersebut berfokus pada pengembangan cadangan minyak dan gas alam non-konvensional tersebut beroperasi di Cekungan Midland, terutama di wilayah Howard dan Borden, Texas, serta pada skala yang lebih kecil di wilayah Scurry dan Mitchell. HighPeak berkantor pusat di Fort Worth, Texas.
HighPeak Energy memiliki posisi yang kuat di industri minyak karena menguasai lahan seluas lebih dari 140.000 net acres yang sebagian besar berada di Howard County, Texas, kawasan yang merupakan bagian dari Midland Basin, salah satu wilayah penghasil minyak utama di Amerika Serikat.
Lebih dari 90% aset tersebut dioperasikan sendiri oleh perusahaan, sehingga HighPeak memiliki kendali besar atas kegiatan operasionalnya.
Karena lahan yang dimiliki saling berdekatan, perusahaan juga dapat menjalankan pengeboran dan produksi secara lebih efisien. Selain itu, produksi HighPeak lebih banyak berasal dari minyak dibandingkan gas, sehingga perusahaan memiliki persentase oil cut tertinggi dibandingkan perusahaan sejenis di kawasan Permian Basin. Kombinasi skala aset, efisiensi operasional, dan dominasi produksi minyak tersebut membuat HighPeak memiliki margin operasional yang relatif lebih tinggi dibandingkan para pesaingnya.
Chief Executive Officer Danantara Investment Management Pandu Sjahrir mengatakan, transaksi investasi yangs ebesar US$ 250 juta tersebut dilakukan melalui penerbitan saham preferen konvertibel (Convertible Preferred Stocks) dalam beberapa tahap. Investasi ini memberikan DIM akses strategis terhadap portofolio aset yang didominasi minyak di Permian Basin, wilayah penghasil minyak terbesar di Amerika Serikat.
Melalui investasi ini, DIM memperluas portofolio energi Indonesia di skala global, sejalan dengan misinya untuk berinvestasi di sektor-sektor strategis bagi Indonesia.
"Investasi ini sejalan dengan mandat kami untuk berinvestasi di sektor strategis yang memberikan imbal hasil berkelanjutan dalam jangka panjang sekaligus mendukung kepentingan nasional Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Sementara manajemen ENRG dengan investasi yang sebesar US$ 200 juta tersebut dapat memperoleh sinergi berupa transfer pengetahuan teknis maupun nilai tambah antara portofolio perseroan dan aset-aset HighPeak, terutama lewat paparan terhadap praktik operasional, teknologi, dan kapabilitas di industri hulu migas Amerika Utara.
'Kami meyakini bahwa investasi di HighPeak merupakan salah satu langkah penting dalam strategi tersebut dan berpotensi memberikan nilai jangka panjang yang signifikan bagi para pemegang saham Perseroan, didukung oleh pengalaman manajemen dan kapabilitas operasional HighPeak," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).
Investasi tersebut akan didanai secara independen oleh perseroan, sehingga EMP tetap dapat memanfaatkan peluang reinvestasi ke depan sekaligus menjaga disiplin dalam alokasi modal.
Dalam transaksi ini, Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. bertindak sebagai penasihat keuangan, sedangkan Milbank LLP sebagai penasihat hukum perseroan.
(rob/rob)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menilai penggabungan (merger) kawasan-kawasan industri dapat mendorong masuknya investasi ke Indonesia.
“Kita ingin mendorong terjadi percepatan investasi untuk masuk ke Indonesia. Kita juga melakukan review kembali bisnis model daripada kawasan industri kita,” kata Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria di Jakarta, Kamis.
Dony mengatakan, Danantara tengah bersiap untuk meluncurkan perusahaan induk (holding) bernama PT Kawasan Industri Indonesia, yang nantinya akan mengelola 23 kawasan industri.
“Kawasan industri kita ke depannya dengan kita melakukan merger, diharapkan nanti tanggal 5 November, akan diumumkan merger daripada 23 perusahaan industrial estate. Kita menjadi satu perusahaan industrial estate,” ujar dia.
Lebih lanjut, Dony mengatakan Danantara tak hanya melakukan konsolidasi 23 perusahaan kawasan industri, tapi juga sembari melakukan peninjauan model bisnis dari masing-masing perusahaan.
“Tidak hanya terjadi konsolidasi tetapi kita juga me-review bisnis modelnya, di mana ke depannya, tanah bukan lagi menjadi sumber pendapatan, tetapi pendapatannya (juga) akan datang dari fasilitas yang kita sediakan. Karena itu pemerintah sudah menyiapkan satu integrated kawasan industri,” jelasnya.
Dalam menjalankan bisnisnya, Kawasan Industri Indonesia menerapkan beberapa pendekatan seperti pengembangan infrastruktur, pemasaran kawasan, dan layanan investor.
“Sehingga dengan demikian, kita menjadi cukup kompetitif, dan bahkan sangat kompetitif dibandingkan dengan negara-negara di sekitar Indonesia,” ujar pria yang juga Kepala BP BUMN itu.
Dony berharap dengan langkah ini, Indonesia dapat menjadi pengolah kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dengan total luas 35 ribu hektare, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja formal bagi masyarakat.
“Pada prinsipnya kurang lebih demikian. Kita justru mendorong mereka untuk masuk sebanyak mungkin supaya lebih kompetitif dan menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak bagi rakyat Indonesia,” kata Dony.
Adapun PT Kawasan Industri Indonesia, lanjut dia, juga menjadi transformasi dari perusahaan kawasan industri agar lebih terintegrasi.
“Itu menjadi transformasi dari perusahaan industrial estate yang kita punya. Karena nanti setelah dalam penataan BUMN ini beberapa (perusahaan) kan dikembalikan,” kata Dony.
“Danareksa kembali menjadi asset management, dulu Danareksa ini holding-nya kawasan industri. Nanti Danareksa menjadi asset management, kawasan industri (ada) sendiri. Betul-betul pure business-nya di kawasan industri,” imbuhnya.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNN Indonesia --
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut pengembangan biodiesel B50 hingga B100 dapat memanfaatkan lahan dari hutan yang terdegradasi.
Hashim mengatakan terdapat sekitar 12,7 juta hektare (ha) hutan terdegradasi di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber bahan baku biofuel.
"B50-B100 itu nanti, syukur-syukurnya itu nanti dari hutan yang rusak, bukan hutan primer. Menurut pemerintah, saat ini terdapat 12,7 juta hektare hutan rusak atau degraded forest," ujar Hashim dalam Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hashim menjelaskan hutan terdegradasi yang dimaksud merupakan kawasan yang telah mengalami kerusakan, termasuk akibat penebangan, sehingga tidak lagi memiliki tutupan hutan seperti kondisi awal.
"Itu hutan, tapi tidak ada kayu lagi. Sudah ditebang, semak belukar dan sebagainya. Itu yang sebetulnya sumber karbon lah. Hutan-hutan rusak itu," ujar Hashim.
Menurut Hashim, pemanfaatan kawasan tersebut diarahkan untuk mendukung target swasembada energi melalui pengembangan biofuel.
"Nah, yang B50-B100 itu kita menuju ke swasembada energi dari biofuel. Kita memakai dari tanah, dari hutan degradasi, hutan rusak, bukan hutan primer," tuturnya.
Hashim mengatakan pendekatan tersebut juga mendapat respons positif dari pihak luar negeri. Ia menegaskan pengembangan energi tersebut tetap perlu memperhatikan aspek lingkungan, termasuk perlindungan hutan dan perairan.
"Saya sangat optimis Indonesia terang. Kita akan bertumbuh, ekonomi kita dengan strategi yang berimbang. Growth with balance, growth balance. Kita perhatikan dan kita utamakan juga lingkungan hidup, termasuk hutan kita, perairan kita," katanya.
Dalam kesempatan sama, Hashim juga menyinggung kondisi taman nasional di Indonesia. Ia menyebut terdapat 57 taman nasional dengan luas total sekitar 23 juta hektare.
Hashim mengatakan sebagian kawasan tersebut menghadapi persoalan kerusakan, termasuk akibat perkebunan sawit dan pertambangan ilegal.
"Tapi ternyata berapa juta hektare sudah ditebang oleh pihak-pihak yang ilegal. Ini adalah perkebunan sawit ilegal, 5 juta hektare sudah dikuasai negara," ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah telah mengambil alih sejumlah kawasan tersebut dan menyiapkan petugas untuk mencari pendanaan dari luar negeri guna memelihara serta memulihkan kawasan taman nasional yang rusak.
[Gambas:Video CNN]
(lau/sfr)
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) mempercepat kepemilikan akta kelahiran sebagai fondasi pemenuhan hak identitas anak.
Ribka menyatakan, percepatan diperlukan untuk mengejar target cakupan kepemilikan akta kelahiran secara nasional sebesar 100 persen pada 2026. Saat ini, capaian tercatat berada di atas 96 persen.
Untuk itu, Kemendagri terus membuka ruang kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan KPAI dan Pemda, guna memperkuat layanan administrasi kependudukan dan pelindungan anak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut disampaikannya seusai Rapat Koordinasi bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Ruang Sidang Utama, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (7/10).
"Kemendagri akan memperkuat koordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan pemerintah daerah untuk mempercepat pemenuhan hak identitas dan perlindungan anak," kata Ribka.
Kepemilikan akta kelahiran menjadi dasar penting bagi anak untuk memperoleh dokumen identitas kependudukan sesuai tahapan usia, termasuk Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak di bawah 17 tahun, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) ketika telah berusia 17 tahun.
Di sisi lain, Ribka juga menyoroti kesenjangan antardaerah. Salah satunya, cakupan kepemilikan akta kelahiran di Provinsi Papua Pegunungan yang masih sekitar 35 persen, sedangkan di Provinsi Papua Tengah berada di kisaran 69 persen.
Kondisi tersebut memerlukan perhatian bersama pemerintah pusat dan Pemda agar cakupan kepemilikan akta kelahiran semakin merata.
Menurut Wamendagri, capaian tersebut juga menjadi salah satu alat ukur pencapaian daerah. Secara khusus, ia mengapresiasi kerja jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri yang terus bergerak meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran dan pemenuhan dokumen identitas anak.
"Nah ini yang akan kita kejar target bersama dengan teman-teman dari Dukcapil sehingga target pemenuhan hak anak Indonesia akan mencapai pada 100 persen," pungkas Ribka.
(rea/rir)
Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto membantah jika reshuffle Kapolri untuk mempreteli pengaruh politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di dalam jajaran pemerintahan strategis. Ia menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap solid.
Baca Juga
"Enggak ada. Enggak ada isu mempreteli-mepreteli enggak ada karena kita tetap solid, kok," kata Bambang di DPR RI, Kamis (8/10/2026).
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Ia menjelaskan reshuffle kapolri tersebut hanya pergantian biasa dan tak ada kaitannya dengan pihak manapun, termasuk Jokowi.
Baca Juga
"Tidak ada kaitannya dengan dengan hal mempreteli. Itu pergantian biasa saja sebenarnya.," jelasnya.
Sebelumnya, reshuffle kabinet dilakukan Presiden Prabowo Subianto, Kamis kemarin 1 Oktober 2026. Tidak hanya di jajaran Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, tetapi termasuk pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Suyudi Ario Seto.
Baca Juga
Analis politik, Arif Nurul Imam, justru melihat reshuffle kabinet dalam skala besar ini tidak saja lantaran faktor kinerja.
Dari sisi politik, Arif mengatakan kalau reshuffle ini juga adalah tanda terjadinya perubahan konstelasi politik.
"Reshuffle kali ini tidak bisa sekadar dibaca sebagai evaluasi kinerja, melainkan perubahan konfigurasi politik; dimana orang-orang Presiden Jokowi kena depak dari kabinet," kata Arif, dalam keterangannya, Jumat (2/10/2026).
"Ini bisa dibaca sebagai amputasi pengaruh Jokowi dan disisi lain Presiden Prabowo makin menguat," sambung Arif.
Respons Jokowi
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sontak, hal ini menyedot perhatian publik hingga komentar elite politik, termasuk menuai respons menohok mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi).
Ayah Wapres Gibran itu menilai pergantian posisi Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Komjen Suyudi Ario Seto sudah tepat.
Jokowi menyatakan pergantian Kapolri adalah hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Kemudian, Jokowi menekankan, bahwa pergantian Listyo Sigit sudah tepat, bila mempertimbangkan masa jabatannya sebagai kapolri yang sudah berjalan lima tahun lebih.
"Hak prerogatif dari Bapak Presiden Prabowo," ucap Jokowi kepada awak media di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Kamis (1/10/2026).
Halaman Selanjutnya
"Sudah saatnya Pak Kapolri, Pak Listyo Sigit ini sudah 5 tahun 8 bulan menjabat sebagai Kapolri. Saya rasa memang sudah saatnya," sambungnya.
Jakarta -
Pebalap Indonesia Mario Aji dan Veda Ega Pratama mengisi sejumlah agenda di Lombok menjelang gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 (MotoGP Mandalika 2026). Dalam salah satu kegiatan, tampak Mario, Veda, dan sejumlah pebalap Eropa naik mobil angkot sambil mendengarkan lagu dangdut Jawa.
Seperti pada video yang diunggah akun Instagram @honda_team_asia dan @themandalikagp, tampak Mario dan Veda asyik mendengarkan lagu artis Denny Caknan berjudul Kartonyono Medot Janji. Mario tampak antusias, sementara Veda terlihat malu-malu.
Dalam video tersebut Mario berjoget dan menggoyangkan tangannya, sembari mengajak sejumlah pebalap Eropa dari kelas Moto2 dan Moto3 untuk berjoget bersama. Tanpa mengetahui lirik lagu dan artinya, beberapa pebalap Eropa pun mengikuti gerakan joget yang dicontohkan Mario Aji.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Video tersebut pun mengundang reaksi netizen Indonesia.
"Semangat kali si Mario 😂," kata akun @dewi***.
"Itu ad almansa sma munoz klo gak salah lihat. Veda malu2 padahal mau joget 😂," bilang akun @gita***.
"Veda menyembunyikan jati dirinya 😂 gausah malu2 ved," terang akun @sassie***.
Pertamina Grand Prix of Indonesia kembali digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, akhir pekan ini. Berikut jadwal lengkap MotoGP Mandalika 2026.
Seri ke-17 MotoGP 2026 digelar di Sirkuit Mandalika pada tanggal 9 hingga 11 Oktober. Ini merupakan tahun kelima Sirkuit Mandalika menggelar event balap motor terpopuler sejagat itu.
Berikut jadwal lengkap MotoGP Mandalika 2026:
Jumat, 9 Oktober 2026
08.00-08.35 WIB: FP1 Moto3
08.50-09.30 WIB: FP1 Moto2
09.45-10.30 WIB: FP1 MotoGP
12.15-12.50 WIB: Practice Moto3
13.05-13.45 WIB: Practice Moto2
14.00-15.00 WIB: Practice MotoGP
Sabtu, 10 Oktober 2026
07.40-08.10 WIB: FP2 Moto3
08.25-08.55 WIB: FP2 Moto2
09.10-09.40 WIB: FP2 MotoGP
09.50-10.05 WIB: Q1 MotoGP
10.15-10.30 WIB: Q2 MotoGP
11.45-12.00 WIB: Q1 Moto3
12.10-12.25 WIB: Q2 Moto3
12.40-12.55 WIB: Q1 Moto2
13.05-13.20 WIB: Q2 Moto2
14.00 WIB: Sprint MotoGP
Minggu, 11 Oktober 2026
11.00 WIB: Race Moto3
12.15 WIB: Race Moto2
14.00 WIB: Race MotoGP
(lua/rgr)
Daftar Isi
Jakarta -
Harga iPhone 17 di Indonesia akhirnya mengalami penurunan pada Oktober 2026 setelah sempat naik pada September lalu. Meski penurunannya tidak terlalu besar, kabar ini tentu menarik bagi konsumen yang berencana membeli HP Apple tersebut.
Berdasarkan pembaruan harga terbaru, iPhone 17 varian 256 GB yang bulan lalu dibanderol Rp 20.499.000 kini turun menjadi Rp 19.749.000. Artinya, harga HP tersebut lebih murah Rp 750.000.
Selain iPhone 17, iPhone 15 juga mengalami penurunan harga yang lebih besar. Varian 128 GB kini dijual Rp 13.999.000 dari sebelumnya Rp 15.499.000, atau turun Rp 1,5 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, iPhone 15 varian 256 GB turun dari Rp 16.999.000 menjadi Rp 15.499.000. Dengan demikian, kedua varian iPhone 15 tersebut sama-sama mengalami pemangkasan harga Rp 1,5 juta.
Penyesuaian harga ini terjadi di tengah kehadiran iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max di Indonesia. Kedua HP flagship terbaru Apple tersebut sudah memasuki masa preorder pada awal Oktober 2026.
Bagi konsumen yang tidak harus menggunakan iPhone generasi terbaru, penurunan harga iPhone 17 dan iPhone 15 bisa menjadi kesempatan menarik untuk mendapatkan perangkat Apple dengan harga lebih terjangkau.
Lantas, berapa harga iPhone terbaru di Indonesia pada Oktober 2026? Berikut daftar lengkapnya.
Berikut daftar harga iPhone resmi di Indonesia untuk Oktober 2026. Harga mengacu pada daftar September 2026 di iBox, dengan pembaruan pada iPhone 17 256 GB.
(afr/afr)
TAGS
LIHAT LAINNYA
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia sempat mengalami krisis pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Atas hal itu, PT Bukit Asam (PTBA) menjadi salah satu penyelamat untuk mengalihkan suplai batu baranya ke PT PLN (Persero).
Direktur Utama PTBA Bambang Ismawan mengisahkan bahwa PLN mendatangi pihaknya secara langsung sehari setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTBA pelantikan direksi baru pada Juni 2026 lalu.
"Karena memang waktu tanggal 11 Juni kami diangkat lewat RUPS, tanggal 12-nya PLN datang, PLN. Dirut PLN datang, 'Pak, kami kehabisan batu bara.' 'Lho, kok bisa?' gitu kan. Tanggal 12 langsung datang. Apa masalahnya ini? 'Kami kehabisan stok ini.' 'Kok enggak bisa?' Ya sudah. Dirutnya bilang, 'Sudahlah, teman-teman direksi yang penting kita enggak menyalahi aturan, prioritaskan.' Jangan sampai waktu itu kan sudah mulai pemadaman bergilir. Mulai di sana mati, mati. Waduh, ini gimana sih ini?" ujar Bambang di Jakarta, dikutip Kamis (8/10/2026).
Dia menyebutkan pihaknya mengalihkan fokus operasional untuk mengamankan kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) nasional. Hingga Agustus 2026, PTBA mencatat pengiriman DMO sebesar 12,8 juta ton dari alokasi penugasan tahunan sebesar 17,8 juta ton.
"Ya sudah saya sampaikan ke PLN, 'Sudahlah, jangan mikir untung rugi dulu, yang penting rakyat itu listriknya nyala.' Itu dulu yang penting. Makanya waktu tanggal 12 rapat sebentar, putuskan kita suplai untuk PLN, nah gitu. Tapi catatan tahun depan harus tata kelola lebih baik," ungkapnya.
Dengan begitu, perusahaan bersama pemerintah mendorong perbaikan tata kelola DMO melalui skema terpusat Badan Layanan Umum (BLU). Sistem tersebut diharapkan bisa memastikan seluruh produsen tambang memenuhi alokasi DMO nasional dari total produksi batu bara Indonesia yang berkisar 700 juta hingga 800 juta ton per tahun.
"Jadi jangan ada lagi wong produksi batu bara kita kan setahun bisa 700-800 juta ton. PLN butuhnya hanya 138 juta ton. Lho kok bisa kurang? Nah itu ya, pasti ada sesuatu kan gitu. Makanya saya bilang, janganlah ada sesuatu itu gitu. Batu bara kan kelihatan, buka aja kamu setor berapa, berapa kan jelas. Makanya saya minta tata kelola diperbaiki," tandasnya.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) mendorong penguatan sinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam rangka memastikan penyelenggaraan layanan sertifikasi halal berjalan transparan, cepat, mudah, akuntabel, dan bebas dari potensi maladministrasi. Penguatan koordinasi tersebut menjadi penting seiring semakin luasnya kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan jaminan produk halal.
Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution mengatakan publik punya hak atas yang halal dan kewajiban negara, khususnya pemerintah, untuk memenuhinya. Karena itu, pelayanan sertifikasi halal merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang menyentuh kepentingan konsumen sekaligus keberlangsungan usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Karena itu, kualitas pelayanan tidak cukup hanya diukur dari tersedianya regulasi dan sistem, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh layanan yang pasti dan mudah diakses.
“Ombudsman RI pada prinsipnya mendukung penguatan layanan jaminan produk halal. Namun, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan pengawasan dan pencegahan maladministrasi. Jangan sampai layanan yang tujuan akhirnya memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat justru menghadirkan ketidakpastian, penundaan berlarut, atau penyalahgunaan wewenang,” ujar Maneger dalam kunjungannya ke kantor BPJPH, Rabu (7/10/2026).
Menurut Maneger, Ombudsman RI siap mendampingi BPJPH dalam membangun sistem pencegahan maladministrasi, terutama pada titik-titik rawan dalam proses pelayanan sertifikasi halal. Potensi maladministrasi seperti penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, maupun penyalahgunaan wewenang perlu dicegah sejak awal melalui penguatan tata kelola dan mekanisme pengawasan yang efektif.
Dalam konteks tersebut, kedua lembaga membahas rencana penguatan kerja sama melalui Nota Kesepahaman (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kerja sama tersebut antara lain mencakup pertukaran data dan informasi, percepatan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.