Kemensos: Seluruh biaya rehabilitasi korban TPPO ditanggung negara

calendar_today 27.07.2026 - person  - timer ~

...Proses pemulihan dan rehabilitasi bagi para penyintas perdagangan orang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial memastikan seluruh biaya proses rehabilitasi, pendampingan, hingga pemulihan bagi penyintas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang ditemui selepas pertemuan nasional Jaringan Nasional Anti-Perdagangan Orang di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa komitmen tersebut diberikan untuk menjamin hak-hak para korban terpenuhi tanpa terkendala biaya.

"Proses pemulihan dan rehabilitasi bagi para penyintas perdagangan orang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah," kata dia.

Saifullah menjelaskan skema penanganan korban di Kemensos mencakup tiga tahapan utama, yakni rehabilitasi layanan psikososial, pemberdayaan ekonomi, hingga reintegrasi ke tengah masyarakat.

Layanan rehabilitasi psikososial difokuskan untuk memulihkan kondisi psikis dan fisik para penyintas secara bertahap agar mereka dapat kembali beraktivitas dengan normal.

Baca juga: Kemensos perkuat kolaborasi dengan Jarnas Anti-Perdagangan Orang

Dia pun memaparkan bahwa jangka waktu proses rehabilitasi diawali tahap pertama selama tiga bulan dan dapat diperpanjang secara bertahap sesuai kebutuhan penyintas hingga durasi maksimal dua tahun.

Setelah melewati masa pendampingan dan dinyatakan siap secara mandiri, para penyintas akan dikembalikan kepada keluarga masing-masing atau reintegrasi sosial.

Dalam hal ini, Kemensos juga mengoptimalkan 31 titik sentra pelayanan terpadu yang sekaligus dimanfaatkan sebagai rumah aman atau safe house yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, dan Solo.

"Selama kurun waktu 2011 - 2026 kami melayani rehabilitasi lebih dari 128.000 orang penyintas ya, di mana kita berikan pendampingan rehabilitasi dan sekaligus pemberdayaan sehingga dia bisa kembali lagi ke keluarganya setelah pulih dan siap bangkit untuk memulai hidup baru. Untuk khusus tahun 2024 sampai 2026 Juli ini kita melayani lebih dari 3.000. Itu artinya bahwa memang perdagangan orang masih belum berhenti, perlu kolaborasi dan inisiatif yang dilakukan oleh Jaringan Nasional Anti-Perdagangan Orang sungguh-sungguh patut disambut baik," kata Saifullah menjelaskan.

Baca juga: Kasus TPPO Libya, korban alami penganiayaan hingga kerja 22 jam

Baca juga: LPSK dorong dana bantuan korban optimalkan restitusi TPPO

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Penampakan evakuasi truk maut yang lumat tujuh rumah di Ngerong Pasuruan

calendar_today 27.07.2026 - person  - timer ~

Foto udara warga melihat proses evakuasi truk yang mengalami kecelakaan di Jalan Nasional Surabaya-Malang, Dusun Mojorejo, Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin (27/7/2026). Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 06.15 tersebut melibatkan truk bermuatan gulungan kertas menabrak dua truk dan sejumlah sepeda motor serta tujuh rumah mengalami kerusakan yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan beberapa orang mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/agr

Warga melihat proses evakuasi truk yang mengalami kecelakaan di Jalan Nasional Surabaya-Malang, Dusun Mojorejo, Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin (27/7/2026). Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 06.15 tersebut melibatkan truk bermuatan gulungan kertas menabrak dua truk dan sejumlah sepeda motor serta tujuh rumah mengalami kerusakan yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan beberapa orang mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/agr

Dua orang warga melihat rumah yang mengalami kerusakan akibat ditabrak truk di Jalan Nasional Surabaya-Malang, Dusun Mojorejo, Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin (27/7/2026). Kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 06.15 tersebut melibatkan truk bermuatan gulungan kertas menabrak dua truk dan sejumlah sepeda motor serta tujuh rumah mengalami kerusakan yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan beberapa orang mengalami luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/agr

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

• kecelakaan
• Kecelakaan truk di Gempol Pasuruan
• kecelakaan di Jalan
• evakuasi truk
• truk bermuatan gulungan kertas

Pemprov Gorontalo optimalkan anggaran tingkatkan kemantapan jalan - ANTARA News Gorontalo

calendar_today 27.07.2026 - person  - timer ~

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mempercepat peningkatan kemantapan jalan melalui penanganan ruas-ruas prioritas berdasarkan tingkat kerusakan, volume lalu lintas, serta kebutuhan mobilitas masyarakat.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo Mohamad Iqbal di Gorontalo, Senin, mengatakan penanganan jalan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah dengan mengutamakan ruas yang mengalami kerusakan sedang hingga berat.

Ia menjelaskan salah satu pekerjaan yang sedang berlangsung adalah penanganan Jalan HOS Cokroaminoto di Kota Gorontalo. Pekerjaan tersebut masih berproses sesuai tahapan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

"Penanganan Jalan HOS Cokroaminoto dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia. Meskipun pekerjaan belum selesai secara keseluruhan, ruas yang telah ditangani sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat," katanya.

Iqbal mengatakan panjang ruas Jalan HOS Cokroaminoto yang ditangani pada tahun ini mencapai 823 meter. Pemerintah daerah berharap setelah seluruh tahapan pekerjaan selesai, fungsi jalan dapat semakin optimal dalam mendukung kelancaran, keamanan, dan kenyamanan mobilitas masyarakat.

Ia mengatakan penanganan ruas jalan selanjutnya akan mengacu pada program prioritas pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kondisi jalan, tingkat kerusakan, volume lalu lintas, serta ketersediaan anggaran. Ruas yang menjadi prioritas telah ditetapkan dalam program kerja Bidang Jalan dan Jembatan.

Menurut dia, prioritas penanganan meliputi peningkatan jalan yang mengalami kerusakan sedang hingga berat serta pemeliharaan rutin pada ruas-ruas prioritas guna menjaga kondisi jalan tetap mantap.

Iqbal mengatakan Pemerintah Provinsi Gorontalo juga menargetkan peningkatan tingkat kemantapan jalan setiap tahun sesuai Rencana Strategis (Renstra) organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, pencapaian target tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam menyediakan anggaran untuk penanganan jalan.

Selain penanganan jalan, pada 2026 Bidang Jalan dan Jembatan tidak melaksanakan pembangunan maupun rehabilitasi jembatan. Kegiatan yang dilakukan hanya berupa pemeliharaan rutin terhadap jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Ia mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur karena kebutuhan penanganan jalan jauh lebih besar dibandingkan kemampuan pendanaan yang tersedia.

"Kami berharap masyarakat bersabar dalam menunggu kesempatan pendanaan infrastruktur pada era efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat," katanya.

Pewarta: Faradila Alim
Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Gedung puskesmas di Nefokoko TTS rusak akibat gempa magnitudo 5,3

calendar_today 27.07.2026 - person  - timer ~

Gedung puskesmas di Nefokoko TTS rusak akibat gempa magnitudo 5,3

Senin, 27 Juli 2026 14:07 WIB

Ilustrasi: Gempa. ANTARA/dok ANTARA

Kupang (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melaporkan satu Gedung Puskesmas di Desa Nefokoko, Kecamatan Mollo Utara, rusak akibat gempa dengan magnitudo 5,3 yang terjadi pada Minggu (26/7) malam.

"Ya benar ada kerusakan akibat gempa tadi malam, dimana plafon di Puskesmas Bati rusak dan sebagian roboh," kata Kepala Dinkes TTS Ria Tahun di Kota So'e Senin.

Dia mengatakan saat kejadian tak ada korban jiwa ataupun luka-luka, karena plafon yang rusak dan roboh tepatnya di loket depan puskesmas dan beberapa ruangan lain.

Walaupun ada kerusakan plafon, lanjutnya, namun pelayanan Kesehatan masih tetap berjalan seperti biasa pada Senin (27/7) ini.

"Tadi juga jaringan listrik yang sempat rusak sudah diperbaiki oleh pihak PLN, sehingga pelayanan di puskesmas itu tetap berjalan seperti biasa," ucap Ria Tahun.

Terkait perbaikan plafon, kata dia, karena saat ini masih dalam masa pemeliharaan, gedung tersebut kini masih bisa diperbaiki oleh pembangun.

Karena itu dia mengaku sudah menghubungi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan proses perbaikan atau renovasi.

"Puskesmas itu kan baru dibangun pada tahun lalu dan kini masih dalam masa pemeliharaan, sehingga nanti akan direnovasi lagi," ujar Ria.

Sebelumnya gempa bumi magnitudo 5,3 mengguncang Kabupaten Kupang, NTT, pada Minggu (26/7) malam pukul 19:00 WITA.

Menurut keterangan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika, titik koordinat gempa tersebut berlokasi di 10,00 derajat Lintang Selatan (LS) dan 123,71 derajat Bujur Timur (BT).

Episentrum gempa bumi berada di darat, sejauh 19 km barat daya Kabupaten Kupang, dengan kedalaman 26 kilometer.

Gempa tersebut dilaporkan tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Plafon puskesmas di TTS roboh akibat gempa magnitudo 5,3

Pewarta : Kornelis Kaha
Editor: Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Tradisi Kampung Adat Kuta penyangga keberlanjutan di Ciamis

calendar_today 27.07.2026 - person  - timer ~

Alhamdulillah, di sini masyarakat sudah tahu ada hutan adat, jadi kalau masuk ke hutan adat, itu otomatis dijaga, ibaratnya kalau di mana-mana kan pasti ada polisi hutan, di sini simpel, dengan pamali,...

Ciamis, Jawa Barat (ANTARA) - Hutan Adat Leuweung Gede di Kampung Kuta, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat (Jabar), menjadi penyangga utama keberlanjutan masyarakat di wilayah sekitarnya.

"Karena di sini itu menjaga tradisi sebetulnya untuk menjaga keberlanjutan. Kalau umumnya hutan itu dihabiskan, kampung ini mungkin enggak akan ada karena hutan di bawah, kita di atas. Kebalik, biasanya kan hutan di atas, hutannya di bawah, jadi hutan itu yang menyangga kami (masyarakat Kampung Kuta). Kalau hutan dihabiskan karena tanah labil, hilang kampung kita, tergeser," kata Sekretaris Adat Kampung Adat Kuta Ciamis Firman Khabibi pada Senin.

Firman menjelaskan tradisi seperti pamali atau pantangan yang masih dijaga ketat oleh adat menjadi salah satu kekuatan di Kampung Adat Kuta yang menjaga masyarakat tetap bisa berdaya secara ekonomi tanpa meninggalkan tradisi.

"Alhamdulillah, di sini masyarakat sudah tahu ada hutan adat, jadi kalau masuk ke hutan adat, itu otomatis dijaga, ibaratnya kalau di mana-mana kan pasti ada polisi hutan, di sini simpel, dengan pamali, sampai ranting pun warga nggak akan menggunakan untuk kayu bakar karena sudah aturan adat," ucapnya.

Baca juga: Gubernur Jabar larang izin wisata dan perumahan di kawasan hutan Jabar

Hingga kini masyarakat di Kampung Adat Kuta juga masih menjaga keberlanjutan lingkungan dengan menaati aturan tidak mengebor sumur maupun menembok rumah. 100 persen tempat tinggal warga hingga kini masih berbentuk rumah panggung dengan fondasi kayu.

Firman menegaskan hal itu dilakukan selain untuk menjaga lingkungan, juga untuk membuat bangunan agar tetap kokoh mengingat tanah di wilayah Kampung Adat Kuta sangat labil.

"Sebenarnya air mudah di sini karena aturan adat, jadi kita tidak boleh menggali sumur karena tanahnya labil. Kalau orang adat bilang pamali, karena sudah turun-temurun enggak boleh, tapi kalau secara logika ya tadi, tanahnya labil," ujarnya.

"Saya pernah coba (menggali sumur) kenapa sih dilarang, padahal kita kan butuh air, tetapi ketika kita gali di tiga meter, dia akan tertutup lagi, karena di bawah ini pasir," imbuhnya.

Baca juga: 15 kukang jawa siap dilepasliarkan di Hutan Ciamis

Untuk menjaga air tetap mengaliri rumah-rumah warga, masyarakat Kampung Adat Kuta mengebor aliran di luar perbatasan wilayah, yang kemudian dialirkan melalui pompa air PAM (Perusahaan Air Minum).

"Itu dikelola oleh masyarakat adat komunal, makanya di depan-depan rumah ada meteran PAM kan, jadi kita di sini air itu beli, tetapi dengan begitu tidak melanggar adat, dan tetap menjaga tradisi," ucap Firman.

Hutan Adat Leuweung Gede memiliki luas sekitar 31 hektare dan menjadi satu-satunya hutan adat di Jabar, serta salah satu dari 10 hutan adat yang telah ditetapkan di Pulau Jawa.

Baca juga: Menteri LH: Dataran tinggi lebih baik hutan daripada ditanami palawija

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Garuda Indonesia jadi Holding Maskapai BUMN, Menko AHY: Bisa Tekan Biaya Transportasi Udara

calendar_today 27.07.2026 - person  - timer ~

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan rencana Garuda Indonesia menjadi holding maskapai penerbangan BUMN dapat mendukung konektivitas dan ekosistem kedirgantaraan nasional.

"Terkait dengan sektor transportasi udara, saya mendukung dirgantara dan maskapai domestik, khususnya flag carrier kita Garuda Indonesia, ini juga membuka ruang yang luas, karena memang kebutuhan penerbangan ini masih tinggi sekali, apalagi memang negara kita negara kepulauan, banyak yang harus ditembus menggunakan pesawat," ujar AHY dilansir ANTARA, Senin, 27 Juli.

Dia mengatakan, industri nasional terus diperkuat untuk bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang juga semakin besar.

"Ini akan bisa mudah-mudahan mengurangi biaya transportasi udara dan mengembangkan ekosistem kedirgantaraan industri kita, itu juga penting sekali," katanya.

Sebagai informasi, Danantara bersama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) mendorong konsolidasi maskapai penerbangan BUMN, yakni dengan menggabung Pelita Air dan Garuda Indonesia, sebagai langkah untuk memperkuat industri penerbangan nasional.

“Garuda Indonesia nanti akan menjadi holding maskapai kita. Pelita akan menjadi bagian dari Garuda Indonesia,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria.

Dony meyakini, konsolidasi maskapai BUMN akan memperkuat kapasitas grup dalam menghadapi persaingan industri penerbangan.

Dengan konsolidasi ini, katanya, perusahaan-perusahaan tersebut akan memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk bersaing dan menguasai pasar.

BACA JUGA:

Selain memperkuat struktur korporasi, Dony menekankan bahwa industri penerbangan merupakan bisnis yang membutuhkan ketelitian tinggi dan pengambilan keputusan yang cepat di setiap aspek operasional agar kinerja perusahaan tetap terjaga.

“Industri yang membutuhkan ketelitian, yang harus dikelola day by day, minute by minute, adalah industri penerbangan. Begitu pesawat terbang, kita sudah bisa mengukur untung atau ruginya satu penerbangan. Karena itu, penting melakukan analisis terhadap setiap rute dan konektivitas,” ujar Dony.

Populer

27 Juli 2026, 08:25

27 Juli 2026, 08:15

27 Juli 2026, 08:32

27 Juli 2026, 07:07

27 Juli 2026, 13:11

Tak Sekadar Limbah, Tandan Kosong Sawit Bisa Diolah Jadi Produk UMKM Bernilai Tinggi

calendar_today 27.07.2026 - person  - timer ~

AKURAT.CO Limbah kelapa sawit dinilai memiliki potensi besar untuk diolah menjadi berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bernilai tambah tinggi.

Pemanfaatan limbah tersebut tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga mendukung industri sawit yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dosen sekaligus peneliti Pusat Studi Sawit IPB University, Siti Nikmatin, mengatakan, optimalisasi limbah kelapa sawit menunjukkan komoditas ini memiliki nilai strategis yang dapat terus dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.

“Misalnya, pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit (TKKS) yang memiliki pasokan melimpah dan potensi sangat besar,” kata Nikmatin di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Ia menjelaskan, volume limbah kelapa sawit di Indonesia sangat besar. Sekitar 23 persen tandan buah segar (TBS) yang diolah menjadi crude palm oil (CPO) akan menghasilkan tandan kosong dengan kadar bahan kering sekitar 35 persen.

Berdasarkan perhitungan tersebut, potensi ketersediaan TKKS di Indonesia diperkirakan mencapai 16 juta ton per tahun dan terus meningkat seiring bertambahnya produksi TBS nasional.

“Setiap hari limbah kelapa sawit akan terus menumpuk di pabrik pengolahan CPO. Karena itu, pemanfaatannya perlu terus dioptimalkan agar memiliki nilai tambah,” ujarnya.

Menurut Nikmatin, sejumlah pelaku usaha telah membuktikan limbah sawit dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.

Salah satunya PT Intertisi Material Maju (IMM) yang memanfaatkan TKKS sebagai bahan baku berbagai produk, seperti helm, tas, alas kaki, batik, rompi antipeluru, hingga filter air conditioner (AC) kendaraan bermotor.

Ia menuturkan, selama ini TKKS umumnya hanya dimanfaatkan sebagai pupuk organik di sekitar pabrik.

Melalui inovasi dan riset, limbah tersebut kini dapat diolah menjadi bahan baku berbagai produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

“Saat ini saya mengolah tandan kosong di PT Intertisi Material Maju menjadi berbagai produk UMKM bernilai tambah. Bahan bakunya kami peroleh dari PTPN maupun IPB,” ujarnya.

Baca Juga: AHY Dorong Aglomerasi Polisentris untuk Genjot Ekonomi Kawasan Kunci Bersama

Bom Meledak di Manila Filipina, 20.000 Polisi Turun ‘Kepung’ Ibu Kota

calendar_today 27.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebuah bom rakitan (IED) meledak hanya beberapa jam sebelumnya Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyampaikan pidato kenegaraan. Kejadian ini terjadi di dekat pintu masuk Kementerian Kehakiman Filipina di Manila, Senin (27/7/2026) dini hari.

Kementerian Kehakiman Filipina mengatakan ledakan terjadi sekitar pukul 00.17 waktu setempat di Padre Faura Street, kawasan Ermita, Manila. Unit Penjinak Bom Kepolisian Nasional Filipina (PNP) segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan teknis.

"Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut," kata Kementerian Kehakiman dalam pernyataan resminya dimuat Philstar.

"Penyelidikan masih berlangsung untuk mengetahui sumber, jenis, dan keadaan yang melatarbelakangi ledakan tersebut," tambah laman itu.

Meski terjadi ledakan, Kementerian Kehakiman memastikan situasi telah terkendali dan kompleks kementerian tetap aman. Lembaga itu mengatakan tetap berkomitmen menjamin keselamatan personel dan masyarakat serta mendukung penyelidikan yang menyeluruh dan tidak memihak

Bom Rakitan Ditemukan Dekat Senat

Beberapa jam setelah ledakan dilaporkan bagaimana aparat menemukan sebuah perangkat peledak rakitan di dekat gedung Senat Filipina di Pasay City. Menurut laporan Kepolisian Distrik Selatan, bom rakitan tersebut ditemukan di sepanjang Diokno Boulevard, sekitar pukul 09.00 waktu setempat.

Perangkat itu berisi jam, detonator, baterai, serta sebuah wadah berisi serbuk cokelat yang diduga merupakan bahan peledak. Tim penjinak bom langsung mengamankan lokasi sebelum berhasil menjinakkan perangkat tersebut.

"Operasi menghasilkan temuan positif adanya komponen bahan peledak. IED berhasil diamankan oleh tim EOD," kata polisi.

Marcos sendiri dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan pada Senin sore waktu setempat. Agenda tersebut berlangsung ketika Wakil Presiden Sara Duterte masih menghadapi proses pemakzulan , sementara pemerintah juga diterpa skandal dugaan korupsi proyek pengendalian banjir.

Meski sebelumnya menyatakan tidak mendeteksi ancaman spesifik terhadap pelaksanaan pidato kenegaraan, polisi dan aparat lainnya tetap meningkatkan status siaga. Lebih dari 20.000 personel kepolisian telah dikerahkan di seluruh Metro Manila untuk mengamankan gedung-gedung pemerintahan, jalur utama, serta lokasi-lokasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pidato kenegaraan Presiden Marcos.

(sef/sef)

Add

as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Dorong Daya Saing, Bea Cukai Jakarta Berikan Izin Fasilitas Gudang Berikat kepada PT Asiatec-Link

calendar_today 27.07.2026 - person  - timer ~

Pemberian izin ini menciptakan iklim usaha lebih kompetitif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta tunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan industri nasional melalui pemberian izin fasilitas gudang berikat kepada PT Asiatec-Link.

"Pemberian izin ini bagian dari upaya Bea Cukai menciptakan iklim usaha lebih kompetitif melalui penyediaan fasilitas kepabeanan yang mampu meningkatkan efisiensi kegiatan logistik dan operasional perusahaan," jelas Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta, Hendri Darnadi dalam keterangan, Senin (27/7/2026).

PT Asiatec-Link merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan komponen dan pendukung industri manufaktur.

Dengan diterbitkannya izin gudang berikat, perusahaan diharapkan bisa mengoptimalkan pengelolaan persediaan barang, memperlancar arus logistik, serta memperkuat arus kas (cash flow) perusahaan sehingga mampu mempercepat pengembangan usahanya.

Efisiensi tersebut juga diharapkan dapat membuka peluang perluasan lini bisnis, meningkatkan permintaan terhadap komponen baru, serta memperkuat peran PT Asiatec-Link sebagai pemasok komponen bagi industri manufaktur di Indonesia.

Disebutkan Hendri, selain mendatangkan manfaat bagi perusahaan, fasilitas kawasan berikat juga memberikan dampak positif bagi perekonomian secara lebih luas.

Meningkatnya daya saing PT Asiatec-Link di tingkat global diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pelaku industri untuk berinvestasi dan memperluas kegiatan usahanya di Indonesia.

Kondisi tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sektor industri dan rantai pasok nasional.

"Melalui pemberian fasilitas kepabeanan ini, Bea Cukai Jakarta terus menjalankan perannya sebagai trade facilitator dan industrial assistance dalam mendukung terciptanya industri yang efisien, berdaya saing, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Ke depan, menurut Hendri, Bea Cukai Jakarta akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional, disertai dengan pendampingan serta pengawasan yang optimal agar pemanfaatan fasilitas kepabeanan dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha, masyarakat, dan perekonomian Indonesia.

KKP dan BP Batam percepat proses sertifikasi ekspor produk perikanan

calendar_today 27.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) mengintegrasikan layanan sertifikasi mutu ekspor produk perikanan guna mempercepat proses ekspor dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini mengatakan sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KKP dan BP Batam.

"Dengan adanya PKS ini, maka regulasi yang ada dapat dilaksanakan oleh semua pihak demi kemudahan berusaha di Batam," kata Ishartini dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Menurutnya, melalui kerja sama tersebut, sistem layanan daring KKP akan terhubung langsung dengan aplikasi perizinan BP Batam, IBOSS, sehingga proses sertifikasi ekspor produk perikanan menjadi lebih terintegrasi.

Baca juga: Menteri KKP: Rehabilitasi mangrove harus mampu topang ketahanan pangan

Ishartini menjelaskan integrasi sistem tersebut juga memperjelas pembagian kewenangan antara KKP sebagai otoritas kompeten dan BP Batam sebagai pengelola kawasan perdagangan bebas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025.

Dengan demikian, lanjutnya, birokrasi dapat dipangkas untuk menghindari duplikasi proses sertifikasi mutu dan memperlancar kegiatan ekspor produk perikanan dari Batam.

Melalui sistem yang terintegrasi, kata dia, penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SMKHP) untuk ekspor yang diterbitkan KKP hanya memerlukan waktu sekitar 10-15 menit setelah dokumen penjaminan mutu secara daring diterbitkan BP Batam sebagai prasyarat.

Ishartini mengatakan melalui penandatanganan kerja sama antara KKP dan BP Batam di Batam pada Kamis (23/7) tersebut diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha sekaligus memperkuat daya saing ekspor produk perikanan dari Batam.

Baca juga: KKP perkirakan budi daya lobster di Batam kembali panen pada September

Ia mengatakan nilai ekspor produk perikanan dari Batam menunjukkan tren positif.

Pada 2024, nilai ekspor mencapai Rp203,4 miliar dengan volume 8.790 ton, kemudian meningkat menjadi Rp226,7 miliar dengan volume 8.858 ton pada 2025.

Sementara itu, hingga Juni 2026 nilai ekspor produk perikanan dari Batam tercatat sebesar Rp48,7 miliar dengan volume 1.786 ton.

Seluruh produk perikanan yang diekspor dari Batam, kata Ishartini, telah dilengkapi Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SMKHP) yang diterbitkan KKP, yakni sebanyak 1.930 sertifikat pada 2025 dan 713 sertifikat hingga Juni 2026.

"Dengan adanya kerja sama ini, saya optimistis ekspor perikanan Batam memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional maupun Batam, serta stimulasi bagi pelaku usaha perikanan untuk mengembangkan kegiatannya," ujar Ishartini.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.