Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Amerika Serikat Donald Trump sesumbar Selat Hormuz akan segera dibuka, setelah mengeklaim bahwa negosiasi damai dengan Iran lanjut.
Trump juga mengatakan AS akan mengambil tindakan militer yang tegas jika kesepakatan dengan Iran tak tercapai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selat itu akan segera terbuka, atau mereka akan diserang dengan sangat keras, dan kemudian selat itu akan terbuka," kata Trump saat diwawancara Fox News.
Trump berulang kali mengancam Iran jika mereka mundur dalam negosiasi, AS tak akan tinggal diam.
"Jika mereka mundur lagi, mereka akan mendapat pukulan sangat keras. Mereka tahu itu, mereka paham itu. Saya tak punya pilihan. Mereka tak boleh memiliki senjata nuklir. Sesederhana itu," ujar dia.
Politikus Partai Republik itu kemudian bercerita mulanya AS memang bersiap meluncurkan serangan masif ke Iran.
Namun Trump mengeklaim Teheran meminta AS menunda serangan demi melanjutkan negosiasi. Klaim Trump itu kemudian dibantah oleh Iran.
"Kami akan melakukan serangan dahsyat, terbesar sejak Perang Dunia II dan mereka menelepon saya dan mengatakan, 'Dengan sangat sopan' saya mohon, bisa kita bicara? Bisa kita bicara?'," klaim Trump.
Dia lalu berujar, "Saya kemudian bilang 'Ya, kita bisa bicara. Ayo selesaikan'. Akhirnya, mari kita selesaikan."
Trump berulang kali mengancam bakal menyerang Iran dengan dalih yang sama. Beberapa ancaman hanya bualan, dan yang lain betul-betul jadi serangan.
Iran tak tinggal diam. Mereka selalu dalam siaga tinggi dan membalas serangan apa pun dari AS.
Di kesempatan itu, Trump juga mengatakan pejabat AS dan Iran terlibat dalam diskusi yang "sangat baik". Dia turut mengakui Teheran enggan mempublikasikan perkembangan soal diskusi itu.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei menegaskan Iran tak terlibat negosiasi apapun dengan AS belakangan ini.
(isa/dna)
Jakarta (ANTARA) - Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia (KPDI) ke-17 yang diselenggarakan Forum Perpustakaan Digital Indonesia (FPDI) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menghasilkan lima rekomendasi strategis untuk memperkuat transformasi perpustakaan digital di era akal imitasi (AI).
Rekomendasi tersebut merupakan hasil pemikiran para pustakawan, akademisi, peneliti, praktisi teknologi informasi, serta berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan arah pengembangan perpustakaan digital Indonesia yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Wakil Ketua FPDI Ida Fajar Priyanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengemukakan, perkembangan AI harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sekaligus memperkuat ekosistem pengetahuan nasional yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.
"Rekomendasi pertama menegaskan bahwa kecerdasan buatan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pengetahuan dan membantu perpustakaan memberikan layanan yang lebih baik, lebih mudah, dan lebih efektif kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan mampu memperluas akses informasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan perpustakaan di berbagai sektor," katanya.
Baca juga: TPBIS jangkau jutaan masyarakat ubah cara pandang soal perpustakaan
Kedua, konferensi merekomendasikan penguatan intellectual humanity sebagai pusat ekosistem literasi informasi agar perkembangan teknologi tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini dinilai penting agar pemanfaatan AI tidak menggeser peran manusia, tetapi menjadi instrumen yang memperkuat kemampuan berpikir kritis, etika, dan tanggung jawab dalam mengelola pengetahuan.
Ketiga, pustakawan didorong membangun berbagai aplikasi berbasis AI yang mampu mendukung pembentukan pengetahuan baru sekaligus melestarikan pengetahuan yang telah ada, maupun yang terus berkembang. Inovasi tersebut diharapkan mampu memperkuat fungsi perpustakaan sebagai pusat pengelolaan pengetahuan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.
Keempat, perpustakaan perlu mengantisipasi perubahan perilaku masyarakat dalam budaya informasi sehingga pemanfaatan teknologi informasi mampu meningkatkan produktivitas dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Transformasi layanan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar perpustakaan tetap relevan sebagai ruang belajar, pusat literasi, sekaligus mitra masyarakat dalam menghadapi perubahan ekosistem informasi.
Rekomendasi kelima menegaskan bahwa transformasi perpustakaan harus memberikan manfaat yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi harus mampu memperluas akses pengetahuan tanpa meninggalkan kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan.
Baca juga: Pemerintah hadirkan perpustakaan kebudayaan hidupkan literasi budaya
"Perpustakaan harus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi informasi, termasuk kecerdasan buatan, agar berdampak pada masyarakat, termasuk kelompok minoritas, penyandang disabilitas, masyarakat yang belum memiliki akses informasi, serta lanjut usia," kata Ida Fajar.
Sementara Ketua FPDI Joko Santoso menegaskan, perkembangan AI harus tetap menempatkan manusia sebagai pusat pengembangan ekosistem informasi sehingga teknologi benar-benar menghadirkan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
"Transformasi perpustakaan digital harus tetap berpusat pada manusia dan tidak boleh hanya berorientasi pada perkembangan teknologi informasi maupun kecerdasan buatan, tetapi harus tetap memberikan manfaat nyata bagi manusia," ucap Joko.
Menurut dia, implementasi AI harus selalu diimbangi dengan nilai-nilai kemanusiaan sehingga teknologi tidak hanya menghasilkan informasi dan rekomendasi, tetapi juga digunakan secara bijaksana, etis, dan bertanggung jawab.
Baca juga: Perpustakaan jadi penjaga informasi kredibel di era akal imitasi
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kuningan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mengutamakan langkah mitigasi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan kesiapsiagaan lintas sektor.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar di Kuningan, Rabu, mengatakan upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan apel gelar pasukan siaga tanggap bencana karhutla 2026 yang melibatkan Polres Kuningan, TNI, BPBD, Perhutani, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), Damkar, relawan, serta instansi terkait lainnya.
Menurut dia, apel siaga menjadi bagian dari upaya menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi potensi karhutla yang meningkat selama musim kemarau.
“Karhutla yang sering terjadi setiap tahun jangan dianggap biasa. Justru ini harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kewaspadaan. Kita tidak boleh menunggu api muncul dan membesar baru bergerak, tetapi harus mengedepankan mitigasi dan kesiapsiagaan,” katanya.
Ia mengatakan Kabupaten Kuningan memiliki kawasan konservasi Gunung Ciremai yang harus dijaga karena memiliki fungsi penting sebagai kawasan resapan air dan habitat berbagai keanekaragaman hayati.
Oleh karena itu, kata dia, penguatan mitigasi menjadi langkah penting agar kerusakan hutan akibat kebakaran dapat dicegah sejak dini.
Dian menuturkan pengendalian karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah, aparat keamanan, pengelola kawasan hutan, relawan, hingga masyarakat.
“Kebakaran hutan bukan tugas satu institusi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Yang paling utama adalah kolaborasi, koordinasi, dan kebersamaan,” katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya para pendaki dan pecinta alam, untuk lebih berhati-hati saat beraktivitas di kawasan Gunung Ciremai, terutama menjelang peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI yang biasanya diikuti peningkatan jumlah pendaki.
“Satu puntung rokok saja bisa menghanguskan ratusan hektare hutan. Pohon yang tumbuh puluhan tahun bisa musnah hanya karena kelalaian sesaat. Karena itu saya mengajak seluruh masyarakat ikut bertanggung jawab menjaga hutan kita,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Kuningan AKBP Bellen Anggara Pratama mengatakan seluruh personel dan peralatan telah disiapkan untuk menghadapi potensi karhutla selama musim kemarau dengan mengedepankan langkah preventif melalui edukasi kepada masyarakat.
“Kami bersama seluruh stakeholder siap melaksanakan pencegahan, pemadaman, hingga penegakan hukum apabila ditemukan unsur pidana dalam kejadian kebakaran hutan dan lahan,” kata dia.
Pewarta: Fathnur Rohman
Editor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat meningkat mendekati 6 persen pada semester II 2026 setelah ekonomi nasional tumbuh 5,29 persen pada triwulan II-2026.
Purbaya mengatakan capaian pertumbuhan 5,29 persen pada periode triwulan II atau April-Juni 2026 merupakan hasil yang cukup baik mengingat kondisi eksternal pada saat itu kurang mendukung, terutama akibat lonjakan harga minyak dunia yang berdampak pada aktivitas ekspor.
"Kalau kita lihat, kita bisa tumbuh 5,29 persen itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu," kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Rabu.
Untuk semester II-2026, Purbaya mengatakan pemerintah mengoptimalkan seluruh mesin pertumbuhan ekonomi agar laju pertumbuhan meningkat.
Menurut dia, sejumlah langkah yang disiapkan antara lain menambah likuiditas di perekonomian dan mendorong penurunan suku bunga deposito.
“Termasuk menekan bunga yang diminta oleh special mission vehicle (SMV), di bawah Kementerian Keuangan untuk turun ke level yang rendah sehingga perbankan bisa menaruh atau memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah,” kata dia.
Terkait kontribusi industri pengolahan yang pangsanya terhadap produk domestik bruto (PDB) menurun, Purbaya menilai kondisi tersebut belum tentu mencerminkan pelemahan sektor manufaktur.
Pemerintah, lanjutnya, akan memanfaatkan berbagai instrumen kebijakan pada semester II-2026 untuk memperkuat pertumbuhan sektor manufaktur, mengingat ia menilai ada potensi pemulihan permintaan global.
Mengenai pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku dan Papua yang tercatat 1,36 persen secara tahunan (yoy), Purbaya mengakui sumber pertumbuhan di kawasan tersebut belum optimal.
Ia mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk merumuskan strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
"Kita akan belajar lebih dalam, dan kita akan memastikan ada mesin pertumbuhan ekonomi yang bisa dihidupkan di sana," ujar Purbaya.
Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu mencatat ekonomi RI pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan II-2025 yang sebesar 51,2 persen, meski melambat dari triwulan I-2026 yang mencapai 5,61 persen.
Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali pertambangan dan penggalian yang terkontraksi sebesar 1,64 persen.
Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah pengadaan listrik dan gas sebesar 10,81 persen; diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,60 persen.
Sementara itu, industri pengolahan yang memiliki peran dominan terhadap perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,52 persen atau turun dari triwulan II-2025 sebesar 5,68 persen.
Secara triwulanan, ekonomi tumbuh 3,73 persen setelah pada triwulan I mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi kumulatif sepanjang semester I-2026 mencapai 5,45 persen.
BPS juga mencatat ekonomi Indonesia selama triwulan II-2026 menunjukkan pertumbuhan positif di seluruh kelompok provinsi.
Kelompok provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara mencatat pertumbuhan (y-on-y) tertinggi sebesar 6,10 persen, diikuti oleh Jawa (5,65 persen), Sulawesi (5,53 persen), dan Sumatera (5,06 persen). Sementara itu, pertumbuhan Kalimantan tercatat sebesar 4,10 persen dan pertumbuhan terendah terjadi di Maluku dan Papua, yaitu sebesar 1,36 persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Purbaya optimistis ekonomi tumbuh ke 6 persen pada semester II 2026
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Karawang (ANTARA) - Polresta Karawang menyiapkan lahan seluas 1 hektare untuk ditanami jagung di sekitar Desa Jatilaksana wilayah selatan Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.
Kasie Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan di Karawang, Rabu menyampaikan pihaknya telah melakukan monitoring pengolahan lahan pertanian yang akan ditanami jagung di Kampung Jati 3, Desa Jatilaksana, Kecamatan Pangkalan, Karawang.
Ia mengatakan, Polri berkomitmen mendukung program swasembada pangan melalui pendampingan kepada para petani dan pengawasan terhadap kesiapan lahan pertanian.
Sinergi antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan kelompok tani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Lahan yang menjadi sasaran monitoring ini seluas sekitar 1 hektare dan merupakan milik warga setempat," katanya.
Kapolsek Pangkalan AKP Iwan Budijanto, menyampaikan kegiatan monitoring di antaranya bertujuan untuk memastikan proses pengolahan lahan berjalan optimal sekaligus menjalin komunikasi dengan para petani agar setiap kendala yang dihadapi dapat segera dikoordinasikan.
Rencana penanaman jagung di lahan tersebut dijadwalkan berlangsung pada periode Agustus hingga November 2026.
"Kami melakukan pengecekan untuk memastikan pengolahan lahan berjalan dengan baik. Monitoring ini juga menjadi sarana mempererat komunikasi dengan para petani agar setiap kendala di lapangan dapat segera dicarikan solusi bersama," katanya.
Program pendampingan ini merupakan wujud kolaborasi antara Polri dan Kelompok Tani Desa Jatilaksana dalam mendukung keberhasilan sektor pertanian.
Kehadiran personel kepolisian diharapkan mampu memberikan motivasi sekaligus memastikan program pemerintah dapat berjalan secara optimal di tingkat desa.
Pewarta: M.Ali Khumaini
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan helikopter pengebom air atau water bombing untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur.
"Sementara kami akan mendukung dengan dua unit ya," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto di Kota Malang, Rabu.
Suharyanto menyampaikan pemadaman kebakaran di kawasan TNBTS sampai saat ini masih terus berlangsung dan dilaksanakan oleh satuan tugas (satgas) darat.
Kebakaran di kawasan Gunung Bromo, terjadi pada Senin (3/8) sekitar pukul 17.00 WIB di area Blok Bantengan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang.
Kemudian, api menjalar hingga ke wilayah Watu Gede yang terletak di Kabupaten Probolinggo.
Dari informasi diterima oleh dia, lokasi kebakaran memiliki medan yang berat sehingga terbilang sulit dijangkau oleh petugas.
Maka dari itu langkah pemadaman api membutuhkan dukungan helikopter pengebom air.
BNPB mengupayakan unit pemadam api dari udara bisa melakukan penanganan kebakaran di kawasan TNBTS hari ini atau maksimal pada Kamis (6/8), sebab helikopter water bombing saat ini juga digunakan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di daerah lain
"Ada beberapa jenis, bisa jenis Mi dan bisa Sikorsky, nanti kami lihat yang tersedia, karena BNPB juga sedang melaksanakan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi, yakni Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan," ujar dia.
Ia menyampaikan pengerahan dua helikopter pengebom air dibarengi dengan proses asesmen di lapangan.
Suharyanto menyampaikan hasil dari asesmen untuk menentukan apakah pengerahan dua helikopter pengebom air itu cukup atau justru memerlukan unit tambahan.
Meski demikian, kata dia, jika berkaca dari kejadian kebakaran yang pernah terjadi di Gunung Bromo pada 2023, dua unit helikopter water bombing sudah cukup dan efektif memadamkan kobaran api.
"Kami juga sudah berkoordinasi dengan BMKG terkait kemungkinan operasi modifikasi cuaca tetapi sampai siang ini masih belum ada pertumbuhan awan hujan, sehingga dalam beberapa hari untuk operasi modifikasi cuaca belum bisa diselenggarakan," ucap dia.
Baca juga: Karhutla di Gunung Bromo belum padam dengan luas lahan terbakar 10 ha
Baca juga: Kebakaran hutan lindung Gunung Soputan meluas capai 300 hektare
Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
PBB (ANTARA) - Memperingatkan bahwa Gaza masih tidak aman untuk warga sipil, Badan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (4/8) mengatakan mitra-mitra mereka melaporkan serangan Israel terhadap sekolah-sekolah bagi warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan mitra-mitranya melaporkan bahwa seorang siswa kelas enam terkena tembakan dan terluka pada Selasa, saat berada di dalam tenda ruang kelas di Gaza City. Anak itu kemudian dibawa ke rumah sakit.
OCHA mengatakan bahwa pada Senin (3/8), di Beit Lahia, pasukan Israel dilaporkan merobohkan rumah-rumah, serta sekolah terakhir yang tersisa di kompleks yang sebelumnya memiliki empat sekolah.
Kantor tersebut menyatakan bahwa pasukan Israel bergerak maju ke kawasan itu, menghancurkan tenda-tenda yang menjadi tempat berlindung bagi hampir 12 keluarga di halaman sekolah, dan memasang penanda yang mengindikasikan perluasan lebih lanjut di wilayah yang diberlakukan pembatasan akses oleh otoritas Israel.
Menyusul insiden itu, para mitra kemanusiaan segera memobilisasi bantuan bagi para pengungsi.
Di Tepi Barat, OCHA menyatakan bahwa pada Selasa, otoritas Israel merobohkan sebagian bangunan sebuah sekolah di kawasan Masafer Yatta, Hebron selatan, tempat lebih dari 1.000 penduduk Palestina berada di bawah tekanan untuk meninggalkan tempat tersebut.
Di seluruh Tepi Barat, lebih dari 80 sekolah Palestina saat ini terancam dibongkar atau menerima perintah terkait.
Kantor tersebut menyatakan bahwa sepanjang tahun ini, para mitra yang bergerak di sektor pendidikan telah menjangkau lebih dari 60.000 siswa di Tepi Barat melalui program remedial dan pembelajaran untuk mengejar ketertinggalan.
Selain itu, mereka juga merehabilitasi 30 sekolah, menyediakan langkah-langkah perlindungan bagi lebih dari 2.600 siswa dan tenaga pendidik di wilayah berisiko tinggi, serta menyalurkan bantuan tunai khusus untuk sektor pendidikan, dukungan psikososial, dan bantuan hukum.
Namun, OCHA menyatakan bahwa pendanaan masih sangat minim, dengan baru 10 persen lebih dari dana yang dibutuhkan untuk dukungan pendidikan berhasil diamankan tahun ini.
Pewarta: Xinhua
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di media sosial X menampilkan video yang memperlihatkan sejumlah personel kepolisian duduk di badan jalan di balik pagar pembatas.
Di hadapan mereka tampak kerumunan massa yang terdiri dari mahasiswa beralmamater, peserta berpakaian hitam, serta sejumlah orang yang membawa bendera.
Unggahan tersebut menarasikan bahwa video tersebut merupakan situasi terkini di Jakarta pada 31 Juli 2026.
Unggahan juga menyebut aksi demonstrasi tersebut luput dari pemberitaan televisi. Video tersebut telah ditonton lebih dari 300 ribu kali.
Namun, benarkah video tersebut memperlihatkan situasi demonstrasi di Jakarta pada 31 Juli 2026 yang tidak diliput televisi?

Penjelasan:
Berdasarkan penelusuran menggunakan Google Image, video tersebut identik dengan unggahan di Instagram ini yang menjelaskan bahwa rekaman tersebut merupakan situasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada 12 Juni 2026 sekitar pukul 19.30 WIB.
Pada hari itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama lebih dari 700 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut".
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan, yaitu menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahannya.
Dengan demikian, video yang beredar bukan merupakan rekaman demonstrasi pada 31 Juli 2026, melainkan dokumentasi aksi yang berlangsung pada 12 Juni 2026 dan kembali disebarkan dengan narasi yang keliru.
Terkait narasi bahwa aksi tersebut tidak ditayangkan di televisi, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membatasi media massa untuk meliput maupun memberitakan aksi demonstrasi selama dilakukan sesuai kaidah jurnalistik dan Undang-Undang Pers.
"Dari Kementerian Komunikasi dan Digital, tidak ada kita melakukan pelarangan terhadap media massa untuk melakukan peliputan-peliputan apa pun bentuknya selama dalam kaidah-kaidah jurnalistik dan sesuai dengan koridor Undang-Undang Pers. Jadi itu tidak betul," kata Meutya, dikutip ANTARA.
Dengan demikian, narasi yang menyebut video tersebut merupakan situasi demonstrasi di Jakarta pada 31 Juli 2026 yang luput dari pemberitaan televisi adalah tidak benar.
Video tersebut merupakan rekaman aksi demonstrasi pada 12 Juni 2026 yang disebarkan kembali dengan konteks yang menyesatkan.
Klaim: Video situasi demo 31 Juli 2026 di Jakarta
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Bagikan:
JAKARTA - Kapal berbendera India dihantam dan ditenggelamkan oleh proyektil di lepas pantai Yaman. Insiden terbaru ini kembali menyoroti risiko yang terus mengancam pelayaran di kawasan tersebut.
“Kapal MSV Faize Noore Oliya terkena proyektil di dekat perairan Yaman," ujar Sarbananda Sonowal, Menteri Pelabuhan, Pelayaran, dan Jalur Air India, dalam sebuah di X dilansir dari CNN, Rabu, 5 Agustus.
Ia tidak menyebutkan pihak mana yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.
"India mengecam keras serangan tanpa provokasi terhadap kapal layar bermesin yang tidak memiliki pertahanan ini," tulisnya.
"Keselamatan warga kami adalah prioritas utama, dan saya lega dapat mengabarkan ke-14 pelaut (termasuk 13 warga India) telah berhasil diselamatkan oleh Penjaga Pantai Yaman dan dibawa ke Pelabuhan Mokha,” sambungnya.
Kementerian Luar Negeri India menyebut rentetan insiden serangan terhadap kapal-kapal di kawasan tersebut sebagai hal yang sangat mengkhawatirkan. Pihaknya juga menyerukan diakhirinya penargetan kapal komersial di wilayah tersebut.
Menurut laporan Reuters, Kementerian Transportasi Yaman menuduh kelompok Houthi yang didukung Iran sebagai pelaku serangan tersebut, dengan menggunakan kapal bermuatan bahan peledak. Kantor berita tersebut melaporkan tidak ada komentar dari pihak kelompok Houthi terkait hal ini.
Bulan lalu, kelompok Houthi mengancam akan mengganggu pelayaran melalui Selat Bab al-Mandeb—sebuah titik krusial di ujung selatan Laut Merah—yang memperluas cakupan konflik yang sebelumnya telah menghambat pasokan minyak melalui Selat Hormuz.
India merupakan salah satu penyedia tenaga kerja pelaut niaga terbesar, dengan lebih dari 300.000 pelaut yang bekerja di seluruh dunia.
Banyak di antara mereka bekerja di kapal-kapal yang beroperasi di kawasan rawan konflik tersebut, sehingga mereka sangat rentan saat ketegangan meningkat; tercatat pula adanya sejumlah kasus kematian pelaut India akibat situasi ini.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+
Rabu, 5 Agustus 2026 - 13:06 WIB
Jakarta, VIVA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan gini ratio pada Maret 2026, tercatat sebesar 0,368
Baca Juga
Sebagai informasi, gini ratio memiliki nilai antara 0 hingga 1, dimana jika semakin mendekati 0 maka hal itu menunjukkan distribusi pengeluaran yang semakin merata. Sedangkan jika gini ratio semakin mendekati angka 1, maka hal mencerminkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Karenanya, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud menjelaskan, angka gini ratio sebesar 0,368 per Maret 2026 tersebut, tercatat naik sebesar 0,005 poin dibandingkan dengan periode September 2025 yang sebesar 0,363.
Baca Juga
"Jika dilihat berdasarkan wilayah, tingkat ketimpangan di perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan di pedesaan," kata Edy dalam telekonferensi pers, Rabu, 5 Agustus 2026.
Photo :
Baca Juga
Dia merinci, pada Maret 2026, angka gini ratio di wilayah perkotaan tercatat sebesar 0,387, sedangkan di pedesaan teecata sebesar 0,296.
"Dibandingkan dengan periode September 2025, maka tingkat ketimpangan baik di perkotaan maupun perdesaan mengalami peningkatan," ujarnya.
Sebelumnya, Edy juga telah melaporkan bahwa terdapat 220,23 juta orang usia kerja per Mei 2026, atau meningkat sebanyak 689 ribu orang jika dibandingkan bulan Februari 2026 lalu.
Dia merinci, pada Mei 2026 tercatat bahwa jumlah angkatan kerja mencapai sebanyak 155,41 juta orang, atau meningkat 497 ribu orang. Sementara jumlah yang bukan angkatan kerja tercatat sebanyak 64,82 juta orang, atau meningkat sekitar 191 ribu orang.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Edy menjelaskan, dari jumlah 155,41 juta orang angkatan kerja per Mei 2026 tersebut, sebanyak 148,19 juta orang telah bekerja. Dengan adanya penurunan angka pengangguran mencapai 24 ribu orang dibandingkan posisi Februari 2026, maka angka pengangguran di Indonesia per Mei 2026 menjadi sebanyak 7,22 juta orang.
"Sehingga jika dibandingkan dengan posisi pada bulan Februari 2026 lalu, maka total jumlah penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 522 ribu orang (per Mei 2026)," ujarnya.
VIVA.co.id
5 Agustus 2026