Bangka Barat, Babel (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mentok, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat memberikan pelatihan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) keterampilan memulasarakan jenazah sebagai bekal yang bisa dimanfaatkan setelah selesai menjalani masa hukuman.
"Kegiatan ini merupakan salah satu upaya kita memberikan modal keterampilan agar mereka nanti menjadi orang yang berguna di tengah masyarakat," kata Kepala Rutan Mentok Andri Ferly di Mentok, Selasa.
Menurut dia, pelatihan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama yang telah dilakukan Rutan Mentok bersama Kantor Kemenag Kabupaten Bangka Barat pada awal Oktober 2026.
Sebagai tahap awal, pelatihan dilaksanakan secara berkala oleh petugas penyuluh Kemenag yang diikuti sebanyak 25 orang WBP yang sudah memenuhi syarat.
"Ini merupakan salah satu upaya kita mengembalikan harkat dan martabat para WBP saat mereka telah bebas dari masa hukuman dan kembali hidup di tengah masyarakat, ilmu dan keterampilan yang kita berikan bisa langsung bermanfaat bagi WBP maupun warga sekitar," katanya.
Dengan memiliki keterampilan tersebut, diyakini WBP yang sudah keluar dari rutan akan mampu memperbaiki hidup, kehidupan dan penghidupan untuk memberikan nafkah kepada keluarga.
Dalam pelatihan itu, para WBP didorong untuk terus menggali ilmu yang diberikan petugas penyuluh karena tidak setiap tempat bisa mengajarkan keterampilan itu, bahkan hingga bersertifikat.
"Para peserta juga mendapatkan pengetahuan dan keterampilan bersertifikat bisa digunakan sebagai bekal saat kembali ke masyarakat, ini penting untuk mengembalikan hubungan baik di tengah masyarakat," ujarnya.
Ia berpesan kepada para peserta agar memanfaatkan kesempatan pelatihan sebaik-baiknya karena dengan memiliki keterampilan merawat jenazah maka akan bisa turun langsung di tengah masyarakat yang membutuhkan pemulasaraan jenazah.
"Dengan aktif dalam berbagai kegiatan di kampung maka harkat dan martabat warga yang sudah menjalani masa tahanan akan kembali, saat mereka terlihat memiliki perubahan kemajuan, maka dengan sendirinya akan menerima pengakuan di tengah masyarakat," katanya.
Menurut dia, pelaku melayani perawatan jenazah di daerah itu tidak banyak sehingga masih memiliki peluang, baik di lingkungan sekitar tempat tinggal maupun peluang mengisi lowongan pekerjaan di rumah sakit.
"Rumah sakit selalu membutuhkan jasa pemulasaraan, kita targetkan nanti seluruh WBP bisa ikut pelatihan ini hingga mahir dan mendapatkan sertifikat dari lembaga terkait," katanya.
Petugas Penyuluh Kemenag Bangka Barat Ahmad Soleh mengatakan hari ini merupakan pembukaan pelatihan dan direncanakan pelatihan akan berlangsung sekali/pekan.
"Pelatihan merawat jenazah ini kita berikan mulai dari materi dasar, pengetahuan terkait hukum Islam, tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani," katanya.
Setelah para peserta mahir, maka akan dilakukan uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat dari Kemenag, dan jika lulus maka akan bisa menjadi bekal setelah keluar.
Ia mengatakan, selama ini sudah ada beberapa kegiatan hasil kerja sama antara Rutan Mentok dengan Kemenag Bangka Barat, antara lain penyediaan khatib untuk salat Jumat, imam tarawih, khatib Idul Fitri dan kegiatan penyuluhan keagamaan lainnya.
"Untuk pelatihan pemulasaraan jenazah ini merupakan hal baru yang diinisiasi Rutan mentok, dan mungkin ini juga yang pertama di rutan dan lapas di Babel. Kegiatan positif seperti ini akan terus kita laksanakan demi kebaikan para warga binaan ke depan," katanya.
Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta
Uploader : Bima Agustian
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Semarang (ANTARA) - Lebih dari 200 pustakawan dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Semarang untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) XXVI Tahun 2026, sebagai forum memperkuat kapasitas dan kompetensi.
Kepala Perpustakaan Nasional Aminudin Aziz di Semarang, Selasa, mengatakan penguatan kapasitas pustakawan harus menjadi perhatian utama karena pustakawan unsur penting dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
Menurut dia, perkembangan teknologi membuat pustakawan tidak bisa terus bertahan pada pekerjaan-pekerjaan teknis yang dapat dikerjakan mesin.
"Pustakawan ini adalah jantungnya. Kita bicara teknologi, fasilitas, segala macam, tetapi kalau manusianya tidak kompeten, tidak memiliki pengetahuan yang cukup, dan berpikirnya hanya urusan yang sangat teknis, bagaimanapun pustakawan akan tertinggal," katanya.
Ia mengatakan pekerjaan teknis, seperti pengolahan dan klasifikasi dapat semakin banyak dibantu mesin.
Oleh karena itu, pustakawan justru harus mengembangkan kemampuan berpikir, mengevaluasi hasil kerja mesin, menciptakan program yang kreatif, serta membantu masyarakat memanfaatkan teknologi dan informasi.
"Bicara tentang kreativitas itu hanya ada di manusia. Mesin tidak bisa membuat kreativitas sendiri tanpa diarahkan oleh manusia," katanya.
Baca juga: Perpusnas: Pustakawan miliki jenama baru pemelajar sepanjang hayat
Ketua Umum IPI Joko Santoso mengatakan rakernas itu menjadi forum memperkuat kapasitas dan kompetensi pustakawan agar mampu menghadapi perkembangan teknologi.
"Termasuk kecerdasan buatan (AI) serta memperluas perannya dalam menggerakkan literasi masyarakat," katanya.
Ia menyebutkan Rakernas IPI berlangsung pada 6-8 Oktober 2026 diikuti lebih dari 200 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Untuk memperkuat kompetensi anggota, rangkaian kegiatan diawali empat lokakarya yang membahas sertifikasi profesi, pemanfaatan Wiata Kinarya, implementasi ISO dalam layanan perpustakaan, serta SKKNI bidang perpustakaan.
Sertifikasi profesi diperlukan untuk mengukur dan memvalidasi kompetensi pustakawan, sedangkan standar ISO dan SKKNI menjadi instrumen untuk memastikan kerja kepustakawanan memiliki ukuran dan standar yang jelas.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpus) Jateng Rahmah Nurhayati menambahkan pustakawan harus terus meningkatkan kapasitas dan profesionalitas.
Menurut dia, organisasi profesi IPI juga harus mampu terlibat dan bersinergi dengan berbagai pihak, sehingga keberadaan pustakawan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
"Pustakawan harus menjadi agen untuk penggerak literasi masyarakat Indonesia," katanya.
Baca juga: Anggota DPR harap sebagian formasi PNS dialokasikan untuk pustakawan
Baca juga: Peran pustakawan penting jaga memori kolektif di tengah arus digital
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:40 WIB
Jakarta, VIVA – Dokumen certificate of attendance yang dikaitkan dengan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Australia menjadi sorotan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga
MK menegaskan dokumen tersebut tidak bisa digunakan sebagai bukti bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Hal itu disampaikan Hakim Mahkamah Konstitusi Asrul Sani saat membacakan pertimbangan dalam perkara yang menguji syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/26).
Baca Juga
“Menurut Mahkamah certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran,” demikian kata Asrul saat membacakan putusan.
MK kemudian membandingkan dokumen tersebut dengan persyaratan yang dijelaskan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk proses penyetaraan ijazah.
Baca Juga
Menurut keterangan kementerian yang dikutip MK, pengajuan surat keterangan penyetaraan ijazah membutuhkan scan ijazah, diploma, sertifikat, atau dokumen hasil belajar sesuai jenjang yang ingin disetarakan. Dokumen juga dapat berupa surat keterangan yang menunjukkan seseorang telah tamat belajar.
Namun, dalam pemeriksaan perkara tersebut, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki bukti kelulusan pendidikan luar negeri setara SMA.
“Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227,” kata dia.
Perkara tersebut diajukan sejumlah pihak yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran ketika maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Mereka terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Permohonan didaftarkan ke MK pada (10/10/26). Sidang perdana kemudian digelar pada 21 September 2026. Dalam persidangan, Denny mempersoalkan dokumen yang digunakan sebagai syarat pencalonan Gibran.
Dia menyebut dokumen yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupa surat keterangan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan, bukan ijazah atau bukti kelulusan.
Halaman Selanjutnya
Menurut Denny, surat tersebut menerangkan Gibran pernah menjalani studi di UTS Insearch, Sydney, Australia..Surat itu menyatakan pendidikan Gibran setara Grade 12 atau kelas 12 SMA dan setara dengan SMK peminatan Akuntansi.
Jakarta, CNBC Indonesia - Koalisi oposisi konservatif Australia mengusulkan pemangkasan besar-besaran jumlah visa sementara dan visa kemanusiaan. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menekan arus migrasi sekaligus memprioritaskan pekerja terampil.
Koalisi Liberal-Nasional menyebut rencana tersebut sebagai "pemangkasan imigrasi terbesar" dalam sejarah Australia. Jika diterapkan, jumlah visa sementara akan dipangkas sebanyak 650.000 dalam empat tahun.
Rencana tersebut juga menargetkan penurunan migrasi bersih dari luar negeri menjadi 100.000 orang per tahun selama dua tahun pertama. Angka tersebut sekitar sepertiga dari tingkat saat ini.
"Apa yang kami usulkan hari ini adalah pemangkasan imigrasi terbesar dalam sejarah negara ini," ujar Pemimpin Oposisi Australia Angus Taylor dalam konferensi pers pada Selasa (6/10/2026).
"Langkah ini akan mengutamakan Australia dan kepentingan nasional kita," lanjutnya.
Taylor mengatakan migrasi bersih dari luar negeri akan dibatasi menjadi 100.000 orang pada tahun pertama dan kedua, sebelum meningkat menjadi 160.000 orang pada tahun keempat. Menurutnya, kebijakan tersebut akan mengurangi tekanan terhadap jalan raya, sekolah, infrastruktur, dan perumahan Australia.
Usulan itu muncul di tengah meningkatnya sentimen anti-imigrasi di Australia. Ini seiring tingginya biaya hidup dan keterbatasan pasokan perumahan.
Koalisi Liberal-Nasional juga menghadapi tekanan dari partai sayap kanan One Nation yang memiliki platform anti-imigrasi. Dalam sejumlah survei terbaru, elektabilitas One Nation bahkan disebut telah melampaui Koalisi.
One Nation sebelumnya berjanji memangkas migrasi sementara sebanyak 750.000 dalam tiga tahun. Dalam rencana Koalisi, kuota visa kemanusiaan akan dipangkas setengah menjadi 10.0000.
Pendaftaran mahasiswa internasional juga akan dibatasi menjadi 240.000. Koalisi turut berencana menghapus program visa lulusan sementara Australia yang selama ini memungkinkan mahasiswa internasional untuk tinggal, belajar, dan bekerja setelah menyelesaikan pendidikan mereka.
Di sisi lain, Koalisi berjanji meningkatkan kuota visa pekerja terampil sementara sebanyak 100.000. Mereka juga akan mempercepat penyelesaian penumpukan permohonan visa bagi pekerja di sektor konstruksi.
"Di bawah pemerintahan Partai Buruh, kami juga melihat adanya pergeseran dari migrasi tenaga kerja terampil menuju migrasi massal. Kami akan membalikkan pergeseran tersebut," kata Taylor.
Rencana oposisi tersebut lebih ketat dibandingkan kebijakan yang diusulkan pemerintah Partai Buruh bulan lalu. Pemerintah sebelumnya menargetkan penurunan migrasi bersih tahunan menjadi 225.000 pada 2028.
Arus migrasi Australia melonjak setelah negara tersebut membuka kembali perbatasannya pada Februari 2022, setelah hampir dua tahun menerapkan pembatasan akibat pandemi Covid-19. Lonjakan tersebut terutama didorong oleh kedatangan mahasiswa internasional, wisatawan backpacker, dan pekerja sementara.
Namun, jumlah migrasi telah menurun dalam dua tahun terakhir. Migrasi bersih dari luar negeri tercatat mencapai 306.000 orang dalam periode satu tahun hingga 30 Juni 2025.
Pemilihan umum Australia berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2028.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sofwan Dedy Ardyanto mengharapkan sistem Satu Data Indonesia (SDI) berpihak pada rakyat.
Dia menilai keberhasilan Satu Data Indonesia harus dapat diukur dari dampaknya terhadap masyarakat.
"Data yang terintegrasi harus mampu memperbaiki akurasi berbagai program pemerintah, terutama bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, hingga pemberdayaan UMKM," ujar Sofwan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Dengan demikian, ia menegaskan sebuah data menuntun kebijakan. Selanjutnya, kebijakan menghadirkan kesejahteraan yang berakar pada martabat manusia.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya tata kelola data nasional yang terintegrasi, akurat, mutakhir, aman, dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diakses dan dibagipakaikan oleh para pemangku kepentingan sesuai ketentuan.
Menurut Sofwan, penguatan tata kelola tersebut membutuhkan kelembagaan yang memiliki kewenangan jelas.
Karena itu, dia mendukung penguatan peran penyelenggara Satu Data Indonesia dalam bentuk badan, lembaga, atau instansi yang bertanggung jawab kepada presiden.
"Lembaga tersebut dinilai penting untuk memastikan fungsi koordinasi, standardisasi, integrasi, dan keamanan data dapat berjalan secara efektif di seluruh tingkatan pemerintahan," tuturnya.
Di sisi lain, ia mengharapkan agar integrasi data nasional tidak mengorbankan hak masyarakat, terutama hak atas perlindungan data pribadi.
Sebab, kata dia, sistem Satu Data Indonesia harus dibangun dengan standar keamanan yang kuat untuk mencegah kebocoran, penyalahgunaan, maupun akses terhadap data masyarakat yang tidak sesuai dengan kewenangan.
"Standardisasi Satu Data Indonesia tidak boleh mengurangi prinsip-prinsip universal hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi serta mewujudkan sistem keamanan data yang terstandar sehingga dapat mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data," kata Sofwan.
Maka dari itu, dia menginginkan pembentukan Satu Data Indonesia nantinya tidak hanya menghasilkan sistem data nasional yang terintegrasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Adapun Rapat Paripurna Ke-9 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia disahkan menjadi Undang-Undang.
"Kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU Satu Data Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, yang kemudian disetujui peserta rapat.
Sebelum RUU itu disetujui, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Sturman Panjaitan mengatakan penyusunan RUU Satu Data Indonesia didasari amanat konstitusi untuk melindungi segenap warga negara Indonesia.
Menurut dia, keakuratan data penting untuk menciptakan keadilan. Baleg DPR RI meyakini data yang berkualitas adalah fondasi kebijakan publik yang tepat, transparan, dan akuntabel.
Baca juga: DPR setujui RUU Satu Data Indonesia disahkan jadi undang-undang
Baca juga: Disetujui DPR, ini poin-poin penting dalam RUU Satu Data Indonesia
Baca juga: Anggota DPR soal RUU SDI disetujui: Cegah kekeliruan data bansos
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Dalam rangka memperingati hari jadi ke-39 Swiss-Belhotel International, berbagai properti Swiss-Belhotel International di seluruh dunia, termasuk Indonesia, secara bersama-sama menyelenggarakan rangkaian kegiatan sosial di berbagai daerah.
Kegiatan ini menjangkau 26 provinsi dan delapan wilayah kepulauan utama, yaitu Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku.
Sebanyak 59 hotel dan dua kantor regional di Jakarta dan Bali turut berpartisipasi dalam total 69 kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
Melibatkan lebih dari 1.100 karyawan sebagai relawan, rangkaian kegiatan ini berfokus pada pemberian perhatian, dukungan, dan kepedulian kepada lebih dari 2.600 anak serta kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Dukungan secara khusus diberikan kepada anak-anak yang tengah berjuang melawan kanker melalui YPKAI dan YKI, individu dengan Down syndrome melalui POTADS, anak-anak dan individu dengan cerebral palsy, serta penyandang disabilitas yang didukung oleh Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) dan Sekolah Luar Biasa.
Dukungan serupa juga disalurkan kepada masyarakat setempat di Kawatuna.
Selain memberikan bantuan berupa dukungan finansial dan kebutuhan dasar, tim hotel juga menyelenggarakan 19 kegiatan edukasi, termasuk lokakarya membuat kue secara kreatif, demonstrasi towel art, serta pengenalan dunia perhotelan melalui kunjungan dan kegiatan hospitality.
Berbagai kegiatan tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman baru sekaligus menginspirasi anak-anak dan generasi muda untuk mengenal lebih dekat dunia perhotelan.
Komitmen terhadap masyarakat juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan lingkungan dan fasilitas publik, seperti aksi bersih-bersih pesisir, renovasi toilet sekolah, serta pemeliharaan tempat ibadah dan fasilitas umum di lingkungan sekitar.
Swiss-Belhotel Pondok Indah secara khusus bekerja sama dengan Parents Association of Down Syndrome Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan inklusif bagi individu dengan Down syndrome.
Melalui kegiatan yang dilaksanakan di 23 panti asuhan, 10 yayasan kesehatan dan lembaga khusus, serta berbagai ruang publik dan fasilitas masyarakat, Swiss-Belhotel International berupaya memberikan dukungan yang bermakna kepada masyarakat di sekitar tempat hotel beroperasi.
Rangkaian kegiatan sosial berskala nasional ini menjadi bagian dari komitmen Swiss-Belhotel International untuk turut mendukung kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan di berbagai destinasi.
Seiring perjalanan Swiss-Belhotel International menuju tahun ke-40, inisiatif ini mencerminkan keyakinan bahwa pertumbuhan bisnis dapat berjalan beriringan dengan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.
Senior Vice President Operations & Development Indonesia Swiss-Belhotel International, Ilkin Ilyaszade, menyampaikan momentum hari jadi ke-39 secara global dan perjalanan lebih dari 30 tahun di Indonesia ini bertepatan dengan peluncuran program SBEC Juniors.
Ia menjelaskan sejalan dengan inisiatif tersebut, fokus tanggung jawab sosial perusahaan pada tahun ini diarahkan untuk mendukung anak-anak di berbagai wilayah Indonesia.
Ilkin menambahkan perayaan ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada masyarakat yang telah menyambut dan mendukung kehadiran.
Pihaknya ingin memastikan pertumbuhan Swiss-Belhotel International senantiasa berjalan beriringan dengan upaya memberikan manfaat nyata serta mendukung perkembangan generasi muda di berbagai daerah.
Sementara itu, Regional Director Human Resources Indonesia Swiss-Belhotel International, Faber Hutagaol, menegaskan komitmen perusahaan tidak hanya menghadirkan layanan perhotelan.
Ia menyadari pentingnya peran perusahaan dalam mendukung kesejahteraan, pertumbuhan, dan pendidikan anak-anak, sekaligus berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan.
Melalui rangkaian kegiatan CSR yang dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia, perusahaan berharap dapat memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi anak-anak, lingkungan, serta masyarakat di sekitar tempat operasional hotel.
Pewarta: Tim Redaksi Antara Bali
Editor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Band legendaris UNGU siap menuntaskan kerinduan para penggemar di Indonesia melalui konser tunggal perdana untuk merayakan tiga dekade perjalanan musikalitas mereka. Bertajuk “Waktu Yang Dinanti: Final Chapter”, pertunjukan ini dijadwalkan menggebrak Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada Jumat (30/10/2026) pukul 19.30 WIB.
Konser ini bakal menghadirkan kolaborasi lintas generasi bersama lima bintang tamu spesial yakni Lesti Kejora, Rossa, Andien, Kiesha Alvaro, dan Zara Leola. Bagi para personel, momentum ini terasa sangat emosional karena untuk pertama kalinya mereka menggelar konser tunggal di "rumah" sendiri dalam skala besar, setelah sebelumnya menggelar konser di Singapura, Malaysia, Hong Kong, hingga Australia.
Bagi UNGU, perayaan 30 tahun ini sebagai salah satu panggung yang paling dinanti-nantikan sepanjang sejarah perjalanan karier mereka. Gitaris UNGU, Enda, secara terbuka mengenang bagaimana band mereka selama ini justru lebih sering mendulang kesuksesan di negeri orang.
Enda bahkan mengakui, mereka tidak pernah merasa berani untuk menggelar konser tunggal di Jakarta lantaran belum pernah mendapat tawaran resmi untuk tampil secara mandiri di ibu kota. Kendati demikian, penantian panjang selama tiga dekade itu akhirnya terbayar lunas ketika kesempatan emas tersebut datang menghampiri.
Dia menyebut konser ini dirancang bukan sekadar untuk menyuguhkan tata panggung yang megah, melainkan untuk menciptakan koor akbar bersama para penonton dari awal hingga akhir acara. “Dari dulu kita selalu konser di luar, kita tidak pernah berani untuk konser di Jakarta karena kita tidak diundang,” ujar Enda saat konferensi pers di CGV FX Sudirman, Jakarta, pada Selasa (6/10/2026).
Ia menambahkan dengan penuh antusiasme, “Semua yang datang insya Allah akan hafal dari lagu pertama sampai lagu 30, sing along semuanya.”
Gelombang euforia yang begitu masif turut dirasakan oleh Cliquers, sebutan bagi para penggemar UNGU. Vokalis UNGU, Pasha, mengungkapkan bahwa rasa cinta para penggemar terbukti nyata dari militansi mereka yang bersiap datang dari berbagai penjuru Nusantara khusus untuk menyaksikan malam bersejarah ini di Jakarta.
Semangat membara itu lantas menjadi bahan bakar bagi para personel untuk mempersiapkan pertunjukan secara totalitas. “Kawan-kawan dari Aceh sampai Papua itu sudah siap-siap untuk hadir. Ada yang lewat laut, ada yang naik bus, ada yang naik motor,” ujar Pasha.
Jakarta -
Menuruti Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mau mengganti nama 'artificial intelligence' (AI) menjadi 'super intelligence' (SI), Elon Musk mengaku akan ganti nama perusahaannya. CEO SpaceX ini menjelaskan hal tersebut melalui sebuah cuitan di X, platform media sosial miliknya.
"Ya, kami akan melakukan perubahan itu," jawabnya kepada seorang pengguna X yang bertanya kepadanya mengenai kemungkinan mengubah nama SpaceXAI menjadi SpaceXSI.
Meski belum ada perubahaan nama di akun SpaceXAI, pengakuan Bos Tesla ini jelas mengejutkan. Musk belum memberikan detail informasi mengenai perubahan nama maupun kapan penyesuaian ini akan dilakukan. Sementara itu, kantor berita Reuters telah menghubungi SpaceXAI, akan tetapi belum ada jawaban.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB bulan lalu, Trump mendorong perubahan nama AI menjadi super intelligence.
"Mulai saat ini, semua dokumen Amerika Serikat -- dan diharapkan juga dokumen dunia -- akan diubah untuk menggunakan istilah 'super' yang jauh lebih akurat, alih-alih 'buatan' (artificial). Jadi, istilahnya adalah kecerdasan super," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Donald Trump menegaskan kembali penolakannya terhadap peraturan baru mengenai teknologi AI, seraya menyampaikan kepada para pemimpin dunia bahwa badan-badan penegak hukum AS akan mengendalikan sektor tersebut jika diperlukan.
"Kami akan memantaunya dengan cermat melalui Departemen Kehakiman," ujar Trump, merujuk pada teknologi AI dan badan penegak hukum utama AS tersebut.
Dalam beberapa pekan terakhir, Trump menepis kekhawatiran mengenai AI. Dia menyatakan bahwa klaim-klaim yang menyeru tentang betapa kelewat cepatnya perkembangan AI hingga potensinya membawa kehancuran bagi umat manusia adalah sebuah 'hoaks'.
"Saya tidak akan menghambat pertumbuhan sesuatu yang akan menjadi lebih besar daripada Revolusi Industri," ujarnya.
Trump pun mengatakan bahwa dokumen pemerintah AS ke depannya akan menggunakan istilah super-intelijen (super intelligence) alih-alih kecerdasan buatan. Demikian melansir Reuters, Selasa (6/10/2026).
(ask/rns)
TAGS
LIHAT LAINNYA
Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:38 WIB
Jakarta, VIVA – Aktivitas perjalanan udara internasional di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menarik. Data Badan Pusat Statistik (BPS), dikutip VIVA Selasa, (06/10/2026), mencatat jumlah penumpang angkutan udara internasional sepanjang 2025 mencapai sekitar 20,5 juta orang. Angka tersebut tumbuh 8,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca Juga
Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu gambaran meningkatnya mobilitas masyarakat melalui jalur udara, termasuk perjalanan yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata. Pergerakan penumpang internasional juga berjalan beriringan dengan semakin besarnya peran sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Berdasarkan publikasi Tourism Satellite Account Indonesia 2023-2025, BPS mencatat sektor pariwisata memberikan kontribusi langsung terhadap perekonomian Indonesia sebesar Rp1.138,90 triliun pada 2025. Nilai tersebut setara dengan 4,78 persen dari perekonomian nasional.
Baca Juga
Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata tidak hanya berkaitan dengan jumlah orang yang melakukan perjalanan. Pergerakan wisatawan juga memiliki kaitan dengan berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, hingga berbagai layanan yang digunakan selama perjalanan.
Penumpang Internasional Kembali Naik pada Agustus 2026
Baca Juga
Perkembangan penerbangan internasional berlanjut pada 2026. BPS mencatat jumlah penumpang angkutan udara ke luar negeri pada Agustus 2026 mencapai 1,9 juta orang.
Jumlah tersebut meningkat 7,25 persen dibandingkan Juli 2026. Kenaikan terjadi ketika jumlah penumpang pada sejumlah moda transportasi lainnya justru mengalami penurunan secara bulanan.
Kenaikan penumpang internasional tersebut juga terlihat di sejumlah bandara utama Indonesia. BPS mencatat penumpang penerbangan internasional di Bandara Juanda Surabaya meningkat 11,10 persen, Soekarno-Hatta Tangerang naik 9,88 persen, Ngurah Rai Denpasar tumbuh 5,60 persen, sedangkan Kualanamu Medan meningkat 4,30 persen dibandingkan Juli 2026.
Kabar mengenai kenaikan penumpang penerbangan internasional ini juga diberitakan SWA pada 4 Oktober 2026. Mengutip data BPS, SWA melaporkan jumlah penumpang internasional pada Agustus 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 7,25 persen secara bulanan.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Namun, angka tersebut perlu dilihat secara lebih utuh. Secara tahunan, penumpang angkutan udara internasional pada Agustus 2026 tercatat turun 0,75 persen dibandingkan Agustus 2025. Sementara secara kumulatif Januari-Agustus 2026, jumlah penumpang internasional turun 0,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Artinya, kenaikan 7,25 persen pada Agustus terutama menunjukkan adanya penguatan aktivitas perjalanan dibandingkan bulan sebelumnya, bukan berarti seluruh periode 2026 sudah mencatat pertumbuhan tahunan.
Halaman Selanjutnya
Pariwisata Jadi Bagian Penting Ekonomi
Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono atau Mas Dar memastikan keterbukaan terhadap temuan faktual Ombudsman Republik Indonesia (RI) terkait penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai masukan penting bagi proses pembenahan program.
Menurutnya, temuan dari lapangan tersebut menjadi dasar bagi BGN untuk mengevaluasi berbagai persoalan sekaligus memperbaiki tata kelola MBG secara menyeluruh karena penyelenggaraan program berskala nasional ini membutuhkan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang kuat.
“Intinya, kami siap mem-follow up (menindaklanjuti). Kami siap untuk semua rekomendasi kalau ada temuan faktual di lapangan, misalnya satu atau dua dapurnya tidak benar, orangnya tidak benar, apapun itu, kami siap untuk menindaklanjuti," ujar Mas Dar di Jakarta, Selasa.
Oleh karena itu, BGN terus membuka ruang bagi berbagai masukan, baik yang datang dari masyarakat maupun lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan.
BGN juga tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG, sehingga pengawasan yang dilakukan Ombudsman memiliki arti penting karena menghasilkan temuan yang berasal dari kondisi faktual. Bagi BGN, fakta di lapangan merupakan salah satu dasar penting dalam menentukan langkah perbaikan.
"Kalau dengan Ombudsman, ini adalah lembaga pemerintah. Temuannya faktual, apakah itu pengaduan, termasuk juga melakukan investigasi. Menurut saya, ini sangat membantu kami," katanya.
Saat ini, BGN juga menerima berbagai pengaduan melalui sejumlah kanal yang mencakup beragam persoalan dalam penyelenggaraan MBG, termasuk yang berkaitan dengan mitra, yayasan, insentif, maupun persoalan lainnya.
"BGN menerima banyak sekali masukan. Kami juga menerima pengaduan melalui email, PO Box, termasuk melalui saluran WhatsApp dan banyak saluran. Banyak persoalan yang masuk, mulai dari terkait mitra, yayasan, insentif, dan lain sebagainya. Yang penting, masukan-masukan ini kami terima," ucap Mas Dar.
Menurutnya, keterbukaan terhadap pengaduan tidak semata-mata bertujuan menyelesaikan persoalan yang muncul satu per satu. Lebih dari itu, setiap temuan perlu dianalisis untuk menemukan akar persoalan dan menghasilkan perbaikan tata kelola yang dapat diterapkan secara lebih luas.
"Kami memang sedang melakukan perbaikan tata kelola. Tata kelola sistemnya, orangnya, pengawasannya, kemudian juga bagaimana kita menindaklanjuti pengaduan. Kita perbaiki semua," tuturnya.
Mas Dar menekankan pentingnya mengolah temuan-temuan Ombudsman menjadi pembelajaran yang dapat memperkuat sistem secara keseluruhan untuk mencegah persoalan serupa terulang kembali.
Melalui pertukaran informasi dan sinergi dengan Ombudsman RI, pengawasan, kajian, serta tindak lanjut atas rekomendasi, BGN berkomitmen memastikan setiap masukan yang bersifat faktual dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan program.
Baca juga: SPPG di Simeulue berhenti beroperasi karena biaya operasional
Baca juga: Kepala BGN minta pemda kontribusi sidak SPPG pastikan keamanan pangan
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.