Krisis Ekonomi Makin Parah, Menteri Minyak Pilih Mundur
calendar_today 06.10.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad mengundurkan diri di tengah memburuknya krisis ekonomi. Kondisi tersebut ditandai anjloknya pendapatan minyak, inflasi tinggi, dan pelemahan tajam mata uang rial.
Melansir The Guardian, Selasa (6/10/2026), Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan telah menerima pengunduran diri Paknejad, yang menyebut alasan pribadi sebagai penyebab keputusannya.
Pengunduran diri itu terjadi beberapa hari setelah muncul tuduhan bahwa lembaga perantara yang digunakan Iran untuk menjual minyak ke luar negeri menunggak hampir US$2 miliar (sekitar Rp35,6 triliun) kepada perusahaan minyak negara National Iranian Oil Company (NIOC).
Krisis ekonomi Iran semakin dalam setelah rial melemah lebih dari 10% dalam sebulan terakhir. Dolar kini diperdagangkan sekitar 269.000 toman, atau 2,69 juta rial, per US$1 dan telah menguat 12% sejak 9 September, sementara inflasi pangan mencapai 130% dan inflasi secara keseluruhan dilaporkan mencapai 85%.
Perekonomian Iran juga mengalami kontraksi sekitar 10% pada tiga bulan pertama tahun ini. Pendapatan minyak yang merosot membuat pasokan devisa semakin terbatas, terutama setelah blokade angkatan laut AS menghambat ekspor minyak yang menjadi sumber utama pendapatan pemerintah.
Tekanan terhadap sektor minyak turut memicu sorotan terhadap dugaan buruknya pengelolaan pendapatan ekspor. Surat kabar Farhikhtegan melaporkan lembaga perantara yang dibentuk pada masa jabatan Paknejad diduga memiliki utang hampir US$2 miliar kepada NIOC, sementara tiga individu yang memperoleh kontrak minyak disebut masing-masing berutang ratusan juta dolar; parlemen Iran kemudian memulai penyelidikan atas dugaan tersebut.
Kondisi ekonomi yang memburuk juga berdampak langsung pada masyarakat. Mohammad Sharifi Moghaddam, Sekretaris Jenderal organisasi Nurses' House, mengatakan, "Para perawat telah menempuh segala cara yang memungkinkan, baik secara logis, hukum, maupun profesional, serta melalui berbagai bentuk protes atau langkah kritis untuk memperjuangkan tuntutan mereka".
Menurut Sharifi Moghaddam, tekanan ekonomi membuat sebagian perawat memilih tidak bekerja karena pendapatan yang diterima dinilai tidak sebanding dengan biaya hidup. Ia menyebut gaji sekitar 25 juta toman atau 250 juta rial hanya membuat para perawat merasa lebih hemat jika tetap di rumah daripada bekerja, sementara laporan mengenai pengunduran diri massal juga muncul dari kalangan guru dan pekerja profesional lainnya.
Pemerintah Iran berupaya meredam tekanan tersebut dengan membekukan harga 12 kebutuhan pokok, termasuk beras, gula, minyak dan deterjen selama enam bulan, serta mempertimbangkan kenaikan upah sektor publik.
Namun, di tengah serangkaian serangan terhadap kapal di sekitar Selat Hormuz dan ketidakpastian ekspor minyak, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus menahan penurunan standar hidup masyarakat.
(tfa/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Kemen PU lindungi Jembatan Kuta Blang Aceh dari daya rusak sungai
calendar_today 06.10.2026 - person - timer ~
Kita tidak hanya memperbaiki, tapi membangun kembali dengan standar yang lebih kuat agar ke depan lebih tahan terhadap bencana
Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat ketahanan Jembatan Krueng Tingkeum Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, Aceh melalui pembangunan proteksi tebing sungai di sekitar jembatan untuk menghindari risiko dari daya rusak sungai.
"Kita tidak hanya memperbaiki, tapi membangun kembali dengan standar yang lebih kuat agar ke depan lebih tahan terhadap bencana,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Selasa.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko gerusan dan menjaga keandalan infrastruktur jembatan dalam menghadapi perubahan kondisi aliran sungai.
Seperti diketahui, jembatan tersebut telah beroperasi penuh sejak 20 September 2026, dan kembali mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan logistik pada koridor lintas timur Aceh–Sumatera Utara.
Proteksi tebing sungai dibangun sepanjang 273 meter di sisi Banda Aceh, dan 463 meter dari sisi Medan. Penanganan tersebut menjadi bagian dari pekerjaan permanen jembatan Krueng Tingkeum untuk menjaga kestabilan tebing sungai dan memberikan perlindungan terhadap area sekitar jembatan dari potensi gerusan aliran sungai.
Kemudian, memiliki panjang 149 meter dan lebar 11 meter. Struktur atas jembatan menggunakan Steel I Girder (SIG) sepanjang 30 meter serta Steel Box Girder (SBG) dengan bentang 57,2 meter dan 50 meter. Pembangunan juga mencakup oprit sisi Banda Aceh sepanjang 150 meter dan sisi Medan sepanjang 400 meter.
Baca juga: Tiga jembatan rusak di Bireuen Aceh selesai ditangani pusat
Baca juga: Menteri PU siap bangun flyover untuk atasi banjir di Aceh Tenggara
Dody menegaskan, penanganan infrastruktur pascabencana dilakukan dengan prinsip build back better, yakni membangun kembali dengan standar lebih kuat agar siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
Sementara itu, Plt Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh, Zulkarnaini mengatakan, pembangunan jembatan serta proteksi sungai merupakan bagian dari penanganan permanen pascabencana pada ruas jalan nasional di wilayah Bireuen dan Aceh Utara.
Secara umum, progress penanganan darurat dan permanen berjalan sesuai rencana, termasuk pekerjaan proteksi sungai. Meski terdapat penyesuaian pada sisi Medan karena kendala sosial terkait pemanfaatan lahan.
"Namun, BPJN Aceh telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Bireuen dan perwakilan masyarakat terdampak untuk memperoleh kesepakatan mengenai pemanfaatan lahan,” kata Zulkarnaini.
Dengan telah beroperasinya jembatan dan diperkuatnya perlindungan tebing sungai, penanganan Krueng Tingkeum tidak hanya untuk memulihkan konektivitas pascabencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap potensi ancaman dari kondisi sungai.
Upaya tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan fungsi jembatan sebagai bagian dari Koridor Lintas Timur Aceh–Sumatera Utara.
"Infrastruktur ini melayani pergerakan masyarakat sekaligus menjadi jalur penting distribusi barang dan logistik antardaerah," ujar Zulkarnaini.
Kementerian PU terus menyelesaikan pekerjaan pendukung di sekitar jembatan serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan seluruh penanganan dapat diselesaikan secara optimal.
Penanganan jembatan Krueng Tingkeum menjadi bagian dari komitmen Kementerian PU untuk membangun infrastruktur yang tidak hanya kembali berfungsi setelah bencana, tetapi juga lebih tangguh menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
Baca juga: PU pulihkan jembatan yang kembali dihantam banjir di Gayo Lues, Aceh
Baca juga: Kementerian PU pulihkan permanen tiga jembatan pascabencana Aceh
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Puncak HSN 2026 Kota Depok akan Hadirkan Gus Kautsar |Republika Online
calendar_today 06.10.2026 - person - timer ~
REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 di Kota Depok akan mencapai puncaknya pada November mendatang.
PCNU Kota Depok juga menyiapkan rangkaian kegiatan yang melibatkan badan otonom, lembaga, serta warga Nahdlatul Ulama.
Ketua Panitia HSN 2026 PCNU Kota Depok, Hakim Muzayyan mengatakan, kehadiran Gus Kautsar menjadi bagian dari ikhtiar panitia menghadirkan suasana peringatan HSN yang selalu semarak tiap tahunnya.
“Tahun lalu hadir Gus Iqdam. Tahun ini, insyaAlloh akan hadir KH Muhammad Al Kautsar dari Kediri. Mudah-mudahan kehadiran beliau bisa menjadi momentum bagi warga NU, khususnya para santri dan generasi muda, untuk semakin mencintai ilmu dan tradisi pesantren,” ujarnya.
Sekretaris PCNU Kota Depok ini menambahkan, puncak kegiatan HSN 2026 dengan menghadirkan Gus Kautsar merupakan kolaborasi antar panitia peringatan HSN di Kota Depok. Kolaborasi itu antara lain Pemkot Depok, Kemenag Depok, Forum Pondok Pesantren (FPP), dan PCNU Kota Depok.
Hakim berharap seluruh elemen NU di Kota Depok tidak hanya mengikuti acara puncak, tetapi juga ikut menyukseskan berbagai kegiatan yang telah disiapkan sejak awal Oktober.
“Kami ingin HSN bukan hanya menjadi acara seremonial. Semangat Hari Santri harus terasa di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan yang melibatkan lembaga dan badan otonom NU,” katanya.
Rangkaian HSN 2026 PCNU Kota Depok diawali dengan Istighotsah PC Muslimat NU dan Sholawat serta Burdah PC Ansor NU pada 1 Oktober 2026.
Sejumlah agenda lain juga disiapkan, di antaranya Pagar Nusa Championship III, Istighotsah Akbar Jatman dan JQH NU, upacara HSN, kegiatan sosial, pelatihan dakwah digital, hingga Musabaqah Hifzul Qur'an, MTQ dan kaligrafi.
Lomba Video
Sementara itu, Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN NU) Kota Depok turut mengambil bagian dengan menggelar Lomba Video Kreatif bertema HSN 2026.
Ketua LTN NU Kota Depok Handy Fernandy mengatakan lomba tersebut menjadi ruang bagi santri, siswa, dan masyarakat untuk mengekspresikan semangat Hari Santri melalui kreativitas digital.
sumber : Antara
Anggota DPR minta sekolah perkuat pengawasan cegah perundungan
calendar_today 06.10.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta sekolah-sekolah di tanah air agar memperkuat pengawasan terhadap aktivitas peserta didik sebagai bagian dari upaya mencegah kekerasan dan perundungan.
Menurut Esti di Jakarta, Selasa, langkah pencegahan harus dilakukan sejak muncul tanda-tanda konflik dan tidak menunggu sampai terjadi korban.
“Ketika terjadi atau anak-anak ngumpul lalu di situ terjadi sedikit keributan, tidak perlu menunggu sampai jatuh korban. Langsung diperingatkan,” kata dia.
Ia menyampaikan pula bahwa pencegahan kekerasan terhadap anak tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada sekolah. Orang tua dan masyarakat, kata dia, juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.
Baca juga: Menteri PPPA dorong dugaan kekerasan pada bocah di Pemalang diusut
Oleh karena itu, menurut Esti, sikap membiarkan atau menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa harus dihentikan.
“Jangan melakukan pembiaran, jangan normalisasi,” ujarnya.
Selain pengawasan, ia pun menilai bahwa edukasi mengenai perundungan, kekerasan, serta konsekuensi hukum perlu diperkuat di lingkungan sekolah. Anak perlu diberikan pemahaman sejak dini mengenai batas-batas perilaku yang tidak dapat dibenarkan dan dampaknya terhadap orang lain.
“Memberikan informasi, memberikan pemahaman di ruang-ruang kelas itu penting. Bahwa ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini akan melanggar hukum,” katanya.
Hal tersebut disampaikan Esti merespons kasus meninggalnya Muhammad Hasbi Al Aqib, siswa kelas II SDN 1 Kebondalem, Pemalang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi korban perundungan dan kekerasan oleh kakak kelasnya.
Baca juga: Penanganan perundungan di Tangsel utamakan kepentingan terbaik anak
Ia meminta kasus tersebut diusut secara transparan dengan tetap mengedepankan prinsip pelindungan anak.
Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi telah mendorong kasus dugaan kekerasan terhadap seorang anak laki-laki berusia tujuh tahun di Pemalang, Jawa Tengah hingga meninggal dunia agar diusut secara menyeluruh berdasarkan hasil pemeriksaan resmi.
"Setiap anak berhak berada di lingkungan yang aman, termasuk ketika berada di sekolah. Kami sangat prihatin atas peristiwa yang terjadi dan mendorong agar proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak," katanya.
Pihaknya menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya korban.
Saat ini Satreskrim Polres Pemalang masih melakukan penyelidikan atas dugaan kekerasan fisik terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia.
Baca juga: Anggota DPR minta sekolah lakukan deteksi dini cegah kekerasan
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kemenag umumkan para kontingen pemenang Perkemahan Pramuka Santri 2026
calendar_today 06.10.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama mengumumkan para kontingen pemenang Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) VI Tahun 2026 yang telah berlangsung sejak 1 hingga 6 Oktober 2025 di Pesantren An-Nur II Al-Murtadlo, Malang, Jawa Timur.
“Kegiatan ini melahirkan semangat. Semarak dan gegap gempita Perkemahan Pramuka Santri Nusantara VI akan kita kenang sepanjang hidup,” ujar Direktur Jenderal Pesantren Kemenag Basnang Said dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Basnang mengatakan Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN) VI Tahun 2026 tidak hanya menjadi ruang pertemuan santri dari berbagai daerah, tetapi juga menjadi ajang untuk mengasah keterampilan, kedisiplinan, kreativitas, dan semangat berkompetisi.
Beragam perlombaan yang diikuti peserta menjadi bagian penting dari proses pembelajaran selama perkemahan. Para santri ditantang menunjukkan kemampuan, kerja sama tim, ketelitian, kreativitas, serta semangat sportivitas.
Basnang berpesan kepada para santri agar memiliki karakter sebagai pemimpin dan jangan remehkan meski itu hanya sebatas ketua regu. Apalagi banyak alumni pesantren yang telah menjadi bagian dalam kepemimpinan bangsa.
Selain itu, ia meminta santri memperkuat kemampuan bahasa asing karena banyak manfaatnya untuk menjelajahi dunia serta bijak dalam bermedia sosial
“Jangan gampang merusak Indonesia dengan provokasi. Jangan mencederai masa depan kalian sebagai santri,” kata dia.
Adapun juaranya yakni:
Defile Barisan
Juara I: Jawa Timur
Juara II: Jawa Barat
Juara III: Daerah Istimewa Yogyakarta
Karnaval Nusantara
Juara I: Jawa Timur
Juara II: Jawa Barat
Juara III: Daerah Istimewa Yogyakarta
Kuliner Nusantara
Juara I: Jawa Barat
Juara II: Daerah Istimewa Yogyakarta
Juara III: Jawa Tengah
Pionering Nusantara
Juara I: Bengkulu
Juara II: Jawa Tengah
Juara III: Sumatera Barat
Teknologi Tepat Guna Putra
Juara I: Jawa Tengah
Juara II: Bali
Juara III: DKI Jakarta
Teknologi Tepat Guna Putri
Juara I: Bali
Juara II: Jawa Timur
Juara III: DKI Jakarta
PPSN Got Talent Putra
Juara I: Jawa Tengah
Juara II: Kalimantan Selatan
Juara III: Sumatera Selatan
PPSN Got Talent Putri
Juara I: Kepulauan Bangka Belitung
Juara II: Jawa Barat
Juara III: Maluku Utara
Yel-Yel Terbaik Putra
Juara I: Jawa Timur
Juara II: Sulawesi Selatan
Juara III: Riau
Yel-Yel Terbaik Putri
Juara I: Jawa Barat
Juara II: Banten
Juara III: DKI Jakarta
Tenda K3 Per-Umpi Putra
Juara I: Nusa Tenggara Barat Umpi 2
Juara II: Sulawesi Selatan Umpi 1
Juara III: Jawa Tengah Umpi 1
Tenda K3 Per-Umpi Putri
Juara I: Jawa Tengah 2
Juara II: Sulawesi Selatan 2
Juara III: Bengkulu 1
Kontingen Terbaik, Teraktif, dan Terfavorit
Kontingen Terbaik: Jawa Tengah
Kontingen Teraktif: Jawa Barat
Kontingen Terfavorit: Kalimantan Utara.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Menperin: Industri TPT-alas kaki prioritas pengembangan di padat karya
calendar_today 06.10.2026 - person - timer ~
Permasalahan mesin-mesin industri tekstil yang sudah tua harus segera ditangani. Tanpa modernisasi, industri kita akan semakin sulit bertahan dan bersaing dengan negara lain, khususnya Tiongkok, yang telah menggunakan teknologi produksi lebih maju
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyatakan, industri padat karya, khususnya tekstil dan produk tekstil (TPT), kulit, serta alas kaki, menjadi sektor prioritas dan andalan untuk dikembangkan dalam jangka panjang.
Menurut Menperin di Jakarta, Selasa, industri padat karya tidak hanya berkontribusi terhadap PDB dan ekspor manufaktur, tetapi juga memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja. Khusus industri TPT, jumlah tenaga kerja ditargetkan meningkat dari 3,95 juta orang pada 2026 menjadi 4,07 juta orang pada 2029.
Pihaknya, kata dia, terus memperkuat daya saing industri manufaktur nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT) dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai tambah, ekspor, investasi, serta penyerapan tenaga kerja.
Untuk mencapai target tersebut, PDB nasional diproyeksikan meningkat Rp7.674 triliun selama periode 2026-2029, dari Rp23.312 triliun pada 2025 menjadi Rp30.986 triliun pada 2029.
Sektor IKFT ditargetkan tumbuh 7,85 persen pada 2029, dengan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai 4,35 persen dan kontribusi ekspor sebesar 18,66 persen.
Kinerja sektor IKFT juga menunjukkan potensi pertumbuhan, pada triwulan II 2026, industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh 6,36 persen, sedangkan industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki tumbuh 11,30 persen. Nilai ekspor IKFT sepanjang Januari-Juli 2026 mencapai 34,2 miliar dolar AS, melampaui nilai impor sebesar 32,75 miliar dolar AS.
Untuk mendukung pengembangan sektor tersebut, Kemenperin mengoptimalkan program restrukturisasi mesin dan peralatan industri TPT, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), penguatan akses pembiayaan, serta perlindungan pasar domestik.
Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk menjawab tantangan industri, mulai dari persaingan produk impor, biaya produksi, hingga kondisi permesinan industri TPT yang rata-rata telah berusia lebih dari 20 tahun.
“Permasalahan mesin-mesin industri tekstil yang sudah tua harus segera ditangani. Tanpa modernisasi, industri kita akan semakin sulit bertahan dan bersaing dengan negara lain, khususnya Tiongkok, yang telah menggunakan teknologi produksi lebih maju,” ujar Menperin.
Menperin menjelaskan, percepatan modernisasi tersebut sejalan dengan arahan Presiden untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri nasional. Namun, pelaksanaannya perlu dilakukan secara terencana agar tidak mengganggu keberlangsungan produksi dan penyerapan tenaga kerja.
Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Taufiek Bawazier menambahkan Indonesia memiliki keunggulan dalam industri serat rayon yang berpotensi menjadi salah satu kekuatan industri tekstil nasional.
Selain penguatan industri padat karya, Kemenperin mengupayakan optimalisasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk menjaga efisiensi biaya produksi dan daya saing industri.
Penguatan kebijakan tersebut mencakup kepastian harga, jaminan volume, kontinuitas pasokan, dan ketersediaan infrastruktur distribusi gas.
Berdasarkan evaluasi 2026, sejumlah industri dilaporkan baru menerima sekitar 60-70 persen dari alokasi gas yang ditetapkan.
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menekankan pentingnya perumusan langkah strategis dan target yang terukur hingga 2029, terutama dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku dan energi industri.
“Perlu dirumuskan secara konkret langkah dan target hingga tahun 2029, termasuk berapa persen kebutuhan bahan baku yang harus dapat dipenuhi oleh perusahaan maupun dari pasokan dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan HGBT dan penguatan bahan baku dapat memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan daya saing industri,” ujarnya.
Di sisi lain, Kemenperin turut memperkuat industri farmasi, khususnya industri obat tradisional dan obat bahan alam (OBA), melalui peningkatan pemanfaatan bahan baku lokal, standardisasi, serta penguatan riset dan inovasi.
Pengembangan produk herbal dan fitofarmaka berbasis sumber daya alam Indonesia diharapkan meningkatkan nilai tambah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Kemenperin berkomitmen memperkuat daya saing dan meningkatkan kontribusi sektor IKFT terhadap perekonomian nasional, sekaligus mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Baca juga: Menperin bidik industri pengolahan rumput laut jadi nomor satu global
Baca juga: Menperin dorong penataan kebijakan impor yang berpihak ke industri
Baca juga: Menperin tekankan peran sebagai akselerator pertumbuhan industri
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
MK Nyatakan Tak Temukan Bukti Ijazah Setara SMA Gibran: Tak Ada Bukti Ijazah Setara SMA
calendar_today 06.10.2026 - person - timer ~
Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:47 WIB
Jakarta, VIVA –Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah setingkat SMA dalam sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Selasa (6/10/2026) malam.
Baca Juga
Hakim MK Arsul Sani menjelaskan, certificate of attendance yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan (suket) pendidikan Gibran tidak membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menamatkan pendidikan setara SMA di luar negeri.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Menurut Arsul, tidak terdapat dokumen lain yang menunjukkan Gibran telah menyelesaikan pendidikan SMA atau jenjang yang setara di luar negeri.
Baca Juga
"Certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket nomor 9149/D.D1/KS/2019, sama sekali menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan," ujar Arsul.
Berdasarkan bukti yang terungkap selama persidangan, MK juga tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah setingkat SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan Wakil Presiden.
Baca Juga
"Berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan tamat paling rendah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliya, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat," kata Arsul dalam sidang putusan.
Sidang gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran telah berlangsung sejak Senin (21/9). Dalam sidang pendahuluan, para pemohon menyampaikan alasan permohonan sekaligus petitum yang diajukan.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Para pemohon menilai Gibran tidak memenuhi ketentuan berupa bukti kelulusan SMA atau sederajat. Mereka juga mempersoalkan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19/2023.
Ketentuan tersebut dinilai membuat bakal calon presiden dan wakil presiden tidak wajib menyerahkan bukti kelulusan SMA atau sederajat dari luar negeri apabila telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
MK Bongkar Status Certificate of Attendance Gibran: Bukan Bukti Kelulusan
Dokumen certificate of attendance yang dikaitkan dengan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Australia jadi sorotan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
VIVA.co.id
6 Oktober 2026
Strategi Pertamina Prioritaskan Aspek Keselamatan dan Kesejahteraan Crew Lapangan
calendar_today 06.10.2026 - person - timer ~
Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:47 WIB
Jakarta VIVA – Pertamina melalui PT Pertamina Marine Solutions (PMSol) menegaskan, pemenuhan berbagai aspek dari mulai keselamatan kerja hingga pemenuhan insentif bagi para pekerja, merupakan hal yang harus diperhatikan perusahaan.
Baca Juga
Karenanya, Direktur Utama PMSol, Joko Pramono menekankan, pihaknya akan terus berperan aktif dalam mengomunikasikan berbagai masukan dari crew dan Tenaga Alih Daya (TAD) kepada pihak user, agar kebutuhan operasional di lapangan dapat menjadi perhatian bersama.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Keselamatan dan kesejahteraan crew maupun TAD merupakan bagian penting dalam memastikan pekerjaan dapat berjalan dengan baik," kata Joko dalam keterangannya, Selasa (6/10/2026).
Baca Juga
"Kami akan terus menyampaikan dan mengomunikasikan berbagai kebutuhan yang disampaikan di lapangan kepada user, sehingga aspek perlindungan, kesejahteraan, dan kebutuhan pekerja dapat terus diperhatikan bersama," ujarnya.
Hal itu disampaikannya usai kunjungan kerja Dewan Komisaris, Direksi, dan manajemen PMSol ke Port Cilacap Area 70 serta kantor cabang Pertamina Trans Kontinental (PTK) Cilacap.
Baca Juga
Joko mengatakan, kunjungan ini menjadi bagian dari upaya PMSol untuk melihat secara langsung kondisi operasional, sekaligus mendengarkan berbagai aspirasi dari crew kapal dan TAD yang mendukung kegiatan operasional di lapangan.
Kunjungan kerja tersebut terbagi dalam dua agenda utama, yakni kunjungan ke kapal dan pertemuan di kantor cabang PTK Cilacap. Pada agenda di kapal, jajaran PMSol mengunjungi HT Transko Murai dan berdialog langsung dengan sejumlah crew yang bertugas pada berbagai jenis small craft, termasuk kapal RIB, AHTS, dan Harbour Tug.
Dalam pertemuan tersebut, crew menyampaikan sejumlah perhatian terkait aspek alat pelindung diri (APD), termasuk kebutuhan dukungan bagi crew yang menjalankan pekerjaan dalam durasi panjang dan berada cukup jauh dari daratan.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Selain aspek keselamatan kerja, crew juga menyampaikan aspirasi terkait insentif yang mempertimbangkan karakteristik dan tantangan pekerjaan di lapangan.
Sementara pada agenda di kantor cabang PTK Cilacap, diskusi bersama Tenaga Alih Daya (TAD) turut membahas sejumlah hal yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja. Antara lain kontrak kerja, kepesertaan BPJS, premi asuransi, hingga kebutuhan revitalisasi sejumlah sarana dan prasarana kapal.
Halaman Selanjutnya
"Perhatian terhadap APD juga sejalan dengan concern HSSE Holding untuk memastikan tersedianya standar APD yang layak bagi crew yang bekerja di area dengan tingkat risiko tinggi," kata Joko.
Gubernur Sumut gandeng kejati cegah penyimpangan anggaran sekolah
calendar_today 06.10.2026 - person - timer ~
Medan, Sumatera Utara (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut guna mencegah penyimpangan anggaran penyelenggaraan pendidikan sekolah.
"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersama Kejaksaan Tinggi Sumut memperkuat pendampingan bagi sekolah," ucap Bobby saat sosialisasi program Kejati Sumut "Jaksa Sahabat Pendidik" di Kantor Gubernur Sumut, Selasa.
Ia mengatakan Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, Kejati Sumut, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sumut meneken nota kesepahaman (MoU) guna memberikan rasa aman kepala sekolah dan guru menjalankan tugasnya.
Program itu merupakan inisiasi Kejati Sumut melalui program "Jaksa Sahabat Pendidik" yang memberikan pendampingan kepada para kepala sekolah.
Kemudian, kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pengguna anggaran (PA) dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya pengelolaan anggaran.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan akibat banyaknya pengaduan yang diterima oleh Kejati Sumut atas pengelolaan anggaran sekolah dan gangguan dari pihak luar terhadap sekolah.
"Ini inisiasi yang sangat luar biasa. Memberikan rasa aman, membuat kepala sekolah, dan guru lebih tenang. Mencegah terjadinya penyimpangan anggaran sekolah, karena kita ingin pendidikan terus meningkat tata kelolanya," kata Bobby.
Ia mengungkapkan, tidak sedikit organisasi atau perorangan yang tidak bertanggung jawab memberikan ancaman atas pengelolaan anggaran kepada para kepala sekolah, KPA hingga PA di Sumut.
"Kalau sekelas Gubernur yang nakut-nakuti itu levelnya tingkat provinsi, nasional dan internasional. Bupati, tambah levelnya tingkat kabupaten nakut-nakuti, kecamatan tambah level kecamatan. Sekolah tambah lagi levelnya desa, bahkan RT. Kami berharap ini bisa kita tangani bersama," ujar Bobby.
Sementara, Kepala Kejati Sumut Muhibuddin mengatakan pendidikan tidak hanya menjadi proses transformasi ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter agar memiliki nilai yang lebih baik.
Karena itu, lanjut dia, program "Jaksa Sahabat Pendidik" tidak hanya memberikan pendampingan dalam penyelenggaraan anggaran sekolah, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola pendidikan.
"Sahabat itu, mengingatkan saat sahabatnya salah, mendukung saat sahabatnya benar. Ini upaya kita membenahi penyelenggaraan pendidikan, sehingga bisa lebih meningkat lagi," katanya.
Selain penandatanganan nota kesepahaman, lanjut dia, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga meluncurkan hotline pengaduan (08116884660).
"Melalui layanan ini, masyarakat, guru, dan kepala sekolah bisa melaporkan berbagai tindakan melawan hukum, seperti penyalahgunaan wewenang, suap, pungutan liar, dan dugaan korupsi," ucap Muhibuddin.
Baca juga: Gubernur Sumut apresiasi peran Abpednas sentuh masyarakat desa
Baca juga: Gubernur Bobby puji kafilah Sumut tembus lima besar MTQ nasional
Pewarta: Muhammad Said
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Erick Thohir Senang Indonesia Lampaui Target, Cabor Gagal Siap-siap Mandiri
calendar_today 06.10.2026 - person - timer ~
Jakarta -
Menpora Erick Thohir senang kontingen Indonesia melampaui target medali emas di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Cabang gagal siap-siap mandiri.
Kontingen Merah-Putih menyelesaikan perjuangan di multievent empat tahunan terbesar di Asia dengan torehan lima medali emas.
Kepingan itu berasal dari bulutangkis dua medali emas dari beregu putra dan ganda putra atas nama Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, angkat besi persembahan Rahmat Erwin Abdullah kelas 75kg putra, panjat tebing melalui Desak Made Rita Kusuma Dewi nomor speed putri, dan panahan cabang compound persembahan Nurisa Dian Ashrifah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Erick bangga sebab catatan emas itu diukir oleh cabang-cabang olahraga Olimpiade. Bagaimana pun, kerja keras harus terus dilanjutkan menatap multievent selanjutnya. Terlebih, ke depan ada SEA Games 2027 dan Olimpiade Los Angeles 2028.
"Ya, melebihi target. Dan saya senang medali-medali itu dikumpulkan dari cabang-cabang Olimpiade. Ada panahan, ada bulutangkis, angkat besi, lalu panjat tebing," kata Erick saat ditemui di kawasan Jakarta Utara, Selasa (6/10/2026).
"Nah, ini yang kita minggu depan, saya sudah minta mulai refocusing buat Pelatnas SEA Games 2027 dan Olimpiade. Kita mulai sekarang. Karena sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) kami mau ada Pelatnas jangka panjang, jadi kita sudah mulai lagi," ujarnya.
Terhadap cabang-cabang yang tidak memenuhi target, Erick Thohir menegaskan akan melakukan evaluasi termasuk memberikan punishment.
"Sama, ada rewards dan punishment. Karena sekarang semua anggaran itu spesifik sesuai dengan targetnya seperti apa," kata Erick.
"Padel kemarin mandiri. Jadi ya kalau memang yang janji (target) ya kita janjikan juga mandiri," lanjutnya.
Saat ditanya lebih lanjut, apakah cabor tak sesuai target akan di-mandiri-kan? Soal itu, Erick tak menjawab secara gamblang.
"Ya enggak, yang berjanji, tidak menepatinya, kita juga menjanjikan untuk mandiri. Itu punishment-nya? Ya enggak seperti itu, kita beri kesempatan," ucap Erick Thohir.
(mcy/rin)