Tim Ekspedisi Patriot Unhas petakan potensi masyarakat Fakfak - ANTARA News Papua Tengah
calendar_today 05.08.2026 - person - timer ~
Makassar (ANTARA) - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Universitas Hasanuddin awali kegiatan ekspedisi dengan memetakan potensi dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
Ketua TEP Unhas Abdullah Sanusi PhD dalam keterangannya di Makassar, Selasa, mengatakan pengabdian yang dilakukan para patriot tidak berangkat dari asumsi.
Menurut dia, pendekatan tersebut merupakan bagian penting untuk memastikan setiap program yang dijalankan memiliki dasar yang kuat, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu memberikan dampak yang berkelanjutan.
"Para patriot akan terlebih dahulu memahami kondisi masyarakat dan potensi yang ada. Kami ingin memastikan setiap program yang dilakukan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan manfaat," jelas Abdullah.
Direktur Kemitraan Strategis Unhas ini menjelaskan berbagai aspek yang akan menjadi perhatian meliputi potensi ekonomi masyarakat, komoditas unggulan daerah, pendidikan, kesehatan, penguatan kelembagaan ekonomi, pemanfaatan teknologi tepat guna, hingga peningkatan akses pasar.
Seluruh rekomendasi akan disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat selama masa penugasan.
Pendekatan ini sejalan dengan tujuan Program Tim Ekspedisi Patriot 2026 yang diinisiasi Kementerian Transmigrasi, yakni mendorong perguruan tinggi berkontribusi dalam transformasi kawasan transmigrasi.
Bagi Unhas, ekspedisi ini juga menjadi ruang belajar yang mempertemukan pengetahuan akademik dengan pengalaman dan kearifan lokal masyarakat. Proses tersebut akan memperkaya perspektif para patriot dalam merancang solusi pembangunan.
"Ekspedisi ini bukan hanya tentang apa yang bisa dibawa dari kampus ke masyarakat. Para patriot juga akan belajar dari pengetahuan, pengalaman, dan potensi yang dimiliki masyarakat Fakfak," tambah Abdullah.
Bupati Fakfak Samaun Dahlan, berharap kehadiran para patriot dapat membantu pemerintah mengidentifikasi potensi sekaligus berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat.
"Pemerintah daerah tentu akan mendukung agar program yang dijalankan dapat berjalan baik dan memberikan manfaat bagi kampung serta masyarakat," jelas Samaun.
Sebanyak 120 anggota Tim Ekspedisi Patriot Universitas Hasanuddin yang terbagi dalam 20 tim tiba di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, pada Minggu (2/8).
Setelah tiba di Fakfak, para patriot langsung mengikuti agenda koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Fakfak dan Tim Ekspedisi Patriot Universitas Padjadjaran (Unpad). Pertemuan tersebut membahas kesiapan pelaksanaan apel penyambutan sekaligus sinkronisasi awal program dengan pemerintah daerah.
Selanjutnya, para patriot mengikuti apel penyambutan yang dipimpin Bupati Fakfak bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Patriot Unhas petakan potensi masyarakat Papua Barat
Pewarta: Abdul Kadir
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Mayat Tanpa Kaki di Depok Sempat Dikira Sampah dan Dibakar Warga
calendar_today 05.08.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNN Indonesia --
Polisi mengungkap mayat yang ditemukan di dalam karung beras dengan kondisi tanpa kaki di sebuah lahan di Pancoran Mas, Kota Depok sempat dikira sampah dan hendak dibakar oleh warga.
Karung yang diduga berisi sampah itu pertama kali ditemukan saksi Herni (H) pada Jumat (24/7) lalu dan memberitahukan temuan itu kepada adiknya, Muhammad Rizkywan (MR). Lalu, pada Selasa (4/8), Herni meminta adiknya untuk membakar karung yang dianggap berisi sampah itu.
"Setelah itu saksi 1 memberitahukan kepada saksi 2 yang merupakan adiknya untuk membakar karung tersebut yang dikira merupakan sampah. Pada sore harinya pada pukul 15.30 WIB saksi 2 membakar karung yang dikira sampah tersebut," kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama kepada wartawan, Rabu (5/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat karung tersebut terbakar dan meleleh, saksi pun terkejut karena mendapati ada jasad manusia di dalamnya. Melihat hal itu, saksi lantas melaporkannya ke pihak berwajib.
"Saat ditemukan kondisi jasad tangan terikat, dibungkus karung dan plastik hitam. Kepala, kedua tangan dan badan masih ada, kedua kaki tidak ada sampai dengan pangkal paha," ucap Made.
Made menyebut untuk bagian tubuh lainnya tidak ditemukan di lokasi kejadian. Kata dia, pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Disampaikan Made, juga ditemukan ada luka sayatan pada leher korban. Made menyebut jasad tanpa identitas itu telah dibawa ke RS Polri untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
"Dapat kami sampaikan sebagian tubuh dari korban itu tidak ditemukan di TKP, namun kami masih melakukan penyelidikan. Nanti akan dapat kami jawab setelah proses autopsi yang kami lakukan bersama tim dokter forensik di Rumah Sakit Kramat Jati," tutur dia.
Sebelumnya, warga di Pancoran Mas, Kota Depok digegerkan dengan penemuan mayat manusia dengan kondisi tanpa kaki di sebuah lahan kosong, Selasa (4/8). Diduga, jasad tersebut merupakan korban mutilasi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan Polsek Pancoran Mas dan tim Inafis Polres Metro Depok langsung menuju ke lokasi setelah mendapat laporan dari warga. Selanjutnya, jasad tersebut dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan forensik.
(dis/isn)
[Gambas:Video CNN]
BPK Dorong ESG Jadi Fondasi Tata Kelola Pemerintah |Republika Online
calendar_today 05.08.2026 - person - timer ~
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai penguatan tata kelola berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) serta transformasi menuju Government 5.0 menjadi salah satu fondasi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Kedua pendekatan tersebut dinilai dapat memperkuat pengelolaan sumber daya negara sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan yang berorientasi pada masyarakat dan keberlanjutan.
Plt Anggota IV BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan hal tersebut dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Karantina Indonesia (Barantin) Tahun 2025 di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Acara tersebut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, serta Kepala Barantin Abdul Kadir Karding.
Nyoman mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan merupakan instrumen untuk memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. "Karena itu, pemeriksaan tidak hanya berorientasi pada pemberian opini atas laporan keuangan," kata Nyoman.
Menurut dia, hasil pemeriksaan juga diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola keuangan negara dan pembangunan berkelanjutan.
BPK menilai prinsip ESG dapat diterapkan dalam pengelolaan berbagai sumber daya kementerian dan lembaga, mulai dari keuangan negara, sumber daya manusia, aset, hingga kebijakan. "Pengelolaan tersebut perlu diarahkan untuk memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat sekaligus menjaga kepentingan generasi mendatang."
Selain ESG, Nyoman menyoroti pentingnya transformasi menuju Government 5.0. Pendekatan tersebut mengandalkan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, analisis data, dan kolaborasi lintas sektor dengan menempatkan masyarakat, lingkungan, serta keberlanjutan sebagai orientasi utama.
Menurut BPK, kombinasi Government 5.0 dan penerapan prinsip ESG dapat meningkatkan kualitas tata kelola serta pengambilan kebijakan pemerintah.
Meski demikian, Nyoman menyebut masih terdapat sedikitnya enam tantangan dalam mewujudkan Government 5.0. Tantangan tersebut mencakup kematangan transformasi digital yang belum merata, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta kecerdasan buatan, integritas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, serta persoalan keamanan siber dan kolaborasi.
Government 5.0, lanjut Nyoman, membutuhkan pendekatan whole-of-government sehingga transformasi tidak berjalan sendiri-sendiri di masing-masing kementerian dan lembaga.
Dalam kesempatan tersebut, BPK juga menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan empat entitas tahun 2025. Kementerian PKP, Kementerian Kehutanan, Kementerian KKP, dan Barantin memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Nyoman mengingatkan, opini WTP bukan tujuan akhir pengelolaan keuangan negara. Opini tersebut perlu menjadi fondasi untuk terus memperbaiki kelemahan sehingga tata kelola pemerintahan semakin efisien, efektif, dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
BPK juga mengelompokkan temuan pemeriksaan pada empat entitas tersebut ke dalam tiga isu strategis utama. Pertama, kelemahan pengendalian dalam pengelolaan pendapatan, kas, belanja, hibah, perjalanan dinas, tunjangan, dan proses pembayaran.
Kedua, kelemahan penatausahaan aset yang mencakup pencatatan belum akurat, status hukum aset yang belum jelas, pemanfaatan aset yang belum optimal, hingga aset yang sudah tidak digunakan tetapi masih tercatat dalam administrasi.
Ketiga, ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan kontrak, pengelolaan hibah, pembayaran pekerjaan, serta administrasi penerimaan negara.
Atas temuan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi kepada masing-masing entitas. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat mendorong perbaikan sistem, memperkuat pengendalian internal, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset negara, serta membangun kepatuhan secara berkelanjutan.
Nyoman berharap sinergi antara BPK dengan kementerian dan lembaga terus diperkuat sehingga hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi instrumen untuk mempertahankan opini laporan keuangan, tetapi juga mendorong tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin baik.
Raisa ungkap tantangan yang dihadapi pada “Hikayat Srikandi” - ANTARA News Gorontalo
calendar_today 05.08.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Penyanyi Raisa mengaku menghadapi tantangan saat memerankan tokoh Srikandi dalam Pagelaran Sabang Merauke bertajuk "Hikayat Srikandi Nusantara".
Menurut Raisa, tantangan terbesar adalah memerankan karakter Srikandi yang sangat berbeda dengan kepribadiannya.
"Aku merasa yang paling susah adalah memerankan karakter Srikandi itu benar-benar 180 derajat berbeda dari karakter Raisa yang asli. Jadi hari pertama tuh Raisa stop klemar-klemer," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan selama proses pendalaman karakter terus mengingatkan dirinya untuk tampil lebih tegas dan meninggalkan sifat "klemar-klemer" agar dapat memerankan sosok ksatria dengan meyakinkan.
"Yang paling menantang itu justru pemahaman aku terhadap karakternya, terus memisahkan karakter aku yang asli dengan karakter Srikandi," katanya.
Selain mendalami karakter, Raisa juga mengaku menghadapi tantangan dalam mempelajari koreografi dan dialog.
"Latihan koreografi paling susah buat aku karena aku lumayan kaku. Tapi untungnya Srikandi itu memang ksatria, jadi dia ada kaku-kakunya," ujarnya.
Dari sisi musik, Raisa mengaku lebih percaya diri karena lagu-lagu yang dibawakan telah diaransemen sehingga membuatnya lebih nyaman saat tampil.
Pagelaran Sabang Merauke menghadirkan pertunjukan seni kolosal yang menampilkan keberagaman budaya Indonesia dari Sabang hingga Merauke melalui kisah "Hikayat Srikandi Nusantara".
Pertunjukan tersebut mengangkat perjuangan perempuan dalam cerita rakyat dari berbagai daerah di Indonesia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Raisa ungkap tantangan yang dihadapi pada "Hikayat Srikandi"
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Menaker: Pendaftar program magang nasional tembus 400.000 orang
calendar_today 05.08.2026 - person - timer ~
Makassar (ANTARA) - Program Magang Nasional (MagangHub) yang dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk penempatan mahasiswa kerja magang di perusahaan-perusahaan pada tahap pertama pendaftarnya menembus angka 400.000 orang.
"Alhamdulillah, magang sekarang berproses. Kita sedang seleksi dan oleh perusahaan. Kita baru buka batch (tahap) pertama 50 ribu orang, tapi antusiasme luar biasa, yang daftar itu lebih dari 400 ribu," ucap Menteri Ketenagakerjaan Prof Yassierli di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Sejauh ini, perusahaan-perusahaan sedang melaksanakan seleksi untuk tahap pertama dengan kuota 50.000 orang peserta. Total dari program magang ini dialokasikan sebanyak 150.000 orang disebar di seluruh Indonesia.
"Kita berharap perusahaan bisa mendapatkan kandidat yang sesuai dengan diharapkan, sehingga nanti adik-adik kita peserta magang nanti bisa belajar banyak di perusahaan tersebut," kata mantan Ketua Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) itu.
Oleh karena itu, kata dia, tim Kemenaker terus memonitor program ini, dan pada angkatan kedua akan lebih detail melihat perusahaan mana saja tempat mereka magang termasuk memilih perusahaan tempat magang mereka sesuai program studinya saat di kampus.
Selain program magang, pemerintah juga menyiapkan pelatihan vokasi dengan alokasi 270 ribu peserta bagi lulusan SMA, SMK atau sederajat secara gratis.
Program ini demi meningkatkan kompetensi teknis dan non teknis sebagai bekal keterampilan memadai untuk mereka memudahkan mencari kerja maupun merintis usaha mandiri.
"Sekarang sedang kita data, kurikulumnya sudah siap, instrukturnya sudah siap," kata Komite Audit dan Manajemen Risiko Majelis Wali Amanat ITB itu.
Ia menjelaskan, pelatihan vokasi tersebut merupakan kegiatan belajar guna meningkatkan, mengembangkan keahlian dan keterampilan agar siap bekerja baik dalam dunia industri dan berwirausaha.
"Kita sudah melatih 70 ribu, dan kita akan tambahkan 270 ribu pelatihan vokasi di 43 balai yang ada di Kemenaker," ujar mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Manusia dan Organisasi Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.
Selain di balai Kemenaker, rencananya sebagai bagian dari bentuk pemerataan program pihaknya juga akan mengalokasikan program tersebut di balai-balai pelatihan lainnya.
"Nanti kita juga akan berikan alokasi untuk balai-balai yang ada di daerah," tutur Guru Besar Fakultas Teknologi Industri ITB ini menuturkan.
Sementara, Koordinator Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pidatonya di Rakornas APINDO menyampaikan, program MagangHub ini harus dimanfaatkan dengan baik, terutama APINDO yang dapat menyerap tenaga kerja.
"Saya minta para pengusaha yang ada di APINDO mengikutkan perusahaannya mendaftar dan menerima peserta magang dari adik-adik kita Generasi Z. Ini kesempatan bagi APINDO menerima magang kerja," paparnya.
Airlangga menjelaskan, bagi peserta yang mengikuti program magang di perusahaan-perusahaan swasta tersebut, tetap mendapatkan uang bersumber dari anggaran negara sehingga pihak perusahaan tidak akan terbebani mengaji mereka.
"Jadi, mahasiswa Gen-Z ini diberi gaji pemerintah selama enam bulan (magang). Bapak/Ibu tidak menanggung apa-apa. Kita minta sesudah enam bulan dilihat bagaimana penerimaannya. Berdasarkan batch (tahap) pertama tahun kemarin, itu 60 persen tenaga kerja terserap, bahkan mereka melanjutkan magang," katanya.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Diskominfo Papua minta warga waspada soal 12 isu hoaks - ANTARA News Papua Tengah
calendar_today 05.08.2026 - person - timer ~
Jayapura (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua mencatat sebanyak 12 hoaks yang berkaitan dengan Papua beredar di ruang digital sepanjang Januari hingga Juli 2026, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap informasi yang belum terverifikasi.
Kepala Diskominfo Papua Jeri Agus Yudianto di Jayapura, Senin, mengatakan penyebaran informasi palsu atau hoaks masih menjadi ancaman serius karena berpotensi menimbulkan keresahan, memecah belah masyarakat, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap informasi resmi pemerintah.
"Sepanjang Januari hingga Juli 2026 kami mencatat terdapat 12 isu hoaks yang berkaitan dengan Papua. Karena itu masyarakat harus lebih bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya," kata Jeri.
Menurut Jeri, sejumlah hoaks yang beredar mencakup isu keamanan, pemerintahan, bantuan sosial, akun media sosial palsu yang mengatasnamakan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, hingga informasi pelayanan publik yang menyesatkan.
"Beberapa isu hoaks yang sempat beredar antara lain informasi mengenai penangkapan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Warga Negara Asing (WNA), rencana pemindahan satu juta warga Israel ke Papua, keberadaan pangkalan militer asing di Papua, undian berhadiah Bank Papua, bantuan melalui aplikasi WhatsApp yang mengatasnamakan Gubernur Papua, bantuan senilai Rp147 miliar, serta informasi palsu mengenai penetapan hari libur khusus untuk menyaksikan Final Piala Dunia 2026," ujarnya.
Oleh sebab itu pihaknya terus memperkuat pemantauan ruang digital, melakukan klarifikasi terhadap informasi yang tidak benar, serta meningkatkan edukasi literasi digital kepada masyarakat agar semakin cerdas dalam memilah informasi.
"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah, media massa yang kredibel, maupun layanan cek fakta sebelum menyebarluaskan informasi," katanya.
Dia menambahkan setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga ruang digital tetap sehat. Biasakan melakukan cek fakta dan menerapkan prinsip saring sebelum sharing agar penyebaran hoaks dapat dihentikan.
"Kami berharap kolaborasi antara pemerintah, media massa, komunitas, tokoh masyarakat, dan seluruh warga dapat menciptakan ruang digital yang sehat, produktif, serta mendukung terwujudnya masyarakat Papua yang kritis dan terlindungi dari ancaman disinformasi," ujar Jeri Agus Yudianto.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Diskominfo: Waspada ada 12 hoaks terkait Papua pada Januari-Juli 2026
Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Menkomdigi: Penurunan akun anak di Indonesia lampaui TikTok Australia - ANTARA News Gorontalo
calendar_today 05.08.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan penurunan sekitar lima juta akun anak di platform digital sebagai implementasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) telah melampaui capaian penurunan akun yang dilakukan TikTok di Australia.
"Bersama platform kita sudah melakukan penurunan lima juta akun (anak). Meskipun lima juta pengguna masih kecil dibandingkan target kita, kalau dalam hitungan dunia, ini sudah mengalahkan yang dilakukan TikTok di Australia," kata Meutya di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, Selasa.
Menurut Meutya, Indonesia menerapkan pendekatan berbeda dalam melindungi anak di ruang digital dibandingkan sejumlah negara, termasuk Australia.
Jika Australia menerapkan pembatasan berdasarkan usia, Indonesia menggunakan pendekatan berbasis tingkat risiko platform sebagaimana diatur dalam PP Tunas.
"Australia misalnya melakukan total ban, kita melakukan penilaian risiko. Jadi yang kita larang untuk usia di bawah 16 tahun adalah akses ke platform berisiko tinggi," ujarnya.
Menurut dia, pendekatan berbasis risiko mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain fitur percakapan (chat), konten yang tidak layak bagi anak, potensi kecanduan, dampak terhadap kesehatan mental, perlindungan data pribadi anak, serta pemanfaatan data anak untuk kepentingan periklanan dan komersialisasi.
Ia mengatakan PP Tunas juga mendorong platform digital menyesuaikan fitur dan layanannya agar tingkat risiko dapat diturunkan.
Sebagai contoh, Roblox menonaktifkan fitur chat bagi pengguna di Indonesia yang berusia di bawah 16 tahun. Fitur tersebut hanya dapat diaktifkan kembali dengan persetujuan orang tua.
Meutya berharap PP Tunas tidak hanya membatasi anak membuat akun pada platform yang tidak sesuai dengan usianya, tetapi juga mendorong penyelenggara platform digital memperkuat perlindungan anak di ruang digital.
"Kita harapkan ke depan bukan hanya larangan bagi anak membuat akun di platform digital, tetapi juga gerakan yang lebih menyeluruh agar platform ikut berubah," katanya.
Namun, Meutya mengakui implementasi PP Tunas masih menghadapi tantangan, terutama dalam penerapan sistem verifikasi usia.
"Tidak semua platform sudah memberikan bukti mereka telah mengadopsi teknologi terbaik untuk verifikasi usia, yang kita yakini mampu diterapkan apabila mereka berinvestasi," ujarnya.
Menurut dia, platform memiliki berbagai pilihan metode verifikasi usia, seperti teknologi pengenalan usia (age inference), verifikasi foto, maupun analisis perilaku pengguna.
Hingga kini, Kemkomdigi telah menerima penilaian mandiri (self-assessment) dari 200 platform dan 79 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Delapan platform di antaranya menyatakan layanannya masuk kategori berisiko tinggi.
Menurut Meutya, mekanisme penilaian mandiri tersebut menjadi langkah awal untuk mendorong transparansi platform terhadap tingkat risiko layanannya sekaligus memperkuat perlindungan anak di ruang digital.
"Jadi ini yang kita harapkan bahwa nantinya ini gerakan seperti rating film. Tidak harus pemerintah yang bilang 'kamu risiko tinggi', mereka mengaku dengan sendirinya," kata Meutya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkomdigi: Penurunan akun anak di Indonesia lampaui TikTok Australia
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Pemkab Kotim mulai gembleng 70 calon Paskibraka
calendar_today 05.08.2026 - person - timer ~
Pemkab Kotim mulai gembleng 70 calon Paskibraka
Rabu, 5 Agustus 2026 07:27 WIB
Asisten I Setda Kotim Waren memasangkan tanda peserta Pusdiklat Paskibraka Kotim 2026, Selasa (4/8/2026). ANTARA/Devita Maulina
Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mulai memusatkan pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) bagi 70 calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2026 untuk menyiapkan petugas upacara HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Pusdiklat ini sebagai upaya menyiapkan pasukan terbaik untuk mengibarkan Sang Merah Putih pada peringatan HUT Ke 81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus membentuk generasi muda berkarakter Pancasila,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kotim Waren di Sampit, Selasa.
Hal ini ia sampaikan saat membuka Pusdiklat Paskibraka Kabupaten Kotim Tahun 2026 yang dilaksanakan di Balai Diklat BPKSDM Kotim, Jalan Tjilik Riwut Kilometer 3 Sampit.
Waren menjelaskan, menjadi anggota Paskibraka bukan sekadar kehormatan, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan disiplin, tanggung jawab dan dedikasi tinggi karena mereka akan menjadi representasi generasi muda yang mencintai bangsa dan negara.
Selama mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan, para peserta akan dibina oleh pelatih profesional dari Kodim 1015/Sampit, Polres Kotim, Brimob Polda Kalimantan Tengah, Yonif 631/Antang, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kotim serta para pembina lainnya.
“Mereka akan dilatih, ditempa dan dibina agar menjadi pasukan yang tangguh, disiplin, bertanggung jawab serta mampu melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Tujuan pelatihan tidak hanya mempersiapkan pelaksanaan upacara pengibaran bendera, tetapi juga membentuk kader pemimpin masa depan yang memiliki karakter Pancasila dan siap menjadi pelopor pembangunan di daerah.
Oleh sebab itu, ia meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kotim terus memberikan perhatian dan pembinaan kepada para anggota Paskibraka, sehingga potensi yang dimiliki para pemuda tersebut dapat terus berkembang setelah masa tugas mereka berakhir.
Baca juga: Warga keluhkan asap pekat mulai selimuti Sampit
Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar mempersiapkan diri secara fisik maupun mental untuk mengikuti setiap tahapan latihan yang memiliki disiplin tinggi.
Menurutnya, kemampuan beradaptasi dengan pola latihan menjadi kunci keberhasilan dalam menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan.
“Pertahankan kemampuan yang sudah dimiliki, tetap tegar mengikuti setiap latihan, serta laksanakan tugas mulia ini dengan penuh tanggung jawab demi memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pesannya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Kesbangpol Kotim Eddy Hidayat Setiadi memaparkan, pemusatan pendidikan dan pelatihan berlangsung mulai 4 hingga 18 Agustus 2026.
Selain pelaksanaan di tingkat kabupaten, Kotim juga mengirimkan lima wakil ke pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya yang berlangsung pada 4-19 Agustus 2026. Lima peserta tersebut terdiri atas tiga putra dan dua putri.
“Tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan ini adalah mempersiapkan calon Paskibraka menjadi pasukan yang tangguh, disiplin, bertanggung jawab, penuh dedikasi dan mampu menjalankan tugas pada upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026,” paparnya.
Sebanyak 70 peserta yang mengikuti pelatihan berasal dari SMA, SMK dan MA negeri maupun swasta se-Kabupaten Kotim, terdiri atas 43 putra dan 27 putri.
Selama menjalani pelatihan, seluruh peserta ditempatkan di asrama Balai Diklat Aparatur BKPSDM yang menerapkan sistem pembinaan bertajuk ‘Desa Bahagia’.
Dalam sistem tersebut, peserta menjalani kehidupan bersama dengan penekanan pada nilai disiplin, gotong royong, kebersamaan, ketakwaan, serta pengamalan Pancasila dalam aktivitas sehari-hari.
Baca juga: DKUKMPP Kotim pastikan akurasi timbangan di pasar dengan uji tera
Lingkungan asrama juga dipimpin melalui struktur layaknya sebuah desa untuk membangun rasa tanggung jawab dan kepemimpinan. Eddy juga menyebutkan, kurikulum pelatihan menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, pelatihan dan pengasuhan.
“Materi yang diberikan meliputi Pancasila dan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, revolusi mental, kepemimpinan, kepribadian, literasi digital, pencegahan kenakalan remaja, perlindungan anak, bahaya narkoba hingga materi kepaskibrakaan,” sebutnya.
Disamping pembelajaran di kelas, peserta juga mendapatkan latihan dasar kepemimpinan, peraturan baris-berbaris (PBB), serta praktik pengibaran dan penurunan bendera.
Materi tersebut disampaikan oleh narasumber dari Pemerintah Kabupaten Kotim, Kesbangpol, Kodim 1015/Sampit, akademisi, praktisi, Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kotim dan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kotim.
Untuk menjaga kondisi fisik peserta selama pelatihan, panitia menyediakan konsumsi dengan standar gizi yang diawasi petugas kesehatan.
Menu harian mencakup susu dan telur sebagai makanan tambahan, sarapan, makan siang, makan malam serta makanan selingan pada pagi, sore dan malam guna memenuhi kebutuhan kalori peserta.
Panitia juga menerapkan tata tertib yang wajib dipatuhi seluruh peserta. Pelanggaran akan dikenai sanksi secara bertahap mulai dari teguran lisan, teguran tertulis hingga pengembalian peserta ke sekolah asal disertai pencabutan hak dan fasilitas apabila melakukan pelanggaran berat.
“Melalui rangkaian pendidikan dan pelatihan ini, kami berharap para calon Paskibraka tidak hanya mampu menjalankan tugas secara sempurna pada HUT Ke 81 RI nanti, tetapi juga tumbuh menjadi generasi muda yang berintegritas, berjiwa kepemimpinan, serta menjadi teladan bagi masyarakat,” demikian Eddy.
Baca juga: Bupati Kotim ajukan perubahan KUA-PPAS 2026
Baca juga: Kapolda Kalteng optimalkan penanganan karhutla di Kotim
Baca juga: Karhutla di Kotim semakin marak, pemadaman tidak bisa langsung tuntas
Pewarta : Devita Maulina
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Mendikdasmen: Pembatasan gawai ciptakan lingkungan sekolah yang aman - ANTARA News Gorontalo
calendar_today 05.08.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan Surat Edaran (SE) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
"Kami sudah menerbitkan Surat Edaran Mendikdasmen tentang pembatasan penggunaan gawai bagi mereka yang berusia di bawah 16 tahun. Itu menjadi bagian dari upaya kami membangun lingkungan fisik sekolah yang aman dan nyaman," kata Mu'ti di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, kebijakan tersebut juga bertujuan menciptakan lingkungan yang aman bagi murid untuk berekspresi dan mengembangkan kreativitas, sekaligus menjamin keamanan spiritual, sosial, dan digital.
Mu'ti mengatakan pemerintah menerapkan pendekatan yang humanis, inklusif, dan partisipatif dalam membangun lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.
"Sehingga sifatnya lebih pada pendekatan yang mengedepankan prinsip-prinsip edukatif dan pedagogis," katanya.
Selain menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, Mu'ti mengatakan pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan juga sejalan dengan upaya perlindungan anak di ruang digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) serta budaya sekolah Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).
Menurut dia, kebijakan tersebut juga bertujuan memberikan dukungan psikologis, mental, dan spiritual agar siswa dapat mengikuti kegiatan belajar secara optimal.
"Ini komitmen kita bersama untuk membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman sebagai bagian dari dukungan secara psikologis, mental, dan spiritual agar anak-anak dapat belajar dengan sebaik-baiknya," kata Mu'ti.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyambut baik kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah yang dinilai sejalan dengan PP Tunas.
Menurut Meutya, pembatasan penggunaan gawai di lingkungan pendidikan menjadi bagian dari strategi nasional dalam melindungi anak di ruang digital.
"Aturan pembatasan penggunaan gadget di lingkungan sekolah semakin melengkapi komitmen pemerintah untuk melindungi anak-anak dari ancaman negatif di ruang digital, terutama konten-konten berbahaya," kata Meutya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mendikdasmen: Pembatasan gawai ciptakan lingkungan sekolah yang aman
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kemendagri godok usulan DAU digunakan bayar gaji PPPK di daerah
calendar_today 05.08.2026 - person - timer ~
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menggodok usulan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu pemerintah daerah yang kesulitan fiskal dalam membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Mungkin salah satu usulnya adalah PPPK itu bisa dibantu diselesaikan melalui DAU. Tetapi, tentu ini belum pasti, dan masih dalam penggodokan formulanya serta menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan," Kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Menurut dia, pihaknya telah menginstuksikan jajarannya agar menyisir kabupaten kota maupun provinsi yang tidak mempunyai ruang fiskal menanggung gaji PPPK di berbagai daerah.
Selain itu, Mendagri Tito Karnavian masih berkoordinasi dengan daerah mana saja yang tidak mampu membayar gaji PPPK, termasuk berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk memverifikasi data maupun kondisi terkini Pemda di daerah.
"Jadi, ini yang sekarang sedang kami godok. Kami dalami data-datanya dari daerah mana saja yang memang kesulitan membayar PPPK," tuturnya merespons pertanyaan wartawan.
Mengenai adanya upaya pemerintah provinsi mengusulkan penambahan DAU secara langsung untuk membayar gaji PPPK yang kini mulai terhambat, kata Bima, itu wajar saja diajukan daerah karena bersifat penting.
Kendati demikian, Pemerintah Pusat masih akan meninjau usulan itu, dengan terlebih dahulu melihat kapasitas fiskal nasional sebelum mengambil keputusan yang tepat.
"Tidak apa-apa (usulan DAU), tapi kita lihat sejauh mana kemampuan fiskal dari APBN kita untuk mengalokasikan itu. Yang penting sekarang dipastikan dulu bahwa memang tidak bisa terbayar," tuturnya menanggapi.
Mantan Wali Kota Bogor ini kembali menekankan, kebijakan efisiensi anggaran harus tetap dijalankan secara berkelanjutan sampai tahun 2027. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus rasional dalam mengelola anggaran pengeluaran daerahnya.
"Prinsip efisiensi ini terus berlanjut. Bahwa alokasi-alokasi yang tidak masuk akal itu harus dihilangkan, itu prinsipnya. Tapi sejauh mana porsi Transfer ke Daerah (TKD) ini tentu masih dirumuskan, dikondisikan dengan Kementerian Keuangan," ucapnya dengan nada tegas.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyatakan, telah mengusulkan alokasi gaji PPPK agar dibayarkan Pemerintah Pusat melalui APBN, dengan alasan keterbatasan kemampuan fiskal.
Ia menilai, sudah seharusnya gaji PPPK anggarannya dialokasikan dari APBN, mengingat ada pemangkasan TKD dari Pemerintah Pusat. Di sisi lain, alokasi komponen gaji PPPK juga dinilai memberatkan postur APBD setelah jumlah PPPK bertambah.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebutkan, terdapat puluhan kabupaten kota di Indonesia dari hasil evaluasi tidak memiliki ruang fiskal yang cukup membiayai gaji PPPK, meski telah dilakukan berbagai cara untuk efisiensi anggaran.
"Kita punya data, ada 79 kabupaten kota di Indonesia yang sudah dilakukan asesmen sedemikian rupa. Efisiensi sudah dilakukan, APBD-nya itu sudah dihitung, namun tetap tidak ada jalan selain dibiayai atau dibantu oleh APBN. Salah satunya bersumber dari DAU, anggaran transfer ke daerah," ungkap dia saat di Makassar.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.