Warta Ekonomi, Jakarta -
Managing Director Development Investment PT Danantara Development Management Fund (DDMF), Rachmat Kaimuddin, mengungkapkan tantangan terbesar pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Indonesia bukan terletak pada ketersediaan sinar matahari maupun teknologi, melainkan kesiapan lahan.
Menurut Rachmat, persoalan lahan menjadi salah satu faktor yang membuat proyek PLTS belum sepenuhnya bankable.
Padahal, PLTS menjadi salah satu proyek strategis yang didorong Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), dengan target kapasitas PLTS mencapai 100 gigawatt (GW) selama masa pemerintahannya.
''Apa yang membuat ini tidak bankable itu biasanya karena dalam preparation-nya kita belum, belum terlalu clear. Jadi, let's think of an example. Kita bilang solar panel ya, PLTS gitu ya. PLTS itu apa sih sebenarnya? Dia itu butuh tanah,'' jabar dia di Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Rachmat mengatakan Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar. Di sisi lain, teknologi PLTS juga dinilai sudah semakin matang dan tidak lagi menjadi kendala utama dalam pengembangannya.
Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih sangat rendah. Kapasitas PLTS yang telah terutilisasi baru sekitar 1,5 GW, jauh di bawah potensi energi surya Indonesia yang mencapai sekitar 3.200 GW.
Rachmat menilai, hal yang perlu dibenahi sejak awal adalah kepastian lahan untuk proyek PLTS. Kejelasan lokasi akan memungkinkan pengembang mengecek potensi radiasi matahari sekaligus menghitung risiko proyek dengan lebih pasti.
''Yang, yang isu terbesarnya itu kan sebenarnya adalah tanahnya. Ya tanahnya, bagaimana caranya kita bisa prep, kita bisa preparasi project-nya tanahnya itu harus jelas dulu gitu. Nah ini yang mungkin dari kami, dari DDMF ke depan kalau misalnya kita ditugaskan ... untuk masuk ke sini ya, itu yang mungkin kita mau bilang. Lahannya seperti apa dulu, mau ditaruh di mana nih, supaya kita bisa cek solar irradiance-nya,'' ujarnya.
Setelah lokasi dan kondisi lahan jelas, menurut Rachmat, risiko proyek akan lebih mudah dihitung. Terlebih, kepastian offtaker listrik sudah tersedia sehingga pemerintah dapat menentukan tahapan persiapan proyek sebelum kemudian diserahkan kepada pihak swasta.
''Begitu kita udah jelas lokasinya di mana, risikonya itu jadi very, very calculable gitu ya, bisa langsung dihitung. Karena offtaker-nya sudah beres dan sebagainya. Jadi role terbesar kami, kami bayangkan ke depan adalah untuk taruh, apa, untuk men-sequence project preparation-nya, yang mana yang sudah memang masih relatively risikonya kami ya, di pemerintah atau quasi government, dan kapan untuk bisa ke swasta,'' sambungnya.
Rachmat mengatakan, setelah tahap persiapan proyek dan kepastian lahan lebih jelas, proyek PLTS selanjutnya dapat ditawarkan melalui mekanisme tender.
''Nah, dan kalau itu sudah lebih clear barulah nanti ke depan kita bisa tender-kan,'' lanjutnya.
Baca Juga: Kejar PLTS 100 GW, Prabowo Hitung Penghematan Rp73,9 Triliun per Tahun
Baca Juga: Prabowo Targetkan Bangun 30 GW PLTS Tahun Ini, 13 GW PLTD Dipensiunkan
Persoalan lahan juga menjadi perhatian PT PLN (Persero) dalam pengembangan PLTS berkapasitas 100 GW. Perseroan menyebut biaya pengadaan lahan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keekonomian proyek sekaligus tarif listrik yang dihasilkan.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan pengembangan PLTS yang dipadukan dengan Battery Energy Storage System (BESS) sangat sensitif terhadap biaya lahan. Perubahan harga tanah dapat langsung memengaruhi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik per kilowatt-hour (kWh).
''Kami mengakui bahwa penggunaan PLTS dengan bess ini itu sangat sensitif sekali dengan lahan. Jadi begitu harga lahan itu per meternya Rp200.000 per meter, itu peningkatan harga listriknya adalah sekitar 1 sen per kWh. Jadi kalau harga lahannya Rp600.000 per meter, itu nambahnya 3 sen per kWh," papar Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (2/7/2026).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.