Pemerintah sendiripun merancang anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2027 sebesar Rp272,95 triliun, naik sekitar 20,1% dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp227,26 triliun.
Dari total tersebut, subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) dan LPG 3 kilogram mencapai Rp142,84 triliun.
Baca Juga: Apa Itu Desil 7 yang Viral di Media Sosial? Begini Cara Cek dan Menentukannya
Di tengah kebutuhan menjaga ketepatan sasaran subsidi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan pembatasan Pertalite masih dalam tahap kajian.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan pembatasan bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10, Bahlil mengatakan pemerintah masih membahas skema tersebut.
“Masih di dalam pembahasan,” katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Menurut Bahlil, kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi seharusnya tidak menikmati BBM bersubsidi. Pemerintah ingin memastikan subsidi energi diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerima.
“Yang sudah kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” tutur Bahlil.
Wacana tersebut mendapat perhatian dari kalangan ekonom karena penggunaan data desil sebagai dasar pemberian subsidi berpotensi menimbulkan persoalan akurasi.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan setidaknya terdapat dua persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah jika desil digunakan sebagai dasar pembatasan subsidi.
Pertama, terdapat perbedaan batas antardesil dan kategorisasi kelompok masyarakat antara Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kedua, Faisal menyoroti definisi dan profil kepemilikan dalam masing-masing kelompok desil yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat.
Baca Juga: Iran Tantang AS Akui Kekalahan, Selat Hormuz Tetap Diblokade Trump Ingatkan Warga Bersiap Harga BBM Melonjak
Menurutnya, persoalan tersebut dapat memunculkan dua jenis kesalahan sasaran, yakni exclusion error ketika masyarakat yang sebenarnya berhak justru kehilangan subsidi, dan inclusion error ketika kelompok yang tidak berhak tetap memperoleh subsidi.
“Karena itu tadi masalah keakurasian dari data dan juga pendefinisian dari sasaran daripada bahan sos yang didefinisikan dalam bentuk desil,” ucap Faisal kepada Akurat.co, Kamis (20/8/2026).