Senin, 7 September 2026 16:12 WIB
Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT I Ketut Gede Ary Sucaya (tengah) memimpin rapat integrasi data Neraca Penatagunaan Tanah Regional NTT di Kupang, Senin (7/9/2026). ANTARA/HO-BPN NTT
Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengintegrasikan data pertanahan untuk menyediakan informasi akurat sebagai dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.
Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT I Ketut Gede Ary Sucaya di Kupang, Senin, mengatakan pelaksanaan rapat integrasi data bertujuan memastikan tersedianya data yang komprehensif sebagai bagian dari penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Regional Provinsi NTT 2026.
“Integrasi berbagai data tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi dan dinamika penggunaan serta pemanfaatan tanah di wilayah Provinsi NTT," ujarnya.
Dengan demikian, menurut dia, hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan di daerah ini.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Integrasi Data Neraca Penatagunaan Tanah Regional Provinsi NTT Tahun 2026, dengan melibatkan peserta yang hadir secara langsung maupun secara daring melalui platform zoom meeting.
Ketut Ary Sucaya menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam proses integrasi data penatagunaan tanah.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun jajaran Kementerian ATR/BPN di daerah, merupakan bagian penting dalam menghasilkan data yang akurat, terpadu, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dia berharap data yang terintegrasi dan berkualitas tersebut tidak hanya menjadi produk administratif, tetapi juga dapat memberikan nilai strategis sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan, penataan ruang, pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta pengambilan kebijakan pembangunan di Provinsi NTT.
“Upaya integrasi data pertanahan ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, selaras dengan kondisi wilayah, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat NTT,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Subdirektorat Penataan dan Koordinasi Sektoral dan Regional Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Donna Savitri turut menyampaikan sejumlah masukan dan arahan konstruktif untuk penyempurnaan hasil pengolahan data.
"Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan data yang telah dihimpun dan diolah dapat ditelaah kembali secara menyeluruh, sehingga berbagai informasi yang masih memerlukan klarifikasi maupun penyesuaian dapat disempurnakan sebelum memasuki tahap ekspose hasil," tuturnya.
Melalui Rapat Integrasi Data Neraca Penatagunaan Tanah Regional Tahun 2026 ini, Kanwil BPN Provinsi NTT terus mendorong penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pengelolaan pertanahan yang semakin terintegrasi.
Rapat tersebut juga diikuti oleh OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT, serta jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan se-Provinsi NTT.
Pewarta : Yoseph Boli Bataona
Editor:
Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Senin, 7 September 2026 16:11 WIB
Kemenkum NTT melaksanakan peningkatan kapasitas dan edukasi hukum bagi para penggerak Posbankum di Kantor Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, NTT. (ANTARA/HO-Kemenkum NTT)
Kupang, NTT (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur memperkuat kapasitas penggerak Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di 18 desa/kelurahan di Kabupaten Kupang untuk meningkatkan akses edukasi dan pendampingan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Kepala Desa/Lurah dan paralegal harus menjadi penggerak Posbankum di wilayahnya masing-masing. Dengan kapasitas yang telah diperoleh melalui pelatihan ini, mereka diharapkan dapat memberikan edukasi, advokasi, dan diseminasi kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum bagi PMI,” kata Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum NTT Hasran Sapawi di Kupang, Senin.
Hasran menyampaikan hal itu dalam kegiatan Pelatihan Kapasitas Penggerak Posbankum untuk Perlindungan PMI Asal NTT yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang.
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan 18 desa/kelurahan dari tiga kecamatan, yakni Amarasi, Amarasi Selatan, dan Amabi Oefeto.
Hasran mengatakan persoalan yang dihadapi PMI dapat bermula sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga ketika kembali ke daerah asal.
Karena itu, keberadaan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan penting sebagai pintu awal masyarakat untuk memperoleh informasi dan pemahaman mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan migrasi tenaga kerja.
“Posbankum menjadi garda terdepan bagi masyarakat. Ketika masyarakat mendapatkan informasi hukum yang benar sejak awal, potensi terjadinya persoalan atau kerentanan hukum dapat diminimalkan, termasuk bagi masyarakat yang hendak menjadi PMI,” ujarnya.
Ia mendorong para penggerak Posbankum tidak hanya menunggu masyarakat datang menyampaikan persoalan hukum, tetapi juga aktif melakukan edukasi dan diseminasi hukum di lingkungan masing-masing.
“Kita ingin para penggerak Posbankum hadir di tengah masyarakat. Edukasi dan advokasi harus dilakukan secara aktif sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta mengetahui ke mana harus mencari bantuan ketika menghadapi persoalan hukum,” katanya.
Menurut dia, penguatan kapasitas penggerak Posbankum pada akhirnya harus bermuara pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Perlindungan terhadap PMI, kata Hasran, tidak hanya berkaitan dengan keberangkatan dan penempatan, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses terhadap informasi dan bantuan hukum ketika menghadapi persoalan.
“Yang kita dorong adalah keadilan dan kemanfaatan yang pasti. Posbankum harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam memastikan calon PMI dan keluarganya memahami hak-hak mereka serta memperoleh perlindungan hukum yang memadai,” katanya.
Pelatihan tersebut merupakan hari ketiga dari rangkaian kegiatan setelah sebelumnya peserta mengikuti pelatihan selama dua hari yang dilaksanakan secara daring.
Pelaksanaan secara tatap muka menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas para penggerak Posbankum dalam memberikan edukasi serta pendampingan hukum, khususnya bagi masyarakat yang akan, sedang, maupun telah bekerja sebagai PMI.
Melalui pelatihan tersebut, Kepala Desa/Lurah dan paralegal diharapkan mampu menjadi penggerak dalam membangun kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat sistem perlindungan PMI berbasis desa dan kelurahan.
Pewarta : Yoseph Boli Bataona
Editor:
Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Senin, 7 September 2026 16:11 WIB
Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Lula Kamal foto bersama dengan yang lain pada kunjungan kerja ke RSUD Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (4/9). ANTARA/HO-BPJS Kesehatan
Yogyakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Lula Kamal melakukan kunjungan kerja ke RSUD Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meninjau secara langsung mutu pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jumat (4/9).
Kunjungan kerja yang didampingi Deputi Direksi Wilayah VI Rahmad Asri Ritonga dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman Wahyudi Putra Pujianto tersebut mencakup peninjauan Gedung Medik Terpadu, poliklinik, hingga bangsal perawatan.
Di sela-sela peninjauan fasilitas kesehatan tersebut, Lula Kamal turut menyapa dan berinteraksi langsung dengan sejumlah peserta JKN yang sedang menjalani pemeriksaan rawat jalan maupun perawatan rawat inap.
Direktur RSUD Wates Eko Budiarto mengapresiasi kunjungan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan sebagai momentum untuk memperkuat komunikasi, membangun sinergi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan kerja ini. Bagi kami, ini menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan membangun sinergi yang lebih baik dengan BPJS Kesehatan, sekaligus bersama-sama melihat apa yang masih dapat kami tingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN,” ujar Eko.
Eko menegaskan komitmen RSUD Wates untuk terus menghadirkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan optimal sesuai dengan kebutuhan para pasien peserta JKN.
“Peserta JKN merupakan bagian penting dari pelayanan kami, karenanya kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan optimal sesuai kebutuhan pasien. Adanya kolaborasi yang semakin kuat bersama BPJS Kesehatan, kami berharap pelayanan kepada masyarakat, khususnya peserta JKN di Kabupaten Kulon Progo, dapat terus ditingkatkan,” lanjutnya.
Sementara itu, Lula Kamal menyampaikan kedatangannya bertujuan untuk menyerap masukan serta tantangan di lapangan demi perbaikan layanan JKN ke depan.
“Melalui kunjungan ini, kami ingin melihat secara langsung bagaimana pelayanan kepada peserta JKN berjalan di fasilitas kesehatan. Kami juga ingin mendengarkan berbagai masukan dan tantangan yang dihadapi rumah sakit agar dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bersama,” ujar Lula.
Ia juga menegaskan BPJS Kesehatan bersama rumah sakit harus terus memperkuat kolaborasi guna menjamin peserta memperoleh pelayanan medis yang cepat, mudah, dan setara.
“Pelayanan kepada peserta JKN bukan hanya mengenai akses, tetapi juga bagaimana peserta mendapatkan pelayanan yang bermutu, mudah, cepat, dan setara, karenanya sinergi antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit sangat penting untuk terus diperkuat,” tutup Lula.
Pewarta : N008
Editor:
Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Jakarta (ANTARA) - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat episode erupsi menerus Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda telah berakhir setelah berlangsung selama 25 jam.
Kepala Badan Geologi Lana Saria dalam laporan evaluasi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang diterima di Jakarta, Senin, menyampaikan episode erupsi menerus yang dimulai sejak Jumat (4/9) pukul 23.07 WIB resmi berakhir pada Minggu (6/9) pukul 00.04 WIB.
"Pasca-berakhirnya episode tersebut, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau bertransisi kembali ke karakteristik erupsi strombolian yang ditandai dengan perekaman tiga kali gempa letusan/erupsi strombolian," kata Lana.
Badan Geologi menginterpretasikan kembalinya erupsi strombolian ini sebagai penanda berakhirnya fase letusan terus menerus berdurasi panjang. Kendati demikian tingkat probabilitas terjadinya letusan susulan pada periode berikutnya dinilai masih tinggi.
Berdasarkan pengamatan instrumental periode 6-7 September 2026, Badan Geologi mencatat tiga kali gempa erupsi, sembilan kali gempa hembusan, 93 kali gempa low frequency, 98 kali gempa hybrid/fase banyak, empat kali gempa tremor menerus, dan satu kali gempa vulkanik dangkal.
Grafik perataan amplitudo RSAM (Real-time Seismic Amplitude Measurement) yang sempat melonjak pada 5 September 2026 kini menunjukkan tren penurunan sejak 6 September 2026.
Sementara itu data deformasi tiltmeter Stasiun Tanjung mencatat indikasi inflasi tipis sejak awal Agustus 2026 dan Stasiun Lava93 menunjukkan pola konstan.
Atas evaluasi menyeluruh tersebut, Badan Geologi masih menetapkan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau berada pada Level III (Siaga).
Menurut Lana, pihaknya merekomendasikan masyarakat, wisatawan, maupun pendaki, untuk tidak mendekati atau beraktivitas dalam radius bahaya tiga kilometer dari kawah aktif guna menghindari ancaman lontaran batu pijar, awan panas, aliran lava, dan hujan abu lebat.
Selain itu warga pesisir Provinsi Banten dan Lampung diimbau tetap tenang, tidak mempercayai isu hoaks terkait potensi tsunami akibat erupsi, serta dianjurkan mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengantisipasi gangguan pernapasan akibat paparan abu vulkanik.
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor : Siri Antoni
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Persiapan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional XXXI Tahun 2026 di Kota Semarang dipastikan sudah matang. Lapangan Pancasila Simpang Lima yang menjadi venue sebagai panggung utama untuk pembukaan, dan kegiatan publik selama perhelatan sudah siapkan semàksimal mungkin.
Wali Kota (Walkot) Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, MTQ Nasional menjadi hajatan bersama yang harus sukses. Oleh karena itu, proses pembuatan venue harus dipastikan sempurna sesuai dengan yang diharapkan.
“MTQ ini adalah hajatan kita bersama. Masyarakat Kota Semarang juga menjadi bagian penting dari keberhasilan penyelenggaraannya,” ujar Agustina, dalam keterangan resmi, Senin (7/9).
Agustina berharap kehadiran kafilah dari seluruh Indonesia menjadi peluang untuk memperkenalkan Semarang. Para tamu maupun peserta diperkirakan tidak hanya datang untuk lomba, tetapi juga berinteraksi dengan warga, mencicipi kuliner, menginap di hotel, dan mengunjungi berbagai destinasi wisata.
“Yang akan datang ke Kota Semarang bukan hanya para peserta atau kafilah. Akan ada tamu dari berbagai daerah dengan latar belakang yang beragam. Mereka akan melihat Kota Semarang, bertemu dengan warga kita, menikmati makanan kita, tinggal di hotel-hotel kita, dan mengunjungi berbagai tempat di kota ini,” ujarnya.
Adapun, dia menekankan, MTQ diharapkan memberi pengalaman yang menarik bagi tamu dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Karena itu warga diajak menyambut dan meramaikan seluruh rangkaian kegiatan.
“Ini kesempatan yang sangat baik untuk menunjukkan wajah Kota Semarang yang sebenarnya. Kota yang ramah, nyaman, toleran, dan terbuka terhadap siapa pun,” ujar Agustina.
Cabang-cabang musabaqah akan digelar di sejumlah lokasi di Semarang sesuai dengan jenis perlombaan. Pemusatan kegiatan masyarakat diarahkan ke Simpang Lima agar lebih mudah dijangkau dan memberi ruang partisipasi yang luas.
Rencananya Presiden Prabowo Subianto akan membuka acara MTQ Nasional XXXI pada 12 September 2026 di Lapangan Pancasila Simpangl Lima Semarang mendatang.
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan pengaturan kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di daerah terdampak abu vulkani erupsi Anak Krakatau.
Kementerian PANRB tidak mengumumkan sampai kapan pemberlakuan WFH bagi para ASN ini, sebab kebijakan pola kerja fleksibelnya diserahkan sepenuhnya kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) alias pimpinan instansi masing-masing.
"Pola kerja ASN dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah atau instansi, termasuk penerapan kerja secara fleksibel seperti bekerja dari rumah (WFH)," dikutip dari postingan instagram Kementerian PANRB, Senin (7/9/2026).
Adapun landasan regulasi pemberlakuan WFH bagi ASN merujuk pada Perpres No. 21/2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN, serta Permen PANRB No. 4/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah.
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi masing-masing dapat menetapkan penerapan kerja fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, karakteristik pekerjaan, kebutuhan pelayanan publik, kondisi tertentu sesuai arahan resmi otoritas kebencanaan.
"Dalam menetapkan pola kerja, keselamatan den kesehatan pegawai menjadi prioritas, dengan tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat," kata Kementerian PANRB dalam unggahan di medsos.
Sebagaimana diketahui, Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada Minggu (6/9/2026) malam.
Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ESDm mencatat erupsi terjadi pada pukul 20.23 WIB.
Berdasarkan informasi aktivitas Gunung Anak Krakatau, tinggi kolom abu akibat erupsi tersebut tidak teramati.
Erupsi terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum mencapai 58 milimeter (mm). Durasi erupsi tercatat sekitar 44 detik.
Saat ini, Gunung Anak Krakatau berada pada Status Level III atau Siaga.
(arj/arj)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNN Indonesia --
Paparan abu vulkanik di sejumlah kawasan menjadi ancaman bagi pengendara sepeda motor, karena dapat mengganggu daya cengkraman ban karena jalan tertutup abu vulkanik hingga mengganggu jarak pandang.
Menurut praktisi keselamatan berkendara dari Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu, abu vulkanik perlu diwaspadai karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan visibilitas membuat permukaan jalan menjadi licin.
"Abu vulkanik yang menutup permukaan jalan dapat bertindak seperti lapisan pasir halus, sehingga grip ban turun drastis dan kendaraan lebih mudah mengalami selip, terutama ketika melakukan pengereman atau menikung," kata Jusri, mengutip Antara, Senin (7/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan sebaran abu vulkanik menurunkan traksi ban ke aspal sehingga rentan tergelincir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jusri juga mengingatkan pengendara terhadap potensi gangguan pada mata. Abu vulkanik yang masuk ke dalam helm dapat mengganggu penglihatan, sementara partikelnya berpotensi terhirup dan mengganggu saluran pernapasan.
Karena itu, Jusri menyarankan pengendara menghindari perjalanan apabila abu sudah cukup tebal hingga mengubah warna atau tekstur permukaan jalan. Pengendara sebaiknya mencari lokasi aman dan menunggu kondisi membaik.
"Dalam kondisi abu vulkanik sedang tebal, keputusan Road Safety yang paling defensif bukan "bagaimana tetap berkendara", tetapi "kapan harus berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan," ujar Jursi.
Namun, apabila perjalanan tidak dapat ditunda, pengendara diminta menerapkan prinsip slow, smooth, straight.
Kecepatan harus dikurangi, menghindari pengereman maupun akselerasi mendadak, serta tidak mengambil sudut kemiringan besar ketika menikung.
Penggunaan masker atau respirator dan pelindung mata yang sesuai juga dianjurkan. Pengendara perlu menjaga jarak lebih jauh karena kendaraan lain dapat melakukan pengereman atau manuver secara tiba-tiba akibat jarak pandang yang terbatas.
(tim/mik)
Senin, 7 September 2026 10:32 WIB
Arsip - Para calon penumpang pesawat sedang mengantre melakukan boarding di ruang keberangkatan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Kamis (27/3/2025). ANTARA/Rangga Musabar
Palu (ANTARA) - Otoritas Bandara Internasional Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) hingga kini masih melakukan penyesuaian rute penerbangan Palu-Jakarta (PLW-CGK) imbas dari erupsi Gunung Anak Krakatau.
"Belum ada konfirmasi AirNav Indonesia. Penerbangan Palu-Jakarta untuk sementara masih dilakukan penyesuaian atau penundaan pemberangkatan," kata Kepala Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu Prasetyohadi dihubungi di Palu, Senin.
Ia menjelaskan Notice to Airmen (Notam) atau pemberitahuan dari otoritas AirNav Indonesia terakhir hingga 09.59 Wita, namun hingga kini belum ada konfirmasi lanjutan dari otoritas terkait.
Sehingga pihaknya masih menunggu perkembangan apakah Notam tersebut masih diperpanjangan atau dicabut.
Menurut dia, abu vulkanik Anak Krakatau mengganggu rute penerbangan Palu-Jakarta, terutama kawasan Bandara Soekarno-Hatta yang menerima dampak erupsi gunung api tersebut.
"Hanya rute PLW-CGK ditunda, sementara rute lain Palu menuju Surabaya, Makassar, Morowali dan Luwuk tetap beroperasi," ujarnya.
Sebelumnya pada Minggu (6/9) informasi diterima pihaknya empat penerbangan terdampak abu vulkanik Anak Krakatau dan dilakukan pembatalan yakni Batik Air BTK 6560 WIII - WAFF, Garuda Indonesia GIA622 WIII - WAFF, Super Air Jet SJV 254 WIII - WAFF, dan Rimbun Air OEY 300 WIII - WAFF.
Pembatalan itu sebagai bentuk respon cepat sesuai standar operasional prosedur (SOP) keselamatan penerbangan.
"Tentunya otoritas bandara tidak ingin mengambil resiko," ucap Prasetyohadi.
Ia meminta para penumpang yang terdampak dari kebijakan gangguan itu terus memantau perkembangan informasi dari masing-masing maskapai maupun Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu.
Ia menambahkan pihaknya terus berkomunikasi dengan otoritas Bandara Soekarno-Hatta guna memperbaharui perkembangan situasi lapangan.
"Kami berharap pengguna jasa transportasi udara memahami situasi ini, terutama penerbangan menuju Jakarta," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bandara Mutiara masih berlakukan penyesuaian penerbangan Palu-Jakarta
Pewarta : Mohamad Ridwan
Editor:
Muhammad Zulfikar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan kiat untuk penanganan abu vulkanik secara aman mengingat sifat abu vulkanik yang berbeda dari abu biasa sehingga perlu penanganan yang berbeda.
"Abu vulkanik mengandung partikel silika yang tajam dan bersifat asam, sehingga bila salah penanganan dapat merusak lantai, kaca, kendaraan, sekaligus membahayakan paru-paru," kata Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi di Jakarta, Senin.
Selama proses penanganan, katanya, perlunya warga atau petugas menggunakan masker N95 atau KN95, kacamata pelindung, sarung tangan, dan pakaian lengan panjang, serta menjauhkan anak-anak, lansia, dan penderita penyakit paru dari area yang dibersihkan karena mereka lebih rentan terhadap dampak paparan abu.
Selain itu, membasahi permukaan tertutup abu dengan menyemprotkan air secara ringan sebelum menyapu atau mengumpulkan abu, karena menyiram air dengan ember justru membuat abu mengeras seperti semen.
Selain itu, lantai dan perabotan sebaiknya dibersihkan menggunakan kain pel basah atau bila memungkinkan menggunakan vacuum cleaner dengan filter HEPA. Abu yang terkumpul sebaiknya dimasukkan ke dalam wadah tertutup, bukan dibuang ke saluran air.
"Dengan langkah yang hati-hati dan perlindungan yang tepat, rumah dapat kembali bersih tanpa menimbulkan risiko kesehatan tambahan bagi penghuninya," kata Imran.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu, ia mengatakan erupsi Anak Krakatau berdampak pada kesehatan, baik terhadap pernapasan, mata, maupun kulit.
Untuk mengurangi dampak-dampak tersebut, dia menyarankan publik untuk tetap di rumah. Apabila ke luar rumah, disarankan memakai masker dan kacamata guna menghindari partikel-partikel dari erupsi tersebut masuk tubuh.
Dia juga mengingatkan warga untuk tidak mengucek mata apabila terkena partikel erupsi dan membersihkan dengan air, atau obat tetes mata, atau ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan.
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) memberikan tanggapan atas isu terkait masker N95 yang disebut efektif untuk menangkal masuknya abu vulkanik ke dalam sistem pernapasan.
“Menggunakan masker jenis apapun pasti mempunyai efek proteksi yang lebih baik dibandingkan tidak menggunakan masker sama sekali,” kata Ketua Pokja Rokok dan anggota Pokja Paru Kerja dan Lingkungan PDPI DR. dr. Feni Fitriani Taufik, Sp.P(K) saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Feni mengatakan masker jenis N95 memiliki proteksi yang paling maksimal karena tidak akan ada kebocoran dari tiap sisi antara masker dengan pipi. Proteksinya akan makin baik apabila disesuaikan dengan aturan.
Meski demikian, bagi sebagian orang penggunaan masker itu mungkin akan menimbulkan sensasi kurang nyaman seakan ada rasa seperti dibekap apabila dipakai dalam kurun waktu yang lama.
Maka dari itu, Staf Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI - RSUP Persahabatan itu menyarankan agar masyarakat memilih jenis masker yang disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing.
“Setiap masker ada kelebihan dan kekurangannya, jadi pilih masker yang sesuai, menggunakan masker jenis apapun tetap lebih melindungi daripada tidak pakai masker sama sekali,” ucap Feni.
Feni juga menekankan bahwa tidak ada makanan atau minuman spesifik yang dapat melindungi paru-paru dari abu vulkanik. Namun, hal terpenting adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat, istirahat yang cukup, memakan makanan bergizi, meminum banyak air putih, tidak merokok atau vaping.
Usahakan tidak banyak beraktivitas di luar rumah, menutup jendela dan pintu rapat-rapat.
Bagi pihak yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan saat ada penyebaran abu, dia menganjurkan untuk tetap memakai masker yang diikuti dengan melindungi mata menggunakan kacamata, langsung mencuci baju yang terkena abu secara terpisah dari pakaian lainnya dan segera mandi untuk membersihkan diri dari abu yang menempel.
Ia menjelaskan abu vulkanik adalah partikel sangat halus dari batuan, mineral, dan kaca vulkanik yang terlontar saat erupsi. Ukurannya sangat kecil yakni PM10 dan PM2.5, sehingga dapat terhirup hingga saluran napas dalam.
Dampaknya pada kesehatan bisa berupa iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Biasanya dapat menyebabkan batuk, bersin dan nyeri tenggorokan.
Abu vulkanik yang masuk dalam paru-paru juga dapat memperberat asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), dan penyakit paru lainnya, menyebabkan bronkitis atau infeksi saluran napas akut.
“Pada pajanan tinggi dan lama dapat mengganggu fungsi paru. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit paru atau jantung lebih berisiko mengalami dampak serius,” katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PDPI tanggapi isu masker N95 yang dinilai efektif tangkal abu vulkanik
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.