Tak sekadar ilmu Pertanahan, Rocky Gerung nilai taruna/i Politeknik Agraria STPN belajar banyak disiplin ilmu

calendar_today 07.09.2026 - person  - timer ~

Yogyakarta (ANTARA) - Pengelolaan pertanahan tidak dapat dipahami hanya melalui aspek teknis dan administrasi pertanahan.

Menurut Rocky Gerung, persoalan tanah berkaitan erat dengan banyak disiplin ilmu, mulai dari hukum, politik, ekonomi, ekologi, hingga psikologi. Hal tersebut membuat Taruna dan Taruni Politeknik Agraria STPN memiliki lingkup belajar yang sangat luas.

“Jadi, Teman-teman yang belajar di sini sebenarnya belajar semua ilmu. Ilmu tentang psikologi, ilmu tentang administrasi, ilmu tentang hukum tata negara, ilmu tentang politik, ilmu tentang global security, ilmu tentang ekologi, ilmu tentang kematian, ilmu tentang cacing. Jadi ini kampus yang paling lengkap sebetulnya,” ujar Rocky Gerung saat mengisi Kuliah Umum di Politeknik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta pada Jumat (4/9/2026).

Rocky Gerung kemudian membandingkan ruang belajar di Politeknik Agraria STPN dengan institusi pendidikan lainnya.

Menurutnya, mahasiswa di institusi tertentu cenderung mendalami disiplin ilmu yang spesifik, sementara taruna dan taruni di Politeknik Agraria STPN dituntut untuk memahami berbagai perspektif karena objek yang dipelajari, yakni tanah, bersinggungan dengan banyak bidang kehidupan.

“Kalau anda ada di Akmil, anda cuma belajar tentang cara mempertahankan negara. Kalau anda ada di UI, Fakultas Ekonomi, anda hanya diajarkan tentang "supply demand" dari tanah. Kalau di Fakultas Teknik, ITB, anda cuma diajarkan untuk melihat struktur tanah secara geologi. Anda ada di IPB, anda cuma diajarkan cara memupuk tanah. Anda ada di sini, anda belajar semua hal, kendati kurikulumnya tidak ada, tapi otomatis anda mesti ambil risiko belajar semua hal,” tutur Rocky Gerung.

Pemahaman dasar terhadap tanah, menurutnya bisa dimulai dari pertanyaan mengenai makna tanah bagi negara, masyarakat, maupun pihak lainnya.

“Keinginan kita untuk kuliah di institut ini adalah untuk memahami tanah itu sebetulnya apa maknanya bagi negara, karena Anda akan mengurus tanah negara, tapi lebih penting melihat kapan dan dengan siapa atau oleh siapa perebutan makna itu diselesaikan,” kata Rocky Gerung.

Akademisi dan filsuf Indonesia ini menjelaskan contoh perbedaan pemaknaan tanah antara negara, masyarakat adat, dan korporasi.

Bagi negara, penguasaan tanah diwujudkan dalam bentuk hukum, sementara bagi masyarakat adat, tanah memiliki hubungan dengan leluhur dan kehidupan yang berlangsung secara turun-temurun. Adapun bagi korporasi, tanah dapat dipandang sebagai komoditas.

Perubahan pemaknaan terhadap tanah juga dapat terjadi seiring perubahan kepentingan dan fungsi suatu wilayah.

Tanah yang awalnya memiliki makna adat dapat berubah menjadi tanah negara dan kemudian menjadi komoditas ketika terdapat kepentingan pembangunan.

“Jadi kita tahu bahwa soal tanah ini adalah soal yang menyebabkan seluruh masalah ini timbul,” ujar Rocky Gerung.

Ia menilai persoalan pertanahan memiliki konsekuensi yang panjang. Oleh karena itu, para calon insan pertanahan perlu memiliki keberanian untuk memahami persoalan tanah secara lebih luas dan tidak berhenti pada aspek teknis.

“Kita berupaya untuk menghindari pertanyaan karena menganggap kesalahan itu selalu bisa dimaafkan, tapi kesalahan dalam mengolah tanah tidak mungkin dimaafkan karena dia akan permanen,” pungkas Rocky Gerung.

Kuliah umum bertema "Tanah, Negara, dan Rakyat: Memaknai Kembali Transformasi Pelayanan Pertamahan dalam Perspektif Kebangsaan" ini, turut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Kuliah umum juga diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran; dan lebih dari 500 Taruna/i Politeknik Agraria STPN. (LS/JR/FA/Rel)

Utang Rp5,2 Miliar Belum Lunas, Eks Pejabat Kemenhub Didakwa Patok Fee 5 Persen

calendar_today 07.09.2026 - person  - timer ~

Saeful Anwar

| 7 September 2026, 16:17 WIB

Utang Rp5,2 Miliar Belum Lunas, Eks Pejabat Kemenhub Didakwa Patok Fee 5 Persen

Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

AKURAT.CO PT KA Properti Manajemen (KAPM) didakwa terlibat dalam pemberian commitment fee sebesar 5 persen dari nilai kontrak proyek kepada pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Permintaan commitment fee tersebut diduga disampaikan mantan Direktur Prasarana DJKA Kemenhub, Harno Trimadi, ketika KAPM tengah menagih pembayaran pekerjaan perbaikan rel senilai Rp5,2 miliar yang belum dilunasi Kementerian Perhubungan.

Fakta tersebut terungkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap KAPM yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

Dalam perkara ini, KAPM berstatus sebagai terdakwa korporasi dan diwakili pengurus perusahaan dalam persidangan. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan mantan Direktur Utama KAPM, Yoseph Ibrahim, yang telah diproses secara terpisah.

Jaksa menguraikan perkara bermula dari pekerjaan perbaikan rel kereta api akibat banjir di Lemah Abang pada 2021. KAPM disebut lebih dahulu menggunakan anggaran perusahaan untuk membiayai pekerjaan senilai Rp5,2 miliar tersebut.

“Namun sampai menjelang tahun 2021 berakhir Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub tidak juga melunasinya,” ungkap jaksa.

Yoseph bersama sejumlah jajarannya kemudian mendatangi Kantor Direktorat Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub pada Desember 2021 untuk menagih pembayaran.

Namun, dalam pertemuan tersebut, Harno disebut justru menginformasikan adanya proyek pekerjaan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera pada tahun anggaran 2022. KAPM disebut akan diberikan kesempatan menggarap proyek tersebut.

“Dengan tujuan agar terdakwa memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan di lingkungan DJKA,” kata jaksa.

Menurut dakwaan, tawaran tersebut disertai permintaan commitment fee.

Harno yang saat itu juga bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) disebut meminta KAPM menyediakan fee sebesar 5 persen dari nilai kontrak agar mendapatkan paket pekerjaan tersebut.

“Dalam pertemuan tersebut, Harno Trimadi menyampaikan adanya commitment fee yang harus dipenuhi oleh terdakwa sebesar 5% dari nilai kontrak pekerjaan supaya terdakwa mendapatkan paket pekerjaan perlintasan sebidang Jawa Sumatera TA 2022,” ucap jaksa KPK.

Baca Juga: Prabowo: Alokasi Anggaran untuk Mitigasi Bencana Harus Kita Tambah secara Signifikan

Prabowo Nilai Respons Pemerintah Tangani Bencana Semakin Cepat

calendar_today 07.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden RI Prabowo Subianto menilai respons pemerintah dalam menangani berbagai bencana alam yang terjadi belakangan ini semakin cepat dan masif dibandingkan dengan penanganan bencana pada tahun-tahun sebelumnya.

Hal itu diungkap Prabowo saat membuka rapat terbatas secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9), untuk membahas penanganan sejumlah bencana.

"Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu. Sekarang pun dibandingkan dengan tahun-tahun yang dulu respons kita sangat cepat," kata Prabowo.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pilihan Redaksi

  • Badan Geologi: Gunung Anak Krakatau Masih Erupsi
  • 6 Gunung Api di Indonesia Berstatus Siaga, Termasuk Anak Krakatau
  • Kemenhaj Minta PPIU Pastikan Keselamatan Jemaah yang Tertahan di Saudi

Prabowo mengatakan pemerintah telah menunjukkan respons yang cukup masif dan cepat dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menurutnya, pemerintah juga berhasil memulihkan kondisi di sejumlah wilayah terdampak dengan mengandalkan kekuatan nasional.

"Kita pulihkan keadaan di Aceh, di Sumbar dengan kekuatan kita sendiri. Menurut saya kita cukup berhasil," ujar Prabowo

Prabowo juga menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di beberapa daerah telah dilakukan secara masif, meskipun masih terdapat sejumlah keterlambatan di beberapa wilayah.

Presiden meminta berbagai kendala dalam penanganan bencana tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi agar pemerintah dapat mengambil langkah antisipatif pada kejadian berikutnya.

"Saya minta pemikiran kita dalam perencanaan kita gunakan prinsip, lebih baik lebih daripada kurang," ucap Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan pemerintah harus meningkatkan kesiapsiagaan mengingat Indonesia berada di kawasan Ring of Fire dan menghadapi berbagai potensi bencana, termasuk gempa bumi, aktivitas gunung api, serta karhutla.

Prabowo juga menyatakan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus ditambah secara signifikan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana di Indonesia.

"Kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan," ucapnya.

Dalam rapat tersebut, Prabowo meminta laporan mengenai perkembangan penanganan gempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, dan karhutla dari sejumlah kementerian, lembaga serta pemerintah daerah.

(antara/har)

Isi kuliah umum di Politeknik Agraria STPN, Rocky Gerung ingin Taruna/i pahami tiga konsep pemaknaan pengelolaan tanah

calendar_today 07.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Pemahaman yang utuh terhadap tanah menjadi bekal penting bagi calon insan pertanahan dalam menjalankan pengelolaan pertanahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam Kuliah Umum Politeknik Agraria STPN yang berlangsung pada Jumat (4/9/2026), akademisi dan filsuf Rocky Gerung mengajak para taruna/i untuk memahami hal mendasar, yakni tanah tidak semata sebagai objek yang dapat dimiliki, tetapi sebagai ruang yang memiliki beragam konsep pemaknaan.

“Bahwa tanah itu dimiliki oleh tiga konsep, bukan dimiliki oleh orang, bukan dimiliki oleh korporasi, bukan dimiliki oleh negara. Tanah dimiliki oleh tiga konsep, konsep turun-temurun, abstrak karena kita enggak tahu sejak kapan dia klaim itu, konsep kedua kegunaan sosial oleh negara, dan konsep ketiga tanah sebagai barang komoditi ada nilai ekonomisnya,” ujar Rocky Gerung di hadapan 500 taruna/i yang juga menjadi calon Wisudawan/Wisudawati Politeknik Agraria STPN.

Tiga perspektif tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat memiliki makna yang berbeda bagi setiap pihak.

Bagi masyarakat adat, tanah memiliki nilai magis karena berkaitan dengan kehidupan dan warisan leluhur. Bagi negara, tanah memiliki fungsi sosial yang diwujudkan melalui pengaturan dan hukum.

Sementara bagi korporasi, tanah dipandang sebagai komoditas yang memiliki nilai bisnis.

Menurut Rocky Gerung, perbedaan pemaknaan tersebut perlu dipahami oleh para taruna dan taruni yang nantinya akan berkecimpung dalam pengelolaan pertanahan.

Dia menilai konflik agraria pada dasarnya bukan sekadar persoalan perebutan bidang tanah, melainkan pertentangan mengenai makna, hak, fungsi, dan tujuan penguasaan tanah.

“Ada konflik agraria, itu konflik pemaknaan, bukan konflik merebutkan tanah. Tanahnya ada di situ juga, enggak mungkin kita merebut tentang tanah, kita merebut terhadap makna tanah itu apa,” tuturnya.

Dalam kuliah umum yang juga dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN dan seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran, Rocky Gerung juga menekankan bahwa usia tanah jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan manusia maupun keberadaan negara.

Oleh karena itu, manusia perlu melihat kembali hubungan antara manusia dan tanah, termasuk mempertanyakan konsep kepemilikan tanah yang selama ini dipahami.

“Kita tidak pernah memiliki tanah, kita dimiliki oleh tanah. Usia kita paling panjang itu 97 tahun, usia tanah itu jutaan tahun. Maksudnya kita yang sependek itu memiliki sesuatu yang sepanjang sana, tidak masuk akal. Jadi kita mulai dengan filosofi bahwa tanah itu bukan ruang dan bukan waktu, dia abadi. Kita tidak pernah tahu kapan tanah itu berakhir. Jadi sangat absurd bahwa manusia mengurus tanah, tidak, kita diurus oleh tanah,” ungkap Rocky Gerung.

Pandangan tersebut mendapat tanggapan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Ia menilai pemahaman mengenai panjangnya keberadaan tanah menjadi pembelajaran penting bagi para pengambil keputusan di bidang pertanahan.

“Ada klausul tadi yang sangat bagus sekali yang perlu kita ambil pelajaran. Terutama kita yang ada dalam pengambil keputusan. Tanah itu lebih tua daripada rakyat maupun daripada negara,” ujarnya.

Menurut Menteri Nusron, pemahaman tersebut pada akhirnya perlu diterjemahkan dalam kebijakan pertanahan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Arah tersebut sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang jadi tantangan dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA yang pada tahun 2026 memasuki usia 66 tahun.

“Land Justice and Welfare". Kebijakan tentang tanah ujung-ujungnya hanya bagaimana untuk menciptakan keadilan dan bagaimana menciptakan kesejahteraan rakyat. Pertanyaannya adalah apakah Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ini masih mampu menciptakan keadilan dan masihkah mampu menciptakan kesejahteraan berbasis tanah di negara ini,” kata Menteri Nusron mengakhiri tanggapannya sekaligus memulai ruang diskusi dalam sesi kuliah umum di Politeknik Agraria STPN. (LS/JR/FA/Rel)

Polres Pekalongan Kota intensifkan patroli untuk mencegah balap liar

calendar_today 07.09.2026 - person  - timer ~

Polres Pekalongan Kota intensifkan patroli untuk mencegah balap liar

Senin, 7 September 2026 16:15 WIB

Image Print

Jajaran Polres Pekalongan Kota sedang melakukan penindakan pada pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Pekalongan, Minggu (7/9/2026). (ANTARA/HO-Humas Polres Pekalongan Kota)

Pekalongan (ANTARA) - Kepolisian Resor Pekalongan Kota, Jawa Tengah, mengintensifkan patroli dan mitigasi balap liar pada akhir pekan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Kepala Polres Pekalongan Kota AKBP Dies Ferra Ningtias di Pekalongan, Senin, mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) berupa patroli skala besar di akses keluar Tol Setono.

"Kegiatan ini merupakan langkah preventif sekaligus penindakan untuk mencegah balap liar yang berpotensi membahayakan pengguna jalan maupun masyarakat," katanya.

Patroli melibatkan personel gabungan Satuan Lalu Lintas dan peleton Pasukan Siaga Bhayangkara (Pasgara).

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan patroli bergerak, imbauan melalui pengeras suara, serta penindakan terhadap kendaraan yang tidak sesuai standar dan berpotensi digunakan untuk aksi balap liar.

Dies mengatakan pihaknya juga mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan edukasi kepada para pelanggar, khususnya anak-anak, mengenai pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas.

Menurut dia, kehadiran petugas di lapangan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga untuk membangun kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, mengenai risiko balap liar dan penggunaan knalpot brong.

Penggunaan knalpot brong, katanya, tidak hanya berpotensi membahayakan keselamatan, tetapi juga dapat mengganggu kenyamanan masyarakat di lingkungan sekitar.

Ia didampingi Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pekalongan Kota AKP Andi Susanto berharap patroli dan edukasi tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas.

"Keselamatan di jalan raya menjadi tanggung jawab bersama sehingga setiap pengguna jalan diharapkan turut menciptakan suasana lalu lintas yang aman dan nyaman," katanya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

“Kiamat” BBM Kapal Bikin Harga Meledak, Asia Paling Sengsara

calendar_today 07.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - Ancaman kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal dan pembangkit listrik mengintai pada kuartal ketiga tahun ini. Hal ini terjadi karena kilang-kilang minyak di seluruh dunia makin terhimpit oleh perang yang mengganggu pemrosesan minyak mentah dan lalu lintas kapal tanker, sehingga mereka terpaksa memprioritaskan produksi solar serta produk lainnya.

Mengutip Reuters, Senin (7/9/2026), meski harga minyak mentah terhindar dari lonjakan besar dalam beberapa bulan terakhir, harga produk olahan justru meroket tajam setelah rentetan serangan merusak fasilitas kilang di Rusia dan Timur Tengah. Selain itu, China juga telah memangkas kapasitas penyulingan dan ekspor untuk menghindari pembakaran stok cadangan.

Pengetatan pasokan ini mengancam akan semakin melambungkan beban biaya bagi pemilik kapal dan pembangkit listrik yang sudah bergulat dengan gangguan logistik akibat perang.

Pilihan Redaksi

  • Update Perang! Iran Beri Ancaman Baru ke AS-Lebih Cepat & Menyakitkan
  • China "Jajah" Eropa, 300.000 Pekerja Terancam PHK
  • PBB Buka Suara soal Karhutla & Cuaca Panas, Blak-blakan Bilang Begini

Tingginya biaya bahan bakar bunker ini diproyeksikan akan langsung mengerek tarif pengiriman global. Wilayah Asia dipastikan akan menjadi pihak yang paling parah terpukul karena sangat bergantung pada aliran minyak dari Teluk yang kini terganggu oleh perang Iran.

Singapura, sebagai pusat bunker terbesar di dunia, harus mengimpor lebih dari setengah dari total kebutuhannya yang mencapai hampir 1 juta barel per hari. Konsultan Energy Aspects memproyeksikan defisit pasokan global akan menyentuh 218.000 barel per hari pada kuartal ketiga, yang merupakan titik kekurangan terparah sejak kuartal ketiga 2025.

"Karena gangguan pasokan yang berkepanjangan di Timur Tengah, kami memperkirakan pasokan bahan bakar minyak akan tetap sangat ketat pada kuartal ketiga," papar Analis Rystad, Valerie Panopio.

Krisis ini membuat BBM kapal menyusul nasib bensin, solar, dan bahan bakar jet yang juga tengah berjuang untuk memenuhi permintaan global. Harga solar AS bahkan telah menyentuh rekor tertinggi pada hari Jumat lantaran permusuhan baru AS-Iran dan gempuran Ukraina terhadap kilang Rusia semakin meningkatkan gangguan pasokan.

Kilang-kilang minyak dunia, seperti fasilitas raksasa Dangote di Nigeria, kini lebih memilih untuk memaksimalkan ekspor bensin dan solar demi meraup keuntungan yang lebih gemuk, sehingga pasokan ekspor BBM kapal sengaja dikorbankan.

"Persediaan bensin dan solar yang sangat rendah akan mendorong penyuling secara global untuk memaksimalkan operasi unit sekunder dengan lebih banyak barel bahan bakar minyak sebagai bahan baku, yang pada gilirannya memperketat keseimbangan bahan bakar minyak," ungkap Analis Energy Aspects, Royston Huan.

Tekanan krisis ini sudah tecermin jelas pada tingkat penyimpanan dan harga komoditas. Data menunjukkan bahwa stok bahan bakar saat ini berada sekitar 30% di bawah rata-rata musiman tiga tahunan di pusat-pusat utama seperti Singapura, Amsterdam-Rotterdam-Antwerp, dan Fujairah.

Rute pelayaran yang lebih panjang akibat manuver kapal menghindari ancaman militan Houthi di Laut Merah juga turut mendongkrak konsumsi bahan bakar secara gila-gilaan.

Harga bahan bakar pengiriman utama, yakni bahan bakar minyak dengan kandungan belerang sangat rendah (VLSFO), tercatat melonjak 76% sejak perang Iran dimulai menjadi sedikit di bawah US$825 (Rp14.602.500) per metrik ton, atau US$130 (Rp2.301.000) per barel di Singapura per 1 September. Lonjakan liar ini jauh melampaui kenaikan 40% pada minyak mentah acuan Brent pada periode yang sama.

Di sisi lain, ekspor bahan bakar minyak Rusia pada bulan Agustus ikut ambruk menyentuh rekor terendah di angka 591.000 barel per hari, turun tajam dari rata-rata 860.000 barel per hari pada tahun 2025 akibat gempuran drone Ukraina.

Di Timur Tengah, ekspor bahan bakar minyak juga anjlok 45% secara tahunan menjadi rata-rata 447.000 barel per hari pada periode Maret hingga Agustus, yang turut diperparah oleh pemadaman operasi kilang raksasa Al-Zour di Kuwait yang sebelumnya menjadi eksportir utama.

(tps/luc) [Gambas:Video CNBC]

Siang Ini Status Anak Krakatau Masih Siaga III, Gempa Tetap Tinggi

calendar_today 07.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - Aktivitas kegempaan di Gunung Anak Krakatau, Lampung masih tinggi hingga siang tadi. Status gunung api ini  pun masih dinyatakan siaga III.

Badan Geologi, berdasarkan akun @badangeologi menjelaskan, aktvitas vulkanik G. Anak Krakatau saat ini masih tinggi ditandai dengan terekamnya gempa-gempa yang berasosiasi aktivitas vulkanik G. Anak Krakatau. Hal ini menunjukan bahwa erupsi dapat kembali terjadi sewaktu-waktu.

"Pemantauan intensif terus dilakukan oleh Badan Geologi melalui Pos Pengamatan Gunungapi Anak Krakatau yang berada di Pasauran, Banten dan Kalianda, Lampung. Seluruh data hasil pemantauan dianalisis dan dievaluasi oleh para ahli gunungapi di Badan Geologi. Berikut kami sampaikan update aktivitas G. Anak Krakatau periode 7 September 2026, Pkl. 06:00 - 12:00 WIB,"jelas Badan Geologi.

Badan Geologi menyimpulkan sampai siang tadi, aktivitas kegempaan Anak Krakatau masih tinggi. Berdasarkan hasil pantauan, terdapat 17 kali low frekuensi atau gempa rendah. Juga tercatat 23 kali gempa hybrid atau fase banyak, yang indikasinya tercermin dari  rekahan batuan dan pergerakan fluida. Selama periode itu juga tercatat  9 kali gempa tremor yang  mencerminkan  pergerakan fluida dalam sistem gunung api. Dengan data-data ini, status Gunung Anak Krakatau masih siaga III.

Lokasi Wilayah Yang Masih Kena Hujan Abu

Kondisi terkini soal sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau masih cukup intens di beberapa zona lintasan. Berdasarkan informasi PVMBG dan VAAC Darwin serta analisis citra RGB Himawari-9 pada 7 Septermber 2026 pukul 15.00 WIB, teridentifikasi dua klaster debu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Sebaran dari permukaan hingga ketinggian 15.000 ft (4,5 km) teramati ke arah barat daya - barat laut, mencakup sebagian Banten, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung, dan Banten serta perairan sekitarnya.

Sementara itu, sebaran dari permukaan hingga ketinggian 50.000 ft (15,2 km) teramati ke arah barat daya - barat, mencakup Samudra Hindia di sebelah barat - barat daya Bengkulu, Lampung, dan Bnaten menjauhi wilayah Indonesia.

(hoi/hoi) [Gambas:Video CNBC]

Warga diminta tidak sembarangan menyalakan api cegah karhutla

calendar_today 07.09.2026 - person  - timer ~

Warga diminta tidak sembarangan menyalakan api cegah karhutla

Senin, 7 September 2026 16:14 WIB

Image Print

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung Totok Nursetyanto ketika menjawab p[ertanyaan wartawan di Temanggung. ANTARA/Heru Suyitno

Temanggung (ANTARA) - Warga yang tengah beraktivitas di lereng Gunung Sumbing dan Sindoro tidak sembarangan menyalakan api guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan tersebut.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung Totok Nursetyanto di Temanggung, Senin, mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, terutama mereka yang tinggal maupun beraktivitas di sekitar kawasan hutan.

Menurut dia, kondisi vegetasi yang kering membuat api lebih mudah menjalar. Kebakaran yang bermula dari titik kecil dapat dengan cepat meluas apabila tidak segera diketahui dan ditangani.

"Jangan membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Kalau menemukan asap atau titik api, segera laporkan kepada petugas agar bisa ditangani secepatnya," katanya.

Ia mengatakan pencegahan menjadi langkah paling penting dalam menghadapi potensi karhutla. Selain masyarakat, seluruh pihak yang beraktivitas di kawasan lereng Sumbing dan Sindoro diminta ikut menjaga keamanan hutan, kewaspadaan perlu ditingkatkan pada saat cuaca panas dan angin cukup kencang.

"Kondisi tersebut dapat mempercepat penyebaran api, terutama pada semak, ilalang, dan rerumputan yang mengering," katanya.

Wakil Administratur KPH Kedu Utara Bambang Setyawan mengimbau masyarakat tidak menyalakan api di dalam kawasan hutan maupun lahan yang berbatasan langsung dengan kawasan Perhutani.

"Dengan kondisi cuaca yang cukup kering, kita harus bersama-sama meningkatkan kewaspadaan. Jangan sampai aktivitas yang sebenarnya sederhana justru menjadi pemicu kebakaran hutan," katanya.

Ia mengatakan kawasan lereng gunung memiliki vegetasi yang mudah terbakar ketika musim kemarau ini. Karena itu, masyarakat diminta tidak meninggalkan bara api, puntung rokok, maupun sumber api lainnya di kawasan hutan.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

BNN Tanjungpinang perkuat patroli pesisir guna cegah peredaran narkoba

calendar_today 07.09.2026 - person  - timer ~

BNN Tanjungpinang perkuat patroli pesisir guna cegah peredaran narkoba

Senin, 7 September 2026 16:14 WIB

Image Print

Plt Kepala BNN Kota Tanjungpinang (kiri) AKBP Jamaluddin Syarief melakukan sosialisasi pencegahan narkoba kepada pelajar di daerah setempat, Senin (7/9/2026). ANTARA/Ogen

Tanjungpinang (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) memperkuat patroli wilayah pesisir guna mencegah peredaran narkotika, dengan melibatkan berbagai stakholder serta masyarakat setempat.

Plt Kepala BNN Kota Tanjungpinang AKBP Jamaluddin Syarief mengatakan posisi geografis Kepri secara umum merupakan wilayah lautan yang berisiko tinggi menjadi pintu keluar-masuk narkoba, mulai dari jaringan lokal, nasional hingga internasional.

"Apalagi Kepri ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Malaysia sampai Vietnam, sehingga rawan penyelundupan narkoba lintas negara," kata AKBP Jamaluddin di Tanjungpinang, Senin.

Ia juga menyoroti keberadaan pelabuhan tikus atau tak resmi yang rentan menjadi tempat penyelundupan narkoba di Kepri cukup banyak, tersebar di wilayah Batam, Karimun, Bintan termasuk Tanjungpinang.

"Makanya, dibutuhkan kerja sama lintas instansi serta masyarakat umum untuk bersama-sama mengawasi kawasan pesisir dari ancaman peredaran narkoba," ujarnya.

Menurut dia, peredaran narkoba terbesar di Kepri berasal dari jalur laut, salah satu modusnya ialah menggunakan kapal tanpa perlu bersandar di pelabuhan.

"Kapal tersebut mendistribusikan narkoba ke daratan melalui pompong atau kapal kayu. Jadi, ada pompong ambil narkoba di tengah laut, lalu dibawa ke darat," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia turut mengimbau warga pesisir tidak tergiur dengan iming-iming upah besar jika diminta mengambil kiriman barang di kapal tanpa sandar di pelabuhan.

Dia minta warga harus lebih berhati-hati dan memastikan barang yang akan diambil itu bukan narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya.

"Modusnya cukup rapi. Pengendali narkoba biasanya dari luar negeri," ungkap Jamaluddin.

Ia menegaskan pencegahan narkoba menjadi langkah utama BNN, namun upaya penindakan tegas tetap dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap penyalahgunaan narkoba.

Perwira Menengah Polri itu memaparkan sepanjang Agustus 2026 BNN Kepri bersama tim gabungan TNI, Polri, Imigrasi serta Bea Cukai telah menindak empat kasus narkoba dalam skala besar di wilayah Kepri.

Penindakan pekan pertama pada awal Agustus, berupa pengungkapan kasus Klandestin di Batam yang memproduksi narkotika jenis ekstasi, sabu dan etomidate.

Kemudian, pekan kedua Agustus BNN bersama stakeholder terkait mengamankan kapal kargo MV King San di perairan Kepri yang mengangkut 1,3 ton ketamine. Ketamine menjadi bahan baku ekstasi dan obat bius dalam kadar normal.

Berikutnya pada pekan ketiga diamankan kapal tanker MV. Ocean Porter dan ditemukan 2,6 ton sabu cair yang diselundupkan di tangki air. Kapal tersebut memang tidak pernah bersandar dan tidak memiliki surat izin berlayar dengan bendera yang berganti-ganti.

Kemudian di pekan keempat kembali dilakukan penindakan kapal mengangkut 800 kilogram ketamine di perairan Anambas.

"BNN terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam upaya memutus mata rantai penyebaran di tanah air, khususnya di Kepri, karena narkoba menjadi permasalahan bersama termasuk masyarakat," ujar Jamaluddin.

Pewarta : OGN
Editor: Ogen
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Menteri ATR/Kepala BPN: Transformasi organisasi dan layanan pertanahan harus bermuara pada kepastian bagi masyarakat

calendar_today 07.09.2026 - person  - timer ~

Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengarahkan agar transformasi yang tengah dilakukan Kementerian ATR/BPN bermuara pada kemudahan serta kepastian bagi masyarakat.

Saat ini, transformasi difokuskan pada penguatan struktur organisasi serta peningkatan kualitas layanan, khususnya dalam layanan Peralihan Hak dan Pengukuran.

“Jadi "ending-nya dari semua itu adalah pelayanan. Unit organisasi itu adalah syarat, adalah penunjang. Apa artinya kita lakukan transformasi organisasi kalau ternyata lebih menyulitkan? Jadi "ending"-nya ini adalah untuk memudahkan,” ujar Menteri Nusron saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Transformasi Layanan Pertanahan bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan 148 Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia, di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).

Dalam Rakor tersebut, Menteri Nusron mengumpulkan Kepala Kantah, terutama dari wilayah Pulau Jawa serta daerah-daerah besar di luar Jawa.

Ia meminta jajaran memastikan transformasi organisasi maupun pelayanan bisa mulai berjalan pada tahun 2026 ini.

Pada tahap awal, transformasi pelayanan difokuskan pada dua layanan utama, yaitu Peralihan Hak dan Pengukuran Terjadwal.

Untuk memastikan implementasinya berjalan efektif, dalam Rakor ini dilakukan evaluasi terhadap Kantah yang telah lebih dahulu menerapkan transformasi organisasi maupun layanan.

“Saya hanya sebagai pengantar untuk pertama mengecek 10 Kantah yang sudah melakukan transformasi struktur organisasi, di mana Kepala Seksi (Kasi)-nya menggunakan pendekatan kewilayahan. Apakah efektif atau tidak nanti tolong disampaikan di forum ini,” tutur Menteri Nusron.

Evaluasi juga dilakukan terhadap 17 Kantah yang menjadi perintis pelaksanaan Peralihan Hak Terintegrasi 10 hari.

Masing-masing Kantah menyampaikan pengalaman dan masukan terkait pelaksanaan transformasi layanan, termasuk berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan.

Menurut Menteri Nusron, evaluasi penting dilakukan untuk memastikan seluruh hambatan dalam proses pelayanan dapat diidentifikasi dan diselesaikan.

Terutama, yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kejelasan mengenai waktu penyelesaian layanan pertanahan tengah diajukan ke Kantah.

“Karena intinya Bapak/Ibu sekalian, kita ingin memberikan kepastian kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu sebagai pemohon tidak tahu kapan selesainya permohonannya. Ini dulu yang kita mau selesaikan,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Nusron meminta jajaran Kanwil dan Kantah yang belum menerapkan transformasi agar segera mempersiapkan diri.

Perluasan transformasi organisasi akan dilakukan secara bertahap hingga mencakup lebih banyak Kantah pada tahun ini. “

Karena pada tanggal 24 September tahun ini, tadi saya mendapatkan laporan dari Pak Makarima (Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan MR), langsung akan ditembak tambah 50 kantor. Kemudian pada akhir Desember juga akan ditembak lagi 50 kantor sehingga untuk transformasi keorganisasian tahun ini menjadi 110 kantor,” ungkapnya.

Transformasi layanan Peralihan Hak juga akan diperluas dengan jumlah Kantah yang ditargetkan minimal sama dengan target transformasi organisasi.

“Kemudian kalau ditambah dengan yang Peralihan Hak ini minimal sama. Jadi 110 kantor,” lanjut Menteri Nusron.

Untuk itu, ia meminta para Kakanwil dan Kepala Kantah untuk mempersiapkan dan memastikan transformasi menghasilkan layanan yang lebih mudah, jelas, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

“Jadi Bapak/Ibu yang kita kumpulkan ini adalah Bapak/Ibu yang memimpin kantor yang mau tidak mau memang tahun ini harus sudah bertransformasi, baik transformasi unit organisasinya maupun transformasi pelayanannya,” pungkas Menteri Nusron.

Rakor dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi mengenai transformasi layanan dan organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi serta Kepala Biro Ortala dan MR, Einstein Al Makarima.

Hadir dalam kesempatan ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.