Habiburokhman Akui RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Alat Kriminalisasi, Singgung Integritas Aparat

calendar_today 07.09.2026 - person  - timer ~

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan bahwa RUU Perampasan Aset harus dirancang secara hati-hati agar kewenangan yang diberikan tidak berubah menjadi alat kekuasaan. Menurutnya, aturan dengan cakupan luas membutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki integritas agar tidak digunakan untuk mengkriminalisasi pihak tertentu.

Habiburokhman secara khusus membandingkan penerapan perampasan aset di Indonesia dengan negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Ia menilai perbandingan tersebut tidak cukup hanya melihat isi regulasinya, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas aparat yang akan menjalankannya.

"Yang harus kita pertimbangkan juga adalah apakah pelaksananya nanti aparat penegak hukum kita sama berintegritasnya dengan di negara-negara maju? Dengan standar pengaturan yang demikian luas," kata Habiburokhman dalam rapat Komisi III DPR bersama advokat terkait RUU Perampasan Aset di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Ia kemudian menyinggung sejumlah risiko yang harus diantisipasi ketika kewenangan perampasan aset diterapkan. Habiburokhman menyebut aparat di negara maju sebagai pembanding karena menurutnya mereka tidak melakukan suap maupun mengkriminalisasi lawan politik dan masyarakat yang kritis.

"Ya kalau di negara maju sih oke, mungkin ya aparat penegak hukumnya berintegritas, enggak nyuap, enggak mengkriminalisasi lawan politik, enggak mengkriminalisasi orang yang kritis," ujarnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset tidak hanya berkutat pada upaya mengejar dan mengambil kembali aset hasil tindak pidana. DPR juga menghadapi tantangan untuk memastikan kewenangan tersebut memiliki batas yang jelas agar tidak membuka ruang penyalahgunaan.

Kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan itu juga ditegaskan Komisi III dalam pembahasan terbaru. Habiburokhman menyatakan regulasi tersebut tidak boleh menjadi instrumen politik praktis atau digunakan untuk menekan masyarakat yang bersikap kritis.

Menurut Habiburokhman, persoalan integritas aparat menjadi semakin penting karena ruang lingkup RUU Perampasan Aset dirancang cukup luas. Komisi III sebelumnya menyebut terdapat 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam cakupan aturan tersebut karena dinilai memiliki karakter mirip tindak pidana korupsi dan berdampak besar terhadap negara maupun masyarakat.

"Padahal 13 itu adalah tindak pidana juga yang mempunyai karakter mirip dengan tipikor, karena merugikan negara atau merugikan masyarakat dalam konteks jumlah yang sangat banyak. Dan itu selama ini menjadi PR bagi kita ya kan, bagaimana asset recovery," kata Habiburokhman.

Dengan cakupan tersebut, RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat mekanisme pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Namun, kewenangan yang semakin luas juga membuat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban aparat menjadi bagian penting dalam pembahasan regulasi.

Habiburokhman sebelumnya juga menjelaskan bahwa Komisi III perlu melakukan pembahasan secara hati-hati karena konsep perampasan aset merupakan hal yang relatif baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ia menyebut proses penyusunan regulasi tersebut membutuhkan waktu agar substansinya tidak menimbulkan persoalan baru ketika diterapkan.

Di sisi lain, Habiburokhman membantah anggapan bahwa DPR sengaja memperlambat pembahasan RUU Perampasan Aset. Ia menjelaskan bahwa meskipun usulan mengenai perampasan aset telah muncul sejak 2008, RUU tersebut baru masuk Prolegnas dan dibahas DPR pada 2025.

"Yang pertama soal kita disebut lama meresponsnya. Dikatakan PPATK menyampaikan usulan sejak tahun 2008. Tapi padahal kan memang baru masuk Prolegnas dan dibahas itu tahun lalu, September tahun lalu," ujar Habiburokhman.

Baca Juga: DPR Bantah RUU Perampasan Aset Bakal Jadi Senjata Politik Prabowo

Ia kemudian membandingkan perjalanan RUU Perampasan Aset dengan KUHP dan KUHAP yang juga membutuhkan waktu panjang sebelum akhirnya menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Menurutnya, lamanya proses legislasi tidak otomatis menunjukkan DPR tidak bekerja, terutama ketika regulasi yang disusun memiliki konsekuensi luas terhadap penegakan hukum.

Meski proses pembahasan masih berlangsung, DPR telah menetapkan tenggat penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen tersebut sebelumnya disepakati dalam rapat paripurna setelah DPR menerima laporan perkembangan penyusunan regulasi dari Komisi III.

Ketua Komisi III bahkan menyebut tenggat tersebut bukan sekadar target, melainkan kepastian bahwa RUU Perampasan Aset akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan pada Desember 2026. Sebelum mencapai tahap tersebut, pembahasan masih harus melewati sejumlah tahapan legislasi bersama pemerintah, termasuk harmonisasi dan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM.

Karena itu, tantangan DPR bukan hanya memastikan RUU Perampasan Aset selesai sesuai tenggat. Regulasi tersebut juga harus memiliki batas kewenangan, mekanisme pengawasan, serta jaminan perlindungan agar kewenangan perampasan aset tidak berubah menjadi alat untuk menekan masyarakat, lawan politik, maupun pihak yang menyampaikan kritik.

Efektivitas RUU Perampasan Aset akan sangat bergantung pada bagaimana aturan tersebut dijalankan setelah disahkan. Peringatan Habiburokhman mengenai integritas aparat menunjukkan bahwa pemberantasan kejahatan melalui perampasan aset harus berjalan beriringan dengan pencegahan penyalahgunaan kewenangan.

Bandara Soekarno-Hatta Kembali Dibuka Selasa Dini Hari

calendar_today 07.09.2026 - person  - timer ~

Penutupan operasional Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) beserta sejumlah bandara lain yang terkena dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau telah berakhir. 

Mulai Selasa 8 September 2026 pukul 00.01 WIB, operasional Bandara Soetta dan sejumlah bandara lain kembali berjalan dengan normal.

Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Selasa dini hari, 8 September 2026.

"Per tanggal 8 September pukul 00.01 WIB, Bandara Soekarno-Hatta Banten, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta dan Bandara Husein Sastranegara Bandung dinyatakan aktif kembali. Menyusul Bandara Budiarto Curug Banten dan Bandara Pondok Cabe Banten juga kembali dibuka pada pukul 02.25 WIB,” kata Menhub.

Sementara Bandara Bandara Radin Inten II Lampung serta Bandara Muhammad Taufiq Kiemas Lampung masih menunggu perkembangan lebih lanjut.

Untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan, pembukaan bandara ini juga disertai dengan sejumlah catatan.

Pertama, Otoritas Bandara bersama dengan maskapai harus melakukan inspeksi terhadap semua armada pesawat.

Kedua, pilot dan kru operasional pesawat wajib mengetahui restricted polygon, yakni wilayah udara berbentuk poligon (banyak sudut) yang dibatasi atau dilarang oleh otoritas terkait untuk dilintasi karena terdeteksi mengandung sebaran abu vulkanik.

Sebelumnya, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau telah berdampak pada ruang udara dan operasional bandar udara sejak Sabtu 5 September 2026.

Akibatnya, sebanyak delapan bandara, meliputi Bandara Soekarno-Hatta Banten, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Budiarto Curug Banten, Bandara Pondok Cabe Banten, Bandara Taufik Kiemas di Pesisir Barat Lampung, serta Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam Sumsel mengalami penutupan operasional.

Berdasarkan pembaruan kondisi operasional, bandara Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan yang sempat ditutup, sudah dapat beroperasi secara normal per Senin 7 September 2026 pukul 09.00 WIB.

Menhub Dudy meminta maskapai terus berkoordinasi dengan pengelola bandara, otoritas serta instansi terkait untuk memastikan operasional dapat dilakukan secara aman dan selamat.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

Harry Kane senang masuk persaingan peraih Ballon d’Or

calendar_today 07.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Harry Kane menyatakan senang masuk persaingan peraih Ballon d'Or 2026 setelah menjalani musim 2025/2026 dengan jumlah gol luar biasa banyak.

"Saya sangat bangga dengan musim yang saya jalani. Awalnya, saya adalah penggemar yang ingin menjadi pesepak bola profesional. Sekarang saya berada di sini, memenangkan penghargaan, dan bisa saja Ballon d'Or," kata Kane dalam wawancara dengan TNT Sports pada Senin (7/9).

Kane menjadi salah satu pemain favorit pemenang Ballon d'Or pada Oktober mendatang.

Pemain berusia 33 tahun itu mencetak 73 gol bersama Bayern dan timnas Inggris sepanjang musim lalu, yang membuatnya menjadi terbaik kedua dalam satu musim setelah Lionel Messi.

Megabintang Argentina itu mencetak 82 gol pada musim 2011/2012. Kane bahkan melewati rekor 69 gol Cristiano Ronaldo pada musim 2011/2012.

"Musim yang saya jalani adalah musim terbaik saya sejauh ini dan kita harus menunggu serta melihat hasilnya," ujar Kane.

Bila memenangkan Ballon d'Or, Kane akan menjadi pemain Inggris kelima yang meraih penghargaan tersebut setelah Sir Stanley Matthews, Sir Bobby Charlton, Kevin Keegan, dan Michael Owen.

Baca juga: Klasemen Liga Jerman: Augsburg sempurna di puncak Bundesliga

Kane menyatakan tetap ingin meningkatkan performanya meski baru saja menjalani musim terbaik dalam kariernya. Ia mengatakan fokusnya kini beralih ke musim baru bersama Bayern.

Persaingan Ballon d'Or, menurut Kane, memang selalu memunculkan perdebatan karena setiap pemain memiliki kelebihan masing-masing.

"Saya senang bisa masuk dalam persaingan," kata Kane.

Kane terkejut dengan pencapaian 73 golnya karena angka itu membuatnya berada dalam jajaran pencetak gol terbaik dalam satu musim bersama Messi dan Ronaldo.

"Saya berkembang ketika Messi dan Ronaldo terus mendominasi," ujar kapten Timnas Inggris tersebut.

Kane belum mencetak gol selama musim ini. Bayern membuka musim dengan kemenangan 5-1 atas Stuttgart sebelum imbang 0-0 melawan Schalke.

Baca juga: Bayern Muenchen imbang tanpa gol di kandang Schalke

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Pertamina Patra Niaga Perkuat Pengawasan Penyaluran BBM Subsidi

calendar_today 07.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNN Indonesia --

PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pengawasan penyaluran BBM Subsidi untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) bersama Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Padang.

Kegiatan ini melibatkan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat Helmi Heriyanto, perwakilan Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat Kompol Firdaus, serta Sales Area Manager Retail Sumatera Barat Pertamina Patra Niaga Fakhri Rizal Hasibuan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam sidak tersebut, tim melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap proses penyaluran BBM Subsidi, kesesuaian transaksi, penggunaan QR Code, kondisi sarana dan prasarana, serta aspek kepatuhan lainnya pada lembaga penyalur.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, operasional dan pelayanan kepada masyarakat di SPBU yang diperiksa berjalan normal.

Tim juga menemukan indikasi kendaraan dengan nomor polisi yang tidak sesuai pada pengisian BBM Subsidi. Namun, pihak SPBU tidak melakukan pengisian terhadap kendaraan tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan pengawasan penyaluran BBM Subsidi membutuhkan sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.

"Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pengawasan, baik melalui pemeriksaan langsung di lapangan maupun pemanfaatan sistem digital, untuk memastikan BBM Subsidi disalurkan sesuai ketentuan dan diterima oleh masyarakat yang berhak. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk memastikan setiap indikasi pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara tepat," ujar Kitty.

Sebagai bagian dari upaya memastikan penyaluran BBM Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tepat sasaran, Sales Area Retail Sumatera Barat telah menerbitkan 31 sanksi berupa pembinaan dan pemberhentian pasokan sementara selama 2026 terhadap lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, telah diajukan permintaan pemblokiran terhadap sekitar 5.000 nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan pembelian BBM secara berulang. Pertamina Patra Niaga juga telah mengajukan permintaan penghapusan data terhadap ribuan nomor polisi yang terindikasi melakukan pola pembelian tidak sesuai dengan ketentuan.

Sebagai bagian dari penguatan tata kelola lembaga penyalur, Sales Area Retail Sumatera Barat juga telah melakukan alih pengelolaan terhadap 3 SPBU pada 2026. Langkah tersebut antara lain dilakukan berdasarkan rekomendasi dari surat pembinaan yang telah diterbitkan. Dengan demikian, total SPBU yang telah dilakukan alih pengelolaan di wilayah Sumatera Barat mencapai 6 SPBU.

"Setiap temuan yang terbukti merupakan pelanggaran akan kami tindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, mulai dari pembinaan hingga pemberian sanksi. Kami tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan dalam penyaluran BBM Subsidi karena hal tersebut dapat mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat," tegas Kitty.

Pertamina Patra Niaga terus mengembangkan pengawasan berbasis data dan digital, termasuk melalui pemanfaatan QR Code dan pemantauan pola transaksi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi dan transparansi penyaluran sekaligus mendeteksi lebih dini indikasi pembelian yang tidak sesuai dengan ketentuan.

[Gambas:Youtube]

Pertamina Patra Niaga mengimbau seluruh lembaga penyalur untuk menjalankan kegiatan operasional secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga diimbau melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

Apabila menemukan indikasi penyalahgunaan atau penyelewengan dalam proses penyaluran BBM, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Pertamina Contact Center 135.

Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum akan terus memperkuat koordinasi dan pengawasan untuk menjaga tata kelola distribusi BBM, meningkatkan kepatuhan lembaga penyalur, serta memastikan BBM Subsidi dapat diterima secara tepat sasaran oleh masyarakat yang berhak.

(tim)

Gubernur Bali klarifikasi video ucapan “diam kamu” di Pantai Bingin - ANTARA News Kalimantan Barat

calendar_today 07.09.2026 - person  - timer ~

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster mengklarifikasi potongan video lama yang kembali viral di media sosial dan memperlihatkan dirinya mengucapkan "diam kamu" saat penertiban bangunan di Pantai Bingin, Kabupaten Badung.

"Ah, ini video potongan waktu saya sedang melakukan penertiban bangunan liar menempati tanah milik negara di Pantai Bingin," kata Koster di Denpasar, Senin.

Koster menjelaskan ucapan tersebut dilontarkan saat dirinya memimpin pembongkaran deretan vila, restoran, dan bar yang dinilai melanggar aturan di kawasan pesisir tersebut.

"Kan saya lagi semangat-semangat tertibkan itu, saya bilang tidak boleh, harus dibongkar, bar juga, restoran juga, kan harus dengan semangat tinggi, bongkar karena melanggar aturan," ujarnya.

Menurut Koster, potongan video itu terjadi ketika seorang warga menyela proses penertiban dengan mempertanyakan nasib para pekerja yang terdampak pembongkaran fasilitas pariwisata.

"Ketika sedang dalam proses penertiban, ada yang nyeletuk bilang, Pak, pemerintah apa memikirkan tenaga kerjanya, lalu saya bilang, diam kamu, orang kita lagi memikirkan bongkar kok mikir tenaga kerja, nanti ada waktunya mikir tenaga kerja," tuturnya.

Koster menilai rekaman tersebut disebarkan kembali dalam bentuk potongan sehingga konteks percakapan tidak terlihat secara utuh dan memunculkan persepsi bahwa dirinya bertindak emosional.

"Konteksnya dibuat jadi seakan-akan saya ini menghardik, tapi ya tidak apa-apa lah, biarkanlah orang menilai begitu, saya tetap bersabar," katanya.

Video yang kembali beredar itu merupakan dokumentasi kegiatan penertiban bangunan di kawasan Pantai Bingin, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, pada 21 Juli 2025, bukan peristiwa baru pada September 2026.

Pada kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah daerah setempat melakukan penertiban terhadap bangunan yang dinilai melanggar ketentuan di kawasan pesisir Pantai Bingin.

Penertiban tersebut mencakup 48 bangunan yang disebut melanggar aturan dan berada di kawasan yang penggunaannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Bali melakukan penertiban untuk mengembalikan fungsi lahan milik negara serta menegakkan ketentuan mengenai pemanfaatan kawasan pesisir.

Dalam konteks tersebut, Koster mengatakan pemerintah tetap memperhatikan persoalan pekerja yang terdampak, tetapi penertiban terhadap bangunan yang melanggar aturan tetap harus dilakukan.
 

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Koster buka konteks video "diam kamu" yang kembali viral

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Uploader : Admin Antarakalbar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Rombongan Taipan China Mau Serbu Gedung Putih, Ada Apa?

calendar_today 07.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden China Xi Jinping dikabarkan tengah mempersiapkan rombongan berisi para petinggi raksasa teknologi negaranya untuk mendampingi lawatannya ke Washington, Amerika Serikat (AS).

Langkah ini dinilai tidak biasa, mengingat Washington selama ini menunjukkan skeptisisme tinggi terhadap investasi Negeri Tirai Bambu, ditambah hubungan Beijing dengan sektor swasta domestiknya yang sempat merenggang akibat tindakan keras regulasi sejak 2020 lalu.

Kehadiran rombongan petinggi raksasa teknologi China untuk KTT dengan AS dijadwalkan pada 24 September mendatang. Pertemuan ini diinisiasi sebagian untuk memberi sinyal kesiapan China memulihkan kerja sama sekaligus memperkuat investasi dan komersial dengan AS.

Di sisi lain, langkah ini juga berpotensi memberikan kemenangan ekonomi bagi Gedung Putih menjelang pemilihan paruh waktu.

Kendati demikian, para pejabat dan sumber internal menyebut ekspektasi terhadap KTT tersebut masih cukup moderat. Mengingat iklim investasi AS yang menantang bagi perusahaan China, Dewan Investasi (Board of Investment) diprediksi kecil kemungkinan menghasilkan terobosan atau kesepakatan masif yang signifikan.

Benteng Ketat AS dan Ganjalan Kebijakan

Hubungan ekonomi kedua negara belakangan memang diwarnai tensi tinggi. Washington tercatat telah menjatuhkan tarif impor 100% untuk kendaraan listrik (EV) asal China, melarang impor drone, router, serta robot, hingga mendivestasi operasi TikTok di AS.

Sejumlah raksasa teknologi China juga telah masuk dalam daftar hitam Pentagon dan Entity List dengan dalih ancaman keamanan nasional.

Terakhir kali Xi membawa kontingen bisnis besar ke AS terjadi pada 2015 silam, di mana ia memboyong para bos besar seperti pendiri Alibaba Jack Ma, pendiri Tencent Pony Ma, hingga meneken kontrak jumbo pembelian 300 pesawat Boeing.

Sebaliknya, Presiden AS Donald Trump justru dikenal lebih sering memboyong eksekutif AS, seperti Elon Musk dan CEO Nvidia Jensen Huang, saat melawat ke Beijing untuk memperluas akses pasar.

Dalam KTT mendatang, perundingan utama akan difokuskan pada pengamanan lisensi ekspor tanah jarang (rare earth) bagi perusahaan AS serta pembentukan konsensus pada Dewan Perdagangan (Board of Trade).

Meski kedua belah pihak masih berdebat soal kategori barang "non-sensitif", Menteri Keuangan AS Scott Bessent, Perwakilan Dagang Jamieson Greer, dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng dijadwalkan segera bertemu untuk mematangkan hasil akhir pertemuan puncak tersebut.

(fab/fab) [Gambas:Video CNBC]

Kepercayaan publik terhadap Presiden capai 61,4 persen - ANTARA News Kalimantan Barat

calendar_today 07.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) mengatakan mayoritas publik masih percaya dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai cukup positif, yaitu sekitar 61,4 persen, sementara yang mengatakan tidak percaya 35,9 persen, dan yang tidak tahu/tidak jawab 2,7 persen.

"Kalau tingkat kepercayaan itu adalah hal-hal yang terkait dengan yang, istilah, istilah saya itu intangible, yang enggak terlihat. Ini soal keyakinan ya," kata Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ali mengatakan secara statistik, angka hasil survei nasional tersebut masih berada di ambang batas mayoritas.

"Masih relatif positif ya," ujarnya.

Adapun terkait kepuasan kinerja Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 57,6 persen publik mengatakan puas, sementara yang mengatakan tidak puas 40,6 persen, dan yang tidak tahu/tidak jawab 1,8 persen.

Rilis survei Arus Survei Indonesia tersebut merupakan bagian dari riset nasional bertema “Evaluasi Kinerja & Program Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran.”

Survei dilaksanakan pada 23–29 Juli 2026 secara nasional di 38 provinsi di Indonesia melalui wawancara tatap muka. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 1.200 responden, dengan penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dan margin of error (MoE) ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei tersebut juga menyatakan mayoritas masyarakat masih menginginkan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut tergambar dalam hasil survei nasional dengan sebanyak 51,5 persen masyarakat menyatakan setuju program MBG dilanjutkan (Gabungan sangat setuju 12,3 persen dan cukup setuju 39,2 persen).

Sementara itu, sebanyak 45,4 persen responden menyatakan tidak setuju program tersebut dilanjutkan. Angka tersebut gabungan dari kurang puas 29,6 persen, dan sangat tidak setuju 15,8 persen. Hanya 3,3 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Menurut Ali, temuan tersebut menunjukkan bahwa MBG masih dipandang sebagai program yang memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat.

Ali menilai dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan sebuah program pemerintah pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh bagaimana program tersebut diimplementasikan dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Uploader : Admin Antarakalbar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Menteri Nusron dalam kuliah umum Politeknik Agraria STPN: Tradisi dialektika berpikir tidak boleh mati di mana pun berada

calendar_today 07.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya menjaga tradisi dialektika berpikir di lingkungan akademik.

Menurutnya, keberagaman pemikiran dapat hadir di Politeknik Agraria STPN melalui kuliah umum yang mempertemukan berbagai pandangan dan memperkaya proses pembelajaran.

“Tradisi dialektika berpikir, tidak boleh mati di mana pun kita berada. Sebagai insan akademik di kampus ini, meskipun kampus ini adalah sekolah semi-kedinasan, saya minta untuk tidak segan-segan untuk mengundang berbagai tokoh dari level mana pun yang sifatnya itu kritik dan kritis terhadap negara. Termasuk kritis terhadap kebijakan kita,” ujar Menteri Nusron saat memberikan sambutan dalam Kuliah Umum yang juga menghadirkan Rocky Gerung sebagai narasumber, di Politeknik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).

Menteri Nusron justru menilai perbedaan pemikiran justru dapat memperkaya wawasan apabila setiap pihak diberikan ruang untuk menyampaikan dan mempertukarkan gagasannya.

Ia menggambarkan proses tersebut melalui “filsafat apel” yang dikaitkan dengan pemikiran Bernard Shaw.

“Kalau ada dua orang, saya sama Rocky, masing-masing punya sebuah apel, kemudian kita tukarkan masing-masing apel kita, Rocky memberikan apelnya kepada saya, saya memberikan apel saya kepada Rocky, maka jadinya tetap sama, masing-masing tetap hanya memiliki satu buah apel,” jelas Menteri Nusron.

Berbeda halnya dengan pertukaran pemikiran. Ketika dua orang dengan pemikiran berbeda saling bertukar gagasan, masing-masing justru akan memperoleh tambahan perspektif.

“Tetapi kalau kita mempunyai dua pemikiran yang berbeda, kemudian pemikiran itu kita saling tukarkan, maka jadinya kita mempunyai dua buah pemikiran yang berbeda,” tutur Menteri Nusron.

Ia berharap tradisi kuliah umum dan dialektika berpikir di Politeknik Agraria STPN dapat menjadi ruang untuk saling berbagi pendapat sehingga memperkaya cara pandang para mahasiswa.

“Sharing" pendapat itu akan menjadikan kita mempunyai kaya akan pendapat dan kaya akan hasrat,” kata Menteri Nusron.

Kuliah umum bertema “Tanah, Negara, dan Rakyat: Memaknai Kembali Transformasi Pelayanan Pertanahan dalam Perspektif Kebangsaan” tersebut juga menghadirkan Rocky Gerung sebagai pembicara.

Dalam pemaparannya, ia menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya perdebatan dalam proses pertukaran pemikiran.

“Pikiran, kuliah umum, kalau tidak ada yang bantah, dia jadi doa. Doa nggak boleh dibantah, pikiran harus dibantah. Itu bedanya,” ujar Rocky Gerung.

Di hadapan para Taruna/i Politeknik Agraria STPN, Rocky Gerung juga menjelaskan pendekatan filosofis yang digunakannya untuk mengajak peserta melihat kembali akar dari berbagai konsep dan pemikiran.

“Saya sengaja mengambil cara berpikir filosofi untuk membongkar akarnya. Supaya ada konsep-konsep radikal. Kita membongkar tanah untuk menemukan akar. Kita membongkar pikiran supaya tidak ada yang disembunyikan secara politis. Itu intinya,” pungkasnya.

Dalam kuliah umum yang diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN; seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran dan lebih dari 500 Taruna/i Politeknik Agraria STPN, Rocky Gerung menyampaikan tiga konsep pemaknaan pengelolaan tanah. Pemaknaan tersebut di antaranya bagi masyarakat adat, tanah memiliki nilai magis karena berkaitan dengan kehidupan dan warisan leluhur.

Bagi negara, tanah memiliki fungsi sosial yang diwujudkan melalui pengaturan dan hukum. Sementara bagi korporasi, tanah dipandang sebagai komoditas yang memiliki nilai bisnis. (LS/JR/FA/rel)

Memahami Bayani sebagai pendekatan dan metode: aplikasinya dalam produk tarjih tentang riba

calendar_today 07.09.2026 - person  - timer ~

Memahami Bayani sebagai pendekatan dan metode: aplikasinya dalam produk tarjih tentang riba

Senin, 7 September 2026 16:18 WIB

Image Print

Isman. ANTARA/HO-UMS

Solo (ANTARA) - Istilah bayani dalam Manhaj Tarjih sebagaimana ditanfidzkan dalam SK PP Muhammadiyah Nomor 68 Tahun 2026 digunakan dalam dua episteme sekaligus, yakni bayani sebagai pendekatan dan metode (prosedur teknis).

Bayani sebagai pendekatan berarti merespons permasalahan dengan titik tolak utama adalah nash Al-Qur'an dan Sunah. Sebaliknya, bayani sebagai metode merupakan metode interpretasi terhadap nash.

Contohnya dalam bidang muamalah, Fatwa Nomor 08 Tahun 2006 tentang Bunga Bank, dalam fatwa ini Majelis Tarjih menggunakan pendekatan bayani yakni berangkat dari dasar hukum QS al-Baqarah: 275, QS Ali 'Imran: 130, dan hadis-hadis tentang riba lainnya. Pendekatan bayani ini digunakan karena dalam mengharamkan sesuatu dalam konteks fiqih muamalah harus dengan dalil, hal sebaliknya dalam dimensi ibadah (mengerjakan sesuatu harus dengan dalil).

Namun acapkali, istilah bayani dipertukarkan, di antara penyebabnya adalah karena memang istilah ini dalam diskursus episteme ushul fiqh, pendekatan (muqarabah) dan metode (qawaid) kerap dipakai secara tumpang tindih.

Pendekatan bayani adalah kerangka epistemik yang artinya titik pijak penetapan hukum itu berasal dari nash. Adapun bayani sebagai metode adalah prosedur teknis bagaimana kita menginterpretasi nash itu sendiri, misalnya menggunakan analisis kebahasaan, shigah al-am, shigah al-khash, lafadz musytarak, dan sejenisnya.

Memang keduanya mirip namun sebenarnya sangat sederhana untuk memisahkannya, untuk fatwa dan putusan tarjih yang bernuansa Aqidah dan ibadah mahdah, maka pendekatan bayani sangat dominan. Sementara untuk dimensi muamalah dunwayiwah maka pendekatan burhani sangat dianjurkan.

Sebut saja contoh Fatwa Nomor 08 Tahun 2006 tentang riba, meskipun ini wilayah muamalah, namun karena ditemukan larangan dalam nash, maka di sini bayani digunakan sebagai pendekatan (muqarabah), sehingga ayat-ayat dari QS al-Baqarah: 275–279, QS Ali 'Imran: 130, dan QS an-Nisa': 160–161 sebagai titik tolak utama, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa bunga (interest) adalah riba dan "
setiap pinjaman (kredit) dengan bunga yang ditetapkan di muka adalah haram.

Untuk topik yang sama, yakni riba, kita bandingkan dengan Lembaga Fatwa Dr al-Ift' al-Mihr fatwa yang terbit tanggal 20 Februari 1989 sebagaimana dikutip dalam Putusan Munas Tarjih ke-27, pendekatan yang digunakan oleh Lembaga tersebut adalah pendekatan maqashid, sehingga kesimpulannya tetap sama, yakni bunga bank itu riba namun memberikan pengecualian untuk beberapa skema kredit pada bank-bank tertentu di Mesir.

Artinya kesimpulan pokok sama (sama-sama mengharamkan riba) namun pada level teknis (furu') berbeda, karena pendekatan yang digunakan pun berbeda. Karenanya, perbedaan ini disikapi secara episteme ushul fiqih, bahwa perbedaan pendekatan pada hakikatnya tidak melahirkan perubahan pada hukum pokok, melainkan lebih kepada teknis (furu’).

Contoh lainnya adalah Fatwa Tarjih Nomor 26 Tahun 2012 tentang Jasa Simpan Pinjam pada Lembaga Koperasi Simpan Pinjam. Fatwa ini menggunakan bayani sebagai metode, yaitu interpretasi atas definisi riba dan unsur-unsurnya.

Hal ini ada kaitannya pula dengan Putusan Muktamar Tarjih XXII Tahun 1989 yang merumuskan riba sebagai tambahan atau kelebihan tanpa imbalan jasa atau barang yang diharuskan bagi salah satu dari dua orang yang mengadakan akad dan membedakan unsur riba bank (dilakukan antar perorangan, menentukan syarat keuntungan secara sepihak, bersifat (penghisapan) dari unsur tambahan pada koperasi (dilakukan antar lembaga dengan anggota, bersifat tolong-menolong, ditujukan untuk kesejahteraan bersama).

Dengan menggunakan bayani sebagai metode interpretasi, maka memaknai kata imbalan dan sepihak dalam definisi riba fatwa tarjih 26 Tahun 2012 di atas menyimpulkan tambahan biaya pinjaman koperasi bukan riba, karena pada hakikatnya koperasi memiliki struktur kepemilikan yang unik dan berbeda dengan bank pada umumnya, di antara keunikannya (ciri pembedanya) Koperasi secara spesifik melayani anggota, ada mekanisme RAT, dan juga pembagian sisa hasil usaha (SHU), sehingga nuansa ta’awunnya lebih dominan dan hal ini tidak ditemukan pada bank komersil pada umumnya.

Kesimpulannya adalah bayani sebagai pendekatan artinya kerangka epistemik (pola pikir) yang bertolak dari nash (Al-Qur'an dan Sunah), sedangkan bayani sebagai sebuah metode artinya prosedur interpretasi teknis terhadap nash, dalam manhaj Tarjih pada dasarnya dianjurkan untuk tidak dipertukarkan. Karean akan berimplikasi pada kesimpulan hukumnya.

Dari dua contoh fatwa tentang riba diatas, maka pendekatan bayani melahirkan Fatwa Nomor 08 Tahun 2006 yang menetapkan bunga bank sebagai riba secara mutlak berdasarkan nash. Sedangkan bayani sebagai metode interpretasi atas definisi riba, melahirkan Fatwa Nomor 26 Tahun 2012 yang membedakan jasa koperasi dari riba bank.

*Sekretaris MTT PWM Jawa Tengah
Dosen Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh Isman*/Aris Wasita

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Sinopsis dan Review Film Hope: Pencarian Makhluk Asing yang Bikin Desa Pelabuhan Kacau Balau

calendar_today 07.09.2026 - person  - timer ~

Liputan6.com, Jakarta - Pekan ini, satu judul film Korea akan menyapa penggemar sinema di Tanah Air: Hope. Menariknya, ini adalah karya sutradara Na Hong Jin, yang sebelumnya dikenal lewat The Wailing (2016), dan berkompetisi di Cannes Film Festival 2026 pada Mei lalu.

Hope dibuka dengan seorang kepala kantor kepolisian cabang Pelabuhan Hopo yang bernama Beom Seok (Hwang Jung Min). Ia mendapatkan laporan dari sekelompok pemburu bahwa seekor harimau telah muncul dan membuat kegaduhan di desa itu.

Beom Seok pun mendatangi tempat kekacauan awal di tengah jalan persawahan pada desa yang terletak di Zona Demiliterisasi (DMZ) tersebut. Di sana terdapat bangkai seekor sapi yang sudah tercabik-cabik secara misterius dan mengerikan.

Merasa hal tersebut sangat janggal, Beom Seok pun pergi menyusuri perumahan di Pelabuhan Hopo yang sudah sangat kacau balau dengan harapan menemukan makhluk apa yang menimbulkan kekacauan sebesar itu.

Ketika makhluk raksasa itu muncul di hadapannya, Beom Seok tentu saja tidak bisa melawannya sendiri, meskipun dengan senjata di tangannya. Rekan kerjanya, Sung Ae (Jung Ho Yeon), datang membantunya untuk memusnahkan makhluk tersebut. Namun nihil, makhluk itu terlalu kuat untuk dikalahkan.

Satu dari Sekian Banyak

Film Hope (2026). (dok Prima Cinema Multimedia)

Perbesar

Film Hope (2026). (dok Prima Cinema Multimedia)

Di sisi lain, sekelompok pemburu yang salah satunya adalah sepupu dari Beom Seok, Sung Ki (Zo In Sung), juga mencoba mencari dari mana asal kegaduhan tersebut terjadi. Sampai akhirnya mereka menemukan petunjuk dari tengah hutan.

Pergi menyusuri hutan dengan dibekali masing-masing senjata di genggamannya, mereka menemukan banyak sekali bangkai hewan yang mati dengan cara tidak wajar. Mereka pun menemukan benda luar angkasa yang sangat besar dan asing. Benda besar yang terlihat seperti kapal terbang itu didominasi dengan warna hijau di dalamnya.

Fokus mengitari dalam dari benda asing itu, terdengar suara bising dari luar yang mencuri perhatian mereka. Saat pergi memeriksanya, munculah sosok makhluk raksasa yang mereka cari-cari. Nahasnya, makhluk itu tidak hanya satu.

Sung Ki dan teman-temannya berusaha memusnahkan makhluk-makhluk tersebut. Beom Seok bersama Sung Ae pun datang untuk membantu mereka setelah menemukan fakta bahwa makhluk yang mereka lihat di desa hanya lah satu dari sekian banyak.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

Akankah mereka berhasil menaklukkan makhluk luar angkasa yang membuat kegaduhan di desanya itu?