Selasa, 8 September 2026 04:27 WIB
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna. ANTARA/HO-Kejaksaan Agung RI
Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung menanggapi terkait adanya empat nama pejabat Kejaksaan, salah satunya mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pengusaha properti Tan Kian.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan bahwa pihaknya tak mengetahui hal tersebut dan menilai bahwa penyebutan nama itu hanya asumsi belaka.
“Saya enggak pernah dengar statement-nya seperti apa. Seperti apa. Lebih jelas itu asumsi,” kata Anang di Jakarta, Senin.
Ia juga enggan berkomentar lebih lanjut dan menyatakan akan menunggu hasil persidangan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret Febrie Adriansyah.
“Saya tidak berani memberikan statement yang kira-kiranya masih belum jelas seperti apanya. Nanti kita lihat di persidangan. Kita ikuti, publik akan mengetahui seperti apa nanti akan terbuka seperti apa, ya,” ujarnya.
Pada media sosial, viral sebuah unggahan yang diduga merupakan BAP Tan Kian. Pengusaha itu mengaku meminta bantuan Ferry Yanto Hongkiriwang (Boboho) agar tak menjadi tersangka kasus korupsi Asabri yang ditangani Kejaksaan Agung.
Dalam unggahan BAP itu disebutkan bahwa Tan Kian menyerahkan uang senilai Rp40 miliar dalam bentuk dolar Singapura kepada Ferry. Ia pun mengatakan bahwa uang tersebut kemungkinan diberikan oleh Ferry kepada empat pejabat di Kejaksaan Agung.
Adapun Kuasa Hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah telah menyatakan bahwa kliennya tidak pernah menerima Rp40 miliar dari Tan Kian terkait pengurusan perkara dugaan korupsi PT Asabri.
Menurut dia, hal yang benar adalah hakim praperadilan mengatakan ada bukti BAP atau potongan keterangan dari Tan Kian terkait pemberian uang kepada seseorang bernama Ferry.
“Intinya, Tan Kian mengatakan dia memberikan uang yang ekuivalen jumlahnya dengan Rp40 miliar terhadap seseorang bernama Ferry. Itu bunyi di bukti tersebut, Tan Kian memberikan uang kepada seseorang bernama Ferry,” katanya.
Dia juga mengatakan bahwa bukti tersebut tidak menyebutkan sama sekali terkait Tan Kian memberikan uang kepada kliennya.
Pewarta : Nadia Putri Rahmani
Editor:
Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
BAMBANG Setiawan, pedagang cermin di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, telah pergi. Namun, misteri kematiannya belum selesai.
Dua sketsa wajah yang dirilis Polda Metro Jaya kini menjadi petunjuk penting untuk mengungkap siapa yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.
Sebab, keadilan tidak boleh berhenti pada sketsa. Polisi harus menemukan orangnya, membuktikan perbuatannya, mengungkap rangkaian peristiwa, dan memastikan hukum ditegakkan secara adil.
Hampir dua pekan berlalu sejak peristiwa memilukan pada 27 Agustus 2026, pascademonstrasi terkait RUU Perampasan Aset di kawasan DPR. Namun hingga kini, pertanyaan besar masih menggantung, siapa sebenarnya yang menyebabkan Bambang kehilangan nyawa?
Pertanyaan itu penting karena Bambang bukan peserta demonstran. Ia adalah warga sipil yang berada di kawasan Pejompongan ketika situasi berubah ricuh. Dalam suasana tersebut, Bambang menjadi korban kekerasan dan kemudian meninggal dunia.
Satu nyawa melayang. Satu keluarga kehilangan orang yang mereka cintai. Sementara publik masih menunggu kepastian mengenai siapa yang harus bertanggung jawab.
Dua Sketsa, Sebuah Titik Terang
Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto pada Rabu 2 September 2026 lalu, mengungkap dua sketsa wajah laki-laki yang diduga berkaitan dengan perkara pengeroyokan atau penganiayaan yang mengakibatkan Bambang meninggal dunia.
Langkah ini patut diapresiasi. Penyidik telah memeriksa 14 saksi serta mencocokkan keterangan saksi dengan hasil analisis digital dari sejumlah rekaman CCTV dan video yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Sebagai wartawan yang hampir tiga dekade mengikuti dinamika Polri, saya memahami bahwa mengungkap tindak kekerasan di tengah kerumunan bukan pekerjaan sederhana.
Situasi yang kacau, banyaknya orang yang bergerak, kondisi emosional yang tinggi, serta rekaman video dari berbagai sumber membuat penyidik harus bekerja secara cermat. Setiap informasi harus diuji, bukan sekadar dipercaya.
Karena itu, ketika penyidik sudah mampu menghasilkan dua sketsa berdasarkan keterangan saksi dan analisis digital, hal tersebut menunjukkan bahwa penyidikan mulai menemukan arah.
Tetapi harus ditegaskan, dua sketsa bukan akhir penyidikan. Dua sketsa adalah petunjuk menuju pengungkapan.
Sketsa Bukan Vonis
Ada tiga hal penting dari langkah Polda Metro Jaya tersebut. Pertama, polisi telah memiliki gambaran fisik mengenai sosok yang diduga berkaitan dengan perkara. Sketsa pertama menggambarkan laki-laki berusia sekitar 30–40 tahun dengan wajah oval, alis tipis, bibir tebal, hidung pendek, mata hitam, dan kulit cokelat.
Sketsa kedua menggambarkan laki-laki dengan perkiraan usia yang sama, wajah kotak, hidung pesek, bibir bawah tebal, serta memiliki kumis dan janggut. Ciri-ciri tersebut dapat membantu mempersempit pencarian.
Kedua, polisi membuka ruang partisipasi publik. Bisa saja ada masyarakat yang mengenali ciri-ciri tersebut. Bisa pula terdapat saksi lain yang mengetahui identitas maupun keberadaan sosok yang dicari. Namun partisipasi publik harus dilakukan secara bertanggung jawab.
Jangan menjadikan sketsa sebagai dasar untuk menuduh seseorang. Jangan menyebarkan nama atau foto orang tertentu hanya karena dianggap memiliki kemiripan. Jangan pula melakukan persekusi melalui media sosial. Sketsa adalah alat bantu penyelidikan, bukan vonis pengadilan.
Ketiga, penyidikan mulai bergerak dari sekadar mencari kronologi menuju pencarian individu. Mengetahui apa yang terjadi memang penting. Tetapi mengetahui siapa yang melakukan jauh lebih penting untuk membawa perkara menuju proses hukum. Pada titik inilah profesionalisme penyidik diuji.
Sketsa Harus Menghasilkan Identitas
Setelah dua sketsa dipublikasikan, ekspektasi masyarakat tentu meningkat. Pertanyaannya sederhana, siapa kedua orang tersebut?
Jika identitasnya belum diketahui, bagaimana polisi akan menemukannya? Apakah seluruh rekaman CCTV telah ditelusuri? Apakah video yang dibuat masyarakat telah dianalisis secara forensik? Apakah pergerakan orang-orang di sekitar lokasi sebelum dan sesudah kejadian telah dipetakan?Apakah masih ada saksi yang belum diperiksa?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk ketidakpercayaan kepada polisi. Justru sebaliknya. Ini merupakan bentuk kontrol publik agar penyidikan berjalan serius dan tidak berhenti pada konferensi pers.
Sketsa harus menghasilkan identitas. Identitas harus diuji dengan bukti. Bukti harus membawa perkara menuju proses hukum.
Jangan sampai dua sketsa akhirnya hanya menjadi gambar yang ramai diberitakan selama beberapa hari, kemudian menghilang bersama datangnya berita baru.
14 Saksi dan Bukti Digital
Polda Metro Jaya menyebut telah memeriksa 14 saksi dan menganalisis CCTV serta berbagai video yang berkaitan dengan peristiwa. Ini merupakan modal penting.
Di era digital, penyidik memiliki sumber informasi yang jauh lebih banyak dibandingkan masa lalu. CCTV, kamera telepon seluler, video masyarakat, rekaman media, hingga jejak digital dapat membantu membangun kembali sebuah peristiwa. Tetapi teknologi tidak boleh digunakan secara sepotong-sepotong.
Yang harus dibangun adalah rangkaian peristiwa secara utuh. Siapa yang datang lebih dahulu? Dari mana mereka datang? Siapa yang berada paling dekat dengan Bambang? Apa yang terjadi beberapa menit sebelum kekerasan? Siapa yang melakukan tindakan kekerasan? Berapa orang yang terlibat? Ke mana mereka bergerak setelah kejadian?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui kombinasi keterangan saksi dan bukti yang sah. Jangan hanya mencari gambar wajah. Cari juga hubungan antara orang, tempat, waktu, dan tindakan. Di situlah kekuatan penyidikan modern.
Komnas HAM Ikut Mengawal
Kasus Bambang juga mendapat perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Lembaga tersebut mendatangi keluarga Bambang pada Kamis, 3 September 2026, untuk menyampaikan belasungkawa sekaligus menggali informasi mengenai kronologi kejadian dan perjalanan Bambang hingga mendapatkan penanganan medis.
Kehadiran Komnas HAM patut dilihat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap peristiwa yang menyangkut hak warga negara.
Bambang adalah warga sipil. Karena itu, pengungkapan kematiannya bukan hanya persoalan kriminal biasa, tetapi juga menyangkut kewajiban negara dalam memberikan perlindungan kepada warga.
Pengawasan Komnas HAM dan penyidikan Polri tidak perlu diposisikan sebagai dua kekuatan yang berhadap-hadapan. Justru keduanya dapat saling memperkuat agar fakta ditemukan dan keadilan ditegakkan.
Jangan Ada Tuduhan Kolektif
Satu hal juga harus dijaga: jangan sampai kematian Bambang melahirkan tuduhan kolektif. Peristiwa tersebut terjadi dalam rangkaian kerusuhan setelah demonstrasi. Namun tidak berarti seluruh demonstran bertanggung jawab atas kematian Bambang.
Sebaliknya, seseorang yang berada di sekitar lokasi kejadian juga tidak otomatis dapat disebut sebagai pelaku. Hukum harus bekerja berdasarkan bukti dan pertanggungjawaban individual.
Siapa melakukan apa. Kapan dilakukan. Bagaimana dilakukan. Apa akibatnya. Dan apa bukti yang menghubungkan orang tersebut dengan tindak pidana. Itulah prinsip negara hukum yang harus dijaga.
Jangan Sampai Kasus Bambang Tenggelam
Kekhawatiran terbesar masyarakat adalah kasus seperti ini kehilangan perhatian. Hari ini menjadi berita utama. Besok muncul berita baru. Lusa perhatian publik bergeser. Beberapa minggu kemudian, kasus tersebut hanya menjadi arsip. Hal itu tidak boleh terjadi.
Apalagi polisi telah menunjukkan adanya perkembangan melalui pemeriksaan saksi dan penyusunan sketsa. Perkembangan tersebut harus dilanjutkan hingga menemukan titik terang.
Dalam perkara kerusuhan yang lebih luas, polisi juga telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka terkait dugaan kerusuhan, perusakan fasilitas umum, dan penganiayaan.
Karena itu, masyarakat berhak mengetahui secara proporsional apakah ada hubungan antara perkara tersebut dengan kematian Bambang.
Jika tidak ada hubungan, sampaikan secara jelas. Jika terdapat hubungan, ungkap berdasarkan bukti. Ruang kosong informasi hanya akan melahirkan spekulasi.
Tiga Langkah yang Harus Diprioritaskan
Menurut saya, setidaknya ada tiga langkah yang perlu menjadi prioritas Polda Metro Jaya. Pertama, percepat identifikasi kedua sosok dalam sketsa. Seluruh sumber informasi yang sah perlu dimanfaatkan, mulai dari CCTV, video masyarakat, keterangan saksi, analisis digital hingga informasi lapangan.
Kedua, jangan berhenti pada dua wajah. Jika hasil penyidikan menunjukkan adanya pelaku lain, polisi harus menelusurinya. Pengeroyokan dapat melibatkan lebih dari satu orang dan setiap orang yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Ketiga, perkuat komunikasi publik. Masyarakat tidak meminta seluruh isi penyidikan dibuka. Namun perkembangan penting perlu disampaikan secara berkala. Transparansi yang terukur dapat menjaga kepercayaan sekaligus mencegah hoaks dan tuduhan liar.
Cepat, tetapi Harus Tepat
Saya percaya Polri memiliki kemampuan investigasi untuk mengungkap perkara ini. Namun kemampuan tersebut harus diterjemahkan menjadi pembuktian.
Penyidikan memang harus cepat. Tetapi cepat saja tidak cukup. Harus cepat dan tepat. Jangan karena tekanan publik, penyidik terburu-buru menetapkan seseorang tanpa bukti yang kuat.
Tetapi jangan pula kehati-hatian dijadikan alasan untuk membuat perkara berjalan tanpa kepastian. Keluarga Bambang membutuhkan keadilan. Masyarakat membutuhkan kepastian. Polri membutuhkan kepercayaan.
Ketiganya hanya dapat bertemu melalui proses hukum yang profesional, transparan, proporsional, akuntabel, dan berbasis bukti.
Bambang Bukan Sekadar Angka
Di balik seluruh proses penyidikan, jangan pernah lupa bahwa ada manusia yang telah meninggal. Bambang bukan sekadar nama dalam laporan polisi. Bukan sekadar angka dalam statistik kerusuhan. Ia adalah seorang kepala keluarga dan warga negara yang memiliki hak untuk hidup serta memperoleh perlindungan hukum.
Ketika hak tersebut dirampas oleh kekerasan, negara memiliki kewajiban untuk mencari kebenaran. Karena itu, penyelesaian kasus Bambang bukan hanya kepentingan keluarganya. Ini juga merupakan ujian bagi negara dalam memastikan bahwa warga sipil mendapatkan perlindungan.
Sebagai wartawan yang hampir tiga dekade mengikuti dinamika Polri, saya mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya menghasilkan dua sketsa terduga pelaku. Namun apresiasi harus berjalan bersama kontrol.
Tugas pers bukan hanya memberikan tepuk tangan ketika aparat berhasil mengungkap. Pers juga harus mengingatkan ketika sebuah perkara belum selesai. Dua sketsa sudah menjadi petunjuk. Sekarang publik menunggu tahap berikutnya.
Siapa mereka? Di mana mereka? Apa peran mereka? Dan apa bukti yang menghubungkan mereka dengan kematian Bambang?
Pertanyaan tersebut harus dijawab dengan bukti, bukan dugaan. Dengan proses hukum, bukan penghakiman.
Jangan hanya menemukan wajah. Temukan orangnya. Jangan hanya menemukan orangnya.Buktikan perbuatannya. Dan jika bukti telah cukup, tegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Pada akhirnya, sketsa harus menjadi pintu menuju identitas. Identitas menuju pembuktian. Pembuktian menuju proses hukum. Dan proses hukum harus berujung pada keadilan.
Jangan biarkan kematian Bambang menjadi misteri yang kemudian dilupakan. Sebab ketika seorang warga sipil kehilangan nyawa, yang dipertaruhkan bukan hanya keadilan bagi satu keluarga.
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat bahwa negara benar-benar hadir untuk melindungi setiap warga negaranya.
Naek Pangaribuan
Wartawan senior
Selasa, 8 September 2026 04:20 WIB
RAD Adap tasi perubahan iklim di NTT. ANTARA/Ho-Siap Siaga NTT
Kupang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong 22 pemerintah kabupaten/kota menyusun Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API) sebagai tindak lanjut penetapan RAD API Provinsi NTT.
“Kalau provinsi bikin tetapi kabupaten/kota tidak, itu mungkin hanya 25 persen keberhasilan. Sebanyak 75 persennya mungkin ada di kabupaten/kota,” kata Area Manager SIAP SIAGA NTT Silvia Fanggidae di Kupang, Senin.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Persiapan Sosialisasi Panduan Teknis Penyusunan RAD API Kabupaten/Kota dan Perencanaan Kegiatan Penyusunan Proposal Aksi Iklim di Kupang,
Rapat melibatkan Pokja Perubahan Iklim NTT, SIAP SIAGA, Yayasan Relung Indonesia, CRS Indonesia, serta sejumlah mitra terkait.
Dia mengatakan RAD API di tingkat provinsi perlu diikutsertakan penyusunan dokumen serupa di kabupaten/kota karena sebagian besar aksi adaptasi perubahan iklim akan dilaksanakan di daerah.
Ia mengatakan panduan teknis yang disiapkan cukup komprehensif dan praktis, tetapi memuat sejumlah aspek teknis sehingga perlu disosialisasikan kepada perangkat daerah terkait.
Menurut dia, sosialisasi tidak sekadar memperkenalkan dokumen, tetapi memastikan pemerintah kabupaten/kota memahami dan mampu menggunakan panduan tersebut untuk menyusun RAD API masing-masing.
Silvia mengatakan RAD API Provinsi NTT juga mulai diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah. Dukungan Bapperida dan Pemprov NTT memungkinkan agenda dalam RAD API diintegrasikan ke dalam RKPD 2027.
Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida NTT John Paut mengatakan RAD API kabupaten/kota menjadi bagian penting dalam melengkapi perencanaan adaptasi perubahan iklim di tingkat provinsi.
“Dokumen RAD API tingkat provinsi ini pelengkapnya adalah dokumen RAD API kabupaten/kota. Jadi kalau kabupaten/kota tidak bergerak, ya sama saja kita berjalan di tempat,” katanya.
John mengatakan sosialisasi panduan tersebut nantinya perlu menjangkau seluruh 22 kabupaten/kota, termasuk daerah-daerah di Flores yang masih menangani dampak bencana.
Ia menegaskan penyusunan dokumen RAD API bukan menjadi tujuan akhir. Pokja Perubahan Iklim NTT perlu mengidentifikasi satu atau dua aksi konkret yang dapat segera dilaksanakan berdasarkan dokumen tersebut.
“Harus ada satu atau dua hasil yang bisa kita tunjukkan, baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi pelaksanaan yang sudah dijalankan, sehingga nanti di akhir kita bisa melakukan evaluasi tentang apa saja yang perlu diperbaiki,” katanya.
Penyusunan RAD API kabupaten/kota diharapkan dapat membuat agenda adaptasi perubahan iklim terintegrasi ke dalam pembangunan daerah, sekaligus membuka peluang pembiayaan untuk pelaksanaan aksi-aksi iklim di daerah.
Pewarta : Kornelis Kaha
Editor:
Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta -
Padel kini sudah jadi gaya hidup masyarakat urban di Indonesia. Tidak cuma untuk berolahraga, padel bisa jadi ajang reunian.
Hal ini yang dilakukan oleh alumni Fakultas Hukum (FH) Universitas Trisakti angkatan 1999. Pada Minggu (6/9/2026) kemarin, berlokasi HQ Padel & Tennis, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, mereka melakukan kegiatan gathering namun dikemas dalam bentuk turnamen padel bertajuk "Ngedadak Padel".
Para alumni FH Trisakti tersebut juga diperbolehkan membawa pasangan mereka masing-masing untuk bersaing dalam pertandingan nomor campuran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Turnamen padel ini diikuti oleh 16 fixed partners dan mixed partners yang terbagi ke dalam 4 grup. Para peserta pun terlihat tampil antusias dan kompetitif.
"Intinya ini untuk menjaga silaturahmi. Kami angkatan 99 FH Trisakti memang sering membuat kegiatan kumpul-kumpul, dan salah satunya ini adalah padel. Apalagi padel juga sedang digemari, baik laki-laki maupun perempuan," ujar salah seorang panitia, Mega Ruhapy, dalam keterangan kepada media
Kegiatan ini memang hanyalah ajang silaturahmi. Namun, panitia tampak begitu serius dalam menyelenggarakan acara.
Podium untuk juara pertama, peringkat runner-up, dan ketiga disiapkan. Pemenang juga berhak mendapatkan penghargaan, medali, dan hadiah.
Arie Pujianto, salah seorang alumni yang menjadi motor penggerak aktivitas olahraga di kalangan alumni FH Universitas Trisakti, menyebut angkatannya memang tergolong cukup aktif menggelar kegiatan seperti ini.
Kegiatan olahraga seperti padel ini diyakini Arie menjadi pilihan yang tepat untuk bersilaturahmi karena baik alumni laki-laki maupun perempuan bisa berpartisipasi.
Ngedadak Padel: Ketika Padel jadi ajang reuni. (Foto: dok.Ngedadak Padel)
"Kami dari zaman kuliah, udah lebih dari 25 tahun lalu, memang akur ya. Alhamdulillah masih berhubungan baik. Akhirnya sekarang kami coba main padel, karena para istri juga bisa main," kata Arie.
"Mudah-mudahan, dengan adanya turnamen padel perdana kami ini, bisa juga mengangkat kemauan dari angkatan FH Trisakti yang lain. Pastinya seru kalau seluruh FH Trisakti bisa melakukan gathering," sambungnya.
Arie menyebut alumni angkatan 99 FH Trisakti juga berencana menggelar turnamen padel ke depannya, tetapi diadakan di Asha Beach Club & Resort di Pulau Payung, Kepulauan Seribu.
Tak Cuma Padel
Arie dan para alumni FH Trisakti rupanya juga tergabung dalam klub sepak bola Inkracht Sakti FC, yang dijadwalkan mengikuti kejuaraan dunia antar advokat atau Mundiavocat 2027 di Bali, 21-25 April 2027.
"Mundiavocat ini juga jadi salah satu fokus kita. Kami dari Inkracht Sakti FC memang basicnya adalah para lawyer lulusan Trisakti. Namun, mungkin kami juga membuka peluang untuk mengajak pemain dari Peradi FC," ucap Arie.
Arie yang menjabat sebagai kapten tim Inkracht Sakti FC, menambahkan, untuk menghadapi Mundiavocat tahun depan, skuad sudah harus terbentuk pada bulan November 2026 sehingga tim bisa lebih berkonsentrasi melakukan persiapan.
Inkracht Sakti FC sendiri telah menunjuk seorang pelatih profesional yang dikenal di kalangan olahraga futsal, yakni Mario Silitonga.
Mario memang sudah berkali-kali membawa tim advokat Indonesia berkompetisi di kejuaraan dunia sepak bola antar advokat. Tangan dingin dan pengalaman Mario diharapkan bisa membawa Inkracht Sakti FC mencapai prestasi membanggakan.
"Untuk Mundiavocat, biasanya negara unggulan dari Asia itu adalah Thailand, Iran, dan Jepang. Dulu saya pernah membawa tim sepak bola advokat Indonesia sampai ke peringkat ketiga," kata Mario.
Agenda terdekat, Inkracht Sakti FC akan menggelar pertandingan pemanasan menghadapi para mantan pemain profesional Malaysia, Sabah FC, di Jakarta, 20 September.
(mrp/bay)
Jakarta, CNN Indonesia --
Duel Real Madrid vs Inter Milan dalam matchday pertama babak pengisihan Liga Champions akan disiarkan langsung, Rabu (9/9) dini hari WIB. Berikut jadwal siaran langsung Madrid vs Inter di Liga Champions.
Pertandingan Madrid vs Inter di Stadion Santiago Bernabeu akan disiarkan langsung stasiun televisi SCTV pada pukul 02:00 WIB.
Era baru Real Madrid di Liga Champions dimulai. Meski untuk kali kedua melatih Madrid, Jose Mourinho punya situasi yang berbeda dibanding pada 2010-2013.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pilihan Redaksi
Jose Mourinho dituntut membangkitkan Madrid yang terpuruk pada musim lalu dan gagal raih trofi dalam dua musim belakangan.
Nahas bagi Mourinho, Madrid yang baru menelan kekalahan di ajang domestik harus bentrok dengan mantan klubnya Inter Milan pada laga pertama Liga Champions. Inter merupakan runner up Liga Champions dua musim lalu.
Mourinho tentu membutuhkan kemenangan guna meyakinkan suporter Madrid dan juga presiden klub Florentino Perez.
[Gambas:Video CNN]
Hanya saja, Los Blancos dalam kondisi kurang ideal menjelang bentrokan krusial nanti. Sejumlah pemain utama Madrid harus absen dalam laga ini: Aurelien Tchouameni, Rodrygo, Eder Militao, hingga Raul Asencio mengalami cedera, sedangkan Arda Guler dan Bernardo Silva terkena larangan bermain.
Sementara tim tamu Inter Milan datang ke Madrid dengan penuh kepercayaan diri usai meraih tiga kemenangan beruntun di Serie A Liga Italia.
Apabila memiliki kesempatan, pasukan Cristian Chivu ini tentu tidak akan membuang kesempatan untuk menang atas Madrid di Bernabeu.
Jadwal Siaran Langsung Real Madrid vs Inter Milan di Liga Champions:
Real Madrid vs Inter Milan/ Stadion Santiago Bernabeu/ SCTV/ Pukul 02:00 WIB
(sry/jal)
Selasa, 08 September 2026, 04:11 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ingin menghidupkan kembali Cihampelas sebagai salah satu ikon wisata belanja di Kota Bandung. Kawasan yang dahulu dikenal sebagai pusat perdagangan jeans itu akan ditata ulang pada 2027 dengan konsep pedestrian yang lebih nyaman bagi masyarakat.
Dedi menyebut penataan tersebut akan mengembalikan fungsi Cihampelas sebagai kawasan yang ramah bagi pejalan kaki sekaligus tetap mendukung aktivitas perdagangan. Konsep baru itu akan dilengkapi trotoar, tempat duduk, serta penerangan jalan agar masyarakat dapat berjalan dan berbelanja dengan lebih nyaman.
"Nanti Cihampelas 2027 kita tata kembali menjadi teras. Teras itu ada trotoarnya, ada tempat duduknya, ada penerangan jalannya," ujar Dedi saat meninjau Teras Cihampelas, dikutip dari media sosial pribadinya, Senin (7/9/2026).
Menurut Dedi, penataan ulang tersebut diharapkan membuat aktivitas masyarakat di Cihampelas kembali hidup. Ia ingin kawasan itu menjadi tempat yang nyaman untuk masyarakat yang berjalan kaki maupun mereka yang datang untuk berbelanja.
"Sehingga hilir mudik orang belanja di sini nyaman," katanya.
Rencana tersebut muncul ketika Teras Cihampelas akan dibongkar dan ditata kembali. Di tengah perubahan kawasan itu, masih terdapat 15 pedagang yang bertahan berjualan dan telah menjalankan usaha di lokasi tersebut sejak 2017.
Dedi memastikan keberadaan para pedagang tetap menjadi perhatian Pemprov Jabar. Ia mengatakan pemerintah telah mengambil data 15 pedagang tersebut dan akan segera menentukan solusi agar mereka tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan usaha.
"Yang penting untuk ke-15 pedagang, segera Pemprov Jabar akan mengambil keputusan yang terbaik," ujar Dedi.
Dedi juga memberikan jaminan bahwa pembongkaran Teras Cihampelas tidak berarti para pedagang kehilangan kesempatan untuk mencari nafkah. Menurutnya, Pemprov Jabar akan menyiapkan jalan keluar bagi pedagang yang selama ini masih bertahan di kawasan tersebut.
"Nanti kalau di sini kemudian dibongkar, maka Bapak sudah ada jalan keluar untuk tetap berusaha," katanya.
Bagi Dedi, perhatian terhadap pedagang merupakan bagian dari penataan kawasan secara menyeluruh. Pemerintah tidak hanya ingin mengubah tampilan fisik Cihampelas, tetapi juga menjaga agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap memiliki ruang.
Penataan pada 2027 nantinya diarahkan untuk memperkuat kembali fungsi pedestrian di kawasan Cihampelas. Fasilitas seperti trotoar, tempat duduk, dan penerangan jalan diharapkan membuat masyarakat lebih nyaman menghabiskan waktu sekaligus berbelanja di kawasan tersebut.
Baca Juga: Politikus PSI: Kang Dedi Mulyadi Penerus Jokowisme, Berpotensi Jadi Presiden
Dedi melihat perubahan itu penting karena Cihampelas memiliki sejarah sebagai salah satu tujuan belanja yang melekat dengan Kota Bandung. Ia mengingatkan bahwa kawasan tersebut pernah begitu identik dengan produk jeans hingga menjadi salah satu alasan wisatawan datang ke Bandung.
"Dulu orang itu kalau ke Bandung ke Cihampelas nyari jin [celana jeans], pulangnya bawa jin, sekarang jinnya mulai tidak ada," ujar Dedi.
Pernyataan tersebut menggambarkan perubahan pamor Cihampelas yang ingin dibalikkan melalui penataan kawasan. Pemerintah Jawa Barat berharap wajah baru Cihampelas dapat membuat kawasan tersebut kembali ramai dan nyaman tanpa menghilangkan aktivitas ekonomi yang sudah lama tumbuh di sana.
Dengan konsep pedestrian dan fasilitas publik yang lebih baik, Cihampelas 2027 diproyeksikan menjadi kawasan yang tidak hanya berfungsi sebagai jalur lalu lintas pejalan kaki. Penataan tersebut juga menjadi upaya untuk menghidupkan kembali daya tarik perdagangan dan wisata belanja yang selama ini melekat pada nama Cihampelas.
Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster melarang jajarannya maupun pemda kabupaten/kota melakukan penanganan yang tidak humanis terhadap warga yang mendirikan rumah bedeng di kawasan lokasi kebakaran Jalan Nakula, Pemecutan Klod, Denpasar.
"Pelan-pelan karena ini menyangkut orang, jadi jangan sampai juga kita melakukan tindakan yang tidak humanis,” kata Koster di Denpasar, Senin.
“Jadi harus humanis, caranya kalau kita akan pindahkan seperti ini ya siapkan tempatnya, ditangani, diatasi dulu," sambung Gubernur Bali.
Diketahui pekan lalu api berkobar di lahan sekitar 4 hektare di Jalan Nakula yang kemudian melahap puluhan rumah bedeng semipermanen yang dihuni oleh mayoritas warga pendatang.
Kebakaran hebat tersebut menghanguskan harta benda warga dan menyisakan persoalan penertiban lahan pascabencana.
Gubernur Koster kemudian menjelaskan bahwa lahan yang selama ini berdiri bangunan bedeng penampungan warga pendatang tersebut merupakan aset resmi milik pemerintah daerah, bukan milik perorangan atau warga lokal.
Keberadaan bangunan liar yang telah berlangsung menahun di lokasi itu diakuinya terjadi akibat kendala pengawasan di lapangan.
Menurutnya, dinamika penataan kawasan di Bali tidak bisa diselesaikan secara instan mengingat banyaknya lahan kosong yang kerap tiba-tiba telah diisi oleh warga.
Meski demikian, Pemprov Bali tetap mengarahkan agar penertiban dan pemindahan warga pendatang dari area eks kebakaran tersebut tetap wajib mengedepankan pendekatan kemanusiaan dan solusi relokasi yang matang.
Terkait kelanjutan pemanfaatan lahan eks kebakaran Jalan Nakula yang ramai diisukan akan menjadi area pembangunan, Koster mengungkapkan adanya wacana penataan kawasan oleh Pemkab Badung.
Saat ini Pemkab Badung sedang melakukan kajian mendalam terkait rencana pembangunan infrastruktur di lokasi tersebut.
"Saya belum tahu, tetapi yang jelas itu memang ada rencana dari Bupati Badung untuk pembangunan infrastruktur, apakah akan tepat melintasi wilayah itu atau tidak, sedang distudi," kata Koster.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Denpasar (ANTARA) - DPRD Bali menyetujui pembentukan tim pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027 yang diajukan Gubernur Bali Wayan Koster.
Ketua DPRD Bali I Dewa Made Mahayadnya di Denpasar, Senin, mengatakan pembentukan tim tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti pembahasan anggaran daerah secara lebih cermat.
"Badan anggaran membahas Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 dengan Koordinator I Gede Kusuma Putra dan Wakil Koordinator I Made Darma Susila," kata Dewa Mahayadnya.
Meski tidak didampingi tiga wakilnya dari tiga fraksi, ia memastikan keputusan tersebut mendapat dukungan penuh karena telah disepakati peserta rapat yang hadir.
Dewa Mahayadnya mengatakan Badan Musyawarah DPRD Bali selanjutnya menyesuaikan jadwal kegiatan terkait tugas-tugas alat kelengkapan dewan tersebut.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Raperda Perubahan APBD 2026 dan Raperda APBD 2027 diajukan bersamaan karena memiliki arti strategis bagi kesinambungan pembangunan daerah.
"Perubahan APBD 2026 merupakan instrumen untuk melakukan penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan anggaran tahun berjalan, sedangkan APBD 2027 merupakan instrumen untuk menyiapkan fondasi fiskal bagi pelaksanaan pembangunan pada tahun berikutnya," ujar Koster.
Ia menjelaskan perekonomian Bali terus menunjukkan ketahanan di tengah dinamika global dan nasional. Namun, struktur ekonomi yang ditopang pariwisata, perdagangan, jasa, dan investasi membuat Bali sensitif terhadap perubahan eksternal.
Karena itu, menurut Koster, pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara adaptif, efektif, dan efisien.
Dalam Raperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah semula ditargetkan Rp6,5 triliun lebih dan diajukan meningkat Rp100 miliar lebih menjadi Rp6,6 triliun lebih.
Peningkatan tersebut ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi Rp4,3 triliun lebih, meliputi pajak daerah Rp2,837 triliun lebih, retribusi daerah Rp649 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp257 miliar lebih, serta lain-lain PAD yang sah Rp617 miliar lebih.
Pendapatan transfer menjadi Rp2,27 triliun lebih, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat menjadi Rp19,1 miliar lebih.
Belanja daerah 2026 juga dianggarkan meningkat Rp263 miliar lebih menjadi Rp7,5 triliun lebih.
Koster menjelaskan belanja tersebut terdiri atas belanja operasi Rp5,4 triliun lebih, belanja modal Rp841 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp23 miliar lebih, dan belanja transfer Rp1,18 triliun lebih.
Dengan demikian, defisit anggaran dalam Raperda Perubahan APBD 2026 direncanakan Rp842 miliar lebih atau 12,65 persen. Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah Rp1,58 triliun lebih.
Untuk Raperda APBD Semesta Berencana 2027, Pemprov Bali menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,60 persen hingga 6,40 persen dengan tema "Akselerasi Transformasi Ekonomi Kerthi Bali".
Pendapatan daerah 2027 direncanakan Rp5,7 triliun lebih, yang bersumber dari PAD Rp4,5 triliun lebih, pendapatan transfer Rp1,14 triliun lebih, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp6,1 miliar lebih.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan Rp6,1 triliun lebih, terdiri atas belanja operasi Rp4,8 triliun lebih, belanja modal Rp337 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp150 miliar, dan belanja transfer Rp856 miliar lebih.
Dengan rencana tersebut, terdapat proyeksi defisit sebesar Rp475 miliar lebih atau 8,32 persen.
"Selanjutnya saya berharap agar raperda ini dibahas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, untuk selanjutnya mendapat persetujuan bersama," kata Koster.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketimbang tulis tangan, mengetik memang lebih cepat dan praktis. Namun menulis tangan ternyata memberikan sederet manfaat buat otak.
Di era digital yang serba cepat dan praktis seperti sekarang, menulis tangan nyaris digeser oleh mengetik di papan keyboard. Huruf yang tertulis memang lebih rapi, bentuknya konsisten, dan proses penulisan lebih cepat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hanya saja, studi menunjukkan menulis tangan terutama pada anak-anak membuat mereka lebih memahami dan mengingat huruf. Kemudian pada orang dewasa, menulis tangan selama proses perkuliahan membantu pemahaman materi.
"Sebenarnya ada hal-hal yang sangat penting terjadi selama pengalaman fisik menulis dengan tangan. Hal itu memiliki manfaat kognitif yang penting," jelas ahli saraf Ramesh Balasubramaniam mengutip dari NPR.
Mulai sekarang, coba selingi aktivitas mengetik dengan menulis tangan sebab ada beberapa manfaat menulis tangan buat otak.
Menulis tangan menuntut kerja sama berbagai bagian otak secara bersamaan karena melibatkan gerakan, penglihatan, perhatian, dan bahasa.
"Aktivitas ini membutuhkan kekuatan otak yang tidak diperlukan saat mengetik, serta dapat bermanfaat bagi proses belajar, daya ingat, dan pemahaman kita," kata neuropsikolog Sanam Hafeez mengutip dari Martha Stewart.
Secara alami, menulis tangan memperlambat laju aktivitas dan memberikan lebih banyak waktu untuk merenungkan suatu gagasan, situasi atau emosi.
Hafeez berkata menulis tangan menjadi bermanfaat saat membuat jurnal atau memproses emosi.
Ahli saraf Fawad Mian menambahkan menulis jurnal terbukti menjadi sarana yang ampuh mengurangi kecemasan dan memperbaiki mood.
Ilustrasi. Menulis tangan bermanfaat untuk memacu proses brainstorming. (Anggita Kusmadewi)
Menulis tangan bakal membantu memacu proses brainstorming atau proses menuangkan pendapat.
Meluangkan waktu menulis tangan membantu menemukan solusi, gagasan baru, serta keluar dari dilema. Jessica Tate, kepala staf klinis di Milton Recovery Centers, menyarankan saat berupaya mengambil keputusan, kamu bisa menuliskan apa dipikirkan sebelum buka laptop.
"Bahkan waktu lima menit saja dapat memaksa Anda untuk mengenali apa yang sebenarnya Anda pikirkan sebelum mulai menyunting atau bereaksi terhadap informasi lain," kata dia.
Menulis tangan memunculkan nuansa personal. Saat menulis tangan, tidak ada fitur koreksi atau dikte dari algoritma.
"Menurut saya, kita tidak perlu membuang teknologi, tetapi mungkin menyisipkan kegiatan menulis tangan dalam keseharian adalah cara mudah untuk melatih kembali hal-hal yang sebenarnya tidak lagi wajib kita lakukan," kata Hafeez.
(els)
Denpasar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengkaji kembali skema penerapan upah minimum sektoral kabupaten/kota melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) untuk menyesuaikan standar pengupahan di daerah pariwisata.
“Sedang dikaji di Brida, UMK dan upah minimum sektoral kabupaten itu sedang dikaji di Brida melibatkan para ahli, yang rencananya kalau memang memungkinkan 2027 akan diterapkan," kata Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar, Senin.
Gubernur Koster menyatakan kajian tersebut difokuskan pada sektor pariwisata agar penetapan upah minimum tidak disatukan secara mendatar dengan sektor lain seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Hal ini disampaikan menanggapi sorotan Anggota DPR RI I Nyoman Parta di Senayan yang menilai angka upah minimum yang layak di Bali Rp5,2 juta.
Koster sendiri meminta seluruh pihak menyikapinya secara hati-hati serta menghitung kondisi riil perekonomian Bali secara matang.
Ia menjelaskan, dominasi struktur ekonomi Bali yang lebih dari 60 persen ditumpu oleh sektor pariwisata membutuhkan regulasi pengupahan khusus agar tidak membebani sektor usaha kerakyatan.
"Hitung dulu, hati-hati juga, karena Bali ini dominannya pariwisata, 60 persen lebih ekonominya pariwisata kalau kita menerapkan dengan UMP berlaku sama untuk semua sektor, mungkin buat sektor pariwisata oke, bisa tapi bagi UMKM berat dia, warung-warung berat dia, tidak bisa," ujar orang nomor satu di Pemprov Bali itu.
Oleh karena itu, evaluasi upah minimum perlu diprioritaskan pada sektor pariwisata yang memberikan kontribusi besar pada pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak hotel dan restoran (PHR) di kabupaten/kota.
"Jadi karena di Bali usaha paling banyak adalah pariwisata, maka sektor pariwisata ini upah minimumnya memang harus dievaluasi,” tuturnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan menambahkan bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Bali maupun kabupaten/kota saat ini masih terus berproses membahas angka penetapan upah.
Pembahasan tersebut masih mengacu pada formula pertumbuhan ekonomi Bali yang tercatat 5,78 persen serta proyeksi inflasi pada triwulan keempat sebagai acuan dasar perhitungan.
"Yang jelas pasti upah minimum tiap tahun naik, hanya sekarang dengan formula yang ada, kita lihat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi di triwulan ke-4 awal, sesuai amanah pusat, minggu keempat November sudah ditetapkan UMP, kemudian seminggu berikutnya UMK," kata Setiawan.
Setiawan menegaskan penetapan upah minimum sektoral diprioritaskan untuk memacu upah di sektor pariwisata yaitu penyediaan akomodasi serta makan dan minum, sehingga nilainya berada di atas UMK standar.
"Kalau sektoral yang kita dorong di pariwisata, nomenklatur dari BPS adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, artinya sektor itu yang lebih tinggi dari UMK, formulanya mulai dari berapa UMP atau UMK-nya akan ditambah parameter penguat," ujar Setiawan.
Untuk diketahui di tahun 2026 sendiri Pemprov Bali menetapkan UMP Bali sebesar Rp3.207.459, dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2026 untuk sektor pariwisata, akomodasi, serta makanan dan minuman berada di angka Rp3.267.693 per bulan.
Untuk UMK tahun 2026, Kabupaten Badung tercatat tertinggi sebesar Rp3.791.002, Kota Denpasar Rp3.499.878, Gianyar Rp3.316.798, dan Tabanan Rp3.287.678, sementara lima kabupaten lainnya mengikuti batas UMP Bali.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.