Jum'at, 31 Juli 2026, 01:30 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Harapan masyarakat terhadap pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 kembali menguat. Meski pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi, sinyal terbaru dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menunjukkan peluang rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) tahun ini masih terbuka.
Zudan menyatakan seleksi CPNS 2026 berpotensi tetap digelar setelah proses seleksi sekolah kedinasan selesai. Namun, keputusan final masih menunggu arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
"Insya Allah jadi tahun ini," ujar Zudan saat menjawab pertanyaan mengenai pengadaan seleksi CPNS 2026 pada Selasa (28/7/2026).
Ia menambahkan bahwa BKN masih menunggu arahan lanjutan dari Menteri PANRB terkait pelaksanaan seleksi tersebut.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal terbaru setelah selama beberapa bulan terakhir pemerintah beberapa kali memberikan indikasi mengenai kemungkinan dibukanya rekrutmen CPNS tahun ini.
Sebelumnya, Menteri PANRB Rini Widyantini sempat mengungkapkan peluang dibukanya sekitar 160.000 formasi CPNS pada 2026. Jumlah tersebut disebut sejalan dengan kebutuhan pengisian posisi akibat banyaknya aparatur sipil negara yang memasuki masa pensiun sepanjang 2025.
Menurut Rini, pemerintah telah memiliki data kebutuhan ASN yang diperkirakan mencapai sekitar 160 ribu orang. Saat itu, Kementerian PANRB juga telah mengajukan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan seleksi.
Langkah persiapan lainnya dilakukan melalui penerbitan Surat Menteri PANRB Nomor B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026 mengenai kebutuhan ASN Tahun Anggaran 2026.
Melalui surat tersebut, seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah diminta menyampaikan usulan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagai dasar penyusunan formasi CPNS tahun ini.
Meski berbagai tahapan persiapan telah dilakukan, hingga akhir Juli 2026 pemerintah belum mengumumkan secara resmi jadwal pembukaan pendaftaran maupun rincian formasi yang akan tersedia.
Baca Juga: Banyak yang Mengundurkan Diri, Kini BKN Uji Coba ASN Bekerja Dekat dengan Keluarga
Karena itu, masyarakat yang berminat mengikuti seleksi CPNS 2026 masih diminta bersabar menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar hanya mengacu pada informasi yang disampaikan melalui kanal resmi Kementerian PANRB, BKN, dan portal SSCASN. Imbauan tersebut disampaikan untuk menghindari beredarnya informasi yang tidak benar atau hoaks terkait jadwal maupun formasi CPNS 2026 yang kerap muncul di media sosial.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Jumat, 31 Juli 2026 - 01:30 WIB
VIVA – Gelombang penolakan terhadap rencana Presiden FIFA Gianni Infantino membentuk perusahaan komersial untuk mengelola aset Piala Dunia terus meluas. Setelah UEFA menyuarakan keberatan secara terbuka, kini kritik juga datang dari Perdana Menteri (PM) Inggris, Andy Burnham, yang menilai sepak bola bukan komoditas yang bisa diperdagangkan kepada investor.
Baca Juga
Kontroversi bermula dari proposal pembentukan FIFA Forward Enterprise (FFE), sebuah entitas komersial yang disiapkan untuk mengelola berbagai hak bisnis turnamen FIFA, termasuk Piala Dunia dan Piala Dunia Antarklub.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Perusahaan tersebut disebut memiliki valuasi awal mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp362 triliun. FIFA berencana menggandeng investor swasta, termasuk perusahaan investasi Thrive Eternal milik Joshua Kushner, untuk mengembangkan nilai komersial kompetisi yang selama ini berada di bawah naungannya.
Baca Juga
Dana yang berhasil dihimpun nantinya diklaim akan digunakan untuk memperbesar anggaran pengembangan sepak bola bagi 211 asosiasi anggota FIFA melalui program FIFA Forward.
Photo :
Baca Juga
Namun, rencana itu justru memicu kekhawatiran banyak pihak. UEFA menjadi organisasi pertama yang melontarkan kritik keras karena menilai FIFA telah melampaui batas dalam mengelola sepak bola dunia.
Dalam pernyataannya, UEFA menegaskan bahwa sepak bola bukan aset bisnis yang bisa diperjualbelikan.
"Jiwa dan tata kelola sepak bola bukanlah aset untuk diperdagangkan," tegas UEFA.
Organisasi sepak bola Eropa itu juga mempertanyakan minimnya transparansi mengenai siapa yang nantinya akan memperoleh keuntungan dari skema investasi tersebut.
Tak berhenti di situ, UEFA mengungkap adanya penolakan yang terus berkembang setelah berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan di dunia sepak bola, mulai dari liga, klub, pemain hingga suporter.
Mereka bahkan menyoroti adanya tenggat waktu yang diberikan FIFA kepada asosiasi anggota untuk mendukung proposal tersebut. Menurut UEFA, pendekatan itu justru memperkuat kesan bahwa proyek tersebut lebih mengutamakan kepentingan bisnis dibanding masa depan sepak bola.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Penolakan juga datang dari Inggris. Andy Burnham yang dikenal sebagai pendukung Everton menilai Piala Dunia tidak boleh diperlakukan layaknya produk komersial yang dapat dijual kepada investor.
Halaman Selanjutnya
Menurut Burnham, nilai Piala Dunia dibangun oleh jutaan suporter selama puluhan tahun, bukan oleh lembaga mana pun.
Jakarta (ANTARA) - ONIC memastikan langkah ke babak semifinal Mobile Legends: Bang Bang Mid Season Cup (MSC) yang berlangsung dalam Esports World Cup (EWC) 2026 di Paris, Prancis, setelah bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan wakil Turki Aurora Gaming dengan skor 3-2, Kamis.
Aurora Gaming langsung menekan sejak gim pertama. Salah seorang pemain ONIC, Kairi, mengungkapkan kekalahan pada gim pembuka terjadi akibat kendala komunikasi antarpemain.
"Kalau game satu cuma ada miscommunication," kata Kairi seusai pertandingan, seperti disiarkan MPL Indonesia.
Aurora Gaming tampil agresif sejak fase draft dan tidak memberi ruang bagi ONIC untuk mengembangkan permainan. Dominasi pada perebutan objektif dan rotasi membuat wakil Turki itu menutup gim pertama hanya dalam waktu sekitar sembilan menit.
ONIC merespons pada gim kedua dengan permainan yang lebih disiplin. Mereka berhasil meredam agresivitas Aurora sejak early game melalui komposisi hero yang mampu mengganggu lini depan lawan.
Momentum tersebut dimanfaatkan ONIC untuk menguasai pertarungan tim dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hanya dalam waktu sekitar 11 menit.
Aurora kembali mengambil alih kendali pertandingan pada gim ketiga. Permainan kolektif yang rapi, didukung rotasi cepat dan kemampuan mengunci pemain inti ONIC, membuat wakil Turki itu kembali unggul sekaligus mengamankan match point.
Menurut Kairi, Aurora juga tampil lebih siap dari sisi strategi pada gim tersebut.
"Kalau game tiga memang mereka ngerti banget pick mereka. Jadi memang itu kendalanya," ujar Kairi.
Dalam posisi tertekan, ONIC menunjukkan mentalitas untuk bangkit pada gim keempat. Pertandingan berlangsung lebih sengit dibanding tiga gim sebelumnya dan berlanjut hingga lebih dari 20 menit.
ONIC memanfaatkan kemenangan dalam satu pertarungan tim krusial untuk melakukan wipe out terhadap Aurora sebelum menghancurkan base lawan dan memaksakan laga berlanjut ke gim penentuan.
Momentum tersebut berlanjut pada gim kelima. ONIC tampil lebih percaya diri sejak awal pertandingan dan mampu mengendalikan tempo permainan.
Penampilan Kairi yang menggunakan Fanny menjadi salah satu pembeda dalam sejumlah team fight, sementara koordinasi tim membuat Aurora kesulitan menemukan celah untuk membalikkan keadaan.
ONIC akhirnya mengamankan kemenangan 3-2 sekaligus membalas kekalahan mereka dari Aurora pada pertemuan sebelumnya.
Menghadapi Team Spirit pada pertandingan berikutnya, Kairi mengatakan ONIC akan menjalani persiapan seperti biasa tanpa strategi yang benar-benar berbeda.
"Buat besok sama saja sih, kita latihannya kayak gimana buat semua tim. Kalau strategi yang spesial enggak ada," kata pemain asal Filipina tersebut.
Meski demikian, Kairi mengisyaratkan ONIC masih menyimpan beberapa strategi yang belum diperlihatkan.
"Ada sedikit, bakal lihat besok," ujar Kairi.
Baca juga: Team Vitality tersingkir dari MSC EWC, tersisa ONIC wakil Indonesia
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jum'at, 31 Juli 2026, 01:20 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Pengamat Politik Tony Rosyid menyoroti turunnya elektabilitas dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, politikus itu perlu mengambil langkah politik yang berani, salah satunya misal dengan membuka pintu kabinet bagi PDI Perjuangan (PDIP).
Ia menyarankan dilakukan penyegaran besar-besaran, mulai dari kementerian lembaga negara hingga badan usaha milik negara (BUMN). Hal ini menyusul dua survei yang menunjukkan turunnya elektabilitas dari Prabowo.
Baca Juga: Prabowo Harap Waspada, Tingginya Elektabilitas Dedi Mulyadi Bisa Jadi 'Gong' Pengkhianatan di Istana
"Ganti sejumlah orang di struktur kekuasaan dengan sumber daya manusia yang lebih profesional, termasuk mengganti kapolri dan panglima tentara yang sudah terlalu lama menjabat, agar terjadi penyegaran di dua institusi ini," ujar Tony, dikutip Jumat (31/7/2026).
Diketahui, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Indikator Politik Indonesia melaporkan hasil survei yang menunjukkan adanya penurunan elektabilitas dari Prabowo. Ia bahkan kalah dalam simulasi calon presiden dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
SMRC 5–19 Juli 2026, Dedi Mulyadi memperoleh elektabilitas 35 persen. Sementara Prabowo berada di angka 14,5 persen. Adapun Anies Baswedan 8,2 persen. Survei Indikator Politik Indonesia 14–24 Juli 2026, Dedi Mulyadi meraih 32,4 persen. Prabowo menyusul dengan 18,8 persen. Adapun Anies Baswedan 11,6 persen.
Menurut Tony, hasil tersebut menjadi sinyal agar presiden segera melakukan evaluasi terhadap komposisi pemerintahan. Prabowo juga menurutnya perlu memperluas basis dukungan politik dengan merangkul kekuatan yang selama ini berada di luar koalisi pemerintah seperti PDIP.
"Berikan 3-5 menteri buat PDIP," katanya.
Tony, meski demikian, menilah langkah tersebut memiliki konsekuensi politik yang tidak ringan. Ia menilai kehadiran partai tersebut di pemerintahan akan sulit terwujud apabila di sana masih ada figur-figur yang selama ini dianggap dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
"Karena mereka tidak mau bergabung jika ada orang-orang Jokowi di Istana. Tak ada pilihan lain kecuali mengganti orang-orang mantan presiden itu dengan PDIP," ujarnya.
Tony menilai keputusan semacam itu memang tidak mudah bagi seorang kepala negara karena menyangkut keseimbangan politik di dalam pemerintahan. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan ketika menghadapi situasi yang penuh dilema.
"Seorang pemimpin akan selalu dihadapkan pada tantangan. Tantangan yang berat adalah ketika menghadapi dilema," ucapnya.
Ia menambahkan bahwa membiarkan dilema politik berlarut-larut justru dapat memperlemah posisi kepemimpinan.
Baca Juga: Bocoran Prabowo Soal Pengganti Perry Warjiyo di Bank Indonesia (BI): Dia Kayaknya Gimana? Oke Gak?
"Jika dilema terus dibiarkan, maka seorang pemimpin lambat laun akan melemah dan pada akhirnya tumbang. Apakah Prabowo akan tegas bersikap terhadap dilema-dilema itu? Terutama dilema dalam menghadapi Geng Solo," pungkas Tony.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar
REPUBLIKA.CO.ID, WAMENA, – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, mengharapkan dukungan penuh masyarakat untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026. Dukungan tersebut terutama dalam bentuk ketaatan membayar pajak dan retribusi daerah.
Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Kabupaten Jayawijaya, Immanuel YAR Rumere, menyampaikan hal ini dalam keterangan tertulis di Wamena, Kamis. Ia menekankan bahwa sumber-sumber PAD dari pajak dan retribusi sangat banyak sehingga membutuhkan partisipasi serius masyarakat.
"Sumber-sumber PAD dari pajak dan retribusi sangat banyak, sehingga membutuhkan dukungan serius masyarakat dalam membayar iuran setiap bulan tepat waktu," kata Immanuel.
Immanuel merinci berbagai sumber PAD di Kabupaten Jayawijaya yang berasal dari sektor pajak dan retribusi. Sumber-sumber tersebut antara lain parkiran bandara, sektor perdagangan, perhotelan, pajak iklan, galian C, retribusi terminal, serta retribusi persampahan.
Selain sumber-sumber konvensional tersebut, Bapenda Jayawijaya juga mulai melirik potensi baru. Salah satu objek pajak yang akan menjadi fokus ke depan adalah videotron.
"Ke depan ada beberapa objek pajak yang menjadi fokus kami, salah satunya videotron dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Jayawijaya tahun 2026," ujarnya.
Immanuel menjelaskan bahwa penggunaan videotron di Kabupaten Jayawijaya saat ini cukup masif. Media tersebut kerap digunakan dalam berbagai kegiatan tertentu maupun untuk pemutaran siaran olahraga yang digemari masyarakat.
"Kami lihat penggunaan videotron telah ramai di Jayawijaya, maka kami akan mencoba mendorongnya masuk dalam objek pajak," tegasnya.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Bapenda akan melakukan serangkaian tahapan. Kajian dan sosialisasi kepada para pihak terkait akan menjadi langkah awal sebelum menyusun rancangan pajak atau retribusi videotron.
"Beberapa tahapan akan dilakukan sebelum membuat rancangan pajak atau retribusi videotron, salah satunya kajian dan sosialisasi kepada sumber pendapatan tersebut," kata Immanuel.
Immanuel mengungkapkan bahwa target PAD Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp75 miliar. Angka ini akan ditingkatkan menjadi Rp90 miliar pada tahun 2026.
Demi mencapai target ambisius tersebut, ia berharap seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sumber pendapatan Pemkab Jayawijaya dapat memaksimalkan potensi yang ada. Dukungan masyarakat juga dinilai krusial.
"Kami tentu berharap pimpinan OPD yang masuk dalam sumber pendapatan Pemkab Jayawijaya dapat terus memaksimalkan potensi daerah yang ada dalam mencapai PAD dalam tahun ini. Masyarakat pun kami harap mendukung capaian target PAD dengan membayar pajak dan retribusi sesuai waktu yang ditentukan," pungkasnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi sistem internal seusai mengungkap kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang Anom Widiyantoro hingga polisi yang diperbantukan di KPK sebagai staf administrasi.
“Evaluasi yang dilakukan, misalkan, proses dokumen dari penyelidik itu bisa sampai ke pimpinan harus betul-betul terjaga. Tidak semua orang bisa melihat,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Juang KPK, Jakarta, Kamis.
Menurut Setyo, evaluasi itu diterapkan agar pihak-pihak yang tidak berkepentingan ataupun pegawai KPK yang tidak terkait dengan hal tersebut tidak bisa mengakses dokumen kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.
“Manakala ada sesuatu yang mungkin salah atau mungkin ada hal yang enggak pas, kami bisa tahu semua, pimpinan bisa melacak bahwa ini macetnya di mana, ini keluarnya di mana, ini siapa yang kemudian melakukan sesuatu yang salah,” katanya.
Selain itu, dia mengatakan evaluasi tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan yang berdampak terhadap mental bekerja pegawai KPK lainnya.
“Supaya tidak terulang kembali permasalahan-permasalahan yang setidaknya sedikit banyak berpengaruh terhadap moril, mental, dan kinerja,” ujar dia.
KPK pada Selasa (28/7), melakukan operasi tangkap tangan ke-18 di tahun 2026. Salah satu dari 21 orang yang ditangkap dalam operasi tersebut adalah Anom Widiyantoro.
Kemudian, KPK membawa 14 dari 21 orang tersebut untuk diperiksa lebih lanjut di Jakarta. Mereka terdiri atas lima orang yang ditangkap di Jakarta, delapan orang dari Pemalang, dan seorang dari Purworejo.
Pada 30 Juli 2026, Anom Widiyantoro beserta tiga orang lainnya tampil di hadapan publik mengenakan rompi oranye KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara itu, terdapat dua klaster pada kasus tersebut, yakni pertama, dugaan pemerasan oleh Anom Widiyantoro terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta.
Kedua, dugaan pemerasan oleh seorang polisi yang sedang bertugas di KPK beserta ayahnya terhadap Anom Widiyantoro.
Dalam klaster pertama, tersangkanya adalah Anom Widiyantoro dan Mohamad Haris alias Gus Haris. Sementara pada klaster kedua, tersangkanya adalah Setya Budi Dias selaku polisi yang sedang bertugas di KPK beserta ayahnya, Lilik Budi Suprianto.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNN Indonesia --
Dua orang jadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana kehutanan berupa mengerjakan, menggunakan, atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Dusun Margajaya, Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat.
Kedua tersangka berinisial S (64) selaku pemilik alat berat dan TN (26) selaku operator alat berat.
Penetapan tersangka dilakukan setelah Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera menerima pelimpahan penanganan perkara dari Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho mengatakan pembukaan akses secara ilegal di kawasan taman nasional merupakan ancaman serius terhadap kelestarian kawasan konservasi karena dapat memicu berbagai bentuk kejahatan kehutanan lainnya.
"Jalan yang dibuka secara ilegal di kawasan konservasi tidak hanya mengubah bentang alam, tetapi juga berpotensi menjadi pintu masuk bagi perambahan, pembalakan liar, perburuan satwa, dan berbagai kejahatan kehutanan lainnya," kata Januanto dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7).
Ia mengatakan penetapan tersangka itu menjadi bagian dari komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam memperkuat perlindungan kawasan konservasi melalui penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap bentuk perambahan hutan.
Ia menyebut penegakan hukum harus menjadi instrumen untuk menjaga keutuhan kawasan konservasi sekaligus memperbaiki tata kelola kehutanan.
"Perlindungan taman nasional bukan hanya menjaga pohon dan satwa liar, tetapi juga mempertahankan fungsi ekologis yang menopang kehidupan masyarakat sekarang maupun generasi yang akan datang," ujarnya.
Perkara itu bermula dari Operasi Pengamanan Hutan yang dilaksanakan Balai Besar TNBBS.
Dalam operasi tersebut, petugas menemukan aktivitas pembangunan jalan menggunakan satu unit hydraulic excavator di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
Petugas segera menghentikan kegiatan tersebut, mengamankan dua orang yang berada di lokasi, serta menyita satu unit alat berat yang diduga digunakan untuk melakukan aktivitas ilegal.
Sementara itu, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, mengatakan penggunaan alat berat untuk membuka jalan di dalam kawasan taman nasional merupakan pelanggaran serius yang harus ditangani sampai tuntas.
"Kami tidak berhenti pada pengamanan pelaku dan barang bukti. Penyidikan diarahkan untuk mengungkap tujuan pembukaan jalan, pihak yang memerintahkan, pihak yang membiayai, serta seluruh pihak yang memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Setiap orang yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan alat bukti," kata Hari.
Atas perbuatannya, S dan TN disangkakan melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a juncto Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 17 dan angka 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
(yoa/dal)
[Gambas:Video CNN]
REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH, – Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tamiang menyita dua unit alat berat milik perusahaan perkebunan kelapa sawit. Penyitaan ini merupakan bagian dari penyidikan perkara dugaan perusakan lingkungan yang berdampak pada bencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang.
Kepala Kejari Aceh Tamiang, Yudhi Syufiadi, mengonfirmasi bahwa dua alat berat yang disita tersebut adalah satu unit ekskavator dan satu unit buldoser. Alat-alat berat itu milik PT PPI dan DS.
"Penyitaan alat berat tersebut sebagai barang bukti merupakan tindak lanjut dugaan perusakan lingkungan yang merugikan masyarakat," ujar Yudhi dalam keterangannya di Banda Aceh, Kamis.
Penyidikan ini menindaklanjuti peristiwa banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir November 2025. Kedua alat berat itu diduga kuat digunakan untuk membuka lahan seluas 25 hektare di Areal Afdeling, Desa Tanjung Gelumpang, Kecamatan Sekerak.
Lahan yang terletak di kawasan berbukit tersebut dikonversi secara paksa dari tanaman karet menjadi perkebunan kelapa sawit. Proses alih fungsi lahan ini dilakukan tanpa menerapkan prinsip konservasi yang diwajibkan.
Pihak kejaksaan menemukan bukti bahwa perusahaan mengabaikan kewajiban membangun sarana pengendali lingkungan. Infrastruktur penting seperti penahan air, kolam penampungan sedimen, dan sarana pengendali limpasan permukaan tidak dibangun.
"Ini merusak struktur tanah, mematikan fungsi penyerapan air alami, dan terbukti memperparah dampak dahsyat bencana banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang pada 26 November 2025," tegas Yudhi.
Atas perbuatannya, perusahaan terancam melanggar Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut secara tegas mewajibkan setiap pelaku usaha untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan serta mencegah pencemaran dan kerusakan.
Yudhi menegaskan bahwa penyitaan ini merupakan bukti keseriusan Kejari Aceh Tamiang dalam menindak tegas setiap pelanggaran lingkungan. Mengingat dampak kerusakan lingkungan dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Saat ini, tim penyidik juga tengah menelusuri seluruh aspek perizinan dan proses pelaksanaan hingga ke tanggung jawab manajemen perusahaan. Jika bukti mencukupi, proses hukum akan dilanjutkan hingga tuntas dan perusahaan wajib memulihkan kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan.
"Kami tidak akan berkompromi dengan pihak yang merusak alam dan membahayakan keselamatan nyawa serta harta benda masyarakat," pungkas Yudhi Syufriadi.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
Jum'at, 31 Juli 2026, 01:00 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membagikan cerita perjalanan selama dua hari menggunakan Kereta Api Taksaka di Cirebon dan Kuningan, Jawa Barat. Di balik perjalanan tersebut, ia menyampaikan refleksi mendalam tentang perjuangan para pendiri bangsa sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga Indonesia.
Mahfud menceritakan bahwa perjalanan itu diawali dengan momen yang tak terduga. Di dalam kereta, ia bertemu kembali dengan Eks Ajudan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Laksamana Muda TNI (Purn) Room Effendi.
Baca Juga: Mahfud MD: Tamparan Hotman Paris ke Prabowo Bukanlah Pelanggaran Hukum, Kecuali Presiden Merasa...
Pertemuan tersebut menjadi emosional karena keduanya telah sekitar 25 tahun tidak saling bertemu sejak sama-sama mendampingi sang mantan presiden menjalankan tugas kenegaraan, termasuk dalam berbagai kunjungan ke luar negeri.
"2 hari berkereta dengan kereta, menggali kenangan yang menyenangkan dan mengharukan. Di atas kereta bertemu dgn Laksda Purn. Room Effendi. Ia adalah eks ajudan Presiden Gus Dur. 25 tahun tak ketemu, kami jadi mengenang saat sama-sama bertugas mendampingi presiden sampai ke beberapa negara," ungkap Mahfud, dikutip Jumat (31/7/2026).
Setibanya di Cirebon, Mahfud menghadiri Halaqah Kebangsaan dengan Kiai Haji Faiz di Pondok Pesantren Buntet. Pesantren tersebut dikenal sebagai salah satu lembaga pendidikan islam yang memiliki jejak sejarah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Rangkaian kegiatannya berlanjut dengan menjadi pembicara dalam talk show dari Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta di Cirebon. Mahfud dalam forum tersebut mengangkat tema "Problema Penegakan Hukum".
Adapun Mahfud melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Kuningan. Hal itu dilakukannya untuk mengunjungi Museum Linggarjati. Ia merupakan lokasi bersejarah tempat berlangsungnya Perundingan Linggarjati antara Indonesia dan Belanda. Momen tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam perjuangan diplomasi menuju pengakuan kedaulatan dari Indonesia.
"Mengharukan mengenang tokoh yang berjuang dengan ikhlas dan penuh kejujuran untuk memerdekakan dan membangun negara seperti yang diperlihatkan di Museum Linggarjati itu," tulisnya.
Mahfud kemudian menyampaikan pesan yang menjadi inti refleksinya. Menurutnya, perjuangan para pendiri bangsa harus terus dilanjutkan dengan menjaga cita-cita sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Ia juga menekankan bahwa cita-cita tersebut tidak boleh dirusak oleh praktik korupsi maupun kepemimpinan yang menyalahgunakan kekuasaan.
"Kita harus lanjutkan perjuangan para pemimpin itu yakni membangun Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta tidak dikotori oleh pemimpin-pemimpin korup," tegas Mahfud.
Setelah menyelesaikan seluruh agendanya, ia kembali untuk melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Hal itu juga turut dilakukan menggunakan KA Taksaka. I sempat membagikan kesan positif terhadap layanan kereta tersebut. Mahfud memuji ketepatan waktu, kebersihan hingga pelayanan makanan selama perjalanan.
Baca Juga: Strategi Dakwaan Baru Jokowi Sudah Dibongkar Tim Dokter Tifa: Nampaknya Ada Satu Skenario Mirip...
"Naik Kereta Taksaka dari Jakarta ke Cirebon. Sangat nyaman. Tepat waktu, bersih, konsumsi tinggal pilih sesuai selera. Saya suka makan Sei Sapi. Enak. Ponpes Buntet, I am coming," tuturnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar
AKURAT.CO Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana menitipkan Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendukung proses penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Pengawasan, Rudi Margono, mengatakan, langkah tersebut diambil untuk menjamin keamanan Ferry yang saat ini masih berstatus sebagai saksi.
"Sementara untuk kepentingan penyidikan sebagai saksi dan keamanan yang bersangkutan, kita berencana menitipkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)," kata Rudi di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (30/7/2026) malam.
Ferry sebelumnya telah diperiksa bersama pengusaha Tan Kian.
Keduanya dimintai keterangan untuk mengonfirmasi sejumlah dugaan yang berkaitan dengan penanganan perkara PT Asabri dan PT Jiwasraya.
"Terkait Tan Kian, kita mengonfirmasi dugaan-dugaan yang berkaitan dengan penanganan perkara Asabri maupun Jiwasraya. Begitu juga dengan Ferry, pemeriksaannya untuk mengonfirmasi apakah sesuai dengan dugaan yang sedang kami selidiki," ujar Rudi.
Saat ditanya apakah rencana perlindungan tersebut menjadi sinyal Ferry akan berstatus sebagai justice collaborator, Rudi belum memberikan kepastian.
"Nanti tunggu perkembangannya. Yang jelas, kami masih membutuhkan keterangannya sebagai saksi untuk kelancaran proses penyidikan sekaligus memberikan perlindungan terhadap yang bersangkutan," katanya.
Sementara itu, Rudi juga belum bersedia menjelaskan lebih jauh saat dikonfirmasi mengenai isu dugaan aliran dana sebesar 5 juta dolar Singapura yang dikaitkan dengan Tan Kian.
"Nanti kalau ada perkembangan akan kami sampaikan," ujarnya.
Dalam perkembangan lain, Tim 9 Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan TPPU tersebut.
Penyidik menetapkan Nurman Herin (NH), pihak swasta, sebagai tersangka karena diduga turut terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.
"Tim penyidik menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang," kata Rudi.
Baca Juga: Kejagung Tetapkan Nurman Herin Jadi Tersangka Baru Kasus TPPU Febrie Adriansyah