Surabaya (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi mendorong sinergi pentahelix antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif.
“Pendidikan yang berkualitas untuk membuka pengetahuan dan pilihan hidup," katanya saat menghadiri lokakarya bertema “Sinergi Pentahelix: Optimalisasi Kolaborasi Pemda, KemenPPPA, dan Perguruan Tinggi dalam Akselerasi SDGs Poin 1, 4, dan 5” yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, kesetaraan gender memastikan bahwa kesempatan tersebut dapat diakses secara adil oleh perempuan dan laki-laki. Sementara pemberdayaan ekonomi memberikan kemampuan bagi keluarga untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Ia mengatakan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) poin 1 tentang pengentasan kemiskinan, poin 4 tentang pendidikan berkualitas, dan poin 5 tentang kesetaraan gender saling berkaitan sehingga perlu dijalankan secara beriringan.
Ia melanjutkan, pemberdayaan perempuan perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan karena keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga serta kualitas pengasuhan dan pendidikan anak.
Arifatul juga menyoroti kesenjangan partisipasi angkatan kerja antara perempuan dan laki-laki yang menurutnya tidak semata-mata disebabkan persoalan kompetensi, tetapi juga pembagian peran domestik, akses terhadap pekerjaan layak, dan kesempatan dalam pengambilan keputusan.
Ia menilai pendekatan pentahelix diperlukan untuk mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjawab persoalan pembangunan.
Salah satu bentuk kolaborasi yang didorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) ialah Ruang Bersama Indonesia (RBI), yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa untuk mencari solusi bersama.
Arifatul juga mendorong Unair mengembangkan desa atau kelurahan binaan dengan melibatkan mahasiswa lintas fakultas sehingga kolaborasi perguruan tinggi dengan masyarakat dapat memberikan dampak yang lebih nyata.
“Kita tidak cukup hanya bertemu dan berbagi gagasan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bergerak bersama dan menerjemahkannya menjadi aksi nyata bagi masyarakat,” katanya.
Lokakarya tersebut turut mempertemukan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, akademisi, Pusat Studi Gender, organisasi masyarakat sipil, serta mahasiswa.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.