Fraksi PDIP DPRD Murung Raya soroti kenaikan belanja daerah

calendar_today 10.09.2026 - person  - timer ~

Fraksi PDIP DPRD Murung Raya soroti kenaikan belanja daerah

Kamis, 10 September 2026 16:55 WIB

Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Nisha Anggraeni saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan pada rapat paripurna di Puruk Cahu, Kamis (10/9/2026). ANTARA/Supriadi

Puruk Cahu (ANTARA) - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, menyoroti belanja daerah pada APBD Perubahan 2026 yang diproyeksi meningkat tajam.

”Setiap produk legislasi maupun kebijakan fiskal daerah tidak boleh hanya dilihat dari aspek administratif semata, akan tetapi harus menjadi instrumen nyata untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” kata kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Nisha Anggraeni di Puruk Cahu, Kamis.

Hal itu disampaikannya saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (raperda) usulan pemerintah daerah pada rapat paripurna DPRD setempat.

Dua raperda usulan tersebut yaitu Raperda Pencabutan Regulasi Administrasi Kependudukan serta Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026.

Menurut Nisha, Fraksi PDIP menyoroti kenaikan belanja daerah yang sangat signifikan, yakni bertambah sebesar Rp733 lebih, sehingga total belanja daerah mencapai Rp2,4 triliun si anggaran perubahan tahun ini.

Nisha menyampaikan, kenaikan belanja modal yang meningkat sebesar Rp426,3 miliar harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, serta konektivitas wilayah.

"Jangan sampai perubahan APBD hanya menjadi ruang untuk menambah anggaran tanpa indikator keberhasilan yang terukur. Kenaikan anggaran harus benar-benar berorientasi pada penyelesaian persoalan nyata di tengah masyarakat, seperti penguatan UMKM, sektor pertanian, pendidikan, dan layanan kesehatan," tegasnya.

Selain itu, Nisha turut memberikan perhatian serius terhadap penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang meningkat menjadi Rp702,2 miliar pada pembiayaan daerah.

Ditegaskan, Silpa dalam jumlah besar harus dievaluasi secara transparan agar tidak menunjukkan adanya program atau kegiatan yang gagal terserap secara optimal pada tahun anggaran sebelumnya.

Terkait Raperda tentang pencabutan Perda Kabupaten Murung Raya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Fraksi PDIP pada prinsipnya dapat memahami dan menerima usulan tersebut guna menyesuaikannya dengan peraturan perundang-undangan nasional yang lebih komprehensif.

Meski demikian, Nisha menekankan agar pencabutan aturan lama ini tidak menimbulkan kekosongan hukum ataupun kebingungan di tingkat masyarakat dan aparatur pelaksana.

"Pemerintah Kabupaten Murung Raya harus memastikan bahwa pencabutan perda ini tidak menurunkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga, hingga akta kelahiran adalah hak dasar yang sangat menentukan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik," sambung Nisha.

Fraksi PDIP juga mendesak agar pemerintah daerah menjamin pelayanan administrasi kependudukan berjalan secara mudah, cepat, transparan, dan gratis tanpa pungutan biaya apapun, baik dengan dalih biaya administrasi, transportasi, maupun percepatan pelayanan.

Baca juga: Bupati Murung Raya sebut belanja daerah diproyeksikan naik signifikan

Baca juga: DPRD Murung Raya segera bahas Raperda Perubahan APBD 2026

Baca juga: Distransnaker Murung Raya luncurkan inovasi layanan SIAP Kerja Mura

Pewarta : Supriadi
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.