Senin, 24 Agustus 2026 15:43 WIB
PT Vale Indonesia Tbk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban gempa bumi Nusa Tenggara Timur. ANTARA/HO-Humas PT Vale Indonesia
Palu (ANTARA) - PT Vale Indonesia Tbk menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan pokok, perlengkapan darurat, dan obat-obatan bagi korban gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8) dini hari.
"Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari kepedulian perusahaan dalam mendukung upaya penanggulangan bencana," kata Wakil Presiden Direktur dan Chief Operation and Infrastructure Officer PT Vale Indonesia Abu Ashar di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin.
Penyaluran bantuan kemanusiaan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian perusahaan tambang dan pengolahan nikel terhadap masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi.
"Ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap saudara-saudara sebangsa yang menghadapi bencana di NTT," ujar dia.
Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan PT Vale Indonesia yang diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTT yang kemudian disalurkan kepada penyintas bencana.
Menurutnya, keberlanjutan perusahaan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan pengembangan masyarakat di sekitar wilayah operasi, tetapi juga membangun kepedulian dan solidaritas ketika masyarakat di tanah air menghadapi situasi sulit.
"Semoga bantuan ini meringankan beban saudara-saudara kita di NTT," kata dia.
Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8). Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami yang kemudian berakhir pada pukul 07.30 WIB.
BNPB melaporkan lindu yang terjadi di NTT menyebabkan 31 orang meninggal dunia di Manggarai, 30 di Manggarai Timur, sembilan di Sikka, dua di Ende, satu di Manggarai Barat, 13 di Nagekeo dan empat orang di Ngada.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PT Vale salurkan bantuan kemanusiaan bagi korban gempa bumi NTT
Pewarta : Muhammad Zulfikar
Editor:
Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026
REPUBLIKA.CO.ID,ANKARA -- Umat Islam di Turki dan seluruh dunia bersiap memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang tahun ini jatuh pada hari Senin, 24 Agustus 2025, untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peringatan malam keagamaan ini berlangsung mulai petang tanggal 24 Agustus hingga pagi hari tanggal 25 Agustus 2026, dengan perayaan yang menyoroti ajaran beliau tentang kasih sayang, keadilan, persatuan, dan akhlak mulia.
Diperingati pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal dalam kalender Islam, Maulid Nabi telah dirayakan oleh masyarakat Muslim selama berabad-abad melalui upacara keagamaan, khotbah, pembacaan syair, dan karya-karya yang didedikasikan untuk Sang Nabi.
Istilah maulid, yang berarti tempat dan waktu kelahiran, digunakan dalam budaya Islam untuk merujuk pada kelahiran Nabi Muhammad SAW serta upacara dan karya tulis yang dibuat untuk memperingati peristiwa tersebut.
Hari kelahiran Nabi dirayakan dengan upacara resmi pada masa Kesultanan Utsmaniyah (Ottoman), Mamluk, Ayyubiyah, dan Fatimiyah, sementara sastra Turki dan Arab menghasilkan banyak karya yang mengungkapkan pengabdian dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.
Salah satu karya paling terkenal yang berkaitan dengan perayaan Maulid adalah "Vesiletü'n Necat" (Sarana Keselamatan) karya Suleyman Celebi, yang sering dilantunkan di kalangan masyarakat Muslim, khususnya di Turki.
Peringatan ke-1.501 kelahiran Nabi Muhammad tahun ini mengusung tema "Nabi Kita dan Akhlak Mulia."
Presidensi Urusan Agama Turki juga menyelenggarakan berbagai acara di dalam dan luar negeri sebagai bagian dari Pekan Maulid Nabi, dengan program-program yang berfokus pada ajaran dan nilai-nilai moral Nabi.
Huseyin Ari, seorang ahli di Dewan Tinggi Urusan Agama, mengatakan kepada Anadolu Agency (AA) pada Ahad bahwa peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW telah dirayakan oleh masyarakat Muslim selama berabad-abad dengan penuh kerinduan, rasa syukur, dan antusiasme.
Ari menyebutkan bahwa perayaan di Turki secara tradisional diisi dengan pembacaan syair Maulid karya Suleyman Celebi, sementara khotbah dan ceramah keagamaan berfokus pada keteladanan akhlak Nabi serta memperbarui rasa pengabdian dan kecintaan kepada beliau. Ia mengatakan bahwa Maulid Nabi dan Pekan Maulid Nabi tidak boleh dipandang semata-mata sebagai peringatan peristiwa sejarah, melainkan juga sebagai kesempatan untuk merenungkan prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan akhlak yang dikaitkan dengan sosok Nabi Muhammad SAW.
"Maulid Nabi dan Pekan Maulid Nabi bukan sekadar peringatan hari kelahiran dalam sejarah, tetapi juga pengingat akan prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW," ujar Ari, dikutip dari laman Daily Sabah, Senin (24/8/2026)
Ia menyatakan bahwa akhlak kenabian sangat relevan di dunia saat ini, di mana rasa keadilan telah melemah, kasih sayang terkadang tergantikan oleh kemarahan dan kekerasan, serta sikap mementingkan diri sendiri semakin mempengaruhi hubungan antarmanusia.
Ari juga menyebutkan bahwa Pekan Maulid Nabi menjadi kesempatan untuk mengenang kembali penekanan Nabi pada persatuan dan persaudaraan di kalangan umat Islam.
Menyinggung kondisi orang-orang yang menderita akibat konflik dan penindasan di seluruh dunia, ia mengatakan bahwa umat Islam dapat membantu mengatasi penderitaan tersebut dengan bersatu dalam memegang teguh ajaran dan nilai-nilai moral Nabi.
Ari mengatakan bahwa tema "Nabi Kita dan Akhlak Mulia" memiliki makna khusus mengingat berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini.
Ia menegaskan bahwa akhlak mulia tidak terbatas pada perilaku individu saja, melainkan mencakup kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, kehidupan profesional, solidaritas sosial, serta interaksi dengan semua orang.
Presidensi Urusan Agama menyelenggarakan berbagai program peringatan, kegiatan keagamaan, serta siaran radio dan televisi untuk menyoroti nilai-nilai luhur Nabi, termasuk kasih sayang, keadilan, kedermawanan, kebaikan hati, dan kerendahan hati.
Ari mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran akan keterkaitan antara iman, ibadah, dan akhlak.
"Meneladani akhlak mulia Nabi serta membangun kembali ikatan yang tak terpisahkan antara iman, ibadah, dan akhlak merupakan tanggung jawab yang mutlak bagi umat Islam," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa meneladani karakter Nabi Muhammad SAW dapat memberikan panduan dalam menghadapi tantangan spiritual yang dialami masyarakat di dunia modern.
ILUSTRASI. Pergerakan Saham BBNI-Suasana pelayanan nasabah di Bank BNI Jakarta (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)
Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) pada Juli 2026 menghadapi tekanan dari kenaikan biaya dana alias cost of fund (CoF) dan beban operasional. Kondisi tersebut menekan margin bunga bersih alias net interest margin (NIM) dan laba bersih.
Berdasarkan riset BRI Danareksa Sekuritas Senin (24/8/2026), BBNI membukukan laba bersih sekitar Rp 1,6 triliun pada Juli 2026. Angka tersebut turun 13% secara bulanan (month on month/mom) dan 6% secara tahunan (year on year/yoy).
Penurunan laba terutama dipicu kenaikan CoF dan beban operasional (opex). Tekanan tersebut hanya sebagian tertahan oleh penurunan biaya pencadangan (provision).
Baca Juga: Laba BNI (BBNI) Tumbuh 5% Jadi Rp 12,52 Triliun Hingga Juli 2026
NIM BBNI turun menjadi 3,4% pada Juli 2026, menyusut 13 basis poin (bps) secara bulanan dan 41 bps secara tahunan.
Penurunan NIM terjadi seiring kenaikan CoF menjadi 3,2%, naik 40 bps secara bulanan dan 11 bps secara tahunan. Kenaikan biaya dana tersebut mengimbangi peningkatan imbal hasil aset produktif (earning asset yield) yang naik 31 bps secara bulanan menjadi 6,6%.
Kondisi ini menunjukkan penyesuaian imbal hasil kredit terhadap kenaikan biaya likuiditas masih tertinggal.
Tekanan terhadap profitabilitas BBNI juga datang dari kenaikan beban operasional. Beban operasional meningkat 20% secara bulanan dan 8% secara tahunan.
Kenaikan tersebut membuat laba operasional sebelum pencadangan alias pre-provision operating profit (PPOP) turun 11% secara bulanan menjadi Rp3 triliun. Namun, secara tahunan PPOP masih tumbuh 12%.
Rasio biaya terhadap pendapatan (cost to income ratio/CIR) meningkat menjadi 49%, naik 725 bps secara bulanan. Meski demikian, angka tersebut masih lebih rendah 93 bps dibandingkan Juli 2025.
Di sisi lain, penurunan biaya pencadangan memberikan bantalan terhadap laba. Beban pencadangan turun 44% secara bulanan sehingga cost of credit (CoC) turun menjadi 0,8%, atau berkurang 62 bps secara bulanan dan 9 bps secara tahunan.
Dari sisi pendanaan, simpanan nasabah BBNI tumbuh 4% secara bulanan dan 29% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit yang mencapai 2% secara bulanan dan 27% secara tahunan.
Baca Juga: Implementasikan PSAK 117, Laba Indonesia Re Melompat Hampir 550%
Total kredit BBNI mencapai sekitar Rp 970 triliun. Pertumbuhan simpanan yang lebih cepat membuat rasio kredit terhadap dana pihak ketiga alias loan to deposit ratio (LDR) turun menjadi 85,5%, atau turun 226 bps secara bulanan dan 125 bps secara tahunan.
Kualitas dana murah juga membaik. Porsi current account saving account (CASA) meningkat 53 bps secara bulanan menjadi 66,4%. Perbaikan tersebut didorong pertumbuhan giro (current account/CA) sebesar 9% secara bulanan, sementara tabungan (saving account/SA) relatif stabil.
Secara kumulatif Januari-Juli 2026, kinerja BBNI masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik.
BBNI membukukan laba bersih Rp 12,5 triliun dalam tujuh bulan di 2026, tumbuh 6% secara tahunan. Realisasi tersebut setara 60% dari proyeksi laba pada tahun 2026 BRI Danareksa Sekuritas dan 59% dari konsensus analis.
Pencapaian tersebut relatif sejalan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, ketika realisasi laba mencapai 59% dari estimasi setahun penuh.
Pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) tumbuh 14% secara tahunan menjadi Rp25,3 triliun, ditopang pertumbuhan kredit yang kuat sebesar 27% secara tahunan.
Pertumbuhan kredit tersebut terjadi meski NIM turun 23 bps secara tahunan menjadi 3,6%. Penurunan NIM terutama disebabkan imbal hasil aset produktif yang turun 29 bps menjadi 6,4%.
Sementara itu, CoF secara kumulatif justru turun 21 bps secara tahunan menjadi 2,8%.
Baca Juga: Mandiri Utama Finance Tetapkan DP Mulai dari 10% untuk Pembiayaan Motor Listrik
PPOP masih tumbuh 14% secara tahunan menjadi Rp20,9 triliun. Pertumbuhan tersebut ditopang pendapatan operasional lainnya yang naik 11%, meski sebagian tergerus oleh kenaikan beban operasional sebesar 12%.
Alhasil, CIR berada di level 46,1%, membaik 31 bps dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Namun, beban pencadangan meningkat 33% secara tahunan menjadi Rp5,4 triliun. Kenaikan tersebut mendorong CoC naik 9 bps menjadi 1%.
Meski meningkat, CoC BBNI masih berada dalam panduan manajemen sebesar 1,0%-1,2%.
Dari sisi struktur pendanaan, porsi CASA BBNI turun menjadi 66%, atau berkurang 464 bps secara tahunan.
Penurunan tersebut terutama disebabkan pertumbuhan deposito berjangka (time deposit/TD) yang mencapai 50% secara tahunan, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan giro yang sebesar 29%.
Analis BRI Danareksa Sekuritas, Victor Stefano dalam riset mengatakan, kinerja BBNI pada Juli 2026 berada dalam kategori netral.
Baca Juga: Penyaluran Fintech Lending Tembus Rp105,14 Triliun, Responsible Lending Jadi Sorotan
Tekanan terhadap NIM akibat kenaikan biaya dana serta tingginya beban operasional dinilai cukup untuk mengimbangi pertumbuhan kredit yang kuat dan pendapatan berbasis komisi yang solid.
"Kenaikan CoF perlu dipantau karena telah mencapai level tertinggi sepanjang tahun berjalan dan sudah melampaui level tahun 2025," tulis analis BRI Danareksa Sekuritas Victor Stefano dan Nataniella Eva Kezia dalam risetnya.
Dengan demikian, meski pertumbuhan kredit dan pendapatan nonbunga masih menopang kinerja BBNI, perkembangan biaya dana akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan ruang pertumbuhan profitabilitas bank ke depan.
Dari riset terakhir, Victor memberi rekomendasi beli saham BBNI dengan target harga Rp 4.800 per saham. Per Senin (24/8/2026) harga saham BBNI hingga pukul 15.23 WIB turun 1,61% di Rp 3.670 per saham. Sedangkan dalam lima hari saham BBNI naik 1,1%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Daftar Isi
Salah satu buku ilmiah yang akan rutin disusun oleh dosen Indonesia adalah buku monograf. Buku monograf adalah salah satu jenis buku ilmiah yang biasanya berisi hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh dosen.
Sehingga menulis dan menerbitkannya menjadi bagian dari upaya menyebarluaskan hasil penelitian dosen. Sekaligus menjadi luaran dari penelitian tersebut. Namun, karena termasuk buku ilmiah atau KTI (Karya Tulis Ilmiah) maka penyusunannya harus mengikuti ketentuan. Berikut informasinya.
Sebelum membahas bagaimana cara menyusun dan aturan penyusunan buku monograf. Para dosen tentunya perlu memahami dulu karakteristik atau ciri khasnya. Buku monograf adalah buku ilmiah yang secara umum memiliki ciri-ciri di bawah ini:
Buku monograf memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri. Salah satunya adalah penyusunan didasarkan pada hasil penelitian dosen. Inilah alasan kenapa buku monograf masuk dalam tugas penelitian saat pelaporan BKD. Sedangkan dalam penilaian angka kredit, masuk dalam penilaian AK Prestasi.
Secara substansi pembahasan, buku monograf membahas satu topik yang menjadi fokus utama. Inilah yang kemudian membedakannya dengan buku referensi. Meski sama-sama didasarkan hasil penelitian, buku referensi membahas beberapa topik di suatu bidang keilmuan. Sementara di buku monograf, topiknya tunggal.
Karakteristik ketiga, buku monograf disusun dan diterbitkan dengan memenuhi kaidah ilmiah. Sehingga memenuhi standar umum penyusunan KTI dari hasil penelitian.
Misalnya mengandung rumusan masalah dengan kebaruan (novelty), mencantumkan metode penelitian yang membantu pemecahan masalah atau menjawab pertanyaan secara ilmiah, didukung oleh data mutakhir, dan lain sebagainya. Sehingga berisi fakta, bukan hasil imajinasi maupun data yang diubah.
Karakteristik ketiga, buku monograf menjelaskan suatu topik tunggal yang relevan dengan bidang kepakaran dosen. Sehingga bisa diakui dalam pelaporan BKD maupun penilaian angka kredit.
Sesuai ketentuan terbaru di dalam Kepmendiktisaintek No. 39/M/KEP/2026. Buku monograf dan referensi minimal terdiri dari 125 halaman dihitung dari bab pertama sampai bab terakhir (bagian isi utama).
Buku monograf adalah buku ilmiah karya dosen yang wajib diterbitkan dan wajib terbit dengan ISBN. Sehingga setelah selesai ditulis, dosen wajib mengurus proses penerbitannya di penerbit resmi. Baik itu penerbit yang dikelola Badan Ilmiah/ Organisasi/Perguruan Tinggi maupun Penerbit Resmi.
Buku monograf adalah salah satu jenis KTI dalam bentuk buku. Maka lumrahnya, proses penulisan atau penyusunan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Selain memenuhi ciri khas yang dijelaskan sebelumnya. Isi dan sistematika penyusunan juga harus sesuai ketentuan. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Ketentuan penyusunan yang pertama adalah bagian luar buku. Bagian luar disini adalah cover (sampul) dari buku monograf. Sesuai ketentuan, desain dan informasi (unsur) yang tercantum di cover buku monograf adalah sebagai berikut:
Ketentuan penyusunan buku monograf yang kedua adalah bagian dalam buku. Pada bagian dalam, terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu:

Ketentuan penyusunan lainnya adalah pada halaman daftar pustaka. Setiap jenis KTI, termasuk buku monograf wajib menggunakan referensi. Sehingga wajib terdapat halaman daftar pustaka.
Dalam struktur penulisan buku monograf, daftar pustaka masuk pada bagian dalam buku. Yakni pada subbagian Postliminaries sesuai penjelasan sebelumnya. Namun, penyusunan halaman daftar pustaka harus sesuai ketentuan gaya sitasi.
Gaya sitasi memiliki jenis yang beragam. Sebut saja seperti APA Style, MLA Style, Chicago Style, dan masih banyak lagi yang lainnya. Naskah buku monograf harus menggunakan satu jenis gaya sitasi dan konsisten dari halaman pertama sampai halaman terakhir.
Lalu, gaya sitasi mana yang harus digunakan? Dalam konteks menyusun buku monograf, gaya sitasi menyesuaikan kebijakan perguruan tinggi. Biasanya disediakan buku panduan penulisan buku monograf dan mencakup ketentuan gaya sitasi mana yang harus digunakan.
Memahami juga bahwa buku monograf adalah jenis buku ilmiah yang berisi hasil penelitian dosen. Maka penyusunannya baru bisa dimulai setelah penelitian berhasil diselesaikan. Berikut adalah rincian seluruh tahapan dalam cara membuat (menulis) buku monograf:
Sesuai penjelasan mengenai karakteristik buku monograf yang didasarkan pada hasil penelitian. Maka sebelum mulai disusun, dosen harus memastikan kegiatan penelitian sudah diselesaikan.
Sehingga sudah ada laporan penelitian maupun KTI yang dipublikasikan sebagai luaran. Sebab keduanya, bisa menjadi acuan dosen untuk menyusun naskah buku monograf. Paling direkomendasikan adalah melakukan konversi KTI, agar proses penulisan buku monograf lebih efisien.
Tahap kedua, dosen perlu membaca dulu buku panduan penulisan buku monograf yang disediakan perguruan tinggi. Tujuannya agar memahami apa itu buku monograf, struktur penulisan, format penulisan, ketentuan substansi pembahasan, dll. Sehingga meminimalkan kesalahan.
Tahap ketiga, dosen bisa menyusun kerangka tulisan. Kerangka ini bersifat opsional, akan tetapi jika disusun maka akan memudahkan proses penulisan. Sebab membantu dosen menyusun struktur buku yang sistematis sesuai alur logika keilmuan, terfokus, dan memberi efisiensi dalam penulisan naskah.
Tahap keempat, adalah proses mencari dan memilih referensi. Meski buku monograf bisa disusun melalui proses konversi. Namun seringnya dosen membutuhkan data tambahan. Sehingga pembahasan lebih detail, mendalam, dan untuk tujuan lainnya.
Maka ada tahap mencari dan menentukan referensi yang tepat. Referensi tersebut harus sesuai topik buku monograf, kredibel, dan merupakan terbitan terkini. Sehingga memberikan data yang benar-benar sesuai dan tentunya relevan.
Tahap berikutnya adalah proses penulisan. Yakni tahap mengembangkan kerangka yang disusun sebelumnya. Penulisan dimulai dari bab pertama, kedua, dan seterusnya. Selama proses ini, dosen mungkin butuh referensi tambahan. Sehingga bisa mencari referensi kembali sesuai kebutuhan.
Setelah selesai disusun, buku monograf perlu diedit dan disunting mandiri oleh dosen. Jadi, silahkan dibaca ulang dan melakukan koreksi jika menjumpai kesalahan.
Pada tahap ini, dosen juga bisa mengecek plagiarisme atau cek skor similarity index, misalnya di Turnitin. Jadi, jika skor similarity terbilan tinggi maka bisa direvisi dulu. Langkah ini membantu melancarkan proses penerbitan, karena similarity sudah sesuai standar penerbitan buku ilmiah.
Tahap akhir dari penulisan buku monograf adalah mengurus proses penerbitan. Diawali dengan menentukan penerbit, dosen perlu memastikan penerbit tersebut kredibel agar bisa terbit ber-ISBN dan memenuhi standar Kemdiktisaintek lainnya.
Setelah menentukan penerbit, barulah naskah buku monograf dikirim sesuai prosedur yang ditetapkan penerbit tersebut. Pada tahap ini ada kemungkinan naskah diterima, ditolak, atau diterima dengan catatan penulis bersedia melakukan revisi sesuai permintaan editor. Ikuti seluruh prosesnya agar penerbitan lancar.
Memudahkan dalam menyusun buku monograf, amaka memperbanyak membaca buku monograf bisa dilakukan. Sehingga memiliki gambaran lebih jelas buku monograf penulisannya seperti apa, pembahasannya, gaya bahasanya, dan sebagainya.
Sebagai rekomendasi buku monograf yang tepat untuk dibaca dan dianalisis, berikut beberapa contoh yang sudah terbit sesuai standar Kemdiktisaintek:
Buku monograf satu ini merupakan karya dari beberapa dosen Politeknik Perikanan Negeri Tual. Yaitu Syahibul Kahfi Hamid, Tati Atia Ngangun, Frischilla Pentury dan Wellem Anselmus Teniwut.
Sesuai dengan judulnya, isi pembahasan mengenai bagaimana mengembangkan agribisnis perikanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penyampaian topik dibuat sederhana sehingga mudah dipahami. Sekaligus memudahkan pembaca mengetahui tahapan penerapan pengembangan potensi agribisnis di 3T.

Buku monograf ini adalah karya dari Retno Wulandari dan Ferra Naidir yang merupakan dosen di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Buku bidang teknik kimia ini membahas potensi pengolahan limbah ampas kopi. Buku ini juga menjelaskan bagaimana mengolah limbah kopi menjadi sumber biomassa. Sekaligus potensinya di pasar global.

Buku monograf satu ini karya dari 3 dosen dari Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, yaitu Dr. Ir. Jusuf Haurissa, M.T., Prof. Dr. Hendry Y. Nanlohy, M.T. dan Santje M. Iriyanto, M.T..
Buku ini membahas mengenai potensi limbah hijau seperti sisa sampah organik rumah tangga di Papua yang bisa diolah menjadi sumber energi terbarukan. Mulai dari pengolahan menjadi biomassa hingga diolah menjadi briket yang bernilai ekspor.

Beberapa contoh buku monograf tersebut bisa dibaca. Sehingga bisa menambah pemahaman bagaimana menulis naskahnya dan bisa diterima penerbit dengan lebih mudah. Memahami buku monograf adalah buku ilmiah, maka lumrah ada banyak aturan yang menyertainya. Jadi, membaca buku panduan sangat dianjurkan sebelum mulai menulis.
1. Bagaimana cara memastikan monograf diakui secara akademik?
Pastikan buku: memiliki ISBN, diterbitkan oleh penerbit kredibel, sesuai bidang keilmuan, dan disusun secara sistematis dan ilmiah
2. Apa yang membedakan monograf dengan jenis buku ilmiah lain?
Monograf fokus pada satu topik secara mendalam, sehingga pembahasannya lebih detail dibandingkan buku referensi yang biasanya lebih luas.
3. Bagaimana cara meningkatkan kualitas monograf sebelum diterbitkan?
Lakukan editing mandiri, periksa kesesuaian referensi, serta mintalah masukan dari rekan sejawat atau editor profesional.
4. Bagaimana cara mengubah hasil penelitian menjadi buku monograf?
Langkah praktisnya adalah dengan mengembangkan laporan penelitian atau artikel jurnal menjadi beberapa bab, memperluas pembahasan, serta menambahkan analisis dan referensi pendukung agar lebih komprehensif.
Artikel Terkait:
Referensi:
Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparat penegak hukum untuk tidak ragu mencabut izin usaha korporasi yang terindikasi melakukan atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan (karhutla).
Saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin, Presiden mengatakan tindakan tegas harus dilakukan terhadap korporasi yang terbukti atau terindikasi menyuruh pihak tertentu melakukan pembakaran untuk membuka lahan.
"Saya minta polisi kejaksaan selidiki, intelijen selidiki. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut," ujar Prabowo dipantau melalui siaran Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh korporasi tanpa pengecualian. Presiden juga menyatakan bahwa seluruh izin korporasi dapat dicabut apabila ditemukan indikasi memerintahkan pembakaran lahan.
"Siapapun korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka menyuruh bakar-bakar, kita cabut izinnya, seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main," ucap Presiden.
Lebih lanjut, Prabowo juga meminta aparat mencegah adanya oknum yang sengaja melakukan pembakaran lahan dengan alasan apapun. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat di tingkat desa perlu diperkuat agar memahami bahwa pembakaran lahan dilarang.
Ia mengatakan masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan tidak boleh dibiarkan mencari solusi sendiri dengan cara membakar. Pemerintah akan membantu masyarakat melalui pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
Menurut Presiden, bantuan pembukaan lahan dapat dilakukan secara terorganisasi melalui kelompok tani, dengan dukungan pembiayaan antara lain melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan koperasi.
"Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka bikin laporan ke camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka. TNI dan Polri akan membantu, pemda akan membantu rakyat, di organisir per kelompok tani, nanti biayanya bisa melalui KUR, koperasi," katanya.
Prabowo juga menekankan kepolisian memiliki peran penting dalam mencegah dan menindak pembakaran hutan dan lahan, terutama jika terdapat dugaan keterlibatan korporasi.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Uploader : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah bakal mengakhiri masa toleransi terhadap pelanggaran dimensi dan muatan kendaraan mulai 1 Januari 2027. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, meminta pelaku usaha angkutan barang mulai mempersiapkan armadanya menghadapi penegakan hukum kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL).
“Jika tidak bersiap, maka denda akan menanti,” ujar Aan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Aan mengatakan Kemenhub sudah meluncurkan Electronic Traffic Law Enforcement Hub (ETLE HUB) untuk mendukung kebijakan ini. Sistem tersebut jadi instrumen pengawasan sekaligus penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang yang melanggar ketentuan dimensi dan daya angkut. “Hingga akhir Desember 2026, kami memberikan masa sosialisasi,” ucap Aan.
Selama masa sosialisasi, kendaraan yang terdeteksi melanggar akan lebih dulu mendapat peringatan. Namun mulai 1 Januari 2027, pelanggaran ODOL memasuki tahap penegakan hukum dan pelanggar bisa dikenai sanksi sesuai ketentuan.
Aan menjelaskan kendaraan yang terbukti melanggar akan dikirimi surat tilang. Perkara kemudian diproses lewat persidangan untuk menentukan besaran denda yang harus dibayarkan.
“Dalam proses tersebut, pelanggar diwajibkan menyetorkan uang titipan sebesar Rp500 ribu sejak surat tilang diterbitkan,” lanjut Aan.
Nominal itu, kata Aan, bukan denda final, melainkan uang titipan untuk proses hukum. Besaran denda akan ditentukan berdasarkan hasil persidangan.
“Apabila denda yang diputuskan pengadilan lebih kecil dari Rp500 ribu kelebihan uang titipan akan dikembalikan kepada pelanggar,” ucap Aan.
Sementara itu, Penasihat Ahli Kapolri, Edi Saputra Hasibuan, mengatakan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai mematangkan implementasi kebijakan Zero ODOL yang ditargetkan berlaku awal 2027. Persiapan penertiban kendaraan angkutan barang berdimensi dan bermuatan berlebih ini mulai memasuki tahap kesiapan kepolisian lalu lintas secara serentak di seluruh Indonesia.
“Persiapan dilakukan melalui analisis dan evaluasi (anev) yang dipimpin Kakorlantas Polri Irjen Pol Bapak Wibowo dan diikuti jajaran kepolisian. Anev tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan Polri menghadapi penerapan kebijakan Zero ODOL secara nasional,” ujar Edi.
Edi menilai persoalan ODOL bukan cuma soal pelanggaran lalu lintas, tapi berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Kendaraan yang melebihi dimensi atau muatan bisa mengganggu stabilitas kendaraan, memperpanjang jarak pengereman, mempercepat kerusakan jalan, dan meningkatkan risiko kecelakaan.
“Penerapan Zero ODOL dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus, yakni pencegahan sejak dini dan penegakan hukum yang tegas setelah aturan diberlakukan. Target kita tentu pada 2027 kondisi angkutan barang sudah semakin tertib. Tetapi kuncinya adalah persiapan dari sekarang. Sosialisasi, edukasi dan pendekatan kepada pengemudi harus diperkuat,” kata Edi.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Forum Transportasi Logistik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Suharto Abdul Majid, menilai pemanfaatan teknologi dalam pengawasan kendaraan angkutan barang jadi kebutuhan yang tak terhindarkan.
“Penggunaan ETLE, terutama di jalan tol, dapat membantu pemerintah karena jumlah petugas tidak akan sebanding dengan kendaraan yang harus diawasi. Penggunaan teknologi itu sudah menjadi keharusan,” ujar Suharto.
Suharto melihat jalan tol jadi lokasi penting untuk pengawasan karena banyak kendaraan angkutan barang memilih jalur tersebut demi mempercepat distribusi. Dengan perangkat pemantauan, indikasi kendaraan berkategori ODOL bisa lebih cepat teridentifikasi.
Sementara Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya, memandang ETLE HUB lebih berfungsi sebagai instrumen penegakan kebijakan lalu lintas.
“Hingga kini semua anggota ALFI telah mengikuti kebijakan dan regulasi yang berlaku sejak awal. Kepatuhan tersebut juga didorong oleh tuntutan pemilik barang dan industri manufaktur yang semakin menekankan aspek compliance serta kelancaran distribusi barang,” ucap Trismawan.
Menurutnya, efektivitas ETLE HUB juga perlu ditempatkan dalam ekosistem regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi kendaraan dan kebutuhan distribusi. Penegakan terhadap pelanggaran tetap diperlukan, tapi aturan juga perlu memberi ruang bagi inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi logistik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus pemblokiran rekening koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono atau Mas Botok menuai reaksi dari jagat media sosial (medsos). Bank Mandiri menyebut pemblokiran tersebut atas permintaan aparat penegak hukum dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku.
Lawyer ILS Law Firm Syukrian Rahmatul'ula menjelaskan pemblokiran rekening bank adalah tindakan penghentian sementara atau pembatasan akses nasabah terhadap dana atau fasilitas di rekeningnya. Dalam praktiknya, pemblokiran biasanya terjadi karena beberapa alasan seperti masalah hukum, kredit macet, atau indikasi transaksi mencurigakan.
"Apakah bank bisa blokir rekening sepihak tanpa alasan? Secara prinsip, tidak boleh," tulis Syukrian dalam laman resmi ILS Law Firm yang dikutip Republika di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Syukrian menyebut bank tidak bisa sembarangan memblokir rekening nasabah tanpa dasar hukum atau tanpa klausul yang sudah disepakati bersama. Jika dilakukan tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan sah, ucap dia, tindakan itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) yang dapat digugat secara perdata di Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut," bunyi peraturan tersebut.
Syukrian menyampaikan bank dapat memblokir rekening tanpa pemberitahuan dalam kondisi atas permintaan penyidik, kejaksaan, atau pengadilan (dalam perkara pidana); permintaan dari PPATK jika terkait indikasi pencucian uang. Syukrian mengatakan pemblokiran juga bisa dilakukan atas perintah dari OJK jika terkait pelanggaran aturan perbankan.
"Namun, jika pemblokiran dilakukan tanpa alasan sah, nasabah berhak melawan secara hukum," lanjut Syukrian.
Syukrian menyebut nasabah dapat meminta penjelasan resmi secara tertulis dari bank dan meminta salinan surat perintah dari lembaga berwenang. Dia menilai nasabah berhak mengajukan keberatan atau permintaan pembukaan blokir hingga mengajukan gugatan perdata untuk ganti rugi jika mengalami kerugian akibat pemblokiran tidak sah.
"Bank wajib menjalankan perintah lembaga berwenang dengan hati-hati. Tidak menyalahgunakan kewenangan pemblokiran," kata Syukrian.
Koalisi masyarakat sipil mengecam pemblokiran rekening Bank Mandiri milik Supriyono. Tindakan tersebut diduga melanggar hukum, menghambat kebebasan berpendapat, serta mengancam kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dana di perbankan.
Senin, 24 Agustus 2026, 11:51 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkap batas kewenangannya dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Kampus menyatakan tidak dapat memastikan apakah dokumen fisik ijazah politikus terkait yang saat ini beredar merupakan dokumen yang dahulu diserahkan UGM.
Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. Ova Emilia mengatakan ijazah merupakan dokumen yang diberikan kepada mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan dan mengikuti prosesi wisuda. Setelah dokumen tersebut diserahkan, tanggung jawab universitas terhadap keberadaan fisiknya tidak lagi berada pada kampus.
Baca Juga: Pakar: Jokowi Kembali Konsisten Tidak Menjadi Negarawan
“Artinya kami juga tidak bertanggung jawab. Apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan kami dulu atau bukan, kita tidak bertanggung jawab untuk itu,” ujar Ova, dikutip Senin (24/8/2026).
UGM tidak mengambil posisi untuk mengautentikasi dokumen fisik yang saat ini berada di tangan Jokowi. Ketidakmampuan memastikan dokumen fisik yang beredar saat ini bukan berarti mereka menyatakan ijazah mantan presiden itu palsu.
Ova justru menjelaskan bahwa setelah ijazah diserahkan kepada lulusan, universitas tidak lagi menguasai dokumen tersebut. Dalam Kasus Jokowi, kampus menyebut ijazah diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan 1985.
Karena itu, kampus tidak dapat memastikan kondisi atau bentuk fisik dokumen yang sekarang berada di tangan Jokowi. Pihaknya juga tidak bisa memastikan keaslian ijazah mantan presiden itu yang beredar di media sosial.
Adapun Ijazah Jokowi sendiri masih menjadi misteri karena belum ada kepastian akan keasliannya, menyusul sejumlah polemik dan tuduhan bahwa dokumen pendidikan mantan presiden itu palsu.
Meski demikian, politikus telah menyatakan kesiapan untuk menunjukkan dokumen pendidikan yang dimilikinya demi meluruskan tuduhan terkait selama hal itu berada dalam koridor hukum. Tidak hanya ijazah perguruan tinggi, ia menyebut siap memperlihatkan dokumen pendidikan sejak tingkat sekolah dasar hingga pendidikan tinggi.
Baca Juga: Lagi Sibuk Tangani Karhutla, Orang Dekat Menhut Raja Juli Terancam Dijemput Paksa KPK
“Hadir, saya sudah sampaikan, saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA, dan yang S1 yang sekarang di Kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan,” tegas Jokowi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah alumni mendesak pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah atau UIN Jakarta tak menggunakan cara-cara intimidasi hingga dugaan premanisme dalam menghadapi kasus sengketa lahan dengan kompleks pendidikan TK Islam Pembangunan (TKIP) dan SD Islam Pembangunan (SDIP) Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.
Lewat pernyataan sikap yang mereka keluarkan, kelompok alumni kampus yang berada di bawah binaan Kemenag itu meminta UIN Jakarta menghentikan dugaan cara-cara premanisme dalam kasus tersebut.
Sebab, dugaan aksi premanisme dan intimidasi dinilai akan mengganggu proses belajar mengajar, terutama keamanan anak-anak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menolak segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan premanisme dari pihak mana pun, dengan dalih apa pun," demikian dikutip dari sikap resmi tersebut, Senin (24/8).
Hingga berita ini ditulis, lebih dari 30 nama alumni telah meneken pernyataan sikap bersama tersebut. Beberapa nama antara lain pemerhati politik Ray Rangkuti, Burhanuddin Muhtadi, hingga Ketua YLBHI Muhammad Isnur.
Saat dikonfirmasi, Ray telah membenarkan surat pernyataan tersebut. Sementara, Burhanuddin belum merespons setelah dihubungi lewat pesan singkat.
Lewat surat itu juga alumni berharap agar kasus sengketa lahan antara UIN Jakarta dan pihak yayasan sekolah tersebut diselesaikan lewat jalur hukum. Mereka meminta agar UIN Jakarta menahan diri hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
"Jangan mengeksekusi klaim sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap," katanya.
Kasus sengketa lahan tersebut kembali memanas pada Sabtu (22/8) ketika puluhan orang diduga preman disebut menerobos masuk Sekolah Islam Pamulang (SIP) pada Sabtu (22/8) dini hari pukul 03.00 WIB.
Ketua Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta (YSH) di Pamulang, Ilham Aufa bilang kejadian tersebut merupakan tindakan premanisme dan menuding aksi serupa sebelumnya terjadi di Madrasah Pembangunan (MP) dan Sekolah Triguna.
Ia juga menganggap penguasaan SIP dan sejumlah sekolah oleh UIN Jakarta tidak memiliki dasar hukum. Menurutnya, tindakan tersebut bertentangan dengan putusan PTUN Jakarta yang membatalkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1543 tentang integrasi UIN dengan tiga yayasan.
"Tidak ada dasar hukum bagi UIN Jakarta melakukan tindakan apapun terkait sekolah yang dikelola yayasan, termasuk SIP. Sebab dasar hukumnya berupa KMA sudah dibatalkan PTUN Jakarta," ujarnya
Sementara itu, Kepala Pusat Informasi dan Humas UIN Jakarta Zaenal Muttaqin membantah tudingan pengerahan preman dalam insiden Sabtu dini hari tersebut.
Zaenal mengatakan pihak yang disebut 'preman' adalah personel keamanan atau sekuriti UIN Jakarta yang ditugaskan mengamankan lingkungan sekolah dan aset negara.
"Perlu kami luruskan, mereka bukan preman. Mereka adalah sekuriti UIN Jakarta yang menjalankan tugas pengamanan. Kehadiran mereka merupakan bagian dari tanggung jawab UIN Jakarta untuk menjaga keamanan aset negara yang berada di lingkungan sekolah," ujar Zaenal.
Zaenal menegaskan alih kelola bukan semata-mata persoalan penguasaan aset, tetapi merupakan upaya memastikan aset negara terlindungi dan kegiatan pendidikan berjalan dengan kepastian hukum.
Menurut dia, salah satu persoalan serius yang menjadi perhatian adalah dugaan informasi bahwa aset pernah diagunkan oleh pengurus yayasan sebelumnya kepada sebuah bank tanpa persetujuan UIN Jakarta.
Padahal, aset merupakan bagian ekosistem kelembagaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Zaenal juga mencermati dugaan penyalahgunaan dana dalam jumlah miliaran rupiah dalam pengelolaan lembaga pendidikan tersebut.
"Kami tidak ingin membuat tuduhan sepihak. Tetapi setiap dugaan penyalahgunaan dana harus diperiksa secara transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum," kata Zaenal.
(thr/kid)
Jakarta -
Pedro Acosta mengaku tak memiliki teman di paddock MotoGP. Bagi rider KTM itu, kondisi tersebut justru menguntungkan karena membuatnya bisa membalap tanpa ragu saat harus bertarung dengan rival.
Acosta menilai para pebalap MotoGP pada dasarnya mudah diajak berbicara dan menjalin hubungan. Namun, situasinya berbeda ketika mereka berada di lintasan. Sebab, semua datang dengan mimpi yang sama: menjadi juara.
Menurut Acosta, sulit membangun hubungan yang benar-benar dekat dengan seseorang yang memiliki ambisi persis sama. Karena itu, dia memilih menjaga jarak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Syukurlah di MotoGP, dengan hampir semua pebalap cukup mudah untuk berbicara, mudah untuk menjalin hubungan," kata Acosta kepada Motorsport.com.
"Tapi pada akhirnya, semua orang ada di sini untuk mendapatkan mimpi yang sama. Dan cukup sulit, menurut saya, untuk memiliki hubungan yang jujur dengan seseorang yang menginginkan hal yang sama persis dengan Anda."
"Sejujurnya, mungkin saya lebih memilih untuk mundur selangkah dan tidak memiliki hubungan apa pun," tuturnya.
Acosta bahkan menyebut dirinya sudah tidak memiliki teman di paddock sejak hari pertama. Dia justru merasa nyaman dengan keadaan tersebut.
"Saya merasa sejak hari pertama, saya tidak punya teman di paddock," ujarnya.
"Tapi saya senang karena dengan begitu saya tidak punya perasaan dengan siapa pun. Saya benar-benar tidak peduli siapa yang saya coba salip atau dengan cara apa saya mencoba menyalip."
Bagi Acosta, rivalitas yang lebih panas justru merupakan bagian menarik dari MotoGP. Dia mencontohkan persaingan sengit yang pernah melibatkan Valentino Rossi dan Sete Gibernau, serta Mick Doohan dan Alex Criville.
Menurutnya, hubungan yang tidak selalu akur antarpembalap seperti pada era tersebut merupakan bumbu yang kini mulai hilang dari MotoGP. "Kalau Anda melihat masa lalu, kurang lebih semua hubungan seperti ini."
"Ingat Sete dengan Valentino, atau Criville dengan Doohan, itu bukan hubungan yang mudah. Mungkin ini juga bagian bumbu yang sekarang hilang dari MotoGP," tutur Acosta.
(krs/nds)