AKURAT.CO LPK atau Lembaga Pelatihan Kerja menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan sebelum masuk ke dunia kerja. Melalui berbagai program pelatihan, peserta dapat mempelajari keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan posisi pekerjaan tertentu.
Apa itu LPK? LPK merupakan lembaga yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. Berdasarkan penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan, lembaga ini dapat berbentuk instansi pemerintah, badan hukum, maupun perorangan yang memenuhi ketentuan penyelenggaraan pelatihan kerja.
Baca Juga: Seleksi Guru SILN-CLC 2026 Dibuka, Ada 174 Formasi di Luar Negeri dan Malaysia
Selain membekali peserta dengan keterampilan, sejumlah LPK juga memiliki jaringan dengan perusahaan sehingga dapat membantu membuka peluang penempatan kerja. Bahkan, terdapat LPK yang mempersiapkan peserta untuk program kerja atau pemagangan di luar negeri, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Jerman.
LPK adalah singkatan dari Lembaga Pelatihan Kerja. Secara sederhana, LPK merupakan lembaga yang menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, produktivitas, disiplin, serta sikap dan etos kerja seseorang sesuai kebutuhan pekerjaan.
Pelatihan yang tersedia di LPK dapat berbeda-beda, tergantung program dan kebutuhan industri. Bidangnya dapat mencakup pertanian, konstruksi, manufaktur, kelistrikan, teknologi informasi, pengolahan makanan, restoran, hingga bidang caregiver.
Perkembangan kebutuhan tenaga kerja juga membuat sejumlah program LPK mulai menyentuh bidang yang lebih modern, seperti teknologi kendaraan listrik, otomatisasi manufaktur, kecerdasan buatan, serta keterampilan lain yang dibutuhkan pasar kerja.
Dengan demikian, arti LPK bukan sekadar tempat kursus, tetapi lembaga pelatihan yang dirancang untuk membantu seseorang memperoleh kompetensi yang relevan dengan dunia kerja.
Mengikuti LPK dapat menjadi salah satu cara untuk mempersiapkan diri sebelum melamar pekerjaan. Berikut beberapa manfaat yang bisa diperoleh.
Manfaat utama LPK adalah membantu peserta mengembangkan keterampilan sesuai bidang yang dipilih.
Pelatihan dapat mencakup kemampuan teknis atau hard skill sekaligus keterampilan pendukung seperti komunikasi, kedisiplinan, kerja sama, dan etos kerja.
Tidak semua kemampuan bisa diperoleh hanya dari pembelajaran teori. Karena itu, sejumlah program LPK juga memberikan porsi praktik agar peserta terbiasa mengerjakan tugas yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kecerdasan artifisial (AI) mulai digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi tenaga kesehatan di Indonesia. Survei menunjukkan 69 persen tenaga kesehatan menilai alat berbasis AI membantu mereka melayani lebih banyak pasien, lebih tinggi dibandingkan rata-rata global sebesar 50 persen.
Temuan tersebut tercantum dalam Future Health Index (FHI) 2026 Indonesia yang dilakukan Royal Philips. Survei itu juga menunjukkan 88 persen tenaga kesehatan melaporkan peningkatan efisiensi alur kerja setelah menggunakan AI.
Sebanyak 87 persen responden mengatakan AI mempercepat akses terhadap hasil diagnosis, sedangkan 82 persen menilai teknologi tersebut mempercepat pengambilan keputusan terkait diagnosis. Sebanyak 75 persen responden juga menyebut AI mempermudah akses terhadap data pasien yang terintegrasi lintas tim medis.
Di antara tenaga kesehatan yang merasakan peningkatan kapasitas, median peningkatannya mencapai empat pasien tambahan per minggu. Sebanyak 59 persen tenaga kesehatan juga melaporkan penghematan waktu rata-rata sedikitnya 88 jam per tahun.
Presiden Direktur Philips Indonesia Astri Ramayanti Dharmawan mengatakan penggunaan AI perlu diikuti dengan integrasi sistem dan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan.
"Prioritas kita saat ini adalah memastikan manfaat awal tersebut dapat diterjemahkan menjadi peningkatan layanan kesehatan yang berkelanjutan. Untuk itu, AI perlu terintegrasi dengan alur kerja klinis dan data kesehatan yang tepercaya, didukung oleh peningkatan kapabilitas tenaga kesehatan, serta tetap menempatkan penilaian dan akuntabilitas manusia sebagai inti dari setiap pelayanan kesehatan," ujar Astri dalam siaran pers, Selasa (15/9/2026).
Penggunaan AI di fasilitas kesehatan juga meningkat. Sebanyak 63 persen tenaga kesehatan mengatakan penggunaan alat berbasis AI yang disediakan institusinya bertambah dalam setahun terakhir.
Namun, kesiapan penggunaan teknologi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Sebanyak 58 persen tenaga kesehatan mengaku menggunakan alat AI pribadi ketika perangkat yang tersedia di tempat kerja tidak memenuhi kebutuhan mereka.
Selain itu, 55 persen responden mengatakan pelatihan AI sulit diperoleh, terbatas, atau belum merata. Pemantauan penggunaan AI juga belum sepenuhnya tersedia, dengan 62 persen tenaga kesehatan menyebut belum ada proses yang jelas untuk memantau alat berbasis AI di institusi mereka.
Meski pemanfaatan AI meningkat, tenaga kesehatan tetap menempatkan manusia sebagai pengambil keputusan utama. Sebanyak 94 persen responden menilai keterlibatan manusia tetap sangat penting, sementara 91 persen mengatakan hasil AI perlu berada di bawah pengawasan manusia.
Hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien juga dinilai tetap membutuhkan peran manusia. Sebanyak 90 persen responden mengatakan AI tidak akan menggantikan hubungan yang dibangun dengan pasien.
Penggunaan AI juga mulai dilakukan pasien untuk mencari informasi kesehatan. Sebanyak 57 persen responden pasien menggunakan AI generatif untuk mencari informasi kesehatan secara daring, sementara 80 persen tenaga kesehatan mengaku pernah meluruskan informasi yang diperoleh pasien dari AI saat konsultasi.
Sebanyak 91 persen pasien juga menginginkan pemberitahuan ketika AI digunakan dalam perawatan mereka. Temuan tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap keterbukaan penggunaan teknologi tetap menjadi perhatian dalam layanan kesehatan.
Survei FHI 2026 dilakukan terhadap 2.011 tenaga kesehatan dan 20.085 pasien di 10 negara. Untuk Indonesia, penelitian melibatkan 201 tenaga kesehatan dan 2.011 pasien.
Banjarmasin (ANTARA) - Lima Anak Buah Kapal (ABK) KM Virgo Transport 8 selamat berkat berpegangan pada satu tabung LPG kosong ukuran tiga kilogram saat kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu (13/9) dan bertahan usai terombang-ambing sekitar sembilan jam di tengah laut, sebelum akhirnya ditemukan dan dievakuasi kapal tunda.
Seorang ABK Akmal mengatakan dirinya bersama empat ABK lainnya menggunakan satu tabung LPG tersebut sebagai pegangan karena tidak menemukan sekoci atau rakit karet saat berada di tengah laut setelah menyelamatkan diri dari kapal.
“Kami lima orang pegang satu tabung LPG. Tabung LPG tiga kilo yang kosong,” kata Akmal saat ditemui usai berhasil dievakuasi dan mendarat di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa.
Akmal mengatakan mereka mulai berada di laut sekitar pukul 01.00 WITA dan baru ditemukan kapal tunda sekitar pukul 10.00 WITA, sehingga harus bertahan hampir sembilan jam menghadapi gelombang besar dengan hanya berpegangan pada tabung tersebut.
Selama berada di laut, Akmal menghadapi gelombang besar yang membuat dirinya bersama empat ABK lainnya terus berusaha mempertahankan pegangan sampai pertolongan tiba.
Akmal mengatakan dirinya tidak melihat sekoci maupun rakit karet selama berada di laut, sedangkan lima orang tersebut tetap bertahan bersama hingga kapal tunda datang dan mengangkat mereka dari perairan.
Akmal yang berasal dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, itu diketahui bekerja sebagai petugas kebersihan di KM Virgo Transport 8 dan telah bekerja di kapal tersebut sekitar tiga bulan sebelum kecelakaan terjadi.
Hingga Selasa (15/9) pukul 09.00 WITA, Basarnas mengonfirmasi sebanyak 114 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 korban selamat dan enam orang meninggal dunia, sehingga masih terdapat 129 orang yang belum ditemukan dari total 243 orang.
Dari 114 korban yang telah ditemukan, sebanyak 110 korban sudah mendarat di Banjarmasin, terdiri atas 108 korban selamat dan dua korban dalam keadaan meninggal dunia. Sementara empat korban lain dalam keadaan meninggal dunia masih proses evakuasi menggunakan armada udara.
Kapal Virgo Transport 8 membawa 243 penumpang dan dilaporkan hilang kontak di Perairan Masalembo, Laut Jawa, pada Minggu (13/9) sekitar pukul 02.00 WITA saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu (12/9).
Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Denpasar, CNN Indonesia --
Seorang pria warga negara Australia berinisial SDJ (57) yang ditemukan tewas bersama kedua anaknya berinisial ADS (7) dan LKS (4) di sebuah bungalow di kawasan Jalan Three Brothers, Legian Tengah, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali.
Kedua anaknya ditemukan tewas tergeletak di dalam bungalow. Sementara SDJ ditemukan tewas dalam kondisi tergantung.
Diduga korban SDJ membekap dan mencekik kedua anaknya hingga tewas sebelum mengakhiri hidup dengan cara gantung diri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dugaannya seperti itu. Tapi kepastian menunggu hasil pemeriksaan medis dari rumah sakit," kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Ariasandy, Selasa (15/9).
Ariasandy menyebut kedua anaknya yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, meninggal dunia diduga akibat kekerasan yang dilakukan oleh korban SDJ.
Pilihan Redaksi
"Akibat kekerasan yang diduga dilakukan oleh korban yang gantung diri. Namun untuk kepastian kita menunggu hasil lidik dan dari pihak rumah sakit untuk memastikan kematian korban," ujarnya.
Kapolresta Denpasar Kombes Pol Leonardo D Simatupang membenarkan kejadian tersebut yang terjadi pada Minggu (13/9) sekitar pukul 10.14 WITA.
"Korban SDJ diketahui merupakan warga negara Australia, sedangkan kedua anaknya berkewarganegaraan Indonesia," kata Leonardo.
Peristiwa bermula sekitar pukul 08.30 WITA, salah seorang saksi, bernama Nur Khamid (51), menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai istri korban yang berada di Jakarta.
Dalam sambungan telepon tersebut, saksi diminta membantu mengecek kondisi suami dan kedua anaknya yang tinggal di bungalow karena tidak dapat dihubungi.
Menindaklanjuti permintaan tersebut, saksi kemudian mendatangi bungalow dan mencoba melihat ke dalam melalui jendela. Namun, tidak terlihat adanya aktivitas maupun orang di dalam.
Kemudian, saksi menemui pemilik bungalow dan menyampaikan informasi yang diterimanya. Keduanya kemudian kembali menuju bungalow untuk melakukan pengecekan.
"Setibanya di lokasi, keduanya kembali mencoba melihat ke dalam melalui jendela, namun tidak menemukan tanda-tanda aktivitas," imbuhnya.
Kemudian, pemilik bungalow menghubungi e kepala lingkungan (Kelian) dan beberapa menit kemudian, Kelian bersama sejumlah tetangga mendatangi lokasi. Warga sempat mengetuk dan menggedor pintu sambil memanggil penghuni bungalow. Namun, tidak mendapat respons dari dalam.
Selanjutnya, karena khawatir terjadi sesuatu, pintu akhirnya dibuka secara paksa, Setelah pintu terbuka, warga mendapati SDJ berada dalam kondisi tergantung pada terali besi jendela menggunakan kabel setrika berwarna putih.
Sementara itu, kedua anak korban ditemukan tergeletak di lantai kamar dengan posisi tubuh saling bertindihan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan awal bersama tim identifikasi Polresta Denpasar.
"Dari hasil pemeriksaan luar terhadap kondisi ketiga korban dan dari pemeriksaan awal diduga bahwa kedua anak korban meninggal akibat tindakan kekerasan. Sementara SDJ diduga meninggal dunia dengan cara gantung diri," jelasnya.
(Foto: Dok. CNNIndonesia)
Saat ini ketiga jenazah telah berada di RSUP Ngoerah Denpasar untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut,.
Polsek Kuta kemudian melakukan penyelidikan, termasuk olah TKP, pemeriksaan rekaman CCTV di TKP dan pemeriksaan terhadap para saksi. Termasuk terhadap istri korban untuk memastikan penyebab kematian para korban.
Selain itu polisi juga telah melakukan koordinasi dengan Konsulat Australia terkait korban yang merupakan warga negara Australia.
Sementara hasil pemeriksaan CCTV dan pemeriksaan istri korban, sang suami diduga telah melakukan pembunuhan kepada kedua anaknya. SJD diduga menderita gangguan kesehatan mental berupa kecemasan berlebih dan emosional.
"Dari perkembangan analisa CCTV yang ada dan keterangan dari pada istri korban, memang diduga bahwa suaminya ini melakukan pembunuhan terhadap kedua anaknya, lalu mengakhiri hidup dengan bunuh diri (dengan) gantung diri," katanya.
Dari keterangan istri, ia dan suami sempat cekcok di tahun 2022 dan rumah tangga mereka kurang harmonis.
Kemudian di tanggal 10 September 2026, sekitar pukul 09:00 WITA istrinya pergi ke Jakarta untuk menemui orang tuanya.
"Bahwa tahun 2022 menurut keterangan dari istrinya, mereka pernah cekcok dan dari saat ini mereka kurang harmonis. Istrinya berangkat ke Jakarta untuk menjenguk orang tuanya, karena orang tuanya di Jakarta," jelasnya.
Kendati demikian, kata Leonardo, kepergian istrinya ke Jakarta bukan karena pertengkaran karena belakangan hubungan mereka baik-baik saja.
"Oh tidak. Belakangan ini mereka baik-baik saja. Tapi memang tingkat kecemasan dari pada suaminya yang tinggi. Jadi kecemasan sehingga ada cenderung merasa dia itu ingin bunuh diri. Tapi, belum pernah dilakukan pengecekan ke psikiater oleh istri," lanjutnya.
Kemudian, sampai di Jakarta istrinya melihat dari CCTV melalui aplikasi ponsel ada kejanggalan di tempat menginapnya sehingga dilaporkan ke kepala lingkungan dan pemilik bungalow.
"Dari keterangan istrinya, suaminya ini mempunyai rasa cemas yang tinggi. Dan ini tidak pernah dilakukan pengobatan. Istrinya juga menyampaikan, bulan lalu suaminya ini pernah mencoba melakukan bunuh diri dengan mengunci di kamar dan mengikatkan lehernya di tali ataupun kabel setrika. Namun gagal karena suaminya keluar kembali dari kamar," ungkapnya.
Leonardo mengungkap pihak istri berinisial TY (32) menolak dilakukan autopsi terhadap jenazah suami dan kedua anaknya.
Hasil koordinasi dari Polsek Kuta dengan Konsulat Australia untuk jenazah dari ketiganya diserahkan kepada pihak istri.
"Diserahkan tanggung jawab itu ke istrinya. Istrinya sudah membuat pernyataan dan meminta tidak dilakukan autopsi, mengingat semuanya sudah jelas ada di CCTV. Dia mengetahui suaminya itu mempunyai sedikit kelainan yaitu tingkat kecemasan yang tinggi dan mudah emosi," kata Leonardo.
Terhadap kasus ini, kata Leonardo, akan dilakukan SP3, atau penghentian penyidikan lantaran terduga pembunuhan telah meninggal dunia.
(kdf/isn)
Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) menghadirkan Indonesia Apps Summit (IN-Apps) 2026 di Tangerang. Forum ini dikhususkan untuk ajang kolaborasi sekaligus pintu masuknya ekosistem aplikasi lokal menembus pasar global.
Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan perkembangan sektor aplikasi menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.
Subsektor aplikasi pada 2025 menjadi penyumbang investasi terbesar senilai Rp 54,18 triliun dari total investasi ekonomi kreatif Rp 183,01 triliun, sementara ekspor mencapai USD 31,94 miliar (sekitar Rp 565,1 triliunan).
“Keberhasilan kita akan diukur dari semakin banyaknya aplikasi Indonesia yang mampu berkembang, bersaing, dan menunjukkan kiprahnya di tingkat global. Kami berharap IN-Apps 2026 menjadi awal dari lahirnya lebih banyak kolaborasi yang bermakna dan nyata, baik dengan mitra nasional maupun internasional,” kata Riefky, dikutip Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, ekspansi industri aplikasi tidak hanya membesarkan skala bisnis perusahaan, tetapi juga berdampak pada pembukaan lapangan kerja hingga peningkatan daya saing Indonesia di tingkat internasional.
Dalam forum yang mengusung tema “Application as the New Engine of Growth”, Kemenekraf memberikan penghargaan IN-Apps Digital Award 2026 kepada 13 pegiat dan perusahaan aplikasi.
Penilaian dilakukan berdasarkan enam aspek kurasi yang dinilai oleh lima dewan juri. Sejumlah platform lokal dan internasional yang meraih penghargaan ini ada seperti Gojek di kategori Startup Mapan, Halodoc di kategori Aplikasi Kesehatan Digital, GoPay dalam kategori Aplikasi Dompet Digital/Non-Perbankan, dan lainnya.
Sementara platform internasional ada seperti Shopee di kategori Aplikasi E-Commerce, Apple Inc. sebagai Perusahaan Global Pendukung Ekosistem Aplikasi Nasional, dan masih banyak lagi.
Head of Public Policy and Government Relations Gojek, Rangga D. Fadillah, menyambut positif dukungan Kemenekraf terhadap penguatan ekosistem digital. Menurutnya, sinergi antara regulator dan pelaku industri menjadi kunci utama keberlanjutan sektor ini.
“Dukungan pemerintah tidak lepas dari salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan industri digital terutama di sektor ekonomi kreatif. Kehadiran Kementerian Ekonomi Kreatif saya kira sangat positif, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama. Itu menunjukkan betapa pemerintah memiliki peran yang sangat dalam dan juga positif untuk perkembangan industri digital ke depannya,” ujarnya menungkaskan.
Selain penghargaan, Kemenekraf juga turut menandatangani Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Sinar Mas Land terkait dukungan pengembangan ekonomi kreatif di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Edukasi, Teknologi, dan kesehatan Internasional Banten.
Rangkaian acara IN-Apps 2026 yang berlangsung pada 14-15 September 2026 juga diisi dengan pameran oleh 27 exhibitor di Nusantara Hall, termasuk partisipasi dari Ekraf Pavilion dan Malaysia Pavilion.
Ditambah lagi, terdapat sesi konferensi dan talk show yang membahas isu investasi lintas negara, keamanan siber, hingga masa depan ekosistem aplikasi nasional.
Turut hadir juga dalam acara tersebut Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, Gubernur Banten Andra Soni, serta CEO Sinar Mas Land Michael Widjaja.
Selasa, 15 September 2026 14:56 WIB
Pertamina apresiasi sinergi pemerintah, penyaluran energi di Makassar semakin kondusif. Foto dokumentasi Pertamina Patra Niaga
Makassar (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengapresiasi sinergi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan stakeholder terkait dalam penanganan dinamika penyaluran BBM di Kota Makassar. Berbagai langkah bersama yang dilakukan di lapangan mulai menunjukkan hasil positif, dengan kondisi sejumlah SPBU yang berangsur semakin kondusif pada Minggu (13/9).
Dinamika penyaluran BBM yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Kondisi geopolitik di Timur Tengah turut berdampak terhadap dinamika harga energi dan meningkatkan disparitas harga antara BBM Subsidi dan Non Subsidi. Kondisi tersebut mendorong pergeseran permintaan konsumen dari BBM Non Subsidi ke BBM Subsidi, khususnya Pertalite, sehingga terjadi peningkatan antrean di sejumlah SPBU.
Selain itu, beredarnya disinformasi di tengah masyarakat juga menimbulkan keresahan dan mendorong peningkatan permintaan BBM. Peningkatan permintaan tersebut bahkan tercatat lebih tinggi dibandingkan periode Ramadan dan Idul Fitri, sehingga turut memberikan tekanan terhadap pelayanan dan penyaluran BBM di lapangan.
Untuk merespons kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait terus melakukan berbagai langkah penguatan. Dari sisi suplai, Pertamina meningkatkan penerimaan BBM dari kapal ke depot serta memperkuat distribusi dengan menambah 17 mobil tangki. Penyaluran dari depot juga dioperasikan dengan ekstra jam operasional untuk mempercepat distribusi ke lembaga penyalur.
Dari sisi pelayanan, Pertamina melakukan ekstra jam operasional serta melakukan rekonfigurasi jalur pelayanan dengan menambah jalur khusus Pertalite di sejumlah SPBU. Pertamina juga membuka titik tambahan melalui Satgas Layanan BBM dengan mengoperasikan SPBU Modular di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) sebagai alternatif titik pengisian bagi masyarakat.
Pengaturan pelayanan di lapangan juga dilakukan melalui penerapan sistem ganjil-genap sesuai arahan Dinas ESDM. Pertamina bersama Satgas Daerah dan aparat penegak hukum (APH) terus melakukan koordinasi untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memperkuat pengamanan di lembaga penyalur.
Pjs. Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Okky Aditya Wibowo, mengatakan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan stakeholder terkait menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat.
“Kami mengapresiasi dukungan dan sinergi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama seluruh stakeholder dalam menangani dinamika penyaluran BBM di Makassar. Berbagai langkah telah kami lakukan, mulai dari penguatan suplai dan distribusi, penambahan jam operasional SPBU, rekonfigurasi jalur pelayanan, hingga penambahan titik layanan melalui SPBU Modular di Wilayah Center Point of Indonesi (CPI). Alhamdulillah, pada Minggu kemarin kondisi di sejumlah SPBU sudah mulai kondusif dan kami terus melakukan pemantauan serta evaluasi di lapangan,” ujar Okky.
Pertamina juga memastikan penyaluran LPG 3 Kg di wilayah Makassar dan sekitarnya tetap berjalan aman. Untuk menjaga ketersediaan di masyarakat, Pertamina telah menambah distribusi melalui extra dropping sebesar 50 persen dari rata-rata penyaluran normal harian.
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Satgas Daerah, dan APH akan terus melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap kondisi penyaluran BBM dan LPG di lapangan. Langkah penyesuaian akan dilakukan sesuai perkembangan kondisi untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan baik.
Pertamina mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian energi sesuai kebutuhan serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Informasi maupun laporan terkait pelayanan dan penyaluran BBM dan LPG dapat disampaikan melalui Pertamina Contact Center (PCC) 135.
Pewarta : Siaran Pers
Editor:
Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Bandung (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menelusuri keberadaan seorang anak yang diduga menjadi korban kekerasan setelah video yang memperlihatkan anak tersebut menangis dan berlari viral di media sosial.
Kepala Dinsos Kabupaten Bandung Ningning Hendarsah di Bandung, Selasa, mengatakan penelusuran dilakukan bersama aparatur Desa Cingcin dengan menyisir sejumlah lokasi yang selama ini kerap menjadi tempat anak tersebut beraktivitas.
"Sudah ditelusuri oleh pihak Desa Cingcin di sekitaran Gading Tutuka, tetapi ibu dan anak tersebut tidak kembali ke sana hari ini," katanya.
Ia mengatakan ibu dan anak tersebut sebelumnya diketahui pernah mengontrak rumah di wilayah Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.
Baca juga: Anggota DPR minta korban penganiayaan anak di Cipongkor Bandung dilindungi
Di wilayah tersebut, kata dia, ibu dan anak itu juga sempat terlibat kasus dugaan penganiayaan di sekitar lampu merah Kamasan.
Namun ketika petugas melakukan pengecekan ke lokasi kontrakan di Banjaran, keduanya sudah tidak berada di tempat karena telah berpindah domisili.
Berdasarkan data penertiban sebelumnya, kata Ningning, ibu dan anak tersebut mengaku sebagai warga Cigelereng, Kota Bandung.
"Pada saat razia sebelumnya, ibu dan anak itu mengaku sebagai warga Kota Bandung. Jadi, kami pulangkan ke Kota Bandung pada saat itu," ujarnya.
Baca juga: Polres Metro Bekasi dampingi anak korban kekerasan yang dirawat di RSUD Koja
Ia menyebutkan keberadaan anak tersebut saat ini belum diketahui secara pasti dan menduga ibu dan anak itu berada di wilayah Kota Bandung, karena sebelumnya kerap terlihat di sekitar Jalan Soekarno-Hatta hingga kawasan Tegallega.
"Sementara info anak tersebut belum diketahui keberadaannya saat ini dan akan ditelusuri di Kota Bandung, karena suka mangkal di Soekarno-Hatta dan Tegallega juga. Saya sedang berkoordinasi dengan Kadinsos Kota Bandung untuk menelusuri keberadaan mereka," tutur Ningning.
Dinsos Kabupaten Bandung selanjutnya berkoordinasi dengan Dinsos Kota Bandung untuk memastikan keberadaan anak tersebut, sekaligus mengupayakan penanganan sesuai kondisi yang ditemukan di lapangan.
Pewarta: Ilham Nugraha
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Bandung (ANTARA) - Perempatan Jalan Soekarno Hatta-Jalan Ibrahim Adji (Simpang Samsat) tercatat sebagai lokasi dengan pelanggaran lalu lintas tertinggi di Kota Bandung hingga pertengahan September 2026. Pelanggaran didominasi oleh pengendara roda dua yang kerap melewati batas henti dan melawan arus.
Selain Simpang Samsat, sejumlah titik rawan pelanggaran lainnya meliputi kawasan Djuanda-Cikapayang, Soekarno Hatta-Moh. Toha, Asia Afrika-Tamblong, hingga Pasteur-Tamansari. Kondisi ini menuntut peningkatan pengawasan serta pendisiplinan berkala guna menekan angka pelanggaran dan potensi kecelakaan.
Berdasarkan data terbaru dari Area Traffic Control System (ATCS) Dinas Perhubungan Kota Bandung, jumlah pelanggaran di perempatan Samsat tersebut telah menembus angka 287 kasus.
Ironisnya, angka pelanggaran di Simpang Samsat ini didominasi oleh pengendara roda dua sebesar 87,1 persen. Sementara itu, kontribusi pelanggaran dari pengendara roda empat atau lebih tercatat sebesar 8,2 persen, diikuti oleh pengendara tidak bermotor sebesar 4,7 persen.
Melalui pantauan kamera pengawas (CCTV) milik Dishub Kota Bandung, jenis ketidakdisiplinan yang paling sering dilakukan di kawasan ini adalah pengendara yang nekat berhenti melebihi garis stop (stop line) hingga aksi berbahaya melawan arus kendaraan lain. Perilaku culas ini tidak hanya memicu kemacetan parah, tetapi juga mempertinggi risiko kecelakaan fatal di jalan raya.
Berikut ini, daftar 10 perempatan atau simpang dengan pelanggaran tertinggi di Bandung:
Melihat tren data di atas, kawasan Jalan Soekarno Hatta mendominasi sebagai jalur dengan titik pelanggaran terbanyak. Kondisi ini jelas merugikan hak para pengguna jalan lain yang sudah mencoba tertib. Oleh karena itu, diperlukan adanya tindakan pendisiplinan serta edukasi berkala secara rutin di lapangan oleh pihak terkait guna mengembalikan rasa aman dan kesadaran berkendara di Kota Bandung.
Baca juga: Pelanggaran lalu lintas tertinggi di Bandung ada di Simpang Samsat
Pewarta: Niky Putri Rahmadhani
Editor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNBC Indonesia - BP BUMN dan Danantara mendorong penyelesaian persoalan LRT City dilakukan secara menyeluruh dengan tetap mengutamakan hak dan kepentingan konsumen. Adhi Karya diminta menuntaskan kewajiban serah terima sekitar 2.400 unit yang hingga kini belum diterima oleh pembeli.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria menegaskan penyelesaian persoalan tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian bagi konsumen, khususnya masyarakat yang membeli rumah untuk pertama kalinya.
"Tidak boleh merugikan konsumen. Itu dasar daripada penyelesaian kita bahwa tidak boleh merugikan konsumen. Karena konsumennya tidak salah, apalagi kalau orang-orang yang itu membeli rumah, rumah pertamanya. Karena ini adalah kesalahan daripada pihak kita secara internal," ujar dia dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (15/9/2026).
Berdasarkan pemetaan Adhi Karya, dari sekitar 5.400 unit yang terjual, sebanyak 3.000 unit telah diserahterimakan kepada konsumen. Sementara itu, masih terdapat sekitar 2.400 unit yang belum dapat diserahterimakan dan tersebar di sejumlah proyek LRT City.
Untuk menentukan langkah penyelesaian, Danantara akan berdialog dengan perwakilan konsumen dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pertemuan tersebut akan membahas sejumlah opsi penyelesaian bagi konsumen yang belum menerima unit.
Selain itu, Adhi Karya diminta menyusun perhitungan biaya penyelesaian proyek serta rencana bisnis yang komprehensif. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan setiap opsi penyelesaian memiliki dasar perhitungan yang jelas, baik melalui penyelesaian pembangunan maupun pengembalian dana konsumen. Dony menegaskan persoalan tersebut harus segera memiliki penyelesaian konkret dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
"Bagaimanapun kan ini harus diselesaikan. Nggak mungkin nanti merugikan konsumen kita. Jadi bagi saya ini harus diselesaikan, baik itu penyelesaian apakah nanti kita mengembalikan atau kita membangun. Itu harus diselesaikan itu instruksi dari saya ya, mau ini dibayarin di-refund dulu, ini harus diselesaikan. Bukan berarti itu dibiarin mangkrak begitu."
BP BUMN dan Danantara menegaskan penyelesaian LRT City harus memberikan kepastian kepada konsumen sekaligus memastikan proyek yang bermasalah tidak kembali menjadi beban bagi masyarakat yang memenuhi kewajibannya.
(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNN Indonesia --
Para pemimpin Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara berkumpul di ibu kota Wales, Cardiff, pada Senin (14/9) untuk membahas kemungkinan merdeka dari Inggris.
Pemimpin Skotlandia John Swinney, pemimpin Wales Rhun ap Iowerth, dan pemimpin Irlandia Utara Michelle O'Neill meneken kesepakatan bersama yang menyatakan hak untuk "menentukan nasib sendiri".
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para pemimpin yang mewakili tiga partai, yakni Partai Nasional Skotlandia (SNP), Plaid Cymru di Wales, dan Sinn Fein di Irlandia Utara, menginginkan otonomi yang lebih besar dari Britania Raya yang berujung pada kemerdekaan.
Meski begitu, ada perbedaan pandangan di antara mereka, terutama mengenai referendum dan jangka waktu.
Partai Sinn Fein selaku partai berkuasa di Irlandia Utara berhaluan pro-persatuan dan kemerdekaan Irlandia.
Pada 1949, Republik Irlandia (dahulu Irlandia Selatan) mendeklarasikan kemerdekaan penuh dari monarki Inggris dan berpisah dengan Irlandia Utara, salah satunya karena perbedaan politik dan identitas.
Rakyat Irlandia Utara, yang dahulu memilih tetap bersama Britania Raya, kemudian terbelah, dengan satu pihak tetap ingin berada dalam Britania Raya, sementara pihak lain ingin bersatu kembali dengan Republik Irlandia.
Partai Sinn Fein kemudian muncul dengan tujuan ingin bersatu kembali dengan Irlandia dan membentuk negara yang terbebas dari Westminster. Jajak pendapat terbaru menunjukkan ada peningkatan dukungan untuk kemerdekaan di Irlandia Utara, the Guardian.
Untuk kasus Skotlandia, pemerintah wilayah tersebut merasa bahwa kekuasaan pemerintah Britania Raya terlalu besar dan sering kali kebijakannya bertentangan dengan pilihan masyarakat Edinburgh.
Salah satunya, ketika mayoritas warga Skotlandia memilih Britania Raya tetap berada di Uni Eropa dalam referendum 2016.
Ketika Inggris akhirnya memilih keluar tanpa mempertimbangkan pendapat Skotlandia, warga mulai memikirkan kembali nasib mereka di bawah Inggris.
Skotlandia sebetulnya punya institusi pemerintahan sendiri sejak devolusi 1999 yang mencakup parlemen dan pemerintah. Namun, pemerintah Skotlandia hanya menangani kesehatan, pendidikan, sebagian pajak, hukum, dan kebijakan domestik tertentu.
Hal-hal lain seperti pertahanan, luar negeri, imigrasi, konstitusi, dan sebagian besar kebijakan makroekonomi dikendalikan oleh Britania Raya.
Pada 2014, Skotlandia sempat menggelar referendum usai diberi lampu hijau oleh Inggris. Hasilnya, 55 persen menolak keluar dari Britania Raya.
Saat ini, masyarakat Skotlandia masih terbelah, meskipun gerakan independen sangat kuat dan persisten.
Untuk Wales, situasi di wilayah ini cukup berbeda. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan mayoritas warga belum ingin berpisah dari Inggris, dikutip dari the Conversation.
Meski begitu, kelompok nasionalis merasa Wales kerap didiskriminasi oleh pemerintah Britania Raya. Keputusan yang dibuat di London sering kali tidak mencerminkan preferensi warga Wales.
Oleh sebab itu, sebagian orang Wales lebih memilih diberi lebih banyak perhatian dan kewenangan oleh Inggris. Hanya sebagian kecil yang menyuarakan kemerdekaan.
(isa/bac)