Pemkab Aceh Barat larang penjualan LPG 3 Kg ke dapur MBG dan usaha katering - ANTARA News Aceh

calendar_today 28.07.2026 - person  - timer ~

Aceh Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melarang tegas seluruh agen dan pangkalan penyalur LPG 3 kilogram (kg) menjual gas bersubsidi tersebut kepada pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun usaha katering. 

"Gas 3 kg tidak boleh diperjualbelikan kepada usaha kategori menengah ke atas," Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Aceh Barat Khairuzzadi di Aceh Barat, Selasa.

Penegasan ini dikeluarkan merespons aduan dari masyarakat yang menemukan dugaan keterlibatan oknum agen dan pangkalan di wilayah Aceh Barat dalam memasok LPG bersubsidi ke sektor usaha komersial skala menengah.

Khairuzzadi mengatakan usaha komersial seperti dapur MBG, katering, restoran, dan sejenisnya wajib menggunakan LPG non-subsidi, seperti Bright Gas 5,5 kg atau tabung gas isi 12 kg.

Khairuzzadi memperingatkan bahwa pemerintah daerah tidak akan segan menindak tegas penyalur yang terbukti melakukan penyalahgunaan.

Ia menegaskan sesuai regulasi pemerintah, LPG 3 kg merupakan komoditas bersubsidi yang dialokasikan khusus bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.

Pangkalan atau agen yang nekat melanggar aturan terancam sanksi administratif, mulai dari pemotongan alokasi kuota harian, penghentian sementara operasional, hingga pemutusan hubungan usaha (PHU) oleh pihak Pertamina.

"Apabila terdapat indikasi pelanggaran dan didukung bukti yang jelas, kami mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkannya," katanya menambahkan.

Laporan dapat disampaikan langsung ke kantor Disperindagkop dan UKM Aceh Barat atau melalui saluran pengaduan resmi pemkab agar segera ditindaklanjuti.

Khairuzzadi mengatakan langkah ini diambil guna mencegah penyimpangan kuota serta memastikan distribusi gas melon tepat sasaran, sesuai dengan regulasi pemerintah.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor : M.Haris Setiady Agus

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Bank Jatim dan PCI Muslimat NU Hong Kong kerja sama layanan remitansi - ANTARA News Jawa Timur

calendar_today 28.07.2026 - person  - timer ~

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) bersama Pimpinan Cabang Istimewa (PCI) Muslimat Nahdlatul Ulama Hong Kong menjalin kerja sama pemanfaatan layanan remitansi dalam rangka memberikan kemudahan layanan keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperluas akses layanan remitansi Bank Jatim bagi masyarakat Indonesia di Hong Kong khususnya para PMI dan anggota PCI Muslimat NU Hong Kong," kata Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa.

Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan perempuan yang bersifat sosial keagamaan terbesar di Indonesia serta memiliki jaringan keanggotaan yang luas hingga ke berbagai negara melalui Pimpinan Cabang Istimewa (PCI). Sebagian besar anggotanya merupakan PMI.

Menurut Winardi, organisasi ini menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan program literasi keuangan, sosialisasi layanan remitansi, serta pemberdayaan ekonomi bagi PMI.

Selain memperluas pemanfaatan layanan remitansi, Bank Jatim juga ingin berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan bagi PMI.

Hal tersebut dilakukan melalui penyediaan informasi mengenai layanan remitansi serta berbagai produk dan layanan perbankan Bank Jatim yang relevan dengan kebutuhan para pekerja migran.

Winardi berharap PMI dapat semakin memahami pentingnya menggunakan layanan pengiriman dana yang resmi, aman, dan terpercaya.

Dengan demikian, lanjut dia, proses pengiriman dana dari Hong Kong kepada keluarga di Indonesia khususnya di wilayah kerja Bank Jatim dapat berlangsung lebih lancar melalui Money Transfer Operator (MTO) yang telah bekerja sama dengan Bank Jatim.

Terlebih, kelancaran pengiriman remitansi tidak hanya memberikan kemudahan transaksi keuangan tetapi juga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi PMI beserta keluarganya.

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi identifikasi kebutuhan dan potensi pengembangan layanan remitansi Bank Jatim yang dapat mendukung kemudahan transaksi keuangan bagi PCI Muslimat NU di Hong Kong.

Dalam implementasinya, PCI Muslimat NU Hong Kong akan berperan sebagai mitra sekaligus penggerak komunitas PMI untuk meningkatkan pemanfaatan layanan remitansi Bank Jatim.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memberikan perlindungan sekaligus memperluas akses layanan keuangan formal bagi PMI asal Indonesia,khususnya dari Jawa Timur.

Khofifah berharap kolaborasi tersebut dapat menjadi model kemitraan yang terus dikembangkan sehingga mampu memperkuat ekosistem perlindungan dan pemberdayaan PMI sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi arus remitansi.

"Kami menyambut baik sinergi antara Bank Jatim dan PCI Muslimat NU Hong Kong. Kehadiran layanan remitansi yang mudah, aman, dan terpercaya akan memberikan manfaat besar bagi para PMI dalam mengirimkan hasil kerja mereka kepada keluarga di Indonesia," kata Khofifah.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Polres Morowali kantongi identitas pelaku penganiayaan tewaskan korban

calendar_today 28.07.2026 - person  - timer ~

Polres Morowali kantongi identitas pelaku penganiayaan tewaskan korban

Selasa, 28 Juli 2026 20:24 WIB

Wakapolres Morowali Kompol I Nyoman Raka Arya Wiyasa. ANTARA/HO-Humas Polres Morowali

Morowali, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Kepolisian Resor Morowali telah mengantongi identitas terduga pelaku penganiayaan yang mengakibatkan seorang pria meninggal dunia di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Sabtu (25/7).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, penyidik telah mengantongi identitas terduga pelaku yang jumlahnya lebih dari satu orang. Untuk sementara telah diamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian," kata Wakil Kepala Polres Morowali Komisaris Polisi I Nyoman Raka Arya Wiyasa di Morowali, Selasa.

Ia mengatakan kepolisian telah melakukan serangkaian penyelidikan dengan mendatangi dan mengolah tempat kejadian perkara (TKP), menerima laporan polisi, mengamankan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, mengumpulkan barang bukti, serta memeriksa tujuh orang saksi.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kata Wakapolres, korban diduga mengalami kekerasan akibat pemukulan menggunakan kepalan tangan yang dilakukan para pelaku.

Sebelumnya, seorang pria asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, berinisial S (33), meninggal dunia setelah diduga menjadi korban penganiayaan massa karena dituduh mencuri sepeda motor di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Sabtu (25/7) sekitar pukul 23.05 Wita.

Peristiwa tersebut terekam video yang beredar di media sosial. Dalam rekaman itu, korban tampak terpojok di area kasir sebuah toko ritel modern sebelum digelandang keluar oleh sejumlah warga.

Setelah sempat digeledah, korban kemudian terlihat menerima pukulan dari beberapa orang di lokasi kejadian.

Korban sempat dilarikan ke Klinik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sebelum dirujuk ke RSUD Bungku karena mengalami luka serius. Namun, nyawanya tidak berhasil diselamatkan.

Wakapolres mengimbau masyarakat agar menyerahkan penanganan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

"Apabila terjadi tindak pidana agar menyerahkan kepada pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Pewarta : Nur Amalia Amir
Editor: Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026

BRIDA Surabaya targetkan KRM Gunung Anyar miliki 100 jenis mangrove - ANTARA News Jawa Timur

calendar_today 28.07.2026 - person  - timer ~

Surabaya (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Surabaya menargetkan Kebun Raya Mangrove (KRM) Gunung Anyar memiliki 100 jenis mangrove pada tahun depan untuk memperkuat fungsi kawasan sebagai pusat riset biodiversitas mangrove.

Kepala BRIDA Surabaya Agus Imam Sonhaji di Surabaya, Selasa, mengatakan saat ini KRM Gunung Anyar telah memiliki 74 jenis mangrove.

"Selain menambah populasi tanaman melalui penanaman rutin, BRIDA juga akan memperkaya keanekaragaman hayati (biodiversitas) dengan mendatangkan spesies yang belum dimiliki," katanya.

Ia mengatakan, penanaman mangrove akan terus dilakukan setiap tahun. Namun, sasaran utama pengembangan ke depan adalah meningkatkan jumlah spesies mangrove yang tersedia sebagai bahan penelitian.

"Kalau populasi dari jenis jumlahnya kita terus bertambah, kan tiap tahun menanam terus," ujar Agus.

Menurut Agus, BRIDA akan melakukan ekspedisi ke berbagai daerah untuk mencari jenis mangrove yang belum ada di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan koleksi dari 74 jenis menjadi sekitar 100 jenis.

"Nah, target yang lain adalah biodiversity, keanekaragamannya. Tahun ini kita kan punya 74 Jenis. Kita berharap semoga tahun depan bisa tambah jadi 100. Kita nanti berburu, ber-ekspedisi ke banyak tempat yang punya jenis mangrove yang belum ada di sini, untuk ditanam di sini," katanya.

Ia menegaskan, penambahan jenis mangrove tidak semata-mata untuk memperkaya koleksi tanaman. Keberagaman spesies tersebut dibutuhkan karena KRM Gunung Anyar dikelola BRIDA sebagai kawasan yang berorientasi pada riset dan inovasi.

"Jadi buat penelitian. Karena pengampu dari Kebun Mangrove ini adalah BRIDA. BRIDA core-nya adalah riset. Maka, harus menyediakan banyak spesies untuk bahan riset," paparnya.

Agus menjelaskan, pengembangan kawasan mangrove di Surabaya dilakukan melalui pembagian peran antarperangkat daerah. Kawasan mangrove di Romokalisari, Tambak Sarioso, Asemrowo, dan wilayah pesisir lainnya tetap difokuskan sebagai kawasan konservasi yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).

"Kalau untuk konservasi, itu tetap ada di sana. Dan yang menghandle dinas yang terkait, katakanlah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)," ucapnya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Ditjenpas Sulteng-Pemkab Banggai Laut bersinergi percepat bangun lapas

calendar_today 28.07.2026 - person  - timer ~

Ditjenpas Sulteng-Pemkab Banggai Laut bersinergi percepat bangun lapas

Selasa, 28 Juli 2026 20:23 WIB

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Maulana Luthfiyanto melakukan peninjauan lokasi pembangunan Lapas di Kabupaten Banggai Laut. ANTARA/HO-Humas Kanwil Ditjenpas Sulteng

Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Pemerintah Kabupaten Banggai Laut mempercepat realisasi pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di daerah ini sebagai upaya memperluas layanan pemasyarakatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

“Keberhasilan penyelenggaraan pemasyarakatan membutuhkan sinergi yang kuat. Pembinaan warga binaan tidak cukup hanya dilakukan oleh petugas, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat,” kata Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Maulana Luthfiyanto di Banggai Laut, Selasa.

Ia mengatakan sebagai wujud komitmen, pihaknya telah melakukan peninjauan lokasi pembangunan lapas di Kabupaten Banggai Laut sebagai tindak lanjut komunikasi antara pemerintah daerah dengan Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah, serta hasil koordinasi bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait percepatan pembangunan Lapas Banggai Laut.

Ia bersama jajaran pemerintah daerah meninjau lokasi pembangunan di Desa Labuan Kapelak, Kecamatan Banggai Selatan.

Peninjauan tersebut difokuskan untuk memastikan kesiapan lokasi pembangunan, mulai dari kondisi lahan, akses menuju lokasi, hingga dukungan pemerintah daerah terhadap proses pembangunan.

Menurut dia, Kepala Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Herman Mulawarman memberikan perhatian terhadap percepatan pembangunan Lapas Banggai Laut karena keberadaan sarana pemasyarakatan membutuhkan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Kehadiran kami merupakan tindak lanjut dari proses yang telah berjalan sebelumnya. Kami ingin memastikan kesiapan lokasi secara langsung sekaligus memperkuat koordinasi agar tahapan pembangunan dapat terus bergerak sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Menurut dia, berdasarkan hasil observasi di lapangan, lokasi yang disiapkan pemerintah daerah itu dinilai cukup representatif dan memenuhi aspek dasar untuk mendukung pembangunan Lapas.

“Dari hasil observasi di lapangan, kami menilai lokasi yang disiapkan cukup representatif dan memenuhi aspek dasar untuk mendukung pembangunan Lapas,” ujarnya.

Selanjutnya, pihaknya akan terus mengawal proses administrasi maupun teknis agar pembangunan dapat segera direalisasikan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut Saiful U. Usuria mengatakan pemerintah daerah setempat telah menyiapkan lahan seluas 4,8 hektare sebagai lokasi pembangunan Lapas dan siap memenuhi kebutuhan tambahan apabila diperlukan pada tahap berikutnya.

“Kami telah menyiapkan lahan seluas 4,8 hektare dan siap memberikan dukungan apabila masih dibutuhkan penambahan lahan maupun persyaratan lainnya,” ujarnya.

Ia mengatakan keberadaan Lapas di Banggai Laut sangat dibutuhkan untuk mendekatkan pelayanan pemasyarakatan bagi masyarakat kepulauan sekaligus memberikan dampak terhadap pembangunan daerah.

Ia berharap pembangunan Lapas di Banggai Laut dapat segera direalisasikan sehingga mampu memperkuat layanan pemasyarakatan, mendekatkan akses layanan hukum bagi masyarakat di wilayah kepulauan, serta mendukung pemerataan pembangunan di Sulawesi Tengah.

Pewarta : Nur Amalia Amir
Editor: Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026

HSU gandeng ULM terjunkan ratusan mahasiswa dampingi petani - ANTARA News Kalimantan Selatan

calendar_today 28.07.2026 - person  - timer ~

Amuntai (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan menggandeng Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk menerjunkan ratusan mahasiswa mendampingi petani demi mewujudkan visi misi agrominapolitan Kabupaten HSU bagi peningkatan swasembada pangan.

"Kehadiran adik-adik mahasiswa yang mengabdi di HSU ini akan memberikan semangat kepada para petani,” ujar Bupati HSU Sahrujani di Amuntai, Selasa.

Dia mengatakan kehadiran mahasiswa membawa energi baru, ilmu pengetahuan, serta inovasi dan teknologi tepat guna yang sangat dibutuhkan daerah, terutama dalam memperkuat sektor pertanian.

Bupati juga mengingatkan agar mahasiswa dapat menyerap kearifan lokal masyarakat, sekaligus mengajak mereka untuk bersinergi dengan petani, perangkat desa, dan seluruh elemen terkait.
‎
Dia menyebut, ‎melalui kegiatan pengabdian ini target swasembada pangan yang ditetapkan  Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada kabupaten HSU diharapkan dapat tercapai.
‎
‎”Kami optimis target 17 ribu hektare lahan tanam tahun ini dapat terlampaui,” tambahnya.

‎Dekan Fakultas Pertanian ULM Prof Ahmad Rizaly Saidi menyampaikan ada 347 mahasiswa diterjunkan untuk pengabdian di HSU dalam rangkaian kuliah kerja nyata (KKN) sekaligus magang selama 40 hari ke depan.

Kegiatan KKN-Magang mencakup berbagai aspek mulai budidaya pertanian dan peternakan, ketahanan pangan, pengolahan hasil tani, hingga pemberdayaan masyarakat.
‎
Rizaly menegaskan sebuah keistimewaan bagi Kabupaten HSU dimana pihaknya tahun ini menempatkan seluruh mahasiswa Fakultas pertanian ULM untuk melaksanakan kegiatan KKN di satu kabupaten saja.
‎
‎Ratusan mahasiswa ditempatkan di sejumlah kecamatan dan desa untuk menjalankan rangkaian kegiatan pengabdian dan pembelajaran terpadu selama periode yang telah ditetapkan.

Pewarta: Firman
Editor : Ulul Maskuriah

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Kementerian ATR dan UIN Palu bahas optimalisasi KKN tematik pertanahan

calendar_today 28.07.2026 - person  - timer ~

Kementerian ATR dan UIN Palu bahas optimalisasi KKN tematik pertanahan

Selasa, 28 Juli 2026 20:23 WIB

Pejabat Kementerian ATR/BPN melaksanakan pertemuan dengan sejumlah pejabat UIN Datokaram membahas optimalisasi pelaksanaan KKN tematik pertanahan di Sulawesi Tengah berlangsung di Kampus UIN Palu, Selasa (28/7/2026). ANTARA/HO-Humas UIN Datokarama Palu

Palu (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia dan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu secara bersama membahas optimalisasi pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) tematik pertanahan di Sulawesi Tengah.

Pembahasan itu dilaksanakan dalam pertemuan yang dihadiri Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia Bidang Ekonomi Pertanahan Dedi Noor Cahyanto di Kampus UIN Datokarama di Palu, Selasa.

Dedi mengatakan dalam pembahasan optimalisasi pelaksanaan KKN tematik pertanahan pihaknya meminta dukungan kepada pemerintah daerah (pemda) di Sulawesi Tengah berupa sosialisasi kepala desa dan pendamping desa tentang KKN pertanahan dan sertifikasi tanah, penyediaan posko KKN kepada mahasiswa, menyediakan konsumsi kegiatan KKN, termasuk dukungan kendaraan untuk mobilisasi mahasiswa dari kampus ke lokasi KKN.

"Pelibatan perguruan tinggi dalam sertifikasi lahan/tanah menjadi hal penting, untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi," ujarnya.

Berdasarkan data statistik Kementerian ATR/BPN bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah sekitar 2,1 juta hektare area penggunaan lain (APL), namun yang telah bersertifikat hanya 34 persen, dan yang belum bersertifikat sebanyak 66 persen.

"Padahal ada potensi ekonomi daerah melalui sertifikasi lahan," ucapnya.

Oleh karena itu, ia mengatakan pentingnya pelibatan perguruan tinggi, di mana kampus berperan menyelesaikan isu pertanahan dan memberikan literasi serta konsultasi mengenai pertanahan kepada masyarakat.

Ia mengatakan kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan UIN Datokarama menargetkan inventarisasi tanah wakaf, inventarisasi lintas sektor untuk program penyediaan tiga juta rumah maupun pemetaan spasial.

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK) UIN Datokarama Hamlan mengemukakan pihaknya telah melaksanakan KKN pertanahan dengan menurunkan 200 mahasiswa ke seluruh kelurahan se-Kota Palu.

"Hal ini sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh rektor UIN Datokaram dengan Menteri ATR/BPN," katanya.

Menurut dia, KKN tematik pertanahan memberi ruang bagi mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu untuk menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah ke dalam penyelesaian masalah di masyarakat.

"Kehadiran mahasiswa UIN sangat vital. Mereka menjadi motor penggerak literasi pertanahan di tingkat tapak, membantu masyarakat memahami pentingnya legalitas aset tanah, sekaligus meminimalkan potensi sengketa di masa depan," ujarnya.

Ia berharap, lewat optimalisasi kerja sama, percepatan pendaftaran tanah di Sulawesi Tengah dapat terealisasi lebih cepat, aman, dan transparan, sekaligus memberikan pengalaman kerja lapangan yang bernilai tinggi bagi para mahasiswa.

Pewarta : Mohamad Ridwan
Editor: Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Kepala KSP dan Menteri Imigrasi panen udang vaname dibudidayakan di kawasan Nusakambangan

calendar_today 28.07.2026 - person  - timer ~

Kepala KSP dan Menteri Imigrasi panen udang vaname dibudidayakan di kawasan Nusakambangan

Selasa, 28 Juli 2026 20:23 WIB

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman (kiri) serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto (tiga dari kiri) memerhatikan udang vaname yang baru dipanen dari kolam di kawasan tambak Bantar Panjang, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (28/7/2026). ANTARA/Sumarwoto

Cilacap (ANTARA) - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memanen udang vaname yang dibudidayakan di kawasan tambak Bantar Panjang, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah..

Usai panen di kawasan tambak Bantar Panjang, Selasa, Dudung mengapresiasi pengembangan tambak udang yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus mendukung pembinaan warga binaan dan ketahanan pangan nasional.

"Satu kolam bisa 12 ton dan ini ada 20 kolam ya. Luar biasa dan ini bisa diekspor, luar biasa," katanya.

Ia mengatakan dari berbagai program yang dijalankan Kementerian Imipas di Nusakambangan, budi daya udang menjadi sektor yang paling menarik perhatian karena produktivitasnya mencapai sekitar 35 ton per hektare.

"Terbayangkan berarti berapa miliar, itu baru satu hektare. Tadi baru 50 hektare (termasuk di Pasir Putih) dan ada rencana pengembangan lagi 150 hektare. Kacamata saya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan ini," kata Dudung.

Dalam kesempatan terpisah, penanggung jawab kawasan tambak udang Bantar Panjang, Ahmad Khofi Asalafi mengatakan pihaknya menangani seluruh aspek teknis budi daya, mulai dari persiapan tambak hingga panen, sekaligus memberikan pelatihan kepada warga binaan melalui praktik langsung.

"Kami dari awal budi daya sampai panen yang mengelola secara teknis. Warga binaan kami ajari dari nol, mulai pemberian pakan sampai obat-obatan, jadi mereka langsung praktik di lapangan," katanya menjelaskan.

Ia mengatakan kawasan tambak memiliki 20 kolam dan baru satu kali panen raya yang dilakukan secara parsial.

“Satu siklus budi daya berlangsung sekitar 120 hari dengan produktivitas rata-rata 11-12 ton per kolam. Yang panen hari ini (28/7) merupakan kolam terakhir,” katanya.

Ia mengatakan total produksi udang vaname yang dipanen dari 19 kolam sebelumnya mencapai kisaran 200 ton

Menurut dia, hasil panen dipasarkan melalui perusahaan pembeli yang kemudian mengolah produk sesuai permintaan pasar ekspor.

“Amerika Serikat menjadi tujuan utama dengan porsi sekitar 60 persen, disusul Jepang, China, dan Uni Eropa,” katanya.

Ia mengatakan harga udang vaname ukuran panen (size) 22 saat ini sekitar Rp92 ribu per kilogram.

Ia mengakui harga udang vaname sempat tertekan akibat kondisi pasar global, namun tren saat ini mulai membaik.

Lebih lanjut, dia mengatakan warga binaan yang mengikuti kegiatan budi daya udang vaname tidak mengalami kendala berarti karena mendapat pendampingan sejak awal.

"Mereka semangat belajar dan antusias mengikuti seluruh proses budidaya," kata Khofi.

Salah seorang warga binaan, Ardi Permana mengaku memperoleh pengalaman baru melalui program tersebut.

Sebelumnya ia bekerja di peternakan ayam dan memilih belajar budi daya udang agar memiliki keterampilan tambahan.

Selama masa pemeliharaan udang, dia bertugas memberi pakan dan obat-obatan setiap hari sejak pukul 06.00 WIB hingga sekitar pukul 21.00 WIB.

Dari pekerjaan itu ia memperoleh premi Rp25 ribu per hari yang sebagian ditabung sebagai bekal setelah bebas.

"Saya belum punya rencana setelah keluar, tetapi senang bisa mendapat pengalaman dan belajar budi daya udang di sini," kata warga binaan asal Jambi itu.

Baca juga: Pertamina Cilacap dorong UMKM urus legalitas dan kemasan produk

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Heru Suyitno
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

DSLNG ajak mahasiswa di Luwuk gencar kampeanye pelestarian maleo

calendar_today 28.07.2026 - person  - timer ~

DSLNG ajak mahasiswa di Luwuk gencar kampeanye pelestarian maleo

Selasa, 28 Juli 2026 20:23 WIB

DSLNG melaksanakan kegiatan kampanye dan sosialisasi tentang endemik Sulawesi Burung Maleo yang saat ini terancam punah berlangsung di Luwuk, Kabupaten Banggai, Selasa (28/7/2026). ANTARA/HO-Humas DSLNG

Luwuk, Sulteng (ANTARA) - PT Dinggo Senoro LNG (DSLNG) mengajak mahasiswa di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) gencar mengampanyekan pelestarian endemik Sulawesi, yakni burung maleo, karena satwa tersebut kini terancam punah.

"Mahasiswa merupakan agen perubahan, maka keikutsertaan mahasiswa menjaga kelestarian satwa endemik sangat penting," kata Relations and Communication Senior Manager DSLNG Aji Wihardandi dalam kegiatan kampanye dan sosialisasi burung maleo sebagai warisan Sulawesi untuk Indonesia dan dunia berlangsung di Luwuk, Selasa.

Ia menjelaskan kegiatan digagas pihaknya dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tengah menjadi satu wadah dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, komunitas, maupun dunia usaha untuk memperkuat upaya pelestarian satwa endemik.

Karena langkah melestarikan harus dilakukan secara kolektif, supaya endemik tersebut dapat bertahan hidup dan berkembang di kawasan konservasi yang sudah dibangun selama ini, maupun di habitat aslinya.

Maleo merupakan warisan alam yang sangat berharga bagi Sulawesi dan Indonesia. Menjaga satwa itu bukan hanya melindungi satu spesies, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan kekayaan hayati tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang," ujarnya.

Ia mengemukakan sebagai perusahaan LNG yang tumbuh dan beroperasi di Kabupaten Banggai, pihaknya memandang keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja operasional, tetapi juga dari kontribusi nyata terhadap lingkungan dan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kemitraan jangka panjang bersama BKSDA Sulawesi Tengah dalam berbagai program konservasi maleo, mulai dari perlindungan habitat, dukungan terhadap peningkatan populasi, edukasi kepada masyarakat, hingga penguatan kapasitas para pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya pelestarian satwa endemik Sulawesi itu.

"Kami sejak 2012 telah mendirikan fasilitas pusat konservasi Maleo eksitu pertama di area kilang DSLNG dan telah berhasil melepasliarkan 127 anakan Maleo ke habitatnya," tutur Aji.

Ia berharap mahasiswa/generasi muda menjadi ujung tombak dalam mengampanyekan dan mengedukasi masyarakat untuk tidak membutuhkan dan mengambil telur satwa itu di habitatnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwuk Fahrudin Lasadam mengatakan langkah yang telah dilakukan DSLNG dalam melawat lingkungan dan menjaga kelangsungan ekosistem alam patut diapresiasi.

"Keterlibatan pihak swasta sangat membantu tugas-tugas pemerintah, terutama DLH menjaga ekosistem lingkungan sebagai rumah baru berbagai jenis satwa liar," ucapnya.

Kampanye itu ditutup dengan pembacaan komitmen bersama pelestarian Burung Maleo, sebagai simbol tekad seluruh peserta untuk terus menjaga salah satu kekayaan hayati Sulawesi.

Pewarta : Mohamad Ridwan
Editor: Andriy Karantiti
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Apindo rumuskan agenda ketahanan ekonomi nasional di Rakerkonas ke-35

calendar_today 28.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) siap untuk merumuskan agenda ketahanan ekonomi nasional dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo ke-35 yang akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan pada 3-5 Agustus 2026.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, mengatakan hal ini seiring dengan tantangan ganda ketahanan ekonomi nasional yang dipengaruhi oleh gejolak geopolitik dan fragmentasi perdagangan global, serta persoalan struktural domestik.

“Apindo memandang tantangan ekonomi tidak cukup dijawab dengan diagnosis. Dunia usaha membutuhkan kepastian kebijakan, penyelesaian hambatan secara end-to-end, serta kolaborasi yang berorientasi pada implementasi solusi,” kata Shinta.

Ketua Bidang UMKM sekaligus Ketua Pokja Program Strategis Apindo Ronald Walla mengatakan, Rakerkonas ini menjadi forum strategis untuk mengonsolidasikan persoalan nyata dunia usaha dari pusat dan daerah, membangun dialog dengan pemerintah, dan menerjemahkannya menjadi rekomendasi kebijakan serta program kerja yang implementatif.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar memaparkan bahwa sepanjang satu tahun terakhir Apindo menjalankan tujuh program strategis.

Adapun ketujuh program strategis itu adalah agenda ketenagakerjaan, advokasi kebijakan, Task Force Debottlenecking Hambatan Berusaha, dan agenda utilisasi perjanjian perdagangan internasional.

Lebih lanjut, Apindo Investment Unit untuk menghubungkan investor dengan potensi daerah; Apindo Family Business Network; hingga program unggulan seperti Apindo UMKM Merdeka, Gerakan Pengusaha Mengajar, dan GAS-KIPAS Stunting.

“Capaian ini akan kami bawa ke hadapan seluruh Dewan Pengurus Provinsi untuk dievaluasi secara terbuka. Rakerkonas bukan forum seremoni, tapi ruang pertanggungjawaban dan penajaman arah kerja ke depan,” ujar Sanny.

Melalui Rakerkonas ke-35, lanjut dia, Apindo menegaskan bahwa ketahanan ekonomi nasional bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, melainkan hasil sinergi kolektif antara negara, dunia usaha, pekerja, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Hasil rekomendasi Rakerkonas Apindo akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia (Prabowo Subianto) sebagai masukan strategis dalam memperkuat arah kebijakan ekonomi nasional,” kata dia.

Baca juga: Apindo: Arah kebijakan moneter penting dalam transisi kepemimpinan BI

Baca juga: Askrindo gandeng Apindo memperkuat ekosistem usaha di Kalimantan Utara

Baca juga: Apindo masih mencermati perkembangan tarif dagang AS

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.